Gelora edisi juni 2008

Dari Redaksi Daftar Isi

Salam Demokrasi!

Peran media massa sebagai salah satu alat untuk memperluas propaganda dan sebagai sumber informasi mutlak dibutuhkan oleh sebuah organisasi massa. Analisa mendalam serta informasi perkembangan yang aktual atas perkembangan situasi obyektif menjadi satu kebutuhan untuk terus disampaikan kepada massa secara luas.

Setelah absen selama dua bulan terakhir, buletin GELORA kembali hadir menyapa dengan memberikan sebuah analisa atas perkembangan situasi nasional terkait dengan kebijakan anti rakyat yang dilakukan oleh SBY-JK dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hampir 30% pada pertengahan bulan Mei 2008. Sebuah politik rejim yang sangat jelas tidak lagi menunjukkan keberpihakan kepada rakyat Indonesia dan sebaliknya memperlihatkan watak asli SBY-JK sebagai seorang borjuasi komprador sekaligus penguasa yang setia mengabdikan dirinya kepada tuan-nya yaitu imperialisme dibawah pimpinan Amerika Serikat.

Kenaikan harga BBM hanya akan menambah penderitaan rakyat dari waktu ke waktu. Kemampuan hidup buruh, kaum tani miskin dan buruh tani, pegawai negeri rendahan, prajurit rendahan, nelayan, intelektual demokratis semakin lemah dan terancam bangkrut. Kaum buruh dipaksa PHK dengan alasan efesiensi atau pabrik tutup karena mahalnya biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga BBM. Di pedesaan, kaum tani miskin akan sangat mudah kehilangan tanah karena jatuh dalam sirkulasi hutang dari para lintah darat. Buruh tani kehilangan pekerjaan, karena biaya produksi pertanian yang tinggi dan tuan tanah-petani kaya akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan mengurangi waktu kerja, termasuk meningkatkan jumlah kerja yang tidak dibayarkan. Para nelayan akan kesulitan mendapatkan solar untuk melaut, ibu rumah tangga yang membutuhkan minyak tanah dan gas, naiknya ongkos tranportasi umum, naiknya biaya sekolah, naiknya biaya keperluan hidup paling pokok, beras-lauk pauk dan sandang, serta beberapa penderitaan yang langsung maupun tidak langsung menggerogoti penghasilan, gaji atau upah yang bernominal tetap.

Tidak tertinggal, GELORA edisi kali ini juga akan menghadirkan liputan tentang perayaan Mayday sebagai hari buruh internasional yang diperingati oleh jutaan masyarakat Indonesia dan rakyat diseluruh penjuru dunia. Aksiaksi massa tingkat kampus kembali merebak, panggung-panggung rakyat dan berbagai bentuk aktifitas kampanye menghiasi kampus-kampus di Indonesia yang semuanya di muarakan untuk memperingati 1 Mei yang mempunyai nilai historis tinggi. Peringatan Mayday kali ini sekaligus menegaskan bangkitnya gerakan massa demokratis yang mengembalikan semangat persatuan antara klas buruh dan kaum tani sebagai sektor yang mempunyai hari depan dalam perubahan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Dari Redaksi Fokus : Hal 1 Krisis Umum Imperialisme, Kenaikan Harga BBM dan Hancurnya Penghidupan Massa Rakyat Secara Luas Fokus : Hal 4 Gerakan Massa Demokratis Harus Tetap Bangkit dan Meluas Menuntut Pembatalan Kenaikan Harga BBM Agenda : Hal 6 Kembali Lagi Ke Kampus, Bersatulah Dengan Rakyat Gelora Kampus : Hal 8 Perjuangan Massa di Kampus Semakin Marak dan Bergelora Menuntut Hak-Hak Demokratis Mahasiswa Gejolak Massa : Hal 11 Gerakan Massa Terus Menunjukkan Kebangkitannya Seiring Meluasnya Perjuangan Massa Menuntut Hak Dasar Rakyat Solidaritas Internasional : Hal 14 Perkuat Persatuan dan Solidaritas Internasional Lawan Agresi Imperialis, Terorisme Negara, Perampokan dan Pengrusakan Sosial Kamus GELORA : Hal16 Lima Karakter Imperialisme (Bagian III) Budaya : Mars FMN

Hal 17

Berita dari internasional tentang perjuangan buruh migran dalam memperjuangkan hak-hak demokratisnya serta pelaksanaan Third International Assembly (TIA) ILPS di Hongkong pada bulan Juni 2008 akan melengkapi isi bulletin kali ini. Tetap teguh dalam pendirian, perkuat persatuan rakyat dan perkeras perjuangan untuk menolak kenaikan harga BBM serta menuntut diturunkannya harga-harga kebutuhan pokok sebagai jalan terang perjuangan rakyat Indonesia.

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab : Ridwan Lukman Pimpinan Redaksi : Oki Firman Febrian Dewan Redaksi : Ridwan Lukman, Oki Firman Febrian, M. Burhanuddin, Nur Shohib Anshary, Ahmad Fredy. Design dan Layout : Aswad Arsyad Koresponden : Julika A. Siregar (Medan), Umi Syamsiatun (Jambi), Sapta Putra Wahyudi (Palembang), Merwanda Yusandi (Bandar Lampung), Ucok Irfan (Jakarta), Asep Saefudin (Bandung), Ina Marlena (Garut), Arif Nurrohman (Purwokerto), Lukman Aryo Wibowo (Wonosobo), Yogo Daniyanto (Jogjakarta), Heri Suprianto (Jombang), Triana Kurnia Wardani (Malang), Isnaini (Surabaya), Dodi (Lamongan), Nandang Risadhe Astika (Denpasar), Mario Kulas (Mataram), Zainul Kirom (Lombok Timur), Iwan Lamangga (Palu), Muhaimin (Pontianak) Alamat Redaksi : Kp. Jawa Rawasari Gg. J RT 011 RW 09 No 34B Kecamatan Cempaka Putih-Jakarta Pusat Telepon : 0878 8000 1901 Email : gelorafmn@gmail.com Rekening : No. Rek 0005485263 BNI Cab. UI Depok atas nama Seto Prawono Redaksi menerima saran, kritik dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan KONSTITUSI FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk Microsoft word, dan dikirim via email bulletin GELORA atau alamat redaksi GELORA

FOKUS

KRISIS UMUM IMPERIALISME, KENAIKAN HARGA BBM dan HANCURNYA PENGHIDUPAN MASSA RAKYAT SECARA LUAS (Analisa Tentang Perkembangan Situasi Umum) Rejim SBY-JK sekali lagi telah menunjukkan watak aslinya sebagai penguasa yang tidak akan pernah berpihak terhadap kepentingan rakyat. Tidak dapat lagi dipungkiri, kenaikan harga BBM bersubsidi pada 23 Mei 2008 –yang ketiga kalinya dalam masa pemerintahan SBY-JK – semakin mempertegas sekaligus bukti nyata bahwa SBY-JK hanyalah rejim boneka imperialisme yang akan selalu mengiyakan seluruh kemauan dan keinginan tuan imperialis-nya tanpa harus memikirkan penghidupan rakyat Indonesia.

Sikap keras kepala juga ditunjukkan oleh rejim SBY-JK yang tidak mau peduli dan menutup telinga atas suara rakyat yang memekik berteriak menyatakan keberatan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Aspirasi massa rakyat yang disampaikan melalui unjuk rasa diseluruh penjuru negeri hanya seperti angin lalu bagi SBY-JK yang tetap pada pendiriannya untuk menaikkan harga BBM. Bahkan tidak sedikit aksi-aksi massa rakyat, terutama yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat reaksi keras dari aparat kepolisian, mulai dari pukulan, tendangan hingga penangkapan.

Krisis Umum Imperialisme Semakin Akut Harga minyak dunia sampai hari ini masih bertahan di level US $ 136 per barrel dan masih mungkin akan terus bergerak naik. Kontradiksi antar negerinegeri imperialis semakin memperlihatkan bagaimana upaya mereka dalam bersaing memperebutkan sumber-sumber energi. Persaingan ini juga meluas pada upaya perebutan perdagangan komoditas pangan, persaingan politik hingga masalah kemiliteran.

Perang untuk memperebutkan sumber-sumber minyak yang dilancarkan ke Irak dan perang mandat di Timur Tengah semakin melemahkan kepercayaan dunia terhadap Amerika Serikat sebagai pimpinan imperialis dan semakin membuka mata dunia bahwa teroris dunia

adalah AS sendiri. Upaya-upaya blokade ekonomi—terutama menyangkut pasokan minyak—yang dilakukan Chaves di Amerika Latin dan Ahmadinedjad di Iran (dengan hanya menerima pembelian minyak menggunakan mata uang Euro) telah membuat AS kepanasan karena mata uang dollar semakin melemah dan dapat berakibat pada hancurnya perekonomian AS. Keterpurukan yang dialami AS akibat kredit macet perumahan (subprime mortgage) telah memaksa Bank Central AS (Federal Reserve/The Fed) menurunkan tingkat suku bunga sampai 2% dengan harapan daya beli masyarakat terhadap komoditi dapat bergairah kembali dan meningkatkan investasi di AS sehingga menambah pendapatan domestik AS. Minyak kemudian menjadi pilihan ter-

baik untuk diperdagangkan di pasar saham internasional. Akan tetapi, hal ini belum memberikan hasil optimal bagi AS dikarenakan ketidakstabilan harga minyak dunia akibat spekulan-spekulan yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga minyak dan menahan pelepasan cadangan minyak yang membuat harga minyak melambung tinggi.

Di samping itu, mereka memaksa negeri-negeri bergantung/negara jajahan dan setengah jajahan untuk menyesuaikan harga minyak di dalam negerinya dengan standar harga dunia yang di monopoli imperialis AS tanpa mempertimbangkan pendapatan per kapita negara sedangkan keuntungan yang diperoleh sama sekali tidak dirasakan oleh negara penghasil minyak tersebut. Dan sekali lagi hal ini tentu

Aksi menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM oleh Front Perjuangan Rakyat, di Bundaran Hotel Indonesia (21/5)

mendatangkan protes rakyat dari negara penghasil minyak yang sumber tambangnya di monopoli oleh imperialis.

Akibat melambungnya harga minyak dunia semakin mempertajam kontradiksi rakyat di negeri jajahan dan setengah jajahan dengan imperialis serta semakin mengkuliti kebobrokan imperialis terhadap krisis ditubuhnya. Hal ini coba diredam dengan berbagai cara mulai dari mengadakan pertemuan negara-negara G8 yang membahas tentang ekonomi, pasar, keamanan dan politik untuk menanggulangi krisis untuk meredam gejolak perlawanan rakyat di berbagai negeri. PBB pun melakukan kegiatan amal yang kemudian memaksa negara-

yak dunia yang semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa para spekulan yang memonopoli minyak masih terus mempertahankan situasi ini dan hanya dengan perlawanan rakyat yang mampu menanggulangi krisis ini. Tidak hanya Indonesia yang menggelorakan semangat perjuangan menolak kenaikan harga minyak namun di berbagai penjuru negeri juga mengadakan aksi menentang kenaikan harga minyak dunia. Ribuan pekerja di Korea Selatan mengadakan aksi besar menolak kenaikan harga minyak karena dampak yang di dapatkan dari kenaikan harga minyak yaitu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena biaya produksi meningkat

untuk membebaskan diri dari dominasi imperialisme modern dan sisa sistem ekonomi lama yang menopangnya.

Kenaikan Harga BBM dan Kemelaratan Massa Rakyat Secara Luas Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi rata-rata 30% pada pertengahan bulan Mei kemarin dipastikan semakin memukul penghidupan rakyat Indonesia. Semua orang jelas memahami bahwa BBM memegang peranan vital dalam setiap proses produksi hingga distribusi. Naiknya harga BBM akan memicu kenaikan seluruh harga bahan kebutuhan lainnya terutama harga-harga barang kebutuhan pokok.

Dampak negatif dari kenaikan harga BBM sangat jelas akan memukul penghidupan rakyat Indonesia yang secara mayoritas dihuni oleh klas buruh dan kaum tani. Jika sebelum kenaikan harga BBM dua sektor ini telah merasakan hantaman akibat naiknya harga kebutuhan pokok yang menjerat leher, ditambah dengan kebijakan kenaikan harga BBM oleh SBYJK tentu akan membuat nasib kelompok masyarakt ini terpuruk kedalam jurang penderitaan yang begitu dalam.

Menurunnya derajat hidup masyarakat tidak pernah mampu mengetuk hati rejim SBYJK yang benar-benar keras kepala. Untuk memperkuat posisi kekuasaannya, berbagai cara dan alasan dikemukakan sebagai tameng tebal yang dapat melindungi dirinya dari Aksi cepat dan solid yang dilakukan Front Perjuangan Rakyat guna merespon kenaikan harga gelombang perlawanan rakyat.

BBM pada malam sebelumnya, di Istana Negara (24/5) Berbagai upaya mulai dari yang lunak hingga paling keras dipanegara sedang berkembang mengikuti akibat kenaikan minyak dunia. Rakyat merkan SBY-JK untuk meredam amarah skema ekonomi politik mereka dan di negara tetangga kita Malaysia juga rakyat yang tengah mengarah kepada terakhir adalah melakukan pertemuan mengadakan aksi protes atas dampak dirinya.

Berbagai upaya tersebut adalah membahas international security. kenaikan harga minyak dunia yang ; melalui program Low Intensification Beberapa perkembangan terakhir, akan membuat beban hidup juga semakin berConflict (program BLT, BKM, Kredit, dan ada latihan bersama antara Australia tambah. Hal ini menunjukkan bahwa sekompensasi lainnya).

Namun, program dan Indonesia. Kita tahu Australia adalah luruh rakyat dunia melakukan kampanye ini tidak akan sanggup bertahan lama negara satelit AS. Pertemuan yang di massa untuk menolak kenaikan harga dikarenakan kebutuhan rakyat yang selenggarakan itu bukan mengupayakan minyak dunia. Dan semua semakin tersemakin tinggi tidak pernah diikuti oleh menanggulangi krisis energi yang terjadi lihat bahwa imperialis semakin merosot upaya menaikkan upah dan jaminan dan berkelanjutan ini tapi sebuah skema dan jatuh dalam jurang penghancuran untuk meredam gejolak perlawanan karena bangkitnya perlawanan rakyat kesejahteraan bagi buruh. Di pedesaan, rakyat seluruh dunia yang melakukan dimana-mana. Namun kebangkitan program BLT juga tidak akan mempunyai protes terhadap kenaikan harga minyak gerakan rakyat secara luas terutama di signifikansi apapun terhadap perbaikan dunia. negeri-negeri jajahan dan setengah ja- nasib kaum tani yang selain berhadapan Upaya yang dilakukan untuk me- jahan harus disertai gerakan klas buruh dengan naiknya harga kebutuhan pokok normalkan harga minyak dunia seperti di negeri-negeri imperialis atau pusat- juga tengah menghadapi sengketa tanah meningkatkan produksi minyak di Arab pusat kapitalis monopoli dunia saat ini dan praktek riba para tengkulak.

Pemerintah jelas-jelas tidak pernah Saudi, buktinya penambahan produksi untuk mempercepat kepergian imperialbelajar dari pengalaman. Program dari Arab Saudi sebesar 200.000 ribu isme ke alam baka-nya. Inilah hal yang Bantuan Langsung Tunai (BLT) jelas barrel per hari (bph) ternyata tidak harus segera dipecahkan oleh seluruh bukan satu jawaban atas kenaikan harga banyak mempengaruhi lonjakan min- gerakan rakyat di dunia yang berjuang BBM. Pemerintah mungkin lupa, bahwa

setelah kenaikan harga BBM jumlah angka kemiskinan dan pengangguran pasti akan meningkat dengan cepat.

Mereka yang menjadi miskin akibat kenaikan harga BBM belum dihitung oleh pemerintah sebagai sasaran penerima BLT karena data yang digunakan masih mengacu pada data yang lama.

Disisi lain, pengalaman penyaluran BLT pada tahun-tahun sebelumnya banyak disalahgunakan dan tidak tepat pada sasaran. Sehingga BLT bukanlah solusi, karena tidak akan sanggup menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi rakyat dan hanya sebuah taktik murahan SBY-JK yang berusaha menebar simpatik terhadap rakyat untuk kepentingan politiknya di tahun 2009.

Program anyar juga diluncurkan dalam kenaikan harga BBM kali ini.

Program ini bernama Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM), diberikan sebesar Rp. 500.000 per semester kepada kurang lebih 400.000 mahasiswa di seluruh PTN dan PTS di Indonesia.

Seperti halnya BLT, program BKM ini tentu tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan naiknya biaya pendidikan akibat kenaikan harga BBM. Bahkan indikasi yang berkembang, program ini adalah upaya suap atau tutup mulut yang dilakukan oleh SBY-JK terhadap aspirasi kritis mahasiswa sekaligus untuk meredam aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM yang mulai bergema serentak diseluruh negeri ketika kenaikan harga BBM diumumkan 23 Mei 2008.

Bagi buruh, kenaikan harga BBM tentu akan sangat memberatkan. Pertama, mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi menuju tempat bekerja karena angkutan umum telah menaikkan ongkos untuk menutup setorannya. Kedua, mereka terpaksa harus kembali �mengencangkan ikat pinggang� karena harga bahan pokok semakin naik sedangkan upah mereka tidak pernah bergerak naik. Selanjutnya, naiknya harga BBM pasti memperbesar ongkos produksi dalam satu perusahaan. Bagi pengusaha, pilihan yang mungkin diambil adalah mengurangi jumlah pekerja (PHK) atau melipatgandakan produksi dengan memaksa buruh bekerja lebih lama agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh.

Disini nampak begitu jelas bahwa buruh sangat terancam penghidupannya serta seluruh keluarganya dan mendapatkan kerugian terdalam akibat kenaikan harga BBM. Bagi kaum tani, terutama yang tidak memiliki tanah dan bekerja sebagai buruh tani pada tuan-tuan tanah juga akan merasakan hal serupa. Biaya produksi,

khususnya terkait dengan distribusi benih, pupuk dan obat untuk pertanian pasti akan bergerak naik. Sehingga dalam satu kali proses produksi (mulai tanam hingga panen) ongkos produksi yang dikeluarkan pasti akan semakin mahal. Disisi lain, hasil pertanian kaum tani masih saja dihargai dengan harga yang rendah. Bisa dipastikan, kerugian akan menjadi ancaman bagi kaum tani diseluruh negeri. Derita ini tentu saja akan semakin bertambah karena harga barang kebutuhan pokok juga beranjak naik dan semakin menurunkan daya beli mereka serta memaksa kaum tani hidup dalam keterpurukan.

Pemuda mahasiswa juga menghadapi

defisit APBN. Hal tersebut tentu saja akan membuat biaya pendidikan melonjak, sehingga bisa dipastikan jumlah anak putus sekolah dan jumlah buta aksara semakin tinggi sehingga program 12 tahun sekolah serta pemberantasan buta aksara gagal terlaksana, semakin banyak lulusan SMA atau yang sederajat tidak bisa mengecap bangku perguruan tinggi sekaligus ancaman terhadap mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak sanggup lagi membayar beban tinggi pendidikan. Padahal kita semua mengetahui, bahwa hanya dengan pendidikan-lah taraf berpikir dan tingkat kebudayaan manusia dapat berkembang. Jika pendidikan kemudian

Aksi Front Perjuangan Rakyat menuntut pembatalan kenaikan BBM, di depan Istana Negara (1/6)

ancaman serupa yang dialami oleh kaum buruh dan tani. Lapangan pekerjaan bagi pemuda tentu akan semakin sulit didapatkan karena dalam perkembangannya banyak perusahaan yang justru mengurangi jumlah karyawan dan membatasi penerimaan karyawan baru. Ini tentu saja akan semakin memperbesar angka pengangguran di Indonesia. LIPI memperkirakan, angka jumlah pengangguran akan mencapai 16 juta orang akibat kenaikan harga BBM kali ini. Mahasiswa dan pelajar tentu juga akan menghadapi hal yang sama. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan bisa dipastikan naik seiring dengan naiknya harga BBM. Harga buku, peralatan laboratorium dan peralatan praktek lain akan semakin mahal. Disisi lain, alokasi anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah tidak pernah dinaikkan bahkan tahun ini sampai harus dipotong dengan alasan untuk menutup

tidak lagi mudah diakses karena biaya yang mahal tentu saja ini adalah ancaman penghancuran masa depan bangsa secara sistematis oleh negara.

Pun demikian bagi kaum miskin perkotaan, kenaikan harga BBM tidak akan pernah membuat hidup mereka sejahtera. Naiknya harga bahan pokok dipastikan menjadi ancaman besar yang dapat menentukan hidup mati mereka.

Bagi kaum perempuan, beban ekonomi keluarga akan semakin menghimpit ditengah naiknya harga kebutuhan bahan pokok, karena selama ini kaum perempuan-lah yang banyak berperan dalam mengatur ekonomi keluarga.

Bagaimana kaum perempuan harus bekerja lebih keras untuk mengatur pemenuhan sandang dan pangan bagi keluarga serta mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik agar kebutuhan di dapur, pendidikan sekolah anak, kesehatan tetap bisa dipenuhi.

FOKUS

GERAKAN MASSA DEMOKRATIS HARUS TETAP BANGKIT DAN MELUAS MENUNTUT PEMBATALAN KENAIKAN HARGA BBM (Perkembangan Situasi Gerakan Massa dan Klas-Klas Reaksioner Dalam Kekuasaan) Secara umum telah dipahami, bahwa perkembangan situasi obyektif yang sedang terjadi saat ini merupakan potensi besar bagi gerakan massa untuk memperluas dan memperbesar kekuatannya.

Propaganda yang tepat kepada massa rakyat secara luas tentang akar persoalan yang membuat krisis berkepanjangan di Indonesia dan menyengsarakan rakyat tentu akan menyentuh hati terdalam dari massa rakyat sehingga kemudian mereka mau bergabung bersama untuk melakukan perjuangan.

Bangkitnya gerakan massa pada peringatan Mayday telah terbukti dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Puluhan ribu massa rakyat berjuang bersama dalam garis persatuan buruh dan tani melawan rejim anti rakyat SBY-JK. Capaian ini ke depan harus ditingkatkan dengan mengorganisasikan massa kedalam tubuh organisasi. Pasca mayday kampanye penolakan terhadap penolakan kenaikan harga BBM menyeruak. Aksi-aksi massa kemudian juga dilancarkan dan terjadi merata di seluruh kota. Namun yang patut menjadi catatan kemudian, aksi-aksi ini kemudian belum sanggup menggelembung dan membesar. Justru sebaliknya, partisipasi massa dari hari ke hari semakin menciut dan terus menurun. Tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari propaganda internal terhadap anggota dan massa yang masih kurang optimal berjalan, sehingga keterlibatan massa untuk ambil bagian menentang kebijakan SBY-JK belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Aksi-aksi yang ini disisi lain juga belum sanggup mengisolasi aksi-aksi “brutal spontan” yang dilakukan gerakan mahasiswa di berbagai kota yang sarat dengan pengaruh politik kaum oportunis dan reformis.

Aksi-aksi “brutal spontan” ini kemudian menciptakan preseden buruk bagi massa secara luas tentang aksi massa, terutama bagi gerakan mahasiswa.

Akan tetapi tidak tepat kemudian jika sekonyong-konyong menyalahkan apa yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa dalam aksi-aksi brutal tersebut, karena apa yang mereka lakukan sebetulnya adalah sebuah ekspresi perjuangan mahasiswa yang kemudian harus berhadapan dengan alat penindas reaksioner yang dimiliki oleh negara sehingga terjadi berbagai macam bentuk kekerasan.

Namun kritik tetap mesti diberikan

terhadap aksi-aksi massa demikian yang berlangsung secara oportunis dan membelakangi kesadaran massa. Aksi “brutal spontan” hanya akan menumbuhkan antipati massa terhadap aksi massa dan seolah-olah ingin menonjolkan diri bahwa gerakan mahasiswa adalah yang paling berani sehingga tidak mempercayai persatuan buruh dan tani sebagai kekuatan pokok dalam setiap perjuangan massa.

Aksi-aksi yang digalang hendaknya tetap bersandar pada prinsip legal demokratis dan defensive aktif. Hal ini penting, mengingat dalam situasi krisis yang demikian, negara melalui alat reaksionernya tidak akan segan memukul gerakan massa yang sedang bangkit, sehingga mempersiapkan diri sebaik mungkin baik barisan maupun taktikal mutlak menjadi perhatian. Disisi lain, mesti dipahami bahwa aksi massa adalah aksi yang melibatkan massa secara luas, bagaimana sanggup melibatkan massa dengan memimpin kesadaran dan kehendak mereka bahkan sampai terlibat dalam aksi-aksi yang beresiko adalah tugas pokok sekaligus hal yang senantiasa diharapkan.

Meskipun gerakan massa menentang kenaikan harga BBM sedang menurun saat ini, tidak benar jika kemudian gerakan massa “patah arang” dan melongggarkan perjuangannya serta membiarkan SBY-JK dengan pongahnya mengatakan “Aksi massa pasti akan berhenti dengan sendirinya”.

Hal demikian terjadi karena konsolidasi untuk terus melancarkan perjuangan sedang mengalami penurunan dan masih terbatas dijalankan. Gerakan massa harus segera dikembalikan ke jalurnya untuk terus melakukan pertentangan terhadap SBY-JK dengan kekuatan yang terus membesar.

Namun perlu juga diwaspadai upaya kelompok reformis dan oportunis dalam situasi yang demikian. Bagi kaum reformis, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai wakil dari rakyat yang dirugikan pasti akan memoderasi pertentangan rakyat dengan SBY-JK. Mereka-pun dengan licik tidak lagi mau berhadaphadapan secara langsung dengan rezim dan membiarkan gerakan massa demokratis yang progresif bertempur sendirian melawan rezim reaksioner SBY-JK. Dalam waktu yang bersamaan, kelom-

pok-kelompok oportunis terus berusaha memperluas pengaruhnya dengan menyokong gerakan massa spontanitas serta memberikan ilusi memperbesar kekuatan massa secara cepat dan berusaha memecah belah persatuan buruh dan tani sebagai tulang punggung perjuangan. Aksi kedua golongan ini harus dijauhkan dari pemahaman bersama gerakan massa demokratis karena hanya akan mempermudah pemerintah untuk mengalahkan tuntutan rakyat yang sesungguhnya.

Sampai saat ini klik militer masih punya peranan besar sebagai pimpinan dari seluruh klik borjuasi komprador dan tuan tanah yang eksis di negeri ini. Peranan mereka sangat berbahaya, meskipun tidak nampak secara langsung, karena mereka-lah yang bermain dipanggung politik negeri ini. Seluruh partai borjuasi komprador mengkoordinasikan taktiknya dengan militer, termasuk para pengusaha yang menyerahkan nasib usahanya juga kepada militer. Hal lain, peran milter cukup besar dalam menginisiasi pembentukan milisi-milisi sipil seperti Front Pembela Islam (FPI).

Dalam perkembangan situasi kenaikan harga BBM, mereka bahkan sanggup menempatkan diri sebagai otak gerakan rakyat untuk mempersiapkan syarat agar klik-nya sendiri bisa berkuasa menggantikan SBY-JK dengan atau tanpa pengambilan kekuasaan secara paksa.

Namun upaya seperti ini yang dilakukan oleh klik Wiranto mulai melemah ketika SBY-JK mengambil tindakan keras untuk mendukung kebijakan menaikkan harga BBM dan mereka kembali memfokuskan usahanya untuk berkuasa melalui jalur pemilu dan parlemen.

Partai-partai besar di parlemen seperti Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, PDI-P, PKB dan PAN juga tidak ada bedanya dengan klik militer yang ada. Kedudukan mereka semakin rendah karena lemahnya inisiatif dan prakarsa politik mereka di parlemen untuk melakukan perjuangan menentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Mereka, dengan segala keterbatasan pemahaman, yang hanya membanggakan diri karena telah sanggup berdebat di parlemen tidak pantas lagi disebut sebagai wakil rakyat karena dalam kenyataannya mereka tidak sang-

Gerakan massa melalui aksi-aksi massa harus tetap di gelorakan untuk menuntut pembatalan kenaikan harga BBM

gup berbuat banyak terhadap perbaikan nasib rakyat. Dengan “besar kepala� mereka membesar-besarkan peranan parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang presidensial dimana peran parlemen menjadi sekunder, sebatas pengkritik kebijakan dan tidak pernah menjadi lembaga regulator utama. Tidak mengherankan jika kemudian mereka tidak mempunyai kekuatan apapun ketika pemerintah menaikkan harga BBM sekalipun partai mereka besar di parlemen.

Sementara bagi kalangan intelektual, meskipun mereka mengaku sebagai kelompok independen, pada dasarnya kaum intelektual yang tersebar di lembaga pemerintah, lembaga riset, LSM ataupun juga di organisasi-organisasi massa tidak punya peran yang cukup penting.

Sebagian dari mereka mengabdi dan mendukung kebijakan SBY-JK, sebagian lagi sebagai pengkritik dan hanya sebagian kecil karena sifatnya yang antiimperialis berani berkata lantang untuk menentang rejim SBY-JK. Independen dalam pengertian ini hanya mendudukkan posisi pada arti non-partai semata, bukan berarti independen dalam pengertian ekonomi politik. Bagi kaum intelektual yang hanya sanggup melakukan kritik, hal ini dilakukan karena mereka tidak menginginkan lahirnya sebuah rezim fasis yang akan membungkam kebebasan mereka untuk berbicara, tidak lebih.

Mereka hanya sebatas menyayangkan tindakan SBY-JK menaikkan harga BBM dilakukan disaat yang tidak tepat, karena kenaikan harga BBM dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Fakta inilah yang menunjukkan keberpihakan sesungguhnya para intelektual pengkritik ini yang secara esensi mendukung kebijakan

SBY-JK. Hal lain yang penting untuk menjadi perhatian bagi gerakan massa demokratis adalah mengatasi provokasi dari pemerintahan yang berkuasa dan para pendukungnya yang akan terus berlanjut untuk mengalihkan pertentangan dengan rakyat dari isu kenaikan harga yang tidak mungkin mereka pecahkan. Pertentangan di kalangan rakyat akan terus mereka ajukan, terutama yang berbasiskan agama, ras dan suku bangsa. Provokasi murahan yang anti-kepentingan rakyat seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dengan membubarkan kegiatan Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (AKKBB) di Monumen Nasional Jakarta (1/6) adalah salah-satu bentuk dari aksi ini. Gerakan rakyat menentang kenaikan harga BBM mengalami kemerosotan manakala tidak melakukan counter-aksi untuk mengimbangi publikasi media atas masalah serupa ini. Pemerintah akan selalu menggunakan cara yang demikian untuk menghindarkan pertentangan langsung dengan rakyat sehingga penting bagi gerakan rakyat untuk mengantisipasi dan mencari jalan keluar terbaik jika provokasi murahan seperti ini dilancarkan.

Bagaimanapun juga, krisis ekonomi di dalam negeri yang semakin akut berdasarkan pengalaman memiliki kekuatan besar untuk terus mempertajam pertentangan antara klik-klik reaksioner dalam lingkungan kekuasaan khususnya klik militer yang juga menjadi sandaran bagi partai-partai borjuasi. Oleh karena itu, inisiatif dari gerakan massa rakyatlah yang kemudian mempunyai peran menentukan apakah akan mempertinggi

atau sebaliknya menurunkan pertentangan diantara klik tersebut. Meredupnya pertentangan antar klas penguasa tentu akan menghambat pensolidan dan perluasan barisan progresif, karena hal tersebut akan menstabilkan basis ekonomi politik mereka. Demikian pula, hal ini akan menjaga wibawa pemerintah dihadapan massa rakyat secara luas. Pertentangan antar klik klas yang berkuasa ini pasti akan kembali menguat menjelang pemilu 2009, saling melemahkan dan memblejeti satu sama lain pasti akan terjadi. Gerakan massa demokratis kemudian harus dapat mengambil keuntungan dari situasi yang demikian untuk semakin memperbesar kekuatan, mengajukan tuntutan demi terpenuhinya cita-cita perjuangannya.

Pertentangan umum melawan SBYJK karena kenaikan harga BBM akan terus meluas dan berjangka panjang mengingat implikasinya yang menyulut kenaikan harga seluruh bahan kebutuhan pokok dan memerosotkan daya beli rakyat. Hancurnya daya beli rakyat akibat dari kenaikan harga seluruh bahan kebutuhan pokok termasuk transportasi adalah bahan bakar utama yang akan mudah sekali terbakar bila sanggup dipantik dengan agitasi dan propaganda yang tepat dan berkelanjutan. Seluruh pekerjaan yang dapat menghimpun dan melibatkan massa secara lebih luas terutama massa luas yang belum terorganisasikan harus segera mulai dirangkai kembali dengan propaganda tematik : Menentang Kenaikan Harga BBM dan harga Kebutuhan Pokok. Sehingga gerakan massa demokratis yang menolak kenaikan harga BBM tetap berada dalam jalurnya dan semakin besar serta meluas.

AGENDA

KEMBALI LAGI KE KAMPUS, BERSATULAH DENGAN RAKYAT! (Refleksi dan Pandangan Atas Gerakan Massa Menentang Kenaikan Harga BBM) Oleh : Ridwan Lukman1 Aksi-aksi menentang kenaikan harga BBM begitu meluas terjadi beberapa waktu lalu. Gerakan Rakyat dan Pemuda-Mahasiswa bersama dalam kebangkitan gerakan massa tersebut. Gerakan pemuda-mahasiswa mendapatkan catatan tersendiri atas hal ini. Langkah apa yang harus dilakukan gerakan pemuda-mahasiswa untuk membangkitkan kembali gerakan massa?

Pasca insiden Monas 1 Juni 2008, gerakan massa rakyat termasuk gerakan pemuda-mahasiswa yang meluas menentang kenaikan harga BBM seperti berbalik 180 derajat. Meskipun masih muncul aksi-aksi massa, tapi skalanya lebih kecil dan belum mampu memberikan pengaruh politik lebih luas seperti saat menjelang kenaikan harga BBM. Gerakan pemuda-mahasiswa yang sebelumnya begitu aktif dan cukup menjadi motor dalam gerakan tersebut, mengalami situasi yang tidak jauh berbeda.

Refleksi Gerakan Massa Menentang Kenaikan Harga BBM Kenaikan harga BBM memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa rakyat Indonesia semakin lantang dan berani menentang kekuasaan rejim SBY-Kalla.

Itulah sebabnya terjadi kebangkita gerakan massa yang melibatkan berbagai klas/sektor/golongan baik buruh, tani, nelayan, pemuda, mahasiswa, kaum perempuan dan rakyat miskin kota. Akan tetapi, gerakan massa yang muncul secara mayoritas masih bersifat spontan.

Spontanitas gerakan massa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gerakan massa menentang kenaikan harga BBM mudah diredam, tatkala rejim melakukan berbagai provokasi politik dari mulai represifitas terhadap aksi-aksi, isu penunggangan elit politik dibalik aksi-aksi yang dilakukan dan penyudutan terhadap gerakan pemuda-mahasiswa melalui isu anarkhisme dan tragedi berdarah Universitas Nasional (Unas).

Pengaruh politik reformis dan opurtunis juga begitu kental mewarnai aksiaksi massa menentang kenaikan harga BBM. Kelompok-kelompok reformis dan opurtunis memanfaatkan situasi ini guna mencapai tujuan-tujuan politik jangka pendek menyonsong Pemilu 2009, mendesak reshuffle kabinet, tuntutan penggulingan rejim, hingga seruan-seruan mogok umum ataupun pendudukan pusat-pusat industri penting. Tapi itu semua tanpa menyediakan syarat-syarat

subjektif gerakan massa. Di tambah lagi penawaran opsi-opsi ekonomi terkait kenaikan harga BBM yang terkesan utopis, karena tidak mungkin dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa saat ini dan menyiratkan seolah-olah rejim SBY-Kalla masih bisa berbuat lebih baik terhadap rakyat.

Dengan tuntutan politik yang relatif jauh dari kesadaran massa serta kesanggupan gerakan massa yang masih lemah untuk memberikan perlawanan yang lebih sengit terhadap rejim SBYKalla, kelompok reformis dan opurtunis ini turut memberi sumbangsih bagi melemahnya aksi-aksi massa yang menentang kenaikan harga BBM yang awalnya begitu besar dan meluas menjadi begitu mudah surut dalam waktu yang cukup sekejap. Spontanitas massa yang mereka andalkan dengan harapan mampu memukul rejim SBY-Kalla dengan seketika, ternyata bangkrut akibat keyakinan mereka sendiri.

Gerakan massa yang lebih terdidik dan terorganisir, meskipun masih terbatas kekuatannya, akan tetapi cukup mampu memberikan pengaruh politiknya di kalangan massa luas. Gerakan ini lebih konsisten dalam mempertegas demarkasi antara rakyat versus rejim SBY-Kalla atau berdiri berdasarkan kemandirian kepentingan politik rakyat dan kesanggupan memimpin gerakannya sendiri. Gerakan massa ini juga memiliki ketahanan dan kesanggupan aksi yang lebih baik, dan mencerminkan persatuan dari berbagai klas/sektor/golongan dengan bersandar pada kekuatan pokok buruh dan tani, serta persebarannya yang relatif merata di berbagai penjuru negeri.

Ada catatan penting bahwa propaganda politik, penggorganisasian massa dan pengobaran perjuangan massa di basis-basis terendah baik pabrik, desa, kampus, kampus dan tempat kerja, belumlah optimal dilakukan. Itu tercermin dari aksi-aksi yang dominan terkonsentrasi di perkotaan. Tanpa diimbangi dengan hal tersebut, kemampuan memobilisasi massa dalam aksi-aksi yang lebih

besar dan berhadapan langsung dengan tembok politik rejim yang semakin keras mengekang gerakan massa, seperti patah begitu saja.

Padahal, kenaikan harga BBM pasti memukul luas berbagai klas/sektor/ golongan. Ini seharusnya mampu dipadukan dengan soal-soal konkret dari klas/sektor/golongan tersebut. Ambil contoh, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok pasti memukul buruh karena terancam PHK dan penurunan daya beli. Ini tentu selaras dengan tuntutan kenaikan upah bagi buruh dan stop PHK, begitupun dengan klas/sektor/ golongan lainnya. Tetapi, soal-soal ini relatif minim tercermin dalam tuntutan aksi-aksi massa menentang kenaikan harga BBM. Itu sesugguhnya bahan bakar untuk mempertajam propaganda menentang rejim SBY-Kalla, membantu kerja-kerja penggorganisasian massa dan melatih massa dalam aksi-aksi massa di basis terendah, sehingga semuanya mampu diakumulasikan dalam aksi-aksi besar ke jantung-jantung kekuasaan yang ada dengan kekuatan massa lebih besar untuk memberikan pukulan-pukulan politik lebih berarti kepada rejim kepala batu SBY-Kalla.

Kenapa demikian? Karena dalam aksi-aksi yang menohok langsung ke jantung kekuasaan rejim, pasti reaksi politik dari rejim akan keras terhadap aksi massa. Jika gerakan massa tidak berimbang kekuatannya dan meluas pengaruhnya, tentu rejim lebih memiliki keleluasan untuk memukul balik gerakan massa.

Hal itu sangat terasa pasca insiden Monas. Insiden Monas sendiri adalah provokasi politik murahan untuk mengalihkan isu kenaikan harga BBM dan memecah belah gerakan massa, karena berbagai kelompok sebelumnya secara mayoritas menentang kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, rejim SBY-Kalla cukup berhasil melalui insiden Monas.

Tapi dibalik itu semua, kebangkitan gerakan massa menentang kenaikan harga BBM telah menguak dan mem-

pertajam pertentangan di dalam kekuasaan rejim SBY-Kalla. Saat ini DPR RI tengah mempersiapkan hak angket terkait kenaikan harga BBM. Terjadinya silang pendapat pemerintah pusat dan daerah terkait kenaikan harga BBM dan BLT, hingga serangan-serangan politik yang tajam dari rival politik SBY-Kalla, terutama dari kelompok Wiranto. Tapi harus diingat, itu semua bukan karena mereka baik hati, tapi atas desakan dan bangkitnya gerakan massa.

Bukan itu saja, dukungan dari rakyat Indonesia di luar negeri (buruh migran Indonesia/BMI) seperti di Hong Kong dan Maccau yang mendukung perjuangan rakyat di Indonesia menentang kenaikan harga BBM, patut dicatat sebagai keberhasilan tersendiri dari gerakan massa.

Refleksi singkat ini memberikan simpulan-simpulan bahwa kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok di dalam negeri, semakin menghancurkan penghidupan massa rakyat secara luas, mempertajam pertentangan rakyat tertindas dengan rejim SBY-Kalla melalui kebangkitan gerakan massa yang meluas, mempertajam pertentangan di dalam tubuh-tubuh kekuasaan SBY-Kalla, meraih simpati luas dari rakyat Indonesia di luar negeri dan mulai memperat persatuan dari klas/sektor/golongan yang bersandar pada kekuatan buruh dan tani.

Tetapi, capaian-capaian ini masih harus segera dibenahi melalui kerjakerja di basis terendah (pabrik, desa, kampus, kampung, tempat kerja) dengan mempertajam propaganda politik terkait kenaikan harga BBM dan hal-hal konkret yang dialami, memperkuat kerja-kerja pengorganisasian massa dan mengobarkan perjuangan massa yang lebih hebat untuk mempersiapkan diri dalam aksi-aksi massa yang lebih besar dan luas ke jantung-jantung kekuasaan rejim SBY-Kalla di pusat dan daerah.

Catatan Khusus Bagi Gerakan Pemuda-Mahasiswa Gerakan pemuda-mahasiswa dalam kebangkitan gerakan massa menentang kenaikan harga BBM, memiliki catatan penting yang patut disoroti dan dinilai.

Apa yang sudah dilakukan gerakan pemuda-mahasiswa dalam merespon kenaikan harga BBM lewat aksi-aksi massa yang dikobarkan adalah acungan jempol yang tidak bisa dipungkiri.

Hampir mayoritas gerakan pemudamahasiswa berperan aktif dalam aksiaksi massa menentang kenaikan harga BBM, bahkan begitu militan dalam aksiaksinya. Aksi-aksi pemuda-mahasiswa yang direpresi dan penangkapan terhadap aktivis mahasiswa, menunjukkan betapa gerakan pemuda-mahasiswa memang menjadi motor penting dalam

gerakan massa menentang kenaikan harga BBM. Tetapi dibalik itu semua, gerakan pemuda-mahasiswa masih menyisakan pekerjaan rumah penting untuk segera dibenahi. Pertama, heroisme borjuasi kecil dengan anggapan gerakan pemuda-mahasiswa sebagai agent of change masih begitu terasa. Ini tercermin dalam aksi-aksi massa yang masih belum mencerminkan pertalian erat gerakan pemuda-mahasiswa dengan buruh, tani, kaum perempuan dan kaum miskin perkotaan. Gerakan pemudamahasiswa masih memposisikan dirinya terpisah dengan gerakan rakyat. Itu juga tercermin dari tuntutan politik aksi-aksi pemuda-mahasiswa yang mayoritas mendesak penggulingan rejim SBY-Kalla, yang sesungguhnya mencerminkan pengaruh politik kelompok reformis dan opurtunis.

Kedua, gerakan pemuda-mahasiswa belum mampu menjalankan pengorganisasian massa, kerja-kerja propaganda politik dan aksi-aksi massa di basis utamanya kampus, sehingga aksi-aksi pemuda-mahasiswa labih banyak terkonsentrasi di perkotaan dan mengandalkan aksi-aksi kecil yang lebih bermodalkan keberanian semata (spontanitas), dengan harapan segera membesar menjadi gelembung politik seperti Reformasi ’98. Ini juga berimbas dalam kemampuan memobilisasi massa dalam aksi-aksi yang berlangsung di perkotaan yang mengalami penurunan dalam aksiaksi menentang kenaikan harga BBM belakangan ini.

Tuntutan politik yang cukup tinggi, keterpisahan aksi-aksi pemuda-mahasiswa dengan gerakan rakyat serta aksiaksi yang lebih banyak mengandalkan spontanitas, mengakibatkan aksi-aksi pemuda-mahasiswa begitu mudah dipatahkan seperti dalam kasus Unas, tudingan-tudingan anarkhisme, penangkapan aktivis pemuda-mahasiswa, hingga isu-isu penunggangan elit politik pun menghinggapi aksi-aksi pemudamahasiswa. Dengan sendirinya, ini menyudutkan gerakan pemuda-mahasiswa. Sementara simpati massa luas belum mampu diraih. Padahal, gerakan pemuda-mahasiswa sangat dibutuhkan tenaganya untuk melakukan aksi-aksi mobilisasi cepat (rapid action) dan membantu kerja-kerja propaganda dan mobilisasi di basis-basis rakyat.

Semua ini jika disimpulkan tidak terlepas dari kelemahan dari gerakan pemuda-mahasiswa itu sendiri dalam melihat perkembangan situasi umum dalam negeri terkait dengan krisis umum imperialisme, sehingga sangat mempengaruhi taktik yang digunakan dalam mengobarkan perjuangan melawan rejim anti rakyat SBY-Kalla. Hingga gerakan pemuda-mahasiswa pun masih

mudah dipengaruhi oleh politik kaum reformis dan opurtunis.

Tugas-Tugas Mendesak Kita Berdasarkan catatan-catatan di atas, gerakan pemuda-mahasiswa harus segera membenahi dirinya untuk menyonsong perjuangan massa ke depan yang akan lebih hebat seiring dengan makin tajamnya krisis ekonomi dalam negeri dan momentum politik nasional di tahun 2009. Lahirnya krisis politik yang terbuka, tajam dan berkepanjangan sangat berpeluang besar. Hal utama yang harus segera diatasi adalah memajukan faktor subjektif gerakan massa, termasuk gerakan pemuda-mahasiswa.

Tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM dan turunkan harga sembako masih sangat relevan, karena situasi ekonomi dunia yang labil dan dampak dari kenaikan harga BBM telah mencekik rakyat secara luas. Tetapi, hal ini harus dipadukan dengan soal-soal pemudamahasiswa seperti penolakan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM), SPP Murah, peningkatan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Sementara seluruh aktivitas utama menyangkut propaganda massa, penggorganisasian massa dan perjuangan massa harus ditumpahkan kembali dalam kampus. Apalagi masa mahasiswa baru akan segera datang. Akumulasi dari aktivitas di kampus ini yang dipadukan dengan aksi-aksi piket di perkotaan dalam waktu-waktu tertentu untuk tetap menjaga eskalasi isu dan meraih simpati massa luas, serta ambil bagian bersama rakyat dalam aksi-aksi mobilisasi massa secara luas untuk memberikan tekanan politik kepada badan-badan pemerintahan setempat.

Untuk menunjukkan pertalian erat kita dengan gerakan rakyat, selain ambil bagian dalam aksi-aksi bersama rakyat, gerakan pemuda-mahasiswa juga harus terjun langsung di basis-basis rakyat, utamanya buruh dan tani dalam upaya melakukan kerja-kerja propaganda dan mobilisasi dalam aksi-aksi mobilisasi besar multisektor yang akan dijalankan.

Aktivis-aktivis pemuda-mahasiswa yang cukup handal harus ambil bagian dalam kerja-kerja ini.

Jika hal-hal ini mampu kita jalankan dengan baik dan konsisten, gerakan massa akan mendapatkan kembali ruhnya untuk semakin berani dan lantang melawan rejim anti rakyat SBY-Kalla.

Dengan demikian juga, menjawab problem utama tentang spontanitas gerakan massa yang mudah dipatahkan baik oleh rejim dan akibat pengaruh kelompok-kelompok reformis dan opurtunis.

Mari Kembali Lagi Ke Kampus dan Bersatulah Bersama Rakyat!

1). Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN)

GELORA KAMPUS

PERJUANGAN MASSA DI KAMPUS SEMAKIN MARAK DAN BERGELORA MENUNTUT HAK-HAK DEMOKRATIS MAHASISWA Kampus adalah mimbar akademik, tempat dimana segala aktifitas kegiatan mahasiswa diselenggarakan. Sudah sewajarnya apabila kehidupan di kampus berjalan dengan dinamis tanpa ada kekangan atau intervensi dari pihak manapun terkait dengan kebebasan mahasiswa untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak kampus yang membatasi bahkan melarang dengan keras aktifitas mahasiswa, terutama aktiftas yang berkenaan dengan kebebasan menyampaikan pendapat apalagi mengkritisi kebijakan kampus.

Berbagai macam peraturan yang membatasi kebebasan menyampaikan pendapat dan berorganisasi tidak pernah menyurutkan semangat anggota organisasi untuk terus menggelorakan perjuangan massa dikampus demi terwujudnya demokratisasi di kampus. Berikut beberapa aksi tingkat kampus yang dikobarkan FMN diberbagai kampus negeri dan swasta di Indonesia.

Malang-Universitas Brawijaya. Persoalan mutu atau kualitas dosen, tidak profesionalnya birokrasi kampus adalah satu dari ratusan persoalan yang ada di kampus. Persoalan rendahnya kualitas dosen juga terjadi di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Sekretaris jurusan, sekaligus dosen di jurusan ilmu administrasi publik, Drs Imam Hanafi Msc, melakukan tindakan yang secara kongkret telah merugikan mahasiswa secara luas dengan selalu mempersulit mahasiswa yang sedang mengajukan skripsi, selain seringkali berlaku diskriminatif terhadap mahasiswa. Drs Imam Hanafi juga sangat tidak profesional dalam memberikan materi kuliah di ruang kelas. Hal ini tentu semakin memperlihatkan bahwa mutu pendidikan tinggi di Indonesia termasuk kualitas dosen pengajarnya masih sangat rendah.

Fakta inilah yang kemudian men-

dorong mahasiswa untuk melakukan perjuangan massa dalam bentuk aksi dan hearing. Aksi dilakukan tanggal 24 April 2004, dimulai pukul 10.00 dari ruang UKM. Mahasiswa tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (KAM FIA UB) dimana FMN tergabung di dalamnya. Massa yang berjumlah 86 orang kemudian bergerak menuju kantor dekan Fakultas Ilmu administrasi.

Aksi sendiri dipimpin oleh Jatrik sebagai koordinator lapangan, menuntut pihak kampus untuk memberi teguran secara keras kepada Drs Imam Hanafi, atas praktek yang selama ini dilakukannya.

Aksi massa ini kemudian di lanjutkan dengan hearing yang langsung ditemui oleh Dekan dan Pembantu Dekan III fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dari hearing tersebut kemudian mampu memberikan beberapa

hasil yaitu : 1. Drs. Imam Hanafi diberikan pilihan untuk mengundurkan diri atau dipecat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang 2. Dicabut hak-haknya untuk membimbing mahasiswa yang sedang skripsi dan mengajar di kelas sampai batas waktu yang belum di tentukan.

Sekali lagi, perjuangan massa menunjukkan kekuatannya dengan memberikan kemenangan bagi mereka yang teguh untuk melakukan perjuangan serta massa secara luas.

Malang-UMM. Masih dari kota apel Malang, aksi massa juga terjadi di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)). Aksi kali ini berkaitan dengan persoalan mahalnya biaya pendidikan

dan kenaikan harga BBM. Massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangn Rakyat Malang Universitas Muhammaddiyah Malang (Forbas, FMN, Senat Fakultas ISIP, BEM UMM) menuntut kepada kampus untuk menurunkan biaya SPP sampai dengan 50 %, dari yang semula Rp 900.000/semester menjadi Rp 450.000/semester. Massa aksi yang berjumlah sekitar 20-an memulai aksi dari taman baca fakultas peternakan, dipimpin koordinator lapangan Iwan dari FMN bergerak kearah Gedung Kuliah Bersama I. Sesampainya di depan Gedung Kuliah Bersama I, massa aksi diusir oleh pihak keamanan kampus.

Massa aksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju perpustakaan dengan terus meneriakan yel-yel dan tuntutan tentang pembayaran SPP 50 %. Akan tetapi, disini massa aksi juga diusir oleh pihak keamanan kampus, bahkan kali ini dengan paksa. Massa aksi tidak menyerah begitu saja walaupun mendapatkan intimidasi dari keamanan kampus.

Massa aksi yang masih tetap semangat kemudian berpindah ke depan kampus dan mengakhiri aksi massa tersebut.

Proses intimidasi dari pihak kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa kian terbukti ketika koordinator lapangan Iwan dari FMN dan Amien dari Forbas di panggil Pembantu Rektor III, dan diminta untuk tidak mengulangi aksi tersebut di kampus. Bukti betapa masih belum demokratisnya kampus yang tidak memberikan jaminan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya dilingkungan kampus.

Jogjakarta-UIN. Front Mahasiswa Nasional (FMN) di kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta baru-baru ini melakukan aksi massa yang melibatkan massa luas menuntut Penghapusan Pemberlakuan Jam Malam di Kampus. Adanya pemberlakuan jam malam ini dipandang oleh mahasiswa UIN Jogjakarta sebagai upaya pihak kampus untuk membatasi dan mengekang kebebasan mahasiswa dalam melakukan aktifitas akademik dan ilmiah di kampus. Aksi yang dilakukan dengan massa aksi 100-an orang ini menggunakan aliansi bernama Front Peduli UIN (FPU) dengan sasaran gedung Rektorat untuk bertemu langsung dengan Rektor. Meskipun sempat melakukan pendudukan di gedung rektorat, namun selama aksi dilangsungkan Rektor maupun para pembantunya tidak ada satupun yang mau hadir untuk menemui peserta aksi. Hingga saat ini upaya perjuangan melalui aksi dan kegiatan lain terus dilakukan sampai tuntutan akan penghapusan pemberlakuan jam malam di kampus UIN Jogjakarta dapat dimenangkan.

Jogjakarta-APMD. Rentetan aksi massa tingkat kampus juga terjadi di Jogjakarta. Di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa - Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD-APMD), aksi massa dan hearing yang melibatkan 20 orang mahasiswa dilakukan pada 17 April 2008. Aksi dimulai tepat didepan pintu masuk kampus dengan melakukan sejumlah orasi, dipimpin kawan Haris sebagai Kordum dan Dani sebagai Koordinator lapangan.

Aksi yang dilakukan kali ini membawa tuntutan utama yaitu meminta kampus mengganti kursi kayu dengan kursi busa serta mengganti Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari kertas dengan KTM yang terbuat dari plastik.

Aksi berlanjut didepan ruang karyawan APMD dengan melanjutkan orasiorasi terkait tuntutan mahasiswa. Setelah melakukan negosiasi, massa aksi kemudian berhasil melakukan hearing dengan pihak akademik yang dihadiri oleh Ketua Drs. Sumarjono yang didampingi oleh Pembantu Ketua I, II dan III. Sementara dari pihak mahasiswa, seluruh peserta aksi turut serta dalam hearing tersebut.

Hasilnya, hearing tersebut memberikan kemenangan kecil berupa statemen pihak kampus yang berjanji akan mengganti KTM kertas dengan KTM plastik pada semester berikutnya. Sedangkan untuk penggantian kursi, pihak lembaga tidak berani berjanji karena bukan wewenangnya, serta masih minimnya biaya operasional.

Jogjakarta-UII. Persoalan minimnya fasilitas pendukung sarana pendidikan menjadi satu persoalan pelik yang akan selalu hadir dalam dunia pendidikan dinegeri bergantung seperti Indonesia.

Demikian pula seperti yang terjadi di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Fakultas Ekonomi yang dihadapkan dengan minimnya fasilitas berupa komputer internet sebagai media mahasiswa untuk melakukan registrasi. Terkait situasi tersebut, Front Mahasiswa Nasional (FMN) kampus UII melancarkan aksi massa dikampus untuk menuntut penambahan komputer berkapasitas internet sehingga membantu mahasiswa dalam memperlancar proses registrasi. Aksi yang diikuti 15 orang massa aksi ini kemudian ditujukan langsung ke Birokrasi Dekanat Fakultas Ekonomi UII. Ternyata aksi yang dilakukan ini sanggup menarik simpati luas dari kalangan mahasiswa dan dapat dimenangkan. Berkat usaha gigih yang dilakukan ini kemudian memetik buah keberhasilan berupa penambahan unit komputer yang berkapasitas internet sebanyak 9 unit. Sebuah pengalaman yang mengajarkan betapa perjuangan massa

mempunyai arti penting bagi massa.

Pontianak-STAIN. Represifitas dalam dunia pendidikan masih saja terjadi. Kali ini dilakukan oleh pihak akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak terhadap empat orang anggota FMN. Tindakan represif berupa ancaman drop-out (DO) dan skorsing ini dilakukan terhadap Muhaimin, M. Zehid, Desy Fahrunnisa dan Novi Hendrayadi akibat keterlibatan mereka dalam aksi di kampus STAIN pada 14 April 2008 yang menuntut transparansi penggunaan dana praktikum laboratorium yang selama ini dibayarkan oleh mahasiswa.

Setiap semester seluruh mahasiswa harus membayar sebesar Rp. 300.000 untuk praktek laboratorium Komputer, Bahasa dan praktek Ibadah. Namun dalam kenyataannya, tidak pernah ada kejelasan sama sekali terkait jadwal praktek (khususnya lab komputer) dan penggunaan dana. Bahkan ada mahasiswa yang selama enam semester telah membayar namun belum sama sekali merasakan praktikum tersebut.

Berangkat dari kenyataan itulah, FMN bersama dengan mahasiswa di STAIN Pontianak melakukan aksi massa setelah hearing yang dicoba dilakukan sebelumnya gagal karena tidak satupun pihak akademik mau menemui mahasiswa. Alih-alih memberikan jawaban, justru ancaman DO dan skorsing yang dikeluarkan oleh pihak akademik kampus. Hingga saat ini perjuangan masih terus dilanjutkan oleh kawan-kawan untuk mendapatkan kejelasan atas permasalahan diatas termasuk meminta pencabutan surat ancaman DO dan skorsing. Dalam perkembangannya, pihak kampus telah mengaktifkan jadwal untuk praktikum di laboratorium komputer dan melakukan pembenahan terhadap beberapa fasilitas kampus lainnya.

Namun hal ini tidak menyurutkan tekad kawan-kawan FMN di STAIN yang akan berupaya terus menggelorakan perjuangan massa dikampus hingga hak-hak demokratis mahasiswa terpenuhi.

Mataram-UNRAM. Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Peternakan Universitas Mataram (UNRAM) melakukan aksi tiga hari berturut-turut sejak tanggal 22, 24, 25 April 2008. Aksi massa ini berangkat dari persoalan yang terjadi di Fakultas Peternakan UNRAM, terkait adanya Surat Keputusan Dekan atas Penghapusan Mata Kuliah bagi semua mahasiswa Peternakan. Kebijakan Dekanat ini dianggap telah merugikan mahasiswa, terutama mahasiswa yang sudah pernah menempuh mata kuliah yang sekarang dihapuskan. Ke-

bijakan ini dibuat tanpa ada mata kuliah pengganti atas mata kuliah yang telah diprogramkan sebelumnya.

Terang kemudian kebijakan Dekan ini mengundang amarah hingga mahasiswa melakukan aksi kampus yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Peternakan untuk menolak kebijakan yang merugikan mahasiswa ini. Aksi menolak penghapusan mata kuliah ini dilakukan oleh 25 orang mahasiswa (15 anggota FMN dan 10 anggota DPM). Aksi yang penuh semangat ini mendapat sambutan hangat dari massa mahasiswa, Massa aksi kemudian ditemui oleh Pembantu Dekan III yang berjanji akan membuat forum dialog pada tanggal 24 April 2008 antara mahasiswa dan pihak Dekanat untuk membahas tuntutan pembatalan penghapusan mata kuliah. Dalam perkembangannya, tuntutan mahasiswa berhasil dimenangkan dan pihak Dekanat akhirnya membatalkan kebijakan penghapusan mata kuliah.

M a t a r a m - I K I P. Tidak ingin tertinggal, kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram juga bergolak. Selama dua hari pada tanggal 27 dan 28 April 2008 mahasiswa melakukan aksi massa untuk menuntut perpanjangan tenggang waktu pembayaran SPP. Khusus untuk aksi tanggal 27 dilakukan sebanyak dua kali, pagi dan sore hari. Dua aksi pertama dilakukan oleh Front Mahasiswa Nasional IKIP Mataram, selanjutnya pada aksi ketiga sepakat untuk memperluas kekuatan dengan membentuk Aliansi Mahasiswa IKIP Bersatu (AMIB) yang didalamnya terdapat FMN, SMI dan Pilar Seni.

Aksi ketiga yang diiukti oleh kurang lebih 50 orang mahasiswa ini langsung di temui oleh Pembantu Rektor (PR) III IKIP Mataram. Selama berlangsungnya aksi, massa terus menyampaikan tuntutan-tuntutannya yang selanjutnya disikapi oleh PR III dengan menyatakan akan membahas ulang soal penetapan penutupan batas waktu pembayaran SPP. Aksi ini pada akhirnya dapat dimenangkan. Dalam waktu yang singkat akhirnya pihak kampus mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang batas

waktu pembayaran SPP di IKIP Mataram.

Mataram-IKIP. Sebulan pasca aksi perpanjangan tenggang waktu pembayaran SPP, IKIP Mataram kembali diguncang aksi mahasiswa. Tepatnya pada 24 Mei 2008, FMN dan perwakilan mahasiswa dari jurusan Biologi fakultas MIPA IKIP Mataram menuntut pemberhentian dosen Sri Ranta Oktasari, yang mengajar mata kuliah Kalkulus II di jurusan Biologi IKIP Mataram. Tuntutan ini dikarenakan dosen yang bersangkutan mengajar didua kelas dalam waktu yang bersamaan, sehingga dalam prakteknya dia mengajar dengan selalu berpindah dari satu kelas ke satu kelas lainnya setiap 15 menit sekali. Dan hal ini dilakukan berulang kali.

Hal ini tentu saja mengganggu dan menghambat proses pembelajaran,

padahal sudah menjadi hak bagi mahasiswa untuk mendapatkan fasilitas yang baik termasuk tenaga pengajar yang berkualitas demi tercapainya tujuan pendidikan. Massa aksi yang berjumlah lebih dari 30 orang dipimpin oleh Sendy (FMN) melakukan aksi tepat didepan gedung Pratama. Pembantu Rektor III kemudian datang untuk menemui massa aksi untuk mendengarkan tuntutan dari massa aksi. Hasilnya, dosen yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan serta hanya diberi kewenangan untuk mengajar cukup disatu kelas saja.

Mataram-AMIKOM ASM. Front Mahasiswa Nasional (FMN), bersama massa mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Amikom ASM Ber-

satu (GMAB) Mataram melakukan aksi bersama menuntut kebebasan berekspresi, pemenuhan fasilitas yang layak, transparansi anggaran, dan penolakan BHP. Aksi dilakukan pada 6 Mei 2008 dengan massa aksi 100 orang ini sempat membuat birokrasi kampus “kebakaran jenggot�, karena sebelumnya di kampus AMIIKOM ASM belum mempunyai tradisi aksi kampus. Direktur Amikom ASM akhirnya menemui massa aksi dan menanyakan apa maksud dari aksi tersebut.

Direktur kemudian meminta perwakilan dari massa aksi untuk berdialog membicarakan tuntutan yang disampaikan oleh GMAB. Dari hasil dialog tersebut, salah satu tuntutan tentang jaminan kebebasan berekspresi dipenuhi.

Jakarta-UIN. Di Jakarta, aksi kampus terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kuliah KKS (FMK) ini terkait dengan kebijakan Rektor tentang Kuliah Kerja Sosial (KKS).

Dalam kasus ini, Rektor dengan sewenang-wenang dan sepihak mengeluarkan kebijakan bahwa mahasiswa UIN diwajibkan untuk membayar Rp. 100.000 yang akan digunakan untuk biaya KKS. Kebijakan ini dianggap memberatkan bagi mahasiswa karena seharusnya mahasiswa tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar biaya pendaftaran KKS karena seluruh proses persiapan pelaksanaan KKS merupakan tanggung jawab kampus dan mahasiswa tinggal menjalankannya saja tanpa harus dipungut biaya lagi. Aksi hearing dengan pihak rektorat dilakukan hingga tiga kali dengan tuntutan penghapusan biaya pendaftaran KKS dan pelibatan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan dikampus. Pada hearing terakhir yang dihadiri lebih dari 150 orang mahasiswa dihasilkan kesepakatan yang menyatakan pihak kampus akan memenuhi kedua tuntutan mahasiswa yaitu menghapuskan biaya pendaftaran KKS dan pelibatan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan dikampus.

GEJOLAK MASSA

GERAKAN MASSA TERUS MENUNJUKKAN KEBANGKITANNYA SEIRING MELUASNYA PERJUANGAN MASSA MENUNTUT HAK DASAR RAKYAT Sambut Kedatangan Jusuf Kalla, Mahasiswa Ditangkap Mataram (12/6), Front Perjuangan Rakyat (FPR) Mataram kembali melakukan aksi unjuk rasa bertepatan dengan kedatangan wakil presiden Jusuf Kalla ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi ini digelar sebagai wujud protes terhadap pemerintahan SBY-JK yang telah menaikkan harga BBM ditengah beban penderitaan rakyat yang sebelumnya juga terpukul akibat kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Sebanyak 26 orang massa aksi memulai unjuk rasa didepan bandara Selaparang dengan meneriakkan yel-yel menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Sekejap kemudian, puluhan aparat dari Polda NTB membubarkan massa aksi secara paksa dan melakukan penangkapan terhadap 16 orang aktifis FPR-Mataram.

Pasca penangkapan, FPR dengan kekuatan massa aksi yang lebih besar kembali melakukan aksi massa untuk mendesak Polda NTB membebaskan 16 orang yang ditangkap sebelumnya. Aksi ini sekaligus mengecam tindakan represifitas yang dilakukan aparat kepolisian terhadap rakyat yang hendak menyuarakan aspirasinya. Malam waktu setempat, 16 orang aktifis FPR yang ditangkap akhirnya dibebaskan.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) Tuntut Pembatalan Kenaikan Harga BBM Jakarta (1/6). Massa yang tergabung dalam FPR kembali menggelar rapat akbar didepan istana negara menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Memulai aksi dari bundaran hotel Indonesia, ratusan massa aksi dengan penuh semangat meneriakkan yel-yel menuntut pembatalan kenaikan harga

BBM, meminta harga-harga bahan pokok diturunkan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Sesampainya didepan istana negara, masing-masing perwakilan organisasi yang tergabung dalam FPR melakukan orasi-orasi politik diatas panggung untuk mengecam kebijakan SBY-JK yang telah menaikkan harga BBM dan menambah penderitaan rakyat. Setelah semua perwakilan organisasi menyampaikan pidato politiknya, aksi damai ini kemudian diakhiri dengan tertib.

Seminggu sebelumnya (23/5), sekitar pukul 21.00 WIB, bertepatan dengan pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM, 29 orang dari FPR menggelar aksi protes di depan istana negara. Aksi ini adalah kelanjutan dari aksi pada sore hari itu juga didepan Posko FPR jalan Salemba Raya Jakarta Pusat yang berujung pada bentrokan antara massa aksi FPR dan aparat kepolisian yang mencoba membubarkan aksi secara paksa. Negosiasi sempat dilakukan dengan aparat kepolisian dan sepakat aksi akan diakhiri tepat pada pukul 00.00 WIB. Akan tetapi, belum sempat mengakhiri aksi, puluhan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya yang baru tiba dilokasi langsung membubarkan paksa serta menangkap seluruh massa aksi untuk dibawa ke kantor Polda Metro Jaya. Keesokan harinya (24/5), ratusan massa aksi dari FPR kembali berunjuk rasa untuk menuntut pembatalan kenaikan harga BBM dan meminta 29 orang anggota FPR yang ditangkap untuk segera dibebaskan.

Aksi serupa juga terjadi di Jogjakarta, Lampung, Surabaya, Jombang, Malang, Mataram, Palembang, Makassar, Bandung, Banyumas, Wonosobo, Medan, dan

Pontianak. Selain di Jakarta, penangkapan oleh aparat kepolisian juga terjadi di Malang, Surabaya dan Mataram.

Sebelum harga BBM resmi diumumkan oleh pemerintah, FPR juga telah melakukan aksi penolakan. Bertepatan dengan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 10 tahun Reformasi, tepat pada tanggal 21 Mei barisan massa aksi FPR menggelar aksi disejumlah kota besar di seluruh Indonesia. Di Jakarta, lebih dari empat ribu massa FPR yang terdiri dari GSBI, SB-API, SBK-EJI, FB Cengkareng, OPSI, AGRA, KPI, JRMK, SEBAJA, SHI, GMKI, FMN, PMKRI, HIKMAHBUDDHI, CGM-UBK, LPB, UPC, UPLINK, FORDASI, SPHP, GMNK, CPM, GAMKI, HMI, PMII, GRI, Arus Pelangi, INFID, INDIES, Migrantcare, LP3ES, Jatam dan PBHI melakukan aksi massa untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Selain itu, FPR juga menuntut diturunkannya harga bahan kebutuhan pokok, naikkan upah buruh dan laksanakan land reform sejati.

BBM Naik, Serikat Pekerja Transportasi Menggelar Unjuk Rasa Lombok Timur (29/5). Naiknya biaya operasional angkutan dan bahan onderdil akibat kenaikan harga BBM memicu aksi pemogokan umum oleh Serikat Pekerja Transportasi-Asosiasi Sopir Kendaraan Umum (SPT-ASKUM). Aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan bersama dengan FMN pada 15 Mei 2008 tentang penolakan rencana kenaikan harga BBM. Aksi ini sekaligus menuntut dinaikkannya tarif angkutan serta menuntut tindakan tegas terhadap sopir perusahaan AKAP atau AKDP nonteknis yang menaikkan penumpang dijalan yang dilalui trayek Mataram-Sumbawa berdasarkan SK No: 551/126/dishub/III tertanggal 17 Mei 2008.

Sebanyak 600 lebih armada angkutan umum ikut ambil bagian dan bekumpul di terminal Selong. Dalam perkembangannya, dua orang ditangkap dalam aksi ini karena alasan perusakan terhadap 12 bus AKDP. Menindaklanjuti persoalan ini, 50 perwakilan dari ASKUM melakukan hearing dengan Dinas Perhubungan NTB yang juga dihadiri oleh Kadis Perhubungan NTB, Wadir Lantas Polda NTB dan Kasat Lantas Polresta Mataram. Dalam pertemuan tersebut ASKUM memaparkan tuntutan agar tarif angkutan dinaikkan, tindak tegas

pungutan liar oleh aparat, tindak tegas perusahaan AKAP atau AKDP yang menaikkan penumpang di jalan, serta bebaskan dua orang anggota ASKUM yang ditangkap Polres Lombok Timur. Dari keempat tuntutan yang diajukan, tiga tuntutan pertama direalisasikan. Jalur litigasi dan non-litigasi akan terus diupayakan untuk membebaskan dua orang anggota ASKUM yang ditahan dan mengancam akan menurunkan 3.000 orang anggota ASKUM di seluruh Lombok Timur untuk melakukan pemogokan umum dengan memblokade pelabuhan kayangan Lombok Timur jurusan pulau Sumbawa.

Persiapan Kampanye Menolak Kenaikan Harga BBM, FPR Gelar Diskusi Publik Jakarta (15/5). Rencana pemerintah menaikkan harga BBM menjadi pemicu bagi konsolidasi seluruh rakyat tertindas di Indonesia. Kegiatan bersama berupa diskusi publik digagas untuk menyatukan pemahaman dan menyatukan sikap rakyat terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Acara yang diselenggarakan di gedung pertemuan Wisma YTKI Jalan Gatot Subroto Jakarta menghadirkan Erpan Faryadi (Sekjen PP AGRA), Wardah Hafidz (Koordinator UPC) dan Khamid (Sekjend KASBI) sebagai pembicara dengan Andreas (SHI)

bertindak sebagai moderator. Tercatat, ratusan orang terlibat dalam seminar ini.

Kegiatan yang dibuka dengan testimoni dari warga miskin perkotaan terhadap rencana kenaikan harga BBM ini berlangsung meriah dan diakhiri dengan aksi launching FPR di Bundaran Hotel Indonesia.

Ratusan Petani Garut Berjuang Menuntut Hak atas Tanah Garut (6/5). Sebanyak 800 orang petani dari Desa Karangsari, Kabupaten Garut yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mendatangi kantor DPRD Garut untuk meminta agar tanah yang selama ini di klaim oleh PT. Condong segera dikembalikan lagi kepada petani. Para petani datang dengan menggunakan 20 truk dan memulai aksinya tepat pada pukul 09.30 WIB. Dalam pernyataan sikapnya, para petani meminta kepada Pemerintah Kabupaten Garut, BPN Kab. Garut serta DPRD untuk segera mengembalikan tanah rakyat yang telah di rampas sepihak oleh Perkebunan PT. Condong.

Selain itu petani juga menuntut segera dihentikan segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap kaum tani oleh pihak-pihak yang menjadi kaki tangan pihak perkebunan serta meminta jaminan keamanan dari kepolisian resort

Garut. Atas kasus yang tengah terjadi, petani meminta segera dibentuk tim penyelesaian sengketa dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses penyelidikan lapangan, penyelusuran sejarah tanah dan usaha lainnya untuk mencapai kebenaran objektif dan tentunya menuntut pelaksanaan reforma agraria sejati.

Peringatan Hardiknas Diwarnai Aksi Menuntut Dipenuhinya Hak Atas Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan Jakarta (2/5). Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati dengan aksi massa menuntut untuk dipenuhinya hak-hak dasar rakyat atas pendidikan dan lapangan pekerjaan. Istana negara kembali didatangi oleh massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR). Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), dan Komite Pemuda Cengkareng (KPC) adalah beberapa organisasi yang tergabung dalam aksi kali ini. Pada peringatan Hardiknas tahun ini, FPR menuntut kepada SBY-JK untuk segera memenuhi hak-hak dasar rakyat atas pendidikan dan lapangan pekerjaan diantaranya pendidikan gratis untuk anak buruh dan tani, realisasikan anggaran pendidikan 20%, tolak RUU BHP dan

berikan lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat. Aksi serupa juga digelar serentak di 21 cabang FMN seluruh Indonesia dengan berbagai bentuk aksi.

Persatuan Buruh dan Tani Mengepung Istana Negara pada Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun ini, peringatan hari buruh se-dunia atau Mayday yang diperingati setiap tanggal 1 Mei disemarakkan dengan demonstrasi ribuan massa aksi dari berbagai organisasi yang mengepung Istana Negara. Front Perjuangan Rakyat (FPR) gabungan dari berbagai organisasi massa tingkat nasional diantaranya GSBI, SB-API, OPSI, SBK-EJI, FB Cengkareng, AGRA, SHI, GRI, KPC, LPB, FMN, HIKMAHBUDHI, GMKI, GMNK, Arus Pelangi dan didukung oleh INFID, INDIES, LP3ES, MIGRANTCARE, dan LAPAM. Aksi dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.

Dalam peringatan Mayday tahun ini, FPR mengusung tema besar “Peringati May Day dengan Persatuan Buruh dan Tani Melawan Rezim Anti Rakyat SBYJK. Beberapa tuntutan yang diusung adalah; Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing, Sediakan lapangan pekerjaan dengan upah layak bagi rakyat dan turunkan harga sembako.

Aksi Mayday kali menjadi pertanda bagi terbangunnya aliansi dasar buruh dan tani sebagai penopang utama dalam perjuangan melawan imperialisme dan rejim boneka didalam negeri. Aksi serupa dengan tema yang sama digelar di 26 kota seluruh Indonesia. Kemeriahan aksi tergambar dari semangat seluruh massa aksi yang tidak henti-hentinya meneriakkan yel-yel tuntutan politik diiringi parade bendera, baliho, spanduk maupun perlengkapan lain yang menarik perhatian masyarakat pengguna jalan. Aksi ini semakin meriah ketika didepan istana massa aksi bergabung bersama dengan massa aksi dari kelompok lain (FPN) dan membuat panggung bersama yang kemudian dari masing-masing perwakilan organisasi bergantian menyampaikan pidato politiknya.

Praktis, ribuan massa aksi yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat ini berhasil memenuhi jalan didepan istana dan mengepung istana negara. Aksi damai ini kemudian diakhiri dengan tertib tepat pada pukul 17.30 WIB.

Peringati Hari Internasional Anti Beras Rekayasa Genetik dengan Aksi Massa Jakarta (8/4). Pada peringatan hari Internasional anti beras rekayasa genetik, ratusan massa aksi dari Week Of Rice Action (WORA) menggelar demonstrasi menuntut ditegakkannya kedaulatan pangan nasional dan dijalankannya reforma agraria sejati. Aksi ini diikuti oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asian Peasant Coalition (APC), Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN-AP), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI).

Sasaran aksi dimulai dari Istana negara, dilanjutkan ke Departemen Pertanian dan terakhir di kantor ASEAN. Dalam aksi ini disampaikan tuntutan antara lain; menolak beras rekayasa genetik di Asia, selamatkan padi lokal, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat, tanah untuk rakyat, kenaikan upah untuk buruh dan pekerja pertanian di pedesaan, lapangan pekerjaan serta pendidikan murah bagi pemuda-mahasiswa, emansipasi bagi perempuan juga kebebasan berserikat dan berkumpul bagi rakyat. Insiden sempat terjadi ketika massa aksi tiba didepan kantor ASEAN. Empat orang peserta aksi delegasi dari internasional sempat ditangkap oleh aparat keamanan dan dibawa menuju Polda Metro Jaya untuk dimintai terkait keterlibatannya dalam aksi serta persoalan keimigrasian. Namun tidak berselang lama keempatnya kemudian dibebaskan.

Buruh BPG Bergerak Menuntut Pembatalan PHK Sepihak Bekasi (8/4). Sebanyak 100 orang buruh PT. Busana Prima Global III yang berlokasi di kawasan Industri Delta Silicon I, Cikarang Bekasi mengadakan aksi

didepan pabrik. Aksi ini dipicu oleh rendahnya kesejahteraan buruh dan PHK sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap 170 orang buruh anggota Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu PT. Busana Prima Global (SBGTS PT.BPG III). Dalam aksinya SBGTS mendesak perusahaan untuk membatalkan PHK sepihak kepada 170 buruh karena menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, SK PHK yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan UU Ketenagakerjaan. Para buruh juga menuntut diberikan tunjangan Jamsostek serta menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Buruh Indomaret dan Ramai Jogjakarta Menuntut Kenaikan Upah Jogjakarta (12/3). Sebanyak 300 orang anggota dari Serikat Buruh Ramai Independen (SBRI) menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah.

Aksi dilakukan didepan pertokoan Ramai yang beralamat di jalan Malioboro Jogjakarta. Dalam aksinya SBRI menuntut kepada pimpinan pertokoan Ramai untuk segera memenuhi hak-hak buruh diantaranya kenaikan upah buruh, pemberian waktu libur, kebebasan berekspresi dan berorganisasi serta beberapa tuntutan sosial ekonomi lainnya. Turut mendukung dan ambil bagian dalam aksi kali ini, FMN, AGRA dan SPHP Jogjakarta.

Aksi serupa menuntut dipenuhinya hak-hak dasar buruh juga dilakukan Serikat Buruh Indomaret (SBI) Jogjakarta (24/4). Aksi mogok dan protes yang ditujukan kepada pimpinan Indomaret ini didukung oleh beberapa organisasi massa diantaranya AGRA, SERUNI dan FMN. Dalam pernyataan sikapnya, terdapat 18 tuntutan sosial ekonomi diajukan, diantaranya naikkan upah buruh, berikan jaminan keamanan barang-barang di toko, pemberian hari libur dan kebebasan berekspresi serta berorganisasi. Aksi ini dilakukan selama empat hari, dimulai dengan melakukan mogok bersama pada dua hari pertama di kampus APMD Jogjakarta, diteruskan dengan mengadakan aksi protes ke DPRD provinsi Jogjakarta, dan di Disnaker Jogjakarta.

Dari 18 tuntutan yang diajukan, sebanyak 13 tuntutan direalisasikan oleh pihak Indomaret.

Sekali lagi perjuangan kaum buruh mendapatkan hasil dengan perjuangan massa.

SOLIDARITAS INTERNASIONAL

PERKUAT PERSATUAN DAN SOLIDARITAS INTERNASIONAL LAWAN AGRESI IMPERIALIS, TERORISME NEGARA, PERAMPOKAN DAN PENGRUSAKAN SOSIAL Pertengahan bulan Juni 2008, bertempat di Hong Kong berlangsung dua agenda internasional yang mempunyai arti penting dalam rangka perjuangan melawan dominasi imperialisme diseluruh negeri. Agenda pertama adalah Third International Assembly (TIA) International League of People’s Struggle (ILPS) atau Sidang Umum ILPS yang ke-3.

Satu agenda berikutnya adalah International Migrants Alliance Conference, yaitu konferensi aliansi buruh migran internasional yang membahas berbagai macam persoalan buruh migran ditempat dimana mereka bekerja.

Namun sebulan sebelum dua agenda ini diselenggarakan, sebuah kabar duka datang dari Filipina dimana salah seorang anggota Dewan Perwakilan di Kongres Philippina dari Anakpawis (Toiling Masses) Crispin Beltran meninggal dunia pada usia 75 tahun. Berikut ulasan lengkap dari ketiga berita internasional diatas yang telah berhasil kita rangkum.

Third International Assembly (TIA) ILPS Front Mahasiswa Nasional (FMN) telah resmi bergabung dengan ILPS sejak Sidang Umum ILPS yang ke-2 di Belanda pada tahun 2004. Sebagai organisasi pemuda mahasiswa, FMN adalah bagian dari Komisi Pemuda atau Concern 8 yang membahas tentang Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan.

Dalam kesempatan itu pula FMN telah terpilih sebagai salah satu ICC (International Coordinating Committee) dari kawasan Asia Pasifik.

Sidang Umum ke-3 ILPS yang diselenggarakan di Hongkong pada 17-21 Juni 2008 dengan mengusung tema “Strengthen the People’s Struggle, Unite to Build a New World against Imperialist Aggression, State Terrorism, Plunder and Social Destruction - Perteguh Perjuangan Rakyat, Bersatu untuk Membangun Dunia Baru melawan Agresi Imperialis, Terorisme Negara, Perampokan dan Pengrusakan Sosial!”.

Dalam pertemuan kali ini, FMN berkesempatan hadir dan diwakili oleh kawan Mohamad Burhanudin -wakil sekjend bidang organisasi PP FMN -, bersama dengan anggota ILPS Indonesia lainnya yang berasal dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Institut for National and Democratic Studies (INDIES).

Turut serta dalam rombongan delegasi ILPS Indonesia adalah kawan Rudi HB Daman, Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) sebagai peserta peninjau yang juga diajukan untuk menjadi

anggota baru ILPS dari Indonesia.

Dalam keterangan ketika dihubungi, Mohammad Burhan menyatakan bahwa FMN cukup mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh anggota ILPS khususnya di Komisi Pemuda. Pada penyelenggaraan Sidang Umum yang ke-3 ini, FMN mengusung beberapa pandangan yang akan diajukan dalam Sidang antara lain; Menjadikan tanggal 20 Maret sebagai Hari Internasional Anti Agresi, Teror dan Perampokan Imperialis serta Mengusulkan agar dibentuk Komite Regional ILPS untuk kawasan Asia Tenggara agar lebih mempermudah konsolidasi ILPS di wilayah Asia Tenggara.

Secara khusus di Komisi Pemuda juga diusulkan beberapa pandangan tentang; Memperjuangkan Kebebasan akademis dalam menulis, meneliti dan berserikat serta Mempererat jalinan komunikasi dan kerjasama bilateral diantara anggota ILPS (Pemuda dan Mahasiswa).

International Migrants Alliance Conference Permasalahan buruh migran bukan-

lah persoalan yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi telah menjadi persoalan bagi seluruh negara didunia. Sempit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada didalam negeri, ditambah tingkat pendidikan yang masih rendah akhirnya memaksa sebagian orang untuk bekerja overseas. Di Indonesia saja, pemerintah mendapatkan pemasukan yang sangat besar setiap tahunnya dari proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Sebesar Rp. 35 trilliun didapatkan dari pengiriman buruh migran (remiten), Rp. 105 milliar dari biaya pengurusan pasport dan Rp. 1 trilliun dari uang asuransi.

Untuk tahun 2009, pemerintah Indonesia telah mentargetkan mampu mengirim 1 juta orang buruh migran ke wilayah “pasar” yang lebih memungkinkan seperti Eropa dan Amerika. Jumlah ini melonjak naik dari target sebelumnya sebanyak 700 orang per tahun. Hal ini tetap saja dilakukan pemerintah meskipun situasi yang di hadapi oleh buruh migran khususnya perempuan saat ini sangat buruk dengan kondisi kerja yang dikenal dengan 3 D -Dirty, Difficult, Dangerous serta tanpa ada jaminan perlindungan hukum yang memadai.

Hal yang kurang lebih sama terjadi juga dan dialami oleh buruh migran di negara-negara setengah jajahan lainnya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, pada tanggal 14-16 Juni di Hong Kong telah berlangsung sebuah Konferensi Internasional Aliansi Buruh Migran (International Migrants Alliance Conference) yang di hadiri 160 delegasi dari 34 negara. Dalam pertemuan tersebut dibahas

tentang masih lemahnya upaya pemerintah dalam negeri untuk menangani permasalahan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya migrasi yang di “legalkan” dalam bentuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sementara disisi lain, kondisi buruh migran yang bekerja diluar negeri tidak ubahnya seperti “budak” yang selalu dieksploitasi tenaganya untuk bekerja kepada majikannya.

Eni Lestari, seorang buruh migran asal Kediri Jawa Timur yang selama ini aktif dalam organisasi massa Buruh Migran Indonesia (BMI), dalam konferensi tersebut terpilih sebagai Ketua dan dipercaya untuk memimpin International Migrants Alliance (IMA). Dalam siaran pers-nya, Eni Lestari menegaskan bahwa permasalahan pelik yang saat ini dihadapi oleh ribuan buruh migran Indonesia, khususnya yang bekerja di Hong Kong adalah perlindungan dari pemerintah Indonesia terhadap buruh migran yang ada, selain tentu saja permasalahan Agency yang bertindak sewenang-wenang serta praktek underpayment. Menurut Eni, hal yang jauh lebih penting kemudian adalah dalam situasi krisis imperialisme seperti saat ini dibutuhkan international solidarity untuk membangun pemahaman bersama terhadap soal-soal yang dihadapi oleh negara-negara jajahan maupun setengah jajahan pengirim buruh migran.

Lahirnya IMA adalah salah satu bentuk kongkret dari upaya membangun pemahaman dan perjuangan bersama kedepannya.

Crispin Beltran; Berita duka dari Philipina Anggota Dewan Perwakilan di Kongres Philippina dari Anakpawis (Toiling Masses) Crispin Beltran dimakamkan sebagai pahlawan di Provinsi Bulacan dengan pengawalan pasukan kehormatan militer diiringi oleh 14 tembakan kehormatan. Pimpinan Buruh sayap kiri dan pembuat kebijakan ini di makamkan di Angel of Meadows Memorial Park di Angat sekitar jam 6: 30 sore. Beltran, 75 tahun yang meninggal pada tanggal 20 Mei 2008 dalam sebuah kecelakaan, terjatuh pada waktu memperbaiki atap

rumahnya di Bulacan juga mendapat penghormatan penuh secara militer dari Dewan Perwakilan dari Kongres di rumah duka yang di sampaikan oleh Prospero Nograles selaku juru bicara dan mengelu-elukan Beltran sebagai seseorang yang hanya ada “sekali dalam sepanjang masa”.

Peti mati Pimpinan Buruh ini disepanjang jalan selama 2 jam dari Batasang Pambansa di Quezon City menuju ke peristirahatan terakhirnya telah di iringi oleh ribuan aktivis berpakaian serba merah dengan ikat lengan hitam. Keluarga dan koleganya di Kongres dan gerakan kiri legal bersumpah untuk

melanjutkan dan menyokong apa yang Beltran kerjakan, diantaranya Reforma Agraria sejati, pekerjaan layak dan upah layak untuk para pekerja serta Hak Asasi. “Perjuangan akan terus dilanjutkan” demikian sambutan dari Rafael Mariano, Ketua dari Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP, Gerakan Petani Philipina) dan selaku teman sejawatnya di Dewan Perwakilan pada Kongres sebelumnya dari Anakpawis “dan kami tidak akan mengecewakanmu Beltran” tambahnya.

Satur Ocampo dan Teodoro Casiño dari Bayan Muna (People First), dan Liza Maza dari Gabriela (Womens Movement). Tiga teman Beltran sesama Anggota Kongres dari House’s Militant Block nampak ikut dalam iring-iringan sebagai bentuk penghormatan terakhir mereka.

Senator Oposisi Ma. Ana Consuelo Madrigal juga bergabung dan mereka berdiri di samping peti matinya sepanjang perjalanan. Sebelum di bawa ke Batasan untuk penghormatannya, ratusan pekerja dari Kilusang Mayo Uno (KMU, Gerakan Satu Mei), sebuah Federasi Buruh sayap kiri mendeklarasikan hari itu sebagai hari Berkabung Nasional dan Protes dalam rangka menghormati Beltran.

Putri Beltran, Ma. Rosa, dalam sambutan atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada kolega ayahnya “untuk waktu di mana anda semua mengijinkan ayah saya, seorang pembuat kebijakan, guna menunjukkan cara hidupnya yang berbeda dari kalian semua. Dan terima kasih atas penghargaan bahwa sangat mungkin bagi seorang pembuat kebijakan untuk hidup seperti biasanya seorang buruh atau petani dan menghormati serta mengingatnya atas ini semua”. Seluruh massa dan aktivis yang hadir di rumah duka tersebut meneriakkan kenaikan upah secara nasional, salah satu tuntutan Beltran semasa hidup sebagai Pimpinan Buruh serta seorang Legislator. Dan merekapun menyanyikan lagu “Ka Beltran, ituloy ang laban [Kawan Beltran, continue the fight]!”

KAMUS

LIMA KARAKTER IMPERIALISME (Bagian III) Tentang Ekspor Kapital

oritas dari bank komersial) sebanyak $ 20-30 juta. Kemudian total pembayaran dari dunia ketiga hampir 3 kali lipat dari total hutang yang mereka dapat untuk keluar dari krisis. Dalam dunia ketiga jumlah pengangguran sebanyak 1 milyar orang. Mereka hanya mendapat 98 cent perhari. Tahun 1990 jumlah pengangguran meningkat menjadi 1,3 milyar.

Selama era imperialisme ada polarisasi negara di dunia, yaitu: negara-negara kapitalis kaya yang diuntungkan dari penanaman modal dan meminjamkan hutang ke negara yang lain, dan negara-negara yang kekurangan modal, terjerat hutang, dan selalu mendapat penanaman modal langsung dari negara kapitalis kaya (jumlah negara-negara ini lebih besar).

Ekspor kapital berkembang dari hasil akumulasi kapital. Agar tidak terjadi krisis over-produksi karena surplus kapital, maka mereka (imperialis) mengekspornya ke luar negeri. Alasan utamanya adalah untuk memproteksi dan menambah pendapatan mereka dan rata-rata keuntungan. Sasaran dari ekspor kapital adalah negara-negara yang terjajah dan setengah jajahan, ini adalah praktek baru dari kolonialisme atau disebut juga dengan neo-kolonialisme.

Sejak negara terjajah dan setengah terjajah sangat terbelakang dalam industri, mempunyai sedikit kapital, upah buruh yang murah, memiliki cadangan bahan mentah yang luas dan harga tanah yang murah, maka keuntungan dari penanaman modal dari ekspor kapital akan didapat. Bentuk-bentuk dari ekspor kapital adalah direct invesment atau penanaman kapital langsung (bentuk ini utamanya ditujukan dinegara setengah jajahan), pinjaman hutang, bantuan strukturisasi industri manufaktur, bantuan (semacam hibah), dan lain-lain.

Bagaimana negara-negara imperialis menggunakan ekspor kapital untuk menarik laba super? Statistik dari PBB menunjukkan bahwa pada dekade 70-an dan 80-an, Amerika Serikat mengalokasikan 72,6 Milyar Dollar untuk penanaman langsung di negara terjajah dan setengah jajahan (60% diantaranya di kawasan Asia Tenggara). Keuntungan yang didapat adalah 139,7 Milyar, atau dalam setiap 1 Dollar mereka mendapat keuntungan 1,2 Dollar. Untuk dekade selanjutnya total penanaman modal mreka bertambah menjadi 213,4 Milyar Dollar (157 Milyar untuk negara-negara berkembang dan 52,6 Milyar untuk negara-negara yang sama sekali terbelakang). Investasi Jepang ke luar negeri di tahun 1989 adalah sebesar 67,5 Mi-

yar Dollar (terbesar dari semua negara imperialis ditahun itu). Total nilai dari investasi ke luar negeri mereka adalah 352,4 Milyar Dollar (nomor 2 setelah Amerika Serikat).

Keuntungan yang didapat oleh negara kaya dari investasi tidak dapat diketahui secara pasti karena mereka menggunakan transfer pricing atau imbal beli (terutama untuk industri minyak). Cara kerja sistem ini adalah bahan mentah dan produk dibeli oleh tambahan negara terbelakang dari perusahaan induk mempunyai harga yang lebih tinggi.

Bagaimana Imperialis mendapat keuntungan dari pinjaman dan bantuan? Mereka menggunakan pinjaman dan bantuan untuk mendikte kebijakan ekonomi dan politik dari negara terjajah atau setengah jajahan yang mereka beri kredit. Dari kontrak besar tersebut mereka akan membuka pasar untuk kepentingan produk mereka (liberalisasi). Agar pemerintah bisa bayar hutang, mereka harus menuruti kemauan imperialisme.

Sejak krisis hutang dunia dimulai ada berbagai tahap yang dilakukan IMF untuk keluar dari krisis dan membayar hutang. Mereka membiarkan industri dan pelayanan sosial rusak dan memperoleh pendapatan dari ekspor dan pekerja-pekerja migran. Mereka juga dapat pemasukan dari perusahaan, kebijakan perusahaan pemerintah untuk membayar hutang.

Pada tahun 1984, jumlah yang mereka dapat dari negara-negara miskin (may-

Hutang bisa berupa pinjaman kepada pemerinyah atau swasta, karena ada perjanjian bilateral, multilateral dengan negara atau intitusi. Hutang swasta punya bunga yang tinggi dan jangka waktu yang singkat. Sebesar 60% dari total pinjaman dari Jepang kepada negara-negara di Asia, kemudian sebagian besar pinjaman Jerman juga ke Timur, sedangkan pinjaman AS yang terbesar ke pemerintahan bonekanya (Israel, Mesir, Polandia (untuk urusan minyak)).

Bagian terbesar dari pinjaman ini adalah bantuan sarana dan prasarana militer.

Mereka mengatakan bahwa tahun 1960 adalah dekade dari pembangunan, yang menghasilkan jurang yang luas antara negara kaya dan miskin. Dekade ini yang pemperburuk kesejahteraan, situasi dan kondisi. Hutang pemerintah di dalam 12 negara-negara Masyarakat Eropa (European Community) adalah $ 4.000 Milyar (1994), kemudian meningkat $ 4.900 Milyar (1995). Di negara kaya mereka memakai praktek monopoli untuk menghindari hutang itu. Banyak bank Jepang meminjamkan uangnya ke pemerintahan Amerika.

Bagaimana negara terbelakang dieksploitasi melalui perdagangan kolonial? Ekspor kapital menghasilkan penjualan yang sangat besar, aboundant dan bahan mentah yang murah dan makanan untuk menurunkan biaya produksi dan sehingga meningkatkan jumlah laba. Di samping investasi langsung , mereka juga mengekspor mesin dan alat produksi maju, maka negara Dunia Ketiga sangat tergantung. Ini adalah alasan mereka untuk membuka pasar bagi ekspor industri dari negara imperialis. Monopoli imperialis untuk produk industri (mesin dan BBM siap pakai). Mereka membeli bahan mentah dari negara Dunia Ketiga. Negara miskin harus mengekspor jumlah besar komoditasnya untuk mengejar kualitas nilai ekspornya.

BUDAYA

Mars FMN intro: A5-C5-E5-C5-E5-C5 A5-C5-E5-F5-A5-F5 A5-C5-E5-C5-E5-C5 A5-C5-B5-A5

D A E Berjuang segaris massa

A D A Dunia terus bergerak

D A E ‘tuk hari depan yang mulia

D A E Masyarakat telah usang

F C Hidup bersama massa rakyat

F C D A Zaman yang lama segera berubah

D A Dalam semesta perlawanan

D A E A Dunia baru segera tiba‌

D E Karena saatnya segera tiba

A D A Kitalah mahasiswa

F G Bangkit rebut kedaulatan

F C D A Tugas sejarah pikul bersama

C

G

Kibarkan benderamu D A Front Mahasiswa Nasional C G Menggalang kekuatan F G C Menuju kemenangan D A Berjuang bersama rakyat F C Rebut demokrasi sejati D A Dan perjuangan massa F-G C Mengalahkan tirani