BUDAYA
M
BANGKIT - BEROGANISASI - BERJUANG
Tetap Produktif Selama Puasa
arhabban Ya Ramadhan! Bulan suci Ramadhan telah datang, dan kewajiban bagi umat muslim untuk menjalankannya. Bulan yang dianggap sebagai bulan penuh hikmah karena Tuhan menjanjikan rahmat yang besar bagi seluruh umat-Nya, jika lebih giat untuk menjalankan ibadah, menambah amal kebaikan dengan lebih memperbesar kepedulian sosial dan solidaritas terhadap sesama manusia di bulan yang suci ini. Sebagai Mahasiswa, bagaimana kita menyambut bulan ramadhan? Apa aktivitas yang dilakukan selama ramadhan? Sudahkah kepekaan sosial untuk berbagi dengan sesama lahir dan menjelma menjadi aktivitas harian? Kenyataannya, masih banyak mahasiswa lebih suka melewatkan hari-hari berpuasa dengan cara-cara yang kurang positif dan cenderung merugikan. Dengan alasan puasa, banyak yang menghabiskan waktu dengan memperbanyak tidur atau bahkan membatasi aktivitas karena takut menguras energi dan menjadikan puasanya tidak penuh. Bbila kita mau periksa lebih mendalam, alasan tersebut sangat tidak berdasar. Menurut ilmu kesehatan, berdiam diri atau tidur dalam jangka waktu yang lama ketika berpuasa justru tidak disarankan. Tidur akan membuat seluruh kerja di tubuh terhenti, sehingga mekanisme kerja organ-organ tubuh kita yang selama ini telah terbangun juga akan terganggu. Energi kita sebenarnya juga tidak akan terkuras dengan berlebihan meskipun kita tetap menjalankan aktivitas selama berpuasa. Ketika kita berpuasa, hanya jadwal makan kita
yang berubah. Artinya energi yang diperoleh dari makanan yang kita makan tetap sama, dan tubuh kita punya kemampuan untuk mengatur kapan energi harus dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. So, tetap menjalankan aktivitas di tengah-tengah puasa sama sekali tidak merugikan. Bulan puasa adalah momentum yang tepat untuk memperbanyak aktivitas sosial kita. Di bulan ramadhan ini, orang pasti akan berlomba-lomba untuk beramal membantu sesamanya. Tugas pemuda dan mahasiswa yang mempunyai kesadaran lebih maju, berperan memastikan agar kegiatan-kegiatan amal yang diadakan benar-benar tepat sasaran. Disisi lain, keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik yang diselenggarakan organisasi ataupun elemen lain adalah sarana dan ruang berpropaganda. Meningkatkan kepedulian sosial dan memupuk solidaritas terhadap sesama, tidak hanya dilakukan ketika bulan puasa tetapi juga di bulan-bulan lain di luar Ramadhan. Di tengah keindahan ramadhan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu penindasan dan penghisapan yang masih dialami rakytat negeri ini akibat tindasan imperialisme dan reijm boneka di dalam negeri. Disinilah penting bagi Mahasiswa umumnya dan anggota khususnya untuk tetap produktif dengan kegiatan positif dan tetap kerja massa selama bulan puasa berlangsung. Ini penting agar massa Mahasiswa tetap dilayani dan aktifitas organisasi terus berjalan, sehingga kita tidak terlena dengan keindahan ramadhan dan lupa akan musuh rakyat yang sesungguhnya. Selamat menjalankan ibadah puasa! Tetap semangat untuk Bekerja!
(FMN) Mewakili segenap Keluarga Besar
Mengucapkan
SELAMAT
Atas Pernikahan
Kawan kami tercinta Wakil SekJend bid.organisasi Dengan
Karsiwen
Pengurus ATKI Hongkong
Cilacap 10-09-2007
Sekretaris jenderal Ridwan Lukman WaSeKjend bid. Pendidikan
&Propaganda Oki Firman F
WaSekJend bid. Organisasi
Nur Shohib A WaSekJend bid. Keuangan Akhmad Freddy Aulia Agastani Biro Hubungan Internasional
Ahmad S.H
SOLIDARITAS INTERNASIONAL
BANGKIT - BEROGANISASI - BERJUANG
Konspirasi Imperialis AS, Rejim Arroyo dan Pemerintah Belanda (Catatan dibalik Penahanan Ketua ILPS Prof Jose Maria Sison) Ketua ILPS Prof Jose Maria Sison (Joma), 27 Agustus lalu ditahan secara ilegal oleh aparat kepolisian Belanda. Bersamaan dengan itu, sejumlah aktifis politik Filipina di Belanda juga turut ditahan. Mengapa ini terjadi?
P
enahanan terhadap Joma dan sejumlah aktifis politik Filipina di Belanda, bisa dikatakan diluar kewajaran. Joma ditahan ketika dia melapor ke Kepolisian Utrecht setelah diminta untuk mengklarifikasi informasi terbaru terkait atas catatan tuntutannya di tahun 2001. Menurut pengacara Joma yang turut mendampingi ke kantor polisi, Joma ketika itu meminta izin ke ruang tahanan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tanpa sepengetahuannya, Joma langsung ditahan dan dibawa menuju Penjara Nasional. Di saat yang bersamaan kepolisian juga melakukan penggrebekan di rumah Joma. Menurut Julie Sison (Istri Joma), sekitar pukul 9.30 pagi, Kepolisian Belanda tiba-tiba mendatangi rumah Joma dan langsung melakukan penggrebekan bahkan ketika memasuki rumah tanpa mengebel atau mengetuk pintu. Begitu masuk, langsung dilakukan penggeledahan. Tercatat, komputer, CD, dokumen, dan file-file lainnya disita kepolisian Belanda. Penggeledahan ini baru selesai sore hari. Turut digrebek, Kantor Informasi Internasional National Democratic Front (NDF) dan beberapa rumah aktifis politik termasuk menahan beberapa diantara mereka.
terkenal gigih dalam melakukan perjuangan melawan dominasi imperialisme. Apalagi ILPS dalam waktu belakangan ini, telah cukup berhasil mengembang pengaruh politik di kalangan gerakan massa di berbagai Negara. Apa yang menimpa Joma dan sejumlah aktifis politik Filipina, adalah sebuah siasat jahat rejim Arroyo, pemerintah Belanda dan Imperialis AS agar merekan mau menyerah kepada pemerintah di Manila. Tetapi, nilai sebuah perjuangan mulia tidak akan tergadai dengan apapun.
Solidaritas Internasional “Bebaskan Joma� Menindaklanjuti hal ini, ILPS dan beberapa jaringan pergerakan internasional, segera mengeluarkan seruan dan melakukan aksi-aksi protes di berbagai belahan dunia menuntut pembebasan Joma. Aksi dilakukan di beberapa negara seperti Filipina, Hong Kong, Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, Australia dan sejumlah negara di Eropa. Di Indonesia, FMN sebagai member ILPS melakukan aksi di Kedubes Belanda (3/9). Setelah ditahan selama tujuh belas hari di tahanan Nasional Kepolisian Belanda, Prof. Jose Maria Sison akhirnya dibebaskan. Siasat Jahat Imperialis AS, Dalam siaran persnya (13/9), Joma Rejim Arroyo dan Pemerintah mengucapkan terima kasih dan Belanda penghargaan setinggi-tingginya Penahanan terhadap Joma terhadap seluruh elemen anti dan sejumlah aktifis politik Imperialisme sedunia yang telah Filipina di Belanda, terjadi setelah memberikan support selama dirinya Dokumentasi PP FMN Mahkamah Filipina ditahan, sehingga dapat kembali Protes FMN - ILPS Indonesia di Kedubes membebaskan Joma dari bebas. Joma juga menyatakan Belanda Jakarta (30/8), Menuntut Pembebasan Ketua ILPS Prof Jose Maria sejumlah tuduhan politik yang akan terus berjuang bersama dilakukan rejim Arroy dan setelah dengan seluruh gerakan anti nama Joma dihapus dari daftar teroris dunia. imperialis, dengan segala konsekuensi yang harus Upaya untuk meredam aktifitas politik Joma diterima. sesungguhnya telah lama dilakukan. Sejak pindah ke Satu pelajaran berharga dari hal ini, sebuah Belanda sebagai suaka politik, Joma sempat dimasukan perjuangan mulia untuk membebaskan sebuah negeri daftar teroris yang dirilis CIA AS. Wakil Uni Eropa Javier dari kungkungan imperialisme dan rejim boneka Solana bahkan pernah mengatakan akan selalu siap sekaligus melawan dominasi global imperialisme, pasti mengganjal aktifitas politik Joma yang dinilai berbahaya akan berhadapan dengan tekanan-tekanan yang luar bagi kepentingan besar kaum imperialis. Bahkan sejak biasa dari kaum reaksi. Sebuah solidaritas internasional dimasukan daftar teroris, Joma tidak mendapatkan yang tidak mengenal batas-batas wilayah dan bangsa, subsidi yang seharusnya dia terima dari pemerintah a k a n m e m b u a t s e b u a h p e r j u a n g a n m e l a w a n Belanda. imperialisme akan semakin kuat dan besar. Long Live Joma yang saat ini sebagai Ketua Internasional Internasional Solidarity! League of People Struggle (ILPS), memang sosok yang
karyawan yang belum diberikan sejak lima tahun yang lalu. Mendengar putusan hakim, massa aksi SP-FKK PT yang mengikuti proses pengadilan menyambut dengan gegap gempita. Aksi SP-FKK PT DI ini juga didukung berbagai ormas seperit SBSI, FMN, KAMMI, GMNK, GPI dan FAMRED. FMN Medan Berjuang Bersama Buruh Medan – Terkait dengan keluarnya RUU Pesangon, FMN bersama berbagai serikat buruh dan ormas setampat melakukan aksi menolak RUU Pesangon (4/9) yang melibatkan sekitar 400 orang. Sebelumnya, FMN juga mendukung aksi buruh Hotel Soechi (24-25/8) menuntut kebebasan berserikat dan tolak PHK. Aksi ini sendiri mendapatkan represi dari aparat kepolisian. Indonesia Belum Merdeka! Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62, 17 Agustus 2007, FMN menggelar berbagai aksi massa dan kegiatan kultural di berbagai kota. Kegiatan ini ditujukan untuk merefleksikan bahwa Indonesia sesungguhnya belum merdeka, karena masih terdapat penindasan serta penghisapan yang dilakukan imperialisme dan sisa feodalisme. Inilah yang membuat rakyat Indonesia belum mendapatkan hak-hak demokratisnya. Di Denpasar, FMN melakukan aksi longmarch dimulai dari kampus Universitas Udayana menuju perempatan Plasa Denpasar. Di Jogja, FMN bersama berbagai ormas menggelar mimbar bebas di Perempatan Kantor Pos Besar. Aksi serupa juga dilakukan FMN Bandung bersama berbagai ormas di Monumen Perjuangan Rakyat. Aksi ini dibubarkan paksa OKP Panca Marga yang dibiarkan begitu saja oleh aparat kepolisian. Peringatan berbeda dilakukan FMN Malang dengan menggelar kompetisi sepak bola antar organisasi massa. Kompetisi semakin meriah karena juga diikuti ormas tani dan buruh. Di Mataram,, FMN
menggelar acara budaya dan malam refleksi di kampus Unversitas Mataram (Unram). Pidato Kenegaraan SBY, Disambut Demonstrasi JAKARTA (16/8) - Demonstrasi mahasiswa bersama dengan elemen rakyat digelar di depan Gedung DPR/ MPR. Aksi bertepatan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI SBY tentang RUU APBN 2008 beserta nota keuangan di hadapan Sidang Paripurna DPR-RI. Dalam aksi ini, massa aksi menuntut tanggung jawab negara atas pendidikan dengan tuntutan pokok antara lain; Realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, Menolak pengesahan Rancangan UndangUndang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) dan Menolak Ujian Nasional (UN) sebagai satu-satunya standar kelulusan bagi siswa SMP dan SMA. Aksi ini sempat mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian dan dicegah untuk mendekat ke Gedung DPR/ MPR dan baru diijinkan setelah SBY selesai membacakan pidato kenegaraannya. Aksi diikuti oleh BEM UI, FMN, Education Forum dan LAPAM. Aksi serupa juga dilakukan FMN bersama Komunitas Air Mata Guru (KAMG) dengan aliansi Solidaritas untuk Guru Berjuang yang diikuti sekitar 400 orang di DPRD Sumatera Utara. Diskusi Serial FMN dan SMI JAKARTA (10/8) - Sebagai bagian dari kerjasama bilateral yang telah disepakati, FMN dan SMI mengadakan diskusi serial tentang pendidikan di kampus-kampus Jakarta. Diskusi serial kali ini berlangsung di Aula Madya kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema RUU BHP dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia. Hadir sebagai pembicara, Ahmad Fredi (PP FMN) dan Sukanti (KPP SMI). Diskusi dihadiri anggota-anggota FMN dan SMI serta beberapa perwakilan ormas lain dan lembagalembaga intra kampus.
(FPM), Serikat Terune Galatama, Cabut SK Dikti No 26 tahun 2002 Pendidikan Formal dan Informal Dr. Komunitas Bajang Merdeka (KBM), tentang Pelarangan Organisasi Zaini Arony. Dalam haering pihak Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Ekstra Kampus dan Partai Politik Depdiknas berupaya berkelit dari dan LSBH Mataram. dalam Kampus, peningkatan tuntutan yang diajukan, terutama Aksi ini dilakukan untuk fasilitas pendidikan, cabut kebijakan mengenai pemberlakukan SK Dirjen menuntut tanggung jawab UN, tingkatkan kesejahteraan guru, Dikti No 26/2002. Menutup haering pemerintah atas problem dosen dan karyawan, berantas Sekjend PP FMN Ridwan Lukman, pendidikan dengan beberapa korupsi di sektor pendidikan, dan menyerahkan petisi 1000 tanda tuntutan seperti realisasi anggaran sediakan lapangan pekerjaan yang tangan yang dikumpulkan FMN pendidikan 20 persen dan menolak layak bagi lulusan pendidikan. terkait dengan tuntutan yang RUU BHP. Aksi di buka di Arenda Awalnya massa aksi akan diusung. Perwakilan hearing Budaya dan berenaca menuju lokasi melakukan aksi ke depan Istana mendesak agar hasil hearing juga acara di lapangan Walaikota Negara, tetapi massa aksi diblokade dibahas dalam rapat kerja M a t a r a m . N a m u n m a s s a a k s i aparat kepolisian di depan gedung Depdiknas dan DPR RI yang akan dihadang aparat kepolisian, tentara Mahkamah Konstitusi (MK), karena diselenggarakan hari itu juga. dan sejumlah preman. Upaya Presiden SBY ternyata tengah Selain FMN, aksi juga melibatkan negoisasi coba dilakukan, berbagai ormas seperti tetapi polisi tetap ngotot agar Serikat Mahasiswa massa aksi membubarkan Indonesia (SMI), Himpunan diri. Tapi massa aksi tetap Mahasiswa Islam (HMI), bertahan dan melanjutkan Gerakan Pemuda Islam aksi. Bukan hanya itu, kordum (GPI), Aliansi Gerakan aksi Syaiful (FMN) bahkan Reforma Agraria (AGRA), sempat dicekik karena Serikat Rakyat Miskin Kota dianggap membandel. (SRMK), Serikat Buruh Kuas Sempat terjadi Eterna Jaya Industries (SBKdorong mendorong dengan EJI) dan Federasi Serikat aparat kepolisian dan barisan Petani Indonesia (FSPI). aparat berhasil ditembus. Tapi Dalam aksi ini, FMN Dokumentasi PP massa aksi kembali dihadang memobilisasi massa dari Aksi Nasional FMN Memperingati Hari Pemberantasan Buta barisan Brimob dan Bandung, Garut, Bandar Aksara Internasional di Jakarta (6/9) dihadapkan moncong Lampung dan Jakarta. Aksi senapan tentara. Massa aksi FMN ini juga dilakukan kemudian duduk, tetapi segera menerima “tamu agung� Presiden Medan, Jombang, Malang dan direpresi aparat polisi dengan Rusia Vladimir Putin. Upaya Mataram. menendang beberapa massa aksi. negoisasi agar massa aksi tetap Tercatat 4 (empat) orang menjadi bisa melanjutkan aksi ke depan Eks Karyawan PT DI Menangkan korban kekerasan yaitu Daniel Istana Negara, tetap ditolak aparat Gugatan Pailit (FMN), Lukman (FMN), Raden Dedi kepolisian. Padahal rencana aksi JAKARTA (4/9) - Tidak akan pernah alias Jurba (FMN) dan seorang telah diberitahukan jauh-jauh hari. menyerah sampai tuntutan massa aksi dari FPM. Massa aksi Gelagat ini dibalas dengan dimenangkan. Setelah lima tahun akhirnya tetap bertahan di tempat melakukan orasi-orasi politik berjuang untuk mendapatkan dan melanjutkan dengan orasi-orasi pembljetan terhadap rejim SBY yang haknya, ratusan mantan buruh PT politik. Setelah membacakan ternyata lebih setia melayani mister Dirgantara Indonesia (DI) yang p e r n y a t a a n s i k a p , m a s s a a k s i imperilais Putin, dibandingkan tergabung dalam Serikat Pekerja kemudian membubarkan diri. mendengar aspirasi rakyat. Forum Komunikasi Karyawan (SPSetelah pukul 12.00 WIB, massa FKK) PT DI terus melakukan aksi ke Aksi Nasional FMN Memperingati aksi melanjutkan perjalanan ke Jakarta sepanjang AgustusHari Buta Aksara Internasional Depdiknas. Harapan bertemu September mengikuti proses JAKARTA (6/9) - Dalam rangka menteri dan jajaran Dirjen pupus, pengadilan gugatan pailitt PT DI di memperingati Hari Pemberantasan lagi-lagi dengan alasan tidak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Buta Aksara Internasional, FMN berada di tempat. Pihak Depdiknas Setidaknya telah diadakan 4 kali aksi bersama dengan ormas-ormas hanya mau menerima perwakilan sejauh ini. multisektoral menggelar aksi di massa aksi. Setelah berunding, Dalam sidang pembacaan Jakarta. Aksi yang diikuti sekitar 200 diputuskan 10 perwakilan menemui putusan gugatan pailit (4/9), massa aksi ini , mengusung tema perwakilan Depdiknas untuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pendidikan adalah Hak Dasar mengadakan hearing. Perwakilan memutuskan PT DI dinyatakan pailit. Rakyat. Tuntutannya; Realisasikan massa aksi diterima Kepala Humas Artinya PT. DI sebagai tergugat Anggaran Pendidikan 20% dari dan Informasi Depdiknas Bambang dinyatakan pailit dan harus segera APBN dan APBD, Tolak RUU BHP dan Wasito Adi dan Sekretaris Dirjen m e m e n u h i hak-hak mantan
GEJOLAK MASSA
BANGKIT - BEROGANISASI - BERJUANG
Terus Berjuang Menuntut Hak-Hak Demokratis Aksi-aksi massa terus terjadi seiring krisis ekonomi dalam negeri yang semakin akut. Aksi-aksi yang terus berlangsung, semakin membuktikan ketidaksanggupan rejim boneka imperialis SBYKalla untuk mengatasi segala problem bangsa dan rakyat negeri ini. Maju Terus Perjuangan Massa! Front Mahasiswa Nasional (FMN) Peringati Hari Tani Nasional ke 47 JAKARTA (24/9) - Belasan mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi simbolik di Bunderan Hotel Indonesia (HI) dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang ke 47. Sebelumnya, aksi dalam rangka yang sama juga dilakukan Federasi Serikat Petani Indonesia. Dalam aksi ini, masing-masing massa aksi menggunakan trash b a g hitam yang bertuliskan Reforma Agraria. Aksi dilakukan dengan mengelilingi bunderan HI sambil
Dokumentasi PP FMN
Aksi FMN memperingati Hari Tani Nasional ke 47 di Bunderan HI Jakarta (24/9)
meneriakkan yel-yel menuntut reforma agraria sejati dan dukungan terhadap perjuangan kaum tani. Dalam aksinya, FMN menuntut dilaksankannya Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) No. 5 tahun 1960 dan wujudkan reforma agraria sejati, hentikan kekerasan terhadap kaum tani serta menolak Undangundang Penanaman Modal (UU PM) dan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) rejim SBY-JK. Selain itu, aksi juga mengecam penangkapan yang baru saja terjadi terhadap 10 petani di Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) yang menolak perluasan kebun sawit. Aksi yang dimulai pukul 16.30 WIB ini, ditutup menjelang waktu berbuka puasa dengan membacakan pernyataan sikap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat FMN, Ridwan Lukman. Selain di Jakarta, aksi peringatan Hari Tani Nasional juga dilakukan FMN di Medan dan Mataram. Sementara di Bandung, peringatan Hari Tani Nasional disikapi FMN dengan menggelar diskusi di kampus UPI tentang penindasan sisa-sisa feodalisme yang dialami kaum tani bersama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).
Buruh PT MPB Mogok tuntut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan JAKARTA - Seluruh buruh PT. Mulmindo Prapat Bumi Persada yang tergabung dalam Serikat Buruh Metal Mulmindo Prapat Bumi Persada (SBM-MPB) melakukan aksi mogok kerja sejak 11 September 2007 di kawasan industri Kamal Muara Jakarta Utara. Aksi mogok dilakukan untuk menuntut segera diterapkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek secara penuh di PT. MPB. Selain itu, SBM MPB juga menuntut dicabutnya surat perusahaan tanggal 28 Agustus 2007, mengenai tindakan non aktif terhadap dua orang pimpinan SBM-MPB. Pihak perusahaan sendiri—seperti lazimnya penindasan perusahaan terhadap aksi-aksi buruh— berupaya meredam aksi buruh dengan mengerahkan preman untuk mengintimidasi dan membuka rekrutmen tenaga kerja baru, serta dengan segala daya berusaha memecah belah kekuatan buruh. Aksi mogok yang sudah berlangsung sembilan hari dan didukung oleh FMN Jakarta ini akan terus dilakukan hingga dua tuntutan pokok yang diusung SBM-MPB dipenuhi pihak perusahaan. Ratusan Guru Mendesak dilakukannya Sertifikasi dan Menolak RUU BHP JAKARTA (11/9) - Sekitar 300 guru dari Jakarta, Banten dan berbagai kota di Jawa Barat ngelurug ke Gedung DPR-RI dan kantor Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) aspirasi mereka. Dalam aksinya, para guru menuntut penolakan terhadap RUU BHP, segera dilaksanakannya sertifikasi guru dalam waktu 2 (dua) tahun dan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP). Setalah hearing dengan Komisi X DPR RI, massa aksi melanjutkan perjalanannya ke gedung Depdiknas. Disini, 50 perwakilan guru sempat diterima perwakilan Mendiknas. Namun sekali lagi, seluruh peserta aksi harus menelan kekecewaan karena tidak mendapatkan jawaban pasti atas tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Aksi ini didukung FMN, FPPI, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pendidikan. Jusuf Kalla Datang, Mahasiswa dan Pemuda Direpresi MATARAM (8/9) – Peringatan puncak perayaan Hari Aksara Internasional di Indonesia dilaksanakan di Mataram dan dihadiri Wapres Jusuf Kalla. Menyambut Jusuf Kalla, FMN bersama beberapa ormas pemuda dan mahasiswa seperti Forum Komunikasi Gerakan Bajang Merdeka (FKGBM), Front Pemuda Merdeka
Satrasia, Hima Pensatrada, Hima Esa, Hima Geografi, BEM FPTK, UKSK UPI, ASAS UPI. FORMA mengadakan audiensi dengan rektorat mengenai tuntutan yang di kampanyekan. Setelah beberapa saat, pihak rektorat yang diwakili Pembantu Rektor (PR) III, bersepakat untuk memisahkan uang registrasi UPI-Net dengan SPP bagi mahasiswa angkatan 2005 ke-atas. Artinya, tuntutan mahasiswa berhasil dipenuhi. Adapun untuk mahasiswa angkatan 2006 dan 2007, tetap dibebankan pembayaran UPI-Net untuk tahun ajaran 2007/2008 dan tahun ajaran berikutnya, tidak diwajibkan membayar fasilitas UPI-Net. Sebuah Kemenangan kecil yang patut dibanggakan dan maju terus FMN dan Mahasiswa UPI dalam menuntut Hak-Hak Demokatris mahasiswa di kampus. Bersikap Kritis, Mahasiwa Trisakti Diancam Skorsing Fery Juniansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti (Usakti) dan juga Koordinator Komisariat SMI Usakti diancam skorsing 2 (dua) semester. Hal ini sebagai buntut aktifitas SMI Usakti dalam menyambut Mahasiswa baru (30/8) dengan menggelar spanduk “SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU DI KAMPUS TRISAKTI YANG BERWATAK TIDAK DEMOKRATIS� dan membagikan selebaran berisikan tentang gambaran paradigma sosial mahasiswa serta ajakan berorganisasi. Pihak birokrasi FH Trisakti melalui Wakil Dekan (WADEK) III Fakutas Hukum (FH) Fery Edward mengancam tidak segan-segan memberikan sanksi skorsing kepada anggota SMI yang tertangkap tangan melakukan aktifitas keorganisasian di kampus. Menurutnya, SMI adalah organisasi yang membahayakan pihak kampus. Pihak Wadek III juga memanggil orang tua fery Juniansyah ke kampus, sehingga Fery Juniansyah mendapatkan tekanan psikologis. Kejadian ini merupakan yang ke dua kali. Sebelumnya, represifitas terhadap anggota SMI terjadi 21 Mei 2007 dengan penangkapan terhadap 2 (dua) anggota SMI oleh OTORITA KAMPUS dan WADEK III FH TRI SAKTI yang berlanjut pada proses penyidangan kawan Fery Juniansyah dan Anggi Sitorus (anggota SMI). Hal ini semakin menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berorganisasi di kampus memang masih dikekang. PIMNAS XX di Unila Diwarnai Demo Mahasiswa Aliansi Rakyat Lampung Peduli Pendidikan (ARLPP) yang teridri FMN, KAMMI, GMKI, PMKRI dan GMKI menggelar aksi massa menuntut tanggung jawab pemrintah atas pendidikan bertepatan dengan penyelenggaraan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XX yang di Universitas Lampung (UNILA), 18 Juli 2007 yang rencananya akan dihadiri Mendiknas Bambang Sudibyo. Akan tetapi, Mendiknas batal hadir dan digantikan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Aksi tetap digelar, mengingat Dikti juga merupakan institusi yang harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pendidikan tinggi. Salah satunya tentang SK Dirjen Dikti No 26/2002 tentang Pelarangan organisasi ekstra dan Partai Politik di dalam kampus, yang membungkam kebebasan berpendapat dan berorganisasi di kampus. Setelah melalui negoisasi yang alot, panitia PIMNAS XX bersedia mengadakan dialog dengan Dirjen Dikti dan Pemkot Bandar Lampung. Dalam dialog ini, FMN mengajukan tuntutan realisasi anggaran 20%, penolakan atas RUU BHP dan jaminan demokratisasi di kampus. Dialog tidak berjalan mulus karena PR III Unila yang bertindak sebagai moderator berlaku berat sebelah dengan membatasi eksplorasi dari para peserta aksi. Disisi lain, jawaban-jawaban yang dikemukakan pihak DIKTI berbelit-belit dan tidak memuaskan peserta aksi. Di akhir dialog, Dirjen DIKTI dengan angkuh mengatakan bahwa massa aksi adalah mahasiswa yang brutal. Di depan wartawan yang hadir, Dirjen DIKTI menyatakan menyesal telah hadir di Lampung dan berjanji tidak akan pernah datang lagi ke Lampung. Fakta yang semakin menunjukkan watak asli pemerintah yang anti demokrasi dan tidak menghargai debat ilmiah sebagai wujud kebebasan mimbar akademik. Dualisme Kepemimpinan Undar Tak Kunjung Surut Problem Dualisme kepemimpinan di kampus Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang tak kunjung surut. Dualisme kepemimpinan ini sangat mengganggu aktivitas belajar mengajari di kampus. Jadwal kuliah yang tak pasti, hingga administrasi yang tidak jelas sangat mengancam masa depan mahasiswa di kampus ini. Mahasiswa sendiri masih terus berjuang untuk mendapatkan kejelasan tentang hal ini. Aksi kembali digelar 2 Juli 2007, di DPRD Jombang. Hasilnya, Komisi D DPRD Jombang bersedia memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak yang berkonflik dengan Mahasiswa, dengan dalih DPRD merasa tidak memiliki wewenang untuk turut campur dalam penyelesaian dualisme kepemimpinan di Undar. Pasca aksi, beberapa mahasiswa yang terlibat aksi sempat diintimidasi dari salah satu pihak rektorat melalui Sort Message Services (SMS). Perjuangan untuk terus mendapatkan kepastian atas status dualisme rektorat ini berlanjut hingga ke Kopertais V Surabaya. Sepuluh orang perwakilan Mahasiswa berhasil melakukan hearing dengan Kopertais V, 5 Juli 2007. Dalam hearing ini, dinyatakan bahwa Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang tidak terdaftar sebagai salah satu kampus di Jombang dan Kopertais mengusulkan untuk memblokade kampus, seperti yang pernah terjadi di Kalimantan dan Sulawesi. Lagi-lagi Mahasiswa menjadi korban dari konflik pengelola kampus, akankah kita akan melihat kembali tragedi IKIP Mataram dan UISU Medan?
peningkatan fasilitas kampus dan Mahasiswa IAIH Lombok Timur meilbatkan sekitar 155 orang. Aksi Tuntut Dispensasi Pembayaran Hari Buta Akasara Internasional (6/ Senin, 6 Agustus 2007, sekitar 9) di Universitas Medan (Unimed) 500 Mahasiswa Institut Agama Islam menunutut pencabutan SK DO dan Hamzanwadi (IAIH) Lombok Timur pencabutan nilai C. Aksi yang (loktim) dari jurusan D2 Pendidikan dilakukan di rektorat Unimed dan Guru dan Sekolah Dasar (PGSD) diikuti 100 massa aksi ini, berujung dan mahasiswa S1, melakukan aksi bentrok yang dilakukan satpam dan m a s s a d i k a m p u s m e n u n t u t UKM Tarung Derajat dipimpin staf PR keringanan pembayaran SPP serta III. Satu orang Mahasiswa terluka permasalahan fasilitas menyangkut para dan 11 orang lainnya memar- p a p a n t u l i s d a n l a m p u . A k s i memar. Aksi Solidaritas Unimed mahasiswa ini tergabung dalam sempat dilakukan di DPRD (17/9) Solidaritas Mahasiswa IAIH untuk yang melibatkan 111 orang. keadilan. Aksi kembali digelar (20/9) Sebelumnya (4/8), telah diadakan di Universitas HKBP Nomansen hearing dengan pihak rektorat pukul (UHN) cabut SK Rektor tentang 19.00 WITA agar tuntutan mahasiswa percepatan pembayaran uang kuliah bisa dipenuhi. Tetapi, rektorat dan ber has il d i m e n a n g k a n . bersikeras jika ada mahasiswa yang Dilanjutkan dengan aksi menuntut belum membayar sampai pukul pencabutan SK rektor (20/9) yang 22.00 WlTA tanggal 06 Agustus 2007, men-DO 15 mahasiswa dan dan tidak akan diperbolehkan ikut skorsing terhadap 25 orang semester tanpa ada toleransi. mahasiswa akibat melakukan aksi Padahal, jumlah uang yang harus di (15/9) yang berujung dengan pembubaran ospek oleh rektor. Aksi dilakukan Mahasiswa tanggal 21,22 dan 24 September yang melibatkan sekitar 1500 mahasiswa. Namun dalam aksi ini ada juga sebagian Mahasiswa yang menuntut soal penggulingan rektor dan berbagai tuntutan lainnya yang tidak fokus terhadap soal DO Dokumentasi FMN UPI Bandung dan skorsing, sehingga Aksi Mahasiswa UPI menolak pembayaran UPI-Net membiaskan tuntutan perjuangan. Berdasarkan hal ini, FMN menarik diri sejak tanggal bayar mahasiswa mencapai Rp 22 September mengingat kurang 300.000 untuk S1 dan Rp 1.105.000 fokusnya isu yang dinilai kurang baik bagi PGSD (sudah termasuk Rp bagi perkembangan perjuangan 400.000 untuk UAS dan Rp 350.000 massa. Akibatnya, birokrat kampus untuk SPP). Hal ini sangat menuduh Mahasiswa yang memberatkan bagi mahasiswa. melakukan aksi sebagai perusuh. Tercatat, sekitar 60 mahasiswa dari Pelajaran penting dari S1 dan 375 dari PGSD tidak sanggup pengalaman FMN Medan ini, bahwa membayar. Melihat keadaan dengan memperjuangkan hal-hal tersebut, FMN mengadakan yang konkret perjuangan massa pertemuan dengan Himpunan akan lebih mudah didukung massa Mahasiswa Program Studi (HMPSdan dimenangkan massa, di tengah PGSD) dan diputuskan untuk belum meningkatnya kesadaran mengadakan aksi massa tanggal 06 politik mahasiswa. Sementara aksi- Agustus 2007 bersamaan dengan aksi dengan tuntutan politik, tanpa waktu registrasi semester d i i m b a n g i d e n g a n p e r s i a p a n mahasiswa. subjektif gerakan massa yang kuat, Aksi massa akhirnya digelar akan mudah m e m a t a h k a n pukul 15.00 WITA dengan sasaran perjuangan massa itu sendiri. gedung Rektorat IAIH. Sekitar 15
menit, ratusan mahasiswa dari PGSD bergabung ke lokasi. Melihat gelagat ini, rektorat segera memanggil pihak kepolisian. Satu mobil patroli kepolisian kemudian segera meluncur ke kampus. Lalu datang massa aksi mahasiswa SI dari arah utara kampus. Pihak kepolisian berupaya menghadang massa aksi mahasiswa S1. Terjadi dialog, tetapi polisi tetap ngotot menghadang massa aksi. Massa aksi juga tetap bersikeras dan berhasil menerobos hadangan polisi. Pukul 16.00 WITA, satu patroli kepolisian kembali ditambah dan berupaya menghalangi niat massa aksi memasuki gedung rektorat. Setelah seluruh massa aksi bergabung Pukul 16.50 WITA, Tiga anggota FMN yaitu Apes, Supardi dan Sabar diambil paksa polisi hanya karena hanya berteriak “kami bukan sapi perahan�. Intel-intel polisi juga berupaya merusak barisan aksi. Tiga orang anggota FMN akhirnya berhasil dibebaskan atas desakan massa aksi. Pukul 17.20 WITA, Pembantu Rektor (PR) III Ahyan SH. MH, keluar menemui mahasiswa dan menyatakan “hanya yang lunas saja yang dapat mengikuti semester dan hanya diberi tenggat waktu satu hari saja�. Tentu saja pernyataan tersebut menyulut emosi massa aksi yang akhirnya mendesak untuk masuk kedalam rektorat dan saling dorong dengan aparat yang mengakibatkan pecahnya kaca rektorat. Sang birokrat itu sendiri pergi begitu saja. FMN UPI dan Massa Mahasiswa Menangkan tuntutan UPI-Net Front Mahasiswa Nasional (FMN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, mengadakan aksi massa (23/7) bersama Mahasiswa menuntut pembayaran UPI-Net tidak disatukan dengan biaya registrasi mahasiswa. Aksi ini diikuti sekitar 500 orang. Aksi massa yang dilakukan atas nama Forum Mahasiswa (FORMA) UPI, yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga intra dan ekstra kampus, diantaranya : FMN, GMNI, HMI, Hima
GELORA KAMPUS
BANGKIT - BEROGANISASI - BERJUANG
Aksi-Aksi Massa di Kampus Bangkit Menentang Komersialisasi Pendidikan ! Kampus yang semakin komersil dan mengancam hak-hak demokratis Mahasiswa, telah meletupkan kembali gelora perjuangan massa Mahasiswa di kampus-kampus. Aksi-aksi massa Mahasiswa yang mulai bangkit ini, pertanda bagus bagi perkembangan gerakan massa. Sebaliknya, menjadi ancaman buruk bagi kaum birokrat kampus “tukang dagang” dan “korup” yang terus mengejar keuntungan dari bisnis pendidikan. Mahasiswa ISI Tuntut Cabut SK DO Mahasiswa dengan SBY, massa aksi kemudian membubarkan diri Mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) telah setelah membacakan pernyataan sikap. melakukan aksi selama sebulan penuh (Agustus – September 2007) untuk menolak SK Rektor ISI tentang Konfrensi Perguruan Tinggi Swasta Islam Se Indonesia drop out (DO) sejumlah mahasiswa. Rektor ISI Diwarnai Kericuhan mengeluarkan SK tersebut untuk mem”buang” Front Anti BHP (FMN, SMI, AMP, FMKI-ISI, HMI) Mahasiswa lama dengan alasan pembatasan masa melakukan aksi penolakan RUU BHP di Kampus kuliah. Mahasiswa ISI ini terorganisasikan dalam FMKI- Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja, ISI. Perjuangan Mahasiswa sendiri didukung berbagai bertepatan dengan Konfrensi Perguruan Tinggi Swasta elemen Mahasiswa seperti FMN dan SMI dengan Islam Se-Indonesia yang rencananya didatangi Wapres pendamping hukum LBH Jogja. Desakan Mahasiswa Jusuf Kalla (8/9). Aksi damai Mahasiswa ini ternyata ISI dan ormas-ormas mahasiswa melalui DPRD, Dikti mendapatkan represi aparat Polres Sleman DIY, yang DIY dan Dewan Pendidikan Yogyakarta untuk mengakibatkan beberapa Mahasiswa terluka dan menjembatani dialog Mahasiswa dengan Rektor ISI pingsan. tidak ditanggapi. Massa aksi sesungguhnya ingin berdialog dan Akhirnya Mahasiswa menduduki dan mensegel meminta dukungan dari para rektor yang terlibat gedung rektorat (13/9). Selama aksi ini berlangsung, konferensi untuk menolak RUU BHP dan mendukung rektor ISI mengancam akan mengerahkan preman untuk tuntutan pendidikan lainnya. Tapi ini ditanggapi terbalik. membubarkan aksi. Aksi ini berhasil memaksa rektor Birokrasi UII sempat mengancam akan memberikan ISI berdialog dengan Mahasiswa (17/ sanksi akademis terhadap massa 9), tapi rektor ISI tetap bersikeras aksi yang berasal dari kampus UII. memberlakukan SK DO. Hingga kini, Aksi damai Mahasiswa ini ternyata Aksi semakin memanas ketika Mahasiswa ISI bersama ormasmendapatkan represi aparat Polres datang pasukan tambahan dari ormas Mahasiswa yang mendukung Sleman DIY, yang mengakibatkan Polres Sleman. Ketika massa aksi masih terus mengkonsolidasikan diri beberapa Mahasiswa terluka dan ingin memasuki gedung dan untuk melanjutkan perjuangannya. pingsan. bertemu dengan para rektor, pasukan polisi dan satpam mulai Demo Sambut SBY di Unpad melakukan provokasi menyerang Bandung massa aksi dengan memukul dan menendang Kemanapun Presiden SBY datang, pasti disambut Akibat brutalisme aparat kepolisian dan satpam 4 dengan ramainya aksi massa. Rabu, 12 September orang Mahasiswa mengalami tindak kekerasan. 2007, Presiden SBY menghadiri peringatan puncak Darmawan (FMN) dilempar satpam, Ana (FMN) pingsan acara dies natalis Universitas Padjajaran (Unpad) ke akibat didorong aparat, Parade (FMN) dipukul bagian 50. Kedatangan SBY disambut aksi massa sekitar 300 kepala, ditendang dan setelah jatuh diinjak dua polisi. massa aksi dari FMN serta berbagai organisasi Sementara Haidir (HMI), disikut di bagian mata dan mahasiswa dan rakyat yang tergabung dalam Gerakan mengakibatkan lebam. Salah satu anggota FMN (Tian) Rakyat Menggugat. Aksi bertemakan “SBY telah Gagal” bahkan diancam akan dibunuh oleh seorang polisi dan menuntut hak-hak rakyat atas pendidikan. Sempat bernama Devid jika bertemu dengan dia besok hari. terjadi dorong-mendorong antara aparat kepolisian P a s c a i t u m a s s a a k s i m e m b u b a r k a n d i r i d a n dengan massa aksi. Akibatnya, beberapa mahasiswa mengantarkan korban ke RS terdekat. kehilangan sendal, sepatu dan jaketnya. Terdapat juga mahasiswa yang luka kaki dan bengkak bibirnya diinjak Medan Sebulan Diguncang Aksi-Aksi Kampus petugas. Seorang mantan karyawan PT DI juga jatuh Sepanjang bulan Agustus-September 2007, dan diinjak petugas. Aparat kepolisian berupaya beberapa kampus di Medan diguncang dengan aksimengamankan mahasiswa yang berada di barisan aksi kampus yang dilakukan FMN bersama massa depan, namun tidak berhasil. Tidak sempat bertemu Mahasiswa. Di awali aksi dies natalis Universitas Sumatera Utara (USU) ke 55 di rekorat dengan tuntutan
massa yang memiliki keahlian dalam memasak atau mengolah panganan untuk bisa membuat ta’jilan yang sifatnya sukarela. Bisa juga bekerjasama dengan orang tua anggota atau massa, atau mungkin dengan tetangga sekretariat yang nantinya keuntungannya bisa dibagi secara adil. Alangkah lebih baik bisa bekerja sama dengan serikat buruh atau ormas tani dalam penyajian ta’jilan. Keuntungannya lebih besar kepada serikat buurh atau ormas tani, sebagai wujud pengabdian FMN terhadap rakyat tertindas di Indonesia. Menjelang mudik, upayakan kita bisa tetap bertalian erat dengan anggota dan massa. Mudik Bareng (MuBar) FMN, bisa menjadi sarana yang ampuh untuk membangun pertalian erat tersebut. Kawan-kawan asal satu daerah, bisa mudik bareng dengan nyarter bis, naik kereta bareng, ataupun konvoi motor rame-rame. Pengalaman sebelumnya, MuBaR bisa lebih memperat persekawanan dan tetap menjaga konsolidasi hingga mudik lebaran. Libur Tetap Produktif Telah ditetapkan libur resmi organisasi mulai berlaku 1 Oktober dan kembali aktif 22 Oktober 2007. Ini terbilang cukup lama, karena lebih dari 2 (dua) minggu libur yang diberikan kali ini. Dalam setahun, seharusnya kita diperbolehkan libur hanya dua minggu, jika mengikuti disiplin klas buruh. Terlepas dari itu, kita harus tetap mengupayakan selama libur lebaran tetap ada aktifitas produktif yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota.
Selama libur lebaran nanti, seluruh jajaran pimpinan dan anggota harus dibekali dengan beberapa kegiatan produktif. Kegiatan itu adalah membuat resume buku yang telah ditentukan ataupun dengan melakukan investigasi sosial terhadap wilayah di sekitar tempat tinggalnya di rumah. Pasca liburan, hasil resume buku ataupun hasil investigasi akan dipresentasikan. Ini ditujukan guna memperdalam soal teoritis sekaligus menambah pengetahuan kita akan kenyataan seharihari masyarakat. Semua itu dilakukan sembari membantu keluarga mempersiapkan lebaran di rumah. Tidak lupa saling berkunjung ke rumah masingmasing anggota dan massa selama lebaran. Berikan ucapan selamat lebaran dengan terus memompa semangat perjuangan antar kawan dan juga kepada sekutu-sekutu front (organisasi atapun personal), dengan segala media komuikasi yang ada. Semua ini agar konsolidasi tetap terjaga dan mempererat pertalian organisasi dengan massa dan sekutu-sekutu front. Demikian seruan Pimpinan Pusat FMN dalam menyikapi Bulan Ramadhan 1428 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan hikmat dan tetap produktif dalam kerja massa. Tidak lupa kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 Hijriah “Mohon Maaf Lahir dan Batin”. “Kemenangan Kecil yang diraih menjadi awal untuk meraih kemenangan besar perjuangan massa di Indonesia melawan dominasi imperialisme dan rejim boneka di dalam negeri”.
AGENDA
BANGKIT - BEROGANISASI - BERJUANG
Perkuat Terus Konsolidasi Internal dengan Meningkatkan Pekerjaan Edukasi Internal dan Aktifitas Pelayanan Organisasi Terhadap Massa (Seruan Ramadhan Progresif 2007 Pimpinan Pusat FMN) Marhaban Ya Ramadhan. Saatnya bagi setiap umat muslim untuk menunaikan kewajibannya menjalankan puasa sebulan penuh menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu. Selain itu, apa saja yang bisa kita lakukan selama Ramadhan berlangsung? Berikut, Seruan Pimpinan Pusat FMN tentang Ramadhan Progresif 2007
A
nggota FMN mayoritas— sekitar 90 persen— beragama Islam. So pasti, FMN memberikan perhatian khusus atas bulan Ramadhan yang selalu dikemas dalam berbagai agenda yang dikenal dengan “Ramadhan Progresif”. Ramadhan Progresif adalah agenda rutin FMN setiap tahun selama bulan Ramadhan. Ditujukan untuk mencapai nilai positif dari berpuasa, disamping menjalankan kewajiban agama tentunya. Dengan tujuan utama, tetap menjaga konsolidasi internal dan memberikan pelayanan organisasi terhadap massa, sebagai cerminan sebuah organisasi massa (ormas). Jalankan Edukasi Internal Selama bulan ramadhan, banyak kegiatan yang dilakukan massa demi mensukseskan jalannya ibadah puasa. Selain kegiatankegiatan kerohaniaan, menjalankan praktek edukasi internal selama bulan puasa sangat penting untuk tetap menjaga kesatuan teori dan praktek di kalangan internal organisasi. Selama bulan Agustus 2007, kita telah menyelenggarakan edukasi nasional dengan sasaran badan pimpinan tingkat Cabang dan Kampus. Dari pengalaman tersebut, terlihat edukasi menjadi kebutuhan yang sangat pokok dan mendesak sifatnya. Edukasi nasional yang telah dilakukan diakui cukup banyak membongkar beberapa kelemahan teoritis dan praktek selama ini. Mengingat edukasi nasional kemarin belum diikuti seluruh badan pimpinan, penting dalam bulan
ramadhan kali ini melanjutkan aktifitas edukasi di kalangan badan pimpinan dan unsur termaju dari anggota dengan mendalami kembali materi-materi edukasi nasional yang telah diberikan dengan tingkat perkembangan situasi objektif dan perkembangan pekerjaan organisasi.
memberikan propaganda tentang realitas sosial masyarakat dengan menggunakan momentum ramadhan. Kegiatan ini diupayakan terbuka luas kepada massa mahasiswa di kampus dengan menggelar diskusi tentang puasa dan realitas sosial untuk meningkatkan kepedulian sosial. Selain itu bisa dijadikan ajang Pelayanan Terhadap Massa penggalangan bantuan sosial dan Selain aktifitas edukasi internal, dana kemanusiaan untuk melakukan pelayanan terhadap membantu masyarakat yang massa harus tetap dilakukan. Di nantinya disalurkan melalui serikat Bulan Ramadhan, banyak sekali buruh, ormas tani ataupun aktifitas pelayanan massa yang komunitas miskin kota setempat. dilakukan berbagai organisasi. Bulan Ramadhan bukan saja Sebagai ormas, FMN kudu berperan menjalankan aktifitas kerohanian, aktif juga donk . Jika tidak, organisasi tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial bisa terasing dari massa. Itu artinya, yang positif. FMN Peduli Rakyat kita kurang tepat dalam langgam adalah upaya untuk meningkatkan ormas yang harus selalu bertalian k e p e d u l i a n s o s i a l m a h a s i s w a dengan massa. Untuk terus terhadap rakyat tertindas di Indonesia terutama bagi buruh dan tani, mengingat latar belakang sosial mahasiswa yang berwatak borjuasi kecil. Kegiatannya bisa dilakukan dengan membantu pengajian ataupun pengajaran umum di perkampungan miskin di kota dan Dokumentasi PP FMN pedesaan, penggalangan Meskipun puasa tiba, pelayanan terhadap massa bantuan sosial dan dana tetap dilakukan kemanusiaan yang akan m e l a y a n i m a s s a s e l a m a b u l a n disumbangkan kepada buruh dan Ramadhan, ada beberapa kegiatan tani ataupun menggelar bakti sosial yang bisa dilakukan yaitu : Buka di pedesaan dan perkampungan Puasa Bersama FMN, FMN Peduli m i s k i n d i p e r k o t a a n s e m b a r i Rakyat, Jual Ta’jilan Buka Puasa dan menggelar buka puasa bersama. Mudik Bareng (MuBar) FMN. Selain jadi ajang konsolidasi Buka Puasa Bersama FMN, anggota dan massa, jualan Ta’jilan dilakukan dalam rangka Buka Puasa juga dapat membantu memberikan pelayanan langsung keuangan organisasi. Kita bisa terhadap massa s e k a l i g u s memberdayakan anggota dan
Kebulatan tekad PTN sudah terlihat sejak awal RUU BHP digulirkan. Dalam pertemuan Majelis Rektor PTN
di Bali, 24-25 Maret 2005, para rektor sepakat untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU BHP. “Tampaknya, PTN-PTN sudah tidak sabar untuk menikmati otonomi kampus,” ungkap mantan Rektor ITS Prof Dr Mohammad Nuh DEA—kini Menkominfo—ketika itu. Sementara pimpinan PTS yang awalnya ngotot, mulai mengendurkan diri. Ini disebabkan kedudukan “yayasan” yang menjadi perdebatan sengit telah berhasil dikompromikan dengan adanya kewenangan yayasan untuk tetap mengelola BHP. Di Jawa Timur setidaknya terdapat 20 PTS yang kini tengah mempersiapkan diri menjadi BHP. Universitas Surabaya (Ubaya), salah satunya. Menurut Drs Wibisono Hardjopranoto MS, rektor
Ubaya, perubahan menjadi BHP itu tinggal mengunggu RUU BHP digedok menjadi PP BHP. “Begitu digedok, kami akan langsung mengubah status. Sebab, semuanya sudah siap,” ujarnya (Jawa Pos 18/6/07). Jelas sudah siapa rejim dan kaum birokrat di kampus, mereka tidak secuil pun menyinggung tentang ancaman besar RUU BHP bagi nasib Mahasiswa yang menjadi donator terbesar bagi kampus. Untuk itu, kita— Mahasiswa—harus segera keluar dari situasi ini dan mendobrak segala kepongahan dan keangkuhan Negara dan birokrat kampus dibalik proyek “bakal hancur pendidikan” ini. Mari Bangkit dan Berjuang Bersama menolak BHP dengan menggelorakan perjuangan massa di kampus menuntut hak-hak Mahasiswa yang semakin terampas! Bangkitlah Kawanku!
Mereka Berkomentar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) Nama Bambang Sudibyo, Menteri Pendidkan Nasional (Mendiknas)
Ahmad Syafii Maa rif , Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
Harry Tjan Silalah, Pengamat politik CSIS
Ade Irawan, Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch dan Sekretaris Koalisi Pendidikan
Sekretaris K o misi Hukum Nasional (KH N ) Mardjono Reksodiputro.
Angger P Pramono Pemerhati Pendidikan, Tinggal di Jakarta Dr H Suyatno MPd, Wakil Ketua U m u m Badan Koordinasi PT Islam Swasta Indonesia (BKSPTIS Winarno Surakhmad , Pakar Pendidikan
Prof Dr Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja d a n Wakil Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah Darmaningtyas, Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa d a n Pengamat Pendidikan Ridwan Lukman, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat FMN
* Dikumpulkan dari berbagai sumber
Komentar A danya UU BHP nantinya mau tidak mau masuknya modal asing tetap tidak bisa dihindari. Hanya saja pemerintah tetap berusaha membatasinya agar prosentasenya tidak berlebihan. (D isampaikan dalam wawancara dengan wart awan disela-sela acara pembukaan Asian Academic Accaounting Confrence di Gedung Magister Manajemen (MM) UGM , 28 Agustus 2007) P emerintah tidak melihat implikasi dari BHP, padahal BHP merupakan pengejawantahan dari liberalisasi pendidikan. "Lebih baik, sebelum disahkan menjadi undang -undang, BHP ini harus ditinjau ulang," . Maarif mengimbau pemerintah dan DPR tidak ngotot mengesahkan RUU BHP. (Disamp aikan dalam Seminar RUU BHP dan Liberalisasi Pendidikan Isyaratkan Lonceng Kematian," di Jakarta, 30 Agustus 2007 ) S elama 62 tahun merdeka, pendidikan nasional terus merosot dan BHP bukan solusinya. "Memanusiakan, membudayakan, meng-Indonesiakan manusia Indonesia, apa itu BHP jawabannya? (Disampaikan dalam Seminar R U U B H P dan Liberalisasi Pendidikan Isyaratkan Lonceng Kematian," di Jakarta , 30 Agustus 2007 ) Selain bertentangan dengan konstitusi negara,RUU BHP akan mengorbankan kelompok miskin karena pelayanan pendidikan hanya dapat diperoleh mereka yang memiliki uang untuk mengambil alih limpahan biaya yang sebelumnya ditanggung pemerintah. Kelompok miskin yang tidak memiliki modal mesti melupakan impian dapat sekolah, apalagi kuliah. Dampak lain adalah semakin lebar jurang antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. (pernah dimuat di salah satu media cetak 15/09/07). “Kesan saya, RUU BHP menunjukan “prinsip otonomi” dan “prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah” ditafsirkan oleh pemerintah sebagai prinsip-prinsip yang “mutlak ditentukan sendiri oleh Pemerintah,”. “Kesan saya, RUU BHP menunjukan “prinsip otonomi” dan “prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah” ditafsirkan oleh penguasa (pemerintah) sebagai prinsip prinsip yang “mutlak ditentukan sendiri oleh Pemerintah.” (Disampaikan dalam kata sambutan Dialog Interaktif, bertajuk “Quo Vadis (Arah) Badan Hukum Pendidikan Tinggi (Negeri/Swasta), di Hotel Acacia – Jakarta, 16 Mei 2006.) Upaya "memagari" lembaga sekolah agar tidak terjerumus ke komersialisasi tentunya perlu dilakukan. Tetapi, dalam RUU BHP, "lubang" untuk terjerumus ke sana tampaknya justru dibuka. (Pernah dimuat di K O M P A S 07 Maret 2005) Status Badan Hukum Pendidikan (BHP) Perguruan Tinggi harus diwaspadai. Pasalnya, BHP bisa menjadi gejala komodifikasi (dijadikan komoditas, red) pendidikan nasional. Hal ini diungkapkan dalam Pertemuan PT Islam Swasta Indonesia dengan pembahasan tinjauan terhadap Perpres 77/2007 dan RUU BHP di Hotel Swarna Dwipa Palembang, 25 Agustus 2007 T erlalu dini bagi pemerintah untuk Menerapkan BHP selama pendidikan nasional belum dibenahi. ''benahi dulu pendidikan nasional, baru kemudian melangkah maju,'' katanya. (Dalam wawancara dengan Suara Pembaruan, 3 Sept 2007) jika RUU BHP dan Perpres itu diberlakukan maka pendidikan menjadi suatu bidang usaha jasa atau sama dengan bidang usaha jasa lainnya yang mengedepankan pelayanan dan berorientasi pada keuntungan besar. (wawancara dengan ANTARA news, 3 September 2007 ) semua stakeholders yang terkait dengan kepentingan pendidikan harus mencegah agar pendidikan nasional Indonesia tidak menjadi sumber pendapatan asing. .. (D alam wawancara dengan Suara Pembaruan, 3 Sept 200 7) R U U B H P menjadi ancaman serius karena akan melegitimasi privatisasi pendidikan yang memuluskan jalannya praktek bisnis pendidikan dan merubah institusi pendidikan tak ubahnya perusahaan jasa. D an itu mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan (Dalam salah satu wawancara ke pers ketik a aksi nasional FMN memperingati Hari Aksara Internasional, 6 September 2007 di Jakarta).
satuan pendidikan, penambahan atau penutupan unit pelayanan pendidikan dalam satuan pendidikan, inivestasi atau divestasi, perjanjian utang pituang dengan pihak di luar BHP, perjanjian kerjasama dengan pihak di luar BHP yang berimplikasi pada penambahan investasi dan/atau penetapan bagian sisa lebih yang dibagikan kepada pendiri, pendiri memiliki hak suara sebanyak-banyaknya 60%. Dengan demikian, MWA tak bedanya dengan dewan direksi dan pendiri ibarat pemegang saham mayoritas di sebuah perusahaan. Dalam soal investasi seperti tercantum dalam pasal 22 ayat (3), investasi BHP yang berasal dari pendiri akan menjadi kekayaan pendiri dan terpisah dari kekayaan pendiri. Artinya, jika pendiri berinvestasi, maka satuan pendidikan berkewajiban mengembalikan modal yang telah ditanamkan tersebut. Mau dijadikan apa pendidikan kita jika seperti ini? Sementara soal pendidik dan tenaga pendidik akan berstatus sebagai tenaga BHP yang disesuai dengan AD/ART BHP dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pasal 26 ayat (2). Artinya, status kemungkinan besar tidak tetap alias kontrak. Pengalihan Pendidikan dan tenaga pendidik yang berstatus PNS paling lambat 9 tahun sejak BHP disahkan, sesuai pasal 40 ayat (6). Inilah fakta bahwa RUU BHP jelas menjadi ancaman bagi hari depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah dan mencerdaskan. Peraturan perundang-undangan ini jelas-jelas melegalkan privatisasi dan komersialisasi pendidikan, membuat pendidikan tak ubahnya barang dagangan. Apalagi hal ini akan diterapkan tidak saja di perguruan tinggi, namun hingga ke tingat sekolah dasar dan menengah. Pemerintah Getol, Rektor Mendukung, Mahasiswa Dobrak! Meskipun masih dalam perdebatan yang alot hingga kini, niat pemerintah SBY-Kalla untuk terus mendesak pengesahan RUU BHP begitu tinggi. Dalam kebijakan strategis Direktorat (Ditjen) DIkti tentang targetan Ditjen Dikti 2005-2025, upaya mendorong PTN menjadi BHP
ditargetkan telah tuntas atau mencapai 100 persen pada 2020. Hal ini mengacu dari Surat Presiden No : R-14/ Pres/03/07 tanggal 21 Maret 2007. Surat Presiden tersebut menyatakan bahwa penyampaian RUU BHP tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan DPR dengan ditetapkan DPR 12 Oktober 2006 menyatakan RUU BHP merupakan salah satu RUU dari 48 RUU lain yang diteruskan pembahasannya dari tahun 2005 dan 2006 ke 2007. Artinya, 2007 ini adalah “final� pembahasan RUU BHP. Upaya itu semakin jelas dengan keluarnya Perpres 77/2007 Juli lalu tentang tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Perpres ini, sektor pendidikan dijadikan salah satu komoditas jasa yang terbuka bagi investasi asing Dalam lampiran Perpres ini item ke-72, 73, dan 74, sektor pendidikan sebagai bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing dengan penyertaan modal maksimum 49 persen. Artinya, bidang pendidikan sudah menjadi suatu bidang usaha (perdagangan jasa), yang tidak begitu berbeda dengan bidang-bidang lainnya. Sementara DPR RI menunjukkan kebimbangan yang luar biasa. Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno menyatakan “dengan adanya kemungkinan pembagian keuntungan yang diatur dalam draf RUU BHP, mungkin menjadi jalan tengah antara kemauan pemerintah dan berbagai penyelenggara pendidikan saat ini.� ( Kompas, 1/3/07). Di kalangan perrguruan tinggi mayoritas saat ini mendukung RUU BHP. Dari 2767 perguruan tinggi seluruh Indonesia, 400 atau 14 persen perguruan tinggi menyatakan kesiapan menjadi BHP. Perguruan tinggi negeri (PTN) yang total. Menurut Wakil Asosiasi Perguruan TInggi Swasta Indonesia (APTISI) Drs Ec Wibisono Hardjopranoto MS, 400 perguruan tinggi tersebut adalah yang memenui standar. Dari 400 perguruan tinggi tersebut, 82 adalah PTN dan sisanya adalah perguruan tinggi swasta (PTS). Artinya, secara bulat PTN mendukung RUU BHP.
RAPBN 2008 : Anggaran Pendidikan Belum Mencapai 20 Persen ? Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin yang saya muliakan, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemerataan, dengan Prioritas Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, mendapat perhatian yang tinggi. Walaupun Pemerintah dan DPR belum dapat memenuhi 20% anggaran Pemerintah Pusat untuk sektor pendidikan karena kebutuhan yang mendesak di berbagai bidang lainnya, namun anggaran Departemen Pendidikan Nasional melonjak lebih dari dua kali lipat dari Rp. 23,1 triliun pada ahun 2005 menjadi Rp. 48,3 triliun pada anggaran 2008. pada kurun waktu yang sama Departemen Agama juga meningkat 2,5 kali lipat dari Rp. 6,5 triliun menjadi Rp. 16,1 triliun
P
aragraf diatas adalah petikan Pidato Kenegaraan RI serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 dan nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR-RI, 16 Agustus 2007. Sekali lagi, pemerintah terbukti tidak memenuhi anggaran pendidikan 20% sesuai amanat UUD 1945. Dalam RAPBN 2008 anggaran pemerintah meningkat menjadi Rp. 564,6 triliun atau 14,3 % dari APBN-P 2007. Meningkatnya anggaran tiap tahun, tidak pernah memiliki arti penting terhadap peningkatan
kualitas pendidikan di Indonesia. Tahun 2008, anggaran pendidikan hanya dialokasikan 10,9% atau Rp 64,4 triliun. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mendapatkan Rp 48,3 triliun dan Departemen Agama (Depag) Rp 16,1 triliun. Angka ini menurun dari prosentase 11, 8% dalam APBN 2007. Tidak direalisasikannya anggaran pendidikan 20%, berarti mempersulit akses masyarakat mendapatkan pendidikan. Rejim SBY-Kalla memang penebar derita bagi seluruh rakyat negri ini. Janji lagi2x, cape dech.
FOKUS UTAMA
BANGKIT - BEROGANISASI - BERJUANG
Inilah RUU “Bakal Hancur Pendidikan” (Catatan Kritis Lagi Terhadap RUU BHP) Pendidikan bukanlah barang dagangan dan tidak pantas diperjualbelikan. Tanggung jawab negara atas penyelenggaraan pendidikan bukan dengan mempersulit akses memperoleh pendidikan, apalagi menaikkan biaya pendidikan. Mengapa pemrintah getol mengesahkan RUU BHP?
K
ontroversi soal “Badan Hukum Pendidikan” (BHP) terus mencuat belakangan ini, seiring meningkatnya suara-suara protes terhadap rencana pengesahaan RUU BHP. Menurut rencana, RUU BHP akan disahkan akhir tahun 2007. Gonjang-ganjing RUU BHP tidak terlepas dari upaya privatisasi pendidikan dalam negeri sebagai skema besar internasional untuk menjadikan pendidikan (utamanya pendidikan tinggi) sebagai barang dagangan alias bisnis jasa. BHP = Bakal Hancur Pendidikan Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah mandat dari Pasal 53 UU Sisdiknas No. 20/2003. Ada beberapa keganjalan besar dari RUU BHP. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan pendiri BHP adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Artinya, pemerintah telah melepaskan tanggung jawabnya untun menyelenggarakan pendidikan dengan menyerahkannya kepada masyarakat. Disebutkan juga dalam pasal 3 ayat (2) tentang pengelolaan secara mandiri yang berbasiskan Manajemen berbasis Sekolah/Madrasah atau otonomi pendidikan tinggi. Berdasarkan pengalaman, MBS atau Otonomi Kampus justru telah membawa dampak kenaikan biaya pendidikan dan sulitnya akses pendidikan. Prinsip pengelolaan BHP salah satunya harus “nirlaba” atau tidak mencari keuntungan. Tetapi, dalam Pasal 4 ayat (1) point c tentang pendirian dan pengesahan, BHP harus memiliki kekayaan awal yang terpisah dengan kekayaan pendiri. Itu berarti, sebuah BHP harus memiliki kekayaan yang dia hasilkan sebelum mendirikan BHP. Pertanyaannya, darimana kekayaan itu diperoleh? Tentu saja dengan menjaring keuangan yang lebih luas lagi lewat kenaikan biaya kuliah atau dengan menarik investasi. Artinya ini bertentangan dengan prinsip nirlaba
dan kedudukannya sebagai penyelenggara pendidikan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui negaranya dapat mendirikan BHP di Indonesia bersama dengan BHP Indonesia yang telah ada. Ayat 2 menyebutkan lembaga pendidikan asing tersebut harus menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan paling banyak 49% dari kebutuhan yang ada. Artinya, pemerintah membiarkan investasi asing berlaku dalam dunia pendidikan. Hal ini tentu mengancam keberadaan institusi pendidikan dalam negeri, yang pasti sulit bersaing. Apalagi sampai menyediakan biaya hingga 49% yang
Dokumentasi PP FMN
RUU BHP memang harus Dditolak.
tentu akan sangat mempengaruhi kebijakan sebuah BHP. Upaya komersil semakin terlihat, karena BHP diperkenankan mengelola lebih dari satu jenjang, jenis dan/atau satuan pendidikan sebagaimana pasal 8 ayat (4). Ini membuka peluang bagi intitusi pendidikan untuk terus menegeruk keuntungan dari pengelolaan lebih
dari satu satuan pendidikan, yang akan memungkinkan terjadinya monopoli di tangan sejumlah yayasan, kampus ataupun sekolahsekolah tertentu yang bermodal besar dan berpengaruh. Selanjutnya tentang tanggung jawab Negara untuk membiayai pendidikan? Dalam Pasal 21 ayat (2) RUU BHP disebutkan bahwa pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dapat memberikan sumber daya pendidikan yang berupa dana, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana kepada BHP. Disini tidak ditekankan kata-kata “wajib”, berbeda dengan bunyi Pasal 31 UUD 1945. Hanya dicantumkan kata “dapat”. Artinya, pemerintah bisa mendanai atau tidak mendanai alias maybe yes, maybe no. Soal selanjutnya, tentang kedudukan Majelis Wali Amanat (MWA). Komposisi MWA adalah pendiri (pemerintah dan masyarakat) dan berbagai unsur lain seperti Pimpinan Satuan Pendidikan, wakil Dewan Pendidik atau Senat Akademik, wakil Dewan Audit, wakil tenaga kependidikan dan wakil unsur masyarakat. Di MWA, ini segala kebijakan BHP dirumuskan mulai dari urusan akademik hingga investasi. Paling menonjol adalah kedudukan pendiri. Dalam pasal 12 ayat 2 point a, pendiri memiliki hak suara sekurang-kurangnya 35% dan sebanyaknya-banyaknya 49% mengenai pengangkatan dan pemberhentian pimpinan satuan pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan adalah rektor (universitas/institut), Pimpinan (Sekolah Tinggi) atau Direktur (Akademi) dan Kepala Sekolah untuk SD/ Madrasah. Dalam point b disebutkan, dalam hal pengambilan keputusan mengenai pendirian atau pembubaran BHP, penggabungan BHP, pendirian atau pembubaran
FOKUS UTAMA
menjawab dengan dalih ilmiah sedikitpun. Mereka hanya berujar, takut Mahasiswa terpengaruh aliranaliran politik tertentu. Aliran-aliran politik seperti apakah yang dimaksud? Ormas Mahasiswa memiliki banyak keragaman, dari keagamaan, kedaerahan, nasionalis hingga berwatak progresif. Jika kaum birokrat kampus mengakui ini sebagai nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, tidak ada alasaan melarang kehadiran ormas-ormas dalam kampus. Bukankah nilai-nilai ini juga dipelajari dalam kajian akademik di kampus? Mengapa hanya organisasi intra kampus yang diakui? Dalih bahwa Mahasiswa akan “terkontaminasi politik praktis” patut dipertanyakan. Kaum birokrat kampus secara umum saat ini, mewakili kepentingan besar liberalisasi pendidikan yang telah membuat pendidikan semakin komersil dan jauh dari esensinya sebagai alat pencerdasan generasi bangsa. Siapa di balik liberalisasi pendidikan, so pasti kapitalisme monopoli asing (baca : imperialisme) dan rejim boneka di dalam negeri yang telah menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dan menanamkan nilai-nilai propaganda mereka dalam kemasan akademis, dengan menumpulkan peran Tri Dharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian) perguruan tinggi. Gak perlu heran kalo sejumlah perguruan tinggi terkemuka seperti UI, ITB atau UGM sering mengeluarkan “sabda-sabda akademis” untuk menyokong kebijakan pemerintah yang pro imperialis. Misalnya, kebijakan kenaikan harga BBM, konversi minyak tanah, revisi UUK dan berbagai hal lainnya. Masihkah kita mengatakan kampus netral atau lepas dari kepentingan politik tertentu? Jika mayoritas rektor perguruan tinggi negeri (PTN) mendukung sepenuhnya RUU BHP yang pro investasi asing dan mengancam hak-hak Mahasiswa di kampus, apakah itu juga netral? Siapakah sesungguhnya yang menjalankan politik praktis, Mahasiswa atau kaum birokrat kampus? Sejarah membuktikan, ormas mahasiswa berperan besar dalam membangkitkan kesadaran politik Mahasiswa atas realitas sosial
BANGKIT - BEROGANISASI - BERJUANG
seperti kemiskinan, keterpurukan ekonomi, keterbelakangan bangsa, dan sebagainya. Hal-hal ini sendiri, kurang bahkan tidak mendapatkan penjelasan ilmiah dalam ruang pembelajaran sehari-hari di kampus yang cenderung positifistik atau menyekat diri dalam disiplin ilmu semata. Peranan itu bisa dilihat dalam kelahiran reformasi dan keterlibatan sejauh ini dalam perjuangan bersama dengan rakyat tertindas di Indonesia. Kaum birokrat kampus sejatinya takut, jika se-antero mahasiswa di penjuru negeri bangkit dan menggelorakan aksi-aksi menuntut hak-hak Mahasiswa di kampus dan berjuang bersama rakyat tertindas melawan kesewenang-wenangan rejim yang terus mengancam penghidupan massa rakyat seharihari. Itulah sebabnya, mereka terus melakukan pengekangan terhadap keberadaan ormas-ormas Mahasiswa di kampus. Kaum birokrat kampus sejatinya takut, jika se-antero mahasiswa di penjuru negeri bangkit dan menggelorakan aksi-aksi menuntut hak-hak Mahasiswa di kampus dan berjuang bersama rakyat tertindas melawan kesewenang-wenangan rejim yang terus mengancam penghidupan massa rakyat sehari-hari.
Lembaga intra kampus memiliki keterbatasan dari segi kegiatan yang dilakukan dan posisinya sebagai subordinat kaum birokrat kampus. Ini tidak terlepas dari pengalaman “Dewan Mahasiswa (DEMA)” yang ketika itu sangat ampuh sebagai corong perjuangan Mahasiswa, sebelum diberangus melalui aturan Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kampus (NKK/ BKK) di akhir 1970an. Diikuti kelahiran Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dibentuk untuk menumpulkan kesadaran politik Mahasiswa, dengan sematamata menjajakan mahasiswa denga kegiatan hobi, seni atau akademis alias membuat mahasiswa “merem politik”. Kedudukan lembaga intra sebagai subordinat birokrat, membuat keberadaan lembaga intra kampus—utamanya BEM—sulit dijadikan tumpuan utama perjuangan Mahasiswa di kampus. Sebagai subordinat, lembaga intra kampus kudu mendapat “restu’ dari pihak birokrat, jika mengadakan kegiatan. Jika kegiatan tersebut
tidak bertentangan akan dipersilahkan, jika bertentangan pasti dilarang. Menyadari hal tersebut, ’g a k zamannya lagi terjebak dalam pendikotomian “intra dan ekstra kampus”. Justru harus berpikir organisasi intra dan ekstra menjadi sebuah kekuatan perjuangan yang ampuh bagi tegaknya hak-hak demokratis Mahasiswa di kampus. Jangan biarkan diri kita terus dipecundangi kaum birokrat kampus yang hanya mengejar keuntungan. Kampus Anti Demokrasi, Perjuangkan Hak Kita! Sebagai lembaga pendidikan, kampus seharusnya menjadi cerminan kehidupan berdemokrasi. Setidaknya, mendorong lahirnya “kebebasan mimbar akademik”. Konsep ini bertujuan membuka perdebatan ilmiah atas segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sayang, “kebebasan mimbar akademis” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, hanya menjadi konsumsi utama dosen dan guru besar. Ruang ini tidak dibuka secara luas kepada Mahasiswa. Apapun alasannya, tidak dibenarkan melakukan pengekangan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Secara hukum, hak menyampaikan pendapat dan berserikat telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di negeri ini. Pasal 19 dan 20 Ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menjamin penuh hak menyampaikan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam pasal 19 dan 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga telah menjamin hal tersebut. Hak berpendapat dan berorganisasi adalah hak setiap manusia, termasuk Mahasiswa. Kampus telah memposisikan diri sebagai institusi yang anti demokrasi. Tidak ada pilihan bagi kita, selain memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berorganisasi dengan terus menggelorakan perjuangan massa menuntut hak-hak mahasiswa di kampus. Tegakkan Kepala dan Acungkan Tinjumu Mari Bangkit, Berorganisasi dan Berjuang!
Dari Redaksi
Selamat Datang Kawanku, Jadilah Mahasiswa Progresif Salam Demokrasi! Buletin PERLAWANAN kembali hadir bertepatan dengan kemeriahan penerimaan mahasiswa baru dan perayaan bulan Ramadhan 1428 Hijriah bagi seluruh umat dan mahasiswa muslim di tanah air. Buat kawan-kawan mahasiswa baru, setelah melewati masa SMU skarang saatnya menghadapi tantangan sebagai mahasiswa. Bukan soal bisa pake baju bebas ato bebas ngeceng, tapi gimana kamu harus berhadapan dengan kampus yang semakin mahal atau fasilitas pendidikan minim. Artinya, kamu akan berhadapan dengan birokrat kampus yang mengancam hak-hak mahasiswa di kampus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu. So, gak ada pilihan selain ikut bersama dengan kawan-kawan mahasiswa lainnya untuk sama-sama berjuang menuntut hakhak kita di kampus. Untuk memperoleh kemenangan dari perjuangan tuntutan kita, mahasiswa membutuhkan alat perjuangannya yaitu “organisasi�. Dengan organisasi massa (ormas) yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa di kampus, kita akan bisa menggapai dan menegakkan hak-hak mahasiswa di kampus.
Daftar Isi : FOKUS UTAMA Kampus Memasung Demokrasi Hal 1 & 3 Inilah RUU Bakal Hancur Pendidikan (catatan kritis lagi terhadap RUU BHP) Hal 4 RAPBN 2008 : Anggaran Pendidikan Belum Mencapai 20 persen Hal 5
AGENDA
Hal 7 Perkuat Terus Konsolidasi Internal dengan Meningkatkan Pekerjaan Edukasi dan Aktifitas Pelayanan Organisasi Terhadap Massa
GELORA KAMPUS
Hal 9
GEJOLAK MASSA
Hal 12
Aksi-Aksi Massa di Kampus Bangkit Menentang Komersialisasi Pendidikan!
Terus Berjuang Menuntut Hak-Hak Demokratis
SOLIDARITAS INTERNASIONAL
Hal 15 Konspirasi Imperialis AS, Rejim Arroyo dan Pemerintah Belanda (Catatan Dibalik Penahanan Ketua ILPS Jose Maria Sison)
BUDAYA
Hal 16
Tetap Produktif Selama Bulan Puasa
Front Mahasiswa Nasional (FMN) adalah ormas mahasiswa yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa di kampus. Bagi seluruh mahasiswa baru, FMN membuka diri bagi kalian yang menghendaki perubahan bagi kehidupan mahasiswa di kampus dan bersama-sama rakyat tertindas di Indonesia membebaskan diri dari penindasan serta penghisapan imperialisme dan rejim boneka di dalam negeri. Langsung saja, hubungi anggota-anggota FMN di kampus setempat. Sekedar info, FMN berada di 72 kampus seluruh Indonesia. Sebagai awal, kami perkenalkan terbitan bulanan (buletin) FMN PERLAWANAN. Edisi kali ini, menghadirkan tulisan menggugat demokratisasi di kampus, catatan kritis atas RUU BHP dan RAPBN 2008 . Tidak lupa , usaha-usaha perjuangan massa yang terus digelorakan FMN di kampus-kampus dan berita perjuangan massa dari seluruh penjuru negri serta perkembangan situasi internasional. Selamat datang kawanku, Jadilah Mahasiswa Progresif (berpikir dan bertindak maju). Gelorakan Terus Perjuangan Massa di kampus! Hidup Mahasiswa! Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Ridwan Lukman Pimpinan Redaksi: Oki Firman Febrian Dewan Redaksi: Ridwan Lukman, Oki Firman Febrian, Catur Widi, M. Burhanuddin, Shohib Anshary, Ahmad Fredy, Aulia Agastani Koresponden: Eka Prasetya (Medan), Umi Syamsiatun (Jambi), Desmon S (Palembang), Merwanda Yusandi (Bandar Lampung), Ucok Irfan (Jakarta), Dewi Amelia Eka Putri (Bandung), Natilah Coriah (Garut), NN (Purwokerto), Lukman Aryo Wibowo (Wonosobo), Yogo Daniyanto (Jogjakarta), Heri Suprianto (Jombang), Triana Kurnia (Malang), Ayus (Surabaya), Afandi (Lamongan), Nandang (Denpasar), Mario Kulas (Mataram), Zainul Kirom (Lombok Timur), Iwan Lamangga (Palu), Robby (Kalbar) Alamat Redaksi : Kampung Jawa Rawasari No. 34 B RT 011/RW 09, Kelurahan Cempaka Putih-Jakarta Pusat, 10570 Telepon: 0 8 1 5 5 3 6 3 3 0 8 2 Email: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: N o . R e k 0 0 0 5 4 8 5 2 6 3 B N I C a b . U I D e p o k a t a s n a m a S e t o P r a w o n o . Redaksi menerima saran, kritik, masukan dan tulisan dari setiap pembaca. Dapat dikirim ke alamat atau via email.
Buletin Bulan Front Mahasiswa Nasional (FMN)
Edisi 18/September 2007
Kampus Memasung Demokrasi ! Bicara tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi, sama halnya dengan memberikan perlindungan atas hak-hak asasi lainnya seperti penghidupan yang layak ataupun hak atas pendidikan. Mengapa kampus justru mengekang hak mahasiswa untuk berpendapat dan berorganisasi?
U
niversitas Tadulako (Untad) Juli 2007, posko penyambutan Mahasiswa baru yang digelar Front Mahasiswa Nasional (FMN) terpaksa dibubarkan karena birokrat melarang organisasi ekstra beraktfitas di dalam kampus. Sejumlah preman bahkan dikerahkan untuk mengintimidasi anggota-anggota FMN.
meningkat pesat dewasa ini. Pendidikan yang telah menjadi “barang dagangan” alias komersil, diharapkan akan selalu laris manis bagi konsumennya. Jika aksi-aksi Mahasiswa terus meningkat menentang kebijakan komersialisasi pendidikan dan menuntut Mulut dibungkam, Berorganisasi Dipasung hak-haki Mahasiswa di kampus, tentu akan Kejadian di atas semakin membuka mata kita tentang kondisi menjatuhkan citra (image) kampus yang kampus yang terus mengekang kebebasan berpendapat dan “layak jual”. Jalan satun-satunya dengan berorganisasi. Berdasarkan catatan FMN, kasus-kasus serupa mengekang bahkan menindas aksi-aksi dan bukan yang pertama kali terjadi. Sepanjang tahun 2006-2007, telah suara kritis Mahasiswa. terjadi 30 kasus pengekangan kebebasan berekspresi, Pemerintah melalui Direktur Jenderal berpendapat dan Pendidikan Tinggi (Dirjen berorganisasi di 25 Dikti) telah mensiasati perguruan tinggi di dengan mengeluarkan Indonesia. Salah satunya “SK Dirjen Dikti No 26 kematian M. Ridwan, Tahun 2002 tentang Mahasiswa IKIP Mataram Pelarangan Organisasi yang menjadi korban Ekstra Kampus dan penusukan preman akibat Partai Politik dalam konflik Yayasan dan mantan Kampus”. Surat rektor yang dipecat sepihak. Keputusan ini sering U p a y a - u p a y a dijadikan tameng untuk pengekangan sangat meredam gejolak beragam jenisnya. Di UIN massa Mahasiswa yang Syarif Hidayatullah (Syahid) menentang kebijakan Jakarta, ormas-ormas kampus yang merugikan mahasiswa—yang Mahasiswa. Ditopang dokumentasi PP FMN dikategorikan organ ekstra juga dengan beberapa kampus—ketika membuka Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Dibalik megahnya gedung, tata peraturan kampus stan atau posko di kampus hak berorganisasi di kampus masih dikekang. yang intinya mengekang harus membayar minimal Rp kebebasan berpendapat 50 ribu. Jika tidak, akan dibubarkan. Di Universitas Muhammadiyah dan berorganisasi di kampus. Malang (UMM), ada kebijakan “SK Wilayah Streril” yang melarang aktifitas organisasi ekstra dari pintu gerbang masuk hingga Buang Dikotomi Intra-Ekstra halaman belakang kampus. Lazim ditemui, penyobekan pamfletSadar atau tidak, Mahasiswa telah dibius pamflet Mahasiswa yang mengkritisi kampus atau ancaman nilai kaum birokrat kampus tentang pemisahan jelek bagi Mahasiswa yang kritis terhadap kampus. peran organisasi ekstra kampus dan intra Pengekangan kebebasan berpendapat dan berorganisasi kampus. Kaum birokrat kampus selalu terjadi seiring meningkatnya aksi-aksi Mahasiswa menentang menyatakan hanya mengakui keberadaan berbagai kebijakan kampus yang merugikan Mahasiswa, seperti organisasi intra seperti BEM, UKM atau HMJ penolakan atas biaya praktikum, penyediaan dan peningkatan sebagai organisasi yang “sah” di kampus. fasilitas pendidikan, pemberlakuan kenaikan biaya kuliah (SKS Dan tidak mau mengakui ormas-ormas atau SPP), pembayaran biaya wisuda, penolakan atas kebijakan mahasiswa seperti FMN dan sejenisnya. drop out (DO), dualisme pimpinan kampus, korupsi birokrasi hingga Mengapa keberadaan ormas tidak diakui? penolakan akan rencana pengesahan Rancangan Undang- FMN telah berkali-kali menanyakan hal ini Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). kepada Departemen Pendidikan Nasional Birokrat kampus melakukan ini untuk mengamankan mulusnya (Depdiknas), tetapi mereka sendiri tidak bisa proyek-proyek komersialisasi di kampus-kampus yang terus Bersambung ke Hal 3...
Harga Mahasiswa/Umum : Rp 3000/Rp 5000