Gelora edisi februari 2009

Daftar Isi : Fokus I : Hal 1 Gejolak Krisis Over Produksi Dan Finansial Sebagai Perwujudan Anarkhisme Produksi Imperialisme Fokus II : Hal 5 Krisis Menajam, Momentum Kebangkitan Gerakan Pemuda Mahasiswa (Catatan Akhir Tahun 2008 Front Mahasiswa Nasional)

Dari Redaksi Salam Demokrasi !

Berbagai persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia kian banyak.

Tentu semuanya begitu dengan begitu kejam telah menyerap habis penghidupan rakyat, sepanjang tahun 2008 adalah waktu dimana berbagai kebijakan rejim telah menyudutkan rakyat. Kenaikan harga sembako pada awal tahun 2008, kenaikan harga BBM pertengahan tahun yang kemudian disusul krisis keuangan. Tahun 2008 ditutup dengan kebijakan SBY memperdagangkan pendidikan dengan disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Sementara di Internasional krisis overproduksi yang menghantam Imperialis AS telah merambah ke seluruh penjuru dunia, Ekonomi dunia berada dalam krisis yang lebih hebat dari great depression tahun 1930-an. Dilain pihak perjuangan rakyat kian menghebat, rakyat sudah mulai mengetahui bahwa imperialism adalah sumber segala penderitaan, tidak terkecuali di Indonesia, rakyat Indonesia juga mulai memahami siapa yang harus dilawan dan didalamnya termasuk rejim anti rakyat SBY-Kalla.

Gelora VI ditengah keterlambatannya berusaha untuk merangkum beberapa hal penting yang ada ditahun 2008 sebagai refleksi akhir tahun. Selain analisa tentang krisis umum imperialisme yang kian hebat bahkan tahun 2009 diperkirakan akan jauh lebih buruk pukulannya terhadap ekonomi dunia. Gelora VI juga menuliskan catatan perjuangan massa, termasuk FMN week action dan kampanyekampanye penolakan UU BHP. Dari redaksi mengucapkan selamat membaca dan jayalah perjuangan massa .

Fokus III : Hal 8 (Mengapa) Menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) Oleh : Dewi Amelia Agenda : Sambut dan Sukseskan Kongres III Front Mahasiswa Nasional Oleh: Nur Shohib Anshary

Hal 11

Gejolak Kampus : Hal 13 Perjuangan Mahasiswa adalah Perjuangan Atas Hak Pemuda Mahasiswa Atas Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan.

Gejolak Massa : Hal 16 Perjuangan Rakyat Terus Bergelora Melawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla, Menuntut Hak Demoktaris Rakyat Solidaritas Internasional : Hal 18 Konferensi Umum ASA ke 17 : Menjadi Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Asia-Pasifik No To GFMD, Stop Forced Migration and Labor Export Budaya : Hal 21 Kesaksian Buruh PT Megaria : “Berjuang Tidaklah Mengenal Kata Menyerah�

Kamus GELORA : Lima Karakter Imperialisme (Bagian V)

Hal 23

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung jawab: Nur Shohib Anshary Pimpinan Redaksi: Catur Widi A. Dewan Redaksi: Nur Shohib Anshary, Catur Widi A, Ahmad Fredi PW, Astirrudin Purba, Ummu Shonifah. Design dan Layout: Oktavianus.

Koresponden: Julika A. Siregar (Medan), Umi Syamsiatun (Jambi), Sapta Putra Wahyudi (Palembang), Merwanda Yusandi (Bandar Lampung), Ucok Irfan (Jakarta), Asep Saefudin (Bandung), Ina Marlena (Garut), Arif Nurrohman (Purwokerto), Lukman Aryo Wibowo (Wonosobo), Yogo Daniyanto (Jogjakarta), Heri Suprianto (Jombang), M. Duhri (Malang), Isnaini (Surabaya), Dodi (Lamongan), Nandang Risadhe Astika (Denpasar), Mario Kulas (Mataram), Zainul Kirom (Lombok Timur), Wardi (Makassar), Iwan Lamangga (Palu), Muhaimin (Pontianak) Alamat Redaksi: Kp. Jawa Rawasari Gg. J RT 011 RW 09 No 34B Kecamatan Cempaka Putih-Jakarta Pusat Telepon: 021-94967031 Email: gelorafmn@gmail.com Rekening: No. Rek: 0005485263 BNI Cab. UI Depok atas nama Seto Prawono Redaksi menerima saran, kritik dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan KONSTITUSI FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk Microsoft word, dan dikirim via email bulletin GELORA atau alamat redaksi GELORA

FOKUS I

Gejolak Krisis Over Produksi Dan Finansial Sebagai Perwujudan Anarkhisme Produksi Imperialisme Krisis adalah Penyakit bawaan dari sistem ekonomi kapitalisme yang tidak akan pernah ada akhir bahkan semakin kronis, liberalisme ekonomi dengan pasar bebas yang di gagas kapitalisme telah membawa kesejahteraan umat manusia sebagai bagian dagangan bagi produk mereka, lebih buruk dari itu kapitalisme yang telah bertransformasi ke bentuk paling kejam yaitu Imperialisme yang mengatakan penjarahan dan perampokan dengan bahasa investasi dan pembangunan negara terbelakang, yang menggunakan perang untuk perdagangan senjata dengan bahasa melawan musuh kemanusiaan dan menghancurkan terrorisme. Imperialisme pada hakekatnya adalah Perang !

S

AAT ini dunia sedang sibuk menghadapi berbagai soal, mulai dari krisis finansial, energy, pangan, sampai soal perubahan iklim. Awalnya yang paling disalahkan atas krisis ini terutama untuk krisis finansial dan energy adalah ulah para spekulan di pasar saham yang memainkan berbagai isu untuk keuntungan sendiri, tetapi belakangan banyak pihak yang sadar bahwa penyebab krisis yang utama bukanlah ulah para spekulan, tetapi yang lebih dasar lagi adalah akibat sistem ekonomi pasar milik kapitalisme. Persaingan bebas telah menerpa batas-batas persaingan Kehancuran industri sebagai dampak krisis umum Imperialisme yang sehat, mengakumujak akhir tahun 2000. Pada periode tersebut lasi alat produksi dan hasil di AS sendiri sedang terjadi periode penuproduksi di tangan segelintir orang, hal ini runan tingkat suku bunga di AS, misalnya sama saja membiarkan hak-hak rakyat, dan maret 2000 adalah periode runtuhnya sahamsegala kebutuhan untuk rakyat seluruh dunia saham teknologi ; burst of internet bubble. di serahkan kepada segelintir orang. lalu Tetapi di satu sisi proprosi aset mortgage di bagaimana krisis yang diawali dengan krisis bank komersial terus meningkat, sehingga kredit perumahan untuk rakyat (Subprime mortgage) di AS bisa begitu cepat menjalar ke mendorong tingginya tingkat pembangunan berbagai belahan dunia dan membangkrutkan perumahan di AS. berbagai perusahaan keuangan, bank dan Diawali dengan penurunan suku bunga oleh perusahaan sekuritas hingga memaksa pethe fed (bank sentral) secara agresif untuk merintahan berbagai negara untuk menguras mengurangi resiko terjadinya resesi, mencadangan devisanya untuk menyelamatkan dorong terjadinya pembangunan perumahan mereka? secara besar-besaran. Dengan suku bunga Keserakahan Imperialisme adalah Sebab yang begitu rendah sementara harga rumah Utama Krisis. terus merangkak naik, pemberi mortgage seolah melupakan resiko gagal bayar dari Seperti yang telah sedikit diulas, krisis yang para peminjam. Dengan ketatnya persainmeledak dan menjalar begitu cepat ini diawali gan, maka strategi pemasaranpun dilakukan, oleh kredit macet perumahan (krisis subprime salah satunya adalah dengan bunga yang mortgage) untuk rakyat di AS, tetapi apakah dibayar begitu rendah selama dua tahun, itu sebab pokok bagi krisis saat ini? Tentu hal tetapi setelah itu bunganya akan dinaikan ini harus kita periksa lebih dalam, bagaimana secara signifikan, jadi bunga baru akan di- redampak kasus kredit properti dalam hal ini soal perumahan yang macet di AS dapat men- set setelah dua tahun. Dengan harga rumah yang terus merangkak naik, sementara bunga jalar, bahkan dampaknya terasa sampai ke baru akan direset setelah dua tahun banyak Indonesia, apa hubungannya krisis ini dengan orang yang mengambil kredit dengan harakejatuhan saham hingga mendorong penupan sebelum tahun kedua rumah bisa dijual tupan sementara bursa saham di berbagai untuk membayar sisa mortgage. negara serta kepanikan pemerintah di banyak negara?

Tetapi yang harus dilihat subprime mortgage adalah kredit berisiko tinggi, karena kebanyaKredit macet properti perumahan di AS terjadi kan yang mengambil kredit mortgage adalah saat rakyat di AS begitu mudah mendapatkan kelas pekerja rendahan, termasuk buruh pinjaman dari bank untuk pembelian rumah, karena tidak adanya jaminan soal pengemdengan jaminan properti itu sendiri sebagai balian kredit serta kapabilitas yang memadai jaminan, kalau di Indonesia disebut dengan kredit pemilikan rumah (KPR), yang terjadi se- untuk membayar kredit. Sehingga yang terjadi kemudian adalah terjadinya gagal bayar

atau yang kita sebut kredit macet, karena paling tidak ada dua hal yang terjadi yaitu, terjadinya tingkat kenaikan suku bunga yang secara otomatis mendorong kenaikan suku bunga mortgage yang merupakan investasi tinggi tanpa jaminan keamanan keuangan yang memadai, yang kedua adalah anjoknya harga rumah, turunnya harga rumah telah membuat para pengambil kredit tidak bisa menjual rumahnya untuk melunasi hutang atau pun untuk mengambil hutang baru, hal ini sebenarnya mulai terlihat periode sekitar tahun 2004. Akibatnya, resiko gagal bayar atau kredit macet semakin besar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga mortgage akibat adanya tingkat kenaikan suku bunga bank dan anjloknya harga rumah.

Apalagi sejak tahun 2004, bank Fed telah menaikan target tingkat suku bunga : tightening credit atau pengetatan/ pengencangan kredit, secara perlahan tingkat bunga naik hingga mencapai 5.25 %, ketika terjadi kenaikan target tingkat suku bunga, maka secara otomatis bunga untuk hutang pun ikut naik. Sehingga mulai tahun 2004 tercatat bahwa tingkat kegagalan kredit subprime mortgage mulai naik dengan tajam. Puncaknya terjadi tahun 2007 ketika pengambil kredit sudah sama sekali tidak mampu mengembalikan pinjamannya akibat suku bunga atas mortgage yang melambung tinggi, sehingga yang terjadi adalah ketika mereka harus terhimpit oleh dua hal sekaligus, yang pertama terhimpit oleh hutang bank yang bunganya terus naik, yang kedua adalah angsuran pembayaran rumah yang harus di bayar menjadi berkali lipat. Akibatnya adalah mudah di tebak terjadi kemacetan total pada kredit perumahan rakyat. Kemudian krisis subprime mortgage efeknya dengan cepat menjalar keberbagai sektor, memakan korban berbagai lembaga keuangan dan bank-bank investasi yang kemudian merambat cepat bak wabah keseluruh dunia dalam berbagai sektor.

Dimulai Maret 2008 ketika bank investasi, Bear Stearns yang dibeli JP Morgan Chase dengan nilai US$ 263 Juta, akuisisi ini di motori Bank Fed AS. Kasus ini kemudian berlanjut pada tanggal 7 September ketika perusahaan pembiayaan rumah terbesar di AS Freddie Mac dan Fannie Mae diambil alih departemen keuangan

AS sekaligus menjamin utang masing-masing perusahaan sebesar US$ 100 Miliar. Tanggal 15 september Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, Merrill Lynch menyatakan diri diakuisisi oleh bank of America dengan nilai sebesar US$ 50 Miliar, masih diwaktu yang sama AIG mengalami kemerosotan saham hingga 60,8%. Selain itu Bank Fed juga menyuntikan dana kepasar sebesar US$ 70 Milliar. Sehari berikutnya bank Fed dipaksa menyuntikan dana sebesar US$ 50 miliar kepasar, selain itu pemerintah AS juga harus menyelamatkan AIG dengan imbalan 79,9% untuk menyuntikan dana sebesar US$ 85 Miliar untuk perusahaan asuransi raksasa tersebut. Kemudian 26 September 2008 bank terbesar di AS yaitu Washington Mutual (WaMu) kolaps, dan sebagian sahamnya kemudian di beli JP Morgan Chase dengan nilai US$ 1,9 Miliar.

Krisis ini kemudian mendorong pemerintah AS mengeluarkan UU Penyelamatan Ekonomi Darurat melalui program bailout dengan dana mencapai US$ 700 miliar, Rekor “semacam BLBI� terbesar dalam sejarah, selain itu pemerintah AS juga melakukan pengurangan pajak dan menaikan jaminan simpanan bank dari US$ 100.000 menjadi US$ 450.000. keadaan ini kemudian menjalar dengan cepat ke penjuru dunia, Bank-Bank di Eropa bertumbangan UBS AG bank inestasi di Swis menderita kerugian US$ 13,7 Miliar, HSBC Inggris US$ 3,4 miliar bahkan Citigroup di AS mendapatkan kerugian mencapai US$ 24,1 Miliar, penurunan tingakat suku bunga berlangsung sangat cepat, hal yang sama terjadi di Asia, dimulai dengan tumbangnya Yamato Bank di jepang.

Hal ini yang kemudian melahirkan berbagai tindakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi krisis yang semakin kronis, di bawah ini tertera beberapa paket kebijakan yang di keluarkan beberapa negara industri maju (berdasarkan Kompas,26 Oktober 2008) : 1. Amerika Serikat; US$ 700 Miliar. Paket ini termasuk didalamnya dana talangan untuk institusi keuangan yang mencapai US$ 250 miliar, jaminan deposito US$ 250 ribu, dan dana likuiditas mencapai US$ 900 miliar 2. Inggris; US$ 691. Inggris dapat menyuntikan dana hingga US$ 64 miliar untuk tiga bank terbesar. Akan menjamin 439 miliar dollar AS untuk menopang proses peminjaman

antar bank. Jaminan deposito mencapai US$ 87.857 dan dana likuiditas mencapai US$ 351 miliar melalui cara lelang.

3. Jerman; US$ 680 miliar. Menyuntikan dana sampai 109.79 miliar untuk rekapitalisasi. Setelah itu dana sebesar US$ 27.4 miliar akan di sediakan untuk bank-bank yang mengambil jaminan pinjaman. Jaminan deposito tanpa batas dan dana cadangan likuiditas mencapai US$ 548.9 miliar 4. Irlandia; US$ 544 miliar. Pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan 6 bank yang terproteksi. Jaminan deposito tanpa batas dan enam bank di jamin.

5. Perancis; US$ 492 miliar. Dapat menyuntikan dana sampai US$ 54.89 miliar untuk rekapitalisasi. Pemerintah dapat mengambil kepemilikan saham. Jaminan deposito mencapai US$ 95.179 dan dana cadangan likuiditas mencapai US$ 439 miliar.

6. Rusia; US$ 200 miliar. Rusia berjanji meminjamkan US$ 35 miliar kepada perbankan lokal. Perusahaan swasta dapat meminjam mulai US$ 100 juta sampai US$ 2.5 miliar.

Deposito dijamin penuh.

7. Asia; US$ 80 miliar.

Akibat krisis ini, bisa di tebak yang kongkret terkena imbasnya adalah sektor perburuhan, hampir setiap hari media massa menyiarkan tentang pengumuman PHK yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan perumahan di AS. Countrywide Financial Corporation, pemberi kredit hipotik perumahan terbesar di AS, merumahkan 12 ribu buruhnya. Keputusan yang sama juga diambil oleh Citigroup incorporated, Merril Lynch,Lehman Brothers Holding incorporated, First National bank holding co, HSBC, Home Lender Holding Co, Scottdale, dan IndyMac Bancorp Inc. (Majalah Tempo, 3 Februari 2008). Bahkan analisis dari Third World Network, Kanag Raja memperkirakan korban PHK akibat krisis ini mencapai 5 juta orang, sementara menurut ILO, akibat krisis sekitar 20 juta buruh akan kehilangan pekerjaan.

Bahkan Indonesia yang dikatakan rejim SBY-Kalla tidak perlu panik terhadap krisis karena fundamen negara yang kuat, harus melakukan langkah-langkah yang relatif sama dengan negara-negara lain, mulai dari mengkoreksi APBN untuk tahun 2009, penutupan sementara (Suspend) BEI, sampai mengeluarkan program Buy Back terhadap aset-aset BUMN di pasar saham dan penaikan jaminan

tabungan dari awalnya 100 juta menjadi Rp 2 miliar, yang terbaru adalah penerbitan PB 4 menteri. Artinya disini kita memahami bahwa soal krisis jika itu terjadi di negara Induk Imperialime yaitu AS pasti akan berdampak kenegara lainnya, dan yang paling menderita akibat itu adalah negara-negara tergantung dan setengah jajahan semacam Indonesia.

Karena disinilah kita memaknai bahwa Imperialisme yang akan selalu menjarah, dan merampok negara-negara lain dengan berbagai cara bahkan dengan kedok bantuan, utang ataupun investasi, dan peranan dari capital finan lewat lembaga-lembaga keuangan ataupun bank akan sangat penting, karena dari sanalah capital akan sangat mudah dan cepat untuk dipindahkan kemanapun sesuka hati. Tetapi walaupun begitu yang paling menentukan atas perkembangan ekonomi dari imperialisme adalah produksinya, yang akan dimanifestasikan lewat pasar yang harus dikuasai, dan terus di perluas. Karena finansial dari Imperialisme akan berkembang atau berhenti, bahkan menjadi krisis ditentukan oleh seberapa besar penguasaan atas pasar atas hasil produksi Imperialisme .

Pasca keruntuhan pasar bebas diawal abad 19, ditandai dengan runtuhnya perusahanperusahaan kapitalis kecil akibat dimakan oleh kapitalis-kapitalis besar dengan berbagai cara, baik merger, akuisisi atau akibat kalah saing dan kemudian bangkrut, telah menandai awal dari perkembangan periode kapitalis monopoli, tidak heran kita saat ini banyak menemukan perusahaan-perusahaan raksasa yang seperti perusahaan induk (holding company) semacam unilever, Mandom, atau MNC lainnya. Karena dalam masa kapitalis monopoli perusahaan tidak lagi hanya akan memproduksi satu jenis barang, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keuntungan dan demi menjamin terus mengalirnya laba super yang mereka inginkan. Dominasi kapitalis monopoli tentu punya potensi untuk menentukan seluruh perekonomian, karena terjadinya konsentrasi atas sebagian besar kapital industri dan produksi ditangan segelintir perusahaan besar atau segelintir kapitalis. Hingga abad 20 imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme telah mampu mendominasi secara politik dan ekonomi masyarakat di negara-negara kapitalis besar, sehingga yang bisa kita lihat saat ini adalah dominasi dari kapital monopoli negara. Akibatnya mereka akan mampu se-

cara penuh mengendalikan sumber-sumber bahan mentah, produksi, harga dan pasar, teknologi, keterampilan/kemampuan produksi dan pembagian keuntungan.

Dengan bank yang pusat distribusi kapital uang ke berbagai negeri atau bahkan di gunakan sebagai alat produksi. Denyut nadi ekonomi masyarakat tergantung pada bank-bank besar lewat praktek peribaannya.

Paratisisme dari kapitalis monopoli dilakukan melalui spekulasi karena pada kenyataan nya bank juga banyak kegiatan aktif dalam pasar modal, tentu tidak lain yang digunakan adalah dana dari para nasabahnya, perjanjian penanaman modal tanpa melibatkan diri dalam praktek produksi. Bank akan menerima super profit dari “pajak� yang dibayarkan dari kapitalis monopoli untuk pembelian dari berbagai produk atau bunga pinjaman. Ini bisa didaptkan dari shares, comission, bonds dalam produksi dan penjualan.

mereka. Ini sudah dibuktikan pada pertengahan tahun 2000 industri teknologi yang mengalami overproduksi, ini dibuktikan dengan anjloknya saham teknologi yang dikenal dengan ; burst of internet bubble, yang kemudian memaksa perusahaan jaringan internet raksasa yahoo coorp, merumahkan 6000 buruhnya. Atau pun industry peralatan perang dan persenjataan yang memaksa AS terus mempertahankan perang irak atau afganistan walaupun dengan keadaan moral yang rendah dan menguras anggaran pemerintah AS, tetapi sekali lagi dominasi kapitalis monopoli sedemikian besar hingga mampu mengendalikan negara AS. Terbaru adalah overproduksi properti, perumahan dan bahanbahan pembuatan rumah memaksa mereka memberikan kredit beresiko (Subprime) yang memang kenyataannya akhirnya macet.

Dalam kasus ini bank dan perusahaan investasi telah mengeluarkan dana yang begitu

Sederhananya peranan dari capital finance akan sangat penting bagi Imperialisme, karena lewat intitusi seperti bank, perusahaan investasi, dan perusahaan sekuritas, mereka akan bisa memutarkan capital mereka dengan cepat. Eksport capital pun dilakukan keberbagai negara, satu sisi ini adalah digunakan untuk memutarkan modal mereka dengan mengekspansi pasar, di sisi lain ini adalah salah satu usaha untuk menguasai pasar di berbagai negara. Apalagi kita tahu bahwa negara-negara tergantung dan setengah jajahan industri dalam negerinya akan sangat tergantung pada bantuan financial dari asing, bahkan hakekatnya perusahaan yang Buruh yang menjadi korban PHK akibat krisis ada dalam negeri pun milik dari besar untuk mensupport investasi properti, para Imperialis. Sudah jadi rahasia umum sehingga ketika perusahaan perumahan bahwa, jika Amerika melakukan perjanjian terjebak kredit macet maka bank-bank besar bilateral atau multilateral akan selalu diikuti dan perusahaan investasi pun mengalami oleh perusahaan MNCnya. kerugian miliaran dollar. Yang harus kita Hakekatnya dalam Imperialisme, pasar tahu bahwa dalam era oligarki finance inilah haruslah selalu tersedia, karena inilah yang kenapa akhirnya akibat krisis di AS maka akan menjadi jaminan dari produk-produk semuanya ikut terkena, karena antara capital dari Imperialisme, karena karakter industri finance dan capital industri dalam imperialimperialis adalah industri yang anarkhis, isme sudah terjadi “perkawinan�. Sehingga dia tidak pernah tahu sebenarnya berapa dapat dipastikan saat terjadi kemacetan/ kebutuhan dari rakyat, bahkan imperialis krisis finansial maka industri pun akan ikuttidak tahu berapa besar tingkat kemampuan ikutan krisis. Karena krisis ini terjadi di induk daya beli rakyat. Sehingga kita akan sering Imperialisme, maka negara-negara yang melihat produk dari imperialisme terutama tergantung atas “belas kasihan� AS pun akan teknologi tinggi, yang harganya akan terus goncang, karena pastinya AS akan lebih menurun dibanding pertama kali keluar, ini mementingkan menyelamatkan industrinya bukan kebaikan imperialis agar rakyat bisa di dalam negeri, bahkan kalau perlu menarik memilki produk tersebut, tetapi semata-mata modal dari negara lain (capital flight) yang akibat overproduksi barang teknologi tinggi, tentu akibatnya akan merontokan ekonomi di sebagai akibat industri yang berlangsung negara tersebut. anarkis dan mengerikan. Bahkan ImperialBanyak negeri, pada perkembangan saat ini, ispun akan menciptakan perang, ketegangan harus menghadapi hancurnya industri-indutri antar negara atau apapun yang akan mampu manufaktur mereka, industry rakitan dan menciptakan pasar senjata bagi industri industry olahan ringan lainnya. Penggangupersenjataan negara imperialis. ran dan jutaan orang lainnya yang kehilangan Hukum bagi industri dan pasar yang anarkhis pekerjaan, dari waktu ke waktu semakin menpada imperialis adalah pasar akan selalu galami peningkatan. Selain itu, sumber daya menciut, dan tidak akan pernah cukup bagi alam dikoyak-koyak melalui serangkaian op-

erasi perusahaan-perusahaan milik imperialisme hingga menimbulkan kerusakan lingkungan pada derajat yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup umat manusia bahkan telah mengancam jaminan hidup bagi generasi ke depan. Pamanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu yang menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, longsor, angin topan, kekeringan, badai salju dan lain-lain terus mengancam seluruh rakyat dan negeri-negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya. Demikian juga dengan seluruh pengetahuan, kebudayaaan asli rakyat dan kedaulatan rakyat di berbagai negeri dirampas dan dicampakkan.

Pada sisi lain, ditengah situasi yang demikian, karena negeri kapitalis monopoli seperti AS juga mengalami over produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan--utamanya jagung dan kedelai—kemudian memaksa negeri-negeri di belahan selatan katulistiwa, seperti Indonesia-meskipun merupakan negeri agraris namun akibat kedaulatan pangan di negeri-negeri tersebut mengalami kehancuran--harus membuka pasar dalam negerinya bagi produksi pangan negeri AS. Ini ironi yang secara factual telah menjadi masalah yang sangat serius dan telah berlangsung cukup lama.

Dengan demikian, karena krisis keuangan global saat ini telah memukul sendi-sendi perekonomian banyak negeri serta diperkirakan akan berlangsung lama, maka dapat dipastikan bahwa sistuasi tersebut akan semakin memerosotkan kualitas kehidupan seluruh klas, golongan dan rakyat tertindas lainnya di berbagai negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya.

Keadaan ini, pulalah yang telah mendorong seluruh klas, golongan dan rakyat tertindas di berbagai negeri tersebut meningkatkan perjuangannya dalam melawan dominasi imperialiseme pimpinan AS. Perjuangan melawan imperialisme pimpinan AS itu diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi protes menuntut hak sosial-ekonomi, aksi menentang perang agresi serta perjuangan pembebasan nasional demokratis yang berkobar di banyak negeri. Maka dapat dikatakan bahwa perjuangan melawan Imperialisme AS, pada saat ini semakin menduduki arti yang strategis dan pokok bagi perubahan system social negeri-negeri jajahan, setengah jajahan serta bagi system social dunia kedepan. Karenanya, pertentangan yang pokok pada skala dunia saat ini adalah pertentangan antara imperialisme pimpinan AS dengan seluruh klas buruh, rakyat dan bangsa tertindas di berbagai negeri.

Rejim SBY–Kalla, Menghadapi Krisis adalah Menyelamatkan Borjuasi Komprador dan Imperialisme.

Di Indonesia serangkaian kebijakan juga di keluarkan oleh rejim SBY-Kalla untuk meredam kepanikan akibat krisis global. Setelah awal-

nya melakukan penutupan sementara BEI pada awal oktober 2008, pemerintah juga segera menyiapkan program buy back, yang awalnya disiapkan dana lebih dari Rp 4 triliun, pemerintah juga menaikan jaminan tabungan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar, yang terakhir rejim SBY-Kalla juga mengeluarkan SKB 4 menteri (menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dalam negeri, perindustrian dan menteri perdagangan) No16 tahun 2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global. tetapi apakah ini akan mampu secara kongkret menyelamatkan ekonomi Indonesia, yang harus dipahami soal krisis, Indonesia sebagai negara setengah jajahan adalah negara yang akan selalu mengalami krisis, dan saat negara induknya yaitu imperialis AS mengalami krisis maka bisa dipastikan bahwa krisis yang dialami oleh Indonesia dipastikan akan lebih hebat, dan yang akan selalu dikorbankan adalah rakyat, terutama dari kaum tani dan kelas buruh, walaupun kelas dan golongan sosial lain pun akan merasakan juga akibat penindasan Imperialisme yang dijalankan oleh borjuasi komprador dan kapitalis birokrat.

Program buy back, adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pembelian kembali sahamsaham aset negara, ini bertujuan untuk menyehatkan kembali keuangan dari BUMN yang sahamnya nilainya terus merosot, bedanya antara buy back dengan bailout adalah jika buyback memberikan bantuan dengan cara membeli kembali saham-saham BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya yang dianggap harus ditolong dan mekanismenya lewat bursa saham, sedangkan bailout adalah pemberian bantuan langsung kepada pemilik atau perusahaan yang terlilit masalah finansial, program bailout di indonesia biasa di kenal dengan program BLBI yang terkenal dan menghebohkan karena sampai sekarang kasusnya belum selesai akibat korupsi dari pejabat perbankan Indonesia dan para pemilik bank yang terkena bantuan BLBI. Harus di ketahui bahwa dana buyback sebagian besar adalah dana milik masyarakat yang di himpun lewat berbagai sumber, mulai dari pajak, dana BUMN, dana BLBI dan APBN. Buy back hakekatnya hanyalah menyelamatkan Imperialisme dan memperpanjang nafas para borjuasi komprador, karena buy back nantinya akan membeli kembali saham-saham kepada perusahaan imperialis yang memegang gadai saham perusahanperusahaan indonesia, ingat kasus PT Bumi Resources Tbk milik PT Bakrie & Brothers Tbk yang sempat di suspen karena harganya menurun dratstis, saat ini saham bumi resources dengan dua anak perusahaannya yaitu Arutmin dan Kaltim prima coal (KPC) sebanyak 5.017 sedang di gadaikan ke lembaga keuangan asing dan domestik yang terbesar yaitu Oddickson finance, JP Morgan Chase,ICICI, Rekapital Securities, dan PNM Investement Management. Ini artinya negara yang yang harus membayar, sementara Bakrie group, sebagai komprador akan menikmati hasilnya, karena pasca pembayaran Repo (repurchase agreement) atau gadai, seban-

yak 35 % saham bumi resources rencananya akan di jual kepada Northstar Pasific Ltd, yang didukung perusahaan private equity terbesar didunia dengan cadangan dana mencapai US$ 27-28 miliar, yaitu Texas Pasific Group (TPG). Tentu dari ini saja kita akan melihat bahwa rejim lebih memilih menyelamatkan komprador dan imperialis dari pada menggunakan keuangan negara untuk rakyat, karena akibat krisis ini dipastikan bahwa APBN 2009 akan berkurang, terutama untuk sektor publik, untuk pendidikan misalnya anggaran awalnya sebesar Rp 224 triliun, sudah berkurang sebesar Rp 16,75 Triliun.

Dalam realitas sebenarnya yang nanti akan terpukul tentu adalah rakyat Indonesia, untuk kelas buruh misalnya terbitnya PB 4 menteri, hakekatnya justru membawa buruh semakin jauh kedalam penghisapan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi mengatakan bahwa PB adalah tindakan untuk mencegah PHK dengan melakukan penyesuain upah khususnya untuk industri padat karya, dengan cara yang sangat biadab yaitu kenaikan upah buruh harus menyesuaikan dengan perkembangan dan tingkat inflasi nasional tanpa harus mengikuti upah KHL yang besarnya minimal Rp 1.300.000-an perbulan. Artinya dengan dalih daripada terjadi PHK lebih baik ada penyesuaian upah, dan buruh dipaksa untuk menerimanya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari saja buruh sudah mengalami banyak persoalan dengan adanya kebijakaan upah murah, sekarang buruh harus dihadapkan pada kebijakan rejim yang lebih berpihak pada pengusaha dengan memaksa buruh menyepakati PB 4 Menteri yang jelas-jelas akan semakin memangkas penghidupan buruh, harapan hidup sejahterapun akan berganti dengan usaha sehari-hari untuk sekedar bisa makan.

Sedangkan dalam pekerjaan buruh justru akan semakin ditindas dengan intensitas pekerjaan yang semakin tinggi, kemudian perusahaan tentu akan semakin suka menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourching karena dengan begitu perusahaan punya alasan untuk tidak memberikan tunjangan kesejahteraan bagi buruh. Selain itu pada kenyataannya PHK bagi buruh pun tetap saja terjadi, pada bulan september 2008 saja diperkirakan 3000 buruh dari industri tekstil yang di PHK, dan angka itu sampai sekarang terus bertambah, bahkan diperkirakan tahun 2009 puluhan ribu buruh akan terkena PHK pula.

Sementara untuk sektor pertanian, kaum tani tidak akan menikmati keuntungan apapun, walaupun produk dari pertanianlah yang paling bertahan di krisis ini, tetapi ini juga tidak semua merasakannya. Petani klapasawit harus merasakan dampak dari melemahnya rupiah atas dollar, harga klapasawit yang tadinya Rp 2000/Kg, harus turun sampai Rp 200/Kg. Klapasawit yang dijual dengan standar rupaih atas dollar tentu tidak akan ada harganya, hingga tidak heran ekport bahan mentah dari indonesia semacam kalpasawit dan karet harus mengalami defisit, di bandingkan import yang harus kita bayar dengan dollar, maka harga komoditas importpun akan naik, dalam sektor pertanian kita akan melihat

sarana produksi semacam pupuk yang harganya akan naik. Selain itu petani juga harus berhadapan dengan tingkat inflasi di pedesaan yang lebih tinggi.

Apalagi diperkirakan pada tahun 2009 dunia akan mengalami kesulitan memperoleh likuiditas, terutama dollar, sebagai akibat AS menyedot sebagian besar dollar untuk memulihkan ekonominya. Sebagai akibatnya indonesia akan kesulitan menjual obligasinya, karena semua pihak menahan dollar Asnya.

Sehingga jika ini terjadi, rencana pemerintah untuk mengambil pinjaman lagi tentu adalah rencana yang konyol karena dalam keadaan ini tentu suku bunga pinjaman akan naik dengan tinggi, jaminan pinjaman juga akan sangat tinggi, apalagi indonesia sudah tidak mendapat pinjaman lunak lagi.

Pada sektor pemuda mahasiswa, krisis ini juga akan sangat terasa. Untuk mahasiswa yang paling dirasakan adalah naiknya hargaharga, mulai dari kost,makan,transportasi, buku dan berbagai peralatan kuliah lainnya, selain itu kampus juga pasti akan menaikan biaya kuliah, dengan alasan karena krisis biaya operasional juga akan naik. Untuk kampus-kampus besar yang bekerjasama dengan lembaga bantuan luar negeri dengan pinjaman, semacam ADB dengan UIN dan UPI, karena ini adalah pinjaman dan dalam bentuk dollar maka pengembaliannya juga akan berlipat akibat melemahnya rupiah terhadap dollar dan sekali lagi yang pasti akan di keruk adalah mahasiswa. Jika sudah begini tentu keadaan kampus akan jauh lebih represif, hak-hak demokratis mahasiswa akan dipasung, disamping semakin sempitnya akses pendidikan bagi rakyat, sementara itu jaminan atas lapangan pekerjaan yang layak juga tidak akan ada. Jika sudah seperti itu masa depan pemuda indonesia hanyalah menjadi barisan rapi untuk buruh-buruh murah yang setiap saat siap di buang, dan terkungkung dalam sistem kerja kontrak dan outsourching.

Dalam keadaan seperti ini tentu potensi dari rakyat untuk protes pasti akan meningkat, dan seperti kita tahu bahwa mayoritas perlawanan rakyat saat ini masih di dominasi atas gerakan spontanitas. Gerakan spontanitas tentu akan mudah dipatahkan, selain gerakan spontanitas sangat berpotensi untuk ditunggangi dan di setir pihak-pihak yang oportunis mencari keuntungan semata. Dalam keadaan seperti ini sangat penting bagi pemuda mahasiswa untuk tampil aktif mengambarkan persoalan-persoalan rakyat dan berjuang bersamanya, karena bagaimana pun yang paling memiliki peran menentukan adalah gerakan rakyat, yang dilandasi persatuan buruh dan tani, bukan gerakan pemuda mahasiswa. Pemuda mahasiswa adalah gerakan penyokong dan tugasnya adalah bergabung dengan gerakan rakyat. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memandang bahwa penyebab krisis yang telah membuat rakyat Indonesia terhisap dan tertindas adalah akibat ulah dari Imperialisme, yang mendominasi kebijakan negara lewat rejim komprador SBY-Kalla yang berkolaborasi dengan tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat. (red)

FOKUS II

Krisis Menajam, Momentum Kebangkitan Gerakan Pemuda Mahasiswa

(Catatan Akhir Tahun 2008 Front Mahasiswa Nasional)

T

AHUN 2008 sebagai tahun pertanda kedudukan imperialisme tidak stabil dan terancam gulung tikar. Krisis terjadi di induk imperialis, yaitu imperialis AS. Bahkan sampai menuju titik nadi resesi ekonomi.

Krisis ini terjadi karena ketidak sanggupan mereka menangani over produksi sebagai keniscayaan dari anarkhisme produksi. Over produksi yang mengilhami mereka melakukan berbagai macam bentuk kebijakan ekonomi politik. Mulai dari sekedar meningkatkan promosi produk melalui media sampai memperbanyak pemberian door prize bagi pasar.

Secara lebih luas mereka melakukan re-regulasi untuk menciptakan terjadinya liberalisasi pasar dan privatisasi pada negerinegeri terbelakang serta bergantung.

Tak Jarang paket investasi langsung seperti pembangunan infrastruktur, investasi tidak langsung seperti ikatan perjanjian porto folio, dan bantuan hutang dilakukan melalui desakan kebijakan melalui Lembaga-lembaga yang mereka bentuk, macamnya ada World Bank, WTO, IMF sampai PBB. Over produksi teknologi tinggi, persenjataan, pangan, dan properti di selesaikan dengan anarkhinya. Beberapa negara bergantung seperti Indonesia dipaksakan melalui rezim kompradornya untuk menggunakan seperangkat teknologi tinggi dengan jaminan kredit mudah. Menanggulangi over produksi pertanian terutama kedelai dengan menganjurkan adanya pencabutan subsidi pertanian dan menggalakkan impor produk pangan di negeri bergantung. Menanggulangi krisis persenjataan dengan mempromosikan perang terhadap terorisme kepada seluruh dunia serta membangun kerjasama pembangunan pangkalan perang serta pelatihan-pelatihan yang rutin di berbagai negara, sampai pada tindakan Invasi ke Afganistan dan Irak. Tak jarang juga mendukung beberapa negara satelit untuk melaksanakan perang, seperti serangan Israel ke Palestina. Selanjutnya untuk menangani membludaknya property di buat perumahan yang selanjutnya di buat

mekanisme kredit. Sebagai sasaran utama pemasaran warga AS yang mayoritas menjadi buruh. Dengan memaksimalkan jaminan kridit di bawah lembaga-lembaga keuangan dunia, seperti Freddie Mac dan Fannie le.

Namun harapan agar mendapatkan profit lebih dengan mengkreditkan property sirna, setelah terjadinya Suprime Mortgage (kredit macet perumahan). Selanjutnya di ikuti dengan tumbangnya beberapa lembaga keuangan AS, Freddie mac dan fannie le serta disusul Lehman Bros, Merril Lynch, AIG, HBOS, WaMu, Fortis, Bradford &

Bingley, Wachovia, Glitnir, Hypo Real Estate, RBS, dan Lloyd TSB. Sampai pada akhirnya terjadi kolapisasi ekonomi atau sering disebut resesi. Meskipun dilakukan bail out atau dana talangan, masa depan ekonomi AS tidak ada yang sanggup memprediksi.

Krisis di tubuh imperialis AS menjadi penjangkit bagi terjadinya krisis di dunia.

Berbagai negara mulai menyaksikan secara langsung tumbangnya menara kejayaan kapitalis, yaitu lembaga-lembaga keuangan dunia dan perusahaan-perusahaan besar dunia. Tidak satupun ekonom yang mampu memprediksi kapan berakhirnya krisis. Imperialis AS semakin sekarat dan menunggu ajalnya. Dampak krisis semakin terasa pada kaum buruh dan kaum tani di seluruh dunia, dan situasi ini berimbas pada semakin kencangnya pertentangan antara imperialis AS dengan rakyat tertindas di seluruh dunia.

Disamping pertentangan antara imperialis AS dengan kaum buruh di negerinya, imperialis AS dengan negara imperialis lainnya seperti china, jepang dan Uni eropa serta semakin kencangnya pertentangan antara imperialis AS dengan negara-negara yang ingin membebaskan diri dari hegemoni AS. Menjadi pertentangan pokok adalah pertentangan antara rakyat tertindas di seluruh dunia dengan imperialis AS. Dimana dalam situasi seperti ini momentum bangkitnya gerakan rakyat teramatlah tepat. Klas buruh di berbagai negara bersama kaum tani dan sector rakyat lainnya, pemuda mahasiswa, kaum miskin perkotaan dan perempuan membangkitkan diri, mengorganisasikan dan menggerakkan barisannya untuk memukul hegemoni rezim boneka dalam negeri dan membangun solidaritas internasional untuk menghancurkan dominasi imperialisme AS. Menilik Politik Kebijakan SBY-JK di Tahun 2008 Mengawali tahun 2008 dengan menyisakan derita sebagian massa rakyat di Indonesia karena bencana banjir yang hampir meluluh lantakan Bojonegoro dan beberapa wilayah disekitarnya. Tidak berselang lama pada bulan Januari rakyat sudah di gegerkan dengan rencana pemerintah untuk melakukan konversi minyak tanah ke gas. Dimulai awal penerapan di Jabodetabek, namun dampaknya dipasaran sudah cukup luar biasa. Hampir setiap hari kita saksikan cukup marak antrean masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah yang sudah mulai langka di wilayah ini. Pasar-pasar masyarakat juga di buat tersentak dengan kenaikan kebutuhan bahan pokok. Tak ayal keluhan masyarakat membahana, mulai dari ketidak senangan mereka atas kebijakan SBY-JK mengganti minyak tanah ke gas karena banyak masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama, sampai ketakutan atas jaminan penggunaan tabung gas yang cukup rawan terjadi ledakan.

Di satu sisi geliat konversi di perkuat dengan situasi krisis pangan dunia. Beralihnya lahan

pertanian subur untuk komoditas tanaman pokok masyarakat ke produksi tanaman bio fuel sebagai alternative untuk mengantisipasi kelangkaan minyak dunia. Begitu juga di Indonesia terjadi penurunan produktivitas pertanian karena dicabutnya subsidi pertanian oleh pemerintah sebagai konsekuensi persetujuan liberalisasi pertanian dalam forum WTO tentang kesepakatan AOA (Agreement of Agricultur). Sementara di sisi lain pasokan hasil pertanian masyarakat yang ada banyak di orientasikan ke pasar eksport tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Krisis pangan secara gamblang ditunjukkan oleh kelangkaan kedelai sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap dan beberapa produk panganan di pasaran. Menurunnnya produksi kedelai dunia hanya sekitar 42.3 juta ton atau turun 12 juta ton dari tahun sebelumnya. Penyebabnya, petani di Amerika Serikat berbondong-bondong meninggalkan kedelaii dan beralih ke jagung karena dianggap lebih menguntungkan. Peralihan komoditi ini menyusul kebijakan energi di negara tersebut yang tengah menggalakkan produksi biofuel berupa ethanol dari jagung. Hal ini berimbas pada konsumsi pasar di Indonesia yang sangat ketergantungan terhadap impor komoditas kedelai ini, karena pasar dalam negeri belum sanggup mendongkrak produksi karena kedelai masih dianggap sebagai komoditas sampingan dan rendahnya produktivitas pertanian karena revolusi hijau yg pernah di terapkan di era Soeharto. Menanggapi keadaan ini SBY-JK mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penghapusan Bea Masuk Kedelai, kembali mengambil jalan memperbesar keran impor dengan cara mencabut bea impor kedelai yang sebelumnya dipatok 10 persen.

Namun kebijakan ini tentu tidak akan banyak memberi manfaat, mengingat kenaikan harga kedelai sudah melebihi 110 persen dari harga awal tahun 2007. Lagipula, kenai-

kan harga kedelai dunia diperkirakan akan terus merangkak sampai Juni 2008. Artinya, selama masih bergantung pada impor, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini bisa dipastikan akan buntu karena tidak memberi dampak berarti bagi stabilitas harga kedelai di pasar dalam negeri.

Belum habis derita soal konversi minyak tanah ke gas dan kenaikan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah SBY-JK pada tanggal 24 Mei 2008 mensahkan kenaikan harga BBM sebesar 28,7%. Kenaikan di picu ketidak sanggupan pemerintah untuk memproteksi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 135 dollar per barel. Situasi ini memicu kembali kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dam ditambah sarana transportasi, PHK terhadap buruh akibat mahalnya biaya produksi sampai akan terjadinya peningkatan warga miskin menjadi 41,7 juta jiwa atau sekitar 21,92% dari total penduduk Indonesia. Kenaikan BBM ini juga akan memicu angka pengangguran terbaru yaitu 9,7 juta jiwa atau 8,6% dari total penduduk Indonesia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah penduduk miskin tahun 2008 akan bertambah 4,5 juta akibat kenaikan BBM. Jawaban dari kenaikan BBM ini pemerintah mengeluarkan paket dana tunjangan. Berupa Bantuan Langsung tunai yang akan memberikan BLT Plus kepada 19,1 juta keluarga miskin di Indonesia. Anggaran yang dikeluarkan mencapai 14,1 triliun diberikan selama 7 bulan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberikan pada bulan Mei 2008 dan 3 bulan selanjutnya sebesar Rp 300.000,00.

Dan 4 bulan sisanya diberikan pada bulan September 2008. Satu penanganan yang tidak memperhatikan aspek memajukan manusia Indonesia. Sementara itu untuk menangani terjadinya PHK pada buruh, pada bulan September 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama 4 Menteri

(PB4 Menteri) yang ditandatangani langsung oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri dalam negeri, perindustrian dan menteri perdagangan, No16 tahun 2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global..

Terlebih soal pengaturan upah oleh pemerintah dengan melihat tingkat pertumbuhan industry di Indonesia. Tentu saja kebijakan yang tidak memberikan ruang bagi buruh untuk mendapatkan upah layak sebagai jaminan kerjanya.sempat harapan timbul untuk mendapatkan BBM murah setelah terjadinya penurununan harga minyak dunia yang mencapai angka terendah 40$ per barel. Namun lagi lagi pemerintah hanya menurunkan harga BBM di pasaran sebesar 10% lebih rendah dari angka kenaikan yang mencapai 28,7%. Penurunan yang tidak berpengaruh dengan penurunan kebutuhan hidup pokok masyarakat yang sudah terlanjur naik.

Setelah itu menyusul kebijakan pemerintah untuk melakukan privatisasi pendidikan.

Dikeluarkannya UU Badan Hukum Pendidikan pada tanggal 17 Desember 2008, sebagai kelanjutan dari amanat UU Sisdiknas.

Kebijakan ini menjadikan lembaga kampus tak ubahnya sebuah perusahaan dengan serangkaian perangkat aturan baik berupa aturan investasi, konsepsi pailit, unit usahaunit usaha, sampai terbentuknya organ pengampu. Masih saja ruang kesempatan anak kaum tani dan klas buruh yang miskin di lembaga pendidikan lebih sedikit, hanya sebesar 20%. Selain itu kebijakan ini membuka tabir kurikulum tidak berpihak pada kepentingan klas buruh dan kaum tani sebagai warga Indonesia mayoritas. Kurikulum akan terbuka hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang akibat krisis ini membutuhkan banyak tenaga kerja murah, dan salah satu penyediannya adalah lembaga pendidikan.

Kelas-kelas sosial di lembaga pendidikan

semakin tersisihkan digantikan oleh klas-klas klasik yang cocok dengan kebutuhan industry dengan kecakapan praktisnya sebagai tenaga industry manufaktur.

Tidak lama lagi pemerintah juga akan menaikkan tarif obat-obat kesehatan. Dengan alasan melambungnya biaya bahan yang banyak di impor dari luar negeri pemerintah akan menaikkan obat generic, yang selama ini menjadi obat idaman kaum tani dan klas buruh karena harganya yang masih terjangkau. Bisa dibayangkan jika terjadi kenaikan biaya obat untuk kesehatan, akan terjadi penurunan tingkat kesehatan masyarakat yang berakibat pada kulitas penduduk Indonesia. Nanti akan banyak kita saksikan di media keluarga miskin mati karena tidak bisa merobat. Sungguh kenyataan memilukan di negeri yang kita cintai ini.

Bulan Desember 2008, Berita heboh menghiasi beberapa media kita dengan dikeluarkannya UU Minerba (Mineral dan Batu bara). Pemerintah akan melepaskan pengelolaan bahan tambang ini kepada swasta. Artinya bahan tambang ini akan menjadi komoditas yang siap dikomersialkan oleh pihak swasta untuk mendapatkan super profit dari bisnis mineral ini. Sungguh tidak bisa dibayangkan kebijakan-kebijakan yang ada, semakin ada kebijakan baru semakin menyudutkan posisi klas buruh, kaum tani dan sector rakyat lainnya yang termiskinkan oleh kebijakan rezim yang anti rakyat ini.

Kalu mau kasaran kok tidak sekalian negeri ini dijual melalui kebijakan Undang-undang dan pemerintah hanya tau hasilnya saja berapa persen, kok tidak sekalian warga Indonesia ini disiapkan semua untuk menjadi buruh murah bagi para borjuai komprador dan industri –industri milik imperialism.

Tindakan Pemerintah Memicu Kontradiksi Menajam dengan Rakyat Tertindas di Indonesia Gejala-gejala fasis semakin tampak dari beberapa upaya pemerintah menyelesaikan persoalan rakyat. Kita lihat di penyelesaian persoalan sengketa agraria, menurut data yang dihimpun litbang AGRA sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap kaum tani. Mulai dari tindakan kekerasan, penangkapan, dan penahanan beberapa kaum tani oleh alat-alat kemanan negara. Beberapa kasus sengketa tanah terjadi dengan institusi keamanan negara seperti TNI, seperti kasus di Rumpin Bogor, Pagak dan Bantur Malang Jawa Timur. Selain itu konflik tanah juga terjadi dengan beberapa perusahaan. Penangananganan kasus sengketa melibatkan aparat kepolisian dan tindakannya sering menyudutkan posisi kaum tani sebagai perusuh, tercatat 37 petani ditangkap dan 5 orang mendapatkan sanksi pidana serta 1 orang meninggal dunia di Marules Banyuwangi.

Selanjutnya di perburuhan tindakan PHK tetap saja terjadi, Sebagian kasus yang nampak PHK terhadap buruh Megaria sebanyak 446 orang. Sementara di tempat lain terjadi PHK terhadap ribuan buruh

lainnya. Beberapa kasus PHK tidak hanya terjadi karena praktek efisiensi perusahaan, namun juga aktivitas buruh untuk menuntut hak-hak sosial ekonominya. Kebebasan buruh untuk berpendapat dan membangun serikat menjadi momok menakutkan bagi pengusaha. Tak jarang upaya untuk melakukan intimidasi dan pemecatan terhadap pimpinan serikat terjadi, bahkan tindakan semena-mena perusahaan juga tertuju pada anggota-anggota serikat buruh. Cara-cara intimidasi dilakukan oleh perusahaan melalui preman-preman bayaran dan tak jarang juga dengan membuat konflik horizontal dengan buruh yang lain. Upaya-upaya perjuangan serikat buruh untuk menuntut hak kepada perusahaan sering dihadapkan pada represifitas preman dan aparat kepolisian. Bahkan pihak disnaker turut serta membantu dalam memperlama keputusan terhadap keberlangsungan buruh, agar terjadi kejenuhan terhadap gerakan buruh.

Tindakan represif juga terjadi pada sector rakyat lainnya. Tidak jarang selama tahun 2008 ini kita menyaksikan penggususran yang bmara di beberapa kota besar. Penggusuran Taman BMW Jakarta, rawasari, Pasar bunga, sampai penggusuran warga urban di sekitar bantaran rel kereta api dan pingiran sungai. Tindakan penggusuran tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang rekasioner. Di tengah penggususran alat kerja warga banyak menjadi bahan sanderaan dan tidak jarang yang dirusak dengan membabi buta oleh Satpol PP dan aparat kepolisian.

Selama tahun 2008 ini juga diisi dengan berbagai tindakan kekerasan terhadap penanganan aksi-aksi rakyat. Yang paling menyeruak ke public kasus tindakan kekerasan aparta kepolisian dalam membubarkan massa aksi penolakan kenaikan harga BBM, walaupun sebelumnya terjadi kekerasan aparat kemanan ketika mengamankan aksiaksi penolakan konversi minyak tanah ke gas. Tindakan kekerasan dan penangkapan juga mewarnai kampanye penolakan UU BHP baru-baru ini. Serangkaian upaya untuk meredam tindakan massa aksi juga dilakukan, diantaranya pelarangan untuk menggelar aksi berhadapan langsung di depan istana negara dan penggunaan sound system ketika aksi. Tidak jarang provokasi terjadi pada massa aksi yang berimbas pada penagkapan dan pemukulan.

Krisis semakin meradang, Momentum baik bangkitnya gerakan Rakyat Tidak bisa ditawar-tawar lagi jikalau krisis semakin kronis dan mengancam segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Berjalannya tahun 2008 cukup memberikan betapa penampakan asli imperialism yang kalang kabut menstabilkan keserakahan

produksinya. Beberapa tindakan yang dilakukan juga mencerminkan betapa serakah imperialism, tidak manusiawi dan tidak ramah terhadap alam. Menciptakan jurang kemiskinan meluas di berbagai negeri, menciptakan percikan kontradiksi yang sewaktuwaktu menjadi bara yang akan membakar seluruh tubuh imperialism. Tak jarang pula kita saksikan betapa bonekanya rezim boneka AS di negeri ini. Tidak mau menggunakan sedikit otaknya untuk memikirkan masa depan penghidupan klas buruh dan kaum tani di negeri ini. Mereka lebih rakus dengan membagi keuntungan eksploitasi kepada para borjuasi komprador yang tidak seberapa itu.

Situasi ini cukup menjadi pelajaran bagi gerakan rakyat dimanapun berada di Indonesia. Momentum bangkitnya gerakan rakyat telah didukung situasi objektifnya dimana penghidupan massa rakyat yang diujung tanduk dan semangat perjuangan spontanitas yang terpupuk dimana-mana.

Sudah saatnya gerakan rakyat memulai lagi mengembangkan semangat untuk membangitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa rakyat untuk menuntut hak-haknya kepada pemerintah boneka dan menjuruskan teriakan hancurkan dan musanahkan bagi imperialisme dan dominasi feodalisme di dalam negeri. Menggapai protes spontan massa dengan sambutan pengorganisasian menuju protes yang terpimpin, terdidik dan terorganisir. Momentum bangkitnya gerakan rakyat harus disiapkan syarat-syarat subjektifnya dengan menggencarkan aktivitas propaganda dan memperbanyak orang yang mau meluangkan waktunya untuk memikirkan perjuangan. Dan akhirnya sebagai penutup akhir dari sekelumit catatan akhir tahun ini, kami sampaikan selamat menyambut tahun baru 2009, teguhkan komitment perjuangan bersama massa rakyat dengan meningkatkan pemahaman terhadap orientasi politik dan jayalah perjuangan massa. (red)

FOKUS III

(Mengapa) Menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) Oleh : Dewi Amelia

Salam demokrasi!

Pada tanggal 17 Desember yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah mensahkan RUU BHP menjadi UU BHP. Hal ini secara kontan ditolak oleh segenap sivitas akademika ataupun kelompok-kelompok lain yang peduli terhadap pendidikan. Front Mahasiswa Nasional sebagai bagian dari rakyat , secara tegas menyatakan penolakan dan meminta agar UU BHP segera dicabut dan dibatalkan.

UU BHP memang baru disahkan, namun proses atau upaya pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan telah lama dimulai. Jika kita ingat, upaya ini sudah dimulai sejak empat tahun yang lalu –untuk RUU BHP- dan bertahun-tahun lebih lama jika kita ingat pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) atau keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 6061 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Badan Hukum Milik Negara. Singkat kata, upaya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah telah berlangsung lama dan hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan para pemilik modal asing. Kepentingan pemilik modal asing ini bisa kita lihat dalam Letter of Intent (LOI) International Monetary Fund (IMF) dan dalam General Agreements on Trades Services (GATs) yang dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO).

Kerasnya upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan dijawab oleh rakyat dengan upaya yang keras pula untuk menentangnya.

Karena, PENDIDIKAN ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA, BUKAN MILIK PEMODAL ATAU ALAT PENGUASA! (mengapa)

Menolak

UU

BHP?

1. Krisis Umum Imperialisme yang semakin parah Jika selama empat tahun ini penolakan rakyat terhadap RUU BHP mampu menunda-nunda terus pengesahan RUU BHP, mengapa sekarang disahkan oleh DPR? Padahal, penolakan terhadap BHP ini terus terjadi.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan krisis umum imperalisme.

Imperialisme, merupakan perkembangan kapitalisme tahap akhir, yaitu ketika kapitalisme telah sampai pada tahapan monopoli. Sehingga, imperialisme adalah tahapan paling akhir dari kapitalisme, tahapan menuju kehancurannya.

Dalam fase imperialisme ini, krisis yang dialami semakin tajam karena terdapat kontradiksi dasar dalam sistem ini, yaitu sistem produksi secara massal dan keuntungan untuk pribadi. Kontradiksi dasar ini tidak akan bisa diselesaikan kecuali sistem yang membentuknya hancur.

Seperti yang kita ketahui secara umum, saat ini tengah terjadi krisis global yang berasal dari negara induk imperialisme yaitu Amerika Serikat (AS). Krisis global ini dipicu oleh krisis over produksi khususnya peralatan militer dan barang-barang teknologi tinggi.

Krisis over produksi inilah yang menajamkan krisis-krisis yang lain, seperti krisis keuangan dan perbankan. Kita melihat bagaimana sulitnya AS keluar dari krisis yang tengah dihadapinya. Hingga berguguran satu-satu bank-bank yang mereka banggakan ataupun perusahaan-perusahaan besar milik AS. Lalu, apa hubungannya dengan pendidikan di Indonesia? Kapitalis monopoli (imperialis) selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan super. Hal ini mengakibatkan terjadinya akumulasi kapital yang tersentral. Akumulasi kapital yang tersentral ini harus diputarkan kembali agar bisa mendatangkan keuntungan super yang lain.

Karena, bagi imperialis, apabila kapitalnya tidak berputar maka artinya tidak ada keuntungan super untuk dia, sehingga kapital yang dia miliki tidak lebih dari seonggok sampah yang tidak menghasilkan apa-apa.

Subsidi yang diberikan negara (dulunya) pada sektor-sektor publik jelas menghambat proses berputarnya kapital. Kapital tidak bisa ditanamkan di sektor publik tersebut karena disubsidi oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara. Sementara, sektor yang bisa ditanami modal (investasi) sudah semakin habis karena sudah terdapat investasi di sektor-sektor tersebut. Maka dari sinilah munculnya ide liberalisasi sektor publik. Bukan untuk membuat pelayanannya lebih baik, namun lebih karena kebutuhan adanya lapangan investasi baru untuk berputarnya kapital untuk mendatangkan keuntungan super bagi para imperialis. Karena hanya dengan investasilah kapital dapat berputar dan mendatangkan laba super. Inilah yang terjadi pada sektor publik yang ada di Indonesia. Sebut saja, bidang transportasi, kesehatan, air, listrik, bahan bakar minyak, dan tentu saja pendidikan. Semuanya di liberalisasikan untuk memenuhi kepentingan para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan super.

Dalam dunia pendidikan, UU BHP memberikan jalan yang sangat mulus bagi para pemilik modal untuk melakukan investasi dibidang pendidikan dan menjadikannya sebagai ladang perahan untuk mendapatkan keuntungan super. BHP bisa saja dika-

1 Anggota BPC FMN Bandung 2 Yang terkena dampak dari UU BHP tidak hanya mahasiswa namun juga elemen rakyat yang lain.

takan bersifat nirlaba, tapi apakah investasi bersifat nirlaba? Tidak, karena investasi harus mendatangkan keuntungan. Itulah yang menjadi penarik bagi para investor bukan? Sehingga, BHP yang bersifat nirlaba seperti yang diatur dalam UU BHP Pasal 4 ayat (1) adalah ilusi dan omong kosong.

Sesuai dengan konsideran “mengingat” nomor satu pada UU BHP, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa kita lihat bahwa UU BHP diajukan oleh Presiden dan disambut dengan baik oleh DPR-RI. Hal ini tentu saja memperjelas penglihatan kita terhadap rezim (Eksekutif dan Legislatif) saat ini yaitu rezim yang anti rakyat karena mengesahkan UU BHP dan sangat pro imperialis karena menghamba kepada kepentingan imperialis dengan di dalam negeri.

2. Upaya Pemerintah Untuk Melepaskan Tanggung Jawabnya Terhadap Pendidikan dengan menjadi pendidikan sebagai barang dagangan Jika kita perhatikan dalam UU BHP Pasal 4 ayat (2) point (i) yang berbunyi : “Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara”.

Dapat kita lihat dengan secara vulgar bahwa pemerintah ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan. Kenapa kewajiban ini ingin dilepaskan oleh negara, tentu erat kaitannya dengan perkembangan krisis umum imperialisme yang sudah dibahas diatas dan watak dari rezim yang anti rakyat dan pro imperialis.

Sementara, untuk peserta didik pada BHPP/ BHPD pendidikan menengah dan BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi paling banyak membayar sepertiga dari biaya operasional. Hal ini tentu saja akan memberatkan bagi peserta didik, karena cara yang lazim digunakan oleh institusi pendidikan untuk mencukupi pembiayaan pendidikan adalah dengan membuat jalurjalur khusus dengan biaya yang tinggi. Selain itu, untuk pendidikan tinggi tidak jarang diadakan pungutan-pungutan tambahan dan pengurangan jatah kursi untuk mahasiswa jalur reguler dan dialihkan ke penerimaan dengan jalur khusus yang berbiaya tinggi

Berikut tabel pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk BHP

Keterangan • BHPP: Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang didirikan oleh pemerintah pusat • BHPPD: Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah • BHPM: Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang didirikan oleh Masyarakat • BHP Penyelenggaran: Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, yang didirikan masyarakat dan sudah ada sebelumnya. tersebut. Hal ini jelas memupuskan harapan anak buruh, buruh tani dan tani miskin untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi.

Bantuan dana dari pemerintah dan pemerintah daerah akan diberikan dalam bentuk hibah.

BHPP Perguruan Tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio, yang tidak boleh lebih dari 10% dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHP. Investasi ini dikelola secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan yang terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan. Selain investasi dalam bentuk portofolio, perguruan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum.

Badan usaha ini dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi serta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan.

Hal ini menunjukan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan dana pendidikan. Sehingga, perguruan tinggi juga harus bisa mendapatkan dana agar pendidikan bisa terselenggara. Disini kita bisa melihat, bagaimana perguruan tinggi diposisikan sebagai suatu institusi pendidikan yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dari praktek ekonomi yang dilakukannya.

BHPP harus mencari minimalnya sepertiga lagi dari biaya pendidikan dari usaha ekonomi ini. Jika tidak mampu maka perguruan tinggi terancam tidak dapat menyelenggarakan proses pendidikan. Bukankah ini suatu ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan pendidikan? Karena ditentukan oleh mampu atau tidaknya perguruan tinggi mendapatkan dana dari praktek ekonominya, baik dengan membentuk badan usaha atau dengan investasi portofolio sahamnya.

Sementara, BHP wajib menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi

sedikitnya 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Selain itu, BHP juga wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik

yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sedikitnya 20% dari jumlah peserta didik. Hal ini tentu semakin menambah berat pembiayaan pendidikan pada BHP. Padahal, tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan seharusnya adalah milik negara dan institusi pendidikan berperan sebagai penyelenggara pendidikan, tidak berfungsi untuk mencari pendanaan dan menjaring WNI yang dibeda-bedakan menurut kemampuan intelektual dan latar belakang ekonominya. Karena, baik kaya ataupun miskin, pintar ataupun bodoh, tetap adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada BHP yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dana pendidikan tersebut dapat berupa antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan dan penerimaan lain yang sah. Bagi masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada BHP akan diberikan kemudahan atau insentif perpajakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Ini adalah upaya pemerintah yang sudah putus asa dan meminta masyarakat untuk terlibat dalam pendanaan pendidikan dengan mengiming-imingi dengan insentif atau kemudahan perpajakan. Hal ini tentu sangat dekat dengan upaya-upaya pencucian uang dan upaya menghindar

:

dari pajak yang seharusnya dibayarkan.

Dari paparan diatas, dapat kita lihat bahwa pendidikan saat ini telah dijadikan komoditas (barang bernilai ekonomis) dengan dilakukannya liberalisasi pada sektor pendidikan. Selain menjadi pendidikan sebagai komoditas, yaitu layak diperdagangkan, negara juga telah merenggut hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan.

Sementara, dengan jelas telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan didalam batang tubuh UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan untuk warga negaranya. Dengan disahkannya UU BHP ini serta dengan terjadinya komersialisasi dengan sistem pendidikan yang ada saat ini, maka paradigma pendidikan telah mengalami pergeseran, tidak lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa namun sebagai ladang untuk mendapatkan keuntungan bagi para pemilik modal.

3. Tidak Berpihak didik dan Tenaga

Kepada PenKependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP, BHPPD atau BHPM, bagi BHP Penyelenggara diatur dalam AD/ART. PNS memperoleh renumerasi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan dari BHP se-

suai ketentuan dalam AD/ART BHP. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan yang PNS serta penyelesaian perselisihan ditetapkan dalam perjanjian kerja berdasarkan AD/ART serta peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan dalam AD/ART.

di. Meskipun UGM membuka program kelas internasional dan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan asing, mereka tetap berada di peringkat 77 dari 77 perguruan tinggi di kawasan Asia-Pasifik. Mutu pendidikan Indonesia pun berada di urutan 12 dari seluruh negara di ASEAN, termasuk di bawah Vietnam, Sebuah negara yang baru membangun dalam 20 tahun terakhir.

Dari klausul mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dapat kita cermati bahwa dipergunakan sistem perburuhan di dalam kampus. Hal ini dapat kita lihat dari perjanjian kerja yang dibuat serta ketentuan-ketentuan yang dibuat di AD/ART. Jika sistem perburuhan sudah dilaksanakan, serta dengan sistem pendanaan yang ada di BHP maka tidak ada jaminan pekerjaan dan jaminan kesejahteraan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin tajam dan mereka juga harus terus meningkatkan gelar intelektualnya untuk bertahan dalam sistem yang diciptakan oleh UU BHP.

Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Lima Tahun BHMN yang diselenggarakan di Kampus UI, ternyata tidak didapatkan adanya peningkatan secara berarti terhadap kualitas sarana pendidikan seperti komputer, internet, laboratorium, dan fasili-

Contoh tindak kekerasan dan represifitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah pada hari selasa tanggal 16 Desember 2008, kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian kota jogjakarta terhadap aksi yang dilakukan oleh Front Mahasiswa Nasional menyambut kedatangan Presiden SBY dan menentang pengesahan RUU BHP. Hal yang sama juga terjadi di Universitas Hasanudin Makassar ketika dengan membabi buta aparat kepolisian masuk kampus dan melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa yang juga melakukan penolakan terhadap RUU BHP, aksi tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2008.

4. Tidak Ada Jaminan Peningkatan Kualitas, Kecuali Peningkatan Biaya Pendidikan Yang Harus Dibayar Peserta Didik Sejauh ini, konsep badan hukum pendidikan telah diuji cobakan kepada 8 (delapan) perguruan tinggi negeri yaitu UI, ITB, IPB, UGM, Undip, USU, Unair dan UPI Bandung dengan pemberlakuan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Hasilnya, kenaikan biaya kuliah secara drastis terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir ini di kampus-kampus tersebut. Biaya kuliah reguler di UI per tahun mencapai Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. Di UGM, mahasiswa dikenakan sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA), baik jalur SPMB dan non SPMB yang mencapai Rp 20 juta. Sementara kampus-kampus lain baik negeri maupun swasta juga telah mempersiapkan diri dengan berbagai cara untuk menyambut berlakunya BHP, penyesuaian ini yang paling menonjol adalah soal pendanaan, hasilnya terlihat dengan melambungnya biaya pendidikan terutama untuk pendidikan tinggi.

bagai kota yang menuntut dibatalkan dan dicabutnya UU BHP dibalas oleh rezim dengan tindakan kekerasan yaitu dengan membubarkan massa aksi atau dengan tindakantindakan lain yang penuh dengan kekerasan.

Penolakan terhadap pengesahan UU BHP tidak diperhatikan oleh rezim dan tidak dijawab dengan mencabut dan membatalkan UU BHP tersebut, tetapi malah menuding bahwa aksi demonstrasi tersebut adalah aksi yang ricuh dan anarkis. Ini adalah tudingan yang disampaikan oleh rezim untuk menjelekjelekan perjuangan untuk menuntut hak-hak demokratis rakyat atas pendidikan. Dengan alasan ini pula rezim membenarkan tindakannya melalui aparaturnya untuk melakukan tindakan yang penuh dengan kekerasan dan anti demokrasi. Hal ini menunjukan kepada kita, watak sesungguhnya dari rezim yang berkuasa hari ini. Yaitu berwatak fasis dan bersedia melakukan apa saja untuk menjamin terselenggaranya kepentingan imperialis di dalam negeri.

Pada aksi yang dilakukan di Jogjakarta aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan untuk membubarkan massa aksi tercatat koordinator aksi terpukul pada bagian mulut, belum lagi berbagai tindakan lainnya seperti pukulan dan tendangan oleh aparat. Bahkan sempat juga delapan peserta aksi yang ditangkap. tas lainnya. Mahasiswa tetaplah sulit untuk mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.

Apalagi sejak trend “jalur khusus” dibuka mulai tahun akademik 2003/2004. Rata-rata kampus seperti UI, ITB, Undip dan UGM mempu mengutip dana dari jalur khusus antara Rp 15 juta hingga Rp 150 juta per mahasiswa. Bahkan di satu departemen di ITB, ketika itu mereka menyediakan 10 bangku dengan “harga” 25.000 dollar AS per bangku. Di tahun akademik 2006/2007, ITB tetap membuka jalur khusus melalui USMITB sebesar 30 persen dari total bangku kuliah. Lulusan USM-ITB akan dikenakan Sumbangan Dana Pembangunan Akademik (SDPA) antara Rp 45 juta hingga Rp 60 juta.

Sementara bagi mahasiswa reguler dikenakan biaya kuliah Rp 2 juta per semester.

Kerjasama riset dalam kerangka “research university” ternyata juga tidak mempu menyerap lulusan perguruan tinggi dalam dunia kerja. Dari 100,8 juta angkatan kerja, lulusan diploma dan perguruan tinggi hanya sebesar 5,5%, sisanya berpendidikan SD ke bawah (58%) dan SMP/SMU (36,5%).

Dari total jumlah pengangguran yang telah mencapai 40 juta jiwa, sebagian besar pengangguran menimpa tenaga kerja muda dan perempuan. Tiga dari sepuluh angkatan kerja 15 hingga 24 tahun adalah penganggur atau 26,7 juta jiwa dari total pengangguran.

Mutu yang diharapkan pun tidak pernah terja-

Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan di ber-

5. Mengekang Demokrasi dan Semakin Menunjukan Watak Fasis Rezim Hari Ini

Kekerasan pihak Kepolisian DIY juga terjadi lagi pada tanggal 20 Desember 2008. Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebanyak 3 orang dari FMN harus dirawat di rumah sakit, sementara 8 lainnya mengalami luka ringan akibat pukulan dan lemparan batu pihak kepolisian jogja.

Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian baik di Jogjakarta dan Makassar, membuktikan bahwa Indonesia belum mencerminkan kehidupan yang negara demokratis dan ini juga menambah deretan pengekangan demokratisasi di di negara ini. Hak setiap warga negara untuk berpendapat dan mendapatkan perlindungan, tetapi tindakan yang menimpa mahasiswa kali ini telah menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak asazi manusia.

AGENDA

Sambut dan Sukseskan Kongres III Front Mahasiswa Nasional “ Maju Terus Merebut Hak Atas Pendidikan Dan Lapangan Pekerjaan Dengan Memperkuat, Memperbesar Serta Memperluas Pengaruh Organisasi Dan Berjuang Bersama Rakyat�

L

AYAKNYA sebuah kegiatan akbar organisasi, perhelatan Kongres III FMN juga harus memilik tema yang menjelaskan apa yang hendak dicapai dalam perhelatan akbar tersebut. Tema tersebut di dalamnya tentu mencerminkan aspek secara politik maupun organisasi, yang dirumuskan atas dasar kenyataan subjektif dan objektif organisasi, perkembangan pekerjaan oragnisasi dan harapannya kedepan. Tema ini lahir atas dasar rangkuman dan penilaian perkembangan organisasi yang dilakukan terakhir saat rapat pleno DPP ke V, berikut in adalah pemaparannya.

Maju Terus Merebut Hak Atas Pendidikan Dan Lapangan Pekerjaan Pemuda-mahasiswa sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saat ini juga tidak luput dari penindasan akibat dominasi imperialisme melalui rejim bonekanya yang merupakan kediktatoran bersama antara borjuasi komperador, tuan tanah dan kapitalis birokrasi. Kenyataan ini telah menyebakan keterbatasan rakyat dalam mengakses pendidikan dan tidak terpenuhinya hak-hak demokratis pemuda mahasiswa baik sosial ekonomi sampai ke politik dalam dunia pendidkan, semua hal ini terangkai semua di kebijakan sistem pendidikan nasional yang tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi pada rakyat serta lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Atas dasar inilah kenapa rejim yang saat ini berkuasa inilah yang merupakan kontradisi pokok bagi pemuda mahasiswa.

Saat ini Pemerintahan SBY-Kalla semakin menegaskan Komersialisasi Pendidikan, Ratifikasi terhadap Loi IMF dan GATT’s WTO telah melahirkan kebijakan-kebijakan antimahasiswa, sebut saja PP 60/61 tahun 1999 tentang Otonomi kampus, UU No 20/ 2003 tentang Sisidiknas, Perpres no 77/ 2007 tentang bidang usaha terbuka dan Tertutup serta yang terbaru ditebitkanya UU BHP. Sebagai Jongos Imperialis pemerintah telah mendapatkan dana pinjaman sebesar 154,15 juta U$D dari World Bank, dana tersebut sebagai hadiah dari imperialis untuk melakukan Otonomi Kampus serta perundang-undangan sebagai payung legalnya. Program tersebut belangsung mulai tahun 2005-2011 dalam bentuk “Indonesian Managing Higher Educatioan� atau disebut IMHERE, secara terang proyek ini mengarahkan pendidikan Indonesia pada otonomi kampus, Efisiensi serta relevansi Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan Pasar.

Kebijakan tersebutlah yang membuat anggaran pendidikan dari tahun ketahun bukan merupakan prioritas bagi pemerintah dan semakin mengkerut dari tahun ketahun. Bahkan scara terang rejim telah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin hak atas pendidikan yang layak bagi rakyat.

Bahkan tanpa malu lagi rejim SBY-Kalla mempromosikan dan mempraktekan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pada intinya pemerintah tidak tahu malu dengan dilegalkanya usaha terbuka di sector pendidikan.

Imperilis melalui rejim Boneka di Indonesia secara radikal merombak pendidikan sebagai sasaran untuk mendapatkan profit serta memaksa sarjana-sarjana sebagai pemasar produknya yang saat ini sedang melimpah ruah atau Over Produksi.

Penderitaan mahasiswa semakin digenapkan dengan tidak ada jaminan atas pekerjaan setelah lulus kuliah nanti. Tercatat dalam data BPS tahun 2008 sarjana yang menganggur berjumlah lebih dari sejuta, angka ini akan terus meningkat seiring dengan krisis umum imperialisme. Membludaknya lulusan Perguruan Tinggi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan dan perindustrian, sementara kita mengetahui bahwa industry di negeri ini sangat bergantung pada tehnologi dan modal dari imperialis, sehingga industri yang berkembang bertehnologi rendah, manufaktur bukan industri nasional yang kuat yang sanggup menyerap banyak tenaga kerja.

Dengan karakter industri yang demikian maka akan sangat menguntungkan dalam menerapkan politik upah murah, sebagian besar buruh di Indonesia adalah lulusan SD atau belum tamat karena di negeri SKSF tidak membutuhkan buruh yang ahli sehingga wajar jika banyak perusahaan yang tidak membutuhkan banyak sarjana.

Karakter industri yang bergantung menciptakan syarat-syarat kampus tidak memiliki daya untuk mencipta dan menghasilkan temuan-temuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Sekali lagi industry di Indonesia di bangun hanya untuk mendapatkan buruh murah.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka terus mengobarkan perjuangan massa mendapatkan sandaran yang ilmiah, karena tanpa itu penderitaan pemuda dan rakyat semakin panjang dan berlarut. Pemerintahan SBY-Kalla telah membumi hanguskan harapan rakyat serta mengubur dalam-dalam hari depan mahasiswa.

Upaya untuk mengobarkan tersebut mensyaratkan untuk membasiskan diri pada tempat konstituen dari organisasi massa tersebut berada yaitu Kampus.

Kampus kita adalah kawah candra dhimuka (tempat menempa para aktivis massa mahasiswa) menjadi barisan penegak hak-hak demokratis mahasiswa yang sekarang dikuasai oleh pihak birokrasi yang berkuasa, tentunya dengan merampas hak demokratis kita. Se-

mentara di sisi lain, kekutan kita masih seperti unta di tengah padang pasir yang kehausan karena terik matahari padahal di punggungya penuh dengan periuk periuk berisi air segar yang siap menghilangkan dahaga di tengah gurun sahara. Inilah pepatah yang mungkin mendekati dengan situasi perjuangan kita di dalam kampus. Bergelimangan hak sosial ekonomi yang dikebiri oleh sang birokrasi yang dihadapi massa setiap hari, merupakan lahan subur yang bisa kita olah menjadi kekuatan yang tiada tara di dalam kampus demi mendukung perjuangan aliansi buruh dan tani yang menjadi detasemen termaju di negri ini.

Mari kita letakan semua persoalan yang kita hadapi bersama diatas meja agar kita mengerti betul sejauh mana kita melangkah dan sudah mencapai apa dalam dua tahun ini? Kita belum meningkatkan stamina untuk menggairahkan kembali perjuangan massa di kampus dengan pondasi hasil ISAK yang sudah disimpulkan bersama menjadi program perjuangan di nasional, yang merupakan senjata utama untuk menyusun strategi taktik perjuangan massa di kampus. ISAK juga berfungsi untuk mengenali potensi seluruh bahan yang kita punya untuk mengucilkan musuh kita di dalam kampus. Bahan-bahan itu semua telah tersedia membludak di kampus dengan potensi massa yang sangat luas bahkan bisa di katakan tak terhingga.

Persoalannya, belum maksimalnya upaya kita untuk mengubah bahan yang tersedia tersebut melalui kegiatan rutin yaitu propaganda. Hanya propaganda yang sanggup memberikan energi untuk menggerakkan massa luas yang saat ini masih terselimuti budaya pasifisme yang mengental. Propaganda adalah kunci pergerakkan massa. Jika ini tidak kita perhatikan secara seksama dan sesegera mungkin memperbaharui cara kerja kita yang konvensional menuju cara kerja propaganda yang modern, maka bahan yang baik dan tersedia sekarang ini tidak akan bisa kita gerakan untuk perjuangan kita.

Propaganda adalah roh perjuangan dan sekaligus ujung tombak penyerangan kita terhadap

musuh-musuh kita. Menjalankan propaganda berarti memperbanyak berbagai kegiatan organisasi kita baik berupa kegiatan ilmiah, olah raga dan seni budaya yang digandrungi oleh massa luas di kampus. Sehingga propaganda merupakan pasokan energi untuk menegakkan kembali massa yang mayoritas masih terjangkiti budaya pasifis dan lunglai tak berdaya, menjadi massa yang siap sedia terlibat aktif dalam perjuangan pemuda mahasiswa untuk meraih hak yang masih dierami oleh sang penindas negeri ini. Bukankah itu semua merupakan tugas kita semua, tugas yang harus diemban seorang aktivis massa?

Sekali lagi, mari kita siapakan segala sesuatunya untuk kembali ke tengah massa dan menjalankan propaganda, baik di internal organisasi utamanya di kalangan pimpinan sendiri maupun di tengah massa yang menjadi sandaran organisasi kita. Sekali propaganda di tengah masa kita kobarkan, berarti sama hal-nya dengan senjata yang kita hunuskan siap menghujam musuh kita, dengan demikian untuk memastikan propaganda politik yang niscaya akan disambut massa luas. Maka kita juga harus menyiapkan pertahanan kita dengan pembangunan front di dalam kampus sebagai tameng untuk melawan musuh kita.

Memperkuat, Memperbesar serta Memperluas Pengaruh organisasi Perkembangan pekerjaan politik umum yang meningkat positif beberapa bulan ini, adalah capaian dari kerja keras kita bersama. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari ketepatan garis politik serta analisis situasi kongkrit yang sedang terjadi. Dibalik keberhasilan tersebut, masih tersimpan luka yang cukup mendalam di tubuh organisasi kita, yaitu ketidaksanggupan kita dalam merengkuh keberhasilan diwilayah pekerjaan organisasi. Kita tidak bisa melakukan panen raya dari buah-buah propaganda yang terus kita lancarkan tersebut.

Sampai sekarang kita belum mampu menjadi sebuah ormas mahasiswa yang besar, ormas yang menjadi milik mayoritas mahasiswa, Artinya masih sedikit kalangan massa mahasiswa yang kita majukan kesadarannya. karena ukuran kesadaran maju mahasiswa ketika mereka ambil bagian dalam organisasi massa berkarater maju, yang tidak lain adalah organisasi yang kita cintai ini. Sebuah ormas mahasiswa sejati yang benar-benar membela kepentingan massa mahasiswa dan siap sedia menyokong perjuangan rakyat tertindas Indonesia yang bersandarkan persatuan klas buruh dan kaum tani untuk menuntaskan perjuangan demokratis nasional di Indonesia menghancurkan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme.

Kelemahan utama kita menjadikan organisasi besar, tidak terlepas dari bagaimana kita melakukan pembangunan organisasi dan merekrut massa menjadi anggota organisasi.

Pembangunan organisasi sejak awal belum dijalankan dengan mengkombinasikan antara penggorganisasian massa solid dan terbuka, bagaimana membangun kontak hingga organisasi tingkat kampus melalui Rapat Umum Anggota (RUA). Upaya meningkatkan kesadaran massa dan malatih kemampuannya bekerja, kebanyakan luput dalam proses pembangunan dan rekrutmen anggota di organisasi. Menggali potensi dari anggota dan massa melalui ke-

cenderungan umum mahasiswa dari aspek intelektual, minat bakat dan kebudayaan ataupun dari keberadaannya di organisasi dependen/ lembaga-lembaga kemahasiswaan kampus, kurang mampu dikelola sebagai potensi untuk memperluas propaganda dan ajang rekrutmen anggota. Tradisi kerja lama masih menjadi cara konvensional yang umum dijalankan. Upaya menjangkau massa melalui aktivitas propaganda massa luas (diskusi ilmiah, kajian akademis, seminar, dsb), bahkan melalui aksi massa, belum menjadi tradisi mendarah daging di kalangan kita. Di samping hal terpokok adalah etos kerja untuk terus membangun dan memperbesar organisasi, yang mendorong kita kemudian untuk selalu mengorganisasikan massa dari hari ke hari.

Kuat dan besarnya organisasi dan meluasnya pengaruh politik FMN di tengah massa menjadi syarat mutlak bagi FMN menjadi segi yang berdominasi bahkan menghegemoni di dalam kampus. Jika massa telah mampu kita raih simpatinya, jika organisasi berlipat ganda anggotanya dan mampu digerakkan serta badan pimpinan tetap tegak berdiri, cakap dalam berpolitik dan mampu memimpin organisasi dengan baik, menguasai kampus dan menjadikannya benteng pertahanan rakyat dan mentradisikan mahasiswa untuk berjuang bersama rakyat bukan lagi halangan bagi kita. Kampus dari menara gading congkak yang anti rakyat, menjadi benteng pertahanan rakyat sepenuhnya. Dan itu semua hanya bisa kita dapatkan ketika FMN benar-benar menjadi segi dominan dan hegemonik dalam kampus, FMN harus menguasai seluruh kampus dan alat-alat kekuasaan pendukungnya.

Berjuang Bersama Rakyat Dengan jalan tersebut di atas, akan melapangkan jalan kita untuk selalu siap sedia menyokong perjuangan buruh dan tani. Kampus akan kita jadikan corong propaganda perjuangan rakyat—utamanya buruh dan tani---untuk menghajar kaum propagandis intelektualis pro imperialis dan rejim boneka di dalam kampus.

Di sinilah kebebasan mimbar akademis itu kita konkretkan perwujudannya, mimbar dimana setiap harinya persoalan-persoalan pokok rakyat akan selalu dipromosikan. Mengabarkan secara luas tentang land-reform, politik upah murah, karakter industri yang membuat penganguran melimpah, serta menjungkirbalikkan teori picik imperialis yang membuat mahasiswa alergi politik dan menjadi pragmatis.

Kita pun bisa memberikan dukungan politik ketika buruh pabrik melakukan aksinya. Kita menggalang berbagai organisasi di kampus untuk mendukung perjuangan buruh, baik petisi, surat protes ke perusahaan, aksi mendukung perjuangan buruh tersebut, hingga menggalang dana untuk membantu kebutuhan logistik massa buruh selama mogok berhari-hari. Begitupun jika ada perjuangan yang dilakukan kaum tani di pedesaan yang dipukul aparatus kekerasan rejim penguasa. Kita bisa menggalang organisasi-organisasi di kampus untuk aksi protes menuntut penghentian kekerasan baik di kampus ataupun di markas kepolisian bersangkutan. Bayangkan jika kampus kita kuasai dan tidak hanya di satu kampus, tetapi di berbagai kampus di satu kota apalagi itu kampus-kampus besar dan penting secara poli-

tik. Gaung dari perjuangan buruh dan tani pun akan mendapatkan dukungan luas dari massa.

Dari potensi mahasiswa kita bahkan bisa melibatkan mereka langsung dalam membantu memecahkan problem rakyat. Bagaimana mahasiswa pertanian, mampu membantu penemuan pengembangan bibit unggul organik bagi petani agar tidak tergantung terhadap produk kimia impor imperialis yang sangat membebani kaum tani. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang bisa memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan rakyat pedesaan ataupun perkampungan kumuh buruh dan rakyat miskin lainnya di perkotaan.

Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswa teknik yang ilmunya bisa kita gunakan untuk membantu perbaikan fasilitas-fasilitas umum bagi rakyat seperti fasilitas MCK, jalan-jalan di kampung ataupun perbaikan rumah-rumah reot dan kumuh milik petani dan buruh. Mahasiswamahasiswa ilmu olahraga, pendidikan dan seni, sangat dibutuhkan untuk membantu rakyat dalam soal-soal di lapangan kebudayaan, baik pelayanan pendidikan gratis bagi anak-anak usia sekolah kaum tani dan buruh, pelatihan olahraga bagi pemuda-pemuda di desa dan kampung, hingga melatih kesenian-kesenian progresif bagi rakyat di pedesaan ataupun di perkampungan kumuh di perkotaan. Semua ini, agar mahasiswa semakin terbuka kesadarannya tentang realita penindasan dan penghisapan yang dirasakan buruh dan tani. Semua itu ditujukan untuk benar-benar mewujudkan kampus sebagai benteng pertahanan rakyat.

Kita sangat berharap besar dengan semakin banyak mahasiswa menjadi anggota FMN dan mampu kita kembangkan menjadi barisan aktivis massa, kita bisa melahirkan sebanyak mungkin tenaga-tenaga propagandis dan organizing untuk bekerja sepenuhnya di kalangan massa buruh dan tani ke depannya. Organisasi kita saat ini adalah sekolah terbaik bagi kalangan aktivtis massa FMN untuk ke depan siap terjun di kancah perjuangan massa yang lebih hebat yaitu kerja massa di kalangan buruh dan tani. Aktivitas-aktivitas yang pernah kita kembangkan melalui deploying ke basis-basis buruh dan tani adalah kegiatan positif untuk dipertahankan dan dimajukan lagi kapasitasnya.

Kita pun akan selalu berperan aktif dalam perjuangan bersama kekuatan buruh dan tani serta kekuatan rakyat lainnya dalam front persatuan berhaluan anti imperialisme dan anti feodalisme untuk memblejeti dan terus mengucilkan rejim boneka imperialisme dan anti rakyat yang kini berkuasa. Salah satu hal yang penting kita lakukan adalah dengan terus menarik dukungan dari kalangan gerakan pemuda lainnya di luar FMN untuk bisa ambil bagian dalam front persatuan tersebut.

Demikian beberapa paparan untuk kita menyambut kongres III Front Mahasiswa Nasional, sekali lagi Pemuda Mahasiswa memang bukan factor yang menentukan atas perubahan dan perjuangan massa tetapi peranan pemuda mahasiswa dalam berjuang bersama rakyat akan memberikan sumbangan yang sangat penting untuk mempercepat perlawanan terhadap Imperialisme yang sudah usang dan tonggak feudalisme yang telah membelenggu kesejahteraan rakyat di Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya.

GELORA KAMPUS

Perjuangan Mahasiswa adalah Perjuangan Atas Hak Pemuda Mahasiswa Atas Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan Berbagai persoalan yang ada didunia pendidikan menunjukan bagaimana karakter sistem pendidikan yang sedang dibangun oleh rejim SBYKalla. Pembangunan sistem pendidikan nacional yang dijalankan oleh rejim tidak lebih dari usaha untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat. Tidak heran bahwa perlawanan dan tuntutan untuk jaminan atas sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat terus terjadi, walaupun berbagai tindakan pembrangusan terus terjadi, termasuk yang represif sekalipun.

Kasus Drop Out dan Skorsing 4 Anggota FMN STAIN Pontianak Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat (UUD 1945). Itulah janji dari negara atas jaminan pemenuhan hak-hak demokratis rakyatnya yang tertuang dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Tetapi kenyataannya tidaklah demikian.

Kampus sebagai lembaga ilmiah tempat mendiskusikan berbagai macam disiplin keilmuan ternyata mengalami pemberangusan dan pelarangan Mahasiswa untuk melakukan perjuangan pemenuhan hakhak demokratisnya (hak-hak yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa).

Kasus terbaru adalah dikeluarkannya Surat Keputusan ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pontianak No. 55 tahun 2008 tentang yang dikenakan terhadap empat (4) orang anggota FMN yaitu Muhammad Zeid, Novi Hendrayadi, Abdul Muhaimin dan Dessy Fahrunnisa.

Muhammad Zeid dan Novi Hendrayadi dikenakan Drop Out (DO) sedangkan Abdul Muhaimin dan Dessy Fahrunnisa dikenakan skorsing masing-masing dua dan satu semester.

Kejadian ini sebagai bentuk ketakutan birokrasi kampus terhadap aksi yang dilakukan FMN STAIN menuntut perbaikan fasilitas laboratorium komputer di STAIN yang sangat buruk. Kawan Novi dan Zeid dikenai sangsi DO dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat dengan melakukan tindakan melakukan minum minuman keras di area kampus, padahal persoalan ini telah selesai satu tahun yang lalu. Sedangkan Abdul Muhaimin dan Dessy Fahrunissa dituduh melakukan pelanggaran sedang dengan membuat onar di area kampus (baca : melakukan aksi).

Surat Keputusan terhadap 4 anggota FMN diterima oleh kawan-kawan pada tanggal 23 September 2008 bertepatan dengan libur panjang bulan puasa ketika kawankawan FMN sedang sibuk menyiapkan acara penyambutan Mahasiswa baru..

Sebelumnya sudah ada surat edaran dari Tim Kode Etik Akademik STAIN Pontianak yang berisi sanksi kepada 4 kawan tersebut tertanggal 6 Mei 2008. Hal ini ditanggapi dengan surat keberatan dan pengajuan untuk diadakan pembelaan secara terbuka di muka umum soal sanksi yang dikeluarkan pihak kampus di depan seluruh elemen kampus STAIN Pontianak.

Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pihak kampus. Kemudian keempat anggota

FMN tersebut tetap mengikuti aktifitas perkuliahan seperti biasanya hingga keluarlah Surat Keputusan Ketua STAIN Pontianak yang sepihak tersebut.

Perjuangan terhadap tindakan sewenangwenang dari pihak Ketua STAIN Pontianak terus berlanjut. Meskipun prosesnya alot dan melelahkan, seperti susahnya untuk menemui pihak pengacara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akhirnya kini kawankawan telah berhasil memasukkan berkas tentang peraturan-peraturan kampus kepada pengacaranya. Dan tinggal menunggu untuk diserahkan ke meja PTUN. Solidaritas terhadap kawan-kawan yang terkena DO dan skorsing juga terus mengalir dari seluruh badan pimpinan dan anggotaanggota FMN yang ada di seluruh Indonesia.

Kecaman dan pengutukan terhadap tindakan sewenang-wenang tersebut akan terus mengalir kepada Ketua STAIN Pontianak sampai dikeluarkannya keputusan untuk membatalkan keputusan penjatuhan hukuman tersebut.

Namun, represifitas yang dilakukan oleh pihak ketua STAIN ternyata tidak menyurutkan langkah kawan-kawan FMN Cabang Pontianak untuk terus melakukan perjuangan di tingkat cabang maupun di kampus dengan melakukan pekerjaan politik dan organisasi yang tepat.

20 Agustus 2008 - Medan Dengan mengusung tuntutan perbaiki fasilitas toilet di kampus, libatkan mahasiswa dalam mengambil kebijakan, bebaskan biaya untuk mahasiswa untuk penggunaan fasilitas kampus, hentikan diskriminasi terhadap Mahasiswa dan berikan kebebasan berpendapat dan berorganisasi didalam kampus, kawankawan FMN Kampus USU (Universitas Sumatera Utara) melakukan aksi massa bertepatan dengan Dies Natalis USU Ke-56.

Aksi dimulai pukul 9.00 WIB dengan melakukan orasi politik di Perempatan Sumber USU, pukul 10.00 massa aksi menuju sasaran Gedung Rektorat USU di mana di sana diadakan acara Dies Natalis USU ke-56. Sesampainya di Gedung Rektorat, massa aksi diprovokasi oleh preman dengan berupaya membubarkan barisan dengan alasan menggangu pengguna jalan. Namun tidak ditanggapi oleh peserta aksi dan tetap melakukan orasi politik dan menyampaikan tuntutan. Kemudian massa aksi ditemui oleh perwakilan dari rektorat yang bernama Wara Sinuhaji yang merupakan Kepala Keamanan USU dan juga menjabat sebagai dosen sejarah Fakultas Sastra. Tuntutan dari mahasiswa ditanggapi dengan sangat tidak memuaskan,

di mana Wara Sinuhaji menyatakan “Tindakan aksi mahasiswa hanya sia-sia semata, dan fasilitas akan dipenuhi setelah USU pindah ke Kuala Bekala�. Kuala Bekala merupakan tanah yang masih dalam sengketa antara USU dengan masyarakat Kuala Bekala. Rencana pada 2010 USU akan dipindah ke sana dengan alasan Kampus USU sekarang ini tidak strategis sebagai tempat perkuliahan karena berada di wilayah keramaian dan pusat kota. Pukul 11.00 WIB massa aksi meninggalkan tempat.

Perjuangan menuntut hak-hak demokratis Mahasiswa tidak akan terhenti sebelum semua hak-haknya terpenuhi dengan penuh.

11 September 2008, Medan Keputusan Rektor UHN (Universitas HKBB Nomensen) untuk memperpendek jangka waktu pembayaran semester ganjil dirasakan sangat memberatkan Mahasiswa karena sebagian besar dari Mahasiswa UHN dari kalangan menengah ke bawah. Apalagi kenaikan hargaharga kebutuhan pokok terus naik. Dengan latar belakang tersebut, kawan-kawan FMN Kampus UHN dengan elemen Mahasiswa lain yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nomensen (KBMN) melakukan aksi untuk menolak keputusan rector tersebut.

Rangkaian kegiatan aksi ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 9, 10 dan berpuncak pada tanggal 11 September 2008. Kegiatan dimulai dengan mendirikan posko untuk penggalangan petisi atau tanda tangan dukungan dari Mahasiswa-mahasiswa UHN untuk menolak pembayaran uang kuliah yang dipercepat. Aktifitas petisi tersebut diselingi dengan propaganda secara luas kepada massa melalui mimbar bebas dan penyebaran bahan propaganda. Hasilnya ratusan tanda tangan dukungan berhasil dikumpulkan dalam waktu 2 hari.

Aksi pun berlanjut dengan dilakukan hearing ke pihak rektorat diikuti oleh 60 orang massa aksi. Dalam diskusi yang dilakukan, kawankawan menanyakan kenapa batas pembayaran harus dimajukan sampai dengan tanggal 13 September 2008 dan jika sampai pada tanggal tersebut Mahasiswa belum melakukan pembayaran registrasi maka harus mengajukan surat pernyataan yang bermaterai. Rektorat menanggapinya dengan alasan-alasan administratif. Atas desakan yang intensif, maka tuntutan dari massa aksi agar sistem pembayaran biaya kuliah dikembalikan ke peraturan awal dapat dimenangkan.

Rabu, 15 Oktober 2008, Bandung Pukul 10 pagi, perwakilan Dubes AS datang ke kampus UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). Kedatangannya bermasuk untuk mem-

bahas rencana kerjasama dengan pihak UPI. Sebagai bentuk penolakan terhadap kunjungan dan kerja sama yang dilakukan, kawankawan FMN UPI melakukan aksi di kampus.

Aksi dimulai pada pukul 10.30 WIB di halaman Kopma UPI berbarengan dengan agenda Rabu Art dalam bentuk penggalangan dana untuk membantu kawan-kawan Mahasiswa baru yang tidak mampu membayar registrasi karena naiknya biaya pendidikan dari tahun ke tahun sebagai dampak diberlakukannya UPI sebagai kampus BHMN.

SK HMJ Baru Matematika.

Aksi dimulai dari pukul 09.00 WIB. Massa aksi bergerak dari Fakultas Tarbiyah, menuju Fakultas Dakwah, Fakultas Usluhuddin, Fakultas Syariah dan berakhir di sasaran Gedung Rektorat IAIN. Hal ini bertujuan untuk mengkampanyekan secara luas kepada massa Mahasiswa yang mengalami persoalan yang serupa dan menarik dukungan secara luas.

Aksi ini kemudian mendapat tanggaapan dari Pembantu Rektor 3 Hamid Syarif yang meminta kepada kawan-kawan untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang ada di kampus dan kemudian akan dibawa ke rapat senat Institut Pelajaran yang kita ambil dari pengalaman perjuangan massa ini adalah bahwa perjuangan harus berlanjut dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari sisi taktik dan politiknya.

sikap represif pihak kampus selalu dimunculkan ketika mahasiswa melakukan aksi dengan melakukan pengibaran bendera.

Aksi di dalam kampus akhirnya berlanjut. aksi dimulai dari taman baca peternakan sampai ke perpustakaan UMM. Aksi berlangsung sekitar dua jam. Aksi yang dilakukan oleh FMN dan FORBAS ini mendapat respon yang cukup besar dari Mahasiswa. Isu yang di angkat oleh FMN dan FORBAS pun mengena kepada kepentingan mahasiswa UMM karena telah dilakukan penyebaran poling.

Ditambah dengan aktifitas propaganda melalui selebaran tentang persoalan-persoalan di kampus UMM kepada massa luas di masingmasing fakultas.

Massa aksi memang tidak me- Hidayatullah Jakarta musatkan aksi di depan pintu gedung rektorat, hal ini dilakukan berdasar30 Oktober 2008, Malang kan pada paktek tindakan represivitas pihak Aksi di Universitas Muhammadiyah Malang kampus UPI yang meningkat beberapa waktu diawali dengan kesepakatan yang terjadi keke belakang, terutama sekali jika aksi yang tika selesai acara diskusi terbuka, menyangdilakukan diselenggarakan oleh FMN. Pada kut issue soal krisis global dan dampaknya waktu aksi pun beberapa satpam kampus pada mahasiswa, aksi ini dilakukan FMN menyampaikan tentang batas-batas wilayah dan Forbas pada tanggal 30 Oktober 2008, aksi di halaman rektorat. Meski demikian, dengan menangkat lima isu. Pertama hapus FMN tetap melakukan aksi dan meneriakkenailkan SPP 25% bagi semester lanjut, kan yel-yel serta lagu-lagu perjuangan untuk berikan fasilitas yang layak kepada mahamendinamiskan aksi. Setelah hampir dua siswa, berikan loyalitas pelayanan kepada jam, aksi kemudian ditutup dengan pembamahasiswa Umm, tolak perkuliahaan di hari caan pernyataan sikap yang diselingi dengan Sabtu Minggu, dan terakhir hapus wilayah pertunjukan seni (pembacaan sajak) sebesteril bagi OMEK (Organisasi Mahasiswa Eklumnya dan diakhiri dengan meneriakkan stra Kampus). sumpah rakyat Indonesia.

Ketika memulai, aksi pihak birokrat kampus 28 Oktober 2008, Surabaya terutama satpam kampus mempersulit perBertepatan dengan peringatan hari Sumpah izinan untuk aksi di kampus dengan alasan Pemuda yang ke-80 belasan kawan-kawan perizinan harus mendapat persetujuan dari FMN Surabaya melakukan aksi di kampus Kepala Biro Kemahasiswaan namun pada IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan jam 8.00 kepala kemahasiswaannya belum Ampel Surabaya. Dalam aksinya kali ini, datang, akhirnya kita menunggu setelah kawan-kawan mengusung isu tentang hakmenunggu satu jam akhirnya bagian kemahak demokratis pemuda Mahasiswa, antara hasiswaan datang dan memperbolehkan kita lain perbaiki fasilitas kuliah, perbaiki kipas aksi di dalam kampus. Sikap lunak ini dilaangin yang rusak, tambah jumlah ruang kelas tarbelakangi oleh tidak adanya pengibaran yang kurang di fakultas tarbiyah, perbaiki bendera sebagai identitas organisasi ketika jalan masuk yang rusak, dan berikan segera aksi berlangsung. Dan sebelumnya memang

telah di rampas dengan disahkannya undang-undang badan hukum pendidikan (BHP) pada tangal 17 Desember 2008, hal ini tentu di respon dengan ketidak setujuan, berbagai aksi massa menolak BHP spontan terjadi di berbagai kota dan kampus. FMN tentu saja ikut terlibat dalam aksi-aksi menolak BHP baik itu lewat Aliansi maupun aksi sendiri mulai dari aksi cabang ataupun kampus.

Setelah membuka aksi, kemudian massa aksi bergerak menuju halaman gedung FPBS. Disini FMN menyampaikan beberapa hal yang menjadikan sebab penolakan kedatangan Dubes AS ataupun dengan segala Sekitar pukul 11.00 aksi ditutup. Setelah aksi bentuk kerjasama yang direncanakan. Selain ditutup, tiba-tiba satpam kampus mendatangi juga mengajak massa mahasiswa yang lain Korlap dan memberitahukan kepada peserta untuk terlibat dalam aksi dan menyebarkan aksi lain bahwa tuntutan peserta aksi telah liflet. Dari halaman gedung FPBS diberitahukan kepada Rekemudian massa aksi menuju ke ktor dan diterima. Namun halaman rektorat atau biasa disancaman juga diterima ebut Parter. Disini, kawan-kawan oleh peserta aksi bahwa dari media massa pun sudah pihak kampus akan memenunggu. Dijalan menuju gelaporkan kepada orang dung Rektorat ini kemudian massa tua mahasiswa yang terliaksi dikonsentrasikan. Mulai dari bat aksi memberitahukan pembelejetan terhadap wajah asli tuntutannya kepada kamdari Amerika Serikat hingga berpus akan diberitahukan bagai dampak yang terjadi ketika kepada orang tua, namun kerjasama-kerjasama itu disepaksejauh ini ancaman hanya ati, terutama dihubungkan dengertakan pihak kampus. gan dampaknya terhadap dunia pendidikan. Selain itu, FMN juga Gelora Kampus Aksi menyampaikan tentang situasi Menolak BHP krisis yang sedang dialami AS, yang dampaknya dirasakan seKebijakan rejim yang anti cara langsung oleh rakyat. Serta rakyat kembali dikeluarmemblejeti rezim SBY-Kalla denkan oleh rejim SBY-Kalla, gan kebijakan-kebijakannya yang kali ini menyangkut hak selama ini tidak berpihak sama atas pendidikan bagi sekali kepada rakyatnya. rakyat yang secara nyata Aksi Menolak Undang Undang Badan Hukum Pendidikan di Kampus UIN Syarif

Desember- 2008 Malang aksi penolakan terhadap UU BHP dikota malang terjadi dua kali yaitu tanggal 22 dan 24 Desember. Pada aksi pertama, tanggal 22 desember dilakukan di kampus Universitas Brawijaya. Aksi yang diikuti oleh massa sebanyak 45 orang dengan keterlibatan anggota FMN 14 orang merupakan aksi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa universitas Brawijaya yang tidak sepakat adanya komersialisasi pendidikan. Sementara aksi kedua dilakukan dengan nama Aliansi Mahasiswa Anti BHP yang terdiri dari beberapa organisasi diantaranya FMN, LPM Manifest Unibraw, HMI Hukum Unibraw, Forbas, SMI dan SPM. Sebanyak 12 orang anggota FMN terlibat dalam aksi yang diikuti oleh 58 orang ini. Massa melakukan aksinya di depan kantor pemerintah kota malang.

Desember-2008, Bandung Aksi menentang UU BHP juga terjadi di kota Bandung, pada tanggal 24 Desember. Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Tolak BHP dan FPR yang terdiri dari beberapa organisasi diantaranya FMN, FAMU, HMR, PSIK ITB, dan GMP UIN. Kampanye massa menolak UU BHP dilakukan massa di depan gedung sate kota Bandung, aksi ini diikuti oleh sekitar 100 orang dengan anggota FMN sebanyak 40 orang yang terlibat.

Desember-2008, Pontianak Di Pontianak aksi menolak UU BHP terjadi pada tanggal 24diikuti lebih dari 70 orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cabut BHP yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi mahasiswa di Pontianak diantaranya Solamadapar, PMII,FMN, IMM, BEM UNTAN, BEM STIKIP, BEM FKIF, BEM Ekonomi, BEM Fisip, BEM UMP, dan BEM UPB. Aksi yang diikuti anggota FMN sebanyak 25 orang ini dimulai dari tugu Digulis Untan pada pukul 09.00 Wita, kemudian massa melakukan long march ke DPRD dan meminta dialog dengan anggota DPRD kota Pontianak serta mendesaknya untuk mengiriimkan statement ke pusat untuk menolak UU BHP. Akan tetapi wakil DPRD Pontianak yang menemui massa aksi tidak berani mengirimkan statement penolakan ke pemerintah pusat. Sebuah tindakan yang memang mencerminkan watak kapitalis birokrat anti rakyat yang sesungguhnya di Indonesia.

Desember-2008, Lampung Dilampung aksi penolakan terhadap UU BHP terjadi dikampus Universitas Lampung (Unila) pada tanggal 23 Desember yang diikuti massa aksi sejumlah 37 orang dengan anggota FMN yang terlibat sebanyak 19 orang. Organisasi yang terlibat aksi diantaranya FMN, GMKI, PMKRI, aksi ini sendiri dlakukan di depan rektorat Unila.

Desember-2008, Mataram Tanggal 24 Desember 2008 di mataram juga terjadi aksi penolakan UU BHP. Aksi diikuti oleh lebih dari seratur orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat yang merupakan gabungan dari FMN, BeEM Unram, Pilar Seni dan KP SPM. Aksi dibawah Kordum Mario mengambil rute aksi dari arena budaya kemudian berjalan kearah perempatan airlangga untuk melakukan orasi-orasi politik untuk mengkampanyekan soal-soal penolakan terhadap UU BHP. Setelah itu massa aksi melanjutkan perjalanan ke perempatan Bank Indonesia dan melakukan hal yang sama sebelum menuju titik tujuan yaitu gedung DPRD NTB. Di depan kantor DPRD NTB massa melakukan serangkaian orasi-orasi politik soal-soal penolakan BHP dan komersialisasi pendidikan. Selain menolak BHP massa juga menuntut pupuk mu-

rah untuk rakyat, cabut PB 4 Menteri, lapangan pekerjaan yang layak dan memadai bagi lulusan pendidikan tinggi, pendidikan gratis untuk SD, SLTP, dan SLTA. Desember-2008, Jogjakarta Di jogjakarta aksi yang dilakukan FMN berakhir dengan kerusuhan dan saling lempar batu antara aparat kepolisian dan massa aksi, sebagai akibat dari tindakan represif aparat terhadap mahasiswa yang sedang melakukan kampanye penolakan UU BHP pada tanggal 20 Dsember 2008.

Aksi yang dimulai di gedung multi perpus UIN Sunan kalijaga, pada pukul 10.30 WIB, kemudian massa melanjutkan perjalan ke pertigaan UIN Sunan kalijaga dan kemudian melakukan orasi-orasi sambil membakar ban di tengah jalan. Pada pukul 11.30 Polisi datang dan memaksa massa untuk membubarkan aksi, tetapi massa tidak bergeming dari tempatnya. Hal ini kemudian membuat polisi untuk menggunakan kekerasan terhadap massa, yang kemudian menyebabkan 2 orang pingsan akibat diseret dan diinjak polisi dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Pihak kepolisian mendorong massa hingga kedalam gerbang kampus UIN, di dalam kampus massa tetap bertahan hingga akhirnya terjadi saling lempar batu, saling lempar batu ini di sebabkan pihak polisi yang melakukan pelemparan terlebih dahulu kedalam kampus.

Pada pukul 11.30 polisi mundur dan massa kemudian beristirahat.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB massa melanjutkan aksinya di pertigaan jalan solo dan kembali membakar ban, sementara polisi hanya berjaga-jaga di trotoar. Kemudian polisi kembali memaksa massa untuk masuk kampus hingga terjadi dorong-dorongan, bahkan salah satu peserta aksi dari FMN UAD yaitu Yugo ditangkap polisi, walaupun kemudian

kembali di keluarkan. Tidak berapa lama kemudian terjadi saling lempar batu antara massa aksi dengan polisi yang menyebabkan salah satu massa terluka di bagian kepala akibat dupukul tongkat oleh polisi.

Penjagaan polisi semakin ketat dengan semakin bertambahnya aparat yang datang, tidak lama kemudian datang solidaritas dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Kerusuhan dan saling lembar batu berlangsung sampai pukul 15.30 hal ini menyebabkan 2 massa aksi terluka.

Sementara soldaritas terus berdatangan dari SMI, BEM UAD, Aliansi BEM Jogja, IMM, LMND, Sekber, dan dari pers mahasiswa.

Tetapi akibat ketatnya penjagaan aparat kepolisian sebagian dari massa tertahan tidak bisa masuk kampus, walaupun sedang terjadi saling perang saling lempar batu. Perang batu baru berhenti setelah pembantu rector III UIN melakukan negosiasi dengan pimpinan aksi untuk menghentikan aksi, dan pihak polisi tidak masuk kampus dan menjamin keamanan massa aksi.

Massa kemudian membubarkan diri setelah menyanyikan darah juang pada pukul 17.35 WIB, akibat kekerasan dari kepolisian 3 orang massa aksi harus dirawat di rumah sakit, karena mengalami luka yang serius, sementara 8 massa lainnya mengalami luka-luka.

Berbagai kasus kekerasan dari aparat kepolisan semakin menjelaskan kepada siapa kepolisian Indonesia berpihak, sementara penolakan terhadap UU BHP juga semakin meluas, di Bangka Belitung aksi dengan memblokir jalan juga terjadi, hal yang sama terjadi di purwokerto, dan kota-kota lain di Indonesia, hal ini menunjukan bagaimana kebijakan rejim SBY-Kalla sangat tidak berpihak pada rakyat, dan pasti akan selalu mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. (red)

GEJOLAK MASSA

Perjuangan Rakyat Terus Bergelora Melawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla, Menuntut Hak Demoktaris Rakyat.

Rakyat tidak akan pernah bosan berjuang demi kehidupan yang lebih sejahtera, dan jaminan atas hak-hak demokratisnya. Berbagai bentuk perjuangan rakyat akan selalu hadir, mulai dari hanya sekedar mencemooh rejim hingga yang paling aktif berjuang dengan cara-cara yang lebih maju yaitu dengan bergabung dengan organisasi massa dan menyusun cara perjuangan yang sistematis. Tentu respon rejim dengan karakter yang anti rakyat atas perlawanan gerakan rakyat adalah respon yang tidak baik, cara-cara anti demokrasi tentu akan selalu di gunakan bahka kekerasan dan penangkapan sekalipun dalah hal yang dihalalkan, selama itu dapat meredam bangkitnya gerakan massa yang lebih besar dan lebih berani.

Jakarta, Oktober 2008- Tindakan represif aparat kemanan terhadap kaum tani di pedesaan dalam penyelesaian persoalan agraria telah memicu bangkitnya perjuangan kaum tani.

Pada tanggal 14 Agustus 2008 sebanyak 800 kaum tani bersama barisan rakyat lainnya menyelenggarakan aksi bersama yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (AGRA, FMN, LPB, dan GSBI). Menjadi sasaran aksi adalah Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). FPR dalam Aksinya menuntut agar dihentikannya tindakan represifitas dan kriminalisasi terhadap kaum tani dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa agraria, redistribusi tanah terlantar untuk petani penggarap, Laksanakan UUPA No.5 Th 1960, Land Reform, dan beberapa tuntutan lain berkaitan dengan pemenuhan hak-hak kaum tani.

Jakarta,Oktober 2008- Peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2008 diperingati oleh FPR (GSBI, FMN, Pemuda Rumpin). Rute aksi dari gedung indosat ke Istana Negara. Dalam peringatan ini FPR mendorong pemerintah untuk mewujudkan hak

atas pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Aksi berjalan dengan lancar, acara pembacaan sumpah rakyat indonesia sebagai akhir dari pelaksanaan aksi. Peringatan Sumpah pemuda juga diperingati diberbagai daerah, di Medan diskusi publik dan nonton bareng, di Jambi atas nama Persatuan BEM IAIN menggelar aksi yang diikuti 300 orang, di Bandung dengan nama FPR menggelar aksi massa yang diikuti 41 massa aksi, di Jogjakarta sebanyak 53 orang anggota FMN terlibat aksi bertepatan dengan kegiatan pisowanan agung di Malioboro, di Surabaya menggelar aksi di kampus IAIN menuntut perbaikan fasilitas kampus, di malang serentetan aksi kampus (UNMER, UMM, dan UM), di Jombang peringatan hari sumpah pemuda dilaksanakan dengan menggelar aksi selebaran di kampus STKIP dan IKAHA, di Pontianak sebanyak 43 orang anggota FMN menggelar aksi peringatan Sumpah Pemuda, di Palu puluhan orang peringati sumpah pemuda dengan menggelar aksi massa, serta di Makasar puluhan orang dari kampus UNM menggelar aksi serupa.

Jakarta, Oktober 2008– Tuntutan terhadap rejim SBY-Kalla untuk menjalankan reforma agraria sesuai UU PA No 5 tahun 1960 kian kuat, hal ini tercermin lewat berbagai aksi massa tani yang menuntut reforma agraria. Salah satunya adalah aksi massa yang dilakukan oleh komite

Aksi Hari HAM 10 Desember 2008 Front Perjuangan Rakyat (FPR) di depan Istana Negara, Jakarta

bersama hari tani nasional (Komite bersama HTN) yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi massa tani antara lain AGRA, SPP, dan SPI yang didukung berbagai organisasi massa sektor lain dan NGO/LSM. Massa yang berjumlah tidak kurang dari 6000 orang melakukan start aksi dari masjid Istiqlal yang kemudian berjalan ke kantor kementrian BUMN. Disana perwakilan dari massa aksi melakukan hearing, dari kantor kementrian BUMN massa aksi kemudian melanjutkan kampanye massa di Bundaran Hotel Indonesia, disana massa aksi melakukan kampanye luas dengan melingkari bundaran HI dan melakukan berbagai orasi dengan tuntutan utama reforma agraria sesegera mungkin. Aksi ditutup di depan kantor DPR RI di senayan setelah melakukan hearing dengan komisi III DPR RI. Jakarta-September 2008- Dalam rangkaian kampanye massa menyambut hari tani nasional 2008 berbagai aktivitas dilakukan, kesadaran atas pentingnya mendukung perjuangan kaum tani menjadikan momentum hari tani 2008 tetap dilakukan walaupun berbarengan dengan bulan suci Ramadhan. Justru dengan momentum ramadhan yang berbarengan dengan HTN 2008 menuntut kreativitas kita untuk tetap semangat dalam melakukan kampanye tentang kaum tani. Di jakarta rangkaian kampanye HTN dimulai dengan melakukan diskusi luas di kampus UIN Jakarta dan UNSAT selain itu BPC Jakarta bersama PP FMN juga melakukan kegiatan pelayanan terhadap rakyat dengan melakukan bakti sosial untuk anak petani di desa Tajur Halang Bogor, sebelum bakti sosial, FMN bekerjasama dengan BEM FISIP UI mengadakan kegiatan mahasiswa cinta petani dengan mengadakan seminar nasional soal kekerasan terhadap petani dengan narasumber antara lain Usman Hamid koordinator Kontras, Rahmat dari PP AGRA, Pius Ginting dari Walhi dan Yunita T Winarto dari Fisip UI. Seminar ini sebenarnya berencana menghadirkan Joyowinoto dari BPN tetapi setelah beberapa kali di konfirmasi, tidak bisa menghadiri seminar.

Selain di Jakarta, kampanye HTN juga dilakukan di bandung, FPR melakukan kampanye massa dengan aksi di depan gedung sate Bandung, selain di bandung kampanye HTN dengan cara melakukan aksi massa juga dilakukan di jombang, Pontianak dan jambi. Kampanye massa HTN dengan melakukan diskusi luas dilakukan di jogjakarta bertempat di UAD dan di wonosobo yang

disertai dengan buka bersama organisasi anggota FPR hal yang sama juga dilakukan di Medan. Sementara di kota Palu kampanye massa HTN dilakukan dengan melakukan aktivitas pelayanan terhadap massa, kegiatan yang dilakukan adalah dengan anggota FMN yang ikut aktif dalam kampanye hari tani di desa-desa di kota Palu.

Aksi hari HAM

FMN, LPB, Indies, CGM UBK, dan Migrant Care melakukan aksi long march menuju Istana Negara, dengan sebelumnya berhenti di depan Kedubes AS untuk menyampaikan orasi politik menandai protes terhadap segala intervensinya pada Negara dunia ketiga semacam Indonesia. Karena segala bentuk penderitaan rakyat yang terjadi tidak lain dan tidak bukan biangnya adalah Amerika.

Jakarta, 10 Desember 2008 Selasa, sekitar pukul 10 pagi, 800 ratus massa yang tergabung dalam FPR (front perjuangan rakyat) sudah siap berkumpul di patung kuda Indosat untuk melakukan aksi massa dalam rangka memperingati hari HAM (hak asasi manusia) internasional.

Setelah orasi dari beberapa organ telah disampaikan, aksi dilanjutkan ke Istana Negara.

Walaupun panas cukup terik, massa aksi tetap semangat meneriakkan yel-yel meminta hak atas upah, tanah, dan pekerjaan.

Sampai di depan Istana suasana sempat memanas karena massa aksi didesak mundur oleh aparat kepolisian dengan alasan membuat jalanan menjadi macet. Tak lama kemudian massa aksi bergerak maju. Basah kuyub

Massa dari berbagai sektor baik dari buruh, tani, pemuda, dan mahasiswa telah berbaris

massa aksi sekaligus sebagai penutup aksi kali ini.

Yogyakarta, 16 Desember 2008 Dimanapun kedatangan SBY akan terus disambut dengan aksi-aksi penolakan. Tak terkecuali di Jogjakarta, massa aksi dari FMN (Front Mahasiswa Nasional) menggelar mimbar bebas bertempat di perempatan Gondomanan. Di bawah pimpinan korlap aksi Nur dan Furqon, massa aksi semangat meneriakkan yel-yel yang ditujukan pada rezim boneka Amerika tersebut.

Aksi yang melibatkan puluhan anggota tersebut mengusung tuntutan tolak UU BHP, cabut PB 4 Menteri, PHK massal, Land Reform, dan akses pekerjaan bagi pemuda mahasiswa.

Dan sudah menjadi watak rezim berkuasa hari ini, aksi kembali mendapat represifitas dari aparat kepolisian sehingga mengakibatkan 8 massa aksi ditangkap dan beberapa lainnya terluka, diantaranya Raja, Aldi, Bosco, Uung, dan Musa.

Jakarta, 18 Desember 2008 Sepanjang sejarah adanya buruh migran di negeri ini, sepanjang itu pula derita yang harus ditanggung olehnya. Betapa tidak, setiap tahun tidak kurang dari ratusan US dollar devisa disumbangkan pada negara, akan tetapi nasib malang terus menyertai perjuangan pahlawan devisa ini. Kekerasan, siksaan, upah yang tidak dibayarkan oleh majikan, hingga perkosaan tak pelak dialami buruh migran di negeri orang. Tak cukup sampai di situ, negara yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap warganya justru semakin membebani buruh migran dengan seabrek kebijakan yang justru menguntungkan PJTKI dan majikan bukannya buruh migran.

rapi di bawah pimpinan koordinator lapangan Yanti dari GSBI. Seperti yang kita tahu, setelah 63 tahun kemerdekaan Indonesia, bukan berarti kita sudah lepas dari ketertindasan akan tetapi sebaliknya, kungkungan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme makin kuat mengakar di negeri ini. Bagaimana tidak, lebih dari 80% masyarakat Indonesia yang mayoritas buruh dan tani hidup dalam keprihatinan. Hak-hak dasarnya tidak dipenuhi, lebih parahnya lagi akses atas sumber-sumber penghidupan rakyat ditutup. Rezim SBY-Kalla lebih memilih mengabdi dengan memberikan sumber-sumber penghidupan di negeri ini pada korporasi-korporasi Internasional pimpinan Imperialisme AS. Kaum tani dirampas tanahnya, kaum buruh mendapat upah yang tidak layak, mahasiswa semakin terjepit oleh mahalnya biaya pendidikan, apalagi setelah dilegalkannya UU BHP, dan sektor pemuda yang tidak mendapat akses pekerjaan yang layak.

Untuk itu, pada moment yang sangat besar ini FPR yang terdiri dari GSBI, AGRA, ATKI,

karena hujan tidak membuat semangat ikut surut, selain terus meneriakkan yel-yel, orasi perwakilan dari tiap-tiap sektor juga mewarnai aksi kali ini.

Bu mega, begitu ia biasa disapa, salah satu orator dari GSBI adalah mantan buruh PT. Megaria Mas Sentosa yang di PHK beberapa bulan lalu. Menyampaikan orasinya dengan lantang, mengadukan nasibnya yang kian tak menentu. Bahkan setelah di PHK ia dan ratusan buruh lainnya tidak mendapatkan haknya atas pesangon.

Semakin jelaslah siapa sebenarnya rezim yang hari ini berkuasa, untuk menyampaikan aspirasi langsung pada pemimpinnya saja harus berhadapan dengan aparat kepolisian, yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat akan tetapi justru menghalangi bahkan merepresif massa aksi.

Bukan hanya orasi, semarak lagu-lagu perjuangan dari kawan-kawan LPB (Liga Pemuda Bekasi) juga menjadi semangat tersendiri. Aksi body movement atau teaterikal dari pekerja seni FPR disambut meriah ratusan

Oleh karena itu, tepat hari kamis, 18 desember 2008 yang diperingati sebagai moment hari buruh Migran Internasional tak ketinggalan FPR (Front Perjuangan Rakyat) ikut ambil bagian di dalamnya.

Aksi yang mengambil tempat di Bundaran HI ini, pada awalnya sempat ricuh dengan aparat kepolisian karena tidak diijinkan membawa pengeras suara dan tidak diperbolehkan bergerak menuju Istana Negara. Aparat kepolisian sempat mengambil kunci mobil sound system, namun secara spontan massa aksi meneriaki pelaku dengan kata “malingmaling�, dan tak lama kemudian kunci mobil kembali dilempar ke dalam mobil.

Dengan tidak mengurangi semangat dasarnya, lebih dari 300 orang massa aksi kali ini pada akhirnya hanya bergerak melingkari bundaran HI. Aksi dengan tuntutan tolak UU no. 39 th 2004, segera rativikasi konvesi PBB th 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarga, serta tuntutan atas upah, tanah, dan pekerjaan ini cukup meriah dengan atraksi penari kuda lumping yang dibawakan oleh buruh migran. (red)

SOLIDARITAS INTERNASIONAL

Konferensi Umum ASA ke 17 : Menjadi Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Asia-Pasifik Kebutuhan akan perjuangan yang meluas bagi kepentingan pemuda dan mahasiswa di Asia-Pasifik telah mendorong ASA pada Konferensi Umum yang ke 17, mentransform diri menjadi organisasi pemuda dan mahasiswa kawasan Asia-Pasifik 17th General Conference (Gencon) of Asian Student Association (ASA) atau Konferensi Umum ASA ke 17 yang diselenggarakan di University City of Manila, 25-27 Oktober 2008, telah berlangsung dengan sukses. Gencon kali ini melibatkan kurang lebih 50 peserta dari berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa di kawasan Asia-Pasifik seperti Suriah, Palestina, Pakistan, Nepal, Bangladesh, India, Nagar, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Selandia Baru. Front Mahasiswa Nasional (FMN) sendiri mengutus kawan Ridwan Lukman sebagai delegasi dari Indonesia.

Transformasi telah dimulai Gencon kali ini mengusung tema Our Future is Our Right, dengan fokus utama menyangkut transformasi ASA menjadi organisasi berplatform dan menghimpun organisasi pemuda dan mahasiswa di kawasan Asia-Pasifik. Konferensi diisi juga dengan diskusi panel dan workshop. Diskusi panel mengupas berbagai persoalan seperti ancaman arus migrasi dan ekspor buruh migran secara besar-besaran dari negeri-negeri bergantung atau terbelakang, dimana banyak kaum pemuda menjadi sasaran utamanya. Privatisasi pendidikan dan kesehatan, hingga persoalan krisis pangan dan lingkungan. Sementara workshop meliputi kampanye dan program, jaringan dan media, pengorganisasian dan keuangan. Acara intinya sendiri adalah pembahasan amandemen konstitusi, perumusan program umum aksi, resolusi-resolusi dan pemilihan kepengurusan.

Selama tiga hari menguras tenaga dan pikiran, Gencon ASA kali ini akhirnya mampu melahirkan beberapa keputusan-keputusan penting. Pertama, Gencon kali ini telah menetepkan bahwa ASA mentransformasi diri menjadi organisasi pemuda dan mahasiswa Asia-Pasifik dengan nama ASA (AsiaPacifik Student and Youth Association). Gencon ini juga menegaskan bahwa ASA akan berjuang bersandarkan pada semangat solidaritas internasional melawan globalisasi imperialis dan neokolonialisme,serta segala bentuk tatanan social yang menindas kaum pemuda dan rakyat secara umum, dengan platform umum E4All (education, employment, environment & equality).

Program umum aksi dan resolusi-resolusi juga telah ditetapkan. Secara umum, program umum aksi menyangkut tuntutan-tuntutan perjuangan hakhak pemuda dan mahasiswa atas pendidikan dan pekerjaan, serta berbagai isu yang terkait dengan platform ASA. Beberapa Negara juga mengajukan isu-isu local penting yang penting guna memperjuangkan persoalan-persoalan di dalam negeri dalam kerja-kerja solidaritas internasional. Disamping

itu, juga dirumuskan tentang berbagai aktivitas kampanye dan organisasi yang akan dilakukan ke depan. Salah satu yang akan menjadi agenda utama dan besar dari ASA 3 tahun ke depan adalah peringatan 40 tahun ASA pada 2009 nanti. Resolusi-resolusi juga ditetapkan baik bersifat umum ataupun terhadap berbagai Negara secara khusus.

Konferensi juga mengesahkan anggota baru ASA dari berbagai Negara dan membentuk kepengurusan ASA periode 2008-20011. Di awali pemilihan Koordinator Negara untuk Negara yang anggotanya lebih dari satu organisasi. Koordinator Negara ini otomatis berkedudukan sebagai anggota regional council atau dewan pimpinan regional. Selanjutnya dibentuk eksekutif regional masing-masing kawasan meliputi Timur tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik. Sementara yang terpilih menjadi eksekutif harian adalah Rey Asis (Filipina) dan Rabi Aryal (Nepal).

Jayalah Solidaritas Internasional

Apa yang telah dicapai dalam Gencon ASA ke 17 adalah kemajuan tersendiri bagi perjuangan dan konsolidasi pemuda dan mahasiswa terutama di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini semakin menunjukkan bahwa krisis umum imperialisme yang telah menyeret jutaan rakyat dunia dalam penderitaan termasuk kaum pemuda, melahirkan keniscayaan bagi kaum pemuda untuk berbuat terbaik bagi dirinya dan bagi rakyat untuk mencapai masa depannya yang lebih baik.

Setelah konferensi selesai, ASA segera melaunching program dan tuntutan-tuntutannya dengan mengadakan aksi rally di Manila pada 27 Oktober 2008. Malam harinya, acara Gencon ke 17 ditutup dengan pagelaran cultural night yang menampilkan pertunjukkan seni dan budaya dari berbagai delegasi. Turut meramaikan acara adalah kontingen delegasi World Student Christian Movement (WSCF) dan International Movement of Catholic Students (IMCS) Asia-Pacific. Delegasi cukup berbangga hati, karena kaum perempuan dari ormas perempuan progresif Filipina, Gabriela, menyajikan performancenya yang spektakuler. Jayalah ASA, Long Live International Solidarity! ###

Anggota FMN terlibat dalam Aksi ASA di Philipina

No To GFMD, Stop Forced Migration and Labor Export (Liputan singkat Konfrensi dan Rally IMAR anti GFMD, Manila, 28-30 Oktober 2008) Sekian tahun lamanya, mereka berbicara tentang kita. Pemerintah, NGO, dan mereka yang tidak memahami situasi kami. Now, all Migrant dan Refugges “Speak Out” for ourselves!

Bertepatan dengan pertemuan Global Forum on Migrant Development (GFMD) yang diselenggarakan PBB di Manila Filipina, International Migrant Alliance (IMA) bekerjasama dengan Migrante International, BAYAN Filipina atau New Patriotic Alliance dan Asian Pacific Mission for Migrant (APMM), menggelar konfrensi internasional tandingan atau International Migrant and Refugges (IMAR) menentang pertemuan GFMD, 28-30 Oktober 2008.

Konfrensi ini menghadirkan berbagai delegesi buruh migran dari berbagai kawasan di dunia, seperti Asia, Eropa, Amerika Latin dan Amerika Utara. Lebih dari 300 peserta hadir dalam konferensi yang baru pertama kali diselenggarakan di dunia ini. Indonesia juga mengirimkan utusannya yang diwakili Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), Migrant Care dan Solidaritas Perempuan. Kaum pemuda juga ambil bagian dalam kegiatan ini yang diwakili ASA, IMCS dan WSCF. Stop Forced Migration and Labor Export Konfrensi IMAR kali ini fokus membahas mengenai krisis umum imperialisme yang telah berdampak bagi meningkatnya laju tenaga buruh migrant dan ekspor buruh migran, utamanya dari negeri-negeri bergantung atau terbelakang. Di konfrensi banyak terungkap fakta ketidakadilan dan penderitaan yang dialami buruh migrant dan kaum pengungsi baik di negeri asalnya ataupun di negeri tujuan.

Akibat minimnya lapangan pekerjaan dan kebijakan pemerintah lokal yang mencari sumber devisa dengan menjual rakyatnya ke negeri-negeri maju atau perekonomiannya lebih baik. Sementara di negeri tujuan mereka atau tempat mereka mengungsi untuk mengadu nasib, perlakukan diskriminatif, kekerasan fisik ataupun seksual hingga kesejahteraan yang rendah, semakin menambah penderitaan bagi buruh migran dan pengungsi.

Kenapa ini terjadi? Di negeri-negeri bergantung yang berada di bawah dominasi imperialisme dan masih menyisakan sistem sosial lama feodalisme, kemiskinan di pedesaan yang menghambat bagi pelaksanaan reforma agraria sejati dan ketiadaan industri nasional yang tangguh, menjadi akar masalah utama mengapa laju buruh migran terus meningkat. Sementara di negeri-negeri tujuan, krisis ekonomi yang semakin parah, menjadi sebab kenapa perlakuan diskriminasi dan kesejahteraan mereka terus terjadi. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, tidak sedikit kaum imigran yang dicap teroris oleh pemerintah AS dan hidupnya semakin menderita akibat krisis keuangan dan ekonomi yang merebak luas di negeri tersebut.

Itulah kenapa Konferensi kali ini kemudian me-

Aksi Buruh Migran Menolak GFMD di Philipina

nyerukan ; Stop Forced Migration and Labor Export! Ini adalah upaya untuk menghentikan segala bentuk perbudakan modern dibalik pengiriman buruh migrant dan laju pengungsi. Selain itu, konferensi juga menegaskan untuk terus memperkuat perjuangan buruh migran dan kaum pengungsi untuk mendapatkan hak-hak social-ekonomi dan hak politik.

No To GFMD, Zero Remmitance Day Pada 29 Oktober 2008, diselenggarakan rally menentang pertemuan GFMD dengan tema No To GFMD dan hari itu juga dideklarasikan sebagai Zero Remmitance Day. Rally berlangsung sangat meriah dan melibatkan sekitar 2000 massa aksi dari berbagai organisasi multisektoral di Filipina dan para delegasi IMAR. Rally juga diikuti 2 orang anggota Kongres Nasional Filipina dari yaitu Satur Ocampo dan Luzviminda C. Ilagan.

Pemerintah Arroyo sendiri mengerahkan aparat Air Force Filipina untuk menjaga aksi ini dan memblokade jalan menuju ke lokasi pertemuan GFMD yang akan dilalui massa aksi.

Meskipun tidak sempat mendatangi lokasi pertemuan GFMD, massa aksi melakukan aksi sepanjang jalan protokol di Manila. Acara kemudian dilanjutkan dengan mengggelar panggung budaya “Migrant Speak Out” di salah satu pusat sejarah di Manila. Acara ini menampilkan pertunjukan seni dan budaya perjuangan serta orasi-orasi politik oleh berbagai organisasi multisektoral di Filipina dan para delegasi.

Dalam kesempatan ini, Ketua IMA, Eni Lestari, dalam pidatonya menyatakan : “Kita jadi seperti ini karena kemiskinan, kehilangan tanah dan sempitnya lapangan pekerjaan di negeri kita. Pemerintah Indonesia sebagaimana layaknya pemerintah Arryo lebih suka menjual rakyatnya sendiri dan mengambil untung dari kita…perjuangan kita bukan hanya untuk buruh migran, tetapi ini menjadi bagian dari perjuangan rakyat seluruh dunia untuk pembebasan nasional dan pembebasan sosial melawan imperialism—terutama imperialisme AS—dan rejim bonekanya di berbagai negeri…”. Petikan pidato ini setidaknya menegaskan bahwa imperialisme dan rejim bonekanya di berbagai dunia, akan mendapatkan

Solidaritas Internasional Melawan Rejim Boneka Imperialism, Anti Rakyat.

P

ERJUANGAN melawan rejim dalam negeri yang anti rakyat juga terjadi tidak hanya di Indonesia, perjuangan melawan Imperialisme yang menggunakan rejim dalam negeri sebagai rejim boneka adalah gerakan yang akan selalu ada selama dominasi imperialisme masih ada, kali ini berita kabar datang dari Ukraina dan Yunani.

Yunani Athena, 7 desember 2008.

Berita ini dikirimkan oleh anggota ILPS Yunani |International leugeu of People Struggle|,Gerakan Mahasisiwa Militan. Suhu politik di Yunani semakin panas.

Aksi yang dipicu karena pembunuhan remaja berusia 15 tahun bernama Andreas Grigoropoulos yang di tembak oleh aparat kepolisian sehari sebelumnya, seluruh rakyat dan pemuda Yunani bergerak turun ke jalan melakukan protes terhadap pemerintah.

Massa aksi yang menamakan diri serikat guru dan pemuda militan Yunani ini tidak menyerah dan terus menambah kekuatan, walaupun aksi-aksi yang dilakukan terus mendapat represifitas tiap harinya. Aksi yang pada awalnya menuntut untuk diusut tuntas kasus penembakan remaja tersebut merembet pada tuntutan dipenuhinya hak-hak dasar rakyat oleh pemerintah.

Hari pertama kerusuhan, api kemarahan massa menyambar lima kota, yakni, Athena (khususnya Exharcia), Thessaloniki, Patras dan Pulau Kreta. Nah, Sebagai bentuk solidaritas, profesor-profesor perguruan tinggi setempat sepakat mogok mengajar, sementara para Mahasiswa terus turun ke jalan dan mogok kuliah. "Dia (korban tewas) bisa saja saudara kami, atau mahasiswa tamu kami, bisa jadi di salah seorang diantara kami," kata Vangelis Spiratos, ujar seorang profesor.

Tak ubahnya seperti rezim sosial demokratik sebelumnya, pemerintah kali ini juga berusaha untuk memanipulasi media demi kepentingannya sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak sanggup menyembunyikan kebenaran yang diteriakkan oleh rakyat dan pemuda. Tak berhenti di situ, sayap kanan rezim juga terus berusaha untuk mengintimidasi rakyat dan pekerja karena ketidakpuasan terkait krisis dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis.

Hal itu menjadi fakta bahwa sepanjang krisis dari sistem imperialisme semakin memburuk, sepanjang kemiskinan dan pengangguran semakin bertambah, represifitas dan teror negara melawan rakyat juga akan lebih intensif.

Sampai berita ini dilangsir, aksi massa terus berlanjut. Sekretaris Jendral serikat guru dan gerakan mahasiswa militan yunani akan berusaha agar mogok kuliah dan sekolah akan semakin meluas seantero negeri.Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!! Salam kami Gerakan Mahasiswa Militan Yunani

Ukraina Dampak krisis ekonomi juga sangat dirasakan oleh buruh di Ukraina. PHK massal hampir dirasakan semua perusahaan, terutama perusahaan tambang. Karena kemerosotan produksi, banyak perusahaan ditutup, upah buruh dikurangi, lebih parahnya lagi banyak buruh yang di PHK atau dirumahkan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Banyak gerakan buruh yang bermunculan untuk melakukan protes terhadap kebijakan perusahaan tersebut. Salah satunya adalah Dewan Koordinasi Gerakan Buruh Ukraina (KSRD) yang konsisten melakukan perlawanan menolak pengurangan upah dan PHK. Kerasnya perlawanan membuat pihak perusahaan tidak tinggal diam. Berbagai hal dilakukan untuk meredam arus gerakan tersebut, salah satunya adalah melamar beberapan pimpinan dan anggota serikat untuk dijadikan sebagai pegawai administrasi perusahaan. Dan dapat dipastikan gerakan pekerja yang pada awalnya menentang kebijakan pengurangan upah, atau bahkan PHK massal akan berbalik arah secara penuh mendukung kebijakan perusahaan tersebut. Imbasnya kemudian adalah beberapa organisasi pekerja Independent bubar atau setidaknya anggotanya banyak berkurang.

Kalaupun ada anggota yang bmasih bertahan hanya di grup-grup kecil yang lemah.

Karena kebencian yang mendalam terhadap kebijakan negara dan perusahaan, semangat untuk berlawan masih tetap menggelora meskipun hanya di grup-grup kecil saja. Berbagai anggota serikat pekerja yang terpisahpisah di beberapa perusahaan kembali bangkit, melakukan koordinasi dengan aktivis-aktivis pekerja yang masih bertahan.###

BUDAYA Kesaksian Buruh PT Megaria :

“Berjuang Tidaklah Mengenal Kata Menyerah” Oleh : Retno Yudawati 1 Di sampaikan dalam Ceramah Umum, Mimbar Rakyat dan Pagelaran Budaya Front Perjuangan Rakyat (FPR) pada rangkaian peringatan 60 tahun hari Hak Asasi Manusia, di Gedung Joeang 45 Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2008.

Salam Demokrasi..!

M

ENCERITAKAN tentang penderitaan kelas buruh yang hidup di Indonesia tentu tidak akan habis terkupas tuntas dalam halaman ini, cerita yang tidak akan pernah habis-habis karena percayalah penderitaan kelas buruh di Indonesia lebih panjang dari umur kita semua yang ada di sini. Menceritakan derita kelas buruh tidaklah menjadi berita menarik yang kemudian mampu membuka mata rejim penguasa negeri ini, tetapi paling tidak kami sudah merasakan buta dan tulinya rejim penguasa negeri ini atas penderitaan kami dan klas buruh secara umum. Sampai kita menemukan bahwa hanya dengan perjuangann dan perlawananlah jalan keluar bagi kita semua dari sejuta cerita horror yang selalu menjadi catatan menakutkan bagi siapapun yang hidup sebagai buruh di Indonesia.

Cerita nyata ini kami dapatkan selama hidup dan bekerja sebagai buruh di PT Megaria Mas Sentosa atau lebih dikenal dengan Sorella yang kemudian biasa kita singkat PT. MMS. Sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989, bergerak di sektor industry garmen yang memproduksi pakian dalam (underwear) dengan orentasi pasar Internasional yang mengerjakan merk Sorella, Pierre Cardine, Felancy, Young hearts dll. Perusahaan milik Chris Candra ini beralamat di Jl. Jembatan III Ruko 36 Q Jakarta Utara Telp : 021-660 3309 Fax : 021-6611 741. Yakinlah cerita ini mewakili hanya mewakili sedikit catatan tragis kehidupan buruh di Indonesia yang hidup selayaknya budak, tanpa hak apapun yang diakui dan dijamin keberadaannya.

Kami rata-rata kami telah bekerja lebih dari 20 Tahun. Kami bekerja di bangunan yang sebenarnya lebih tepat di sebut bangunan rumah toko atau ruko berlantai 4 daripada di sebut bangunan pabrik, dengan masing-masing lantai berisikan antara 60-70 mesin jahit, di sela-sela mesin inilah kami biasa beribadah shalat karena memang tidak tersedia tempat khusus semacam mushola atau mesjid yang di sediakan perusahaan. Tiap lantai terdapat satu toilet, yang artinya akan menjadi tempat antrian sekitar 60 buruh, tentu saja jika kami antri toilet, kami akan di tegur karena dianggap mengganggu

kerja, saat itu kami hanya berpikir “seandainya saja ada lebih banyak toilet tentu tidak akan perlu terjadi antrian seperti ini”.

Selain itu kami harus selalu menggunakan air yang ada di bak dengan air berwarna kuning akibat karat, yang tentu akan sangat berbahaya bagi kesehatan, apalagi bagi buruh perempuan yang harus “mencuci” saat datang bulan. O’ya,.. perlu di ketahui bahwa sebagian besar buruh di MMS adalah buruh perempuan.

Kami juga terpaksa menyediakan air minum sendiri selama bekerja di MMS, hal ini terpaksa kami lakukan karena air minum yang biasa kami ambil dari penampungan yang di saring sendiri oleh perusahaan dan kami gunakan selama puluhan tahun ternyata berisi bangkai tikus, kami menyediakan air minum sendiri selama 5 tahun terakhir, sebelum kami akhirnya di PHK. Hal ini dilakukan bertahun-tahun oleh semua buruh PT MMS. Untuk kondisi kerja, kami sangat tertekan karena tiap saat target jahitan kita selalu dinaikan tanpa mempertimbangkan kemampuan buruh, tentu ini juga di serta ancaman jika target tidak tercapai akan di beri sangsi seperti di beri SP (surat peringatan) bahkan di ancam PHK. Jadi tidak heran seringkali waktu istirahat, kami korbankan untuk terus bekerja demi mengejar target dari perusahaan dari pada kena sangsi SP atau PHK, terlebih setiap kami yang mendapatkan SP, THR kami akan di potong sebesar Rp. 200.000 setiap SP, kenyataannya banyak buruh yang di PHK karena dianggap tidak memenuhi target produksi.

Kami juga mengetahui bahwa Jamsostek adalah hak buruh dan kewajiban perusahaan untuk memberikannya pada buruh tanpa terkecuali, tetapi hal ini tidak berlaku di PT MMS, karena disini Jamsostek hanya akan di berikan buruh jika usia kerja mencapai 3 tahun bahkan banyak diantaranya yang bekerja 5 tahun baru mendapatkan jamsostek, tetapi disitu juga tidak di sertakan JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,salah satu program Jamsostek).

Tentu kami juga punya sejarah untuk melawan, diantaranya tahun 2002, dengan membentuk organisasi buruh. Tetapi ternyata perusahaan juga tidak diam, perusahaan membalas dengan melakukan PHK kepada 110 buruh dan sebagian besar pengurus

1. Pimpinan SBGTS-GSBI PT. Megariamas Sentosa

serikat buruh ikut terkena PHK, saat itu kami masih diam.

Tetapi setelah itu penindasan dan penghisapan terhadap buruh bukannya berkurang, tekanan dari pimpinan semakin kuat, perusahaan semakin sewenang-wenang memperlakukan buruh, puncaknya ketika perusahaan dengan seenaknya sendiri mem PHK pimpinan serikat buruh kami yang baru yaitu SBGTS-GSBI PT. MMS pada 15 Juli 2008, tentu kami kali ini tidak tinggal diam, kami membela pimpinan kami dan sekaligus menuntut kepada perusahaan untuk memberikan hak-hak kami yang telah dilanggar puluhan tahun oleh pengusaha diantaranya, perusahaan agar memberikan JPK bagi kami dan keluarga kami, kami juga menuntut kepada pengusaha agar menyediakan alat keselamatan kerja, menyediakan tempat ibadah dan pemenuhan sanitasi dll, tetapi perusahaan dengan sombongnya justru memPHK kami semua, alhasil 447 anggota serikat buruh terkena PHK semua.

Kami semua di PHK tanpa ada apapun hak yang di penuhi perusahaan, mulai dari pesangon, tanpa bayaran THR yang seharusnya di berikan karena kami masih bekerja saat lebaran akan tiba. termasuk upah proses yang sudah berjalan 4 bulan terakhir tidak dibayarkan.

Kami berjuang, kali ini kami melawan berkali-kali, kita melakukan aksi protes terhadap perusahaan, kami juga menempuh jalur hukum bahkan kita juga mengadukan nasib buruh PT MMS kepada Suku dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara, hasilnya ternyata tidak pernah menguntungkan kelas buruh bahkan bisa dikatakan tanpa hasil.

Tetapi setelah kami melakukan perjuangan massa yang kemudian dapat memaksa pengusaha untuk membayarkan uang THR kami, meskipun hanya baru dibayarkan Rp. 500.000.

Perjuangan buruh PT MMS semakin keras seiring dengan semakin kerasnya kehidupan seharihari buruh yang di PHK, tuntutan ekonomi semakin tidak mampu kami penuhi, sebagian dari buruh MMS sudah di usir dari kontrakan karena tidak mampu membayar kontrakan. Puncaknya ketika perjuangan buruh PT MMS justru dihadapkan pada tindak kekerasan aparat kepolisian Jakarta Utara, pukulan, tendangan bahkan pelecehan di terima oleh buruh PT MMS. Pada tanggal 25 November 2008. Sejak itulah kami memahami bahwa Negara dengan aparatnya mulai dari ketua RT di area PT MMS, kepolisian sampai dinas tenaga kerja berdiri di belakang PT MMS, membela dan melindungi pengusaha

yang jelas-jelas telah melakukan berbagai pelanggaran hukum.

Sejak itu kami memahami bahwa jika ingin menang maka tidak ada pilihan lain selain semakin kuat berjuang, semakin keras kita berusaha dan hanya kekuatan kita sendiri dengan persatuan yang kuat yang akan menjamin kemenangan buruh. Dan tekat kami semakin kuat akan terus melakukan perlawanan dan merebut hak-hak kami yang telah dirampas oleh pengusaha Megaria, dan diamini oleh pemerintah. Maka sejak itupula kami berfikir bahwa Pemerintah telah melakukan perampasan terhadap upah dan kerja, bukan saja itu pemerintah juga telah merampas hak kami sebagai buruh untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat/ hak sipol kami.

Karena setelah kami membaca dan mendiskusikan dengan kawan-kawan, kami telah mengerti bahwa sangat tegas dalam undangundang No. 13 tahun 2003 bahwa setiap PHK buruh mendapat Pesangon, bahwa setiap proses PHK kami juga mendapatkan hak atas upah. Tetapi setiap hak kami juga tidak dapat di pastikan akan dijamin oleh Negara, bahkan seringkali kami harus mendapat kekerasan dari aparat Negara ketika menuntut hak kami. Tetapi hal ini tidak akan menyurutkan niat kami untuk terus berjuang, untuk terus merebut hak kami, tetapi kami juga menyakini bahwa perjuangan kami tidak mudah apalagi jika hal ini kami lakukan sediri, maka kami juga berupaya untuk mencari dukungan, membangun kerjasama dengan kawankawan sector lain yang memiliki nasib sama, yang sama-sama telah dilanggar haknya oleh Negara ini. Kaum tani, kaum miskin kota, serta pemuda dan mahasiswa.

Tekad kami sudah bulat bahwa kami akan bergabung dengan gerakan massa, bersama kawan-kawan buruh lainnya, kaum tani, pemuda, perempuan dan miskin kota untuk terus menggedor tembok keangkuhan Negara, karena dengan perjuangan massa-lah kami meyakini jalan keluar atas segala penderitaan rakyat Indonesia, termasuk segenap penderitaan klas buruh. Tentu saja kami akhirnya akan selalu mengajak segenap rakyat tertindas untuk bergabung dan mendukung perjuangan massa, melawan rejim anti rakyat SBY-Kalla.

Imperialisme , Hancurkan !!

Feodalisme, Musnahkan !!

Kapitalis Birokrat, Musuh Rakyat !!

KAMUS

Lima Karakter Imperialisme (Bagian V)

Pembagian Dunia diantara Negara-negara Kapitalis. (Part II)

S

ENTRALISASI kapital dan produksi internasional memperhebat persaingan antar negara imperialis. Selama PD II, produksi industri AS meningkat, ketika negara imperialis yang lain colapse. Ini yang membuat dollar menjadi mata uang yang dominan dalam sistem keuangan internasional. Ketika kondisi perekonomian megara-negara Eropa Barat dan Jepang (pada dekade 70-an) bangkit, maka kompetisi dengan AS juga naik. Sekarang konfigurasinya tetap AS, Jepang dan Uni Eropa (mereka membuat benteng bersama, namun bukan berarti tidak ada kontradiksi di antara mereka. Peristiwa Agresi Militer Amerika Serikat di Iraq awal tahun 2003, nyaris mempertajam kontradiksi di antara mereka).

seluruh dunia dan tetap tidak ada genjatan senjata. Konsentrasi kapital dan produksi di dunia tetap akan mengurangi jumlah kapitalis karena saling bunuh. Namun konsentrasi ini akan menambah kapital bagi kapitalis yang menang. Dan melalui kontradiksi ini, pembagian ekonomi dunia terjadi di kekuatan imperialis. “Kapitalis membagi dunia tanpa malice, tetapi sebelum mereka mencapai tingkat konsentrasi yang mendorong mereka untuk berlindung dalam kaitannya untuk memperoleh laba. Dan mereka membagi negara berdasarkan jumlah kapital, berdasarkan kekuatan. Sebelumnya tidak ada jalan untuk mendistribusikan hasil komoditas produk dan kapital. Tetapi kekuatan berubah menurut tingkat perkembangan ekonomi� (Lenin).

Walaupun AS menang dalam Perang Dingin, dia lemah dalam ekonomi, dia terjerat hutang dan defisit anggaran (karena konsentrasi di militer). Walaupun AS coba untuk memperkuat industrinya, dia tidak bisa melakukannya karena defisit anggaran, hutang dan rusaknya hubungan dengan aliansinya sejak dekade 70-an(terutama dengan negara-negara Eropa Barat nonInggris).

Dari Eropa pun ada pembangunan yang tidak merata di negara imperialis. Unifikasi Jerman di tahun 1990 setelah runtuhnya Tembok Berlin, membuat mereka mempunyai kekuatan produksi dan pasar yang lebih besar dibandingkan negara lain. Situasi sekarang di Inggris sangat berbeda dengan dominasi sebelumnya pada pasar dunia di awal berkembangnya sistem kapitalisme di Eropa.

3. Persengkongkolan dan kontradiksi dalam scope international

Walaupun kapitalis monopoli internasional bersengkongkol melawan kelas proletar di

Karena tidak ada perlawanan dari negara sosialis, kekuatan imperialisme dengan mudah membagi dunia. Saat Perang Dingin imperialisme melawan habis-habisan. Walaupun mereka bersengkongkol, mereka juga berkompetisi dalam membagi-bagi kembali negara. Pembagian ini karena krisis over produksi dan mereka butuh pasar yang lebih luas. Ini yang membuat kompetisi tidak pernah berhenti. PBB, IMF, WB, G7, WTO, Uni Eropa merupakan persekongkolan multilateral dan menambah keuntungan mereka yang membawa kehancuran negara Dunia Ketiga. Di dalam agensi-agensi ini, kapitalis monopoli dari berbagai dunia bergabung. Tapi partisipasinya sesuai dengan kekuatan komparatif. Karena AS sangat kuat, maka secara relatif dia yang dominan.

Dari sini pembagian dunia secara ekonomi diantara negara imperialis terjadi.

SUKSESKAN KONGRES III FMN