Gelora edisi september 2008

Dari Redaksi Salam Demokrasi !

Selamat datang kawan-kawan mahasiswa baru, tentu ucapan yang harus kita berikan kepada kawan-kawan kita yang baru saja memasuki dunia yang selama ini dianggap begitu hebat, terpelajar dan sarat nilai-nilai budaya maju. Anggapan yang masih mendominasi banyak pikiran di rakyat, bahwa jika sudah menjadi mahasiswa akan menjadi yang terbaik di segala hal, sehingga sebagian orang tua rela melakukan apa saja agar anaknya bisa kuliah.

FMN sebagai organisasi massa mahasiswa juga memahami itu, sehingga setiap levelan organisasi di FMN akan mengadakan acara menyambut mahasiswa baru, tentu untuk lebih mengenalkan dinamika kampus yang sebenarnya. Setiap anggota FMN akan bergairah dan bersemangat untuk menceritakan bagaimana sebenarnya kehidupan kampus, kita PP FMN mengawali dengan ucapan selamat datang lewat bulletin GELORA. Selain itu GELORA edisi V ini menuliskan beberapa pandangan FMN tentang pidato SBY terutama rencana realisasi anggaran pendidikan 20 % untuk tahun 2009 serta refleksi 63 tahun kemerdekaan Indonesia. Selain beberapa pengalaman perjuangan FMN dikampuskampus, serta bagaimana perjuangan rakyat lainnya dalam memperjuangkan hak-hak demokratisnya.

Redaksi GELORA juga mengucapkan selamat kepada Kolektif Pimpinan Pusat FMN yang baru terbentuk setelah pleno DPP ke V di Jogja bulan Agustus, sekaligus mengucapkan selamat bekerja.

Daftar Isi Dari Redaksi Fokus I : Hal 1 Mimpi Realisasi Anggaran Pendidikan 20% SBY-Kalla Fokus II : Indonesia Belum Merdeka

Hal 3

Fokus III : Hal 5 Meriahkan Penyambutan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2008/2009 Agenda : Hal 7 Usung Kembali Tradisi Ilmiah di Dalam Kampus dan Tegakkan Perjuangan Massa Setahap Demi Setahap Oleh Nur Shohib Anshary Gejolak Kampus : Perjuangan Kampus adalah Massa

Hal 9 Perjuangan

Gejolak Massa : Hal 11 Gerakan Massa Terus Menunjukkan Kebangkitannya Seiring Meluasnya Perjuangan Massa Menuntut Hak Dasar Rakyat Solidaritas Internasional : Hal 13 Imperialisme Musuh Seluruh Rakyat Dunia Kamus GELORA : Hal 14 Lima Karakter Imperialisme (Bagian IV) Budaya : Terbit Kembali Dari Timur Oleh : Swara Perkasa

Hal 15

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung jawab : Nur Shohib Anshary Pimpinan Redaksi : Catur Widi A. Dewan Redaksi : Nur Shohib Anshary, Catur Widi A, Ahmad Fredi PW, Astirrudin Purba, Ummu Shonifah. Design dan Layout : Aswad Arsyad Koresponden : Julika A. Siregar (Medan), Umi Syamsiatun (Jambi), Sapta Putra Wahyudi (Palembang), Merwanda Yusandi (Bandar Lampung), Ucok Irfan (Jakarta), Asep Saefudin (Bandung), Ina Marlena (Garut), Arif Nurrohman (Purwokerto), Lukman Aryo Wibowo (Wonosobo), Yogo Daniyanto (Jogjakarta), Heri Suprianto (Jombang), M. Duhri (Malang), Isnaini (Surabaya), Dodi (Lamongan), Nandang Risadhe Astika (Denpasar), Mario Kulas (Mataram), Zainul Kirom (Lombok Timur), Wardi (Makassar), Iwan Lamangga (Palu), Muhaimin (Pontianak) Alamat Redaksi : Kp. Jawa Rawasari Gg. J RT 011 RW 09 No 34B Kecamatan Cempaka Putih-Jakarta Pusat Telepon : 021-94967031 Email : gelorafmn@gmail.com Rekening : No. Rek 0005485263 BNI Cab. UI Depok atas nama Seto Prawono Redaksi menerima saran, kritik dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan KONSTITUSI FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk Microsoft word, dan dikirim via email bulletin GELORA atau alamat redaksi GELORA

FOKUS I

Mimpi Realisasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

(Catatan Pidato Kenegaraan Presiden SBY, 16 Agustus 2008) Anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat dari Rp. 78,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp. 154,2 triliun pada tahun 2008. Bahkan, alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2009, di tengah-tengah krisis harga minyak dan pangan dunia yang berdampak pada perekonomian kita, kita telah bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. (Dikutip dari Pidato Kenegaraan SBY tentang APBN 2009, 16 Agustus 2008)

S

ekilas kita pasti terbius dengan apa yang dipaparkan di atas bahwa pemerintah SBY-JK telah secara serius memenuhi amanat konstitusi (UUD) 1945 tentang pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen. Benarkah demikian? Ataukah ini trik politik SBY-JK untuk memulihkan kembali citra pemerintahannya yang buruk sekaligus invetasi politik guna meraih simpati rakyat untuk Pemilu 2009?

Antara Janji dan Fakta Dalam pidato SBY di hadapan anggota DPR RI 16 Agustus lalu, SBY menyatakan anggaran pendidikan akan direalisasikan 20 persen dari total belanja Negara Rp. 1.122,2 triliun. Menurut SBY, ini sebagai itikad baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan membantu pengadaan gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah, bea siswa, kompetensi dan kesÂŹejahteraan guru dan lain-lain. Betulkah yang dinyatakan SBY tersebut?

Anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN seharusnya mencapai Rp. 224,4 triliun, bukan Rp. 118,8 triliun seperti yang disebutkan SBY. Itu berarti, ada kekurangan Rp. 105,6 triliun yang tidak disebutkan SBY untuk memenuhi 20 persen anggaran pendidikan pada tahun 2009. Anggaran pendidikan 2009 dialokasikan bagi departemen pendidikan nasional (Depdiknas) Rp. 52,0 trilliun, ditambah Rp. 46,1 trilliun yang diusulkan dalam nota keuangan tambahan untuk meningkatkan penghasilan guru dan peneliti. Jika ditambahkan dengan anggaran departemen keagamaan (Depag) sebesar Rp. 20,7 trilliun, diperoleh angka Rp. 118,8 trilliun (10,58%). Jika anggaran Depdiknas yang dijadikan parameter besarnya anggaran sektor pendidikan, hal ini masih tidak beranjak jauh dari anggaran tahun 2008 Rp. 48,4 trilliun (9,8%). Dengan kata lain, anggaran pendidikan untuk tahun 2009 hanya mencapai 4,63% dari total rencana anggaran belanja negara.

Sementara gaji guru sesungguhnya

tidak bisa diambil alokasinya dari anggaran pendidikan, jika mengacu pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, yang menyatakan besarnya dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN, diluar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Itu berarti, pemerintah SBY-JK tetap saja melanggar konstitusi terkait anggaran pendidikan 20 persen. Janji meningkatkan kesejahteraan guru apakah juga akan terwujud?

Masih ada ribuan guru honorer yang menunggu statusnya diputuskan menjadi PNS. Banyak guru juga yang masih menerima gaji di bawah standar hidup layak. Gaji guru untuk golongan paling rendah I A hanya Rp. 910.000. Buktikan saja janji kenaikan gaji pegawai paling rendah Rp. 2 juta per bulan.

Mungkinkah janji SBY juga akan mengatasi tingginya biaya kuliah saat ini? Di tahun akademik 2008, mayoritas perguruan tinggi mengalami peningkatan biaya kuliah yang dipicu kenaikan harga BBM. Di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, mahasiswa dari jalur umum dibebani biaya Rp 5-100 Juta, Ini belum termasuk biaya operasional pendidikan (BOP) yang bervariasi jumlahnya. Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mahasiswa dibebani SPP 3,5 juta/semester dengan biaya masuk 35-45 juta rupiah. Sementara di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) 2008/2009 berjumlah Rp. 2 juta/semester. Mahasiswa eksakta, dikenakan biaya SPP Rp 1,5 Juta/semester dan mahasiswa non eksakta Rp. 1,350 juta/ semester. Mahasiswa masih dibebani biaya pengembangan sebesar Rp. 4 juta, yang wajib dibayar di awal kuliah.

Bagi kampus swasta seperti Universitas Trisakti (Usakti), biaya kuliah ratarata Rp. 30 juta setiap mahasiswa untuk satu tahun atau

mengalami peningkatan 5 juta rupiah.

Hal ini belum termasuk biaya kebutuhan harian mahasiswa lainnya yang juga meningkat seiring kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok. Saat ini biaya kost-kostan, makan, transportasi, foto kopi, dan sebagainya meningkat drastis. Bantuan khusus mahasiswa (BKM) yang dikucurkan pemerintahan SBY-JK paska kenaikan harga BBM Mei lalu untuk membungkam sekaligus memecah belah kekuatan mahasiswa, bisa dikatakan tidak banyak bermanfaat.

Apakah BKM sebesar Rp. 500 ribu tersebut mampu menutupi semuanya?

Upaya pemenuhan anggaran pendidikan tidak sebanding dengan ambisi pemerintah meningkatkan mega proyek pembangunan infrastruktur seperti jembatan Suramadu (Surabaya-Madura), Bandara Udara Kuala Namu di Sumatera Utara ataupun Bandara Hasanuddin di Makasar, yang anggarannya meningkat sekitar 165 persen. Proyek-proyek

ini sendiri tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Kebijakan tentang pembangunan infrastruktur sangat berkaitan dengan infrastructure summit 2005 untuk menyediakan lahan bagi pembangunan infrastruktur seperti gedung, pusat perbelanjaan modern, bendungan, jembatan besar, jalan tol dan sebagainya. Kebijakan ini pula yang menambah daftar panjang konflik agraria (perampasan tanah dan penggusuran) yang banyak mengancam kaum tani dan rakyat miskin.

Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis bermutu seperti yang didengung-dengunkan pemerintah, setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp. 157 triliun. Sementara angka pu¬tus sekolah di tingkat sekolah dasar dan menengah masih cukup inggi?1 Jelas sudah janji SBY tentang realisasi anggaran pendidikan 20 persen hanyalah sebuah mimpi.

Sebuah ilusi agar rakyat tetap percaya terhadap duet pemerintahan SBY-JK yang telah menambah kemelaratan rakyat secara luas sejak berkuasa 4 tahun ini. Pemerintahan dari para borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat (kabir) yang lebih setia membela tuannya imperialisme pimpinan Amerika Serikat (AS), daripada mensejahterakan rakyatnya.

SBY Bisa, Rakyat Binasa Dalam pidatonya, SBY menyatakan Indonesia telah keluar dari krisis sejak tahun 1998. Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia, dengan indikasi sistem Pemilu yang dibangga-banggakannya. Kebebasan berpendapat, keterbukaan dan akuntabilitas juga telah berjalan baik dengan hukum sebagai panglimanya. Di tambah dengan kestabilan politik yang dicapai di Aceh, Poso, Ambon, dan Papua untuk tetap mempertahankan NKRI. Di sisi lain, SBY mengajak semua pihak menghindari perbedaan-perbedaan pendapat dan saling menyalahkan untuk kepentingan politik sesaat dan akan memukul segala tindakan yang dimaksudkan sebagai anarkisme politik.

Serangkaian kemajuan ekonomi juga dipaparkan selama 4 (empat) tahun masa pemerintahan SBY-JK. Angka pengangguran disebutkan telah menurun terutama untuk pengangguran terbuka dari 10,5% pada Februari 2005 menjadi 8,5 % pada Februari 2008. Angka kemiskinan juga disebutkan menurun, 17,7 % pada tahun 2006 menjadi 15,4 % pada Maret 2008. Di sektor pertanian, SBY menyatakan akan melakukan swasembada beras dan peningkatan stok be1 Sekitar 841.000 siswa sekolah dasar serta 211.643 siswa SMP dan madrasah tsanawiyah putus sekolah karena berbagai faktor, beberapa faktor yang menyebabkan adalah persoalan ekonomi, sosiokultural, dan letak geografis yang sulit. Kompas; Selasa, 12 Agustus 2008.

ras nasional dari 1 juta ton menjadi 3 juta ton. Tingkat stabilitas harga beras di pasar dalam negeri juga akan dijaga.

Terkait kenaikan harga BBM, SBY sama sekali tidak menyinggung penguasaan korporasi asing atas aset migas, selain menyatakan subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang memiliki mobil dan listrik dengan daya listrik yang besar. Di samping itu, kebijakan pencabutan subsidi dianggap kebijakan tepat dan tidak perlu lagi diperdebatkan.

Satu lagi, SBY terus saja mengumbar optimisme dalam pidatonya dengan jargon yang dideklarasikan pada puncak peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional : ”Indonesia Bisa”. Benarkah segala prestasi dan optimisme ”bisa” yang dinyatakan SBY tersebut merupakan perwujudan dari meningkatnya derajat penghidupan rakyat? Atau sebaliknya untuk menutupi borok pemerintahannya yang terus saja menghujani rakyat dengan berbagai penderitaan?

Apakah demokratis jika hak berpendapat dan berorganisasi saja masih dikekang. Bukan cerita baru jika banyak ormas-ormas—baik buruh, tani, pemuda, mahasisa, perempuan dan lainnya— yang dikekang, dilarang dan tidak sedikit yang direpresi ketika memperjuangkan kepentingan massa. Banyak aktivis buruh yang di PHK ketika membela buruh di pabrik. Setidaknya terdapat 60 petani yang sampai saat ini ditahan hanya karena mempertahankan lahannya dari nafsu perkebunan besar dan meningkatnya teror terhadap kaum tani di pedesaan.

Empat anggota FMN di STAIN Pontianak saat ini terancam DO hanya karena bersama mahasiswa memperjuangkan hakhak-nya di kampus. Demokrasi siapakah yang digunakan SBY-JK? Demokrasi versi borjuasi yang ditiru dari Amerika atau demokrasi ala rakyat?

Hukum manakah yang digunakan SBY? Benarkah hukum itu sebatas ulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret secuil coro dari anggota DPR RI dan oknum Kejaksaan? Dimanakah hukum ketika desa kaum tani diobrak-abrik aparat kepolisian dan polisi kebun? Adakah hukum jika UU PA 1960 dan UU PBHI tidak dijalankan? Apakah itu hukum jika penggusuran terus terjadi terhadap rakyat miskin dan pedagang kecil di perkotaan, walaupun telah bayar pajak dan retribusi? Mungkin maksud SBY adalah hukum besi penguasa.

Sementara bujukan SBY untuk menghindari perbedaan pendapat dan saling menyalahkan menunjukkan betapa pemerintah ini sesungguhnya sangat anti kritik, bahkan tidak sejalan dengan demokrasi yang dianutnya sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan anarkisme politik seolah-olah ingin menunjukkan bahwa aksi-aksi rakyat selama ini menentang berbagai kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat adalah sebuah tindakan anarkisme. Jelas sekali SBY sangat takut dengan kebangkitan gerakan massa dan rivalitas politik dari

saingan-saingannya.

Kebohongan juga tersirat dari pemaparan kemajuan ekonomi dalam pidato SBY. Angka kemiskinan dan penggangguran yang menurunnya jumlahnya, tidak dihitung berdasarkan kenyataan terakhir tatkala pemerintah menaikkan harga BBM dan melonjaknya hargaharga kebutuhan pokok. Pengangguran yang dihitung semata-mata penggangguran terbuka (open unemployment) belum termasuk setengah pengangguran (under unemployment) yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu, dimana angkanya diprediksikan di atas 30 juta jiwa. Tentang rencana swasembada beras dan peningkatan stok beras nasional, akankah itu mampu dicapai di tengah membanjirnya produk pangan impor, sawah yang puso, tinggi harga-harga bibit dan pupuk, serta ancaman banjir dan tanah longsor yang setiap tahun terus terjadi. Sementara soal BBM, sama sekali tidak menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional dan melindungi dari serbuan impor BBM luar negeri.

Sebagian besar rencana pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 1022,6 trilliun, didapatkan dari pendapatan pajak (Rp 726,3 trilliun atau 71,0%). Ini adalah sumber pendapatan yang banyak dikeruk dari kantong rakyat. Artinya pemerintah SBY-JK juga menunjukkan bahwa pemerintahannya tidaklah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk menggiatkan perekonomian riil. Kredit usaha rakyat (KUR), bukanlah jawaban kemiskinan rakyat Indonesia, selain menambah beban lilitan utang bagi rakyat.

Jawaban sesungguhnya dari itu semua adalah pelaksanaan reforma agaria sejati dan lan reform sejati disertai dengan pembangunan industrialisasi nasional yang tangguh.

Apa yang disebutkan SBY sebagai ”bisa” dan segala prestasi membanggakan, ibarat tong kosong nyaaring bunyinya. Optimisme SBY dalam pidatonnya hanyalah upaya mengelabui rakyat dari ketidakmampuan pemerintah keluar dari krisis ekonomi yang akut. Sebuah trik politik murahan untuk mencari dukungan rakyat dalam Pilpres tahun depan. Sementara prestasi-prestasi yang dibangga-banggakan, ibarat puisi cinta seseorang terhadap pujaan hatinya.

Yah, puisi cinta SBY-JK terhadap tuannya imperialisme pimpinan AS. Intinya, SBY ”bisa”, tapi rakyat binasa.

Kebohongan di balik janji realisasi anggaran pendidikan 20 persen dan sejuta kemulukan pemerintah SBY-JK dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, membuka mata kita bahwa rejim SBY-JK semakin menunjukkan wataknya yang anti rakyat dan pro imperialis. Jawabnya hanya satu : terus perhebat perjuangan massa melawan rejim SBY-JK dengan memperkuat, memperbesar ormas sejati dan memperluas pengaruh politik di tengah massa melalui aktivitas propaganda massa dan aksi-aksi massa di kampuskampus dan terus berjuang bersama rakyat.

FOKUS II

Kemerdekaan Indonesia “Mencari Kemerdekaan Sejati bagi Rakyat” Semboyan pertama Revolusi Agustus ’45 : Merdeka atau mati! Gema itu terus membahana di masa awal kemerdekaan RI ke seluruh penjuru negeri. Republik ini telah berusia 63 tahun. Benarkah Indonesia telah sepenuhnya merdeka?

H

arga dari kemerdekaan begitu mahal, harta bahkan adalah nyawa adalah taruhannya. Kemerdekaan memberikan kita jaminan kebebasan menentukan nasib sendiri dan kesejahteraan rakyat. Nasib rakyat dan anak cucu kita besok diletakkan pada kebebasan dan kemerdekaan yang kita rengkuh dalam segala aspek, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Bebas Dari Kolonialisme-Imperialisme dan Sisa-Sisa Feodalisme Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang jalan proklamasi) di hadapan rakyat, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan para pemuda. Artinya sejak teks proklamasi dibacakan, rakyat Indonesia menyatakan diri terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain di dunia, tidak terkecuali Belanda, Amerika Serikat ataupun Jepang. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan bangsa Indonesai mulai dari masalah ekonomi maupun politik, akan ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri dan akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Hal di atas tercermin juga dalam satu program dasar bagi revolusi yang dirumuskan di markas menteng 31 kala itu : 1. Negara kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia telah merdeka, bebas dari pemerintahan bangsa asing; 2. Semua kekuasaan harus di tangan negara dan bangsa Indonesia; 3. Jepang sudah kalah dan tidak ada hak menjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia; 4. Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang; 5.

Semua perusahaan (kantor, pabrik, tambang, perkebunan dll) harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia (terutama oleh kaum buruh) dari tangan Jepang.

Perjuangan rakyat Indonesia di masa awal kemerdekaan adalah perjuangan untuk membentuk Negara yang benarbenar terbebas dari belenggu kolonialisme-Imperialisme dan menghancurkan sendi-sendi feodalisme di Indonesia.

Masa ini dikenal juga dengan Revolusi Agustus ’45. Hal Itu bisa dilihat dari berbagai upaya perjuangan rakyat Indonesia kala itu, dari perjuangan bersenjata mengusir tentara kolonial, maupun upaya lainnya seperti kaum buruh yang merebut dan menduduki perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Pada awal bulan September 45, jawatan kereta api diambil alih mulai dari Bengkel Manggarai, depo-depo Jatinegara, Tanahabang,

Bukitduri, stasiun Jakarta Kota, Gambir, Tanjungpriok, Senen, Manggarai dan Tanah Abang yang kemudian meluas ke seluruh penjuru daerah.

Sesudah jawatan kereta api, jawatanjawatan lain juga direbut oleh kaum buruh. Di Jakarta, jawatan pos, telegraf dan telpon, perusahaan listrik dan gas, jawatan radio, pelabuhan dan sebagainya diambil alih. Gedung-gedung instansi dan tempat tinggal para pembesar Jepang, juga tidak luput dari aksi tersebut. Semua bangunan yang telah diambil alih ditempeli bendera kertas merah-putih dengan tulisan “Milik Republik Indonesia”. Selain itu, para pembesar Jepang juga ditendang dan digantikan oleh pegawai-pegawai Indonesia, kaum buruh kemudian mendirikan berbagai serikat, mulai dari serikat buruh kereta api (SBKA), atau serikat buruh postel.

Aksi serupa juga dilakukan kaum tani, dan buruh perkebunan. Pengambil alihan tanah milik perkebunan asing dan tuan tanah lokal dilakukan di mana-mana.

Sultan ataupun bangsawan yang menjadi tuan tanah dan senantiasa bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda ataupun Jepang dijadikan sasaran kemarahan rakyat dengan menduduki tanah mereka, mulai dari Medan, Tapanuli, dan Sumatera Barat. Tanah-tanah onderneming asing dirampas dan dijadikan sawah, ladang serta perkampungan rakyat. Hal yang sama juga berlangsung di Aceh dan daerah eks Kasultanan Surakarta. Di Jawa Tengah bahkan meletus peristiwa 3 daerah di Brebes, Tegal dan Pekalongan. Terjadi pergolakan sosial dimana rakyat beramai-ramai mengganti pamongpraja dari jaman Jepang dan Belanda dengan pamongpraja yang mereka sukai dan dianggap berpihak pada rakyat. Kaum tani juga yang paling bergairah dalam melakukan perjuangan menghadapi musuh-musuh Indonesia, baik dengan terlibat dalam perjuangan gerilya bersenjata, ataupun dengan berbagai jalan. seperti mendirikan dapur umum bagi para pejuang serta tidak mau menjual hasil pertaniannya kepada kaum kolonial. Ketika ibukota negara Jogja diduduki Belanda dalam agresi militer ke II, kaum kolonial Belanda terpaksa harus mendatangkan beras dan bahan makanan dari luar Jogja karena kaum tani do Jogja tidak mau menerima uang NICA Belanda.

Semangat untuk lepas dari belenggu kolonialisme-imperialisme dan sisa-sisa feodalisme, telah membakar semangat dan darah seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan perlawanan sengit terhadap upaya rekolonialisasi kaum Kolonial Belanda dengan bantuan sekutu.

Peristiwa heroik seperti Palagan Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, Pertempuran 10 November 1945, Perang Puputan di Bali dan berbagai hal serupa di belahan Indonesia menunjukkan kemerdekaan saat itu adalah harga mati.

Pengkhianatan Terhadap Proklamasi Kemerdekan RI Upaya rakyat untuk menggapai kemerdekaan penuh, dengan syarat terbebasnya Indonesia dari sendi-sendi feodalisme dan belenggu imperialisme justru dihadang musuh dari dalam negeri sendiri, yaitu kaum borjuasi komprador yang diwakili klik Hatta-Sjahrir yang lebih memilih jalur diplomasi dan telah banyak merugikan rakyat dan republik Indonesia. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 yang menyepakati Indonesia menjadi Negara serikat, nyaris menimbulkan perpecahan hebat di dalam negeri. Banyak negera federal yang justru mengakui sebagai bagian dari negeri persemakmuran Belanda, seperti Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur. Perjanjian ini juga sebagai taktik mengulur waktu Belanda untuk menyusun kekuatan dan kemudian menyerang republik Indonesia yang dibuktikan melalui agresi militer Belanda I tahun 1947.

Langkah diplomasi lainnya adalah Perjanjian Renville 8 Desember 1947, dengan keputusan antara lain adanya garis demarkasi Van Mook yang menyebabkan semakin sempitnya dan terpecahnya kekuasaan Indonesia. Kabinet Hatta paska Perjanjian Renville membuat program yang terdiri dari 4 pasal yaitu Pertama: menyelenggarakan Persetujuan Renville, Kedua: mempercepat pembentukan negara Indonesia Serikat, Ketiga: rasionalisasi (dari angkatan bersenjata) atau mengurangi dan melucuti jumlah tentara Indonesia, Keempat: pembangunan. Hatta terang-terangan berkata: “Selama masa peralihan kita hendak merasionalisasi TNI. Kita hendak bekerja sama dengan Belanda untuk mempersiapkan tentara federal di kemudian hari.” Kebijakan memakan korban dengan dihabisinya divisi IV Panembahan Senopati pimpinan Kolonel Soetarto (Kolonel Soetarto sendiri tewas dibunuh) oleh pemerintah, karena tidak sepakat dengan rencana kabinet Hatta. Penolakan ini wajar karena dalam keadaan perang dan musuh menghimpun kekuatan besar, menjalankan rasionalisasi sama saja melakukan politik bunuh diri.

Puncak dari itu semua adalah dttandatanganinya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag 2 November 1949 oleh Hatta. Perjanjian KMB telah

Aksi protes rakyat menuntut hak dasarnya yang semakin membuktikan bahwa Indonesia memang belum merdeka

merubah status Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat menjadi sebuah neo-koloni. Perbedaan pokok antara koloni tipe lama (sebelum Perang Dunia ke-II) dan neo-koloni adalah, bahwa neokoloni tidak dikuasai secara langsung oleh borjuasi negeri asing, melainkan oleh burjuasi komprador pribumi untuk kepentingan modal borjuasi negeri asing. Ini dsebut juga sebagai karakter setengah jajahan. Cara semacam ini lebih baik bagi kaum kolonialis-imperialis, karena lebih murah dan efesien daripada cara lama mereka. Cara ini tidak akan mengurangi keuntungan modal yang mereka tanam, tetapi akan melipat gandakannya.

Perjanjian KMB sangat merugikan Indonesia. Kita diharuskan membayar utang-utang Hindia Belanda kepada kerajaan Belanda dan Negara-negara Imperialis lainnya. Membayar hutang ini sama saja dengan membiayai agresi Belanda terhadap Indonesia dan membayar ongkos pemeliharaan tentara Belanda selama perang di Indonesia. Indonesia harus membayar uang sejumlah $ 300.000.000. Kedua, Indonesia diharuskan melindungi seluruh modal dan aset asing yang ada di Indonesia, termasuk milik Belanda dan Amerika Serikat (AS).

Paska KMB, modal asing mengalir masuk dengan cepat. Modal milik AS bahkan berkembang dengan pesat dan menjadi Negara dengan investasi terbesar menggeser Belanda dan Inggris.

Salah satunya, masuknya perusahaan minyak raksasa Stanvac, hingga modal AS menjadi $ 350.000.000 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga menjamin perlindungan modal asing dengan mengeluarkan UU Tedjakusuma yang salah satu isinya menyatakan “apabila kaum buruh akan mengadakan aksi, mereka harus memberitahukan 3 minggu sebelumnya. Pemerintah berhak memperpanjang batas waktu ini dan mempunyai hak veto dalam menyelesaikan perselisihanperselisihan antara buruh dan majikan”.

Inilah pengkhianatan borjuasi komprador yang terus membelenggu rakyat Indonesia hingga kini dalam dominasi imperialisme dan sisa-sisa feodalisme.

Rakyat Berjuang (Kembali), Merebut Kemerdekaan Sejati.

Bisa dikatakan bangsa dan rakyat Indonesia sampai saat ini belumlah merdeka. Kesejahteraan rakyat belum dirasakan. Upah buruh tetap saja minim, jam kerja tetap panjang, PHK terus saja terjadi, bahkan kini ditambah dengan pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Kaum tani masih terus berhadapan dengan perampasan tanah, bagi hasil yang tidak adil, sewa tanah yang cukup tinggi, praktek tengkulak yang merajalela, upah buruh tani yang rendah, hingga menurunnya produktivitas pertanian. Kaum pemuda dan mahasiswa, harus menghadapi mahalnya biaya pendidikan serta angka pengangguran yang terus meninggi. Kaum perempuan belum mendapatkan hak kesetaraannya dan terus dieksploitasi secara fisik untuk kepentingan bisnis. Ini semakin diperparah dengan kenaikan harga BBM dan hargaharga kebutuhan pokok yang semakin mencekik bagi rakyat.

Hak-hak berpendapat dan berserikat, masih saja dibatasi dan menunjukkan tendensi pemberangusan. Di pabrikpabrik, buruh yang menuntut haknya dan berupaya mendirikan serikat buruh sejati selalu saja berhadapan dengan intimidasi, kriminalisasi, mutasi hingga PHK. Di pedesaan, perampasan tanah yang meluas telah mengakibatkan meluasnya tindak kekerasan terhadap kaum tani, mulai dari intimidasi, teror, penembakan, pemukulan hingga penahan secara sepihak terhadap kaum tani. Di kampus, aksi-aksi mahasiswa menuntut haknya juga sering berhadapan dengan intimidasi, ancaman drop out (DO) dan pemberlakuan nilai jelek terhadap mahasiswa yang kritis. Ormas-ormas mahasiswa independen di kampus semakin dibatasi ruangnya untuk beraktivitas.

Sementara kebebasan berpendapat di muka umum semakin dibatasi dengan tindakan pemerintah yang mendiskreditkan aksi-aksi protes dan demonstrasi sebagai tindak anarkisme.

Kedaulatan nasional telah diinjakinjak negeri-negeri imperialis yang terus mengeruk sumber-sumber bahan mentah, menguasai pasar dan mengeksploitasi tenaga kerja murah guna mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Semua itu kini semakin terasa di bawah kekuasaan rejim SBY-JK. Re-

jim inilah yang saat ini telah benar-benar menggadai kedaulatan bangsa Indonesia dan merampas hak-hak rakyat. Rejim ini adalah kekuasaan bersama borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat yang menjadi boneka imperialism di dalam negeri.

Tidak ada pilihan selain mengobarkan kembali perjuangan rakyat untuk mencapai Indonesia baru yang sepenuhnya demokratis dan merdeka, bebas dari belenggu imperialisme dan sisa-sisa feodalisme. Perjuangan ini haruslah bersandar pada kekuatan pokok klas buruh dan kaum tani. Perjuangan dilakukan di masing-masing sektor untuk kemudian dimuarakan dalam perjuangan di bawah front berhaluan anti imperialisme dan anti feodalisme. Hari depan perjuangan ini adalah lahirnya sistem sosial berkeadilan yang bersandar pada pelaksanaan land reform sejati dan pembangunan industrialisasi nasional yang tangguh di bawah kekuasaan pemerintahan rakyat yang anti imperialisme dan anti feodalisme. Sistem sosial baru inilah yang akan menghantarkan rakyat Indonesia sungguh-sungguh menggapai kemerdekannya dan meraih kesejahateraan sosial yang adil dan merata.

Bagi pemuda-mahasiswa, saatnya kita menjadikan kampus sebagai “corong perjuangan politik” massa mahasiswa menuntut hak-haknya dan politik umum untuk memblejeti kaki tangan rejim di dalam kampus. Mengorganisasikan massa mahasiswa dalam ormas-ormas mahasiswa sejati dengan menjalin kerjasama politik bersama organisasi ataupun kelompok-kelompok mahasiswa untuk memperkuat perjuangan mahasiswa.

Selain itu, menjadikan kampus sebagai “benteng pertahanan rakyat” dengan mengangkat aspirasi perjuangan rakyat buruh, tani dan lain sebagainya menjadi pembahasan ilmiah untuk mewujudkan kebebasan akademik di dalam kampus, yang selama ini dipasung dalam menara gading untuk menjauhkan mahasiswa dari realitas sosial masyarakat Indonesia, guna menjadikan kampus sebagai corong propaganda imperialisme dan rejim boneka-nya. Kita juga harus bersatu dan berjuang bersama rakyat untuk perjuangan bersama melawan rejim boneka imperialisme di dalam negeri. Ayo Berjuang, Merebut Kemerdekaan Sejati!

FOKUS III

Selamat Datang Kawan,Mari Kenali Dunia Kampus!

(Sebuah Perkenalan FMN dengan Mahasiswa Baru)

Selamat datang kawanku, mahasiswa baru tahun akademik 2008/2009. Mahasiswa adalah dunia penuh tantangan untuk mengenali banyak hal. Sebagai awalnya, mari kenali dunia kampus.

D

alam bulan-bulan ini, kampus akan terlihat yang begitu semarak dengan berbagai kegiatan. Tetapi yang mungkin menarik adalah wajah-wajah asing yang tidak kita kenali sebelumnya. Wajah-wajah yang diliputi kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa. Namun dibalik kebingunganya, terlihat kegembiraan begitu besar, optimisme dan keingintahuan begitu tinggi.

Ya, inilah adalah kawan-kawan kita yang baru, para mahasiswa baru (maba).

Selamat Datang Di Mal Intelektual Mahasiswa dari berbagai penjuru telah memasuki kampus untuk menggapai masa depan dan harapan besar orang tuanya.

Segudang impian dan harapan telah membumbung tinggi bahwa kampus adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan, agar kelak bisa bertambah pintar memudahkan akses untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah mimpi-mimpi yang terus berputar di benak kita ketika awal menjadi mahasiswa. Tidak heran banyak orang tua yang rela melakukan apa saja agar anaknya bisa kuliah, sekalipun harus membanting tulang lebih keras karena tidak kecil biaya yang dikeluarkan untuk menguliahkan anak tercinta ke perguruan tinggi.

Di Indonesia terdapat 2767 kampus terdiri dari 82 kampus negeri dan sisanya adalah kampus swasta. Jumlah mahasiswa Indonesia berkisar di atas 3 juta jiwa. Jika kita menginjakkan kaki di kampus saat ini (terutama kampus-kampus besar), kita akan menemukan sosok gedung megah plus sekuritinya (satpam) disana sini, tembok-tembok besar yang menghalangi, pintu gerbang yang cukup lux, mahasiswa-mahasiswinya yang ibaratnya foto model, seolah-olah sebuah mal yang menyilaukan mata kita mulai dari gedung dan isinya.

Apa yang kita lihat, ternyata jika dilihat dari biaya pendidikan juga sama halnya. Kampus menawarkan sebuah produk intelektual yang untuk membelinya harus dengan harga mahal, selayaknya kita belanja di sebuah mal.

Biaya pendidikan sekarang memang sangat mahal. Rata-rata SPP yang harus dibayarkan saat ini berkisar antara Rp. 600.000 sampai 1.750.000 per semester. Ini belum ditambah berbagai biaya lain seperti IOM/BPI/POM dan sejenisnya yang bisa mencapai Rp 1-2 juta per semester. Ada bahkan yang mencapai Rp 6 juta per semester. Selain itu, terdapat juga pembayaran uang pangkal (Admission fee). Di Univeritas Indonesia (UI) biayanya berkisar Rp. 5–25 juta dan Rp. 25–75 juta. Di Universitas Gadjah Mada (UGM) biayanya Rp. 20 juta. Sementara di Universitas Padjajaran (Unpad), besarannya antara Rp. 7,5– 150 juta. Sejak adanya sistem penerimaan mahasisa melalui jalur khusus (di luar jalur reguler) perguruan tinggi seperti UI, ITB, Un-

dip, UGM rata-rata menerima kutipan dana yang mencapai Rp. 15–150 juta.

Biaya itu tentu masih belum keseluruhannya, karena kampus terkadang menerapkan berbagai biaya lainnya dengan dalih operasional pendidikan, seperti biaya praktikum, buku, diktat dan sebagainya. Beban pembiayan semakin terasa dengan pengeluaran biaya harian mahasiswa di luar pembiayan kuliah seperti kost-kostan, foto kopi, transportasi dan makan. Dengan naiknya harga BBM dan harga kebutuhan pokok, jelas sekali beban itu semakin terasa. Biaya harian sebulan dari orang tua sekitar Rp. 600 ribu sangat tidak mencukupi tentunya.

Jika kita bandingkan besarnya biaya pendidikan tinggi dengan keadaan umum rakyat Indonesia, pasti akan menimbulkan pertanyaan besar. Jumlah penduduk kurang lebih 220 juta jiwa, dengan 60 % penduduk Indonesia adalah petani, serta 25 % bekerja sebagai buruh. Upah petani dalam sehari paling tinggi Rp. 15.000 atau sekitar Rp 450.000/bulan (itupun jika setiap hari bekerja). Upah buruh di Jakarta saja Rp 970.000/ bulan atau rata-rata masih di bawah 1 juta per bulan. Dengan upah segitu, sebagian besar penghasilannya habis untuk memenuhi kebutuhan hariannya, belum termasuk kebutuhan sekolah anaknya. Pertanyaannya, mampukah mereka menyekolahkan bahkan menguliahkan anaknya? Itulah sebabnya jarang kita menjumpai anak-anak buruh dan tani yang bisa berkuliah. Jangankan berkuliah, mungkin untuk sekolah saja sudah tidak sanggup.

Selain biaya pendidikan yang mahal, kampus juga menawarkan berbagai rayuan-rayuan yang mampu mengilusi mahasiswa baru.

Mahasiswa baru banyak dijejali propagandapropaganda yang seringkali menyesatkan.

Kampus tak ubahnya tukang obat di pinggir jalan. Melalui brosur-brosurnya, dipromosikan bahwa mahasiswa akan mendapatkan fasilitas memadai seperti laboratotium, kelas yang nyaman, standar internasional, dosen bermutu hingga kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan. Kenyataan yang ada seringkali bertolak belakang dengan propaganda yang di gembar-gemborkan di dalam iklan dan brosur-brosurnya. Ternyata lab-nya ’gak layak, buku perpustakaan terbatas, dosen sesuka hati mengajar, kelas sumpek dan penat saking bejubelnya mahasiswa hingga toilet kampus yang jorok.

Tidak hanya sebatas itu, kampus juga mengkomersilkan beberapa fasilitas yang seharusnya bisa digunakan mahasiswa setiap saat tanpa bayar sekalipun. Aula, Auditorium dan gelanggang olahraga saat ini tidak bisa lagi diakses gratis oleh mahasiswa. Kampus lebih senang sarana-sarana umum tersebut menjadi ajang komersil untuk pesta pernikahan, dan pentas musik komersil, daripada

digunakan mahasiswa untuk beraktivitas secara rutin. Mahasiswa yang ingin menggunakan tetap harus membayar atau menyewa.

Apa bedanya kemudian kampus dengan mal? Memang ada bedanya, tapi hanya soal apa yang dijual. Jika mal menjual barang, maka kampus menjual jasa pendidikan alias menjual ilmu. Sesuatu yang menghinakan kiranya, karena ilmu pengetahuan derajatnya telah jatuh demi meraih keuntungan.

Dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bisnis, kampus tidak lagi mencerminkan dirinya sebagai institusi pencerdasan bangsa, tetapi perusahaan jasa yang mengelola bisnis pendidikan. Itulah kenapa mahasiswa yang kini berkuliah rata-rata dari kalangan mampu, sementara yang miskin hanya gigit jari. Dengan sendirinya, negara dan kampus telah merampas hak rakyat untuk pendidikan dengan biaya kuliah yang mahal.

Tradisi Ilmiah Dipasung Kampus juga telah menghilangkan tradisi ilmiah di kampus yang merupakan tradisi khas dunia pendidikan. Kita akan sering menjumpai berbagai pandangan dan doktrindoktrin dari dosen-dosen feodal dan kolot yang anti kritik, ketika mahasiswa bertanya sesuatu atau mengkritisi apa yang dipaparkan. Tidak jarang hasil karya mahasiswa seperti riset yang ditolak karena dinilai terlalu kritis atau bahasa lazimnya tidak sesuai kaidah ilmiah. Kegiatan seperti seminar yang mengangkat Paradigma yang dibawa para intelektual seringkali doktrin-doktrin yang mewakili kepentingan penghisapan Imperialisme serta penindasan feudalisme. Sehingga tidak heran bahkan area se mentereng kampus tidak mampu menjawab secara mendalam atas berbagai persoalan yang menimpa rakyat Indonesia seperti kenapa pendidikan di Indonesia semakin mahal, atau kenapa kemiskinan kian meningkat padahal negeri kita begitu kaya dan lain sebagainya, termasuk didalamnya bagaimana menjawab persoalan tersebut sampai sedalam-dalamnya. Semua ini semakin menjelaskan bahwa kampus memang tidak diarahkan untuk untuk menjawab berbagai problematika rakyat yangpada hakekatnya merupakan masalah umum bagi negara ini, padahal konon kampus merupakan arena ilmiah. Lantas patutlah kita pertanyakan dimana letak keilimiahan kampus, maka akan sangat wajar sampai kapanpun kita kan tetap bahkan selamanya berkutat dengan rendahnya kualitas tenaga produktif (SDM) di Indonesia.

Hal yang harus kita soroti, sekaligus menjaab doktrin-doktrin usang kampus, tentang impian pasca mahasiswa akan ada jaminan atas lapangan pekerjaan yang memadai, sekaligus menjelaskan kepentingan imperialisme dan feudalisme atas tenaga produktif suatu bangsa. sesungguhnya imperialisme

Sistem pendidikan Indonesia yang belum mampu menghasilkan tenaga produktif yang maju.

dan feodalisme sangat takut dan tidak sama sekali menginginkan tumbuh berkembangnya tenaga produktif dalam negeri. Majunya tenaga produktif sama saja mendorong kita untuk mendiri lepas dari pengaruh da ketergantungan negara lain. Ini sama saja akan memotong rantai penghisapan rakyat dalam negeri. Sehingga intervensi melalui regim boneka terhadap sektor pendidikan termasuk di kampus untuk dapat di pastikan kepatuhannya sesuai kepentingan imperialisme akan dilakukan.

Seperti kepentingan imperialisme atas Upah murah untuk menjalankan industrinya, ini juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan imperialisme atas pendidikan.

Sehingga pendidikan di orientasikan pada pasar tenaga kerja, yang kecendrungannya adalah tenaga yang tidak membutuhkan skil yang tinggi. Karena industri di Indonesia kebanyakan manufaktur, untuk perakitan, pengepakan yang memang tidak membutuhkan skill tinggi.

Menggapai Masa Depan Suram (Madesu) Meskipun demikian, sekarang ini pendidikan di Indonesia tidaklah menjanjikan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dapat di lihat dari data pemerintah, Per Pebruari 2008 pengangguran sebanyak 9.427.600 orang yang merupakan pengangguran terbuka di Indonesia, terdiri dari 4.516.100 orang adalah lulusan SMA, SMK, dan Perguan Tinggi Khusus lulusan D1, D2, D3/akademi sebanyak 519.900 orang dan Lulusan Universitas sebanyak 626.200 orang. Meningkatnya pengangguran khususnya di kalangan ma-

hasiswa saja cukup tinggi. Tahun 2007, sarjana yang menanggur 740.000 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 409.890 orang, dan lebih drastis tahun 2008 jika di total lulusan sarjana yang menganggur 1.146.100 orang.

Hal ini telah memperlihatkan adanya ancaman bagi hari depan pemuda di Indonesia, tentang tingginya biaya pendidikan di Indonesia kemudian adalah tidak adanya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan layak, yang bebas dari penghisapan politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourching.

Mimpi buruk pemuda mahasiswa pada dasarnya tercipta akibat ulah rejim pemerintahan SBY-Kalla yang menjadi kaki tangan imperialisme dan feodalisme yang dalam hal ini memegang peranan penting dalam meletakan pondasi atas liberalisasi pendidikan.

Pendidikan diserahkan kepada pasar untuk mengelolanya. Selain pemotongan subsidi setahap demi setahap juga dilakukan, walaupun baru-baru ini ada pidato presiden tentang politik anggaran/fiscal yang mengatakan pemerintah akan memenuhi amanat 20 % anggaran pendidikan atas APBN 2009, tapi itu masih sangat meragukan kebenarannya. Maka dengan demikian, sesungguhnya apa yang di propagandakan presiden dalam pidatonya, itu semua tidak lebih dari akal bulus tendensius SBY untuk membangun citra yang selama ini buruk bagi rakyat sekaligus sebagai investasi menuju pemilihan presiden tahun 2009.

Jika di simpulkan dengan biaya kuliah yang mahal sekali bagi rakyat indonesia, itu

mencirikan pada pendidikan telah menjadi ajang bisnis, dengan sasaran masyarakat dan mahasiswa menjadi sapi perahan yang terus-menerus di hisap. Kemudian dengan rendahnya kualitas pendidikan, itu juga mencirikan Pembunuhan tenaga produktif, artinya pendidikan tidak di tujukan untuk memajukan tenaga produktif yang bisa memajukan taraf kebudayaan bangsa indonesia. Pertanda buruk bagi masa depan tenaga produktif di indonesia, bahkan ini pertanda buruk bagi setiap jengkal jaminan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sesuatu yang harus kita tolak, bahkan kita lawan.

Bagi kawan-kawan mahasiswa baru, penting bagi kita untuk menyadarinya,hal yang perlu diketahui, tradisi-tradisi mahasiswa baru, pertama yang dihadapi oleh mahasiswa baru adalah prosesi Ospek. Di dalam ospek mahasiswa baru biasanya hanya di cekoki dengan tradisi heroisme, sekalipun ada materi pengenalan kampus itu tidak lebih dari pengenalan teritori kampus semata, serta hal-hal yang umum, itu semua semakin menjauhkan mahasiswa dari kenyataannya sebenarnya, artinya bagi tugas kita sekarang membuat ospek menjadi ladang ilmiah, kemudian merangkainya dengan berbagai kegiatan yang utamanya adalah menjadikan kampus sebagai mimbar ilmiah, yang menceritakan secara kongkret bagaimana senyatanya keadaan Indonesia dan masa depan rakyat seluruh Indonesia termasuk masa depan pemuda mahasiswa dalam cengkeraman imperialisme dan feodalisme serta bagaimana cara kita melepaskan diri dari keadaan ini.

AGENDA

Usung Kembali Tradisi Ilmiah di Dalam Kampus dan Kobarkan Perjuangan Massa Setahap Demi Setahap Oleh Nur Shohib Anshary* Membangun kebudayaan suatu bangsa sangat bertalian erat dengan historis masyarakat tersebut. Jika pendidikan sebagai basis ilmu pengetahuan tidak sanggup menyimpulkan perkembangan masyarakatnya sendiri, secara otomatis pendidikan tersebut tidak memiliki nyawa untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan rakyat.

S

aat ini Kampus seperti kehilangan zat ilmiah, kedudukanya tidak lebih dari juru bicara dari ilmu picik kaum imperialis. Kenyataan ini yang membawa mahasiswa alergi terhadap politik dan tersungkur dalam goronggorong sempit pragmatisme. padahal historis perjuangan rakyat yang mengharu-biru tidak lepas dari andil pemuda/ Mahasiswa. Sehingga Kampus seperti kehilangan kegunaanya di mata rakyat�

Historis Arus perubahan Selalu Berawal Dari Tradisi Ilmiah Memandang tradisi ilmiah bukan disalah artikan dengan sekedar melahap bertumpuk-tumpuk buku atau menulis berlembar-lebar apa yang dikatakan oleh dosen. Bukan berarti hal tersebut sepenuhnya salah, namun kegiatan itu hanya bagian kecil saja dan perlu dibuktikan lebih mendalam lagi untuk menancapkan tradisi ini. Mengusung aktivitas ilmiah dalam kampus bisa diawali dengan mengkritisi pelajaran serta paparan atau teori yang di berikan dosen dengan membenturkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau mendiskusikan secara bersama-sama kebenaran teori dari buku-buku kuliah yang kita terima. Hasilhasil dari diskusi atau analisa tersebut kemudian kita bawa dalam perdebatan di dalam kelas, sehingga baik mahasiswa maupun dosen akan terlibat aktif dalam membuktikan kebenaran dari seluruh pelajaran yang telah kita dapatkan.

Namun kenyataannya membangun tradisi tersebut bukan perkara sederhana, karena di negeri ini kampus berada dalam komando ilmu pengetahuan yang menjadi milik imperialis, ilmu-ilmu yang selalu digunakan untuk memberi jubah kebaikan dari kebohongan dan kebusukan teori picik kaum imperialis.

Propaganda murahan yang membenarkan kenaikan BBM, menurunnya angka pengangguran, Ilusi Program Pembaharuan Agraria Nasional ala SBY-Kalla atau keberhasilan kemitraan antara pengusaha dengan buruh. Demikian juga dengan kampus yang tidak pernah men-

genalkan secara mendalam Kebobrokan Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM), Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) atau kebaikan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta UU lainnya yang sangat penting dalam mengatur hajat hidup seluruh umat di republik ini. Jadi semakin terang kedudukan dari kampus yang sudah ditelikung oleh rejim anti rakyat SBY-Kalla dan dicerabut dari pengetahuan tentang rakyatnya sendiri. Kenyataan ini semakin memilukan ketika pemerintahan SBY-Kalla membuat garis demarkasi terhadap anak buruh dan tani miskin untuk tidak boleh mengenyam bangku kuliah. Kepahitan dunia pendidikan di Indonesia semakin bertambah dengan kenyataan bahwa pemerintah menggelontorkan program kejuruan (sekolah menengah kejuruan) demi menjamin pasokan tenaga industri manufaktur, bahkan kampus pun dengan gencar mendeklarasikan orientasinya untuk menjadi kampus enterpreneur yang jebolannya hanyalah untuk menutupi kebutuhan sales dari overproduksi imperialisme.

Ditengah sulitnya kenyataan yang ada dan kerumitan situasi kampus, bukan berarti tidak ada celah lagi dalam mengusung tradisi ilmiah. Memang dipastikan akan berhadapan langsung dengan dosen-dosen kolot pro imperialis dan pergesekan dengan aturan/ statuta kampus yang membungkam daya kritis mahasiswa. Namun dalam hukumnya massa selalu memilih teori yang mengabdi pada kenyataan dan memberi jalan keluar atas persoalanya sendiri atau rakyat secara umum. Situasi krisis yang semakin kronis dan terus memerosotkan penghidupan rakyat, sesungguhnya memantik massa untuk lebih gemar dengan tradisi ini kerena mereka semakin merasakan langsung dan semakin hari semakin dekat dengan kenyataan. Kerenanya, mengusung tradisi ilmiah akan mendapatkan peluangnya kembali di tengah-tengah meja ilmiah kampus.

Terbukanya kesempatan ini akan sia-sia serta menguap begitu saja atau

menjadi alamiah jika tidak ada sentuhan langsung dari organisasi massa sejati, organisasi yang memegang teguh politik massa dan menyerap persoalan massa untuk dijadikan matrial dalam berjuang.

Oleh karena itu kampus harus kita kembalikan kedudukanya sebagai basis ilmu pengetahuan yang mengabdi pada rakyat. Kampus harus kita semarakkan dengan diskusi terbuka secara intensif, debat ilmiah kebijakan rektor maupun Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah, membedah kasus-kasus yang menimpa buruh dan tani, pelayanan rakyat di tempat terjadi bencana alam atau kampung kumuh, membuka konferensi pers tentang penggusuran yang marak diperkotaan atau panggung budaya rakyat berisi seni yang menggambarkan realitas penderitaan rakyat.

Tradisi ilmiah juga akan melatih untuk memperdalam pengetahuan kampus, sehingga benar-benar mengetahui keadaan kampus, mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi mahasiswa, kecenderungan massa, sejarah kampus, kebijakan-kebijakan rektor yang dikeluarkan dan dosen-dosen baik pengabdi kadar ilmiah atau dosen kolot yang dibenci mahasiswa. Mematahkan pandangan dosen kolot berarti menyumbat propaganda imperialis di tengah massa, membuat aktivitas terbuka dan ilmiah dalam kampus berarti juga menggeser sedikit demi sedikit kebudayaan imperialis, mempromosikan persoalan rakyat dalam kampus berarti menambah kebencian mahasiswa terhadap musuhmusuh rakyat.

Tapi Apakah Cukup Tradisi Ilmiah Tanpa Praktik Perjuangan?

Segudang khazanah pengetahuan atau begitu banyak tumpukan hasil riset tidak akan memiliki roh jika tidak sanggup menggetarkan pikiran serta perasaan massa, pengetahuan tersebut baru dikatakan akan berguna jika sanggup menggerakan massa untuk berani menyelesaikan persoalan sendiri atau memperjuangkan apa yang telah men-

jadi keyakinannya. secara singkat adalah merubah keadaan Karena sesungguhnya praktek per- massa di kampus yang buruk menjadi juanganlah yang semakin menyem- lebih baik, memperjuangkan hak-hak purnakan ke-ilmiahan sebuah teori dan massa mahasiswa untuk dipenuhi oleh menambal kekurangan dari teori terse- rektor dan selanjutnya mendukung perbut, praktek perjuangan juga lah yang juangan rakyat untuk memperbaiki namemberi stempel apakah teori tersebut sib hidupnya. Inilah yang disebut politik memberi inspirasi dan selanjutnya diab- massa, politik yang lahir dari resapan dikan pada perjuangan massa atau jus- aspirasi massa dan cara berjuangnya tru stempel bahwa teori tersebut hany- bersama-sama massa dan dengan cara alah produk imperilis yang layak untuk massa pula. diserang dan ditenggelamkan oleh maMaka dalam menegakkan politik hasiswa. Karenanya hasil penyelidikan massa adalah menjadi pekerjaan harian, terhadap kampus haruslah disimpulkan, karena kita bisa menemui atau melihat diperluas di tengah-tengah massa dan dijadikan pasokan untuk berjuang dalam kampus. Sehingga sandaran perjuangan dalam kampus akan memperoleh dukungannya dan kepercayaan mahasiswa.

Selain itu perjuangan mahasiswa untuk mendapatkan hak atas Diskusi, perjuangan massa dan berbagai aktifitas ilmiah untuk mengabarkan pendidikan dilakukan dikampus. gratis, kuliah murah serta jaminan kebebasan berek- persoalan tersebut tiap hari. Lihat saja spresi dan berorganisasi tentu saja tidak UKM atau lembaga kampus yang kegterlepas dari perjuangan politik. Jadi per- iatannya minim karena hanya mendajuangan merebut hak mahasiswa ada- patkan anggaran sedikit dari kampus, lah bagian dari perjuangan politik, kar- fasilitas laboratorium yang bisa dihitung ena perjuangan tersebut kenyataannya jari, dosen yang jarang masuk atau submembuat kita suka tidak suka harus ber- yektif dalam memberi nilai, cabul lagi.. hadapan langsung dengan pemerintah atau kita bisa melihat penggusuran yang sebagai pemegang kebijakan di negeri marak di perkotaan, PHK Buruh tiap hari ini, sehingga penyelesaianya mau tidak dan kekerasan serta penangkapan terhadap kaum tani yang semakin meluas mau harus diurus secara politik pula. di negeri ini. Dari begitu banyak soal Lantas Bagaimana Mahasiswa di dalam kampus pada kenyataannya adalah ladang yang luas bagi kita untuk Memandang Politik?

Banyak mahasiswa yang alergi politik mengambarkan bahwa selama kampus atau alergi jika mendengar kata politik. belum menjadi ladang yang benar-benar Pandangan tersebut tidak bisa di salah- ilmiah maka berbagai soal dikampus kan jika referensi dalam memaknai poli- juga tidak akan hilang.

Karenanya, perjuangan massa tik hanya sekedar melihat sikut-menyikut partai politik yang saling berebut pang- mengemban tugas-tugas tersebut, bugung politik atau para kandidat pemimpin kan sibuk mengurus panggung polisaling berkelahi mengubar janji palsu un- tik atau memenangkan calon kandidat tuk mendapatkan suara. Pandangan ini pemimpin. Pandangan dan praktik peryang harus diluruskan, karena rejim akan juangan inilah yang dalam sejarah permelanggengkan perspektif tersebut. Se- juangan rakyat sangup mendapatkan makin diterima pandangan tersebut maka kemenanganya. Perjuangan macam ini akan semakin banyak pula massa yang juga yang menyingkirkan para pemuja Apolitis. Politik bagi mahasiswa sejatinya dogma yang hanya gemar memenuhi

hasrat intelektuelnya atau para loyalis kaum liberal yang pandai membungkus pandangan borjuis yang seolah-olah humanis.

Ajak Mahasisa Baru Kenali keadaanya Dan Ambil Bagian Dalam Perjuangan Massa Bulan ini kampus di semarakkan dengan berbagai aktivitas penyambutan mahasiswa baru, harapan yang besar dari para mahasiswa baru untuk mendapatkan suasana baru dari sebelumya serta berbagai kegiatan untuk mengembangkan dirinya biasanya ditimbun oleh cara-cara feodal dan tidak masuk akal.

Lihat saja berbagai bentuk ospek yang tidak mengembangankan daya kritis dan cenderung kekanak-kanakan harus dipaksakan pada mahasiswa baru. Tentu saja kegiatan tersebut keadaan rakyat harus terus malah melikuidir tradisi ilmiah dan mempertebal rasa belas dendam.

Oleh karena itu sebagai organisasi yang akan terus mengusung tradisi ilmiah dan konsisten melancarkan perjuangan massa dalam kampus haruslah mengajak serta menperkenalkan mahasiswa baru dengan keadaan kampusnya sendiri. Membimbingnya untuk mengetahui persoalan-persoalan yang menyangkut kelangsungan belajar mereka dan selanjutnya mendiskusikan secara terang sejarah dan perannya dalam pejuangan rakyat indonesia. Kabarkan kepada seluruh mahasiswa baru bahwa hak mahasiswa atas pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat akan terancam jika pendidikan masih berada dalam dominasi imperialisme dan rejim bonekanya dalam negeri.

Sekali lagi Selamat datang mahasiswa baru... kami mengajak berjuang bersama untuk hidup yang lebih bermartabat, demokratis dan sejahtera. Viva Pemuda/ mahasiswa * Sekretaris Jendral Mahasiswa Nasional.

Pimpinan

Pusat

Front

GELORA KAMPUS

Perjuangan Kampus adalah Perjuangan Massa Selama negeri ini masih belum berdaulat penuh atas dirinya sendiri, selama Negeri ini masih didominasi oleh kekuatan kapitalis monopoli, dan selama rezim yang berkuasa di negeri ini adalah rezim boneka imperialis, maka selama itu pula kondisi pendidikan di Indonesia tidak bersandar pada kenyataan dan tidak memberi jalan keluar atas persoalan rakyat, dengan fasilitas minim, tidak memadai, tidak ilmiah dan tidak mengabdikan ilmunya pada kepentingan rakyat.

Medan-Universitas Sumatera Utara.

Demonstrasi mahasiswa kembali mewarnai kampus kali ini saat Dies Natalies USU ke 56. Keadaan fasilitas kampus yang tidak memadai membuat perjuangan untuk menuntut hak –hak demokratis mahasiswa kembali di gencarkan. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi USU Bersuara terdiri dari FMN, KDAS, dan Sejarah dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2008.

Aksi diawali dari pasar sumber yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan long march ke gedung rektorat USU. Massa aksi sendiri mengusung empat tuntutan antara lain tuntutan untuk peningkatan fasilitas kampus, transparansi dana kelengkapan mahasiswa, libatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus, dan tolak seragamisasi hitam putih (pewajiban mahasiswa memakai seragam hitam putih) aksi ditujukan pada biro rektor dengan harapan akan dapat berdialog langsung dengan rektor. Tetapi massa aksi justru mandapat ancaman dan intimidasi dari premanpreman yang dibayar oleh pihak kampus.

Massa aksi ini juga sempat dihadang oleh satpam dan tidak diperbolehkan bertemu dangan rektor. karena massa aksi yang jumlahnya hanya belasan orang, sehingga hanya ditemui oleh dosen sejarah dan ia berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut langsung kepada rektor.

Tentu ini membawa sebuah kekecewaan karena rektor tidak memperhatikan suarasuara mahasiswa yang melakukan aksi. Hal ini semakin membuktikan bahkan di kampus besar semacam USU (Universitas Sumatera Utara) pun tidak menjamin kehidupan kampus yang demokratis. Un-

tuk itu perjuangan massa menuntut hakhak demokratis mahasiswa harus terus digelorakan di kampus-kampus demi terwujudnya kampus dengan pendidikan ilmiah, demokratis dan mengabdi pada kepentingan rakyat.

Bandung-Universitas Padjajaran.

Demonstrasi mahasiswa juga terjadi saat dies natalies Unpad yang ke-51. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi massa dengan berdemonstasi menuntut penolakan kenaikan biaya SPP, menuntut transparansi dana kampus dan dan meminta pihak kampus untuk menyertakan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan kampus. Aksi diawali dengan audensi pada tanggal 1 Agustus 2008, di kampus Unpad jatinangor. Audensi sendiri diikuti oleh mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan mahasiswa Unpad (KAMU) yang terdiri dari FMN, Front demokratik, perwakilan BEM, dari FISIP, FIKOM, Fakultas Sastra, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Hukum.

Peserta Audensi awalnya menginginkan bertemu langsung dengan Rektor Unpad, tetapi rektor tidak datang, peserta aksi hanya ditemui oleh PR (Pembantu Rektor) II dan PR III. Maka aksi kembali dilanjutkan pada tanggal 4 Agustus

2008. Aksi diaali dengan melakukan orasi-orasi politik untuk mengumpulkan massa di kampus Unpad Jatinangor, setelah itu massa aksi bergerak ke kampus Unpad Dipati ukur. Kali ini aksi mimbar bebas yang diikuti 50 massa mahasiswa dilakukan tepat di depan rektorat. Massa aksi juga berhasil meminta rektor untuk berdialog langsung dengan massa aksi.

Tuntutan yang disampaikan di antaranya pembatalan kenaikan BPP, realisasi kebijakan mahasiswa dilibatkan dalam pengambilan kebijakan kampus, jaminan bagi mahasiswa tidak mampu untuk tetap bisa melanjutkan perkuliahan sampai selesai masa studi, dan rektor harus mempublikasikan Standard of Procedure (SOP) bagi mahasiswa tidak mampu, melalui media massa dan website resmi kampus. Ternyata hasil dari perjuangan kawan-kawan ke-empat tuntutan tersebut pada point 2 dan 3 disepakati oleh rektor UNPAD. Sekali lagi menjadi catatan penting bahwa hanya dengan perjuangan massa lah hak-hak kita bisa direbut dan didapatkan kembali.

Pontianak-Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Intimidasi dan berbagai ancaman, bukti dari tidak demokratisnya pendidikan di Indonesia kembali terjadi, hal ini kembali terjadi di STAIN Pontianak. Ancaman DO kembali digulirkan oleh pihak rektorat pada mahasiswa STAIN Pontianak.

Surat ancaman DO yang dikeluarkan sejak 6 Mei 2008 lalu ternyata masih berbuntut panjang hingga kini.

Ancaman DO terhadap empat anggota FMN yaitu M. Zehid, Novi Hendrayadi, Abdul Muhaimin, dan Desy Fahrunnisa berawal dari keterlibatan

ke-empat kawan tersebut dalam aksi yang dilakukan pada tanggal 14 April 2008 lalu menuntut transparansi penggunaan dana praktikum laboratorium yang selama ini dibayarkan oleh mahasiswa.

Ancaman DO berawal dari pemasangan spanduk dan pamflet selamat datang untuk mahasiswa baru. Selain itu salah seorang dari anggota FMN yang di ancam DO yaitu Dessy Fahrunissa juga tidak boleh ikut dalam kepanitiaan ospek. Bukan sekali ini saja pihak kampus menggunakan ancaman DO untuk menakut-nakuti mahasiswa yang menginginkan kampus demokratis, tetapi ironisnya kampus yang selama ini merasa paling benar tidak pernah berani untuk melakukan klarifikasi secara terbuka di muka umum dan mempertanggungjawabkan segala keputusannya langsung dimuka umum. Ini menandakan bahwa kampus sampai saat ini bukanlah tempat yang ramah dan aman bagi mahasiswa yang menginginkan hak-hak demokratisnya dapat terwujud, sekaligus semakin menunjukan kampus yang ada sekarang tidak lebih dari sarang birokrasi-birokrasi konservatif yang mempertahankan dogma-dogma semu, tana pernah berani membuka kesalahannya sendiri.

Sebuah keadaan yang hanya dapat dilawan dengan perjuangan massa yang gigih dan tanpa kenal leleh terus menggelorakan dan memperbesar perjuangan di kampus.

Jogjakarta-STPMD/APMD. Salah satu aspek yang penting bagi perjuangan massa secara umum adalah bagaimana persoalan rakyat dapat dibicarakan dan di bedah secara ilmiah, dan tempat yang paling tepat tentunya adalah tempat para intelektual berkumpul yaitu kampus. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kampus sebagai benteng pertahanan rakyat, dan pemuda mahasiswa adalah

golongan yang paling diharapkan untuk mampu mendobrak dogma-dogma dan tradisi terbelakang yang tidak ilmiah di kampus. Untuk peran itu FMN juga selalu berupaya untuk aktif, salah satunya dalam rangkaian rapat pleno DPP ke V di jogja 1-6 Agustus 2008.

Untuk menutup kegiatan Rapat Pleno V DPP FMN, diadakan seminar bertema “Manifestasi Reforma Agraria di Indonesia� bertempat di auditorium STPMD/ APMD (Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa/Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa) Jogja. Hal ini untuk mengangkat persoalan semakin maraknya perampasan tanah dan kekerasan serta kriminalisasi terhadap kaum tani.

Dalam seminar ini, bertindak sebagai pembicara Samsudin Nurseha dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

Jateng – DIY, kemudian Sekjend PP FMN Nurshohib Anshori dan Ketua STPMD/APMD Sumardjono. Msi, dengan di moderator oleh Dedi Deta dari BEM STPMD/ APMD. Dalam seminar ini membahas tentang kondisi kaum tani secara umum dan situasi agraria di Indonesia saat ini. Dimana UUPA no 5 tahun 1960 yang seharusnya jadi payung hukum bagi kaum tani untuk mendapatkan tanah dan menjamin penghidupan serta kesejahteraannya tidak dipenuhi oleh pemerintah justru sebaliknya akan diganti dengan regulasi-regulasi yang semakin menindas kaum tani.

Samsudin Nurseha banyak memaparkan tentang kondisi kaum tani khususnya di wilayah Jateng dan DIY yang masih sangat kental didominasi oleh budaya feodalisme kasultanan.

Tentunya keadaan menjadi semakin sulit karena perampasan atas tanah rakyat mendapat pelegalan dari pihak keraton/ kesultanan. Sehingga reforma agraria sejati adalah jawaban atas persoalanpersoalan yang dihadapi kaum tani. Sedangkan Nur Shohib Anshari lebih banyak berbicara tentang pentingnya peran pemuda mahasiswa dalam mendukung dan mensukseskan perjuangan kaum tani. Sebab tanpa reforma agraria sejati tidak akan pernah tercipta industrialisasi nasional dalam nageri, dan jika hal tersebut terjadi maka tidak akan ada jaminan pekerjaan yang layak bagi pemuda mahasiswa.

Sementara itu Sumardjono Msi juga menyampaikan pandangan tentang bagaimana pentingnya peranan dari kaum intelektual untuk menyikapi berbagai problema yang dihadapi rakyat, khususnya petani.

Disamping itu juga bagaimana seharusnya intelektual mengambil sikap dari kemampuan yang dimiliki dari segi-segi penguasaan teori, bukan justru digunakan untuk membodohi rakyat atas nama kekuasaan.

GEJOLAK MASSA

Perjuangan Massa Menggapai Kemerdekaan Hak-Hak Rakyat

P

erjuangan massa selalu datang, kian sering terjadi dan akan kian membesar selama rakyat masih terhimpit dengan berbagai persoalan, naiknya harga BBM, naiknya harga kebutuhan pokok, kesehatan yang mahal, tentu selain tidak terjaminnya hak-hak demokratis rakyat. Tuntutan untuk rejim SBY-Kalla tentu akan kian besar selama masih memposisikan dirinya sebagai rejim yang anti rakyat.

Jogjakarta Juli 2008. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jogja, pada tanggal 26 Juli 2008 kembali disambut dengan aksi protes dari rakyat.

Massa aksi yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional melakukan protes terhadap rejim kebijakan SBY-Kalla yang menaikan harga BBM, menolak kenaikan harga kebutuhan pokok, pendidikan murah bagiseluruh rakyat serta menuntut pembatalan rencana pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan.

Massa aksi memulai aksinya di depan gedung agung jogja, namun baru 20 menit aksi berlangsung, massa aksi yang mencoba menghadang kedatangan SBY dalam rangka ulang tahun TNI AU sudah berusaha dibubarkan oleh aparat kepolisian, karena dianggap menggangu ketertiban publik. Bahkan aparat kepolisan polltabes jogjakarta kemudian melakukan tindakan represif, lewat pemukulan, tendangan yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap 23 massa aksi. Bahkan 4 orang diantaranya dituduh sebagai provokator sehingga kemudian ditahan lebih lama.

Tentu saja, sebagai gerakan massa demokratis yang setia pada perjuangan, aksi-aksi protes atas kebijakan yang tidak berpihak sama sekali terhadap rakyat akan terus dilakukan. Sampai terbentuk sebuah kesadaran tinggi dari masyarakat secara luas atas penindasan yang terjadi selama ini.

Jogjakarta Agustus 2008. Setelah selama hampir 8 bulan pimpinan pusat FMN menjalankan kepemimpinan di tingkat nasional sesuai dengan resolusi pleno DPP IV di wonosobo, maka tanggal 1 – 7 Agustus di Jogjakarta d gelar Rapat Pleno V DPP FMN. Bertempat di kampus STPMD/APMD, acara pleno DPP berlangsung dengan meriah dalam kesederhanaannya. Selain dihadiri oleh anggota dewan pimpinan pusat FMN (DPP FMN), pleno kali ini juga dihadiri

utusan cabang dan kampus.

Seperti biasa pleno juga membahas tentang perkembangan organisasi selama enam bulan terakhir baik itu pekerjaan politik maupun pekerjaan organisasi. Termasuk didalamnya menilai bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh FMN dalam menyikapi berbagai kebijakan dari rejim, seperti masalah kenaikan harga BBM atau kampanye mayday yang disampaikan oleh pimpinan pusat FMN periode 6 bulan sebelumnya.

Pleno kali ini juga istimewa karena selain menilai pekerjaan politik dan organisasi selama 6 bulan, dan apa yang akan FMN lakukan selama 6 bulan kedepan, pleno kali ini juga membahas tentang kongres ke III FMN yang akan diadakan di Mataram Pada tahun 2009. Selain itu pleno juga menetapkan kolektif pimpinan pusat FMN dalam periode 6 bulan kedepan, yaitu Nur Shohib Anshary sebagai Sekretaris Jenderal, Wasekbid (Wakil Sekjen bidang) Pendidikan dan Propaganda yaitu Catur Widi A, Ahmad Fredy dan Astirrudin Purba sebagai Wasekbid Organisasi, serta Ummu Shonifah sebagai Wasekbid Keuangan yang akan memimpin berbagai pekerjaan politik maupun organisasi selama enam bulan kedepan.

Rapat pleno V DPP FMN ini kemudian ditutup dengan penyelenggaraan seminar agraria di kampus STPMD/ APMD dan pementasan music oleh grup SPOER pada tanggal 6 Agustus 2008 malam.

Jakarta Agustus 2008. Tanggal 8 Agustus 2008 management PT Megariamas Sentosa yang biasa disebut PT MS telah melakukan PHK sepihak kepada 446 orang buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garment Tekstil dan Sepatu ( SBGTS-GSBI PT MS) anggota dari Gabungan Serikat Buruh Independen.

Latar belakang pemutusan hubungan kerja sepihak ini terjadi sebagai balasan yang dilakukan oleh management PT MS atas rangkaian pemogokan yang dilakukan oleh para buruh yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Megariamas Sentosa yang biasa disebut PTP SBGTS PT MS. Pemogokan buruh ini sendiri dilakukan bukan tanpa dasar tetapi dilakukan oleh para buruh dikarenakan sikap pengusaha PT Megariamas Sentosa yang patut diduga keras melakukan praktek-praktek anti terhadap kebebasan berserikat. Di-

mana sejak para buruh mendeklarasikan serikat buruh yang menjadi pilihan para buruh pada tanggal 16 Maret 2008 lalu banyak sekali melakukan tekanan kepada para buruh seperti tekanan melalui peningkatan target produksi kepada para buruh hingga kepada tekanan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK).

Puncaknya pada tanggal 15 Juli 2008 management PT MS melakukan PHK sepihak kepada Abidin selaku ketua PTP SBGTS PT MS dengan alasan dianggap mangkir dari pekerjaan/tidak masuk kerja selama 3 hari kerja meskipun sesungguhnya Abidin melalui SBGTS PT.MS telah mengirimkan surat untuk dispensasi untuk tidak masuk kerja dikarenakan akan menghadiri undangan pendidikan yang diselenggarakan oleh induk organisasinya (GSBI) selama 3 hari dari tanggal 10 -13 Juli 2008 namun management PT MS tidak memberikan dispensasi yang dimaksud.

Atas tindakan PHK sepihak oleh management PT MS tersebut para buruh melakukan aksi pemogokan pada tanggal 15-17 Juli 2008 dalam aksi kali ini perundingan menemui kegagalan atau tidak menemukan kata sepakat. Maka setelah rangkaian perundingan lanjutan yang selalu gagal pada tanggal 4 Agustus 2008 kembali para buruh yang dipimpin oleh SBGTS PT MS melakukan pemogokan, dalam pemogokan ini management PT MS selalu tidak mau melakukan perundingan lagi dan tepatnya tanggal 8 Agustus 2008 justru management PT MS yang ditandatangani oleh direkturnya melakukan PHK kepada 446 buruh anggota SBGTS PT MS. Sekali lagi bahwa tindakan represifitas terhadap gerakan perjuangan kelas buruh untuk meuntut hak-hak demokratisnya tidak pernah menyurutkan semangat. Benih-benih perlawanan dari kelas buruh atas penindasan dan penghisapannya akan terus ada meskipun berkali-kali kalangan kapitalis dan pemerintah memberangusnya dengan berbagai cara.

Jakarta Agustus 2008. Saat ini kaum tani di Indonesia semakin terpuruk sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang menindas penghidupan kaum tani, selain persoalan himpitan ekonomi yang kian berat, problem kaum tani saat in juga persoalan perampasan tanah, dan kekerasaan terhadap kaum tani yang kian meningkat, seperti penangkapan, kriminalisasi bahkan sampai penyeran-

gan terbuka terhadap kaum tani. Tanahtanah di pedesaan banyak di monopoli untuk perkebunan besar demi kepentingan borjuasi besar dalam negeri. Dimana alih fungsi tanah ini banyak dijalankan oleh tuan tanah pedesaan, institusi pemerintah dalam bentuk inhutani, PTPN dan HPH pengusaha besar perkotaan.

Dengan latar belakang tersebutlan, maka pada tanggal 14 Agustus 2008, Front Perjuangan Rakyat secara nasional menyerukan aksi stop perampasan tanah dan kekerasan terhadap kaum tani. Selain di Jakarta, aksi juga dijalankan di beberapa kota di indonesia, yaitu Medan, Jambi, Purwokerto, Wonosobo, jogjakarta, jombang, malang, mataram, makasar, donggala, palu, pontinak, serta banyuwangi.

Dengan menggunakan dress code putih, massa aksi yang berjumlah 1.200 orang tersebut melakukan aksi dengan titik kumpul masjid istiqlal yang kemudian melakukan rally menuju ke mabes polri di kawasan Blok M. Setelah merapikan barisan di lapangan mabes polri, massa aksi kemudian melakukan long march ke depan gedung mabes polri untuk melakukan orasi-orasi tentang persoalan kaum tani. Massa aksi melalui perwakilannya kemudian melakukan dialog atau hearing mengenai persoalan kekerasan terhadap kaum tani dan keterlibatan aparat kepolisian dalam berbagai konflik agraria. Dari hasil hearing tersebut Mabes Polri menjamin tidak akan ada aparatnya yang terlibat dalam berbagai konflik Agraria yang terjadi, dan jika ada yang yang terlibat untuk segera dilaoprkan ke Polri. Setelah itu aksi dilanjutkan ke gedung badan pertanahan nasional.

Di sana utusan massa aksi di terima untuk melakukan dialog dengan kepala BPN Joyowinoto, tetapi tidak berhasil dialog hanya ditemui oleh perwakiloan dari Joyowinoto . pihak BPN dalamhearing tersebut menyatakan bahwa tanahtanah yang di sengketakan terutama di Rumpin, Tajur Halang, dan Garut pada dasarnya adalah hak dari kaum tani. Namun pernyataan tegas yang sama tidak didapatkan untuk tuntutan bahwa tanah guntai atau tanah absente atau tanah yang tidak produktif yang dikuasai oleh pengelola harus dikembalikan untuk kemudian dikelola oleh warga dan tuntutan untuk segera melaksanakan UU PA tahun 1960 dan tanah-tanah yang diperoleh dari perampasan harus dikembalikan kepada petani.

Kemenangan kecil yang diperoleh ini akan terus dimajukan secara kualitas dan kuantitas. Perjuangan kaum tani masih belum selesai sampai pelaksanaan reforma agraria sejati diterapkan di Indonesia.

Jogjakarta Agustus 2008. Memandang kenyataan bahwa setelah 63 tahun Indonesia merdeka, ternyata berbagai soal-soal pokok penghidupan rakyat Indonesia belum juga tuntas. Maka dalam peringatan 63 tahun Indonesia FMN canbang jogjakarta melakukan aksi massa dengan tuntutan diantaranya Batalkan kenaikan harga BBM, Turunkan Harga Kebutuhan bahan Pokok, Jaminan pendidikan Gratis, Jalankan Land Reform sejati, Hentikan Perempasan tanah, kekerasan, dan penangkapan terhadap kaum tani, serta Stop PHK dan berikan upah layak bagi buruh.

Sebanyak 17 orang anggota Front Mahasiswa Nasional menggelar aksi Protes di Alun-alun Utara Jogjakarta, disaat berlangsungnya puncak peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Ketika baru 15 menit aksi dilakukan aparat kepolisian membubarkan massa aksi, bahkan ketika melakukan berusaha negosiasi, aparat kepolisian malah melakukan pemukulan dan penangkapan kepada 14 orang massa aksi yang kemudian diamankan di Poltabes yogyakarta.

Penangkapan kembali terjadi terjadi ketika dalam selang waktu beberapa jam.

Pukul 13.40 WIB, anggota FMN kembali melancarkan aksi protes kembali. 17 anggota FMN menuntut agar 14 anggota yang ditangkap polisi segera dibebaskan. Kali ini aksi berlasung di depan gedung agung yogyakarta. namun selang 25 menit aksi dibuka, aparat kepolisian dengan personel lebih dari 2 truk datang dan mengancam akan membubarkan aksi tersebut tetapi massa tetap bertahan yang kemudian ditanggapi dengan tindakan represif dan brutal disertai dengan melakukan pemukulan, menendang dan kemudian menangkap massa aksi.

13 massa aksi kembali ditangkap, ditengah 14 orang anggota FMN yang belum dibebaskan oleh Poltabes Yogyakarta.

Aksi protes yang sesungguhnya merupakan aspirasi dan kehendak rakyat atas kesejahteraanya kembali harus berhadapan dengan kekerasan dan penangkapan. Ini bukan kali pertama kalinya pemerintahan membungkam aksi protes, namun ini sudah merupakan tindakan yang kesekian kalinya dilakukan. Semakin terbuka siapa sebenarnya SBYKalla , bahwa SBY-KALLA adalah rejim yang anti-Rakyat.

Jakarta Agustus 2008. Semangat kemerdekaan yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah semangat dari kaum tani melakukan perebutan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintahan kolonial belanda juga se-

mangat dari kelas buruh indonesia untuk melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang menjadi milik pemerintah kolonial belanda.

Kira-kira itulah pesan yang ditangkap dari diskusi refleksi 17 agustus 2008 pada perayaan 63 tahun kemerdekaan RI. Diskusi yang dilakukan di sekretariat nasional PP FMN, selain dari PP FMN diskusi juga diikuti oleh FMN jakarta dan beberapa anggota FMN dari Medan dan Pontianak yang kebetulan sedang berada di jakarta. Diskusi ini menghadirkan dua pemateri yaitu Ulfaturrosyidah dari Seruni dan Nurshohib Anshary dari PP FMN. Dalam diskusi tersebut di bedah bagaimana semangat dan keberanian rakyat Indonesia dalam berjuang memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia, sampai puncaknya saat Proklamsi kemerdekaan di bacakan oleh Soekarno-Hatta, pada 17 Agustus 1945. tetapi dalam perjalanannya di nodai dengan berbagai tindakan dari kaum borjuasi komprador yang hakekatnya sama saja menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Imperialisme, ini terjadi terutama saat disepakati KMB di Den Haag yang di Indonesia di lakukan oleh Hatta dan Syahrir, dan dampaknya kita rasakan sampai saat ini.

Palu Agustus 2008. Kedatangan SBY untuk membuka acara muktamar Al-Hairat di kota Palu, 26 Agustus 2008 kembali disambut dengan aksi massa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR).

Massa menuntut dibatalkanya kenaikan BBM, Penurunan Biaya Sembako, jalankan land-reform sejati, Naikan upah buruh serta Pendidikan Gratis/ Kuliah murah bagi rakyat.

Namun aksi tersebut berakhir dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Kota Palu Massa aksi ditangkap di jalan Basuki Rachmat, ketika ancaman aparat kepolisian yang berjumlah 2 truk kepada massa aksi untuk membubarkan diri tidak dihiraukan,bahkan massa terus melakukan orasi, yel-yel dan lagu perjuangan.

Aksi simpatik tersebut tetap bertahan meskipun aparat kepolisian melakukan tindakan provokasi, pendorongan serta pemukulan dan penendangan, sampai akhirnya pukul 10.05 WITA aparat kepolisian menangkap 9 Massa aksi FPR. Perjuangan demokrasi nasional akan terus dilakukan di tengah situasi Indonesia dalam dominasi imperialisme dan feodalisme. Benih-benih akan terus ada dan berkembang subur di tengah makin masifnya penindasan dan penghisapan terhadap rakyat.

SOLIDARITAS INTERNASIONAL

Imperialisme Musuh Seluruh Rakyat Dunia (Catatan perjuangan di India, Iran dan Yunani)

Selama dunia masih dalam dominasi imperialisme yang keji, maka segala jenis perampasan dan penghisapan paling jahat terhadap manusia akan tetap terjadi tidak peduli pada warna kulit, asal bangsa, agama selama itu menguntungkan. Tetapi sekaligus meyakinkan bahwa hanya perlawanan rakyatlah yang akan membongkar singgasana imperialisme yang berbau darah rakyat dan menguburnya dalam-dalam. Perlawanan yang juga terjadi di India, Yunani dan Iran.

India, Kalkuta. Sekitar 40.000 ribu demostran menduduki tanah yang akan di bangun untuk perusahaan mobil termurah di dunia, rakyat memprotes perusahaan tersebut karena mengambil secara paksa tanah-tanah kaum tani. aksi protes tersebut memblokade jalan utama perusahaan Tata motor di Singur, sebuah daerah di barat laut ibukota Kalkuta, sementara lebih dari lima ribu aparat kepolisian menghadang dan berjaga-jaga di sekitar pabrik. Rakyat yang seharian menduduki tanah tersebut, berhasil mengagalkan pembangunan pintu gerbang perusahaan, merobohkan pagar serta membatalkan peluncuran perakitan pertama mobil jenis nano.

Kami rakyat yang sudah betahuntahun hidup dari tanah ini menginginkan agar tanah kami segera dikembalikan, ini tanah rakyat bukan milik perusahaan, kita akan sampai akhir untuk mendapatkan tanah kami kembali. Ujar pimpinan aksi mamata banerjee diiringi tepuk tangan masa aksi yeng terus bergema. Pada Hari jumat Ratan Tata, pemilik Tata motors, perusahaan yang memproduksi mobil termurah didunia, mengingatkan bahwa dia akan memindahkan perusahaan keluar dari lokasi, jika demonstrasi tetap berlangsung.

Meskipun perusahaannya baru saja berinvestasi 350 juta dollar dalam proyek tersebut. kaum tani singur akan terus melancarkan aksinya sampai tanah mereka direbut kembali dan perusahaan mobil tersebut enyah dari daerah ini, aksi demostrasi yang diikuti buruh dan pelajar juga mendapat dukungan yang luas baik dari rakyat singur maupun seluruh rakyat India.

London, 9 Agustus 2008. gabungan oraganisasi rakyat iran melancarkan aksi protes di kedutaan iran yang berada dilondon. Aksi tersebut terkait dengan meningkatnya jumlah eksekusi dan kekerasan yang secara intensif menimpa gerakan demokratis di iran. baik dari buruh, pemuda/ mahasiswa, perempuan, masyarakat minoritas, jurnalis dan kaum intelektual. Bersamaan dengan peringa-

tan yang ke-20th pembantaian 18,000 tahanan politik di Iran pada tahun 1988, pada hari minggu 27 Juli 2008 rejim Republik Iran, mengeksekusi 29 orang di penjara Evin, sebuah penjara yang terkenal paling mengerikan. penjara ini dibangun oleh Shah dan telah menjadi saksi dari kekejaman tiada tara pemerintah iran. Selama rejim shah berkuasa, tempat ini digunakanoleh tukang jagal pemerintah untuk membunuh rakyatnya sendiri. Tercatat sepanjang 30 tahun terakhir, Penjara Evin adalah salah satu lokasi utama untuk membekap para tahanan politik sejak tahun 1988.

Rejim di Iran sepanjang kebijakan telah secara sistematis mengeksekusi rakyat dan tahanan politik, bahkan mer-

eka selalu memberikan label tahanan tersebut sebagai penjahat dan pengedar narkoba. Banyak dari mereka yang ditangkap adalah demonstran pada aksi protes kenaikan BBM, aksi peringatan Mayday/ Hari buruh sedunia bahkan sampai aksi pelajar dan mahasiswa yang menolak kebijakan rejim.

Penindasan ini terasa semakin menyakitkan ketika rejim mengumumkan pemindahan sepuluh tahanan politik ke penjara evin. Ada ancaman bahaya yang segera terjadi pada kelangsungan kehidupan tahanan politik dan aktifis iran, beberapa orang dikenal berprofesi sebagai wartawan,yaitu Adnan Hassanpour dan Abdolvahed “ Hiwa� Bootimar yang bahkan telah dijatuhi divonis mati, termasuk juga Farzad Kamangar, ber-

profesi guru, wartawan dan aktifis HAM dari Kamyaran di Kurdistan, mereka semua dituduh pemberontak oleh pemerintah. Tidak ada keraguan lagi bahwa hidup dari semua tahanan politik dalam bahaya yang mengerikan. Lebih lanjut, berita dari Iran menunjukkan bahwa 8 wanita dan seorang pria sedang menunggu kematian setelah divonis hukuman mati.

Lebih lanjut gerakan rakyat di Iran juga menyerukan kepada semua kalangan gerakan demokratis progresif, terutama dari gerakan anti imperialisme seluruh dunia untuk bergabung, untuk mengutuk berbagai tindakan terutama tindakan eksekusi terhadap aktivis gerakan rakyat yang dilakukan rejim reaksioner republik Iran, sekaligus menuntut pembebasan semua tahanan politik dan membatalkan semua eksekusi di Iran. Selain mengutuk kolaborasi rejim Iran dan Turki yang melakukan politik genocida/ pembunuhan missal serta kebijakan diskriminatif terhadap rakyat Kurdish.

Athena, Yunani. Pada tanggal 13 Agustus 2008 gerakan rakyat Yunani yang merupakan gabungan dari organisasi guru, pelajar, pemuda dan mahasiswa progresif, beserta gerakan militant rakyat Yunani menyatakan sikap untuk mengutuk penangkapan aktivis Dave Pugh, Protima Das, Pradeep Dan Amin Maharana.

Gerakan rakyat Yunani juga menuntut pembebasan tanpa syarat para aktivis yang ditangkap oleh polisi Orrisa di India. Karena usaha untuk menakut-nakuti dan penghentian gerakan rakyat adalah sebuah pekerjaan sia-sia yang dilakukan oleh pemerintah. Karena gerakan rakyat pasti akan terus tumbuh lebih kuat dan solidaritas Internasional akan terus tumbuh dan berkembang dari seluruh dunia.

Kekerasan, intimidasi, penangkapan, pembunuhan, penyiksaan adalah cara yang paling sering diberikan pada gerakan rakyat, tetapi ini tetap tidak berpengaruh. Demikian juga sebaliknya perjuangan rakyat akan terus hidup dan menjadi satu-satunya jalan yanga paling sah untuk suatu hidup lebih baik dan bermartabat.

KAMUS

Lima Karakter Imperialisme (Bagian IV) 4. Pembagian Dunia di antara Negaranegara Kapitalis Bagaimana konsentrasi kapital dan produksi terjadi di dunia ?

Dominasi monopoli yang secara terus menerus akan mengakibatkan konsentrasi kapital dan produksi. Kekayaan negara dihabiskan oleh beberapa negara imperialis. Monopoli internasional adalah satu dari karakterisktik imperialisme.

Sebelum PD II alatnya adalah organisasi atau perjanjian internasional. Setelah PD II, Multi-National Corporation (peruasahaan dari berbagai negara) dan Trans National Corporation (perusahaan lintas negara) adalah bentuk monopoli internasional.

MNC adalah perusahaan yang dikendalikan dan berbasis di satu negara (AS, Jepang, Jerman, Uni Eropa). TNC adalah perusahaan dengan sistem manajemen membagi kepemilikan, penjualan, manager, dan pekerja, perusahaan dipecah di berbagai negara. TNC muncul di Eropa, selama masa kapitalis monopoli ketika dua negara atau lebih muncul untuk melakukan persaingan dengan MNC dari AS, contohnya: 5 MNC terbesar atas produk konsumsi menguasai 70% pasar dunia.

Lima MNC terbesar atas produk otomotif, pesawat, penerbangan, barangbarang elektronik dan baja menguasai 50% produksi. Lima MNC terbesar dalam industri minyak, komputer dan media massa memproduksi sebanyak 40% dari penjualan dunia.

MNC mulai mendominasi setelah PD II karena setelah perang, industri menurun dan AS hanya satu-satunya negara yang masih kuat sehingga terjadi akumulasi kapital yang cepat untuk kemudian memacu perkembangan teknologi di AS. Kapitalis monopoli mendapat keuntungan untuk memperoleh bahan mentah dan buruh murah di berbagai

negara. Negara kapitalis monopoli bertanggungjawab terhadap bantuan pada MNC untuk melakukan ekspansi industrinya melalui bantuan resmi (pinjaman pemerintah). Misal: pemerintah AS jika memberi bantuan (bilateral/ multilateral) pada suatu negara akan selalu diikuti oleh MNC-nya.

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya konsentrasi kapital dan produksi dalam perkembangan dan hubungan antar negara: 1. Pembangunan yang tidak merata (uneven development) antar negara industri dan negara miskin.

Pada negara-negara miskin akibatnya: terjadi ekspolitasi secara terus menerus baik terhadap Rakyat maupun sumber daya alamnya, penurunan kesejahterahan karena bila terjadi krisis di negara imperialis dan para kapitalis monopoli memindahkannya ke negara terjajah atau setengah jajahan maka sektor pelayanan publik akan dipangkas pembiayaannya oleh pemerintah negara boneka, industrialisasi di negara terse-

but terhambat.

Jurang ini yang akan membuat penindasan terjadi semakin menghebat di negara miskin. Kepentingan imperialisme akan bersinggungan dengan kepentingan kelas reaksioner di negara miskin (tuan tanah, borjuis komprador, dan kapitalis birokrat). Dalam kehidupan ekonomi negara tersebut, banyak kapital yang masuk dalam ke dalam hubungan produksi lama sewa tanah, laba perdagangan hasil pertanian lebih banyak menguntungkan borjuis komprador dan kapitalis birokrat yang menguasai distribusinya, dan praktek perdagangan tengkulakisme atau peribaan semakin merajalela. Sehingga imperialisme tetap melanggengkan sistem ekonomi lama (yaitu feodalisme atau setengah feodalisme).

Pembangunan yang sangat lambat dari negara miskin sangat berguna bagi imperialis. Mereka dipaksa untuk bergantung pada investasi asing, mesin, dan teknologi tinggi, dan juga harus memberikan bahan mentah dan buruh yang murah. Imperialis akan mendikte negara miskin untuk menjadi eksportir bahan mentah yang murah dan menjadi importir produk maju dari negara imperialis yang mahal.

Hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dari pembangunan lokal di negara miskin. Oleh karena itu negara miskin tidak akan bisa mempunyai surplus dalam pendapatan negara.

Di berbagai negara persoalan ini meluas pada kelaparan karena sumber daya nasional disedot habis-habisan untuk membayar hutang, menutup defisit, dan lain-lain. 40 ribu anak di negara miskin mati karena klaparan, kurang gizi, dan malnutrisi. Bahkan di negara miskin juga harus mengeksport buruh migran yang murah. Kriminalitas dan prostitusi meningkat karena rendahnya produktivitas.

(Bersambung)