Propazine #1 junkwto

ed

isi

1

PROPAZINE PROPAGANDA MAGAZINE

BUBARKAN WTO!!

www.soearamassa.com

DESEMBER 2013

DARI REDAKSI

ISI PROPAZINE : Logika Liberalisme dan WTO

1

Jeratan WTO dalam Perdagangan Dunia

4

Bubarkan WTO & Lawan Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan

7

SOEARAMASSA.COM

Logika Liberalisme dan WTO Oleh Didit Tanujaya “Keuntungan dunia baru kini, pemimpin industri besar, katanya memiliki visi dan misi mulia, tapi kejam kepadaku, mereka menjanjikan dunia di mana setiap orang menjadi kaya, pintar, dan muda,yang terjadi kemudian adalah sebaliknya, miskin, bodoh, dan renta, mereka terus menjanjikan, namun seandainya pun aku hidup untuk merasakanya, bagiku itu sudah terlambat.� (Anonim)

D

alam perkembangan sejarah �akrab� disebut dengan model produksi perekonomian dunia baik pada kapitalisme.

Para penganut teori maupun praktiknya tidak teori liberalisme ekonomi ada hentinya mengalami pergolakan. percaya pada Menurut berbagai litelatur dan dalam diskusi-diskusi saat ini tentang konsep tentang ekonomi dunia, para pegiat ekonomi Pemahaman terhadap dunia hak milik pribadi, kontemporer (era globalisasi) kerap kali menyebut era saat ini motif mencari untung, akan lebih mudah jika melihat sebagai era globalisasi, perdagangan bebas, terlebih dahulu dasarnya yaitu pembangunanisme, neo-liberalisme, kapitalisme atau logika dan kompetisi. dan lain sebagainya. Prespektif kapitalisme. Logika kapitalisme pembangunan dunia dan kesejahteraan sepanjang sejarah terus menerus tumbuh dan rakyat saat ini di seluruh dunia dibangun dengan berkembang ditunjang oleh sistem ekonomi sistem filsafat ekonomi liberalisme. Para pasar , yaitu kebutuhan terus menerus dan penganut teori liberalisme ekonomi percaya berkelanjutan akan ekspansi modal kapitalis ke pada konsep tentang hak milik pribadi, motif segala tempat untuk mencari pasar yang baru. mencari untung, perdagangan bebas, Beberapa pandangan dari para ekonom liberal. dan kompetisi.

Inilah Pertama, dalam kehidupan bermasyarakat yang haruslah berpegang kepada laissez-faire, yakni kem kepercayaan akan kebebasan dalam bidang udia ekonomi yang memberi isyarat perlunya membetasi atau memberi peranan minimum n kepada pemerintah dalam bidang ekonomi.

Kedua, kepercayaan akan ekonomi pasar yang diletakan di atas sistem persaingan atau kompetisi bebas dan kompetisi sempurna.

Ketiga, mereka percaya pada kondisi ekonomi yang akan berjalan lancar dan selalu akan mengalami atau dapat beradaptasi jika tidak ada intervensi dari negara.

Fase perkembangan kapitalisme persaingan bebas dimulai sejak 1860-1870. Sesuai dengan watak dasarnya yang eksploitatif, ekspansif dan akumulatif, yang pastinya menuju kompetisi (menang dan kalah), perkembangan persaingan bebas kapitalisme mulai mengalami transisi (1873-1890) ketika sebagian besar kapitalis kecil dan perusahaan kecil runtuh dan mulai diakuisisi atau dimerger dengan perusahaan kapitalis besar. Dan sejak 1900-1903 mulai terjadi krisis dimana kapitalis kecil runtuh

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

1

SOEARAMASSA.COM dan berkembangnya kapitalisme monopoli yang melakukan pengakusisian kapitalis kecil oleh kapitalis besar dalam suatu negara, serta pada dewasa ini bahkan lintas negara. Disinilah kemudian terjadi disebut fase imperialisme sebagai tahap tertinggi dari kehidupan masyarakat kapitalistik.

Imperialisme telah mengkoreksi diri untuk efisiensi kapital. Krisis demi krisis adalah hal yang wajar dalam dunia kapitalistik, sebagai hasil dari kontradiksinya. Logika modal bersifat liar dan tidak terkendali. Imperialisme bersifat liar karena tidaklah mempercayai aturan dan batasan yang membelenggunya. Kalaupun ada aturanaturan, itu hanya demi menjaga pertumbuhannya kearah yang lebih besar lagi. Perkembangan terakhir dari ekspansi Imperialisme adalah privatisasi sebanyakbanyaknnya dan melakukan konversi terhadap institusi negara menjadi swasta dan berorientasikan profit.

Imperialisme yang kini hadir dihadapan kita nampak begitu kuat dan semakin mapan. Hal ini karena kapitalisme yang merupakan produk dari para pemodal besar di dunia semakin giat melancarkan ekspansinya ke negara-negara di penjuru dunia dan merasuk kedalam pemerintahan negara untuk dapat mengatur kebijakan dari dalam. Para kapitalis juga membuat institusi internasional yang mengakomodir segala macam kegiatan yang berkaitan dengan modal, investasi, bahkan perdagangan. Kekuatan institusi-institusi ini bahkan melebihi kekuatan negara dalam mengatur perekonomian.

WTO

WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948,

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) - Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi.

Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam UN Conference on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal dari kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrument multilateral yang mengatur perdagangan internasional.

Hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan diantaranya bentuk persetujuan “plurilateral� (disepakati oleh beberapa negara saja) dan upaya-upaya pengurangan tarif.

Masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama “Putaran Perdagangan� (trade round), sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional.

WTO adalah sebuah institusi baru yang diciptakan dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), yang resmi berdiri pada tahun 1994. WTO merupakan puncak dari impian

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

2

SOEARAMASSA.COM imperialisme untuk mendapatkan mandat organisasi legal yang akan mengatur perekonomian dunia. Meskipun nampak dari luar WTO merupakan organisasi yang demokratis karena setiap anggotanya (negara) berkedudukan sama. Namun WTO pada dasarnya tidak demokratis dan mencerminkan pemaksaan kehendak dalam agenda-agenda ekonomi negara industri maju kepada negara lainnya.

Sebagai puncak dari ekspansi pasar, WTO merupakan gambaran paling jelas dan paling terang dari maksud-maksud jahat imperialisme.

Dalam kontrak perjanjian dengan WTO negaranegara yang tergabung didalamnya memiliki perjanjian seumur hidup. Pada masa sekarang dimana kapitalisme sudah mengglobal ternyata tidak cukup untuk memuaskan mereka, maka imperial isme akhirnya membuat alat baru unt uk semakin melegalkan dan melanggengkan kekuasaan kapitalisme di seluruh dunia.

WTO merupakan lembaga yang mengatur segala macam perdagangan dunia. Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang berbasis pasar bebas, dimana siapapun, baik individual ataupun kelompok dapat melakuakan perdagangan sesuai dengan peraturan WTO. Dibalik peraturan perdagangan ini terdapat apa yang dinamakan dengan kompetisi.

Logika persaingan dan kompetisi yang ada didalam tubuh WTO sebenarnya hanya akan menguntungkan lagi-lagi kepada negara kapitalis. Kompetisi sehat yang digadang-gadang oleh para kapitalis hanyalah ilusi karena negara berkembang tidak akan mampu melakukan persaingan dengan negara maju, karena negara berkembang hanya dijadikan objek dari agendaagenda besar dunia.

Bentuk nyata dari kebusukan WTO adalah dengan meliberalkan sektor-sektor negara dan pada akhirnya melakukan privatisasi sektor negara. Hal ini dilakukan agar para negara kapitalis dapat melakukan intervensi lebih mudah dan dapat menanamkan modal untuk mendapat keuntungan. Contohnya adalah ketika Indonesia sepakat atas perjanjian dengan WTO dan mulai dari 1995 hingga saat ini kebijakan ekonomi yang dikeluarkan terus menerus berpihak pada imperialisme.

JUNK WTO !!!

JAYALAH PEMUDA & MAHASISWA !!!

JAYALAH PERJUANGAN RAKYAT !!! *Anggota FMN Ranting Unsoed (Jurusan Sosiologi 2013)

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

3

SOEARAMASSA.COM

Jeratan WTO dalam Perdagangan Dunia Oleh : Biko Nabih Fikri Zufar World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah organisasi perdagangan internasional. Sebagai organisasi perdagangan, WTO mengurusi berbagai macam bentuk perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Hakikatnya WTO merupakan perpanjangan tangan para Imprealis guna melancarkan kepentingankepentingannya dan juga membentuk berbagai macam perjanjian.

Bentuk perjanjiannya antara lain adalah AOA (Agreement of Agriculture) dan GATS (General Agreement of Trade in Serivice).

AOA adalah perjanjian yang mengatur mengenai sektor agraria. Krisis imprealisme dalam sektor finansial membuat imprealisme mengalihkan pandangannya kepada sektor agraria, khususnya pangan. Sektor ini menjadi penting karena dalam agararia terdapat semua unsur kehidupan manusia. Dalam hal ini, imperialisme melihat keuntungan yang besar apabila sektor agraria dapat dil iberalisasikan.

AOA memiliki tiga komitmen dasar yaitu perluasan akses pasar, pengurangan subsidi domestik, serta pengurangan subsidi impor. Tiga komitmen dasar tersebut ditambah dengan satu perjanjian perlakuan khusus (palsu) bagi negara berkembang. Adapun program-program yang dijalankan dalam AOA yakni salah satunya adalah penurunan tarif.

Penurunan tarif ini merupakan skema, dimana produk impor akan masuk dan tidak dikenakan bea masuk.

Artinya jika ini diterapkan maka produk dalam negeri akan hancur dan petani akan terancam. Jadi negosasi AOA ditujukan untuk meningkatkanan volume perdagangan dunia atas produk pertanian dan mengurangi bahkan menghilangkan segala hal yang menjadi penghalang di negara-negara anggota. Sebagai contoh saja kasus tentang kedelai diamana petani kedelai dalam negeri dirugikan dengan produk impor yang tentu saja lebih murah.

Pada sisi lain, AOA juga mensyaratkan akan adanya investasi yang besar dalam sektor agraria.

AOA sejatinya adalah alat dari imperialisme untuk memutar modal mereka, maka negaranegara dengan sumber daya agraria yang besar menjadi target eksploitasinya, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, untuk memenuhi investasi pada sektor agraria pemerintah membuka lahan sebesarbesarnya untuk kepentingan investasi imperialisme.

Guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Pratikno mengatakan hingga saat ini aset Indonesia sekitar 70-80% telah dikuasi bangsa asing.

Manifestasi dari kebijakan investasi di sektor agraria salah satunya adalah mega proyek MIFEE (Merauke Intergrated Food and Energy Estate). MIFEE adalah mega proyek untuk pembangunan industri agraria,

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

4

SOEARAMASSA.COM perdagangan internasional yang dinaungi oleh WTO yang difokuskan untuk semua sektor jasa. GATS mulai dijalankan Januari 1995, implikasi dari kesepakatan ini setiap negara anggota wajib membuka sektor-sektor domestiknya untuk diliberalisasikan. Transaksi perdagangan jasa sedikit lebih sulit dilaksanakan, karena jasa merupakan produk yang abstrak

khususnya padi, kedelai, dan sawit. Proyek ini merampas tanah petani dan rakyat lainya Merauke seluas 2.823.000 hektar. Dalam proyek ini pemerintah menandatangani banyak kesepakatan kerjasama oleh para investor, salah satu yang paling besar adalah Bin Laden Group dari Arab Saudi. Bin Laden Group memiliki hak atas tanah seluas 500.000 herktar untuk dibangun industri padi sintetis.

MIFEE secara langsung telah merampas hak-hak masyarakat adat salah satunya yakni Suku Malind.

Suku Malind kehilangan lahan berburunya karena lahan yang berubah fungsi, selain itu anak-anak di suku Malind terancam kelaparan dan gizi buruk, menurut data Forest People Programme menyebutkan lima balita meninggal di suku tersebut karena kelaparan. Tidak hanya adanya kelaparan yang terjadi tetapi juga konflik tanah dan pemiskinan secara terstruktur oleh adanya kebijakan dari AOA, WTO. Lantas apakah libralisasi akan menyejahterakan rakyat?

GATS (General Agreement of Trade in Service) Ketika berbicara liberalisme, maka pembukaan pasar selebar-lebarnya untuk perdagangan bebas merupakan sebuah konsekuensi logis. Pada sisi lain, liberalisasi berbagai sektor publik juga merupakan keniscayaan dari liberalisme.

Salah satu bentuk nyata liberalisasi adalah General Agreement of Trade in Service (GATS). ?

GATS merupakan perjanjian kesepakatan

.GATS mengatur 12 sektor sektor jasa yaitu, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa keuangan (perbankan, asuransi, dll), jasa wisata dan perjalanan, jasa kesehatan sosial, jasa budaya, jasa olahraga, jasa distribusi, jasa bisnis (jasa profesional dan jasa komputer), jasa transportasi, jasa konstruksi. Prinsip GATS sejatinya hampir sama dengan prinsip WTO itu sendiri yaitu: negara-negara anggota harus menurunkan/bahkan menghilangkan hambatan dalam jasa antar negara, yakni: ?

Consumption Abroad atau bisa disebut juga

konsumsi luar negeri. Ini terjadi apabila seorang pergi menjadi konsumen di negara lain. ?

Cross Border Suply atau pasokan lintas negara.

Ini terjadi apabila seseorang menjadi konsumen jasa di negara lain, tanpa perlu pergi ke negara tersebut. ?

Komersiil perusahaan jasa asing yang masuk ke dalam negeri. ?

Movement of natural person atau pergerakan manusia, atau pertukaran tenaga kerja jasa antar nergara.

GATS sendiri menggunakan skema request and offer. Yang dapat diartikan jika request berarti meminta negara lain membuka sektor jasa didalam negerinya. Jika offer, apabila suatu negara menawarkan membuka sektor jasa ke negara lain.

Request dan offer dilakukan oleh sekelompok negara pada sektor jasa kepada sekolompok negara lainnya sejak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Hongkong pada tahun 2005.

Setelah diberlakukannya GATS maka posisi pengguna jasa dan penyedia jasa menjadi konsumen dan penyedia jasa. Hal ini kemudian menjadikan jasa sebagai salah satu komoditi perdagangan yang bertujuan mendapatkan profit. Kita ambil contoh kasus yang terjadi di Indonesia khususnya sektor

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

5

SOEARAMASSA.COM pendidikan. Dengan diberlakukannya WTO di bidang jasa khususnya pendidikan maka pemerintah meliberalisasikan sektor jasa pada bidang pendidikan.

Undang Undang Dasar (UUD) secara tegas menunjukan bahwa Indonesia dibentuk salah satunya untuk mencerdaskan rakyatnya. Artinya pendidikan berhak diakses oleh warga negara tanpa ada batasan mulai dari Sekolah Dasar hingga Pendidikan Tinggi.

Selain itu juga mandat alokasi 20% untuk pendidikan diluar gaji guru dan dosen. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka partisipasi sekolah Indonesia naik tiap tahun (usia 19-24 misalnya, tahun 2011 sebesar 14,26% naik menjadi 15,84% tahun 2012 ), disandingkan dengan 70% tenaga kerja Indonesia yang hanya lulusan kurang dari/setara dengan SMP. Jika dilihat data tersebut pemerintah secara langsung telah membatasi akses terhadap rakyatnya sendiri.

Pada konteks pendidikan tinggi, hal ini tercermin dari kebijakan yang terdapat pada kebijakan Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU PT). Kebijakan ini tentu saja semakin memperburuk pemuda untuk memperoleh pendidikan. Salah satunya adalah universitas yang sebelumnya di luar akan hadir di Indonesia yang pasti akan membuat universitas dalam negeri bersaing dan terancam gulung tikar.

dalam konteks Unsoed biaya pendidikan ini termanifestasikan dalam bentuk UKT. Pada penerapannya UKT tidak menyesuaikan penghasilan masyarakat banyumas itu sendiri, yang hanya sekitar Rp 875.000,- menjadi 2,4 juta per semester untuk jurusan sosilogi Unsoed. Hal ini semakin mempertergas sulitnya akses bagi masyarakat indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi khususnya masyarakat Banyumas.

Kasus mega proyek MIFEE di sektor agraria dan lahirnya UU PT untuk pendidikan tinggi di Indonesia, membuktikan bahwa WTO melalui skema liberalisasi perdagangannya telah menjamah di negeri ini. WTO berhasil menjadikan Indonesia wilayah ekspansi pasarnya, tentunya melalui bantuan dari pemerintah boneka di bawah pimpinan SBYBoediono. Skema WTO ini telah berhasil menjadikan rakyat sebagai korbannya, kaum tani dirampas tanahnya dan pemuda mahasiswa tertutup aksesnya atas pendidikan. Jadi, hanya satu jalan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, yaitu

BUBARKAN WTO!!!

UU PT berimplikasi pada biaya pendidikan,

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

6

SOEARAMASSA.COM

WTO-GATS : Liberalisasi Sektor Pendidikan Paradigma pembangunan yang berorientasi pasar telah memperluas pasar komoditas menjadi pasar sumberdaya alam.

Menyebabkan over produksi dan persaingan yang tidak sehat: antar negara, antar sektor, bahkan antar komoditas.

Pada tahap inilah, peran negara semakin lemah.

Sedang perusahaan multinasional dan perbankan kian dominan dalam mengendalikan semua sendi-sendi kehidupan manusia.

Fenomena inilah yang kemudian disebut dengan era imperialisme (1). Salah satu produk dari imperialisme adalah organisasi kartel perdagangan dunia atau WTO.

justru sebaliknya!

Saat ini, WTO telah tersebar hingga 159 negara anggota dalam kurun waktu kurang dari 2dekade sejak awal pembentukannya. Kali ini, menjelang usia ke 19 tahun, WTO akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 di Bali, Indonesia dengan tekad untuk memperkuat perjanjian-perjanjian lama dan menetapkan sejumlah kesepakatankesepakatan baru setelah mengalami kebuntuan pada putaran Doha, tahun 2001. Perjanjian-perjanjian yang dikeluarkan oleh WTO bukan hanya perdagangan sektor barang, atau komoditi riil, namun juga meliputi sekto r jasa. Jasa menjadi fokusan selanjutnya WTO melalui General Agreement on Trade in Service (GATS). Salah satu fokus dari GATS adalah sektor pendidikan di setiap negara anggota. Target dari GATS dalam sektor pendidikan adalah liberalisasi pendidikan.

Masuknya sektor pendidikan dalam program jual-beli ala imperialisme ini bukan tanpa tujuan.

Tujuannya adalah mendapat untung besar dari penjualan jasa pendidikan. Salah satu bukti World Trade Organization (WTO) telah keuntungan adanya dilembagakan sejak liberalisasi perdagangan tanggal 1 Januari Masuknya sektor pendidikan jasa khususnya di sektor 1995, sebagai pendidikan, yakni profit pengganti -bentuk dalam program jual-beli yang dihasilkan oleh AS baru- dari perjanjian pada tahun 2000 pasca umum tentang tarif ala imperialisme ini bukan tanpa tujuan. GATS di tanda tangani dan perdagangan (General agreement Tujuannya adalah mendapat untung besar mencapai $14 milyar pada tahun kurun 2000and Tariffs and Trade,2001 atau Rp 126 trilyun dari penjualan jasa pendidikan.

GATT) 1948-1994. (kurs rupiah per dolarnya Pada paruh pertama Rp 9500). Di Inggris dekade 90an, WTO pendapatan dari ekspor sebagai organisasi perdagangan dunia muncul dengan jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari tawaran meningkatkan kualitas pembangunan melalui penerimaan sektor jasa negaranya.

Sementara, ekspor pengaturan sistem perdagangan global—selanjutnya jasa pendidikan dan pelatihan Australia telah disebut perdagangan bebas multilateral. Yang terjadi

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

7

SOEARAMASSA.COM pendidikan dari suatu kegiatan yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah menunju kepada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.(5)�

menghasilkan AUS $ 1,2 milyar pada 1993 (3).

Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga negara imperialis tersebut berjuang keras meliberalisasi sektor jasa pendidikan melalui WTO. Implementasi dari kesepakatan tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah diberbagai negeri. Di Amerika Serikat (AS), Presiden University of California Berkeley AS mengeluarkan kebijakan menaikan biaya pendidikan sebesar 8%. Akibatnya, biaya pendidikan bagi mahasiswa di California melambung sebesar $ 822, dan biaya untuk sarjana sebesar $ 11,124 pada tahun akademik 2011-2012.

Kenaikan ini sebagai bagian dari rencana peningkatan biaya $ 180 juta per tahun untuk sistem kampus-10 UC. Di London-Inggris, pemerintah telah menaikkan biaya pendidikan hingga tiga kali lipat, akibatnya biaya kuliah naik menjadi 9.000 pound (14.300 USD), dan memotong tunjangan pemeliharaan pendidikan dan anggaran pengajaran universitas sampai 80%.

Karenanya, setiap mahasiswa di London terbebani utang sebesar 60.000 pound untuk tingkat sarjana muda. Sementara di Prancis, pemerintah menaikkan biaya kuliah hingga USD1.625 atau setara dengan Rp14,9 juta (Rp9,183 per USD) selama lima tahun mendatang.

Hal ini dikarenakan Indonesia secara spesifik pada pertemuan WTO di Hongkong telah memasukkan lagi sektor jasa pendidikan dan menawarkan (intial offer) liberalisasi jasa-jasa pendidikan sebagai berikut: (1) jasa pendidikan menengah teknikal dan vokasional; (2) jasa pendidikan tinggi teknikal dan vokasional; (3) jasa pendidikan tinggi; (4) jasa pelatihan dan kursus bahasa; (5) jasa pendidkan dan pelatihan sepakbola dan catur.

Sedangkan di Indonesia, manifestasi dari liberalisasi pendidikan tercermin dari lahirnya bermacam peraturan. Secara khusus di pendidikan tinggi, kebijakan privatisasi melalui Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tinggi berbadan hukum (PT-BHMN) telah menyebabkan melambungnya biaya pendidikan tinggi secara drastis dan terus meningkat hingga 50% pertahun.

Kemudian lahir Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) tahun 2009 yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Dapak dari peralihan status perguruan tinggi menjadi BHMN adalah meningkatnya biaya kuliah.

Di UI, BOP (biaya kuliah tiap smester) pada tahun 2005 sebesar Rp 1.225.000 (Ilmu Sosial)-Rp 1.475.000 (Ilmu Eksakta) dan ditahun 2012 melonjak menjadi Rp 5.000.000-Rp 7.500.000.

Disimpulkan bahwa biaya kuliah di UI dari 20052012 meningkat lebih dari 400% (6).

“biaya kuliah di Universitas Indonesia dari 2005-2012 meningkat lebih dari 400%�

Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan di Indonesia WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan (human services)(4).

Dalam hal ini, pemerintah diharuskan untuk menyusun penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini senada dengan pernyataan Mantan Rektor UGM yakni Sofyan Efendi : “Melalui penandatangan GATS tersebut sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menggeser pandangan tentang penyelenggaraan

Dicabutnya UU BHP, tidak serta merta menghentikan laju privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Faktanya tanggal 13 Juli 2012, pemerintah telah mengeSahkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT). Keberadaan UU PT ini juga yang melahirkan sebuah sistem pembayaran baru dalam mengakses pendidikan tinggi, yaitu Uang Kuliah Tunggal

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

8

SOEARAMASSA.COM (UKT). UKT adalah sebuah sistem pembayaran seluruh perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun 2013. UKT adalah satuan biaya pendidikan yang menggabungkan antara spp dan biaya tetek-bengek lainnya yang nominalnya dibayar tetap tiap smester.

UKT dimaksudkan untuk memusatkan seluruh pembayaran biaya kuliah, maksud ini bertujuan

Jenderal Soedirman (meliputi Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Tegal, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Magelang, dan Kab. Purworejo). Di Kabupaten Banyumas, misalnya, tahun 2012 besarnya UMK ditetapkan sebesar Rp 795.000 (7).

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

Dengan penghisapan dan berbagai kerusakan yang telah diciptakan Imperialisme dibalik WTO dan berbagai skema lainnya selama ini, tentu sangat mendesak bagi rakyat diseluruh dunia untuk mengkaji kembali keberadaan WTO, guna membongkar seluruh skema penghisapannya terhadap rakyat. Jika WTO telah digunakan sebagai salah satu ruang konsolidasi bagi Imperialisme untuk melakukan penguasaan pasar secara brutal (tidak adil) dan untuk memperkuat Intervensinya diberbagai negeri, maka ruang ini pula telah menjadi media yang objektif bagi rakyat untuk menyatukan diri dan terus melakukan konsolidasi-

UKT yang diberlakukan untuk tahun 2012 adalah Rp 2.400.000-Rp 15.000.000.

Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan pendapatan rata-rata masyarakat

untuk meminimalisir pungli dan akan mampu menekan biaya kuliah menjadi lebih murah (katanya).

Di Universitas Brawijaya (Unibraw) misalnya, penerapan UKT disana menunjukan angka Rp 5.270.000-Rp 19.300.000 (per Semester).

Sedangkan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) UKT yang diberlakukan untuk tahun 2012 adalah Rp 2.400.000-Rp 15.000.000. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan pendapatan rata-rata masyarakat. Segi keterjangkauan ini dapat terlihat dari pendapatan masyarakat di wilayah kerja Universitas Jenderal Soedirman, dimana rata-rata pendapatan masyarakat wilayah kerja Universitas

azmi fajar

BELAJAR, BERORGANISASI DAN BERJUANG

9

MADE IN IMPERIALISM

Front Mahasiswa Nasional

PURWOKERTO