pernyataan sikap aksi tolak cuti paksa mahasiswa UPI

Aliansi Mahasiswa UPI Cuti Paksa Mahasiswa: Kebijakan Bodoh yang Menyiksa Kampus UPI semakin memperlihatkan watak yang anti terhadap mahasiswa. Lewat regulasi-regulasi kebijakan kampus, penindasan terhadap mahasiswa dapat dilakukan oleh kampus sebagai dalih standar prosedur. Sebagai contoh adalah sanksi akademik berupa cuti paksa.

Kampus hari ini tidak dapat memberikan toleransi bagi mahasiswa yang tidak dapat membayar spp dengan menonaktifkan status kemahasiswaannya. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di kampus UPI menjadi kian kaku ketika bertumpu pada sistem yang tidak ramah terhadap mahasiswa ini.

Tentu saja biaya kuliah yang melambung tinggi memberikan dampak pada sulitnya mengakses perguruan tinggi pada rakyat miskin Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh Kompas pada tahun 2012, hanya 20,4% dari total masyarakat usia 19-24 tahun yang dapat mengenyam perguruan tinggi. Dari tahun ke tahun, biaya kuliah menunjukan peningkatan yang tinggi. Pada tahun 2009, biaya registrasi mahasiswa baru sebesar 7 juta rupiah dengan biaya spp sebesar 900 ribu rupiah. Kemudian biaya spp meningkat pada tahun 2010 menjadi 1 juta rupiah. Pada tahun 2011 biaya kuliah meningkat hampir 100%, biaya registrasi yang harus ditanggung mahasiswa baru sebesar 11 juta rupiah dengan biaya spp sebesar 1,7 juta rupiah.

Lalu biaya kuliah meningkat kembali sejak diberlakukannya sistem pembayaran UKT pada tahun 2013, yakni berkisar 4-6 juta rupiah pada golongan IV dan V. Memang dengan diberlakukannya sistem UKT ini, mahasiswa tidak perlu lagi membayar biaya registrasi. Namun jika dikalkulasikan, biaya kuliah mengalami peningkatan hampir 100%. Kebijakan yang dianggap sebagai solusi agar masyarakat miskin dapat mengenyam pendidikan tinggi menjadi berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Buktinya tidak sedikit calon mahasiswa UPI 2013 yang gagal registrasi. Faktor utamanya adalah persoalan biaya yang mahal. Kemudian juga tercatat ada 6 mahasiswa UPI yang dicutikan karena tidak mampu membayar biaya spp. Hal tersebut menunjukan kegagalan UPI dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi mahasiswa tidak mampu.

UKT dan Biaya UPI yang Mahal Sebagai Bukti Kegagalan Atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sejatinya Indonesia adalah negara yang menjamin hak-hak dasar bagi warga negaranya. Hal tersebut bahkan tertulis dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Salah satu tujuan dan cita-cita Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu prioritas bagi pemerintah Indonesia. Dengan demikian pendidikan menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut kemudian diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia sampai jenjang ke pendidikan tinggi. Karena pendidikan merupakan alat pembebasan dan sebagai syarat untuk menopang kemajuan taraf kebudayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun hari ini pendidikan yang seharusnya menjadi layanan yang diberikan kepada masyarakat secara luas kemudian didorong pada sektor jasa yang dapat diperjualbelikan. Orientasi pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kini berubah menjadi barang dagangan yang siap untuk dipasarkan bagi kalangan masyarakat yang mampu. Hal tersebut semakin nyata ketika pendidikan tinggi semakin kental dengan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi. Semangat pendidikan yang berlawanan tersebut seolah dihalalkan lewat kebijakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 (UU PT).

Dalam UU PT menjamin otomisasi perguruan tinggi negeri dalam bidang akademik dan non-akademik. Khususnya otonomi dalam nonakademik lebih dimaksud pada pengelolaan keuangan dengan skema badan layanan umum (BLU). Lewat UU PT, pemerintah mulai mengurangi subsidi pendidikan yang dianggarkan dalam APBN dan APBD. Akibatnya, perguruan tinggi dapat mencari biaya operasional pendidikan dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, hibah, kolekte, dan kerjasama dengan swasta/asing. Dampak yang paling nyata dapat dilihat dari biaya kuliah yang semakin mahal, gedung dan fasilitas UPI yang disewakan kepada mahasiswa maupun masyarakat, kerjasama dengan pihak asing seperti yang terjadi pada pembangunan gedung-gedung baru di UPI. Bahkan Isola resort ataupun gedung Dormitory dibangun untuk mencari profit, namun profit yang didapatkan tidak dapat membantu mahasiswa yang tidak mampu.

Kebijkan UKT sebagai kepanjangan dari UU PT jelas-jelas tidak memihak kepada mahasiswa. Bagai panggang jauh dari bara, UKT yang digadang-gadangkan tidak akan menaikan biaya kuliah nyatanya jauh dari harapan. Banyak dari mahasiswa dan orang tua mahasiswa mengeluhkan beban biaya kuliah yang mahal. Dengan demikian, UPI telah gagal menjamin hak-hak dasar mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan. UPI terus saja mengelak ketika diminta solusi atas cuti paksa yang dialami oleh mahasiswanya.

BMTM sebagai bantuan alternatif kini tidak jelas tentang keberadaannya. Padahal di sana tersimpan dana sumbangan sukarela dari orang tua mahasiswa untuk membantu mahasiswa tidak mampu. Sosialisai maupun transparasi tentang BMTM tidak pernah diberikan. Bahkan salah satu Dekan Fakultas ketika ditanyai mengenai hal tersebut, tidak mengerti dengan BMTM dan malah menyalahkan mahasiswa karena memprotes transparasi BMTM sehingga terjadi pembekuan. Perlakuan salah satu Dekan tersebut menunjukan sikap UPI yang anti kritik.

Pada akhirnya mahasiswa menjadi korban atas beban biaya kuliah yang mahal dan persoalan cuti paksa yang dialaminya. Kemudian ratusan bahkan ribuan mahasiswa lainnya dibuat cemas ketika tidak dapat membayar spp. Karena sanksi akademik berupa cuti bisa berlaku pada siapa saja. Kemudian mahasiswa kembali yang dikambing hitamkan karena tidak dapat membayar spp sesuai tenggak waktu. Padahal UPI tidak pernah memberikan pemecah persoalan tersebut. Sekali lagi UPI telah gagal bahkan melanggar hak-hak demokratis mahasiswa.

Untuk itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UPI mengabarkan kepada kawan-kawan mahasiswa UPI bahwa persoalan yang terjadi hari ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan UPI yang tidak memihak kepada mahasiswa. Kami juga menyerukan kepada mahasiswa UPI untuk bergabung dan bersama-sama menuntut beberapa tuntutan yang harus dipenuhi: 1. Tolak Cuti Paksa sebagai kebijakan yang tidak memihak kepada mahasiswa!

2. Berikan transparasi dalam pengelolaan keuangan UPI! 3. Realisasikan Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu dan berikan kejelasan terkait penyelenggaraannya!

4. Campakkan UKT! 5. Tolak pungutan liar yang memaksa di dalam kampus seperti biaya tambahan praktikum, modul, buku ajar, dan lain-lain!

6. Berikan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi mahasiswa!

7. Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi sebagai produk hukum yang melanggengkan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan tinggi.

Koordinator Aksi Tolak Cuti Paksa Aliansi Mahasiswa UPI M. Fahmi Akbar 085720599282