Sebar demokrasi iii

Harga Mahasiswa : 2.500 Harga Umum : 5.000

SEBAR SEBAR

DEMOKRASI Demokratis, Ilmiah, & Megabdi Kepada Rakyat

Edisi 03/II/2009 Dari Redaksi

Salam Demokrasi !

Krisis yang terjadi di tubuh imperialisme pimpinan Amerika Serikat telah berdampak pada berlipat gandanya penindasan yang dialami oleh rakyat seluruh dunia, khususnya rakyat di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahannya, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan seluruh paket kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis tersebut, diorientasikan untuk menyalematkan imperialisme dari kehancurannya akibat krisis tersebut.

Disatu sisi, berlipat gandanya penindasan yang dialami oleh rakyat, telah melahirkan syarat obyektif bagi bangkitnya gerakan rakyat dengan kualitas perjuangan yang semakin maju.

Demikian halnya dengan kampus sebagai salah satu corong propaganda imperialisme yang semakin memperhebat penindasannya terhadap mahasiswa. Tentu saja hal ini semakin mendorong lahirnya gelora perjuangan massa di kampus-kampus dengan kualitas yang semakin maju pula. Bisa kita lihat gelora perjuangan massa kembali bangkit di kampus-kampus dalam beberapa pekan terakhir, seperti yang terjadi di IKIP Mataram, AMIKOM & ASM, UMM, UNRAM, bahkan UNW, serta kampuskampus lain diseluruh penjuru tanah air.

Inilah yang sering kita sebut dengan situasi baik bagi kita, masanya untuk memanen. Kampus ibaratnya ladang subur yang penuh dengan bibit-bibit unggul yang siap disemai dan yang akan dituai dengan hasil yang sangat melimpah. Perjuangan massa akan menjadi rahim bagi lahirnya aktifisaktifis massa yang patriotik, demokratik, dan militant.

Sebar Demokrasi edisi kali ini akan mengupas hasil investigasi yang dilakukan di beberapa kampus yang harapannya akan menjadi bahan propaganda bagi kita untuk mengenalkan massa tentang seluk beluk penindasan di kampus masing-masing. Dengan harapan gelora perjuangan massa akan semakin maju sehingga menyokong suksesnya penyelenggaraan RUA di kampus-kampus dan KONGRES III yang harus kita sambut dengan gegap gempita.

Selamat membaca !

LIPUTAN KHUSUS

Said Ruphina, Rektor Lalim Yang Tidak Pernah Pedulikan Mahasiswa 17 Januari 2009, kampus IKIP Mataram kembali bergejolak, mahasiswa kembali terlibat bentrok dengan satpam kampus. Persoalan ini tidak dapat dilihat sebagai tindakan anarkisme mahasiswa semata, tanpa menganalisis faktor yang menjadi penyebab utamanya. Lalu, apakah yang menjadi penyebab utamanya?

Bobroknya Kinerja Kerja Birokrasi Dibawah kepemimpinan H.L Said Ruphina, S.H, M.S, sepertinya mahasiswa IKIP Mataram tidak akan pernah terlepas dari berbagai bentuk penindasan yang membelenggunya. Mulai dari biaya pendidikan yang sangat mahal, maraknya praktek pungutan liar, fasilitas yang sangat minim, jadwal akademik yang semerawut, dosen yang tidak kompetitif dan sering tidak masuk mengajar, tidak nyamannya aktifitas perkuliahan, serta tidak adanya jaminan kebebasan berorganisasi dan berekspresi, bahkan birokrasi IKIP Mataram tidak pernah peduli dengan nyawa mahasiswanya.

Tidak puas dengan kematian M. Ridwan, birokrasi IKIP Mataram sama sekali tidak bertanggungjawab atas meninggalnya Sri Sofiani, mahasiswa FPBS semester VII yang sedang menjalankan program KKN/PPL Terpadu di SMPN 2 TanjungLombok Barat. Mahasiswa asal GuahiroSantong-Lombok Utara ini, sebelumnya sempat dirawat di ruang ICU RSUD Mataram selama 5 hari setelah mengalami kecelakaan sepulangnya dari tempat KKN/PPL terpadu (12 November, red). Menurut keterangan dari pihak keluarga, pihak RSUD Mataram meminta agar almarhummah harus segera di operasi, akan tetapi karena biaya

Aksi satpam kampus IKIP Mataram saat membubarkan aksi mahasiswa secara paksa

Diterbitkan oleh Badan Persiapan Cabang Mataram - Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Mario Kulas. Pimpinan Redaksi: M. Syaiful. Dewan Redaksi: Mario Kulas, M. Syaiful, Hendro Purba, S.H, Yulian Nurnaning, S.pd, Lukmanul Hakim, L. Muh. Hasan, S.pd. Koresponden: Zukijuarman (Univ. Mataram), Jimmy (IKIP Mataram), Lukman (IAIN Mataram), Sahdan (AMIKOM & ASM), Zulkipli (Univ. Muhamaddyah Mataram). Alamat Redaksi: BTN Kodya Asri, Blok D, Jl. Sunan Ampel I No. 6 - Pagutan - Mataram.

Telpon: (0370) 620808. Email: sebardemokrasi_fmn@yahoo.co.id.

Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan KONSTITUSI FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto/A4, spasi satu setengah, huruf times new roman (12), diutamakan dalam bentuk microsoft word, dan dikirim ke alamat e-mail buletin Sebar Demokrasi.

SEBAR SEBAR

DEMOKRASI

Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

Sebar DEMOKRASI - 01

waktu tersebut, birokrasi IKIP Mataram harus segera mengajukan perpanjangan ijin operasional sebelum masa berlakunya berakhir.

Secara hukum, tentu hal ini tidak dapat dibenarkan, disaat tidak memiliki kepastian hukum, Rektor IKIP Mataram tetap menjalankan aktifitas perkuliahan sebagaimana biasanya. Seperti yang kita ketahui, ijin operasional sangat penting sebagai Birokrasi kampus IKIP Mataram selalu menggunakan cara- syarat sah diakuinya status cara kekerasan dalam menghadapi aksi-aksi mahasiswa. hukum suatu lembaga pendidikan, dan status operasinya yang mencapai Rp. 30 juta, hukum bagi mahasiswanya. Artinya maka keluarga menundanya untuk bahwa, seseorang tidak akan sah sebagai m e n g u m p u l k a n d a n a . A k i b a t n y a mahasiswa jika kampusnya sendiri tidak a l m a r h u m m a h m e n g h e m b u s k a n memiliki kepastian hukum. Selanjutnya nafasnya yang terakhir pada 16 hal ini berdampak pada pengakuan November pkl. 21.30 wita. terhadap hak-hak dasar bagi Sementara itu, tidak ada mahasiswanya, terlebih jika nantinya sepeserpun biaya yang dikeluarkan oleh seorang mahasiswa telah menyelesaikan birokrasi IKIP Mataram sebagai bentuk kualiahnya (wisuda) dan akan mencari tanggungjawabnya. Padahal mahasiswa pekerjaan, maka ijazah yang menjadi IKIP Mataram telah dipungut uang syarat formalnya, akan dipertanyakan sebesar Rp 10.000,-/mahasiswa sebagai keabsahannya. jaminan keikutsertaan dalam asuransi, Sementara, ijin operasional sebagaimana yang tertera dalam Kartu bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, Tanda Mahasiswa (KTM). melainkan memiliki syarat-syarat yang Pe r s o a l a n y a n g s e k a r a n g harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan menghantui mahasiswa, adalah soal hukum yang berlaku. Misalnya saja tidak adanya jaminan kepastian status perbandingan jumlah dosen dengan hukum lembaganya. Masih segar mahasiswa, tentu jumlah dosen tetap diingatkan kita akan nasib ratusan harus lebih banyak dari jumlah dosen mahasiswa yang kehilangan cita-cita dan luar biasa dan atau dosen tamu. Juga massa depannya akibat dibubarkannya kualifikasi dosen yang minimal Magister Jurusan PGTK, Pendidikan Bahasa (S2) sebagaimana diatur dalam pasal 46 Jerman, dan Pendidikan Seni Rupa pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 awal April 2007 akibat tidak memiliki ijin Tentang Guru dan Dosen. Demikian operasional. Saat itu, Rektor IKIP halnya dengan perbandingan jumlah Mataram berjanji kepada mahasiswa fasilitas dengan mahasiswanya dan untuk mengurus ijin operasional dalam kualifikasi fasilitasnya. Sementara yang waktu tiga bulan, sehingga sampai kita ketahui bahwa, laboratorium sekarang masih banyak mahasiswa tiga Jurusan Fisika sangat minim akan jurusan tersebut yang berkuliah di fasilitas. Demikian halnya dengan syarat jurusan-jurusan lain yang ada di IKIP administrasi yang wajib dijalankan oleh Mataram dengan terus berharap bahwa birokrasi, yakni memberikan laporan Rektor IKIP Mataram dapat menepati rutin per semester kepada KOPERTIS janjinya, sehingga mereka dapat yang akan menjadi pertimbangan DIKTI kembali menggapai cita-citanya. Akan untuk memberikan ijin operasional dan tetapi hampir 2 tahun berlalu, ijin status akreditasi kepada kampus yang operasional tersebut belum kunjung bersangkutan. datang.

Te n t u s a j a k o n d i s i i n i Kondisi ini kembali mengancam m e n i m b u l k a n k e p a n i k a n b a g i mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa mahasiswa. Berbagai upaya telah Jurusan Fisika karena berakhirnya ijin d i l a k u k a n m a h a s i s w a u n t u k operasional Jurusan Fisika sejak 12 April mendapatkan kejelasan status secara 2008 dan hingga sekarang belum ada langsung dari birokrasi IKIP Mataram. perpanjangan ijin operasional yang Forum terakhir antara birokrasi dengan diajukan oleh birokrasi IKIP Mataram mahasiswa IKIP Mataram adalah dialog kepada KOPERTIS Wilayah VIII yang antara mahasiswa dengan Dekan FPMIPA selanjutnya akan menjadi pertimbangan pada 15 Januari lalu. Dalam forum DIKTI untuk memberikan perpanjangan tersebut mahasiswa mempertanyakan ijin tersebut. Selain Jurusan Fisika, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh jurusan yang ada di IKIP Mataram b i r o k r a s i I K I P M a t a r a m d a l a m akan berada dalam masa “restatus� memperpanjang ijin operasional dalam rentan waktu Maret hingga Juli tersebut. Akan tetapi, mahasiswa tidak 2009. Artinya bahwa, dalam rentan mendapatkan kepastian dan jawaban Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

yang ilmiah. Bahkan seperti yang disampaikan dalam forum tersebut, Dekan FPMIPA sendiri tidak memahami perbedaan antara ijin operasional dan status akreditasi, berikut syarat-syarat untuk mendapatkan perpanjangan ijin operasional tersebut. Bahkan lebih parah lagi, Dekan FPMIPA tidak memahami kewajiban untuk memberikan laporan rutin per semester kepada KOPERTIS dan DIKTI sebagai syarat administrasi pengajuan ijin operasional dan akreditasi kampus, karena menurutnya, itu semua merupakan urusan Rektorat.

Hal ini menunjukkan betapa bobroknya kinerja kerja birokrasi IKIP Mataram dibawah kepemimpinan H.L Said Ruphina dalam menjalankan berbagai tanggungjawabnya.

Sikap Reaktifnya Adalah Bentuk Ketakutannya Karena tidak mendapatkan penjelasan yang ilmiah serta tidak adanya bukti bahwa Jurusan Fisika memiliki perpanjangan ijin operasional, mahasiswa kemudian menggelar rapat terbuka (16/1, red) untuk membicarakan solusi yang akan diambil dalam menuntut pertanggungjawaban Rektor IKIP Mataram untuk segera memperpanjang ijin operasional Jurusan Fisika. Dari hasil rapat tersebut, mahasiswa bersepakat untuk memboikot seluruh aktifitas perkuliahan dan mengadakan aksi pada 17 Januari 2009, hingga tuntutannya terpenuhi.

Sesuai dengan kesepakatan, pagi harinya (17/1, red) mahasiswa mulai berkumpul untuk menggelar aksi dan mulai menyisir ruangan kelas dan mengajak mahasiswa lainnya untuk bergabung. Bukannya menerima aksi mahasiswa sebagai bentuk kritik atas kinerja kerjanya yang bobrok, dan memenuhi tuntutan mahasiswa sebagai tanggungjawabnya, Rektor IKIP Mataram justeru menunjukkan sikap yang sangat reaktif. Aksi yang digelar mahasiswa, dibubarkan secara paksa oleh satpam kampus dengan melempari massa aksi dengan menggunakan kursi lipat, memukul dengan tiang bendera, dan menendang bahkan menginjak massa aksi. Merasa dalam keadaan yang terdesak, mahasiswa kemudian mundur dan berlari hingga keluar kampus.

Karena terus dikejar oleh satpam, massa aksi kemudian melakukan perlawanan dengan melempari satpam kampus dengan batu. Aksi yang awalnya damai kemudian berubah menjadi aksi saling lempar, bahkan hingga diluar kampus IKIP Mataram.

Secara prosedur hukum, tindakan yang dilakukan oleh satpam kampus IKIP Mataram sangat diluar batas dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Satpam hanya memiliki kewenangan tugas yang terbatas dari pihak kepolisian sebagaimana yang Sebar DEMOKRASI - 02

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintahan. Dengan kata lain, satpam kampus IKIP Mataram telah melanggar kewenangan kepolisian.

Tindakan yang dilakukan para satpam kampus tersebut tentu tidak berdiri sendiri, melainkan atas limpahan kewenangan yang diberikan oleh Rektor IKIP Mataram. Maka H.L Said Ruphina, bertanggungjawab sepenuhnya atas bentrokan tersebut. Apalagi H.L Said Ruphina merupakan anggota Dewan Penasehat Asosiasi Menejer Security Indonesia (AMSI) Wilayah NTB yang seharusnya memahami betul akan tugas dan wewenang satpam kampus.

Bukan kali ini saja Rektor IKIP Mataram bertindak diluar jalur hukum dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menanggapi aksi mahasiswa. Misalnya saja tragedi 22 Agustus 2006 yang menewaskan M. Ridwan akibat ditusuk preman yang sengaja digerakkan birokrasi IKIP Mataram untuk menghadang aksi mahasiswa yang menuntut pemenuhan hak-hak dasarnya.

Atau juga penangkapan terhadap 23 orang mahasiswa yang melakukan aksi penolakan pembubaran tiga jurusan pada tanggal 9 April 2007.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi mahasiswa yang menggelar aksi pada tanggal 17 Januari tersebut, diancam dibubarkan dan dibekukan segala aktifitasnya. Hal ini disampaikan dalam steatment 14 organisasi dependen kampus yang dimuat pada Harian Umum Lombok Post (19/1).

Sementara itu, birokrasi IKIP Mataram tetap melakukan intimidasi terhadap mahasiswa yang menggelar aksi, dan agar mahasiswa lainnya tidak menggelar aksi.

Misalnya saja yang dilakukan oleh salah seorang dosen, Ismail Marzuki, S.H yang pada saat memberikan kuliah Kewarganegaraan di kelas B Jurusan Bahasa Inggris-FPBS (21/1), mengatakan bahwa dia memiliki basis preman di seputaran Mataram yang siap digerakkannya jika mahasiswa menggelar aksi. Tentu hal ini merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan berorganisasi dan berekspresi sebagai salah satu hak dasar rakyat yang telah dijamin dalam pasal 28 UUD’ 45.

Dari kondisi ini, maka jelaslah bahwa bentrokan pada tanggal 17 Januari tersebut merupakan akibat dari tidak bertanggungjawabnya Rektor IKIP Mataram dalam menjalankan kewajibannya. Sikap reaktif yang ditunjukan oleh Rektor IKIP Mataram, sesugguhnya merupakan bentuk ketakutannya terhadap bangkitnya gerakan massa sebagai perlawanan terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukannya. Maka tidak ada cara lain bagi mahasiswa, selain terus menggelorakan perjuangan massa hingga tuntutannya dapat dimenangkan.

Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

LIPUTAN KHUSUS

AMIKOM & ASM Mataram ; Kampus Kecil Dengan Masalah Yang Besar

Tak seperti ukuran kampusnya yang kecil, dibalik rapi dan sopannya seragam yang dikenakan mahasiswanya, tersembunyi persoalan yang sangat besar.

Biaya pendidikan mahal, fasilitas minim Jika berbicara tentang kampus AMIKOM-ASM Mataram, dibalik kerapian dan sopannya seragam yang dikenakan mahasiswanya, tersembunyi segudang persoalan, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, maraknya praktek pungutan liar, fasilitas yang sangat minim, tidak adanya transparansi anggaran, dosen yang tidak sesuai dengan kualifikasinya dan jarang masuk mengajar, tidak adanya jaminan kebebasan berorganisasi, sampai pada tidak adanya kejelasan status kampusnya.

Saat ini, biaya pendidikan di kampus AMIKOM-ASM Mataram telah mencapai Rp. 1.680.000,- (angkatan 2008/2009), jumlah ini tergolong yang paling mahal di NTB. Disamping SPP yang sangat mahal, mahasiswa terus saja dibebankan dengan berbagai pungutan lainnya, misalnya denda keterlambatan pengambilan KHS/KRS sebesar Rp. 20 ribu, pengadaan diktat sebesar Rp. 75 ribu, dan biaya ujian KKPI sebesar Rp. 50 ribu yang dijanjikan mendapatkan sertifikat nasional, akan tetapi hingga saat ini mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut belum mendapatkan sertifikat.

Mahalnya biaya pendidikan, tidak diimbangi dengan fasilitas yang layak dan memadai. Dengan jumah mahasiswa yang lebih dari 1000 orang, kampus AMIKOM-ASM Mataram hanya memiliki 6 ruangan kelas, inilah yang menyebabkan jadwal kuliahnya berlangsung hingga jam 21.00. Demikian pula dengan fasilitas praktek yang dimiliki (khususnya lab komputer) yang sangat tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa, bahkan kebanyakannya dalam keadaan rusak.

Ironisnya, disaat mahasiswa kekurangan fasilitas, Direktur AMIKOMASM Mataram justeru menyediakan

fasilitas kampus sebagai layanan bisnis.

Lihat saja warung internet yang dapat diakses oleh masyarakat umum selama 24 jam, sementara mahasiswanya sendiri tidak merasakan manfaat apaapa, minimal mahasiswa AMIKOM-ASM Mataram dapat mengakses internet dengan harga yang lebih murah dari harga yang berlaku untuk masyarakat umum. Begitu juga ketika diselenggarakannya pelatihan komputer bagi Kepolisian Daerah NTB, Direktur AMIKOM-ASM Mataram lebih memilih meliburkan ujian semester yang sedang berlangsung. Sementara itu, mahasiswa tidak pernah mengetahui berapa keuntungan dari layananan bisnis yang diselenggarakan tersebut dan seberapa besar peruntukkannya bagi kepentingan mahasiswa. Baru setelah beberapa kali aksi yang digelar, dalam dialog terbuka yang dilaksanakan pada 24 Januari 2009, Direktur AMIKOM-ASM Mataram menyepakati memberlakukan tarif internet seharga Rp. 2.000,-/jam bagi mahasiswa AMIKOM-ASM Mataram. Akan tetapi ini harus tetap dicek kebenarannya.

Ketika mahasiswa menuntut pengadaan fasilitas yang layak, Direktur AMIKOM-ASM Mataram selalu memberikan jawaban yang sangat klise dan klasik, bahwa SPP/biaya pendidikan yang dibayarkan mahasiswa, sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kampus. Sehingga ketika mahasiswa menuntut pengadaan fasilitas yang layak, Direktur AMIKOM-ASM Mataram selalu menjawabnya dengan syarat kenaikan SPP/biaya pendidikan. Akan tetapi, Direktur AMIKOM-ASM Mataram sendiri tidak pernah menjelaskan secara ilmiah terkait dengan ketersediaan anggaran. Dengan kata lain, Direktur kampus AMIKOM-ASM Mataram, tidak pernah transparan dalam pengelolaan Sebar DEMOKRASI - 03

anggaran.

Sementara itu, Direktur AMIKOMASM Mataram selalu mengaburkan tuntutan mahasiswa tentang fasilitas layak dengan janji gedung baru yang belum jelas kabarnya. Yang harus disadari adalah, belum tentu semua mahasiswa bisa merasakan manfaat gedung baru tersebut, mengingat banyak mahasiswa yang akan segera menyelesaikan kuliahnya, sementara pembangunan kampus baru, belum kunjung usai. Maka jika pembangunan gedung baru tersebut, sumber dana utamanya menggunakan biaya pendidikan yang dikeluarkan mahasiswa saat ini, maka Direktur AMIKOM-ASM Mataram telah memaksa mahasiswanya untuk membayar sesuatu yang tidak akan dirasakan oleh mahasiswanya.

Tingkat kesejahteraan dosen rendah, mahasiswa terabaikan.

Soal lainnya adalah tidak adanya jaminan kualitas pendidikan yang didukung oleh kualitas tenaga pendidikannya. Dalam pasal 46 UndangUndang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, ditegaskan bahwa kualifikasi dosen untuk program Diploma atau Sarjana adalah minimal Magister (S2).

Sementara di kampus AMIKOM-ASM Mataram, beberapa mahasiswa semester III dan semester V sudah harus mengajar karena tidak sebandingnya jumlah mahasiswa dengan dosen.

Demikian halnya dengan jumlah dosen tetap yang harusnya lebih banyak dari jumlah dosen luar biasa, dan dosen tamu. Kenyataan di AMIKOM-ASM Mataram, banyak sekali nama-nama dosen tetap yang hanya menjadi pajangan atau tidak pernah masuk mengajar. Hal ini sangat berhubungan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dosen/karyawan pendidikan di kampus AMIKOM-ASM Mataram. Banyak dosen yang memilih keluar/mengundurkan diri karena tidak ada jaminan kesejahteraan baginya di kampus AMIKOM-ASM Mataram.

Status hukum yang tidak jelas Persoalan di kampus AMIKOM-ASM Mataram semakin diperparah dengan tidak adanya kepastian hukum dari status kampusnya terkait dengan ijin operasional dan status akreditasinya.

Misalnya saja status ijin operasional Program Studi Teknik Komputer yang berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1050/D/T/2006, berada dalam status restatus sejak 27 Oktober 2008 dan akan berakhir pada 27 Maret 2009. Artinya bahwa, dalam rentan waktu 27 Oktober 2008 hingga 27 Maret 2009, Direktur AMIKOM-ASM Mataram berkewajiban untuk memperpanjang ijin operasional sebelum masa berlakunya berakhir.

Demikian halnya dengan seluruh jurusan di ASM Mataram, jika mengacu pada data Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

di website DIKTI per 31 Desember 2008, seluruh jurusan di ASM Mataram telah berakhir ijin operasionalnya sejak tahun 2005 dan hingga sekarang belum ada keterangan adanya perpanjangan ijin operasional.

Seperti yang diketahui, saat ini banyak sekali kasus pembubaran jurusan karena tidak memiliki ijin operasional, misalnya kasus pembubaran 3 jurusan (PGTK, Pendidikan Bahasa Jerman, dan Pendidikan Seni Rupa) di IKIP Mataram yang terjadi pada awal April 2007.

Demikian halnya dengan Jurusan Fisika FPMIPA IKIP Mataram yang ijin operasionalnya telah berakhir sejak 12 April 2008 dan hingga saat ini belum ada perpanjangan ijin operasional yang dilakukan oleh birokrasi kampus IKIP Mataram.

Sementara, ijin operasional kampus sangat penting sebagai jaminan atas diakuinya status hukum bagi lembaga dan mahasiswanya. Seseorang dapat diakui sah sebagai mahasiswa jika kampusnya pun memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, ada kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak mahasiswa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan status akreditasi kampus yang sangat penting sebagai jaminan masa depan mahasiswa. Status akreditasi kampus menjadi syarat formal untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Karena status akreditasi kampus merupakan ukuran normatif terhadap kualitas pendidikan di kampus tersebut.

Perjuangan menunutut kejelasan status kampus, sudah dilakukan mahasiswa AMIKOM-ASM Mataram sejak awal Mei 2008. Dalam forum dialog antara mahasiswa dan birokrasi kampus (6/5/08, red), Direktur AMIKOM-ASM Mataram menjanjikan akan memberikan kejelasan status kampus dalam waktu 3 bulan. Akan tetapi hampir 10 bulan sudah, kejelasan status itu belum kunjung datang. Bahkan dalam dialog yang kembali digelar pada tanggal 24 Januari 2009, Direktur AMIKOM-ASM Mataram kembali mengulur waktu untuk memberikan kepastian tentang ijin operasional kampus, tanpa penjelasan yang ilmiah.

Sementara, persoalan ijin operasional dan status akreditasi bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan fasilitas kampus, kualitas dari fasilitas tersebut, perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan tenaga pengajarnya, tingkat kualifikasi tenaga pengajarnya, dan berbagai syarat lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak adanya jaminan kebebasan berorganisasi dan berekspresi.

Banyaknya persoalan di kampus AMIKOM-ASM Mataram, tentu

menimbulkan ekspresi putus asa, sedih, dan marah dari mahasiswanya. Keinginan untuk berkeluh kesah semakin pupus akibat tidak adanya organisasi sebagai alat memperjuangkan hak-hak dasarnya.

Seperti yang diketahui, hingga saat ini tidak ada satupun organisasi dependen kemahasiswaan di kampus AMIKOM-ASM Mataram, termasuk BEM dan DPM, apalagi unit-unit kegiatan penyaluran bakat dan sebagainya.

Padahal dalam brosur propaganda yang diterbitkan setiap penerimaan mahasiswa baru, birokrasi mengatakan bahwa kampus AMIKOM-ASM Mataram memiliki organisasi BEM dan DPM. Sementara, kebebasan berorganisasi dan berekspresi merupakan salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Direktur AMIKOM-ASM Mataram telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

Hak untuk berorganisasi dan berekspresi telah dituntut mahasiswa AMIKOM-ASM Mataram sejak awal Mei 2008. Saat itu Direktur AMIKOM-ASM Mataram mengijinkan mahasiswa untuk membentuk organisasi BEM dan DPM. Akan tetapi sudah 10 bulan berjalan, Direktur AMIKOM-ASM Mataram selalu menghambat pembentukan BEM dan DPM dengan alasan yang sangat tidak ilmiah.

Bahkan, Direktur AMIKOM-ASM Mataram selalu menunjukkan sikap yang reaktif dalam menjawab tuntutan perjuangan mahasiswa. Misalnya saja seperti yang dialami oleh mahasiswa yang menggelar aksi pada 14 Januari 2009 yang dipanggil secara berganti-gantian oleh Direktur AMIKOM-ASM Mataram dan diberikan pilihan untuk menandatangani tiga jenis surat yang isinya adalah surat pernyataan pindah kuliah, surat pernyataan mengundurkan diri, dan surat pernyataan tetap kuliah dengan syarat mematuhi segala kebijakan yang ditetapkan Direktur AMIKOM-ASM Mataram. Selain itu, mahasiswa yang menggelar aksi tersebut, diwajibkan melapor setiap harinya ke Direktur AMIKOM-ASM Mataram, selama waktu satu minggu. Hal ini dilakukan agar mahasiswa tidak menggelar aksi lagi. Hal ini menunjukkan watak asli dari Direktur AMIKOM-ASM Mataram yang anti demokrasi dan anti mahasiswa.

Banyaknya persoalan diatas memberikan kesimpulan bagi kita, bahwa kampus tidak lagi menjadi lembaga yang ilmiah dan demokratis, melainkan sebatas menjadi ajang bisnis bagi pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan terus memeras mahasiswa. Maka adalah tugas penting bagi mahasiswa untuk bersatu dan menggelorakan perjuangan massa, menuntut hak-haknya.

Jayalah perjuangan massa !

Sebar DEMOKRASI - 04

LIPUTAN KHUSUS

Universitas Muhammadyah Mataram ; Kampus Yang Kental Dengan Budaya Feodal

Negara lepas tanggungjawab, fasilitas kampus minim.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam pasal 31 UUD ‘45 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan merealisasikan minimal 20% anggaran dari APBN dan APBD. Akan tetapi kenyataannya berkata lain, pemerintah tidak pernah konsisten merealisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Bahkan dalam janji SBYKalla untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN 2009, sesungguhnya hanya mencapai 4,63% Tidak bertanggungjawabnya negara terhadap pendidikan tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melayani kepentingan imperialisme yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa yang dapat diperdagangkan dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi kegiatan investasi. Konsekuensi yang paling logis adalah semakin mahalnya biaya pendidikan yang berdampak pada semakin rendahnya akses rakyat untuk mengenyam pendidikan yang dapat diukur dengan semakin meningkatnya angka putus sekolah.

Salah satu bentuk tidak bertanggungjawabnya negara terhadap pendidikan adalah pendikotomian (pembedaan) antara lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta yang kemudian membentuk cara pandang masyarakat pada umumnya, bahwa wajar kalau lembaga pendidikan swasta lebih mahal dari lembaga pendidikan negeri karena tidak menjadi tanggungjawab negara.

Padahal amanat pasal 31 UUD’45, sama sekali tidak membedakan antara lembaga pendidikan swasta dan lembaga pendidikan negeri, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, baik yang di lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Dan kalau dikupas, keberadaan lembaga pendidikan swasta adalah akibat dari tidak bertanggungjawabnya negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai bagi rakyatnya.

Demikian halnya dengan kampuskampus swasta yang dipandang wajar jika biayanya lebih mahal dan fasilitasnya lebih minim dari kampus negeri. Begitupun dengan Universitas Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

Muhammadyah Mataram (UMM).

Biaya SPP persemester di UMM di hitung per SKS, atau jumlah SPP yang dikeluarkan tergantung pada jumlah SKS yang diambil. Untuk angkatan yang terbaru (2008/2009), per SKS-nya dibayar Rp 25.000,- jadi jika SKS yang diambil setiap semesternya mencapai 24 SKS, maka jumlah SPP per semesternya adalah Rp. 600.000.-. Jumlah ini adalah jumlah yang standar di Mataram, bahkan jika dibandingkan dengan SPP di Univ.

Mataram yang berkisar RP. 600.000,hingga Rp. 700.000,- per semesternya.

Akan tetapi, selain SPP mahasiswa UMM juga harus menanggung biaya pendaftaran ulang dan sumbangan pembangunan. Untuk tahun akademik 2008/2009, selain Fakultas Kesehatan, biaya pendaftaran ulang dan sumbangan pembangunannya sebesar Rp 2.250.000,sedangkan untuk Fakultas Kesehatan, berkisar antara Rp 10.000.000, s/d Rp 13.000.000,-. Biaya pembangunan tersebut dimaksudkan untuk penyelenggaraan pembangunan di kampus UMM (membangun gedung/ruangan kelas dan pengadaan fasilitas lainnya). Inilah salah satu yang membedakan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta sebagai akibat dari tidak bertanggungjawabnya negara terhadap sektor pendidikan, mahasiswa dipaksa untuk menanggung semua beban biaya operasional kampusnya.

Besarnya biaya pembangunan di kampus UMM, ternyata tidak diikuti dengan fasilitas yang layak dan memadai, seperti minimnya buku di perpustakaan, minimnya fasilitas laboratorium untuk Fakultas Kesehatan sehingga harus berpraktek Anatomi di UNRAM, ruangan kelas yang tidak nyaman (dari 29 ruangan kelas, antara ruangan kelas yang satu dengan yang lainnya, dibatasi dengan rolling dor, ini kampus atau toko?), ruangan kelas untuk Fakultas Kesehatan yang masih menumpang di Fakultas Tehnik, dan Fakultas Hukum yang masih menumpang

di FISIP, bahkan untuk fasilitas WC saja, 20 ruang yang ada dalam keadaan yang sangat tidak layak pakai karena tersumbat, tidak lancar airnya, bau, dan pintunya rusak.

Telah dijelaskan bahwa kondisi yang ada di kampus tidak terlepas dari tidak bertanggungjawabnya negara terhadap pendidikan, akan tetapi, kondisi yang terjadi di kampus UMM, sekaligus membuktikan bahwa birokrasi kampus UMM lebih memilih untuk memeras mahasiswanya ketimbang menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab merealisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan, serta tanpa memberikan hak-hak mahasiswanya.

Terkekangnya hak untuk berorganisasi dan berekspresi bagi mahasiswa UMM. Dalam pasal 28 UUD’ 45, negara telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimuka umum sebagai salah satu hak dasar rakyat. Ini berarti seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat dimuka umum, begitupun dengan mahasiswa.

Namun yang terjadi di kampus UMM berkata lain, di kampus UMM tidak ada jaminan kebebasan berorganisasi berekspresi bagi mahasiswanya. Hal ini bisa dilihat dari sikap Rektor UMM yang mengecam dan melarang keberadaan dari organisasi-organisasi yang mereka (birokrasi) sebut sebagai organisasi “eksternal”. Rumusan tentang organisasi “intra” dan “ekstra” ini muncul dari diberlakukannya kebijakan Normalisasi Kegiatan Kampus (NKK) dan Badan Ko o r d i n a s i K a m p u s ( B K K ) y a n g diberlakukan oleh Rezim Fasis Soeharto sejak tahun 1974, yang bertujuan untuk mengontrol dan mengekang gerakan mahasiswa yang berjuang menyuarakan berbagai persoalan rakyat yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang tidak pernah berpihak kepada rakyat.

Kondisi ini menggambarkan Sebar DEMOKRASI - 05

betapa tidak ilmiah dan tidak demokratisnya kampus akibat karakter birokrasi yang kental dengan watak feodal yang anti kritikan dan tidak pernah pedulikan mahasiswanya.

Watak feodal yang kental dari birokrasi UMM selanjutnya termanifeskan dalam sikap reaktif dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhamadyah (IMM) Mataram yang juga melarang keberadaan organisasi massa mahasiswa lainnya di UMM, serta selalu melakukan propaganda gelap (blackprop) yang sangat tidak ilmiah terhadap keberadaan ormass-ormass tersebut. Demikian hal dengan pimpinan dari seluruh organisasi dependen (BEM/DPM, UKM/UKF, HMJ) yang harus dikader di IMM, atau harus menjadi anggota IMM. Hal ini mencerminkan karakter IMM yang anti demokrasi dan anti persatuan mahasiswa.

Te n t u k o n d i s i i n i s a n g a t bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 31 UUD’ 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Akan tetapi, kondisi ini bukan lahir dengan sendirinya, melainkan sengaja dilahirkan dan dipertahankan oleh birokrasi UMM karena sangat menguntungkan baginya.

Kenapa birokrasi yang untung?

Perbedaan kepentingan antara mahasiswa dan birokrasi kampus, adalah perbedaan yang sangat mendasar. Disatu sisi mahasiswa menginginkan biaya pendidikan yang terjangkau, fasilitas yang layak dan memadai, dosen yang berkompeten dibidangnya, pelayanan akademik yang memuaskan, serta dijaminnya kebebasan berserikat dan berorganisasi. Sementara disisi lain, kepentingan birokrasi adalah mendapatkan keuntungan yang berlipatganda dari bisnis pendidikan yang dijalankannya dengan cara memeras mahasiswa.

Perbedaan kepentingan yang sangat mendasar antara mahasiswa dengan birokrasi kampus tersebut, akan melahirkan pertentangan (kontradiksi) yang pokok. Sehingga ketika mencapai titik klimaksnya (puncak), pertentangan tersebut akan pecah. Akan ada saatnya, mahasiswa berjuang menuntut pemenuhan hak-haknya. Dalam sistem pendidikan yang tidak ilmiah, tidak demokratis, serta tidak mengabdi kepada rakyat, sebaliknya mengabdi kepada kepentingan pasar yang hanya menguntungkan pemilik kampus, tentu hal ini tidak diinginkan oleh birokrasi kampus.

Oleh karenanya, dengan berbagai cara birokrasi kampus selalu berupaya untuk memecahbelahkan persatuan mahasiswa agar tidak melahirkan kekuatan yang akan menuntutnya dalam memenuhi hak-hak dasar mahasiswa karena akan mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh birokrasi/yayasan kampus. Sederhananya, mengapa tidak Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

ada jaminan kebebasan berorganisasi dan berekspresi bagi mahasiswa, karena akan mengganggu kepentingan birokrasi/yayasan kampus yang selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara memeras mahasiswanya Persatuan dan perjuangan mahasiswa adalah jawabanya Sejarah adalah guru terbaik bagi kita, dan sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa perubahan adalah karya massa, hanya dengan kekuatan massa lah, perubahan itu dapat lahir.

Hanya dengan kekuatan massa lah, mahasiswa dapat meraih hak-haknya yang dirampas oleh birokrasi kampus, hanya dengan kekuatan massa lah penindasan itu dapat dihancurkan. Maka tugas penting bagi mahasiswa untuk menyatukan diri dan berjuang menuntut pemenuhan hak-hak dasarnya, menciptakan kampus yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.

Tentu persatuan mahasiwa dalam menuntut pemenuhan hak-hak dasarnya, tidak lahir dengan sendirinya, melainkan lahir dari kerja membangkitkan, menggerakkan, serta mengorganisasikan kesadaran massa yang dilakukan secara komperehensif dan sistematis. Dan sebagai organisasi massa yang lahir dari kebutuhan massa, membangkitkan, mengggerakan, dan mengorganisasikan kesadaran massa, merupakan tugas dari setiap anggota FMN. Secara umum, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, memperkencang kerja ISAK (investigasi sosial dan analisis klas).

Pekerjaan ISAK bukan sekedar mencari data-data kuantitatif/sekunder (jenis dan jumlah biaya pendidikan, jumlah mahasiswa, fasilitas kampus, dosen dan karyawan kampus, dan lain sebagainya), akan tetapi lebih disandarkan pada bagaimana memahami perasaan massa, apa yang dibutuhkan oleh massa. Inilah yang kita maksudkan dengan prinsip segaris dengan massa.

Kedua, Berpropaganda di tengah massa. Hasil dari pekerjaan ISAK kita harus dinilai dan disimpulkan serta dijadikan sebagai materi pokok propaganda kita di tengah massa. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan massa akan situasi kongkret yang dialaminya sehingga terbangkitkan kesadarannya untuk melakukan perubahan atas penindasan yang dialaminya.

Materi yang kita propagandakan adalah bagaimana memadukan antara soal-soal kongkret yang terjadi di kampus dengan soal-soal umum yang ada dalam dunia pendidikan, dengan berdasar pada soal-soal kongret yang ada di kampus. Sedangkan metode kita dalam menjalankan kerja propaganda adalah memadukan antara propaganda luas dengan propaganda solid dengan

tetap menyandarkan pada propaganda solid. Artinya, tidak ada batasan ruang dan waktu bagi kita dalam menjalankan kerja propaganda. Tidak sebatas di kampus, dimana kita pun berada, kapanpun, dan kepada siapapun, kita harus berpopaganda. Demikian halnya dengan bentuk propaganda kita, haruslah aktraktif, menarik, sesuai dengan kecenderungan mahasiswa.

Misalnya saja bagaimana mengadakan pergelaran kebudayaan (musik, teaterikal, dan sebagainya) dalam mempropagandakan soal-soal kampus.

Ketiga, menggelorakan perjuangan massa. Setelah dinilai dan disimpulkan bahwa materi propaganda kita telah cukup dipahami dan diterima oleh massa, maka selanjutnya adalah bagaimana kita memperjuangkan tuntutan massa.

Ada empat prinsip yang harus dipahami dan dijalankan dengan tepat, yakni jelas tuntutan, jelas sasaran, jelas kekuatan, dan jelas waktu. Ke empat prinsip tersebut (empat jelas), harus didasarkan pada hasil ISAK yang matang dan dijalankan secara tepat. Dan bentuk kampanye massa yang dijalankan, harus disesuaikan dengan perkembangan kesadaran massa dengan tetap memajukan kualitasnya. Demikian halnya dengan mengedepankan garis persatuan, menggalang aliansi dengan seluruh kekuatan mahasiswa dengan bersandar pada garis perjuangan yang tepat dan tetap bersandar pada kekuatan internal organisasi kita.

Selanjutnya, setiap pekerjaan yang telah kita jalankan, harus tetap dinilai dan disimpulkan agar kita mampu belajar dari praktek kita sehingga menghasilkan teori baru yang lebih maju yang akan membimbing praktek kita selanjutnya dalam memberikan kemenangan-kemenangan kepada massa. Dengan demikian, kita akan dicintai oleh massa. Jayalah perjuangan massa !

Tidak adanya jaminan kebebasan berorganisasi dan berekspresi bagi mahasiswa, menunjukan tidak ilmiah dan tidak demokratisnya sistem pendidikan Indonesia.

Sebar DEMOKRASI - 06

LIPUTAN KHUSUS

BHP Menjadikan Kampus Sebagai Warung Dengan Menu Yang Sangat Mahal ( Catatan Persiapan Universitas Mataram Menuju Status BHP ) Apa jadinya jika pemerintah melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan? Maka kampus tidak akan lagi menjadi lembaga yang ilmiah dan demokratis, melainkan menjadi barang dagangan yang sangat mahal Latar belakang lahirnya BHP. Ke t i k a b e r b i c a r a t e n t a n g pendidikan, maka kita berbicara tentang hubungan antara hak dasar rakyat dan tanggungjawab Negara, dimana Negara bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh rakyatnya. Hal ini diatur dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ditegaskan kembali dalam pasal 31 UUD 1945 (Amandemen IV) yang mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sekurangkurangnya 20% dari APBN dan APBD. Dalam pidato SBY di hadapan anggota DPR RI pada 16 Agustus 2008, SBY menyatakan anggaran pendidikan akan direalisasikan 20 % dari total belanja negara Rp.1.122,2 triliun.

Dengan demikian, anggaran untuk pendidikan seharusnya mencapai Rp. 224,4 triliun. Akan tetapi, SBY menyebutkan bahwa total anggaran pendidikan dari APBN adalah Rp. 118,8 triliun. Itu berarti, ada kekurangan Rp. 105,6 triliun yang tidak disebutkan SBY untuk memenuhi 20 % anggaran pendidikan pada tahun 2009.

Dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, menyatakan bahwa besarnya dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, adalah diluar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Sementara itu, dari total APBN 2009 yang akan dialokasikan untuk pendidikan, untuk Departemen Pendidikan Nasional Rp. 52,0 trilliun, Rp. 46,1 trilliun untuk meningkatkan penghasilan guru dan peneliti, dan untuk Departemen Agama sebesar Rp. 20,7 trilliun. Sehingga, berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, anggaran pendidikan untuk tahun 2009 sesungguhnya hanya mencapai 4,63% dari total rencana anggaran belanja negara.

Hal ini membuktikan adanya upaya Negara untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap sektor pendidikan. Ini semakin terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah disahkan oleh DPR RI. Secara yuridis, ketentuan tentang BHP diatur dalam pasal 53 UndangUndang No. 20 Tahun 2003 Tentang Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

BHP hanya akan menyebabkan mahalnya biaya pendidkan tanpa ada jaminan mutu serta lapangan pekerjaan yang layak

Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, tentu bukan hanya ketentuan tersebut yang menjadi latar belakang dilahirkannya UU BHP tersebut.

Sesunguhnya UU BHP dirancang tidak terlepas dari kepentingan negerinegeri imperialis untuk melakukan proses liberalisasi sektor pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mendapatkan kucuran utang sebesar US$ 400 juta dari IMF (Dana Moneter Internasional), yang kemudian melahirkan penandatanganan kesepakatan Letter of Intent/LoI. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia diharuskan untuk melakukan pencabutan subsidi publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Kesepakatan itulah yang kemudian melandasi lahirnya PP 61 Tahun 1999 Tentang BHMN Perguruan Tinggi (menjadikan perguruan tinggi sebagai badan hukum milik negara) yang kemudian diuji cobakan di 8 universitas negeri besar di Indonesia yaitu UI, ITB, IPB, UPI, USU, ITS, UNAIR dan UNDIP. Tidak ada hasil positif dari pelaksanaan BHMN di 8 Perguruan Tinggi tersebut, bahkan kampus terkemuka seperti UI, ITB, UGM, mutu pendidikannya tidak pernah keluar dari posisi 100-an di Asia Pasifik. Yang tersisa dari pelaksanaan BHMN tersebut, hanyalah SPP yang sangat mahal dan fasilitas yang sangat minim.

Pemerintah Indonesia kembali

meratifikasi kesepakatan internasional pada tahun 2001, yakni Kesepakatan Bersama Tentang Perdagangan Jasa (General Agreement On Trade And S e r v i c e / G AT S ) d a r i O r g a n i s a s i Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), di mana pendidikan dijadikan sebagai salah satu dari 16 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian, para investor kemudian bisa menanamkan investasinya di sektor pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi). Kesepakatan inilah yang kemudian melandasi lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemudian melalui Bank Dunia (World Bank), pemerintah Indonesia telah mendapatkan kucuran dana utang sebesar US$ 114,54 juta untuk membiayai program Indonesian Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE) yang disepakati pada Juni 2005 dan berakhir 2011. Program ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efisiensi dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Dari program inilah lahir sebuah rancangan UU BHP. Karena Bank Dunia menganggap anggaran pendidikan terlalu banyak menyedot anggaran di APBN sehingga harus dipangkas subsidinya.

Pemangkasan tersebut meliputi juga anggaran untuk guru dan dosen.

Dari penjelasan diatas, maka jelaslah sudah bahwa kelahiran Badan Hukum Pendidikan diorientasikan untuk melayani kepentingan imperialisme, untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi kegiatan investasi, sebaliknya semakin membuat rakyat Indonesia kehilangan akses terhadap pendidikan.

Lalu, apa jadinya jika kampus UNRAM menjadi BHP? UNRAM layaknya restoran mewah dengan menu yang sangat mahal. “ Kampus ini adalah warung yang lengkap dengan daftar menu dan harganya, kalau mau silahkan, kalau tidak mampu silahkan cari warung lain �

(Zainal Asikin, SH, SU, Maret 2005).

Kutipan kalimat tersebut adalah ucapan Zainal Asikin (ketika masih menjadi Dekan Fakultas Hukum Univ.

Mataram) saat memberikan “ceramah Sebar DEMOKRASI - 07

peringatan� kepada tiga orang mahasiswanya yang melakukan aksi penolakan kebijakan Rektorat UNRAM tentang kenaikan SPP dan perjanjian pra masuk bagi calon mahasiswa UNRAM. Kampus adalah warung dengan menu yang sangat mahal, itulah konsekuensi yang paling logis jika UNRAM dijadikan sebagai kampus BHP, biaya pendidikan akan menjadi sangat mahal.

Hal ini dikarenakan pemerintah yang terus melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendanaan pendidikan.

Memang dalam pasal 33 RUU BHP, masih mengatur tanggungjawab negara dalam merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Akan tetapi, ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 36 yang menjadikan tanggungjawab negara sebagai hibah.

Artinya bahwa, negara tidak memiliki tanggungjawab secara mutlak untuk merealisasikan anggaan 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.

Pemerintah terus berupaya untuk membodohi rakyat, mengaburkan pandangan rakyat tentang tanggungjawabnya terhadap pendidikan dengan mengatakan bahwa tanggungjawab rakyat dalam hal pembiayaan sangatlah kecil, yakni hanya 1/3 dari total biaya operasional yang dibutuhkan oleh kampus. Hal ini diatur dalam pasal 34 ayat (5). Sementara jumlah 1/3 ini masih belum jelas, tidak memiliki standar yang baku. Jika seperti yang dikatakan oleh Rektor Univ.

Mataram saat seminar terbuka (17/1/09) bahwa total biaya operasional Univ.

Mataram adalah Rp. 100 Milliyar/tahun dengan jumlah mahasiswa sebanyak 14 ribu orang, maka biaya yang harus ditanggung oleh seorang mahasiswa adalah mencapai kisaran Rp. 1.300.000,/semester. Atau dengan kata lain, penerapan BHP di Univ. Mataram, akan menyebabkan kenaikan biaya SPP sebesar 100%.

Pembenaran lainnya terhadap BHP adalah, kampus yang berstatus BHP, dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha mandiri dan atau menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 35. Dikatakan bahwa hal ini bertujuan agar dapat meringankan beban mahasiswa dalam menanggung biaya operasional kampus.

Kecenderungan yang terjadi adalah, kampus tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang bersandar pada nilainilai keilmiahan dan obyektifitas.

Melainkan menjadi lembaga yang menjadi pengabdi setia pada perusahaan-perusahaan tersebut, dengan cara pandang yang syarat akan tendensi kepentingan. Ambil contoh kasus LAPINDO dimana birokrasi ITS membela mati-matian melalui berbagai karya ilmiahnya, bahwa P.T Lapindo tidak bersalah atas terjadinya semburan lumpur yang telah menenggelamkan Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

beberapa kecamatan.

Jika mengacu pada ketentuan ini, sesungguhnya Univ. Mataram telah menjalankannya dengan konsep Badan Layanan Umum (BLU), sekalipun konsep ini baru diatur secara formal. Misalnya saja program kelas ekstensi yang dibuka di beberapa fakultas, counter penjualan tiket pesawat di F. Ekonomi, program akreditasi pramugari dan program pra pendidikan advokad di F. Hukum, program-program D3, peminjaman fasilitas kampus untuk keperluan komersial (seperti audiotorium untuk resepsi pernikahan dan sebagainya), kerjasama dengan BNI dengan pendirian Pojok BNI yang bertempat di UPT, kerjasama dengan BPD, Koperasi Pegawai Negeri Univ. Mataram yang berkerjasama dengan P.T Indofood, penyediaan lapak perdagangan, dan berbagai kegiatan usaha lainnya.

Dikatakan sebagai usaha mandiri karena seluruh pendapatan dari kegiatan tersebut, sepenuhnya dikelolah oleh Univ. Mataram.

Akan tetapi hal ini tidak menjamin bahwa beban biaya yang ditanggung oleh mahasiswa semakin berkurang. Lihat saja bagaimana kampus seperti UI, UGM, ITB, dan beberapa kampus besar yang telah berstatus BHMN, dengan segudang kegiatan usaha yang dimilikinya, biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa tetap saja melangit, mahasiswa tetap saja menjadi sandaran utama. Selain SPP yang semakin mahal, mahasiswa tetap dibebankan dengan berbagai biaya, seperti biaya pembangunan, IOMA, JPKMK, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa berbagai kegiatan usaha yang akan dilakukan, akan dipergunakan untuk kepentingan mahasiswa. Apalagi jika pengelolaan anggaran kampus, tidak dilakukan secara transparan.

Akan tetapi, birokrasi kampus Univ. Mataram melakukan pembelaan sebagaimana yang ditulis PR IV Univ.

Mataram (Lombok Post, 27/1/08) tentang komposisi Majelis Wali Amanat sebagai pengambil kebijakan, yang mana 2/3 nya berasal dari masyarakat.

Belajar dari konsep komite sekolah yang coba menunjukkan keterwakilan masyarakat dalam sektor pendidikan. Kenyataannya, selama ini banyak sekali kasus penyelewengan kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh komite sekolah, sangat memberatkan masyarakat. Karena dengan karakter masyarakat NTB dengan budaya feodal yang sangat kental, keterwakilan masyarakat selalu disimbolkan dengan keterwakilan tokohtokoh masyarakat yang selalu mengacu pada status sosial dalam masyarakat.

Sehingga jika berbicara tentang besaran biaya pendidikan, maka akan disandarkan pada kemampuan para tokoh masyarakat tersebut, bukan pada

kemampuan rakyat miskin yang jumlahnya sangat banyak.

Pembelaan lainnya adalah dengan adanya dewan audit independen yang akan mengaudit keuangan kampus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 44. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh birokrasi kampus. Jika demkikian, mengapa harus menunggu menjadi BHP, mengapa tidak dari sebelumnya birokrasi kampus Univ. Mataram mengelola anggaran secara transparan sehingga diketahui oleh seluruh mahasiswa?

Persoalan lainnya adalah soal kebebasan berorganisasi dan berekspresi bagi mahasiswa. Dalam UU BHP, tidak ada satu pun pasal yang memberikan jaminan kebebasan berorganisasi dan berekspresi bagi mahasiswa. Padahal kebebasan berorganisasi dan berekspresi merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin oleh pemrintah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 UUD’ 45.

Sementara itu, BHP tidak hanya akan menindas peserta didik/mahasiswa semata, malainkan juga para guru, dosen, dan karyawan pendidikan lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan pemenuhan hak-hak guru, dosen, dan karyawan pendidikan lainnya yang diatur dalam UU BHP. Dalam ketentuan pasal 47 tentang tenaga pendidik, mengatur bahwa, guru dan dosen tidak akan ada lagi yang berstatus sebagai pegawai negeri yang hak dan kewajibannya diatur dalam UndangUndang, melainkan sebagai karyawan BHP yang hak dan kewajibannya diatur dalam perjanjian kerja yang ditentukan langsung oleh satuan lembaga pendidikan/kampus yang berstatus BHP tersebut.

Jika dengan adanya UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan saja masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja, apalagi jika tidak ada UndangUndang yang melindungi hak-hak dari karyawan pendidikan. Maka kesejahteraan tenaga pendidikan hanya menjadi mimpi semata, dan PHK pun semakin rentan terjadi. Inilah bentuk kongkret dari pelepasan tanggungjawab negara terhadap tenaga kerja di Indonesia, yang menyerahkan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, langsung pada mekanisme pasar.

Dari sekian penjelasan diatas, maka jelaslah sudah bahwa BHP hanya akan menjadikan kampus sebagai warung dengan menu yang sangat mahal yang berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang tidak dapat menikmatinya. Dan masih banyak lagi bentuk penindasan terhadap rakyat yang diberikan ruang oleh adanya UU BHP. Jika demikian, apakah kita mau jika kampus kita dijadikan BHP? Jika tidak, mari kita berjuang menolak BHP! Sebar DEMOKRASI - 08

LIPUTAN KHUSUS

Pendidikan Gratis Adalah Keharusan ( Menagih Janji Gubernur NTB Atas Layanan Pendidikan Gratis ) Sesuatu yang sangat aneh, NTB dengan segala kekayaan alamnya yang berlimpah, akan tetapi masyarakatnya tidak berpendidikan akibat beban biaya pendidikan yang sangat mahal Jika berbicara tentang pendidikan, NTB merupakan salah satu daerah yang paling memperihatinkan di Indonesia. Saat ini IPM NTB untuk sektor pendidikan, menempati urutan ke-32 dari 33 propinsi yang ada. Kondisi ini sangat memperihatinkan, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang sangat layak jual bagi para kandidat yang akan berlaga pada pesta demokrasi, pemilu dan pilkada.

Demikian halnya dengan program yang ditawarkan oleh pasangan terpilih TGH. Bajang dan Badrul Munir, yang selama masa kampanye, selalu menjanjikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai salah satu program utama yang akan dijalankan selama masa kepemimpinannya.

Terlepas dari kerja keras para tim suksesnya, janji ini memberikan harapan baru bagi masyarakat NTB yang sangat membutuhkan akses terhadap pendidikan. Dan kemungkinan, hal ini menjadi salah satu faktor kemenangan pasangan tersebut dalam pilkada NTB. Antara janji dan kenyataannya nanti, bagaimana kita membedah hal ini secara ilmiah?

Cara pandang yang keliru.

Berbicara tentang persoalan pendidikan, harus dipandang sebagai persoalan hubungan antara rakyat dan negara, bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini tertuang secara jelas dan tegas dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 31 dan UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan ini berbicara tentang tanggungjawab mutlak negara terhadap pendidikan bagi rakyatnya. Artinya bahwa, setiap warga negara memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan dan negara bertanggungjawab penuh untuk menyelenggarakannya.

Demikian halnya jika berbicara tentang pendidikan gratis, kebijakan tersebut merupakan hak dasar setiap warga negara dengan tidak membedakan antara warga negara yang mampu atau tidak mampu. Mampu atau tidak, semuanya berhak atas layanan pendidikan gratis.

Jika ingin mengambil pengalaman daerah-daerah yang telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis, maka pengalaman dari Kabupaten JembranaPropinsi Bali, bisa dijadikan sebagai Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

Jika pemerintah konsisten dengan amanat konstitusi dalam merealisasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD, maka pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil referensi. Sejak tahun 2001, Pemkab Jembrana telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri dari jenjang SD sampai SMU/sederajat, bahkan para siswa juga dibantu dengan buku-buku paket pelajaran. Sedangkan untuk sekolah swasta, Pemkab Jembrana menyediakan bantuan beasiswa bagi para siswa yang berprestasi. Jadi, diluar seragam dan kebutuhan buku selain buku paket yang disediakan sekolah, orang tua murid sudah tidak menanggung apa-apa lagi. Konsep seperti inilah yang lahir dari cara pandang yang tepat, bahwa rakyat berhak penuh atas pendidikan dan pemerintah bertanggungjawab penuh untuk menyelenggarakannya.

Berbeda dengan konsep diatas, dalam petikan wawancaranya dengan salah satu koran lokal (Koran Rakyat, edisi perdana, red), pasangan TGH. Bajang dan Badrul Munir menjelaskan tentang konsep pendidikan gratis yang ditawarkannya hanya diperuntukkan bagi rakyat yang tidak mampu. Sehingga konsep ini tidak untuk diperuntukkan untuk memurahkan biaya pendidikan, apalagi menggratiskannya.

Lalu bagaimana dengan rakyat y a n g t i d a k m a m p u ? Pe m e r i n t a h mengatasinya dengan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak mampu, untuk selanjutnya diberikan bantuan berupa beasiswa.

Konsep seperti ini yang dikenal dengan subsidi silang, yang mampu bertanggungjawab untuk menanggung bagi yang tidak mampu. Maka dapat dipastikan, biaya pendidikan akan semakin melambung tinggi sebagai syarat

untuk mengakumulasikan pendapatan dari sektor pendidikan, sehingga rakyat yang tidak mampu, dapat ditanggung oleh rakyat yang mampu.

Persoalannya adalah berapa besaran biaya yang harus ditanggung oleh rakyat yang mampu untuk menutupi pembiayaan pendidikan rakyat yang tidak mampu jika jumlah rakyat yang mampu sangat sedikit dibandingkan dengan rakyat yang tidak mampu? Maka dapat dipastikan bahwa kebijakan ini tidak pernah akan menyelesaiakan akar persoalan terkait akses rakyat terhadap layanan pendidikan, jumlah rakyat yang mampu mengakses pendidikan akan semakin berkurang atau jumlah rakyat yang tidak mampu akan semakin bertambah.

Ditambah lagi dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang disebabkan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga BBM. Persoalan lainnya adalah banyak rakyat miskin yang tidak terdata sebagai penerima bantuan karena pemerintah tidak memiliki parameter yang jelas tentang kemiskinan, ditambah lagi kriteria pemberian beasiswa yang sangat keliru yang tidak dipandang sebagai hak mutlak bagi siswa/mahasiswa miskin, melainkan bagi yang berprestasi. Persoalannya adalah, darimana jaminannya bahwa siswa/mahasiswa miskin bisa berprestasi kalau fasilitas yang dimilikinya sangat minim dan waktunya untuk belajar lebih banyak dihabiskan untuk bekerja membantu orangtua memenuhi kebutuhan hidup yang terus melambung tinggi?

Konsep seperti ini yang juga menyebabkan semakin tingginya praktek korupsi dalam sektor pendidikan. Bukan sekedar masalah moral aparatur yang bobrok, melainkan karena peluang korupsi yang diciptakan pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakannya yang keliru tersebut.

Konsep seperti ini sepertinya sedang menjadi idola pemerintah dalam memenuhi berbagai tanggungjawabnya terhadap rakyat. Pada hakikatnya, konsep subsidi silang di sektor pendidikan tidak ada bedanya dengan Bantuan Langssung Tunai (BLT) ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Demikian juga soal BKM yang dijadikan sebagai kompensasi kepada mahasiswa.

Sebar DEMOKRASI - 09

Kenyataannya, BLT tidak pernah mampu menjawab penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM yang berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Dapat dikatakan, konsep subsidi silang merupakan solusi tambal sulam yang tidak pernah menyelesaikan akar persoalannya.

Jika demikian konsep pendidikan gratis yang ditawarkan oleh pasangan TGH. Bajang dan Badrul Munir, maka mereka telah keliru dalam memandang persoalan pendidikan yang tidak dipandang sebagai hak dasar seluruh rakyat, yang bersifat mutlak dengan tidak membedakan antara yang mampu dan tidak mampu.

Cara pandang yang keliru lainnya dalam persoalan pendidikan adalah sifat diskriminatif yang membedakan hak dari lembaga pendidikan negeri dan swasta.

Karena statusnya, lembaga pendidikan swasta tidak mendapatkan hak yang sama dengan lembaga pendidikan negeri. Itu sebabnya biaya pendidikan di lembaga pendidikan swasta cenderung jauh lebih mahal, dan fasilitasnya jauh lebih minim dari lembaga pendidikan negeri. Padahal lembaga pendidikan swasta memiliki peranan yang sama dengan lembaga pendidikan negeri, dan secara kuantitas, jumlah lembaga pendidikan swasta jauh lebih banyak dari lembaga pendidikan negeri. Perlakuan yang diskriminatif ini menunjukkan sikap yang tidak tahu diri dari pemerintah, karena keberadaan lembaga pendidikan swasta adalah akibat dari tidak bertanggungjawabnya negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai bagi rakyatnya.

Politik anggaran yang tidak tepat.

Jika berbicara tentang pendidikan gratis, maka secara konstitusi, pemenuhan anggaran 20% dari APBN dan APBD menjadi syarat pokoknya. Dalam pidato SBY di hadapan anggota DPR RI pada 16 Agustus 2008, SBY menyatakan akan merealisasikan 20% anggaran dari APBD dan APBD untuk pendidikan pada tahun 2009. Total pendapatan negara pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.1.122,2 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk pendidikan seharusnya mencapai Rp. 224,4 triliun. Akan tetapi, SBY menyebutkan bahwa total anggaran pendidikan dari APBN 2009 adalah Rp. 118,8 triliun. Itu berarti, ada kekurangan Rp. 105,6 triliun yang tidak disebutkan SBY untuk memenuhi 20 % anggaran pendidikan pada tahun 2009.

Dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, menyatakan bahwa besarnya dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, adalah diluar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Sementara itu, dari total APBN 2009 yang akan dialokasikan untuk pendidikan, untuk Departemen Pendidikan Nasional adalah Rp. 52,0 trilliun, Rp. 46,1 trilliun untuk Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

meningkatkan penghasilan guru dan peneliti, dan untuk Departemen Agama sebesar Rp. 20,7 trilliun. Sehingga, berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, dari janji SBY, anggaran pendidikan untuk tahun 2009 sesungguhnya hanya mencapai 4,63% dari total rencana anggaran belanja negara. Jumlah ini diperkirakan akan semakin berkurang karena sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk penyelamatan ekonomi negerinegeri imperialisme (khususnya Amerika Serikat) akibat krisis yang dialaminya, salah satunya dengan menaikkan nilai jaminan pada bank yang pada krisis 1998 sebesar Rp. 100 juta/nasabah, menjadi Rp. 2 Miliyar/nasabah pada krisis kali ini.

Dengan kata lain, SBY-Kalla kembali melakukan pembohongan terhadap rakyat dan melanggar konstitusi.

Politik anggaran yang tidak tepat seperti inilah yang sering menyebabkan daerah-daerah yang telah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20%, tetapi tidak berdampak pada gratisnya biaya pendidikan bagi jenjang SD sampai SMU/sederajat dan biaya murah untuk jenjang pendidikan tinggi. Misalnya saja Kota Mataram yang telah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar hampir 33% tetapi tidak berdampak pada gratisnya biaya pendidikan jenjang SD sampai SMU/sederajat, bahkan dari tahun ke tahun, biaya pendidikan di Kota Mataram semakin mahal.

Maka harus dipastikan bahwa kebijakan pendidikan gratis yang akan dijalankan oleh TGH. Bajang dan Badrul Munir, harus disandarkan pada politik anggaran yang tepat, benar-benar dialokasikan untuk sektor pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

Beberapa persoalan lainnya.

Persoalan lain yang harus dipenuhi dalam menjawab persoalan pendidikan, adalah soal jaminan kualitas pendidikan yang didukung oleh ketersediaan tenaga kependidikan di NTB. Untuk saat ini, NTB masih kekurangan tenaga guru sebanyak 12 ribu orang, dan dari guru yang ada, 60% nya tidak berkompeten, mengajar tidak sesuai dengan bidang ilmunya.

Demikian halnya dengan standar guru yang minimal Sarjana (S1) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 46 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Dan tentunya, jaminan terhadap tingkat kesejahteraan dari tenaga pendidikannya (guru dan dosen), khususnya di lembaga-lembaga pendidikan swasta yang banyak mempekerjakan guru dengan sistem kontrak. Harus ada jaminan bahwa,

penghasilan yang didapatkan oleh tenaga pendidikan, minimal sesuai dengan ketentan UMP NTB yang telah mencapai Rp. 845. 000,-. Percuma jika ketentuan UMP tersebut hanya besar di angka, akan tetapi dalam pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar/tergantung pada kebijakan dari lembaga yang mempekerjakan tenaga pendidikan (guru dan dosen).

Demikian halnya dengan beberapa kebijakan lainnya, misalnya tentang kebijakan Ujian Nasional (UN) yang menjadi standar untuk mengukur kualitas pendidikan secara nasional.

Persoalannya adalah kualitas pendidikan yang memang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Bagaimana bisa sekolah yang minim fasilitasnya disamakan kualitasnya dengan sekolah yang bagus fasilitasnya?

Maka standar untuk mengukur tingkat kualitas kelulusan, harus disesuaikan dengan kondisi kekhususan masingmasing daerah/sekolah.

Kebijakan Ujian Nasional juga merupakan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten karena disatu sisi pemerintah menerapkan kebijakan otonomi pendidikan yang harusnya sesuai dengan kondisi kekhususan masing-masing daerah. Artinya bahwa, otonomi pendidikan tidak dapat diartikan dengan persoalan pembiayaan atau materi-materi muatan lokal, tetapi bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan berdasarkan kekhususan masing-masing daerah dengan tidak melepaskan tanggungjawab pemerintah pusat dalam soal pembiyaan.

Jika kebijakan pendidikan gratis yang akan dijalankan oleh TGH Bajang dan Badrul Munir, adalah yang sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa pendidikan adalah hak dasar rakyat yang merupakan tanggungjawab mutlak negara, maka TGH Bajang dan Badrul Munir harus memiliki sikap yang tegas untuk menolak pengesahan UndangUndang Badan Hukum Pendidikan yang melepaskan tanggungjawab negara terhadap pendidikan.

Selanjutnya, pelaksaan kebijakan pendidikan gratis ini harus melibatkan peran serta masyarakat yang harus diberikan ruang yang seluasnya-luasnya untuk mengakses informasi dalam mengontrol kinerja kerja pemerintah.

Jadi peran masyarakat, bukan pada soal pembiayaan. Dan jika kebijakan pendidikan gratis yang dijalankan TGH. Bajang dan Badrul Munir tidak sesuai dengan amanat rakyat sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UUD’ 45, maka TGH. Bajang dan Badrul Munir sama halnya dengan rejim SBY-Kalla dan rejim lainnya yang selalu membohongi rakyat untuk menjaga popularitasnya, dan tidak pernah peduli terhadap rakyatnya.

Terus gelorakan perjuangan massa, rebut hak atas pendidikan dan lapangan pekerjaan !

Sebar DEMOKRASI - 10

AGENDA DEMOKRASI

Terus Gelorakan Perjuangan Massa Di Kampus Untuk Menyokong Suksesnya RUA Dan Kongres III FMN Kampus ibaratnya hamparan ladang subur yang dipenuhi dengan bibit-bibit unggul yang siap disemai dan dipanen dengan hasil yang sangat melimpah. Dan ibarat besi yang sedang membara, inilah saat yang tepat untuk menempanya.

Krisis umum imperialisme telah menempanya. Perjuangan massa di Belajar dari pengalaman praktek menjadi syarat bagi lahirnya gelora kampus akan menjadi rahim bagi kita, berdasarkan hasil penilaian Rapat perjuangan massa lahirnya aktivis-aktivis massa yang Pleno V DPP FMN, pekerjaan politik di Krisis yang terjadi di tubuh patriotik, demokratik, dan militant.

Mataram cukup maju, akan tetapi tidak imperialisme pimpinan Amerika Serikat ditopang dengan pekerjaan organisasi. telah berdampak pada berlipat gandanya Sukseskan RUA dan KONGRES III dengan Jika dilihat presentasenya, konsolidasi penindasan yang dialami oleh rakyat gelora perjuangan massa. kita hingga Rapat Pleno V DPP FMN, seluruh dunia, khususnya rakyat di Jika dipimpin dengan politik yang hanya mencapai kisaran 17%. Memang negeri-negeri jajahan dan setengah tepat, ada banyak hal yang mampu kita secara teori, kita telah memahami jajahannya, termasuk Indonesia. Hal ini petik dari gelora perjuangan massa yang bersama, bahwa pekerjaan politik tidak dikarenakan seluruh paket kebijakan terjadi di kampus-kampus. Salah satunya terpisah dengan pekerjaan organisasi, pemerintah dalam menghadapi krisis ada lautan massa yang siap direkrut dan pekerjaan politik memimpin t e r s e b u t , d i o r i e n t a s i k a n u n t u k menjadi anggota kita. Demikian halnya pekerjaan organisasi kita. Akan tetapi, m e n y e l e m a t k a n secara praktek, kita imperialisme dari masih memisahkannya. kehancurannya akibat Maka, inilah saat yang krisis. tepat bagi kita untuk Semakin mahalnya membentulkan praktek. harga-harga kebutuhan Gelora perjuangan massa pokok serta terus yang sedang terjadi di meningkatkan beban pajak kampus-kampus, harus akibat pemangkasan subsidi dijadikan sebagai sarana publik, serta berbagai yang tepat dalam bentuk penindasan lainnya, mengkonsolidasikan adalah harga yang harus anggota menuju RUA dan dibayar oleh rakyat.

KONGRES III. Disatu sisi, berlipat Mengapa RUA dan gandanya penindasan yang Kongres, penting untuk dialami oleh rakyat, telah dilaksanakan? melahirkan syarat obyektif RUA merupakan bagi bangkitnya gerakan forum tertinggi di kampus rakyat dengan kualitas yang bertujuan untuk perjuangan yang semakin melakukan penilaian maju. terhadap praktek kerja, D e m i k i a n h a l n y a Gelora perjuangan massa di kampus, harus menjadi penopang dalam menyusun program dengan kampus sebagai melaksanakan RUA dan KONGRES III FMN perjuangan, dan memilih salah satu corong kepemimpinan kolektilf propaganda imperialisme sebagai pengurus harian dengan kerja konsolidasi kita, dengan y a n g s e m a k i n m e m p e r h e b a t gelora perjuangan massa yang sedang yang akan memimpin pelaksanaan penindasannya terhadap pemuda terjadi, mempermudah kita dalam program perjuangan yang telah mahasiswa Indonesia. Tentu saja hal ini mengkonsolidasikan anggota kita untuk ditetapkan. semakin mendorong lahirnya gelora terlibat dalam seluruh pekerjaan kita.

Demikian halnya Kongres yang perjuangan massa di kampus-kampus Semua ini sangat bergantung pada merupakan forum tertinggi, pucak dengan kualitas yang semakin maju pula. bagaimana kita memimpin gelora konsolidasi senasional yang bertujuan Bisa kita lihat bagaimana gelora perjuangan massa dengan politik yang untuk melakukan penilaian terhadap perjuangan massa kembali bangkit di tepat, menjadikan politik sebagai praktek kerja selama 2 tahun terakhir, kampus-kampus dalam beberapa pekan panglima dari seluruh pekerjaan kita. menyusun program perjuangan selama 2 terakhir, seperti yang terjadi di IKIP t ahun kedepan, dan memilih Yang dimaksudkan dengan politik Mataram, AMIKOM & ASM, UMM, UNRAM, menjadi panglima adalah bagaimana kepemimpinan kolektif (Dewan Pimpinan bahkan UNW, serta kampus-kampus lain kerja politik memimpin pekerjaan Pusat) yang akan memimpin pelaksanaan diseluruh penjuru tanah air. organisasi kita. Artinya bahwa, kerja program perjuangan senasional yang Inilah yang sering kita sebut politik yang kita jalankan, dapat akan ditetapkan. dengan situasi baik bagi kita, masanya menopang pekerjaan organisasi kita.

Apa kaitannya antara RUA dan untuk memanen. Kampus ibaratnya Demikian halnya dengan gelora Kongres? hamparan ladang subur yang penuh perjuangan massa yang harus menjadi Telah disebutkan bahwa salah dengan bibit-bibit unggul yang siap penopang berbagai pekerjaan organisasi satu tujuan RUA adalah melakukan disemai dan yang akan dituai dengan kita, termasuk konsolidasi anggota untuk penilaian praktek kerja dan menyusun hasil yang sangat melimpah. Dan menuju RUA kampus-kampus dan program perjuangan di tingkatan ibaratnya besi yang sedang membara, Kongres III FMN yang sebentar lagi akan kampus. Demikian halnya dengan i n i l a h s a a t y a n g t e p a t u n t u k kita selenggarakan.

Kongres yang juga bertujuan untuk Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

Sebar DEMOKRASI - 11

melakukan penilaian praktek kerja selama 2 tahun terakhir, dan menyusun program perjuangan untuk 2 tahun kedepan. Dengan demikian, hasil penilaian praktek kerja dan program perjuangan yang ditetapkan di forum RUA, akan menjadi salah satu materi pokok dalam melakukan penilaian kerja dan penyusunan program perjuangan senasional. Inilah yang dimaksud dengan prinsip sentralisme demokrasi/ demokrasi terpimpimpin. Disusun secara demokratis dari basis terendah, dan dijalankan secara terpimpin dari basis tertinggi.

Demikian halnya, bahwa RUA juga bertujuan untuk memilih delegasi yang akan mengikuti Kongres. Maka jelaslah sudah hubungan antara RUA dan Kongres, bahwa RUA menjadi syarat pokok untuk melaksanakan Kongres.

Apa hubungannya antara RUA dan Kongres dengan gelora perjuangan massa di kampus?

Tentu gelora perjuangan massa yang kita lancarkan di kampus, telah berdasarkan hasil ISAK yang komperehensif. Demikian halnya dengan penyusunan program perjuangan di RUA dan Kongres, maka materi kita dalam menggelorakan perjuangan massa di kampus, menjadi materi pokok dalam menyusun program perjuangan dalam forum RUA dan Kongres.

Demikian halnya dengan syarat jumlah konsolidasi anggota dalam menjalankan RUA dan untuk menetapkan jumlah delegasi Kongres, yakni 50% + 1.

Artinya bahwa, untuk melaksanakan RUA dan memilih delegasi Kongres, jumlah anggota yang terkonsolidasi anggota 50% + 1 dari total anggota yang kita memiliki.

Maka konsolidasi anggota dalam menggelorakan perjuangan massa di kampus-kampus, menjadi sarana yang tepat dalam mengkonsolidasikan anggota untuk mempersiapkan pelaksanaan RUA dan Kongres.

Maka jelaslah bahwa, antara gelora perjuangan massa di kampus dengan RUA dan Kongres, memiliki hubungan yang sangat erat, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan.

Oleh karenanya, dalam mengkonsolidasikan anggota untuk menggelorakan perjuangan massa di kampus, materi konsolidasinya tidak boleh dipisahkan dengan materi-materi dalam mempersiapkan RUA dan Kongres III. Demikian halnya dengan parameter dalam konsolidasi anggota terkait

dengan gelora perjuangan massa di kampus, haruslah kongkret, tidak sebatas dengan anggota yang ikut aksi, atau sebatas terlibat dalam kerja-kerja mempersiapkan aksi, melainkan juga terkonsolidasikan dalam group-group dan komite-komite kerja, dan dalam kerja-kerja kepanitian persiapan RUA dan Kongres III. Demikian halnya terkait dengan soal pendanaan yang menjadi salah satu hambatan yang sekalipun teknis, akan sangat berpengaruh bagi kita dalam melaksanakan Kongres, apalagi jika kita adalah tuan rumah yang bertanggungjawab atas lancarnya pelaksanaan Kongres III. Dan sebagai organisasi yang mandiri, maka sandaran pendanaan dari seluruh pekerjaan kita adalah pada anggota kita, baik dari iuran anggota maupun kerja-kerja mandiri organisasi. Oleh karena itu, gelora perjuangan massa yang sedang terjadi, harus menjadi sandaran kita mengkonsolidasikan iuran anggota untuk Kongres.

Jika pekerjaan konsolidasi kita dalam menggelorakan perjuangan massa di kampus dijalankan dengan politik yang tepat, maka tidak ada ceritanya kalau perjuangan massa yang kita gelorakan di kampus, akan menghambat kita dalam mempersiapkan RUA dan Kongres III. Sebaliknya, gelorakan perjuangan massa di kampus, akan menopang konsolidasi kita dalam mempersiapkan RUA dan Kongres III. Menyandarkan seluruh pekerjaan pada internal.

Majunya pekerjaan politik akan tetapi tidak ditopang dengan pekerjaan organisasi kita, juga dikarenakan tidak kita sandarkan pada kekuatan internal kita sendiri. Itu sebabnya ditengah gelora perjuangan massa yang sedang terjadi, pimpinan hampir mengerjakan seluruh pekerjaan, dari pekerjaan terkecil sampai yang terbesar. Hal ini dikarenakan kita yang tidak menyandarkan kekuatan pada internal kita, sehingga banyak dari anggota kita yang tidak terlibat dalam seluruh pekerjaan kita, sesuai dengan kapasitasnya.

Ya ng dimaksudkan dengan bersandar pada kekuatan internal adalah bagaimana memulai seluruh pekerjaan dengan mengkonsolidasikan ide-ide unsur termaju. Bentuknya adalah, seluruh pekerjaan yang kita jalankan,

termasuk menggelorakan perjuangan massa, harus berdasarkan hasil keputusan dari kolektif pimpinan.

Selanjutnya tugas pimpinan adalah memperluas pengaruh politik di anggota, sikap organisasi yang telah diambil oleh pimpinan, harus dibicarakan bersama anggota agar anggota dapat terlibat mensukseskan sikap organisasi tersebut.

Dan untuk selanjutnya, pimpinan bersama anggota, bersama-sama bertugas untuk memperluas pengaruh politik di tengah massa.

Dari praktek kita selama ini, kita kecenderungannya melupakan hal ini.

Akibatnya, sering timbul cara kerja subyektif dalam memimpin organisasi.

Sebesar-besarnya inisiatif dan semangat masing-masing pimpinan, akan tetapi tidak disandarkan pada kolektif, maka pekerjaan yang kita lakukan, tidak akan menghasilkan sesuatu yang cukup menggembirakan.

Bisa kita belajar dari praktek gelora perjuangan massa yang terjadi di kampus AMIKOM & ASM Mataram yang tidak menyandarkan kekuatan pada internal, perjuangan massa yang digelorakan, tidak berdasarkan hasil rapat kolektif pimpinan, dan tidak dibicarakan bersama anggota. Gelora perjuangan massa lebih sandarkan secara luas pada aliansi yang cair.

Akibatnya, anggota tidak terlibat sepenuhnya dalam mensukseskan perjuangan massa yang digelorakan, kerja rekruitmen/penambahan jumlah anggota pun sangat lamban karena seluruh anggota tidak terlibat dalam kerja-kerja yang disandarkan pada internal organisasi. Bahkan dampak yang lebih parah adalah, anggota kita bisa saja tidak menyadari bahwa sandarannya adalah sebagai anggota FMN. Maka jelaslah sudah, jika kita menggelorakan perjuangan massa tanpa menyandarkan kekuatan pada internal organisasi kita, maka akan berdampak buruk bagi perjalanan organisasi kita kedepan. Maka ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membetulkan praktek, agar kita terus melahirkan teori yang lebih maju dalam membimbing praktek kita kedepan. Hal ini telah ditegasksn dalam tema Kongres kita “Maju Terus Merebut Hak Atas Pendidikan Dan Lapangan Pekerjaan Dengan Memperkuat, Memperbesar, Serta Memperluas Pengaruh Organisasi Dengan Berjuang Bersama Rakyat�.

SUKSESKAN KONGRES III FMN

MAJU TERUS MEREBUT HAK ATAS PENDIDIKAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN DENGAN MEMPERKUAT, MEMPERBESAR, SERTA MEMPERLUAS PENGARUH ORGANISASI DENGAN BERJUANGAN BERSAMA RAKYAT Mataram, 10 - 14 Maret 2009 Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

Sebar DEMOKRASI - 12

GELORA KAMPUS

Kampus Tak Pernah Berhenti Bergelora Situasi penindasan yang semakin tajam di kampus, terus melahirkan syarat obyektif bagi bangkitnya perjuangan massa di kampus dengan kualitas yang semakin maju.

AMIKOM - ASM Mataram Banyaknya persoalan yang terjadi di kampusnya, mendorong mahasiswa AMIKOM-ASM Mataram untuk menggelar aksi. Melalui Gerakan Mahasiswa AMIKOM-ASM Bersatu kembali menggelar aksi (14/1, red). Adapun yang menjadi tuntutan perjuangannya, masih sama dengan tuntutan perjuangan pada awal Mei 2008, yakni kejelasan status ijin operasional dan status akreditasi kampus, penghapusan berbagai pungutan liar dan transparansi anggaran, peningkatan fasilitas yang layak, jaminan kebebasan berorganisasi dan berekspresi, serta peningkatan kesejahteraan dosen dan kualitasnya.

Bukannya memenuhi tuntutan mahasiswa, Direktur AMIKOM-ASM Mataram justeru menunjukkan sikap reaktif dengan memanggil seluruh mahasiswa yang menggelar aksi.

Mahasiswa yang menggelar aksi dipanggil secara berganti-gantian dan ditawarkan tiga jenis surat yang masing-masing isinya; surat pernyataan pindah, surat pernyataan mengundurkan diri, dan surat pernyataan kuliah dengan syarat harus tunduk atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur AMIKOM-ASM Mataram. Ditambah lagi, mereka diharuskan wajib lapor setiap hari dalam satu minggu sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan menggelar aksi lagi.

Bukannya gentar dengan intimidasi yang dilakukan oleh Direktur AMIKOM-ASM Mataram, mahasiswa kemudian menantang Direktur AMIKOMASM Mataram untuk mengadakan seminar terbuka untuk membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di kampus. Karena tawarannya tidak dipenuhi, mahasiswa langsung menggelar aksi (21/1, red). Akhirnya Direktur AMIKOM-ASM Mataram bersedia untuk melakukan dialog terbuka bersama mahasiswa pada 24 Januari 2009.

24 Januari 2009, dialog terbuka antara mahasiswa dengan Direktur AMIKOM-ASM Mataram pun digelar.

Sekitar puluhan perwakilan mahasiswa menghadiri dialog tersebut, sementara mahasiswa lainnya menggelar mimbar bebas di depan halaman kampus. Dari sekian banyak tuntutan yang disampaikan, Direktur AMIKOM menyepakati beberapa tuntutan, antara lain : pembentukkan BEM/DPM, dosen dengan kualifikasi minimal S1, akses Wifi secara gratis, akses internet di warnet AMIKOM & ASM dengan harga Rp. Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

2.000/jam bagi mahasiswa, serta jaminan tidak adanya intimidasi seperti ancaman Skorsing, DO, dan sebagainya.

Sementara tentang ijin operasional dan status akreditasi, masih belum ada kejelasan. Semua kesepakatan ini ditanda-tangani diatas surat perjanjian bermaterai Rp. 6000,-.

Tentu hal ini merupakan kemenangan dari perjuangan massa, akan tetapi mahasiswa tidak boleh lengah dalam mengawal pelaksanaan terhadap kesepakatan tersebut. Dan tuntutan yang belum terpenuhi, harus tetap diperjuangkan.

IKIP Mataram 17/1, kampus IKIP Mataram kembali bergelora dan terlibat bentrok dengan satpam kampusnya. Hal ini dilatarbelakangi aksi mahasiswa IKIP Mataram yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa IKIP Bersatu (HMJ Fisika, UKM Pilar Seni, Partai Proletar, SMI, dan FMN) yang meuntut pertanggungjawabannya Rektor IKIP Mataram atas berakhirnya ijin operasional jurusan Fisika sejak 12 April 2008 dan hingga sekarang belum ada perpanjangnya.

Sebelumnya aksi dengan tuntutan yang sama sudah digelar oleh mahasiswa pada tanggal 14, 15, 16 Januari. Akan tetapi birokrasi IKIP Mataram tidak dapat memberikan jawaban yang ilmiah dan kepastian terkait perpanjangan ijin operasional Jurusan Fisika tersebut. Dan berdasarkan hasil kesepakatan rapat terbuka antar mahasiswa (16/1), mahasiswa bersepakat untuk mengadakan aksi keesokan harinya.

Bukannya memenuhi tuntutan mahasiswa, birokrasi IKIP Mataram justeru bersikap reaktif dengan menggerakan satpam kampus untuk membubarkan aksi dengan melempari massa aksi dengan kursi lipat, memukul, menendang, menginjak, bahkan beberapa orang terlihat mengeluarkan senjata tajam.

Merasa terdesak, massa aksi kemudian membubarkan diri. Akan tetapi, satpam terus mengejar mahasiswa hingga keluar kampus.

Akhirnya massa aksi melakukan perlawanan, aksi yang semulanya damai

berubah menjadi aksi saling lempar.

Akibat kejadian tersebut, belasan massa aksi terluka, 2 motor rusak, kaca gedung pecah, dan satu satpam terluka di bagian kepala.

UMM Menanggapi kebijakan kenaikan biaya SKS yang dikeluarkan oleh Rektor UMM, mahasiswa UMM menggelar aksi menuntut menolak kenaikan biaya SKS (15/1). Bersama dengan BEM UMM serta ratusan massa mahasiswa UMM kawankawan BPK FMN UMM melakukan dialog terbuka bersama dengan rektor berserta jajarannya, menuntut dicabutnya SK Rektor tentang kenaikan biaya SKS tersebut. Namun Rektor menjawab dengan entengnya bahwa mereka hanya menjual jasa jadi mereka membutuhkan biaya yang banyak untuk operasional kampus. Sebelumnya isu ini telah dipropagandakan oleh BPK FMN UMM sejak November 2008 bersama tuntutan perjuangan lainnya.

Karena tuntutan belum terpenuhi, FMN Persiapan Kampus UMM bersama BEM UMM, serta ratusan massa mahasiswa UMM, kembali menggelar aksi (20/1). Dari aksi tersebut, mahasiswa hanya berhasil mendesak Rektor UMM menurunkan biaya pendidiikan terhitung semester III ke atas, sementara untuk semester I tetap diberlakukan harga baru. Hal ini sempat berdampak pada aksi rebutan megaphone antara BEM Sebar DEMOKRASI - 13

Gelora kampus...

UMM dengan pimpinan FMN Persiapan Kampus UMM karena BEM menganggap bahwa aksi telah berakhir dengan kemenangan.

Menanggapi hal tersebut, massa aksi yang kebanyakan dari mahasiswa semester I, merasa kecewa dengan kepemimpinan BEM yang hanya memikirkan tuntutan semester III keatas. Hal ini semakin membuktikan bahwa pentingnya menyandarkan kekuatan pada internal kita.

UNRAM Menyikapi pengesahan UU BHP, seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) yang terdiri dari FMN UNRAM, BEM UNRAM, UKF Media, dan UKF Seni F. Peternakan, menggelar aksi menolak BHP di Rektorat UNRAM (20/12/08). Massa aksi bertujuan untuk mendesak Rektor UNRAM untuk menandatangani petisi penolakan terhadap pengesahan UU BHP. Akan tetapi massa aksi tidak menjumpai Rektor dan hanya PR III, Ketua LPPM, dan beberapa pejabat rektor lainnya, yang tidak bersedia menandatangani petisi. Karena beberapa pejabat Rektorat tersebut tidak bersedia untuk menandatangani petisi massa aksi, massa aksi kemudia menyisir Rektorat untuk mencari keberadaan Rektor. Akibatnya sempat terjadi dorongdorongan dengan satpam kampus. Akan tetapi, massa aksi berhasil menerobos, dan mulai menyisir Rektorat tetapi tidak menemukan Rektor.

Melanjutkan perjuangan ini, FMN UNRAM bersama BEM UNRAM menggelar dialog terbuka tentang UU BHP (15/01/09) dengan tema “BHP Merampas Hak-Hak Pemuda Mahasiswa”. Dialog tersebut mengundang Rektor dan seluruh organisasi yang ada, akan tetapi Rektor dan seluruh pejabat Rektorat UNRAM, tidak ada yang menghadiri dialog tersebut. Akan tetapi, Rektorat UNRAM mengundang mahasiswa untuk melakukan seminar pada 17 Januari 2009.

Dalam seminar tersebut, mahasiswa lebih bericara tentang berbagai persoalan kongkret di UNRAM, berbagai hak-hak mahasiswa yang tidak dipenuhi dan kaitannya dengan persiapan UNRAM menjadi BHP yang akan semakin berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar mahasiswa. Akan tetapi Rektor UNRAM lebih berbicara tentang aturan normatif dalam UU BHP. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi kampus tidak mampu memberikan penjelasan yang ilmiah bahwa BHP akan membawa pengaruh yang positif bagi dunia pendidikan, khususnya di kampus.

Mari Berlawan Oleh : Ipul Bertahun-tahun kita menderita bertahun-tahun birokrasi gembira berjuta-juta uang kita habis berjuta-juta pula birokrasi untung

BUDAYA DEMOKRASI

Kampusku Oleh : Ipul Gedung bertingkat bak bermatabat megah seakan tak bermasalah didalamnya terisi tentang kebohongan kaum mayoritasnya dianggap sebagai sapi perahan itulah kampusku, kampus yang kolot Para pejabatnya bertingkah seperti tak bermasalah mahasiswanya diperas hingga kurus dipaksa tunduk atas moral yang semu mahasiswanya terasing dan tertipu dikampus sendiri bagai tamu di rumahnya sendiri itulah kampusku, kampus para penyamun Mahasiswa, mahasiswa... terus terhisap... terus ditundukkan… terus, terus dan terus…

Mahasiswa angkat bicara birokrasi anggkat preman jadi satpam mahasiswa bangkit melawan birokrasi antar kejeruji besi itulah kebiasaan kampusku, kampus yang kolot sarang para penyamun Berdiri disinggasana, mereka yang sudah tua dan lapuk yang sudah tidak mampu berpikir baik dan jernih mereka orang usang yang harus segera diganti oleh yang baru merekalah simbol dari musuh rakyat merekalah tuan Feodal itu yang membuat kita tak maju-maju Lihat saja hasil kerja mereka kampus sebagai ladang ilmiah dijadikan arena tari bagi penguasa lalim kampus tempat mencari ilmu jadi tempat mangkal para birokrasi penipu Lihat, lihat lagi... mereka selalu membawa topeng moral yang semu kedamaian yang semu tapi dibaliknya tersimpan kerakusan dan keserakahan Kawan… saatnya kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa mereka sesungguhnya penipu penghisap mahasiswa Maka satukanlah diri dan kepalkan tinju Umumkan dan teriakan bahwa kita berlawan

Kawan... penindasan bukan kita pikirkan tapi nyata kita rasakan Kawan… relakah engkau terus tertindas jika kau rela maka bungkuslah pakaianmu dan pulanglah kerumahmu agar orang tuamu tidak lama menderita tapi jika engkau tidak rela terus ditindas Mari..., Kita lawan birokrasi yang lalim Bangkit, Berorganisasi, Berjuang

Sebar DEMOKRASI - 14