MASA DEPAN SEBUAH MASA LALU:
EDISI 3 SEPTEMBER 2012 DEWAN PAKAR:
Pieter A. Rohi Trimoelja D. Soerjadi Prof. Dr. Eman Ramelan SH., MS, Prof. Dr. Frans Limahelu SH., LLm Hadi Pranoto SH., MH, DR. Suko Widodo Tjuk K. Sukiadi Yoyon Noroyono Pipit R. Kartawidjaya Danu Rudiono
PEMIMPIN UMUM: Chrisman Hadi
PEMIMPIN PERUSAHAAN: M. Taufik Sidiki
PEMIMPIN REDAKSI: Rokimdakas
REDAKSI:
Cahyo Sudarso, Anto Wardianto Jaka Mujiana, Deddy Endarto
BIRO:
Theresia Eva (Blitar) Yudha Prastantiono (Malang) Erwan Febriyanto (Jombang) Hadi Ciptono (Jakarta) Arief W.Djati (Bandung) Mimi Savitri (Kontributor London) Ook ‘Markesot’ (Kontributor Berlin) Warsito Ellwein (Biro Eropa)
SEKRETARIS REDAKSI: Mawan Mardijanto SH
GRAFIS:
Tonny Akbar Mahendro
SIRKULASI:
Bram Tjondo Oetomo
MARKETING: Toga Sidauruk
PENASIHAT HUKUM:
Krisna Budi Tjahjono SH., CN,
IT SUPPORT: Masakgos
ALAMAT REDAKSI:
Kampung Malang Kulon 2/1 Surabaya 60263 TELPON: 031-5452330 FAKS: 031-5344252 SELULER: 08121606972 / 085733084848
E-MAIL:
redaksi@indiependen.com editor@indiependen.net sirkulasi@indiependen.com marketing@indiependen.com
REKENING:
Bank BCA No. 0885005247 a.n Chrisman Hadi
PENERBIT:
CV. Mustika Abadi
Sejarah Negeri Bergerak..!! “The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting...” (“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa...”) The Book of Laughter and Forgetting(1979) - Milan Kudera
oleh: Chrisman Hadi
KALIMAT itu begitu subtil –sekaligus menjadi panglima karena “Revolusi peradaban moderen. “sangar”-- karena terletak di dalam Belum Selesai”… dan rakyat harus Jargon Politik No - Pembangunan bingkai sejarah kemanusiaan melawan bergerak di dalam arahan Sang Yes, memakan korban kaum kiri dan kekuasaan; ingatan melawan lupa... Pemimpin Besar Revolusi dalam era yang dianggap kiri, kemudian menjadi Karena begitu mudahnya kekuasaan Demokrasi Terpimpin, yang dipimpin “cap.” Tengoklah laporan Komisi memaksa dan mendikte “ingatan oleh Sukarno. Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas kolektif” masyarakat atas suatu Matahari tak selamanya terik. Ada HAM) tentang Hasil Penyelidikan peristiwa dengan pelbagai cara. saat terbit…ada saat tenggelam. Setiap Pelanggaran HAM yang berat dalam Sehingga “sejarah” pun “melupakan” jaman memiliki pemimpin; dan setiap Peristiwa 1965-1966 (Jakarta: 23 Juli atau bahkan “menghapus ingatan” pemimpin memiliki jamannya sendiri! 2012). Betapa ada ribuan, bahkan tragedi masa lalu yang kelam dan Lahirlah Orde Baru….entah siapa pula jutaan ratap tangis serta darah telah memilukan. yang memulai istilah tersebut: Orde tertumpah. Betapa elan vital negeri Sejarah masa lalu Indonesia pernah Baru? Dengan harapan dan legitimasi dimusnahkan dengan sia-sia. berada dalam kekelaman, Membaca sejarah adalah ...ya sandya kalaning membaca masa lalu karena Dan modernisasi itu pun memiliki “harga” jaman bergerak. Dan acap, masa kini dan masa sejarah. Ternyata dalam sejarah kehidupan bukankah sejarah itu sering depan adalah pantulan sebuah bangsa: tak ada yang gratis dalam sebagai sebuah tafsir cermin masa lalu. Jas pergantian kekuasaan. Ada “harga” sejarah yang Merah –Jangan Sekali-kali bagi narasi kekuasaan harus dibayar oleh bangsa. Dan Republik ini telah Melupakan Sejarah--, kata – untuk mengukuhkan membayar dengan “harga” teramat mahal. legitimasi bahwa Sang Bung Karno dalam pidato Penguasa memang layak HUT Kemerdekaan 1966. bahwa masa sebelumnya: Politik dan pantas berkuasa. Nah berikutnya Menggeluti masa kini dan adalah Panglima, dianggap telah adalah melahirkan hegemoni pada aras menyongsong masa depan negeri ini tak salah membaca peta sejarah dan kesadaran dan cara berpikir orangbisa lepas dari Membaca Ulang Gestok: menghambat pembangunan. Maka, orang di wilayah kekuasaannya. tanpa pretensi untuk menghakimi dan Orde Baru menawarkan paradigma Pada era awal kekuasaan Sukarno menghujat siapa pun. Keberpihakan baru: Politik No! - Pembangunan Yes! – legitimasinya berada pada aras kita adalah pada masa depan rakyat, Sebagaimana halnya sesuatu yang Negara yang baru lahir dengan bangsa dan NKRI yang Berdaulat, baru, Orde Baru berusaha tampil problem mendasar bagi Nation and Berdikari dan Beradab. Karena salah dengan cita-cita baru. Dengan jargon Character Building di aras nasional satu ciri bangsa besar adalah: tak malu Pembangunan dan atau modernisasi. dan menggerakkan The New Emerging mengakui kesalahan-kesalahan di masa Ini sesungguhnya lebih melayani Forces: To Build the World a New... lampau. Khilaf itu Insaniah sekaligus kepentingan ekonomi politik Blok sebuah cita-cita tatanan dunia baru Nasioniah. Pada sebuah periode sejarah Barat ketimbang mengabdi kepada pada aras politik internasional yang (yang) pernah kelam, membaca Gestok kepentingan rakyat. Karena ternyata bebas aktif. Maka, lahirlah negaraadalah untuk memproyeksikan masa modernisasi itu lebih dimaknai sebagai negara Non Blok sebagai kekuatan depan... sehingga tragedi kemanusiaan industrialisasi serta westernisasi altertnatif ketika Blok Barat dan Blok yang kelam itu cukup sekali saja ketimbang membangun sebuah Timur sedang berseteru. Politik pun terjadi..!!
FORUM PUBLIK Ada Perampok di Lion Air
RABU, 6 Juni 2012 dari Balikpapan-Jakarta. Saya sudah membeli tiket via on line dengan pesawat Lion Balikpapan- akarta lanjutan Jakarta - Semarang. Booking reference (PNR ) MEJHTV pada 22 Mei 2012 atas nama Wahyu J Kusuma. Pada saat datang jam 08.15 Wite saya datang dan boarding, namun disuruh ke penjaga loket oleh wanita (sewaktu menimbang tas yang dimasukkan ke bagasi) agar ketemu dengan Sdr Agus di loket depan. Kemudian saya mendapat jawaban lalu disuruh membeli tiket lagi dengan alasan karena datang terlambat dan pesawat sudah berangkat. Saya terheranheran, apakah tempat duduk saya sudah dijual ke orang lain? Tiba-tiba saya ditanya lagi, mau beli tiket lagi apa tidak? Kalau tidak mau ya tidak usah naik pesawat. Kata-kata itu disampaikan dengan nada tak enak. Akhirnya dengan terpaksa dan keberatan, karena tak ada pilihan lain serta tergesa-gesa sebab sedang cuti, saya membeli tiket lagi ke penjaga loket, Sdr Agus di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Sebelumnya saya ’’dipingpong’’ sehingga waktu habis sampai jam 08.50 Wite. Akhirnya saya mengambil uang dan bayar kepada Sdr Agus Rp 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan bukti print saya minta tanda tangan Sdr Agus. Harusnya saya naik pesawat yang jam 08.55 disuruh ganti paksa pesawat jam 09.55 Wite dan membayar lagi dengan pesawat Balikpapan-Jakarta FLT761 Flight No JT 0761 seat 30 C, Jakarta-Semarang JT 0512 seat 20C (bukti tiket pembayaran pertama dan kedua kami lampirkan). Saya merasa keberatan dan dirugikan oleh pelayanan Lion Air dengan membayar tiket dua kali menjadi kurang lebih Rp 1.820.000 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Demikian keluhan kami agar menjadi pelajaran bagi masyarakat luas untuk mewaspadai adanya perampok di lingkungan Lion Air. Wahyu J Kusuma Jl. Cempolorejo VII/25 Semarang Barat
Repro: Achmad Antawirya
2
indiependen | EDISI 3 | 2012
www.indiependen.com | www.indiependen.net
STOP PRESS KONFLIK SAMPANG
Negara Gagal Lindungi Rakyat WARGA korban penyerangan – kebanyakan wanita dan anak-anak—baru berhasil dievakuasi ke kota sore hari dan dikonsentrasikan di GOR Trunojoyo,Sampang. Ini karena aparat keamanan – polisi gabungan - memang baru turun ke lokasi kejadian pada pukul 15.00 WIB, sedang kasus penyerangan itu terjadi sekitar pk.09.00 WIB. Perihal bakal terjadinya penyerangan, sebenarnya sudah tercium warga komunitas Syiah di hari-hari setelah lebaran. SMS gelap beredar di seluler milik sejumlah warga komunitas Syiah. Isinya, mereka diminta hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya serangan dari kelompok anti Syiah. “Tidak tahu dari mana SMS itu, karena nomor pengirimnya tidak muncul di HP saya. Jadi tidak bisa tanya-tanya lagi,” jelas kepala Dusun Nangkernang. Ia juga menjelaskan, SMS serupa juga beredar di seluler sejumlah warga komunitas Syiah. SMS gelap ini sempat membuat gusar dan menjadi perbicangan. Lain lagi pengakuan Siradjul, seorang remaja penganut Syiah. Dua kali ia sempat didatangi seseorang yang ditengarai sebagai aparat keamanan. Orang tersebut mengingatkan agar Siradjul dan teman-temannya waspada dari kemungkinan adanya serangan di dusunnya. Seorang wanita remaja penganut Syiah juga memberi pengakuan sama. Ketika laporan ini ditulis Indiependen, kondisi di tempat kejadian perkara (TKP) dinyatakan aparat keamanan sudah kondusif (29/8). Namun di sana diturunkan 1700 personil polisi gabungan dan TNI dengan persenjataan lengkap dan kendaraan berat. Sedang warga korban penyerangan di tempat pengungsian masih mengalami trauma berat tanpa perbekalan sandang dan pangan. Peristiwa serupa sebenarnya pernah terjadi pada Desember 2011. Secara resmi kasus ini disebut pemerintah dan ulama setempat sebagai perseteruan warga Islam komunitas Syiah dan warga Islam anti Syiah. Komunitas Syiah yang dipimpin ustadz Tajul Muluk waktu itu diserang ratusan warga anti Syiah, karena kehadiran Syiah dinilai sesat. Tajul Muluk pun diadili dengan tuduhan melakukan penistaan agama dan divonis 2 tahun penjara. Sedang dari ratusan orang kelompok penyerang, hanya seorang yang ditangkap, diadili dengan tuduhan melakukan penyerangan, hanya divonis 3 bulan. Itulah yang kemudian www.indiependen.com | www.indiependen.net
Genap sepekan berlalu, kefitrian lebaran 1433 dinodai konflik berdarah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Minggu (26/8) pagi silam. Penyerangan warga terhadap warga lain bermotif agama ini menelan korban dua orang tewas dan lima orang (termasuk Kapolsek Omben) menderita luka-luka. Sementara puluhan rumah, sebuah rumah milik pemimpin komunitas Syiah, Tajul Muluk, terpidana 2 tahun dalam kasus penistaan agama, di dua desa ludes dibakar kelompok penyerang.
Syiah terhadap pengikut ustadz Tajul Muluk,” jelas Aan Anshori, ketua JIAD Jatim, didampingi Adi Sudjatmiko, ketua Strata Muda Jombang. Fraksi PDI Perjuangan mengutuk aksi kekerasan kelompok anarkis intoleran terhadap penganut Syiah pengikut Tajul Muluk ini. “Tragedi kebhinekaan di bulan Syawal ini tidak perlu terjadi jika polisi responsif terhadap adanya informasi penyerangan terhadap komunitas Syiah yang sudah beredar sebelumnya,” jelas Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Sudah sepatutnya tragedi Sampang ini menjadi perhatian pemerintah pusat. “Bukan saja berkaitan dengan rehabilitasi fisik dan mental tetapi harus ada skema konprehensip untuk mencegah kejadian tersebut menjadi pola sehingga tidak bisa berulang lagi,” urai Eva Lebih jauh Eva menjelaskan, pemerintah harus mengevaluasi secara serius efektivitas program deradikalisasi tanpa disertai proyek ‘disenggagement’, yaitu penutupan kran-kran radikalisme untuk mencegah penyebaran ide-ide radikalisme dan praktikpraktiknya oleh para pengikut faham kekerasan. “Dalam hal ini, kepolisian sebagai penegak hukum, sepatutnya punya strategi operasionalisasi upaya meredam radikalisme". yok/dan
“Etalase Toleransi”
(Untuk saudara-saudaraku kaum Syiah Madura yang teraniaya)
Kekerasan tak pernah menyelesaikan masalah, yang tersisa hanya penderitaan panjang
memunculkan persepsi publik bahwa dalam kasus itu ada keberpihakan pemerintah dan ulama Sampang pada warga anti Syiah. Persepsi ini tidak berlebihan, karena terbukti ketika kasus ke dua meletus Minggu (26/8) lalu, terkesan ada pembiaran dari pemerintah dan aparat keamanan setempat. Meski toh pada ahkirnya ketika polisi gabungan dari Polda Jatim diturunkan berhasil menangkap 7 orang yang diduga pelaku penyerangan. INTELEJEN LOW BAT Merespon konflik berdarah di Sampang ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas dengan sikap kecewa. “Saya menilai peristiwa di Sampang itu bisa terjadi karena kelemahan kerja intelejen kita. Kinerja intelejen harus segera
diperbaiki agar tidak terjadi hal serupa,” kata Presiden dengan nada kecewa. Konflik berdarah di Sampang, Madura, merupakan cerminan bahwa pemerintah telah gagal melindungi kelompok minoritas. Apalagi intelejen low bat“Setidaknya, peristiwa tragis itu telah menambah panjang deretan daftar persekusi terhadap kelompok minoritas di Indonesia,” tulis pernyataan bersama antara Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jatim dan Stara Muda (Forum Anak Muda Lintas Agama) Jombang “Ketegangan yang berujung korban jiwa dan harta benda ini seharusnya mampu diantisipasi pihak aparat keamanan. Tetapi ternyata kepolisian telah gagal meredam ekses negatif dan potensi meningkatnya tekanan warga anti
Ini negeri apa ? Kau bilang ‘etalase toleransi’ Lihatlah anak-anakmu yang manja itu Tanpa rasa berdosa mengalirkan darah dari saudara-saudaranya sendiri Sementara engkau seperti biasa diam bembisu Apalagi yang harus kukatakan tentang negeri ini Ketika perbedaan keyakinan dianggap penistaan Sementara kemanusiaan yang dicabik-cabik anak-anakmu itu Dianggap sebuah pembelaan Ah, aku semakin tidak mengerti tentang karakter anak-anak negeri ini yang acap menyeret-nyeret nama Tuhan Dan menyelipkannya di balik jubah-jubah mereka Seolah kebenaran hanya ada di sana. “Selamat pagi Indonesia” indiependen | EDISI 3 | 2012
3
FOKUS
BAGI rakyat Indonesia, tahun 1965-1966 meninggalkan catatan sejarah yang begitu kuat, peristiwanya menjadi bagian yang tak terlupakan. Karena sejak itu merupakan titik tolak dari krisis kebangsaan, Indonesia menapaki sebuah masa yang penuh dengan ketakutan. Budaya teror dan kekerasan begitu lumrah dilakukan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya di mana Soeharto mencengkeramkan pengaruhnya dengan segala pola. Bila menyimak tragedi tahun 1965 maka kita tidak hanya membaca tentang pembunuhan tujuh perwira militer di Lubang Buaya mau pun adanya creeping coup, kudeta merangkak yang didalangi Jenderal Soeharto yakni suatu kudeta yang dilakukan tidak dengan langsung menghantam agar musuhnya cepat terjungkal tetapi dilakukan secara bertahap. Kesaksian Soebandrio, Wakil Perdana Menteri era Sukarno, dalam merebut kekuasan, Soeharto melakukan empat tahap. Antara lain, menyingkirkan saingan beratnya sesama perwira tinggi TNI-AD, menghabisi PKI sebagai salah satu partai besar yang akrab dengan Bung Karno, melumpuhkan jajaran menteri pembantu presiden, lantas kemudian melumpuhkan Bung Karno. Ditanya tentang pembacaan terhadap peristiwa Gestok, sejarawan KH. Agus Sunyoto menuturkan, “Bukankah sudah jelas bahwa Soeharto arsitek peristiwa 1965-1966? Sedangkan Gestok merupakan makar PKI faksi militer dengan mengorbankan PKI faksi buruh dan tani. Faksi inilah yang “memainkan” Soeharto di tengah setting Amerika.” Begitu banyak literatur dan dokumen yang membongkar keterlibatan CIA dalam peristiwa Oktober 1965, yang pada akhirnya menjatuhkan Sukarno dan menaikkan Soeharto. Atas nama pembersihan kaum komunis di negeri ini, CIA turut menyumbang daftar nama kematian (The Dead List) berisi 5.000 nama tokoh dan kader PKI di Indonesia kepada Soeharto. Bagi Indonesia, tahun 1965 merupakan suatu masa yang luar biasa karena sejak itulah terjadi proses pemutar balikan sejarah di mana rakyat digiring memasuki lorong waktu panjang selama 32 tahun, represi tanpa kebebasan. Adanya tindak kekerasan dan budaya teror yang diwariskan Soeharto terus saja berlangsung. Seperti Peristiwa Madiun (1948),
4
indiependen | EDISI 3 | 2012
Ketika berbincang soal Tragedi Kemanusiaan 1965, ‘ingatan kolektif’ kita selalu tertuju pada pembunuhan tujuh perwira militer di Lubang Buaya. ‘Ingatan kolektif’ yang ditanamkan oleh rezim Soeharto selama 32 tahun, melalui monumen, museum, penataran dan upacaraupacara, film, bahan bacaan, buku-buku sejarah, sastra, dan lainlain, dibuat sedemikian rupa sehingga kita terus mengingatnya dan melupakan peristiwa sesudahnya. Kudeta APRA – Angkatan Perang Ratu Adil (1950), Peristiwa Andi Azis Mempertahankan Negara Indonesia Timur (1950), Pembangkangan Militer Terhadap Pemerintahan Sipil (1952), Penggranatan Presiden Sukarno di Cikini (1957), PRRI/Permesta (1958), DI/TII (1960), Peristiwa G-30-S/Gestok dan Pembunuhan Massal (19651966), Konflik Papua (1970-an sampai sekarang), Konflik Aceh (1980-2005), Peristiwa 27 Juli (1996) maupun Gerakan Reformasi berlanjut ke Peristiwa Trisakti dan Semanggi (Mei 1998). Masih berdasar kesaksian Soebandrio, pada akhir Oktober 1965 di rumah Brigjen Sjarif Thajeb, atas perintah Soeharto dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Sejak itu mahasiswa yang didukung tentara (AD) terus menggerakkan demonstrasi mengkritik Presiden Sukarno dengan menggelar slogan Tritura - tiga tuntutan rakyat: Bubarkan PKI; Bersihkan anggota kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga kebutuhan pokok. “Saya tahu persis melonjaknya harga itu terjadi karena rekayasa Soeharto dengan bantuan dua pengusaha: Liem Sioe Liong dan Bob Hasan dalam kurun waktu, Oktober 1965 sampai Maret 1966. Akibatnya, inflasi melambung sampai 600%, defisit anggaran belanja negara semakin parah sampai 300%. Rakyat tercekik. Untuk membeli beras, gula dan minyak orang harus antri. Inilah operasi intelijen yang sukses melumpuhkan ekonomi negara,” ungkap Soebandrio. Bung Karno – yang masih menjabat sebagai presiden – kemudian membubarkan KAMI namun kemudian muncul kelompok sejenis dengan nama baru yakni Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Tujuannya tetap sama, berdemo mengkritik Presiden Sukarno. Karena KAPPI didukung oleh AD maka semakin berani saja menggelar aksinya. Dalam menciptakan gerakan, banyak pihak yang mengucurkan dana sebagai bentuk “investasi kekuasaan.” Satu di antaranya Pitut
Soeharto, mantan menteri muda era Sukarno yang kala itu menjadi pengusaha sukses di Malaysia berkat menyelundupkan kayu. “Soeharto lewat Yoga Soegama beberapa kali meminta dana pada saya untuk membiayai demonstrasi mahasiswa. Nilainya lebih dari Rp 90 juta, waktu itu harga emas hanya Rp 25 per gram,” ungkap Pitut dalam suatu perbincangan di Hotel Mercure Surabaya. Setelah Soeharto berhasil menjadi presiden, dia mendapat imbalan posisi di bidang intelijen. Tumbangnya Sukarno dan naiknya Jenderal Soeharto disambut gembira oleh Amerika. Presiden AS Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai “Terbukanya upeti besar dari Asia” sebab sudah cukup banyak biaya yang digelontorkan dalam memproses creeping coup. Di antaranya membangun satu kelompok militer — terutama Angkatan Darat— di Indonesia yang pro Amerika dengan menyelenggarakan pendidikan militer untuk para perwira Indonesia ini di Fort Leavenworth, Fort Bragg, dan sebagainya. Sepanjang tahun 1958-1965 jumlah perwira Indonesia yang mendapat pendidikan mencapai 4.000 orang. Selain militer, Amerika juga membangun satu kelompok elit birokrat di Universitas-Universitas AS seperti di Berkeley, MIT, Harvard, dan sebagainya dikenal sebagai Mafia Berkeley. Kedua elemen binaan AS ini, kelompok perwira AD dipimpin Soeharto dan kelompok birokrat ‘Mafia Berkeley’ dipimpin Sumitro Djojohadikusumo, inilah cikal bakal Orde Baru atau The New Order. Amerika Serikat sendiri dikenal sebagai pemimpin Orde Dunia Baru, The New World Order. Hubungan Soeharto dan Sumitro di kemudian hari berkembang menjadi besan. Dalam mendiktekan “sejarah” ciptaannya, Soeharto menggunakan berbagai media, seperti monumen, buku-buku sejarah, penataranpenataran, dan yang cukup ampuh yakni mewajibkan semua stasiun TV untuk memutar
film, berjudul Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai Arifin C Noor. Berdasar penyelidikan Komnas HAM menyebut ada sembilan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Kopkamtib dibawah komando Soeharto. Sejak Soeharto berkuasa, ada ratusan orang Indonesia dengan latar belakang profesi beragam --ada dokter, sastrawan, insinyur dan mahasiswa yang dikirim rezim Sukarno belajar ke luar negeri-- tertahan di luar negeri dan tak bisa lagi pulang ke Indonesia. Mereka kehilangan seluruh haknya, termasuk status kewarganegaraan. Dengan terpaksa sebagian dari mereka kemudian menjadi warga negara di tempat pelarian. Pada massa pemerintahan Gus Dur, dalam tujuh bulan pertama menjabat telah terjadi empat perubahan penting. Pertama pemerintah mengijinkan orang-orang yang di pengasingan karena alasan politik, untuk kembali ke Indonesia mendapatkan status sebagai warga Negara Indonesia apabila menginginkan. Kedua secara pribadi Gus Dur mengajukan permintaan maaf terhadap para eks-tapol dan korban pembantaian 1965-1966. Ketiga, pemerintah membubarkan Bakortanas, lembaga pengganti Kopkamtib yang membantu dinas Intelijen Negara, dengan demikian penelitian khusus (Litsus) yang biasanya dilakukan pada setiap rekrutmen terhadap calon pegawai negeri atau pejabat negara dihentikan. Keempat, Gus Dur menganjurkan pencabutan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang sekaligus pelarangan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme/ Leninisme. Usulan terakhir tersebut oleh Komite Ad hoc Badan Pekerja MPR ditolak. Setelah Gus Dur wafat, wafat pula harapan para eks tahan politik akan adanya rehabilitasi atas hak-hak sipilnya. Setelah melangkah sepanjang 67 tahun, rakyat Indonesia tampaknya masih harus terus belajar dari sejarah agar tidak mengulang kesalahan masa lalu seraya membangun sejarah yang lebih baik bagi penerusnya. Dengan belajar memahami sejarah, kita mengenal bangsa sendiri. Sejarah adalah cermin. Sehingga kita bisa bercermin tentang siapa diri kita sebenarnya. Tentu saja berharap kita bukan bangsa pendendam.RD www.indiependen.com | www.indiependen.net
FOKUS MELAWAN LUPA, MENDORONG PERUBAHAN KE ARAH KEMAJUAN
Jejak Pembangunan Bangsa Oleh: Arif Harsana*
KEKALAHAN penjajah Belanda ini ikut berperan positip dalam mengobarkan semangat Rakyat Indonesia bangkit merebut kemerdekaannya dan menumbuhkan kesadaran nasional dan percaya diri untuk mempertahankan negara RI yang masih muda usianya, memenangkan perang kemerdekaan, melawan agresi militer tentara kolonial Belanda yang ingin kembali merestorasi penjajahan di Indonesia. Sikap politik Bung Karno yang berdaulat, bebas aktif, yang tidak bersedia memihak salah satu dari Blok Barat dan Blok Timur dalam perang dingin, ternyata ditanggapi sikap bermusuhan oleh Blok Barat. Sebaliknya, sikap Bung Karno itu tidak menjadi halangan bagi Blok Timur untuk mendukung Indonesia dalam perjuangan melawan musuh bersama: Imperialisme. Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno juga menjadi salah satu pelopor solidaritas mendukung perjuangan Rakyat Asia-Afrika dalam merebut kemerdekaannya. Kekalahan penjajah Belanda di Indonesia dan kekalahan penjajah Perancis di Indochina, dinilai oleh imperialis Amerika Serikat (AS) sebagai ancaman terhadap nafsu serakah dan hegemonialnya. Atas dasar pertimbangan itu, AS masuk ke Vietnam menggantikan peran Perancis di sana. Ketika terjadi pemberontakan Rakyat Vietnam Selatan melawan pemerintahan boneka AS, yang dipimpin oleh Front Nasional Pembebasan Vietnam Selatan (FNPVS), Indonesia mendukung perjuangan Rakyat Vietnam Selatan. Campur tangan AS di Vietnam akhirnya memuncak, berupa agresi militer dengan pemboman terhadap Vietnam Utara pada Pebruari 1965. Pemerintahan Bung Karno waktu itu dengan tegas mengecam agresi AS dan mendukung perlawanan Rakyat Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh untuk mengusir kaum agresor imperialis AS. Setelah hampir 30 tahun melancarkan perang rakyat melawan agresi AS, akhirnya Vietnam menang dan berhasil mengusir imperialis AS, pada 1975. AGRESI DAN INFILTRASI September 1965 AS belum kalah, karena itu ia kian kalap. Ini nampak dalam agresinya dengan membom Vietnam Utara. Pemboman terang-terangan ini dikutuk oleh negaranegara Asia dan Afrika, juga dikutuk oleh Blok Timur/Sosialis. Semakin kalapnya agresi AS di Vietnam di tengah memuncaknya perang dingin, mengakibatkan kian memburuknya hubungan diplomasi AS-Indonesia. Ada dua hal yang dikhawatirkan oleh AS terhadap pemerintahan Bung Karno (BK). Pertama, politik dalam negeri Indonesia di bawah BK yang memegang prinsip Trisakti, yaitu Kedaulatan politik, Kemandirian ekonomi dan Kebudayaan yang berkepribadian Indonesia. Indonesia dengan tegas menolak segala bantuan dari luar negeri, yang disertai syarat yang sifatnya mendikte, yang melanggar kedaulatan RI. Di bidang ekonomi, Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaanperusahaan milik asing dan menerbitkan Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) dan UU Pokok Bagi Hasil (UU PBH) pada tahun 1960, yang relatif memihak kepentingan petani penggarap tanah. Kedua, di arena internasional, Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan Rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin (AAA). Kepeloporan BK ini bahkan diakui oleh Fidel Castro – pemimpin Rakyat Kuba - yang menganggap BK sebagai gurunya. Dari latar belakang seperti itu, AS bersama sekutunya, Blok Barat berusaha dengan segala cara untuk menggulingkan pemerintahan www.indiependen.com | www.indiependen.net
Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai tonggak bagi bangsa dan negara Republik Indonesia (RI) yang merdeka. Ia merupakan hasil kemenangan perjuangan seluruh Rakyat Indonesia melawan penindasan kolonial. Meletusnya Perang Dunia (PD) II yang berakibat masuknya tentara Jepang ke Indonesia 1942, mengusir penjajah Belanda, telah mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda atas Indonesia.
Fidel Castro berguru pada Bung Karno BK, yang dianggap mengancam kepentingan hegemonial imperialis AS. Agresi terselubung CIA dengan membantu peralatan militer kepada kaum separatis di Sumatera – PRRI - dan terhadap kaum separatis di Sulawesi – Permesta - ternyata gagal total. AS terpaksa mengubah taktiknya, yaitu mengadakan pendekatan terhadap pemerintahan BK lewat sistem kerjasama pendidikan militer oleh AS. Dan, AS akhirnya berhasil melakukan infiltrasi di kalangan militer RI, merekrut militer yang ‘anti komunis’ sebagai sekutu utamanya. PENGGULINGAN BUNG KARNO Penggulingan pemerintahan Bung Karno akhirnya berhasil dengan cara kudeta merangkak klik militer Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Suharto. Ini sekaligus merupakan kemenangan strategi AS dan Blok Barat yang memberikan dukungan penuh terhadap Suharto. Penggulingan pemerintahan Bung Karno didahului dengan dilancarkannya Genosida 65 - yaitu pembunuhan massal berencana tanpa proses hukum terhadap anggota PKI, serta anggota seluruh ormas yang berafiliasi dan dianggap bersimpati dengan PKI, serta kekuatan kiri lainnya: Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo) beserta ormas-ormasnya, yang memakan korban hingga tiga juta jiwa manusia dan ratusan ribu dipenjarakan. Sejak rezim militer Orba/Suharto memberlakukan UU tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) 1967, secara resmi Korporasi asing dan Oligarkhi finans sedunia berkesempatan seluas-luasnya menguras kekayaan alam Indonesia, yang berarti sistem penjajahan di Indonesia telah secara resmi direstorasi kembali dalam bentuk baru – Neokolonialisme. Restorasi penjajahan dalam bentuk baru - Neokolonialisme di Indonesia, selama 32 tahun di bawah kekuasaan rezim militer otoriter Orba/Suharto - mengakibatkan Indonesia jauh ketinggalan perkembangannya di segala bidang dibanding kemajuan negeri tetangga seperti Tiongkok, yang merebut kemerdekaannya lebih belakangan daripada Indonesia. Bung Karno dan Chou En Lai merupakan sepasang tokoh utama Kebangkitan Asia yang disegani di dunia baik
lawan maupun kawan. Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kekejaman rezim otoriter Orba/Suharto serta hutang negara yang kian membengkak mengakibatkan hancurnya ekonomi Indonesia, yang akhirnya meledak pada masa Krisis Moneter (Krismon) 1998, mengobarkan demonstrasi protes kalangan luas masyarakat yang dipelopori mahasiswa, sehingga Suharto terpaksa turun dari kekuasaannya. PROSES DEMOKRATISASI Turunnya Suharto menandai dimulainya proses demokratisasi di Indonesia. Kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Gus Dur membuka ruang semakin luas bagi gerakan prodemokrasi, menghasilkan kemajuan tertentu di bidang politik. Di bidang ekonomi belum ada perubahan terhadap corak sistem perekonomian neokolonial Orba/Suharto. Justru akibat resep neoliberal yang dipaksakan terhadap Indonesia oleh IMF dan Bank Dunia, krisis ekonomi bukan teratasi, tetapi hutang makin membengkak dan pengangguran serta kemiskinan tidak bisa diatasi hingga sekarang. Indonesia dipaksa oleh IMF untuk menjual BUMN yang bonafit dan hutang-hutang milik bank swasta yang bangkrut harus ditanggung oleh negara. Bank yang sudah diselamatkan dengan menggunakan uang negara harus dijual dengan harga murah, sehingga negara memikul kerugian besar, yang berakibat hutang negara kian membengkak. Semenjak Gus Dur dipaksa turun dari kekuasaan, proses demokratisasi mengalami pasang surut dan semenjak SBY berkuasa, proses demokratisasi bukan hanya mandek, tetapi bahkan mengalami banyak kemunduran. Sisa-sisa kekuatan lama pendukung rezim korup otoriter Orba/Suharto, yang pada awalnya ikut membonceng kereta Reformasi, selalu menghalangi proses demokratisasi, semakin berani mengecam langkah Reformasi dengan dalih Reformasi sudah bikin demokrasi kebablasan. Dalih ini digunakan untuk usaha mereka dalam rangka merestorasi kembali kekuasaannya seperti jaman Orba dengan mempropagandakan kebaikan jaman Orba dan memuja kembali figur Suharto. Situasi Internasional Krisis ekonomi di AS dan Eropa yang
meledak pada tahun 2008, menandai mulai bangkrutnya sistem ekonomi Neoliberalisme sistem Kapitalisme kasino, sistem perjudian di pasar bursa di antara raksasa Oligarkhi Finans sedunia. Krisis ekonomi yang masih sedang terus melanda perekonomian AS dan Eropa adalah krisis ekonomi paling parah semenjak PD II. Yang menjadi korban krisis terutama adalah kaum pekerja yang dipecat, lantas jadi penganggur. Dengan adanya pemangkasan subsidi negara dan penghapusan berbagai bantuan sosial maka kehidupan golongan menengah dan lapisan bawah semakin berat. Gerakan protes dan demonstrasi semua lapisan masyarakat melawan Neoliberalisme, dengan sasaran Oligarkhi finans menjadi kian meluas di negara-negara AS dan Eropa, misalnya gerakan Occupy Wall Street gerakan rakyat terbesar di AS semenjak era demonstrasi anti Perang Viet Nam hampir 50 tahun lalu - serta demostrasi kaum buruh melawan pemecatan, dan melawan kebijakan neoliberal yang sedang terus berlangsung di Yunani dan Spanyol. Di Amerika Latin, konsolidasi kekuatan kiri kian menguat, sehingga berhasil menegakkan pemerintahan patriotik di berbagai negara, melepaskan belenggu dari kekuasaan hegemonial AS, serta menegakkan kedaulatan atas sumber daya alamnya. SITUASI NASIONAL SEKARANG Di Indonesia, kerusakan ekonomi semenjak krismon belum teratasi. Pengangguran dan kemiskinan masih merupakan masalah besar bagi mayoritas penduduk. Hutang negara masih terus meningkat, padahal kekayaan alam sudah hampir ludes dikuras oleh Korporasi asing. Akibat krisis lingkungan dan pangan, kenaikan harga sembako tak terelakkan, dan makin membebani kehidupan Rakyat. Di tengah krisis ekonomi nasional dan internasional sekarang ini, kaum elite politik di semua lembaga kenegaraan Indonesia malah sibuk melakukan korupsi. Tiada hari tanpa berita korupsi. Berbagai media massa memberitakan kasus korupsi di semua tingkat, di seluruh Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan kembali pada pilihan untuk menentukan jalannya, apakah akan tetap mempertahankan sistem neoliberal yang hakikatnya adalah sistem perekonomian kolonial, atau perlu melakukan perubahan sistem perkonomian ke arah yang lebih adil sesuai dengan UUD 1945, pasal 33, demi tegaknya kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. PERSPEKTIF Sisa-sisa kekuatan lama pendukung Orba/ Suharto yang saat ini masih mendominasi kekuasaan dan lembaga negara Indonesia sebenarnya bukan karena mereka kuat sekali, tetapi karena kekuatan oposisi kiri yang pro Rakyat belum berhasil melakukan konsolidasi dan masih terdefragmentasi. Menjadi tugas mendesak seluruh kekuatan kiri pro Rakyat untuk merapatkan barisan, melakukan kerja pencerahan dan pengorganisasian untuk bisa mampu memimpin perjuangan lapisan luas masyarakat menegakkan keadilan demi pembebasan. Perubahan ke arah kemajuan merupakan program mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. *Arif Harsana eks mahasiswa ikatan dinas (Mahid), mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikirim Bung Karno untuk belajar di luar negeri – berangkat pada pertengahan September 1965. Sekarang bermukim di Muenster, Jerman. indiependen | EDISI 3 | 2012
5
FOKUS
Partisipasi Politik : Banser Menumpas Makar PKI
Oleh: KH. Agus Sunyoto* PADA tahun 1965, aksi sepihak yang dilakukan PKI berpuncak pada pembunuhan atas Pelda Sudjono di Bandar Betsy. Dengan menggunakan cangkul, linggis, pentungan, dan kapak sekitar 200 orang BTI (Barisan Tani Indonesia), membantai perwira itu. Pembantaian terhadap anggota militer itu mendapat reaksi keras dari Letjen A Yani. Tokoh-tokoh PKI yang mendalangi kemudian diproses secara hukum. Namun hal itu makin menambah keberanian PKI dalam melakukan aksi sepihak. PKI yang sudah merasa kuat, kemudian melakukan intervensi ke bidang politik dengan merekayasa suatu “kebulatan tekad” dari organisasi se-aspirasi mereka. Tanggal 6 Januari 1965, organisasi seaspirasi dengan PKI seperti SB/SS Pegawai Negeri, Lekra, Gerwani, Wanita Indonesia, Pemuda Indonesia, Germindo, Pemuda Demokrat, Pemuda Rakyat, BTI dan sebagainya mengadakan pertemuan umum di Semarang guna menggalang “kebulatan tekad” untuk menuntut pembubaran Badan Pendukung Soekarno. Keberanian PKI dalam melakukan aksi sepihak, ditunjukkan dalam aksi yang lebih berani yakni menduduki kantor kecamatan Kepung, Kediri. Camat Samadikun dan Mantri Polisi Musin, melarikan diri dan meminta perlindungan Ketua Ansor Kepung yaitu Abdul Wahid. Untuk sementara, kantor kecamatan dipindah ke rumah Abdul Wahid. Dan sehari kemudian, sekitar 1000 orang Banser melakukan serangan ke kantor kecamatan untuk merebutnya dari kekuasaan PKI. Hanya dengan bantuan Gerwani, ratusan PKI yang menguasai kantor itu bisa lolos dari sergapan Banser. PKI juga telah mulai berani membunuh tokoh PNI. Ceritanya, di desa Senowo, Kencong, Kediri, tokoh PNI bernama Paisun diculik PKI Desa Botorejo dan Biro. Keluarganya melapor kepada Ansor. Waktu dicari, mayat Paisun ditemukan di WC dengan dubur ditusuk bambu tembus ke dada. Banser dibantu warga PNI menyerang para penculik. Tokoh-tokoh PKI dari Botorejo dan Biro dibantai. Malah dalang PKI bernama Djamadi, dibantai sekalian karena menjadi penunjuk jalan PKI. Juni 1965, Naim seorang pendekar PKI Desa Pagedangan, Turen, Malang menantang Banser sambil membanting Al-Qur’an. Naim dibunuh Samad. Mayatnya dibenamkan di sungai. KUDETA 1 OKTOBER 1965 Tanggal 1 Oktober 1965 mulai pukul 03.30 sampai 05.00, gerakan makar PKI yang dipimpin oleh Letkol Untung menculik para Jenderal AD yang difitnah sebagai anggota Dewan Jenderal. Letjen Ahmad Yani, Brigjen DI Panjaitan, Mayjen Soetoyo, Mayjen Soeprapto, Brigjen S. Parman, dan Mayjen Haryono MT mereka culik dan dibunuh. Sekalipun aksi itu terjadi 1 Oktober 1965, PKI menamakan aksinya itu dengan nama “Gerakan 30 September”. Tanggal 1 Oktober itu juga, Letkol Untung menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan Dewan Revolusi. Untung juga menyatakan kabinet demisioner. Pangkat para jenderal diturunkan sampai setingkat
6
indiependen | EDISI 3 | 2012
Untuk mengetahui apa yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1965 tampaknya perlu menelisik catatan sejarah lokal. Bagaiamana situasi daerah sebelum meletus G 30 S di Jakarta tahun 1965, dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap konstelasi politik di tanah air? Catatan KH. Agus Sunyoto kiranya mampu menuntun kita untuk membaca sejarah kelam tersebut. letnan kolonel, dan prajurit yang mendukung Dewan Revolusi dinaikkan pangkat satu sampai dua tingkat. Aksi sepihak Letkol Untung yang menculik para jenderal dan membentuk Dewan Revolusi serta mendemisioner kabinet, jelas merupakan upaya kudeta. Sebab dalam Dewan Revolusi itu tidak terdapat nama Presiden Soekarno. Kabinet yang didemisioner pun adalah kabinet Soekarno. Dan jenderal-jenderal yang diculik pun adalah jenderal-jenderal yang setia pada Soekarno. Bahkan Jenderal A.H. Nasution, adalah jenderal yang pernah ditugasi Soekarno untuk menumpas PKI dalam pemberontakan di Madiun 1948. Menghadapi aksi sepihak Letkol Untung, tanggal 1 Oktober 1965 itu juga PBNU mengeluarkan pernyataan sikap untuk mengutuk gerakan tersebut. Pada 2 Oktober 1965, pimpinan muda NU, Subchan Z.E,
membentuk Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September disingkat KAP GESTAPU yang mengutuk dan mengganyang aksi kudeta 1 oktober 1965 itu. Tanggal 2 Oktober itu pula Mayjen Sutjipto, Ketua Gabungan V KOTI, mengundang wakil-wakil ormas dan orpol yang setia pada Pancasila ke Mabes KOTI di Jl Merdeka Barat. Rapat kemudian memutuskan untuk secara bulat berdiri di belakang Jenderal Soeharto dan Angkatan Darat (O.G. Roeder, 1987: 48-49). Sementara di Kediri, tanggal 2 Oktober 1965 sudah tersebar pamflet-pamflet yang menyatakan bahwa dalang di balik peristiwa 1 Oktober 1965 adalah PKI. BANSER BENTROK DENGAN PKI 10 Oktober 1965, sekalipun PKI menyatakan bahwa peristiwa 1 Oktober yang dinamai “Gerakan 30 September” itu adalah persoalan internal AD dan PKI tidak tahu-menahu, anggota Banser di kabupaten Malang mulai menurunkan papan nama PKI beserta ormas-ormasnya. Hari itu juga, tokoh-tokoh PKI di daerah Turen mulai diserang Banser dan dibunuh. Diantara tokoh PKI yang terbunuh saat itu adalah Suwoto, Bowo, dan Kasiadi. Palis, kawan akrab Bowo, karena takut dibunuh Banser malah bunuh diri di kuburan desa Pagedangan. 11 Oktober 1965, Banser beserta santri dari berbagai pesantren di Tulungagung
menyerang PKI di kawasan Pabrik Gula Mojopanggung. Sekitar 3 ribu orang PKI yang sudah bersiaga dengan senjata panah, kelewang, tombak, pedang, celurit, air keras, dan lubang-lubang di dalam rumah, berhasil dilumpuhkan. Tanpa melakukan perlawanan berarti, pasukan PKI itu ditangkapi Banser dan disembelih. Para anggota Banser dan santri yang usianya sekitar 13 - 16 tahun itu, berhasil melumpuhkan para jagoan PKI. Pada 12 Oktober 1965, sekitar 3 ribu orang anggota Banser mengadakan apel di alun-alun Kediri. Setelah apel usai, mereka bergerak menurunkan papan nama PKI beserta ormas-ormasnya di sepanjang jalan yang mereka lewati. Di markas PKI di Desa Burengan, telah siaga sekitar 5 ribu orang PKI dengan bermacam- macam senjata. Iring-iringan Banser yang dipimpin Bintoro, Ubaid dan Nur Rohim itu kemudian dihadang
oleh PKI. Terjadi bentrokan berdarah dalam bentuk tawuran massal. Sekitar 100 orang PKI di sekitar markas itu tewas. Sementara, di pihak Banser tidak satupun jatuh korban. Dalam peristiwa itu, Banser mendapat pujian dari Letkol Soemarsono, komandan Brigif 6 Kediri karena kemenangan mutlak Banser dalam tawuran massal itu. Pada 13 Oktober 1965, sekitar 10 ribu orang PKI di Kecamatan Kepung, Kediri, melakukan unjuk kekuatan dalam upacara pemakaman mayat Sikat, tokoh PKI setempat yang tewas dalam peristiwa di Burengan. Mereka menyatakan akan membalas kematian para pimpinan mereka. Dan sore hari, dua orang santri dari Pondok Pesantren Kencong yang pulang ke desanya di Dermo, Plosoklaten, dicegat di tengah jalan. Seorang dibunuh. Tubuhya dicincang. Seorang dikubur hidup-hidup. Kematian dua orang santri yang masih remaja itu, membuat Banser marah. Tapi mereka belum berani menyerbu ke Desa Dermo, karena kedudukan PKI di situ sangat kuat. Akhirnya, Banser setempat meminta bantuan Banser dari pondok Tebuireng, Jombang. Dengan kekuatan lima truk, Banser Tebuireng masuk ke desa Dermo. Truk mereka diberi tulisan BTI singkatan dari Banser Tebu Ireng. Rupanya, PKI menduga bahwa BTI itu adalah Barisan Tani Indonesia yang merupakan ormas mereka. Walhasil, bagaikan siasat “kuda Troya”,
pertahanan PKI di desa Dermo dihancurkan dari dalam. Pertarungan antara Banser dengan PKI yang berakibat fatal bagi Banser adalah di Banyuwangi. Ceritanya, Banser dari Muncar yang umumnya dari suku Madura dikenal amat bersemangat mengganyang PKI. Itu sebabnya, pada 17 Oktober 1965, di bawah pimpinan Mursyid, dengan kekuatan tiga truk mereka menyerang kubu PKI di Karangasem. Di Karangasem, terjadi bentrok berdarah setelah Banser tertipu dengan makana beracun. Dalam bentrokan itu 93 orang Banser meninggal. Sisanya melarikan diri ke arah Jajag dan ke arah Cluring. Ternyata, Banser yang lari ke Cluring dihadang PKI di desa itu. Sekitar 62 orang Banser dibantai dan dimakamkan di tiga lubang dekat kuburan desa. Pada 27 Oktober 1965, pemerintah mengeluarkan seruan agar masingmasing ormas tidak saling membunuh dan melakukan aksi kekerasan. Siapa saja yang melakukan penyerangan sepihak, akan diadili sebagai penjahat. Seruan itu dimanfaatkan oleh PKI. Mereka melaporkan anggota Banser yang telah membunuh keluarga mereka. Dan jadilah hari-hari sesudah 27 Oktober itu penangkapan dan pemburuan aparat keamanan terhadap Banser. PKI DITUMPAS Dalam bulan November-Desember, setelah sejumlah pimpinan PKI seperti Brigjen Supardjo, Letkol Untung, Nyono, Nyoto, dan Aidit diberitakan tertangkap, makin terkuaklah bahwa perancang kudeta 1 Oktober 1965 adalah PKI. Saat-saat itulah pihak ABRI khususnya AD mulai melakukan pembersihan dan penumpasan terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Dan tangan kanan yang digunakan oleh pihak militer itu adalah “anak didik” mereka sendiri dalam hal ini adalah Banser yang memiliki jumlah anggota puluhan ribu orang. Dalam suatu aksi penangkapan dan penumpasan PKI di Kediri, misalnya, pihak AD hanya menurunkan 21 personil. Sedang Banser yang dilibatkan mencapai jumlah 20 ribu orang lebih. Dengan jumlah yang besar itu, diadakan operasi yang disebut “Pagar Betis” yakni wilayah kecamatan Kepung dikepung oleh Banser dalam jarak satu meter tiap orang. Dengan cara pagar betis itulah, PKI tidak dapat lolos. Sekitar 6000 orang PKI tertangkap (kisah lengkap terdapat dalam buku saya berjudul “Banser Berjihad Menumpas PKI” 1996). Penangkapan besar-besaran juga terjadi di Banyuwangi, Blitar, Malang, Tulungagung, Lumajang dan kesemuanya melibatkan Banser. Mengenai keterlibatan Banser dalam menumpas PKI, itu Komandan Kodim Kediri Mayor Chambali (alm) menyatakan bahwa hal itu merupakan strategi ABRI yang ampuh. Sebab di tubuh Banser tidak tersusupi unsur PKI. Sementara jika dalam penumpasan itu hanya ABRI yang dilibatkan, maka pihak ABRI sendiri belum bisa menentukan siapa lawan dan siapa kawan karena banyaknya anggota ABRI yang dibina PKI. *Sejarawan, tinggal di Kediri www.indiependen.com | www.indiependen.net
FOKUS PEMBERSIHAN PKI BANYUWANGI
Dampak G 30 S di Jakarta PKI setelah Peristiwa Madiun tahun 1948, sudah dilarang oleh pemerintah Moh. Hatta sebagai partai terlarang, dengan ini mereka mencoba bangkit dari terpurukan. Dimulai pada kabinet Wilopo dan kabinet-kabinet setelahnya, PKI mulai muncul terang-terangan dalam melakukan berbagai aktivitas politik. Pada masa itu PKI memiliki lima sosok pimpinan partai yaitu: Alimin, DN. Aidit, HM. Lukman, Njoto, dan Sudisman. NAMA yang paling menonjol adalah DN. Aidit yang mewakili generasi baru kelompok Komunis Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, dengan dibantu empat tokoh sebagaimana disebut, PKI pun mengambil strategi yang benar-benar baru dengan pola sebelumnya yang ditempuh oleh partai ini. Kesuksesan dalam menerapkan strategi perjuangan baru itu selanjutnya bisa dilihat pada fenomena peningkatan jumlah anggota yang luar biasa. Sebagai gambaran, dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun setelah tahun 1952, PKI berhasil menggelembungkan jumlah anggotanya menjadi 3.000.000 orang (jumlah anggota untuk tahun 1964). Sementara itu organisasi mantelnya seperti BTI (Barisan Tani Indonesia) yang pada tahun 1953 memiliki anggota 360.000 orang, pada September 1963 melonjak 5,7 juta anggota. PR(Pemuda Rakyat) awal tahun 1964 melonjak menjadi 2.000.000 anggota. Organisasi simpatisan PKI di kalangan buruh, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia mencatatkan jumlah anggota sebanyak 3,3 juta orang. Selanjutnya Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) memiliki jumlah anggota 1,7 juta orang. Jauh sebelum didapatkan angkaangka tersebut, PKI seolah telah meniupkan terompet peringatan terhadap lawan politiknya dalam pemilu 1955, dimana partai ini secara mengejutkan berhasil meraih hasil yang cukup gemilang. Capaian tahun 1955 itu kemudian diulangi bahkan dengan hasil lebih baik lagi pada saat dilangsungkan pemilihan tingkat lokal di Jawa. Dalam pemilihan di tahun 1957, PKI menjadi partai pemenang untuk sebagian besar daerah yang ada di Jawa dengan mengungguli dua partai lainnya, PNI dan NU, yang selama memiliki konstituen tradisional yang cukup kuat. Dengan raihan ini maka menjelang akhir tahun 1950an kedudukan PKI di hadapan para lawan politiknya tidak lagi sekedar diperhitungkan, namun telah menjadi ancaman serius. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, pada dekade 1960-an merupakan rentetan dari diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. Sistem pemerintahan itu berlandaskan pada tiga pilar kekuasaan politik besar, yakni Soekarno, TNI-AD (Angkatan Darat), dan PKI. Kaum nasionalis berperan sebagai pemegang status quo berupaya mempertahankan status quonya, www.indiependen.com | www.indiependen.net
sedangkan TNI-AD maupun PKI saling bersaing merebut kekuasaan dari pemerintah sah Soekarno. Soekarno selalu menjaga agar kedua kekuatan ini dalam kekuasaan negara tetap seimbang. Namun ternyata ia gagal mempertahankan keseimbangan tersebut, sehingga menyebabkan PKI dan TNI-AD tidak harmonis dan saling menjegal. Carut marut situasi perpolitikan di tingkat atas otomatis berdampak pada kondisi keamanan di daerahdaerah khususnya wilayah Banyuwangi. Setelah tersiar berita tentang Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi, para pimpinan PNI, NU, dan PKI Kabupaten Banyuwangi seperti Jafar Ma’ruf (PNI), Ali Mansur (NU), dan Sigit (PKI) menyelenggarakan pertemuan untuk membahas situasi tersebut. Pihak PKI mengklaim bahwa Dewan Jenderal benar-benar ada, sedang dari pihak PNI dan NU menyangkal keberadaan Dewan Jenderal maupun Dewan Revolusi akibatnya terjadi perdebatan yang memanas di antara ketiganya. Pelatihan militer terhadap kelompok non-komunis mulai digalakkan. Selain mengadakan pelatihan, KOSTRAD yang dibantu RPKAD juga menganjurkan kelompok anti-komunis untuk melakukan pembersihan lewat serangkaian pembantaian terhadap para anggota/
simpatisan PKI. Pasca tragedi G30S 1965 serangkaian pembantaian massal terhadap para anggota/simpatisan PKI menyebar di beberapa daerah, sehingga mengakibatkan banjir darah, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis PKI, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu di wilayah Banyuwangi para pimpinan partaipartai politik non-PKI membentuk Badan Koordinasi Komando Siaga (BKKS) yang bertujuan untuk memonitor dan mengontrol perlawanan terhadap PKI. Untuk mempersiapkan diri terhadap serangan para anggota/ simpatisan PKI, massa partai politik non-PKI dipersiapkan dengan pelatihanpelatihan bela diri serta kekebalan tubuh oleh para kiai di Banyuwangi. Selama masa lemahnya kekuatan kekuasaan Negara, terbukalah kemungkinan-kemungkinan lebih besar bagi massa rakyat untuk melakukan aksi individual, khususnya bagi mereka yang mempunyai kepentingan pribadi dan kelompok untuk dapat menyelesaikan masalah dan dendamdendamnya terhadap para anggota/ simpatisan PKI. Pada tanggal 16 Oktober 1965 sebuah rapat akbar diselenggarakan di alun-alun Banyuwangi. Ribuan massa dari partai non-PKI memadati alun-alun untuk mendengarkan pidato
Oleh: Priya Purnama
pimpinan mereka, di antaranya Kolonel Joko Supaat Slamet (Kodim Banyuwangi), H. Abdul Latief (NU), dan Soekmadi (PNI). Bupati Banyuwangi saat itu yakni Suwarno Kanapi yang merupakan simpatisan PKI juga hadir, tetapi Kanapi memilih untuk tidak berbicara. Pada umumnya para pembicara memberitahukan ke publik bahwa Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi hanya kebohongan yang dilancarkan oleh PKI. Pertemuan ini telah menjadi sebuah katalisator bagi pecahnya aksi massa non-PKI di seluruh wilayah Banyuwangi. Kekerasan yang sebagian diakibatkan persoalan politik dan perbedaan kultural yang dibungkus agama pada dekade 1960-an tersebut memuncak pada Tragedi G30S 1965 dengan akhir yang sangat fatal. Kekerasan politik di tingkat atas, yang kemudian berkembang di tingkat bawah, menjadi perseteruan antara PKI dan NU. Pasca tragedi1965 GP. Ansor mulai terlibat aktif dalam serangkaian pembantaian massal antara bulan Oktober hingga Desember 1965. Faktor balas dendam dengan dibumbui masalah politik yang memanas mengakibatkan kekerasan di pedesaan di Banyuwangi khususnya di Desa Karangasem.
indiependen | EDISI 3 | 2012
7
FOKUS “YA..., seperti KTP isteri saya ini yang nggak dilaminating, seperti kartu ATM atau kartu kredit... he he he...,” katanya sambil terkekeh, ketika ditemui di rumahnya di daerah Petemon, Surabaya. KTP yang lama pun diserahkan ke pegawai kecamatan untuk diganti dengan yang baru. Baginya, KTP dibayangkan seperti kartu ATM atau kartu kredit, karena merupakan ‘kartu gaji.’ Pasalnya, ia harus menunjukkan KTP itu setiap kali mengambil uang pensiun dari PT Telkom setiap awal bulan. Betapa terkejutnya ketika memperoleh KTP baru yang hanya berlaku dua tahun. KTP yang diterimanya itu ditandatangani oleh Drs. Dharma Santoso Adhikar, Camat Sawahan, atas nama Wali Kota Surabaya, bertanggal 22 Januari 2007 ini berlaku hingga 26 Oktober 2009. KTP sebelumnya, berlaku bagi usia 60 tahun alias KTP seumur hidup. Gendu terheran-heran, mengapa ada perubahan masa berlaku di KTP yang diterimanya itu. Lantas ia menayakannya ke Drs. Bambang Suyitno, sekretaris kecamatan (sekcam) Sawahan. Bambang menjelaskan, alasan pemberlakuan KTP hanya dua tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, karena Gendu pernah terlibat organisasi terlarang (OT), yaitu ikut serikat buruh (SB). Gendu lalu menanyakan: mengapa masa berlaku KTP baru itu beda dengan KTP lama yang diserahkannya beberapa hari lalu? Sekcam itu pun tetap bergeming bahwa Gendu pernah menjadi anggota SB yang tergolong OT. “Sebetulnya ada apa ya, KTP saya yang berlaku seumur hidup itu, kok diubah jadi berlaku cuma dua tahun? Pak Bambang Suyitno menuding saya pernah jadi anggota SB terlarang. Lho apa salahnya jadi anggota SB, yang kemudian digolongkan OT? Saya, seumur hidup ini juga nggak pernah diadili karena jadi anggota SB,” tutur Gendu terheranheran. Namun sekcam itu tetap tak menanggapinya. Gendu Muarsam memang pernah dicatat sebagai anggota Serikat Buruh Pos Telegraf dan Telepon (SB PTT). Ketika ia diterima di Jawatan PTT, tahun 1953, langsung disodori formulir keanggotaan SB PTT oleh kepala Jawatan. Sebetulnya di Jawatan PTT ada dua serikat buruh, yaitu: SB PTT dan SS (Serikat Sekerja) PTT. Dan 95% pegawai PTT bergabung dengan SB PTT. “Dik jadi pegawai itu, salah satu syaratnya harus masuk sarekat buruh di jawatan ini,” kenang Gendu atas ucapan kepala Jawatan PTT saat itu. Lantas Gendu pun mengisi formulir keanggotaan SB PTT, sehingga ia tercatat sebagai anggota. “Saat itu saya setuju saja ikut SB PTT. Perasaan saya waktu itu, sarekat buruh ini semacam kerukunan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, membantu menangani masalah yang dihadapi
Pagi itu, Gendu Muarsam, yang saat itu sudah berusia 81 tahun, datang ke kantor kecamatan Sawahan, Surabaya untuk mengambil kartu tanda penduduk (KTP) baru. Beberapa hari sebelumnya ia memang telah mengurus KTP baru. Pasalnya KTP lama, meski masih berlaku, sudah kusam dan lecek. Ia ingin mengganti KTP yang laminatingnya sudah terkelupas dan huruf ketikannya memudar.
Baru setelah Gendu berusia 60 tahun, pada 1986 cap OT itu tak muncul di KTP-nya. Namun masa berlaku KTP-nya cuma dua tahun; bukan berlaku seumur hidup. Ini yang membedakan KTP Gendu dengan KTP WNI yang berusia 60 tahun pada umumnya. Setelah 1998, barulah KTP Gendu Muarsam berlaku seumur hidup. Meski ketika hendak memperbaruinya (2007), masa berlaku KTP itu berubah lagi: berlaku ‘hanya’ dua tahun. Setelah mengadu ke Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur, akhirnya Gendu memperoleh kembali haknya: KTP seumur hidup. “Ya... KTP ini ‘kartu gaji’ saya sampai sekarang, hehehe...,” katanya sambil menunjukkan KTPnya. “Di rumah ini yang tinggal cuma saya dengan isteri, karena anak-anak sudah kerja dan tinggal di luar kota,” ujar kakek kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, 1926 ini, menyudahi percakapan dengan Indiependen pada pertengahan Ramadhan (07/08/2012) lalu. Meski sejak disahkannya UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang intinya menegaskan bahwa bagi penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup, tanpa membedabedakan penduduk - baik untuk eks TAPOL maupun bukan eks TAPOL - namun pelaksanaannya di lapangan berbeda. Ini menunjukkan bahwa mind set (pola pikir) aparat birokrasi tingkat kecamatan masih dibelenggu pola pikir Orba. Ihwal KTP Gendu Muarsam ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ‘pembunuhan massal’ yang dilakukan oleh rezim orde baru tak hanya bermakna fisik, tetapi juga ‘pembunuhan massal’ terhadap karakter, pemerosotan budaya, pelembagaan rasa takut serta mentalitas penurut.DR
Cap Itu... Sungguh Menyakitkan!
8
indiependen | EDISI 3 | 2012
pegawai, termasuk urusan kematian. Gaji saya juga dipotong untuk iuran anggota. Waktu itu besarnya seringgit (Rp 2,5) tiap bulan,” lanjut Gendu mengenang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa SB PTT juga berperan dalam pengambil-alihan Jawatan PTT dari penguasaan manajemen kolonial, kemudian diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia dan dinasionalisasikan, sehingga kemudian menjadi jawatan/perusahaan milik negara (BUMN) pada tahun 1950an. SB PTT memang berafiliasi ke Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Meski tak ada hubungan –langsung-- secara struktural organisatoris, pada masa rezim orde baru (Orba) SOBSI dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah peristiwa 1965, semua pegawai jawatan atau pegawai negeri memang di-screening. “Waktu discreening di kantor PTT, saya juga terus terang kepada petugas, apa yang sebenarnya saya alami. Waktu ditanya: ‘saudara anggota SB?’ saya jawab: ya. ‘saudara pernah ikut rapat SB? Saya jawab ‘Tidak pernah.’ Kalau nggak percaya tanyakan ke atasan saya yang dinas di Telkom Jl. Mergoyoso,” jawab Gendu kepada petugas yang men-screening itu. Beberapa saat setelah screening itu pada KTP Gendu terbubuh cap OT di sudut kanan atas. Lantaran terdaftar sebagai anggota SB PTT/SOBSI itulah pegawai,
karyawan atau buruh di KTPnya ada cap OT atau bagi yang pernah dipenjarakan, diberi cap ET alias eks Tapol – tahanan politik - oleh rezim Orba. Tak hanya itu. Setiap kali menjelang pemilu masa Orba, orang-orang yang ber-KTP dengan cap OT dan ET dikumpulkan di markas Koramil. Sehingga para tetanggapun memberi stigma ‘negatif’ kepada orang-orang yang dikumpulkan di markas Koramil itu. “Lho saya ini tersangkut OT apa? Waktu itu SB PTT juga organisasi resmi dan sah. Wong di Jawatan PTT saya pernah dikirim ikut pendidikan di kantor pusat PTT di Bandung. Saya tidak pernah diadili di pengadilan karena ikut SB PTT. Saya juga punya hak pensiun dari jawatan, sampai sekarang. Di kampung, saya juga nggak pernah ada masalah,” lanjut ayah enam putraputri ini. Namun, selama belasan tahun di KTP Gendu ada tambahan dua huruf: OT.
www.indiependen.com | www.indiependen.net
FOKUS
Untuk liputan Fokus kali ini, Redaksi Indiependen mewawancarai Prof. Emeritus Benedict Anderson alias Soebeno alias Bargowo dari Cornell University, USA. Mengingat jawabannya utuh, maka Redaksi menyajikannya sebagai tulisan Ben “Subeno” Anderson alias Bargowo mengenai dirinya, G30S dan Cornell Paper. Berikut penuturannya lewat sajian yang khas.
HALO kawan2 di Tanah Air! Djawaban2 jang berikut ini, djangan terlalu pertjaja jah karena Cornell Paper (CP) itu usianja 45 tahun lebih, dan saja ada banjak memoryloss alias tanda kepikunan. Ingat saja, sumber2 kami sebagian besar koran2, jang dikirim oleh agen Library of Congress ke Cornell dan itu makan waktu sekitar l bulan. Jang paling penting adalah koran2 daerah jang ketika itu misih ada jang kere2an, plus ada reportase lokal jang berlainan dari isu koran2 Djakarta. Plus ada FBIS, bulletin setengah ‘resia” jang isinja siaran2 radio dari ampir setiap Negara di dunia –produk NSA. FBIS artinja Foreign Broadcasting Information Service. Bulletin2 ini tjepat, dan walaupun setengah resia, kok hampir semua perpustakaan universitas jang berkaliber mendjadi langganan. Kami tjuriga dari awal, karena tjepat sekali dapat siar2an Untung cs dari FBIS. Pertama: Dewan Revolusi jang diumumkan sama sekali nggak masuk akal, karena sebagian besar orang2nja bukan tokoh ngetop,... malahan ada beberapa orang jang djelas ‘kanan.’ Kedua: pengumuman bahwa semua orang jang berstatus Kolonel, Brig Djen, Maj Gen, Let Gen (dan equivalennja di ALRI dan AURI) akan dihilangkan pangkat. Ini kan gila – sekaligus membuat puluhan, malahan ratusan tentara senior musuh dari G30S. Kami jakin bahwa Aidit cs nggak mungkin bikin pengumuman2 jang aneh dan gila itu. Koran2 Djakarta pada bulan Okrtober penuh sesak dengan bo’ongan jang gampang diliat konjolnja. Kalo PKI mendjadi mastermind, bo’ongan2 ini tak perlu dimasukin koran2 tentara. Djelas ada ‘strategi’ membohongi masjarakat -djadi ada apa jang mau disembunjikan oleh Harto cs. Di Cornell Modern Indonesia Project (CMIP) ketika itu, hanja 3 orang bule jang ada waktu untuk mendiskusikan apa jang terdjadi di Indonesia, plus fasih bahasa Indonesia dan ada pengalaman di Indonesia. Tentu seniornja Mbak Ruth (Ruth T. McVey, red), jang PhD selesai 2-3 tahun sebelumnja, dan belum mulai djadi professor. Djadi dia bebas 100%. Saja sendiri masih tjoba2 menulis skripsi, (selesai baru pada bulan April 1967), plus saja harus mengadjar sebagai asisten Pak Kahin (George Mc Turnan Kahin, red). Fred Bunnell mendjadi jang paling junior. Belum bikin skripsi dan tidak mendjadi asisten. Selama bulan Oktober-November 1965 kami sama2 tjari informasi –dalam hal www.indiependen.com | www.indiependen.net
ini Fred dan Mbak Ruth paling radjin. Setelah itu, selama bulan Desember kami sudah sepakat bikin analisa sementara. Jang menulis hanja Mbak Ruuth dan saja. Karena top expert perkara PKI, dan berkenalan pribadi dengan tokoh2 top PKI. Mbak Ruth ditugaskan untuk menulis tentang mentalnja, karirnja, strategi politiknja dan lain2 –dimana kesimpulannja– nggak mungkin G30S mendjadi mastermind. Tugas saja adalah menulis narasi kedjadian2 selama awal tahun 65, prolog G30S, G30S orang2nja gimana, mulai pembantaian PKI. Fred mengatur tjakaran kaki. Pak Kahin sangat setudju dengan usaha kami, membatja naskah kami, dan mengurangi tugas2 saja. Ketika naskah itu selesai, sekitar 6 Djanuari
dan skandal ini langsung dikasih tahu pada geng tentara di Djakarta. Karena diketahui bahwa jang menulis CP itu misih graduate student, bukan professor, dan kami semua masih muda, ada strategi tentara untuk mendekati kami dengan kejakinan bahwa kami akan ngaku salah, dan achirnja akan menerima versi resmi. Pada summer 1967 dan 1968 saja masih diberikan visa untuk meneruskan membaiki skripsi saja jang achirnja diterbitkan sebagai buku pada tahun 1972. Tentunja saja harus hati2 sekali. Pak Kahin djuga kesono untuk melindungi saja dan Fred. Dia sering ketemu dengan djago2an militer dan sipil, dan selalu bilang pada mereka bahwa kami memang sangat muda, tetapi bukan orang2 jang ngotot. Ada kemungkinan kami akan merobah analisa kalau tentara sendiri memberikan dokumen2 penting, chususnja laporan2 stenografis dari Mahmilub. Memang setelah itu ada delegasi besar (dua kali) Ali Murtopo, Benny Moer, dan grup jang pegang Mahmilub –setiap kali
66, kami sepakat bahwa karangan kami harus diresiakan, karena kami takut bahwa kawan2 kami di Indonesia dan di Cornell bisa tjelaka, mengingat suasana di Indonesia ketika itu. Tapi kami kirim eksemplar2nja kepada beberapa kolega –termasuk umpamanja Pak Wertheim, Pak Dan Lev– karena kami ingin komentar mereka, kritik djuga. Kepada orang2 ini kami bilang, naskah ini tak boleh disebut, tetapi info jang ada didalamnja boleh dipakai kalau mereka mau menulis tentang G30S. Tapi ternjata kami masih amatir2. Pak Kahin, jang sibuk sekali melawan policy AS di Vietnam, dan sering ke Washington, pada suatu waktu mohon Mbak Ruth pergi ke Washington untuk tjerita tentang Cornell Paper dengan seorang kolumnis tersohor jang djuga sangat anti-Perang Vietnam. Si kolumnis inilah jang membotjorkan aktivitas kami. Sampai sekarang saja nggak tahu apakah dia memang bodoh (inosen) atawa tak peduli konsekwensi dari kolomnja. Tentunja birokrat2 di Deplu, CIA, Pentagon marah besar,
mereka memberikan fotokopi2 dari sidang Mahmilub. Djusteru di salah satu djilid saja ketemu laporan dari doktor2 ahli majat jang menganalisa luka2 pada badan djendral2 jang dibunuh oleh Tjakra pd 1 Oktober 65. Dokumen jang luar biasa masuk sebagai lampiran -Gila! Setelah membatja laporan itu, jang diarahkan langsung ke Harto, pada 5 Oktober 65, saja 100% jakin bahwa a) pembotjoran dokumen ini tidak dengan sengadja; b) membuktikan bahwa versi Tentara tentang G30S bo’ong melulu. Djendral2 dibunuh oleh tentara lain (ditembak), dan tidak ada penjiksaan apalagi mata dan konthol masing2 dipotong. Jah, tahun 1972 saja ditjekal. Kemudian, Mbak Ruth pindah ke London, mendjadi prof di SOAS (School of Oriental and African Studies, red), sedangkan si Fred djuga djadi prof di Uni Vassar. Saja sendiri sangat sibuk sebagai prof muda jang belum dapat tenure, lagi pegang madjalah Indonesia, plus mulai bikin riset tentang Thailand, sambil beladjar bahasanja. Sebelum Mbak Ruth
dan Fred pindah, kami radjin bikin arsip besar tentang tentara di Indonesia 1950-70, berdasarkan koran2 di pusat dan di daerah. Ini kami pakai untuk mengikuti riwajat, nasib, ideologi dari tentara, termasuk sedjarahnja sedjak revolusi. Karena itu kami bisa -setiap 1-2 tahun– untuk bikin analisa tentang perobahan personel dan pangkat di kalangan TNI. Arsip ini membuat Mbak Ruth bisa menelurkan dua naskah jang bagus tentang latar belakang grup Untung dan sekutu2nja, ditambah oleh hasil interviu2 dengan tentara, politisi, ex-tapol. Mbak Ruth dibiarkan masuk Indonesia, mungkin karena dia dianggep “tjuma tjewek” dan memang agak djarang menulis tentang politik di Indonesia. Fred djuga. Hanja saja jang dianggep monster, sebagian karena saja aktif perkara pendjadjahan TimTim sampai membikin kesaksian di Congress Amerika djuga di PBB. Tentunja makin lama makin ada informasi2 baru, tetapi tidak banjak. Setelah 1995 arsip Deplu AS dan Inggris mulai diterbitkan, tetapi terasa sekali bahwa dokumen tentang 65-66 sudah ‘ditjutji” sebelumnja. Kalo analisa CP itu kan dikatakan sementara, dan kami mengaku bahwa ada banjak bagian jang kurang tepat. Pribadi saja, jah terbuka kalau ada sardjana2 jang lebih muda bikin buku bagus tentang G30S. Perobahan pendapat saja lama2 berobah dari “jakin” pada analisa CP kepada “agnostic.” Kalo CP mungkin lemah, tetapi nggak bo’ong, toh dibandingkan dengan versi2 Tentara (jang penuh manipulasi) masih nggak terlalu djelek. Buat saja, misteri utama adalah Sjam. Siapa dia sebenarnja. Kami dapat bukti bahwa pada tahun 48 dia mendjadi pegawai aparat birokrasi Belanda di Banten (mata2 RI atawa pengchianat?). Pada tahun 1951 dia terbukti menjadi tokoh PSI. Djuga di Banten, Pada tahun 58 dia mendjadi intel di KMKB Djakarta/Siliwangi. Dari anaknja Aidit jang masih anak SD pada tahun 65-an saja dapat konfirmasi bahwa Sjam sering ke rumah bokapnja, dan pada suatu waktu Aidit membawa anak sulungnja ke Bandung dengan mobilnja Sjam, dengan Sjam sebagai supir. Djadi saja jakin bahwa Aidit dan Sjam dekat, tetapi apakah Sjam itu sebenarnja double agent –mata2 PKI di kalangan tentara dan mata2 TNI di kalangan PKI atas? Ketika Sjam memberi kesaksian ketika Sudisman dimahmilubkan, saja sangat heran karena gaya ngomongnja begitu lain dari omongan2 saksi PKI jang lain. Stylenja ada bau retorika Awal Revolusi Pemuda, bukan stylenja seorang Komunis –malahan sangat mirip dengan style “Pemuda” dari Subadio, itu tokoh PSI. Nampak sekali egoismenja dan sombongnja. Saja selalu ingat interviu dengan Parman, jang pada tahun 64 mendjadi kepala intel militer. Semula dia mengira bahwa saja anak CIA, lantas bilang: Don’t worry! I have a top informer in the highest PKI circles, so that every decision they make, I get to know it within satu dua djam. Gilanja ketika Parman mendjadi kepala intel tentara, kakaknja Ir. Sakirman mendjadi anggota Politbiro PKI-khas Melayu, bukan? indiependen | EDISI 3 | 2012
9
FOKUS
Para Aktivis Wanita Dibui
Tanpa Proses Pengadilan
PADA tanggal 30 September 1965 di Jakarta, Cakra Bhirawa pasukan elite Angkatan Darat menculik enam jendral. Kemudian Suharto mengumumkan bahwa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah PKI - Partai Komunis Indonesia. Memang seperti itulah yang diinginkan Amerika. Beberapa data mengungkap, Frank Wisner, Wakil Direktur CIA yang membawahi operasi-operasi bawah tanah pada tahun 1959 menyatakan, “Sudah waktunya kita gulingkan Sukarno.” Karena Sukarno dianggap terlalu memberi angin kepada PKI. Sedangkan AS takut akan bahaya merah “Teori Domino” dan berusaha membendung penyebaran komunisme di Asia Pasifik. Dengan kewenangan Suharto yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk mengamankan Jakarta namun kemudian Suharto menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Sejak itulah banyak anggota PKI maupun Gerwani, Lekra, Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI, sebagai mantel PKI ditangkapi, ada yang dibunuh dan tidak sedikit yang dijebloskan ke penjara belasan tahun tanpa proses pengadilan. Seperti dialami St. Wartini, kelahiran Banyumas 20 Januari 1943, yang dulunya bekerja sebagai buruh pabrik gula di kampung halamannya, Banyumas. Di kala usianya masih muda dia aktif mengikuti berbagai kegiatan, baik di gereja, pabrik maupun di kampung dengan berlatih voli, badminton maupun renang. Tidak hanya itu, di pabriknya dia menjadi pemain marching band. “Karena saya senang bergaul sehingga punya banyak teman,” kenangnya. Sebagai buruh pabrik gula, Wartini beserta kawan-kawannya diperintahkan oleh mandor pabrik agar mendaftarkan diri sebagai anggota SOBSI – Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia sebagai persyaratan agar bisa tetap bekerja di pabrik, jika tidak maka akan dikeluarkan. “Karena saya masih ingin bekerja maka saya turuti saja perintah mandor,” tutur Wartini pada Dr. Muhammad Hariadi Eko Romadhon. Hariadi Eko adalah dosen Universitas Lumajang yang telah menyusun disertasi untuk program doktor ilmu sosial Universitas Airlangga. Disertasi yang telah dinyatakan lulus tim penguji tersebut mengulas tentang Negara dan Kekerasan Pada Tragedi Gerakan Tigapuluh Studi Memoria Passionis Perempuan Eks Tapol 1965. “Narasumber yang saya tampilkan semuanya wanita dengan kriteria tidak boleh amnesia atau hilang ingatan. Bersedia menjadi
10
indiependen | EDISI 3 | 2012
Berorganisasi bagi kaum wanita merupakan aktivitas yang dinilai penting dalam memberdayakan potensi diri, terlebih ketika situasi dan kondisi sosial tahun 1960-an dimana sangat membutuhkan orang-orang potensial untuk membenahi lingkungan dan masyarakat yang baru mengenyam kemerdekaan. Akan tetapi gonjang-ganjing politik membuyarkan segalanya.
Ibu-ibu di penjara Bukit Duri Jakarta pose bersama tahun 1972
obyek penelitian tanpa paksaan. Hari-hari panjangnya berlalu Pengalamannya dalam hal penyiksaan tanpa penjelasan. Apa sebab dirinya luar biasa dalam hal penyiksaan,” ditangkap? Kapan diajukan ke tutur Hariadi yang memulai meneliti pengadilan? Sampai kapan penahanan sejak tahun 2009 dan akan dikukuhkan berlangsung?. sebagai doktor pada paro September Begitu banyak pertanyaan yang 2012. memenuhi pikirannya tak satupun Kisah tentang Wartini merupakan jawaban mencuat dari mulut aparat. contoh dari sekian banyak korban Di tengah keputus-asaannya tiba-tiba penangkapan di tahun 1965 yang menjelang Hari Raya Natal 1979 dia dilakukan aparat dibebaskan tanpa keamanan. “Waktu kebebasan karena itu hari Selasa di akses sosialnya bulan Nopember dikebiri dengan 1965 lewat tengah adanya kode malam saya sedang khusus dalam KTP. tidur nyenyak tibaSungguhpuh begitu tiba pintu digedor dia tetap memuji oleh sekelompok Tuhan karena masih tentara. Katanya ada diberi kesempatan urusan yang harus untuk menghabiskan dibicarakan di kantor. masa tuanya bersama Tentu saja seluruh keluarga. keluarga menjadi Tertangkap di Goa panik, ada yang Lari!!. Seruan menangis ketakutan, itulah yang melintas tapi kami tidak dalam benak Lestari. Dr. M. Hariadi Eko Romadhon mampu melawan Dari satu kota ke kota karena mereka bersenjata. Dengan lainnya dengan menyamar menjadi pikiran kalut, saya menurut saja. apapun agar tidak dikenal aparat Kemudian saya dinaikkan ke atas truk keamanan karena dirinya dinyatakan yang sudah berisi banyak orang,” tutur sebagai DPO – Daftar Pencarian Orang. Wartini dengan pandangan merawang Tak pernah sedikitpun menduga jauh ke belakang. bahwa kebanggaannya menjadi Deru suara truk itu menerobos ketua DPC Gerwani – Gerakan Wanita kedinginan malam, sesampai di Polsek Indonesia – Bojonegoro yang baru Banyumas orang-orang dimasukkan sel, saja diembannya menjadi pangkal beberapa bulan kemudian dipindahkan kesengsaraan panjang. Setelah ke LP. Banyumas lalu dipindah lagi terbetik berita adanya penangkapan ke Penjara Militer di Ambarawa, LP orang-orang PKI beserta jaringannya, Wanita Bulu Semarang dan terakhir wanita kelahiran Bojonegoro 1931 ini mendekam di penjara Plantungan hanya ingin menyelamatkan diri, entah Kendal. kemana.
Pada bulan Agustus 1965, dia baru saja terpilih sebagai Ketua DPC Gerwani Bojonegoro dan pada bulan Nopember akan diselenggarakan kongres nasional pertama di Semarang. Padahal waktu itu Gerwani memperjuangkan persamaan upah, upaya membangun pengasuhan anak bagi para buruh perempuan. Bahkan buruh tani pada saat itu sudah melakukan diskusi tentang landreform dan perjuangan melawan tuan tanah. Untuk menandai jabatannya, pada pertengahan akhir September dia memasang papan nama Gerwani namun beberapa hari kemudian dia diperintahkan oleh teman-temannya untuk menyelamatkan diri daripada ditangkap Angkatan Darat daripada nasibnya bisa tidak jelas karena di beberapa wilayah telah banyak pembunuhan terhadap orang-orang PKI. “Setelah pamit dengan keluarga, saya pun mulai melakukan pelarian ke berbagai daerah hingga akhirnya bersembunyi di dalam goa bersama para pelarian di pantai Blitar Selatan, salah satu basis PKI terbesar di Jawa Timur. Tetapi pada bulan Agustus, pukul 16.00 setelah merayakan Agustusan tahun 1968 saya tertangkap,” tutur Lestari. Dengan mata berkaca-kaca teringat penyiksaan yang dialami selama ditangkap Angkatan Darat, seperti disuruh telanjang sambil dihardik-hardik maupun pemukulan. Semula dia ditahan di Markas Tentara di Lodoyo Blitar Selatan lalu dipindahkan ke Linud 18 Malang, Corps Polisi Militer Malang dan terakhir LP Wanita Malang sampai kemudian dibebaskan pada pertengahan Desember 1979. Wartawan Istana Sebagai wartawan istana Sri Sulistyowati tanggal 29 sampai 30 September 1965 dia sedang mengikuti perjalanan Wakil Perdana Menteri, Soebandrio di Sumatera Utara. Ketika menerima kabar bahwa di Jakarta terjadi pembunuhan enam jendral, para wartawan beserta rombongan pejabat tinggi negara tersebut segera balik ibu kota. Dalam pikirannya, pada hari-hari ke depan dia mencoba menggali berita-berita besar yang menyangkut peristiwa tersebut. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan, begitu mendarat di Jakarta, wartawati koran berhaluan kiri itu dia langsung disuruh menyelamatkan diri agar tidak ditangkap Angkatan Darat. Sri Sulistyowati alias Neneng alias Sariyem, kelahiran Cirebon 19 September 1940 yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-25 ini tanpa berpikir panjang langsung melarikan diri dengan melakukan berbagai penyamaran sambil
www.indiependen.com | www.indiependen.net
FOKUS berpindah-pindah tempat. Sempat dia mengontrak suatu rumah sambil menjual sayur mayur, toh terendus juga keberadaannya. Tanggal 18 Juli 1968 dinihari sebelum subuh tiba ketika hendak kulakan ke pasar, tiba-tiba rumahnya digedor tentara kemudian dia diangkut ke markas Suruh Wadang Blitar Selatan. Beberapa bulan kemudian dipindahkan ke Linud 18 Malang, LP Wanita Malang dan berakhir di penjara Bukit Duri Jakarta. Pada Desember 1979 dia dibebaskan. Ketua Rukun Kampung Sejak muda wanita yang satu ini memang senang beraktivitas, terutama dalam menangani perbaikan lingkungan. Ketika usianya genap 36, Pudjiwati
LESTARI Mantan Ketua DPC Gerwani Bojonegoro
Penjara Ambarawa
ST. WARTINI Aktivis Gereja, Atlet dan pemain marching band
ditunjuk menjadi pengurus kampung, tepatnya sebagai Ketua Rukun Kampung (RK) sekarang RW. Oleh karenanya dia banyak berkenalan dengan tokoh masyarakat, tidak terkecuali para anggota Gerwani atau PKI. “Kalau ada pepatah banyak teman banyak rezeki tetapi bagi saya ternyata berbeda, karena banyak berkenalan dengan orang-orang PKI, saya dianggap PKI juga. Itu yang menyebabkan saya ditangkap tentara dan dijebloskan ke penjara tanpa sekalipun diadili sehingga saya tidak tahu, apa kesalahan saya sehingga mengalami penderitaan seperti ini?” tutur Pudjiwati sembari mengingat tanggal 8 Oktober 1965, sore pukul 16.00 dirinya digelandang ke markas tentara di Jakarta kemudian dipindahkan ke
Ketika dalam tahanan dia dipaksa untuk menyaksikan suaminya dibunuh di depan matanya. Sebagai pengantin muda yang baru saja menikah, Palupi merasa sudah mati walau sampai sekarang masih bisa bernapas. Semuanya serasa sudah tidak ada artinya karena kehilangan belahan jiwa. Meski telah menghirup udara bebas namun tetap saja ada yang menyesakkan dada para eksponen tahanan politik, yakni tidak adanya kebijakan dari pemerintah untuk merehabilitasi nama mereka agar mereka merasa sederajat dengan warga negara lainnya. Menurut Dr. Hariadi, negara tidak pernah punya itikad baik untuk merehabilitasi mereka maupun memberi
NENENG / SRI SULISTYOWATI / SARIYEM Wartawati Istana
penjara Bukit Duri Jakarta. Yang paling menyedihkan ketika dipindah ke penjara Plantungan Kendal. Meski namanya penjara namun realitanya merupakan perkampungan tempat penampungan para penderita kusta yang dikitari bangunan para pengawas. Aktivitas para tapol disana adalah membuat kerajinan tangan yang sebagian mereka jual tetapi kalau ada yang bagus akan diambil sesukanya oleh komandan kamp. Juga fasilitas perpustakaannya selalu diseleksi untuk mengetahui buku macam apa yang diminati oleh para tapol saat itu. Para tapol boleh dikunjungi oleh keluarganya namun kekayaan para tapol dikontrol oleh aparat. Setelah 14 tahun hidupnya begitu tertekan tiba-tiba ada kabar dari surga, bulan Desember 1979 semua tahanan bakal
PUDJIWATI Aktivis lingkungan dan Ketua Rukun Kampung
dibebaskan. Langit tampak penuh bunga seperti hatinya. Dari sekian tahanan politik yang paling singkat tapi penyiksaannya tak pernah lekang dari ingatannya adalah yang dialami Palupi. Wanita kelahiran Sidoarjo, 15 Agustus 1943 ini dulunya menjabat sebagai sekretaris Pemuda Rakyat Kecamatan Kalibendo Sidoarjo. Dia ditangkap di rumahnya pada saat peringatan Hari Pahlawan, 10 Nopember 1965 dan tujuh bulan kemudian dibebaskan pada bulan Juni 1966. Selama itu dia mendekam di kantor Koramil Kalibendo Sidoarjo dan markas militer Sidoarjo. “Meski waktunya relatif pendek tapi peristiwa yang saya alami akan menyiksa saya sampai mati,” tutur Palupi dengan air mata berlinang, dia ditangkap bersama suaminya yang beranggota PKI.
PALUPI Sekretaris Pemuda Rakyat Kalibendo, Sidoarjo
kompensasi. Sewaktu Gus Dur mengajukan permintaan maaf terhadap para ekstapol dan korban pembantaian 19651966 hati mereka merasa plong, gembira. Dendam kesumat yang menyelimuti hati mereka sirnah seketika meskipun pernyataan itu masih sebatas ungkapan terbuka dan belum dituangkan sebagai keputusan resmi pemerintah. Namun setelah Gus Dur wafat, tamat sudah harapan akan adanya rehabilitasi. Ternyata kebencian itu awet, abadi, tidak bisa hilang, dan Suharto seharusnya bertanggung jawab atas semua ini sebelum kembali ke alam baka agar dalam Pengadilan Agung kelak tidak menanggung beban sejarah bangsanya.kim/yok
TRISAKTI
Berdaulat dalam bidang politik Berdikari dalam bidang ekonomi Berkepribadian dalam kebudayaan ~ SUKARNO ~
www.indiependen.com | www.indiependen.net
indiependen | EDISI 3 | 2012
11
FOKUS OEI HIEM HWIE - WARTAWAN TEROMPET MASYARAKAT Kebanggaan Oei Hiem Hwie sebagai wartawan Harian Terompet Masyarakat yang beberapa kali berhasil melakukan wawancara khusus dengan Presiden Sukarno kiranya tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah terjadi peristiwa G30S, sekretaris Baperki Kabupaten Malang ini ditangkap Angkatan Darat, koleksi buku-bukunya dirampas lalu dibakar di tengah alunalun kota. Om Hwie kemudian ditahan selama sembilan tahun di empat penjara. Berikut penuturannya pada Rokimdakas dari Indiependen di tengah hari-harinya mengelola Medayu Agung yang sekaligus sebagai tempat tinggalnya di Jl. Medayu Selatan, Rungkut, Surabaya. APA KENANGAN TENTANG MASA LALU? Sejak kecil saya memang suka membaca. Jika papa dan mama memberi uang, tidak pernah saya belikan makanan tapi buku. Pada waktu itu buku bacaan yang paling murah ya buku tentang Bung Karno. Setelah membaca bukunya lalu melihat Bung Karno saat datang di Malang menyaksikan dewa turun dari kahyangan, begitu karismatik. Suasana kota menjadi meriah, orang berduyun-duyun menyambutnya, apakah tukang becak, pedagang makanan, anak-anak sekolah semuanya menyambut. Kecintaan rakyat terhadap Soekarno begitu besarnya. Meski dia sedang pidato di Jakarta tapi orang-orang di Malang dengan setia mendengarkan lewat ‘radio roti’ karena waktu itu belum ada televisi. APA PROFESI ORANG TUA? Saya lahir dari keluarga pedagang dengan 4 bersaudara sebagai anak kedua. Waktu itu bisa baca tulis saja senangnya bukan main, selain buku setiap hari saya membaca Koran Pewarta Surabaya, kadang Java Pos yang sekarang bernama Jawa Pos. Dalam situasi apapun saya selalu membawa bacaan. Mungkin melihat kesenangannya saya membaca kemudian kakek saya membelikan buku-buku berbahasa asing, ada yang Inggris, Jerman dan Belanda. Kalau ditanya pembelinya, dia mengatakan, “untuk cucu saya.” Padahal buku-buku yang dia beli tergolong buku berat. Sejak kapan tertarik menjadi wartawan? Semasih sekolah Sekolah Rakyat (sekarang SD, red) saya sudah tertarik pada wartawan. Dulu wartawan itu diistilahkan ratu dunia. Kemanapun pergi tidak perlu bayar, dan kalau menonton bioskop, ada karcis khusus, juga tidak perlu membayar karena kehadirannya ditugasi untuk meresensi filem. Ketika duduk di bangku SMP kesukaan saya pada kewartawanan semakin kuat. Jika ada berita yang bagus biasanya saya lingkari dengan spidol merah. Saya mencoba belajar secara otodidak untuk mengirim tulisan ke koran-koran. Untuk bisa diterima menulis di koran tidak perlu surat lamaran tapi langsung berupa tulisan. Menginjak SMA tahun 1962, saya ikut kursus jurnalistik jarak jauh. Dulu di Kota Malang belum ada sekolah wartawan karena itu saya mencoba mengikuti kursus jarak jauh yang komunikasinya lewat korespondensi. Saya dapat buku panduan kemudian saya pelajari sendiri, begitu juga ulangannya, dikirim balik ke alamat kursusnya di Jakarta. ORANG TUA TIDAK MENGARAHKAN AGAR BERDAGANG? KAN JARANG ORANG TIONGHOA JADI WARTAWAN? Orang tua saya bukan tipe orang ‘totok’ (kolot, red), dia mendukung apa yang saya senangi. Karena sudah melihat kegemaran
12
indiependen | EDISI 3 | 2012
Penyelamat Naskah Pramoedya
Kenangan Hwie sewaktu bersama Bung Karno
Oei Hiem Hwie menunjukkan "ijazah" pembebasan dari pulau Buru saya sejak kecil maka dibiarkan saja ketika saya belajar jadi wartawan. Sewaktu duduk di SMA saya menjadi penulis freelance pada koran Jogyakarta dan Surabaya, dengan jenis berita beragam. Ada yang hasil liputan di pengadilan, kebakaran, pendidikan dan lain-lain. Setelah lulus SMA saya ditunjuk membantu Harian Terompet Masyarakat di Malang yang lokasi kantor perwakilannya kebetulan di depan rumah saya di Jl. Klojen Kidul 29 sedangkan rumah saya nomor 26. Cara pengiriman naskahnya lewat bis antar kota. Kantor pusatnya di Jl. Pahlawan 100 sedangkan terminal bisnya di Jembatan Merah, jadi untuk mengambil naskah maupun korannya tidak terlalu jauh. Di lantai dua gedung tersebut ditempati kantor harian Surabaya Post, Suluh Berita dan Terompet Masyarakat sedangkan bagian bawah untuk percetakan, waktu masih menggunakan cetakan timah. Kadangkala saya ditugaskan di Surabaya. Pada waktu itu tidak ada wartawan yang menggunakan bronvit atau sepeda motor. Kemana-mana naik sepeda atau trem, jam 15.00 harus kumpul untuk menulis berita, dua jam kemudian sudah selesai. Lalu saya membantu mengantarkan koran ke terminal Jembatan Merah dengan menggunakan becak. Dalam tempo dua jam sudah sampai di Malang. BERAPA GAJI WARTAWAN WAKTU ITU? Wah saya tidak mikiri gaji, dimuat saja senangnya bukan lain. Tapi kalau nominalnya sekitar Rp 30 ribu. Kadang ada yang bertanya, Terompet Masyarakat itu koran partai atau independen? Ini koran Independen tebalnya hanya empat halaman, oplagnya pernah mencapai 75 ribu eksemplar. Pembacanya dari berbagai lapisan, malah tukang becak dan orang-orang kampung menyenangi karena banyak memberitakan kasus korupsi. Mulai bergabung secara resmi pada taun 1963 dan saya mengetahui bahwa untuk mendapatkan kertas koran sulitnya bukan main. KONON ANDA JUGA AKTIF DI BAPERKI? Memang. Ketika melibati pekerjaan sebagai wartawan saya juga jadi anggota Baperki (Badan Permusyawartan Kewarganegaraan Indonesia) yang diketuai Siauw Giok Tjhan. Dalam organisasi tersebut ada keturunan Arab, India tapi yang dominan Tionghoa. Karena saya tidak tertarik pada partai politik makanya saya memilih bergabung dengan organisasi sosial politik Baperki. Jabatan saya sebagai sekretaris cabang Malang sedang kantor pusatnya di Jakarta. Sebelum meletus Gestok apakah kalangan jurnalis tidak bisa membaca tanda-tandanya? Memang tanda-tandanya cukup kentara tapi tidak mengira kalau peristiwa itu begitu sadis sebagai tragedi nasional.
TIDAK LAMA SETELAH MELETUS PERISTIWA G 30 S DI JAKARTA, ANDA KEMUDIAN DITANGKAP? APA ALASANNYA? Setiap ditanya soal itu saya sendiri tidak tahu sebab sejak diangkut sampai sampai sembilan tahun hingga Pulau Buru tidak pernah diinterogasi atau diadili. Buku –buku saya diambil paksa oleh sekelompok Angkatan Darat dengan menggunakan mobil gaz kemudian dikumpulkan di alun-alun lalu dibakar beramai-ramai. Untung adik saya dengan sigap menyelamatkan sebagian koleksi dengan menyimpannya di atas plafon. Jadi ketika saya dipenjara, buku-buku itu juga dipenjara dan baru saya turunkan setelah reformasi, 1998. ANDA DITAHAN DIMANA SAJA? Pada tanggal 24 Nopember 1965 saya diamankan di sebuah bangunan bekas pabrik kaleng di Batu. Lokasinya di kawasan jalan yang akan ke Songgoriti. Banyak sekali orang-orang dari Kabupaten Malang yang ditempatkan di sana, jumlahnya mencapai seribuan orang. Pada waktu itu hampir semua wartawan di Malang ditangkap. Menurut bahasa mereka (tentara, red), saya perlu diamankan karena berprofesi sebagai wartawan sekaligus sekretaris Baperki Kabupaten Malang. Ketua Baperki Kabupaten Malang bernama Kho Bian Tjhai yang mempunyai toko buku juga diamankan. Di tempat itu pun tidak interogasi. KELUARGA BOLEH MENJENGUK? Untung boleh dikunjungi keluarga sehingga agak terhibur. Di dalam tahanan ada warung sehingga bisa makan apa saja asal punya uang. Selama dalam tahanan yang membuat was-was adalah setiap hari ada orang yang “di-bon”, katanya mau dibebaskan. Tapi anehnya, orang-orang yang membesuch bilang saudaranya yang katanya dipulangkan itu tidak ada di rumah. Ketika saya memberanikan diri bertanya pada seorang pengawal, “apa benar orangorang yang di-bon itu dipulangkan?” Dengan ketus dia menyahut, “pulang apa? pulang ke negara cacing ta?” Jawaban itu menjadi tanda-tanda yang nggak enak. Herannya saya tidak dipanggil-panggil, padahal nama saya terlihat dilingkari spidol merah. Saya tanya tentang tanda itu katanya, “kamu tidak boleh pulang”. Sementara orang-orang lain yang dipanggil ternyata tidak jelas juntrungnya. Sampai tanggal 12 Februari 1966, saya dipanggil langsung dinaikkan ‘prahoto’ (truk, red), di dalam truk begitu berjejal karena jumlah orang yang diangkut banyak sekali. Saya kira mau diapakan, ternyata dipindah ke penjawa Lowokwaru Malang. Kemudian dipindah lagi ke Kalisosok, Nusa Kambangan baru kemudian Pulau Buru.
APA YANG ANDA RENUNGI SELAMA ITU? Satu hal yang menguatkan hidup kita adalah pikiran. Nah saya berusaha untuk tidak judheg atau stress. Makanya bersama temanteman saya membentuk kursus bahasa. Bagi yang mampu berbahasa Tionghoa, Inggris atau bahasa apa diminta untuk mengajari. Ada juga seorang kyai yang mengajar bahasa Arab. Dengan kegiatan itu supaya pikiran tidak nggerambyang karena sepanjang hari tidak ada yang dikerjakan. Di dalam penjara saya berkawan dengan orang-orang pintar. Ada yang profesor, guru dan lainnya. Setiap hari saya mengajak ngobrol sambil menanyakan masalah yang bermacam-macam. Saya anggap itu sebagai gantinya kuliah, apalagi saya tergolong tahanan paling muda. PENGALAMAN APA YANG PALING MENYAKITKAN? Waktu diangkut kapal dari Nusa Kambangan ke Pulau Buru. Untuk menghindari pantauan kapal asing kemudian kapalnya dilewatkan pantai selatan. Akibat terjangan ombak yang begitu besar, ribuan penumpangnya muntah-muntah sepanjang perjalanan. Itu benar-benar menyiksa. BAGAIMANA KISAHNYA ANDA BISA MEMBAWA NASKAHNYA PRAMOEDYA ANANTARA TOER KELUAR DARI BURU? Dibanding tahanan lainnya, Pak Pram cukup istimewa karena sewaktu Jendral Soemitro berkunjung ke Buru dan melihat Pram mencangkul lalu dilarang. “Pak nggak usah ikut mencangkul, tugas Pak Pram hanya nulis saja,” kata Soemitro. Pram kemudian disuruh menempati ruang isolasi beserta mesik ketik. Nah, tempat saya mencangkul dengan tempatnya Pram hanya berjarak tiga meter. Jadi kalau petugasnya lengah saya menyelinap masuk untuk membantu Pram menulis. Salahsatu trik Pak Pram menyimpan hasil ketikannya adalah dengan diletakkan di bawah cetakan semen penutup WC sehingga mencurigakan. Saat saya menerima kabar akan dipulangkan, Pak Pram menawari, apa berani membawanya ke percetakan?. Tanpa banyak bertanya langsung saya jawab sanggup. Naskah buku “Boemi Manusia” itu akhirnya saya masukkan di bagian bawah tas dan tidak diperiksa sedikitpun sampai kemudian berhasil diterbitkan. KETIKA PRAM BEBAS BAGAIMANA NASIB NASKAH ITU? Saat mendengat Pak Pram bebas saya segera berkunjung ke rumahnya sambil membawa naskah itu ketika saya serahkan ternyata oleh Pak Pram disuruh menyimpannya. Setelah saya dibantu beberapa teman yang peduli terhadap pentingnya pengamalan ilmu lewat buku sehingga berdiri perpustakaan Idayu Agung. Koleksi buku-buku saya yang lama ‘dipenjara’ di atas plafon kemudian diturunkan ke perpuskaan ini dan bukunya Pak Pram menjadi maskot yang menjadikan perpustakaan ini populer. www.indiependen.com | www.indiependen.net
FOKUS
Pertemuan Sarwo Edhie - Ilham Aidit INILAH kisah pertemuan dua anak manusia yang terpaksa harus berdiri berhadapan dengan latar belakang berbeda yang penuh dengan pertumpahan darah, akibat perbedaan ideologis yang dimanipulasi oleh motif ambisi kekuasaan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang seorang jenderal pasukan khusus TNI AD Sarwo Edhie (Mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) dan yang muda anak dari Ketua Umum CC PKI DN Aidit. Bagaimana kisah mereka, silahkan diikuti berikut ini: Jantung anak muda berumur 22 tahun itu berdebar. Sebentar lagi ia akan bertatapan mata dengan Jenderal Pur. Sarwo Edhie, mantan Komandan Resimen Para Komando TNI Angkatan Darat (RPKAD) --kini Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia tahu siapa Sarwo Edhie dalam gemuruh aksi pengganyangan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965-1966 silam. Tentu saja ia tahu setelah dewasa, karena saat tragedi berdarah itu ia masih berumur enam tahun. Kisah ini terjadi pada 1981. Dan anak muda itu adalah seorang di antara kader Wanadri, sebuah kelompok pencinta alam di Bandung. Selaku inspektur upacara, Sarwo Edhie hendak melantik mereka yang lulus sebagai anggota Wanadri. Sarwo tahu bahwa seorang di antaranya adalah Ilham Aidit, putra Dipa Nusantara (DN) Aidit, gembong PKI. Ilham berada di baris kedua, dan beberapa detik lagi gilirannya berhadapan langsung dengan Sarwo Edhie. Saat Sarwo menyalami dan menepuk bahu Ilham serta melihat namanya di kemeja di bagian dadanya, sejenak kemudian Sarwo memeluk Ilham. “Selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan pendidikan,” kata Sarwo. Dari 72 orang kader Wanadri, hanya Ilham yang dipeluk Sarwo. Hanya mereka berdua yang tahu apa makna pelukan itu. Saya kira, peristiwa antara Sarwo dan Ilham adalah sejenis rekonsiliasi antara dua anak bangsa. Karena dengan nama Sarwo dan DN Aidit orang akan ingat tragedi Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan beberapa jenderal TNI AD terbaik. Orang akan ingat pengumuman Dewan Revolusi yang mengkudeta kepemimpinan Presiden Sukarno, tetapi kemudian berhasil diamankan oleh Jenderal Soeharto. Sejak awal Orde Baru, publik diberi tahu bahwa dalang peristiwa itu adalah PKI, seperti versi pemerintah RI. Namun sejak era reformasi berbagai versi berseberangan bermunculan dan menambah pengetahuan publik tentang masa lalu yang hitam itu. Tiga tahun kemudian, 1984, Ilham bertemu lagi dengan Sarwo Edhie. Wanadri kembali mendidik anggota baru. Kali ini Ilham sebagai komandan operasi dan Sarwo Edhie sebagai inspektur upacara. Upacara dimulai pukul 07.00 WIB. Tapi pukul 06.00 WIB Sarwo sudah datang. Sarwo memanggil Ilham dan www.indiependen.com | www.indiependen.net
Untuk melengkapi liputan Fokus kali ini, Redaksi Indiependen menampilkan kembali artikel yang ditulis Bersihar Parmonangan Lubis beberapa tahun lalu, sebagai ‘serpihan’ sejarah yang mungkin, tak banyak diketahui masyarakat. Oleh: Bersihar Lubis
Ilham Aidit
Sarwo Edhie Wibowo
DN Aidit ketika ditangkap
mengajaknya berjalan ke balik sebuah tebing di Kawah Upas, Gunung Tangkuban Perahu. Ilham gugup dalam pertemuan 10 menit itu. Saat itu, Sarwo berkata bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas dan kewajiban pada 1965 silam yang diyakininya benar. Tapi setelah peristiwa itu, kata Ilham, Sarwo sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Ilham terpana. Sarwo mengulurkan tangan, dan tangan Ilham gemetar. Mereka bersalaman, dan berpelukan seperti tiga tahun silam. Ilham masih ingat betapa suara Sarwo bergetar. Setelah itu, barulah ia menyadari betapa kabut pagi Kawah Upas yang hening sangatlah dingin. “Saya memahaminya. Dan saya bisa memaafkan. Itulah kejadian paling penting dalam hidup saya,” kata Ilham. Sejak itu, Ilham makin sering bertemu dengan Sarwo Edhie. Selain sebagai anggota kehormatan Wanadri, Sarwo juga adalah narasumber dalam pelatihan untuk esprit the corps untuk kalangan Wanadri. “Saya makin mengerti beliau adalah seorang yang sangat setia kepada korps,” kata Ilham.
Kisah barusan tak banyak diketahui publik. Mungkin, hanya faktor Dewi Fortuna saja jika Ilham berkenan menceritakannya kepada majalah tempat saya bekerja, Medium yang tidak lagi terbit sejak awal 2006 lalu. Sebagian dari bahan dan catatan tersisa, saya tulis lagi mungkin siapa tahu ada gunanya. Mengenang sejarah tentu penting, walaupun lebih penting lagi bagaimana menyelesaikan bengkalai sejarah itu, tanpa perlu menghujat kanan kiri. Sikap yang mau benar sendiri hanya akan kontraproduktif terhadap ikhtiar rekonsiliasi yang dicoba dijelmakan dalam UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Sebelum pemilihan presiden putaran terakhir pada 2004 lalu, Ilham mengikuti silaturahmi yang digagas oleh dai kondang Aa Gym, dan bertemu dengan calon presiden Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono. Ilham datang bersama temantemannya dari Forum Silaturrahmi Anak Bangsa (FSAB) yang terdiri dari anak-anak korban G-30-S, DI/TII, dan sebagainya. Dalam pertemuan di pesantren Daarut Tauhiid di Gegerkalong Bandung itu, juga
hadir mantan gubernur dan mantan Pangdam Silliwangi, Solichin GP. Saat itu, Solichin mengisahkan kembali peristiwa 1965-1966 di Jawa Barat. Walau dekat dengan Jakarta, korban di Jawa Barat tidak lebih dari 20 orang. Padahal jumlah korban sangat berjibun di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya. Pangdam Siliwangi, Ibrahim Adjie ketika itu mengikuti instruksi dari Presiden Sukarno untuk tidak melakukan aksi pembantaian terhadap anggota PKI. Orang-orang PKI ditangkap tapi tak dibantai. Ilham kala itu diungsikan ke Bandung dan menjadi murid SD Hidup Baru. Ia ingat kerap dihina temannya yang tahu ayahnya adalah DN Aidit. Saat masuk SMP Aloysius Bandung, ia sering berkelahi karena bapaknya dinista, dan Ilham selalu kalah. Masa SMA ia pindah ke SMA Kanisius Menteng Jakarta Pusat, dan kebetulah ibu asuhnya adalah sahabat baik istri Jenderal Abdul Haris Nasution. Ia mulai sering diskusi dengan Ibu Nasution, dan mulai mengerti tak semua cerita tentang ayahnya benar. Sejak itu ia makin tegar menghadapi reaksi publik, hingga menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Parahyangan Bandung jurusan Arsitektur pada 1979 lalu. Dalam pertemuan dua tahun silam itu di pesantren Aa Gym, Ilham membisiki SBY tentang pertemuannya dengan Sarwo pada 1981 dan 1984 silam. SBY memberi respons positif. “Dengan tangannya yang besar, dia (SBY) memegang paha kiri saya dan dia bilang kita harus menyelesaikan masa lalu, namun dengan cara yang arif,” kata Ilham. Ketika itu, SBY yang berbaju batik dan berpeci diapit oleh Aa Gym yang bersorban dan Ilham yang mengenakan kemeja lengan panjang. Sekarang, Presiden SBY cenderung menebarkan ide perdamaian, baik dalam komentarnya tentang kasus Lebanon, Palestina maupun domestik. Pemerintahannya pun berhasil menunaikan perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam setelah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani di Helsinki, Finlandia. Jika SBY ikut dicalonkan sebagai penerima Nobel Perdamaian, akan semakin lengkap jika rekonsiliasi antar anak bangsa, termasuk masalah PKI bisa tunai dengan segera. Kita tak harus terus-terusan disandera masa lalu, sehingga tersendat dalam melangkah menuju masa depan. Rekonsiliasi antar-pribadi sudah banyak berlangsung. Sebelum menikahi Yuyun, Ilham memberi tahu calon mertuanya yang juga seorang prajurit TNI, bahwa ia adalah anak DN Aidit. Sang calon mertua kaget, dan diam seribu bahasa. Beberapa detik kemudian, sang calon mertua mengalah, dan merelakan Yuyun dinikahi Ilham. Kasus G30S-1965, bukanlah kasus antar-personal. Tetapi masalah bangsa dan negara yang harus diselesaikan secara kenegaraan pula. *Bersihar Pamonangan Lubis wartawan senior, tinggal di Medan indiependen | EDISI 3 | 2012
13
KRONIK MENJELANG PILPRES 2014
Lahirkanlah Presiden Tanpa Istana
GAIRAH politik setelah Pilpres 2009 terbayang akan muncul tokoh muda. Setelah dilakukan inventarisasi calon alternatif dan dilakukan penjelajahan terhadap rekam jejaknya, ternyata tidak muncul harapan lahirnya tokoh baru. Pada 2014 masih akan didominasi tokoh tua seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Wiranto, Megawati. “Kita butuh presiden formal untuk negara ini. Tapi, kondisinya ternyata masih didominasi muka lama. Karena itu kita perlu presiden nonformal. Lahirkanlah presiden tanpa istana, presiden yang selalu bersama rakyat, presiden nonformal, sebagaimana figur Gus Dur di masa lalu,” kata Agung dari Pusat Studi Nusantara. Pria pegiat dari Pusat Studi Nusantara itu menilai kehadiran presiden nonformal sangat penting dalam negara ini. Karenanya, dia mengajak untuk bersama-sama melahirkan presiden tanpa istana sebagaimana terungkap dalam diskusi bertajuk Kepemimpinan Nasional Baru: Menggagas Capres Alternatif 2014, yang digelar Indec Surabaya, Seven Strategic Studies, Pusat Studi Nusantara, dan Tabloid Indiependen, di Surabaya, belum lama ini. Dominasi ‘muka lama’ dalam Pilpres 2014, disebabkan regenerasi kepemimpinan yang tidak berjalan optimal. Tokoh muda yang muncul seperti Anas Urbaningrum dan Puan Maharani diperkirakan juga belum mampu untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sosok Anas Urbaningrum yang memiliki latar belakang kampus sebenarnya sangat potensial, tetapi tersandung kasus Wisma Atlet dan namanya sering disebut dalam peradilan korupsi. Apalagi Puan Maharani yang diharapkan dapat maju sebagai calon wakil presiden menggantikan Megawati yang berangkat dari PDIP, juga masih miskin pengalaman. “Kita sebenarnya tengah menghadapi krisis kepemimpinan.” Kata Agung, dari Pusat Studi Nusantara. Kemunculan tokoh muda sebenarnya diharapkan muncul di panggung pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Namun, kehadiran tokoh muda saat ini hanya mampu tertampung di jajaran calon legislatif. Tidak untuk calon presiden atau calon wakil presiden. Sayangnya mereka yang ‘muka lama’, banyak memiliki beban sejarah seperti Aburizal Bakrie dengan lumpur Lapindo, atau Wiranto dengan persoalan Timor Leste. Diskusi yang berlangsung gayeng itu akhirnya melahirkan
14
indiependen | EDISI 3 | 2012
Krisis kepemimpinan nasional terasa menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Calon presiden yang akan tampil diperkirakan masih didominasi ‘muka lama’. Karena regenerasi kepemimpinan nasional yang tidak optimal. Partai politik tidak berhasil melahirkan tokoh baru. Bahkan, diperkirakan tak akan muncul tokoh wanita dalam panggung Pilpres dua tahun mendatang. sejumlah kriteria yang harus dimiliki calon presiden. Diantaranya presiden Indonesia 2014 harus memiliki ketegasan melawan negara kapitalis Amerika Serikat. Ketegasan itu diperlukan untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia yang dikuasai AS, seperti Freeport Mc Morant, atau perusahaan raksasa Dan-One dari Prancis yang mengakuisisi saham PT Tirta Investama (produsen air mineral Aqua) sebesar 74 persen. Dengan kekayaan alam itu, bangsa Indonesia semestinya memiliki modal menjadi bangsa besar. Tengoklah butiran emas yang dihimpun PT Freeport Mc Moran dari perut bumi Timika, Papua. Dalam laporannya pada tahun 2011, PT Freeport menyebutkan produksi emas yang dihasilkan sebesar 441.000 ons emas. Bila harga emas saat ini Rp 400.000 per gram, maka kalkulasi akhir yang didapat adalah Rp 1.764.000.000.000.000. Sungguh fantastis perolehan angka dari tambang emas di Papua. Bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 (APBNP 2012), yang total belanjanya sebesar Rp 1.548 triliun, maka produksi emas selama satu tahun dari Papua, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Bahkan bersisa lebih. Sebuah kekayaan alam luar biasa dari Sang Maha Pencipta untuk Bangsa Indonesia, namun kekayaan itu dikuasai Amerika. Anak bangsa tak bisa menikmati kekayaan alamnya. Kesejahteraan rakyat yang hidup berpijak di bumi Papua kurang terhormat. Keamanan rakyatnya terusik oleh gerakan separatis,
sehingga tidak kondusif untuk hidup tenang dan damai. BERPALING KE SINGAPURA Rakyat Indonesia sepertinya tidak perlu demokrasi sebagaimana kehidupan demokrasi di Amerika Serikat. “Rakyat Indonesia hanya butuh makan dan keamanannya terjamin. Tengoklah Pemerintah Singapore. Di sana masyarakatnya tidak membutuhkan kehidupan demokrasi. Tapi rakyat Singapore hanya butuh hidup tenang, damai, dan ada kepastian hukum,” ujar Ino dari Gaya Nusantara. Menurutnya, isu demokrasi untuk Indonesia hanya “titipan” yang dihembuskan oleh Amerika Serikat. Semestinya “pesanan” Amerika itu tak perlu ditanggapi. Toh demokrasi di Indonesia selama ini justru menguras energi bangsa, membuat bangsa ini tidak punya banyak waktu lagi untuk memikirkan hal-hal besar. Ingar bingar demokrasi yang diteriakkan di Tanah Air toh tidak mengajari bangsa ini untuk mengerti jati dirinya, malah kian mengaburkan pengertian itu. Rakyat terpecah dan berjalan sendiri-sendiri, didorong kepentingan masing-masing, padahal rakyat bernaung di satu rumah besar bernama Indonesia. Dari pandangan itu, tak heran bila belakangan ini acapkali muncul propaganda yang memuji-muji masa Orde Baru. Di situs internet maupun ruang-ruang publik bertebaran gambar Presiden Soeharto dengan berbagai macam narasi, di antaranya: Enak mana jaman dulu dengan jaman sekarang... ?!? Narasi propaganda yang mengajak bangsa ini membandingkan era
Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Seolah, propaganda itu dihembuskan agar bangsa ini kembali pada sistem pemerintahan Soeharto. “Pesannya adalah memuji masa Orba. Di masa itu kegelisahan rakyat tidak segencar masa kini. Apakah itu pertanda bahwa rakyat Indonesia sebenarnya tidak butuh demokrasi dan hanya butuh sandang, pangan, papan dan kepastian hukum hidup di Tanah Air, seperti yang dirasakan masyarakat Singapore,” kata Yuni, peserta yang lain. Untuk calon alternatif Presiden 2014, Adi dari CT mengacungi jempol terhadap kelompok Islam garis keras. Menurutnya, saat ini mereka menggalang konsolidasi yang akan digelar di lapangan Tugu Monas, Jakarta. Dalam konsolidasi itu, mereka akan menyuarakan negara Khilafah Islamiyah dengan menyodorkan Habib Riziq sebagai calon Presiden 2014. “Gerakan mereka layak dicermati, sebab di saat kelompok lain belum terbuka terang-terangan mengajukan kandidat Presiden untuk 2014, tapi kelompok Islam garis keras sudah berani lantang menyodorkan calonnya maju sebagai kandidat presiden 2014, yakni Habib Rizieq. Adi menilai Habib Riziq adalah sosok yang berani melawan kedigdayaan Amerika Serikat. Sebab, selama ini Amerika Serikat sangat memperhitungkan kekuatan dari kelompok Islam. “Bila Habib Riziq maju, maka akan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari belenggu Amerika. Kelompok Islam adalah yang memiliki konsep perlawanan terhadap Amerika Serikat,” kata dia. Disinggung pula sejumlah calon alternatif seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua PBNU Said Agil, atau Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Namun, kapasitas mereka dirasa masih belum mampu tampil sebagai sosok “Hero” dalam kancah perpolitikan dan sebagai pemimpin bangsa. Meski keempat nama itu muncul di lintasan zaman ini, namun mereka dinilai hanya sebatas mampu menjaga wilayah komunitasnya. Bukan menjaga bangsa dan negara. “Apakah mereka punya hubungan yang bagus dengan militer. Bagaimana peran mereka dengan birokrasi. Persyaratan itu harus dilihat untuk bisa tampil di kancah politik pemerintahan sekarang,” kata Agung memungkasi diskusi.tok Teks foto: Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI di Timor Leste1975
www.indiependen.com | www.indiependen.net
IMAJINER WAWANCARA IMAJINER DENGAN GUS DUR
Tiap Hari Sholat kok Berbuat Jahat
SETELAH dua jam di jalanan yang terpanggang matahari, rombongan orangorang Indiependen yang sudah lama nadzar ingin unjung-unjung ke Gus Dur akhirnya kesampaian. Kini mereka sudah berada di depan rumah sang begawan pluralisme itu, setelah uluk salam mereka dipersilahkan asistennya menunggu di ruang tamu. Sambil menikmati hembusan angin dari kipas angin di sudut ruang, mereka mencicipi kue rengginang, madumangsa, getas dan keciput. Teh hangat yang dihidangkan menjadi pelengkap kenikmatan yang terengkuh di hari lebaran. “Assalamualaikum Gus....” hampir saja terjadi koor mengucap salam pada Gus Dur yang dipapah ke ruang tengah. “Waalaikum salam..darimana saja sampean?” Tanya Gus Dur sambil menuju ke sebuah kursi lebar. Kami segera berebut salaman.. Wak Didik ngenalno konco-koncoe, “Ini ada yang dari Bojonegoro, yang dua itu dari Lamongan, yang itu dari Magetan, kebetulan ketemu di Surabaya lalu kami sepakat unjung-unjung kesini, mumpung Gus Dur di rumah.” “Nggak ada yang dari Sampang?” tanya Gus Dur. “Nggak ada Gus, mungkin mereka lagi sibuk gegeran jadi nggak bisa unjungunjung kesini...” sahut Cak Wan tanpa beban. “Hahahaha...” seisi rumah tertawa ngakak mendengar celotehan itu. “Lha iya, manfaat apa yang mereka dapatkan dari konflik semacam itu?” tanya Gus Dur sambil menata posisi duduknya. “Katanya orang beragama kok ngamukan. Setiap hari sholat kok berbuat jahat. Itu namanya picik. Lha kalo sudah picik, dinasehati sampik lambe gupil ya nggak ada artinya.” “Menyedihkan ya Gus.” “Sangat.” Dengan suara agak disetel, Cak Yok menyodorkan persoalan, “Padahal setiap pagi, di televisi digelar macam-macam kuliah subuh. Topiknya ada yang bagus tapi ada juga yang ggak jelas karepe, apa yang perlu direnungi atas fenomena seperti itu Gus?” “Keresahan semacam itu dari zaman ke zaman selalu ada tapi dengan versi dan kadar yang berbeda. Kalau ditarik lebih jauh lagi maka para leluhur kita dulu hidup di alam tema sedangkan kita di alam versi. www.indiependen.com | www.indiependen.net
Secara tema tetap sama namun dengan versi berbeda,” tutur Gus Dur sambil menyeruput teh hangat. “Lalu solusi apa yang bisa ditempuh?” Cak Ipung mencoba mengembangkan pembicaraan. “Bagi orang yang lemah pikirannya akan menyerahkan pada Tuhan, tapi bagi orang-orang yang semangat ketuhannya kuat maka akan berpartisipasi untuk mengambil nilai dengan memasuki ruang secara kreatif dalam mencari solusi agar persoalan Sampang bisa diselesaikan. Saya tanya, apa para penyerang itu merasa girang setelah membunuh? Apa orang-orang yang ikut menyerang itu girang karena bisa melukai lawannya? Sebagaimana manusia, yang setiap hari menyebut nama Tuhan, saya yakin bahwa mereka dihantui rasa dosa seumur hidup.” Wak Danu yang sedari tadi nithili kripik kentang menyahut, “Iya ya Gus.. Kalau persoalannya sudah meledak semua terbelalak, kelabakan mencari penyelesaian. Para penyelenggara negara tampak tak berdaya, kebingunan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ibarat kebakaran, lebih sulit menaklukkan api katimbang mengontrol komponen listriknya agar tidak menjadi penyebab kebakaran. Tapi yang terlihat selama ini tampaknya kita cenderung meremehkan atas fenomena yang berkembang.” “Ayo disambi.. mumpung riayan,” tutur Gus Dur sambil nggayemi rengginang kegemarannya. Seperti serdadu disuruh komandan, orang-orang Indiependen tanpa ba bi bu langsung menyerbu toples berisi kue lebaran. Ada keciput, getas, keripik pohong, juwada ayas, madu mongso dan tetel goreng. “Monggo, monggo diicipi jajane... Sak anane lah..” “Suwun Gus... Kalau nggak lebaran gini nggak ketemu jajan lawas ya Gus?” “Iya, lha wong orang sekarang sudah males merawat makanan warisan leluhur.. pinginnya serba instan. Padahal embahembah kita dulu sewaktu mengolah jajan dilakukan dengan perasaan senang sambil dilambari niatan untuk mempersembahkan sesuatu yang istimewa bagi orang-orang yang dicintai.” “Ada apa dengan hal-hal semacam itu Gus?” “Di situ ada ketulusan dalam memberi. Sesuatu yang mampu dilakukan seperti itulah terjadi adanya aliran cinta kasih pada benda-benda yang dia sentuh, juga ada doa yang tersembunyi, artinya ada banyak nilai dalam sebuah hidangan. Makanya barokah.” “Penghayatannya orang dulu dengan orang sekarang beda ya Gus?” “Memang dari zaman ke zaman cenderung kadarnya cenderung berkurang, tidak hanya masalah penghayatan tetapi pada bidang kehidupan lainnya pun seperti itu sehingga ketajaman batinnya menjadi tumpul.” Makin lama perbincangan semakin gayeng, tema demi tema bergeser ke soal-soal actual yang sedang menyita pemberitaan. Dengan santai Gus Dur melayani beragam pertanyaan. “Hei rek... sampean takon macemmacem ngene iki opo yo sampean lakoni?” Mendengar celetukan itu orang-orang langsung tertawa ngakak... kim/yok
Perlu Negosiasi Ulang Terhadap Neolib
Penambang sumber minyak tradisional tak pernah lekang dari penderitaan
DULU ekonomi bangsa ini kuat karena lebih dari 50 persen GNP berasal dari pertanian dan dari industri 15 persen. Utang luar negeri Cuma 2,5 miliar dollar AS dan TNI kita disegani. Kini, ekonomi kita morat-marit walau bangga menjadi anggota G20 karena setiap sebentar dikaitkaitkan dengan proyeksi Bank Dunia, IMF, atau harga BBM di Nymex. Utang luar negeri sudah mencapai Rp 1.800 triliun, TNI-nya low battery. Tak salah belajar dari sejarah: negosiasi ulang tidak mustahil, perubahan UU bukan barang haram. Tugas kepemimpinan nasional ialah melindungi rakyat dari situasi serba tidak pasti. Jika pemimpin nasional memperlihatkan sikap tidak pasti, kita akan mengalami tragedi. Setiap pemimpin selayaknya berani bilang, Saya tak akan biarkan bangsa kita tenggelam ke jurang kehancuran. Di awal 1960-an, minyak mencakup seperempat dari total ekspor yang didominasi multinational corporations yang menanam modal 400 juta dollar AS dan diperkirakan melonjak 1 miliar dollar AS tahun 1965. Caltex (AS) menguasai 85 persen ekspor, Stanvac (AS) 5 persen, dan Permina 10 persen. Tahun 1963 total ekspor 94 juta barrel per tahun atau 1,7 persen dari konsumsi dunia. Ekspor minyak dikuasai Shell (Belanda) yang per tahunnya 43 juta barrel, Stanvac 10 juta barrel. Penerima terbesar AS, Jepang, dan Australia. Sejak 1951, Bung Karno (BK) membekukan konsesi bagi multinational corporations (MNC) dan memberlakukan UndangUndang Nomor 44 Tahun 1960. UU ini menegaskan, Seluruh
pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara. Sejak merdeka, MNC berpegang pada let alone agreement . Cara ini menghindari nasionalisasi, tetapi mewajibkan MNC mempekerjakan mayoritas SDM lokal. Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun dan produksi terhambat. Tiga Besar (Stanvac, Caltex, dan Shell) langsung minta negosiasi ulang. BK menjawab, kalau MNC, ia akan jual konsesi ke Jepang. Maret 1963, BK menegaskan, Saya berikan Anda waktu beberapa hari untuk berpikir dan saya akan batalkan seluruh kontrak lama jika tuan-tuan tak mau terima tuntutan saya. BK menuntut Caltex menyuplai 53 persen dari kebutuhan domestik yang harus disuling Permina. Surplus produksi Tiga Besar harus dipasarkan ke luar negeri dan hasilnya diserahkan kepada kita. Caltex wajib menyerahkan fasilitas distribusi dan pemasaran dalam negeri dan biaya prosesnya diambil dari laba ekspor. Caltex menyediakan valuta asing yang dibutuhkan untuk biaya pengeluaran dan investasi modal yang dibutuhkan Permina. BK menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak tanah dan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Formula pembagian laba 60 persen untuk kita dalam mata uang asing dan 40 persen untuk Caltex dalam rupiah. Ketegasan Bung Karno menyikapi kapitalis seperti inilah yang menjadikan dirinya target penggulingan yang dilakukan oleh CIA dengan membina kalangan militer Indonesia. Sumber : Kompas indiependen | EDISI 3 | 2012
15
TITIK TENGAH
"Benih Itu Tetap Hidup, Walau
John Perkins, bekas seorang EHM (Economic Hit Man – Pembunuh Ekonomi), dalam bukunya Confession of An Economic Hit Man menceritakan tentang lahirnya “prajurit-prajurit baru,” seperti dia, dalam sebuah perang tidak kentara untuk menegakkan Imperium baru dunia: Amerika dengan korporasi sebagai penguasanya. KETIKA pada tahun 1953 Central Intelligence Agency (CIA) akan menjatuhkan Dr. Mohammad Mossadeq, Perdana Menteri Iran yang telah berani menasionalisasi perusahaanperusahaan minyak asing, mereka (CIA) cukup mengirimkan agennya, Kermit Roosevelt, cucu Theodore Roosevelt, presiden AS 1901-1909 - yang membawa uang jutaan dollar. Uang itu dipakai untuk membayar orang agar turun ke jalan, menuntut: Mossadeq turun, kemudian CIA bisa menaikkan Shah Iran yang sudah terkenal pro Amerika. “Wah, murah sekali dan efektif!” Begitulah pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa jatuhnya Mossadeq. Tak perlu kirim pasukan, tak perlu kirim senjata, tank, kapal terbang. Cuma, ada cumanya, Kermit Roosevelt yang agen CIA itu, kalau tertangkap akan jadi persoalan antar negara; maka sejak itu yang dikirim bukan lagi agen CIA, melainkan cukup EHM. UTANG DAN ASAL-MUASAL KORUPSI EHM berfungsi pertama-tama untuk membikin korup mereka yang berkuasa. Uang, seks, kekuasaan – itulah “senjata” untuk mengkorupkan orang. Jadi kalau dicari asal-muasal korupsi, yang katanya sudah “membudaya“ itu, inilah sumber yang sebenar-benarnya. Daripada berkuasa seperti jaman dulu, lebih baik menggunakan kelas yang berkuasa setempat, dengan cara “menyogok,” dijamin: penguasa yang dimangsa itu akan “setia” melakukan apa saja yang dikehendaki sang tuan. Sudah tentu sebagian besar utang itu balik kepada pemberi utang, untuk membangun infrastruktur, pelabuhan, lapangan udara, pabrik, impor mesin dan lain-lain. Setelah itu terjadilah penjarahan besar-besaran sumber-sumber alam dan tenaga kerja negeri sasaran alias negeri mangsa. Sedangkan utang harus dibayar oleh rakyat. Jumlahnya begitu banyak, bunganya pun membengkak, hingga negara yang dimangsa tak bisa membayar. Untuk bisa menyisakan uang cicilan, diturunkanlah seperangkat peraturan IMF dan Bank Dunia - badan yang dipakai untuk memberi utang. Ini berarti dipangkasnya anggaran negara untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain, gaji diturunkan untuk “penghematan.” Lalu EHM kembali berkata, “kamu tak bisa bayar utang, maka hasil bumi kamu serahkan pada kami, kami mau
16
indiependen | EDISI 3 | 2012
bikin basis militer, dan lain-lain...dan seterusnya.” Ada kepala-kepala negara yang tahu betul maksud EHM ini dan tidak mau disogok. CIA lalu mengeluarkan jurus “lain,” mengirimkan “chakal-chakal,” alias pembunuh-pembunuh. Begitulah Jaime Roldos, presiden Equador dan Omar Torrijos, presiden Panama, mengalami “kecelakaan,” pesawat yang ditumpangi meledak. Saadam Husein juga tidak mau disogok dan usaha-usaha CIA untuk membunuhnya gagal, karena Saadam pernah bekerja untuk CIA, tahu betul logika CIA dan bagaimana harus membela diri – maka keluarlah jurus “ketiga”: pasukan, hujan bom, tank-tank diturunkan, peluru-peluru radioaktif dengan uranium yang sudah “dimiskinkan” sebagai senjata mutakhir tak segan-segan digunakan, dan pelurupeluru ini tidak saja telah membunuh rakyat dan tentara Irak, tapi juga membikin pasukan Amerika sendiri terkena radiasi. Selain itu, CIA juga menggunakan senjata-senjata yang lebih keji lagi, seperti menyebarkan syphilis, AIDS. Kebetulan, berkat penelian seorang peneliti Amerika, penyebaran syphilis di Guatemala ketahuan. Pada tahun 2001 Amerika terpaksa secara resmi minta maaf.
GURITA CIA CIA didirikan pada 18 September 1947, sebagai badan intelijen yang langsung di bawah presiden AS dengan tujuan mengumpulkan dan mengolah data, informasi. Dengan ditetapkannya Uni Sovyet/komunisme sebagai musuh pertama, CIA bertugas memberi tahu kapan dan di mana Uni Sovyet akan menyerang. Tetapi dalam perjalanannya CIA berubah menjadi “negara dalam negara” yang sangat berkuasa, bagai gurita raksasa dengan lengan-lengan kotornya merasuk ke mana-mana: infiltrasi ke partai-partai politik, manipulasi serikat-serikat buruh, mahasiswa, pekerja seni, organisasiorganisasi pemuda dan massa lainnya. Di mana ada kekuasaan kiri jatuh dan kanan naik, bisa dipastikan ada tangan gurita di situ. Sampai-sampai di hutanhutan belantara tropis Virunga di Afrika Tengah, Republik Demokrasi Congo, dengan “baju” NGO lingkungan, Dian Fossey Gorilla Fund-International (DFGFI), Amerika menyalurkan dana USAID sebesar US$ 4,6 juta untuk mendanai peperangan di tiga negeri: Congo, Rwanda dan Uganda. Environmental Systems Research Institute (ESRI), yang dengan program pemetaan ArcVieuw Software (GIS), ikut membantu DFGFI memetakan keberadaan dan perubahan perilaku, habitat gorilla, species bamboo, (http://www.esri.com/ news/arcnews/summer05articles/gisapplications.html). Namun seperti ditulis dalam artikel “Are USAID Gorilla Conservation Funds Being Usen for Covert Operation in Central Africa?” tujuan mereka sebenarnya bukanlah membantu rakyat Afrika, bukan pula mengkonservasi hutan-hutan tropis atau gorilla, mereka sama sekali tidak peduli, yang dicari adalah minyak, emas, kekayaan sumber-sumber alam Afrika.(http://allthingspass.com/uploads/ html227USAID%20FUNDING%20GUERILLA %20WARFARE[1].html). Perusahaan ESRI ini sekarang membuat portal geospasial Indonesia yang bisa diakses di http://tanahair.indonesia.go.id. Tidak heran kalau banyak orang khawatir bahwa portal itu akan bisa menjadi “pintu untuk mengungkap lokasi pertahanan militer yang dirahasiakan selama ini oleh pemerintah Indonesia.” (http://tissueone. blogspot.com).
Presiden negara Amerika Selatan bertemu di Rio de Janeiro. Dari kiri ke kanan: Rafael Correa (Ekuador), Evo Morales (Bolivia), Luís Inacio Lula da Silva (Brasil), Michelle Bachelet (Chili), Hugo Chavez (Venezuela) e Nicanor Duarte (Paraguay) LAHIRNYA NEOLIBERALISME Bersamaan dengan didirikannya CIA, pada tahun 1947, di Mont Pelerin, di Swiss, juga diadakan pertemuan 400 tokoh korporasi-korporasi tebesar dunia dengan ahli-ahli ekonomi, yang menelorkan apa yang kemudian disebut sebagai neoliberalisme, dengan Milton Friedman dan Friedrich von Hayek sebagai ahli-ahli ekonomi. Keduanya kemudian mendapat hadiah Nobel (Friedrich von Hayek pada tahun 1974, dan Milton Friedman pada tahun 1976). Mereka menentang peran negara dalam ekonomi, menentang sosialisme, menganjurkan pasar bebas dan lalu-lintas kapital yang bebas. Dua peristiwa yang terjadi setelah Perang Dunia II ini, merupakan langkah-langkah penting di awal perang dingin. Semangat Konferensi Bandung Perjuangan rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin (AAA) untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan terutama berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, dan suksesnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955, telah memberi pukulan-pukulan hebat terhadap kekuatan-kekuatan kolonialisme. Konferensi Bandung telah diorganisir oleh Indonesia, Birma (sekarang Myanmar), Sri Lanka, India, Pakistan dan Filipina. Konferensi tersebut dihadiri oleh pemimpin 21 negara di Asia dan Afrika yang dulunya dijajah, antara lain: Sukarno, Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), Gamal Abdel Naser
(Presiden Mesir), Zhou En Lai (Perdana Menteri RRT), Ho Chi Minh (Perdana Menteri Vietnam Utara), Kwame Nkrumah (Perdana Menteri Pantai Emas [Ghana]). Indonesia menjadi salah satu Negara yang sangat dihormati oleh negeri-negeri non blok. Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Bandung, Indonesia menetapkan UU PA dan UU PBH pada 1960 –dua UU penting untuk memperdalam revolusi Indonesia dengan melakukan reformreform agraria. Amerika - yang sudah sejak lama mengincar kekayaan bumi Indonesia dan siap mengganti posisi kolonial Belanda -, melalui CIA menyokong pemberontakan separatis PRRI/Permesta. Upaya menjatuhkan pemerintah pusat melalui pemberontakan daerah itu ternyata gagal. Maka, dipakailah jurus “lain” -pembunuhan langsung-- yang kemudian dikenal dengan “Peristiwa Cikini” (1957), juga gagal. Lalu jurus “lain” lagi: fitnah, dibikinlah film cabul, Sukarno berbuat mesum, gagal juga. Dalam pada itu, Sukarno yang semula berharap mendapat bantuan dari AS lewat John F. Kennedy (JFK), presiden AS, 19611963-- tak berhasil, setelah JFK ditembak mati. Sukarno pun kecewa, bukan saja gagal memperoleh bantuan dari blok Barat, tapi merasa dihina saat kunjungannya ke Amerika. Ia disuruh menanti lebih dari satu jam di ruang tunggu. “Go to hell, with your aid!,” jawab Sukarno sepulang dari Amerika. www.indiependen.com | www.indiependen.net
TITIK TENGAH
Prahara Mengamuk, Bung Karno!" apakah cita-cita sosialisme ikut mati, turut terkubur dalam puing-puing tembok Berlin? Sukarno dijatuhkan, seperti Patrice Lumumba di Congo ditembak mati sebelumnya, seperti seorang sosialis Salvador Aliende di Chili dibunuh, diganti dengan Pinochet. Tapi bagaimana dengan benih-benih yang telah mereka semai? Di ujung dunia lain, ada suatu negara kecil, tapi bernyali besar. Kuba memang tidak hadir dalam Konferensi Bandung tahun 1955, karena memang belum “lahir.” Pada tahun 1966, Kuba-lah yang mengangkat kembali tinggi-tinggi panji solidaritas AAA yang sudah tak jelas nasibnya, dengan menyelenggarakan Konferensi Trikontinental. Di dalam Konferensi itu juga hadir wakil dari Indonesia yang rakyatnya sedang bermandikan darah. Betapa pun kerasnya prahara kanan melanda bumi, betapa pun kejamnya dan lamanya blokade ekonomi Amerika terhadap Kuba, dan meski sudah begitu banyak usaha untuk membunuh Fidel Castro - lebih dari 30 kali - Kuba tetap bergeming, kukuh, tak beranjak dari sosialismenya. Matahari pun terharu, bersinar kembali.
Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad bersama Presiden Venezuela Hugo Caves bersatu melawan neolib Dengan bantuan Uni Sovyet, termasuk di bidang persenjataan, rakyat Indonesia sukses merebut kembali Irian Barat (1963) dan berniat mengkonsolidasi kemenangankemenangan politiknya dengan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Sukarno semakin dekat dengan Uni Sovyet (Khruscov) dan negeri-negeri sosialis lainnya yang sepenuhnya bersedia membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Di dalam negeri hubungan Sukarno dengan PKI juga semakin erat. Maka sejak tahun 1963 Washington memutuskan pemerintahan Sukarno harus tumbang! Suar Suroso --dalam buku Bung Karno, Korban Perang Dingin-- telah dengan panjang lebar menguraikan jatuhnya Bung Karno merupakan salah satu puncak dari perang dingin. Jatuhnya Sukarno juga bisa dikatakan sebagai awal dari munculnya rezim-rezim militer fasis di Amerika Latin - Augusto Pinochet di Chili, Alfredo Stroessner di Paraguay, Jorge Rafael Videla di Argentina - melalui apa yang dinamakan “Operasi Condor.” OPERASI CONDOR “Operasi Condor,” yang begitu indah namanya - burung Condor adalah simbol suku Inca yang hidup di Amerika Selatan -, merupakan kerjasama mengerikan militer negara-negara Amerika Latin. Pada tahun 2003, seorang wartawan Perancis, Marie-Monique Robin membuat film dokumenter Escadron de la mort, www.indiependen.com | www.indiependen.net
-- école française (“Peleton Maut – didikan Perancis”) yang memperoleh penghargaan dari Senat Perancis sebagai film dokumenter politik terbaik. “Peleton Maut” adalah pasukan yang menangkapi dan menculik orang-orang pada malam hari; kemudian menyiksa dan membunuhnya. Dalam film itu ia membongkar keterlibatan Perancis dalam mendidik dan melatih militer Amerika Latin berdasar pengalaman perang kotor di Aljazair - penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang kemudian disebut sebagai “Peleton Maut.” “Operasi Condor” telah memakan korban puluhan ribu orang yang diculik, dipenjara, disiksa. Seorang yang telah disiksa sampai mati, atau seorang yang setelah habis-habisan disiksa masih hidup tapi dianggap tak bisa lagi “diperas informasinya,” diminumi alkohol, lalu dibuang ke laut dari kapal terbang (“penerbangan maut”). Dalam perang Aljazair, korban-korban itu dengan sinis disebut sebagai crevettes de Massu, yaitu udang-udang Massu (Massu adalah Jenderal Perancis yang berperan besar dalam perang Aljazair). BENIH ITU TETAP TUMBUH Waktu terus berjalan... Selagi Indonesia dan Amerika Latin diamuk prahara kediktatoran militer, Uni Sovyet ambruk bersama runtuhnya tembok Berlin. Lalu orang bertanya-tanya,
“TSUNAMI” KIRI Penderitaan luar biasa yang telah dialami rakyat Amerika Latin akibat diterapkannya ekonomi politik neoliberal - penjarahan besar-besaran atas sumbersumber alam, pemerasan yang kejam terhadap tenaga kerja, perusakan luar biasa lingkungan suku-suku Indian - telah melahirkan prahara balik, yang disebut “tsunami kiri.” Dengan berinspirasikan pada Kuba, pada sosialisme, lahirlah kekuasaan yang berpihak pada rakyat, dimulai dengan kemenangan Hugo Chavez di Venezuela (1998), lalu Luiz Inacio Lula da Silva di Brasil (2002), disusul oleh Nestor Carlos Kirchner di Argentina yang sifatnya tengah-kiri (2003), Tabarez Vasquez di Uruguay (2004), Evo Morales di Bolivia (2005). Evo Morales adalah presiden pertama dari suku Indian Aymara, yang merupakan penduduk mayoritas mutlak di Bolivia. Kemudian muncul Rafael Correa dengan Revolucion Ciudadana, yaitu Revolusi Warga di Equador (2006), diikuti kemenangan gemilang Daniel Ortega (2006) di Nicaragua, dipilihnya Ferdinand Lugo, “uskup orang miskin” di Paraguay (2008). Dari kelahirannya saja sudah nampak keragaman kiri di Amerika Latin. Setiap negeri punya kekhususannya masingmasing, tapi pada pokoknya musuhnya tetap satu, yaitu korporasi-korporasi besar asing: imperialisme. Sudah tentu jalan untuk melepaskan diri dari korporasi-korporasi multi/trans-nasional yang menggurita itu, perjuangan untuk membangun “sosialismo XXI sieglo” alias sosialisme abad XXI dengan didirikannyna Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) alias “Aliansi Bolivarian Rakyat-rakyat Amerika Persetujuan Perdagangan antar Rakyat” atau lebih dikenal Aliansi Bolivarien Amerika yang diprakarsai oleh Hugo Chavez, Evo Morales dan Rafael Correa - tidaklah mulus. Tidak cukup memberikan konstitusi baru, di mana hak-hak rakyat diperluas: masalah lingkungan, pemuda, perempuan dan hak suku-suku Indian dimasukkan ke dalamnya. Tidak cukup dengan menasionalisasi bank Venezuela dan menetapkan 3% dari keuntungan minyak untuk membiayai proyek-proyek sosial.
Banyak “misi sosial” telah dimulai dan terus dijalankan. Kesemuanya menguntungkan rakyat dan karena itu kekuatan rakyat tetap membela Chavez ketika ia mau digulingkan - kudeta 36 jam pada tahun 2002. Di antara misi-misi sosial tersebut: pembangunan perumahan untuk rakyat, mendatangkan dokter-dokter dari Kuba untuk memperbaiki kesehatan rakyat dan membangun sistem kesehatan rakyat. Tapi tidak cukup memberikan kesempatan pada 8.000 penduduk untuk operasi mata dan memberikan pengobatan serta santunan bagi 400.000 orang penyandang cacat, sehingga sebagian dari mereka bisa bersekolah dan bekerja. Tidaklah cukup menyediakan pendidikan gratis, karena harus mendidik tenaga-tenaga pendidiknya agar sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Dilaksanakannya reforma agraria juga tidak otomatis bisa meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan taraf hidup petani, karena petani juga membutuhkan dana pinjaman dan peningkatan teknik di bidang pertanian. Masih banyak halangan yang perlu diatasi, termasuk korupsi, termasuk kekerasan. Dalam pada itu, kekuatan kanan terus mengintai, menunggu kesempatan. Bulan Juni lalu kaum kanan berhasil menjatuhkan Ferdinand Lugo - presiden Paraguay yang sah - dengan cara licik, melalui apa yang dinamakan “kudeta konstitusional.” Kudeta tersebut dikecam oleh berbagai negara, terutama negara-negara Amerika Latin, termasuk orang-orang kanan. Pemilihan Hugo Chavez di Venezuela pada Oktober depan sangat menentukan nasib perjuangan golongan kiri di Amerika Latin dan usaha bersama mereka untuk mengintergrasikan ekonomi mereka ke dalam Pasaran Bersama Mercosur, membangun Banco del Sur, yaitu “Bank Selatan,” bank bersama negerinegeri Amerika Latin dan membangun transkontinental pipeline – semua dengan tujuan melepaskan diri dari kekuasaan AS, menegakkan kedaulatan politik mau pun ekonomi rakyat. Masuknya Venezuela dan Bolivia ke dalam Mercosur akan menambah vitalitas Mercosur. Mengingat pentingnya kemenangan Hugo Chavez dalam pemilihan presiden yang akan datang, Ignacio Lula dengan tegas memberi sokongan kuat pada Chavez, antara lain mendirikan Comite Chavez di Brasil. Bung Karno telah tiada, tapi benihbenih nasionalisme, cita-cita sosialisme, solidaritas AA -kemudian menjadi AAA - yang telah disemainya, tetap hidup dan tumbuh di hati rakyat AAA. Dalam perkembangannya, Indonesia memang jauh tertinggal dibanding Amerika Latin. Bumi tersayang sampai sekarang masih berkutat, belum berhasil membebaskan dirinya dari belenggu warisan orba. Tapi percayalah Bung Karno, suatu ketika Indonesia pasti akan kembali menggabungkan diri ke dalam barisan negara-negara yang menjunjung tinggi kedaulatan politik maupun ekonominya, kuat mempertahankan sumber-sumber alam serta lingkungan, dan teguh dalam membela rakyatnya. Indonesia akan kembali memainkan peranan yang cemerlang di antara negara-negara yang sekarang tengah berjuang melawan kekuasaan korporasi-korporasi raksasa dunia: imperialisme. ipa indiependen | EDISI 3 | 2012
17
KOLOM
Politik itu Indah
Oleh: Warsito Ellwein*
Rakyat butuh makan bukan politik, politik itu kotor, politik itu akal-akalan, politik identik dengan rebutan kekuasaan, dan lain-lain. Inilah gambar buram tentang politik di mata publik. Selain itu, politik dicitrakan identik dengan perilaku merugikan rakyat dan menakutkan. Karena selama ini politik disalah-pahami, sehingga arti politik dipersempit menjadi tindakan yang terkait dengan kekuasaan baik secara institusional (kelembagaan) maupun personal (pejabatnya), seperti: ketika uang rakyat dicuri politisi, dianggap tindakan politis. PADAHAL tidakan itu adalah korupsi, kriminal. Ketika seorang bupati sedang mengakali camatnya, ia dianggap berpolitik, padahal ia menipu camatnya, kriminal. Ketika seorang ketua partai memukuli ketua partai lain, ia tidak sedang berpolitik, melainkan melakukan tindakan kekerasan, kriminal. Ketika calon gubernur mengumbar janji dan menjelek-jelekan calon lain, ia tidak sedang berpolitik, melainkan sedang kampanye untuk mendapatkan mandat rakyat, dan lain-lain. POLITIK ELITIS Citra politik kemudian memang menjadi lebih buram, ketika politik kekuasaan dikuasai oleh segelitir elit. Rakyat sebagai pemilik sah negara dianggap “bodoh dan lemah“ sehingga wajib ditolong oleh elit yang merasa lebih “pandai dan bermoral tinggi.“ Sialnya, realitas berbicara lain, di mana elit yang mendapat mandat rakyat tidak mampu memenuhi janji luhurnya ketika kampanye, yaitu memperbaiki kehidupan rakyat, tapi energi dan waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mempertahankan kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan lagi pada periode berikutnya. Kekuasaan kemudian diperlakukan sebagai penguasaan aset dan akses negara untuk kepentingan sendiri maupun kelompok kecil yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kekuasaan diperebutkan elit dengan segala cara inilah termasuk dengan kekerasan dan membeli suara. Jeleknya citra politik seperti tergambar di atas telah membuat banyak orang menjauh dari dunia politik bahkan mengajak orang lain tidak masuk dunia politik yang mereka anggap kotor tersebut. Akibat banyaknya orang menjauh dari apa yang mereka namakan politik, maka politik kekuasaan semakin dijauhkan dari kontrol publik atau kontrol publik
18
indiependen | EDISI 3 | 2012
Bung Karno sedang memberikan pendidikan politik pada rakyatnya terhadap politik kekuasaan menjadi semakin lemah. Artinya semakin rakyat dijauhkan atau menjauhkan diri dari politik, maka semakin leluasalah penguasa negara menyalahgunakan kewenangannya. KONTROL PUBLIK Berangkat dari tesis di atas, maka kekuasaan harus dikontrol sebanyak mungkin dari publik, sehingga regulasi dan arah kebijakan yang dibuatnya semakin berpihak kepada kepentingan publik. Dan era reformasi memberikan peluang yang sangat besar terhadap kemungkinan adanya kontrol rakyat terhadap substansi regulasi dan arah kebijakan pengelola negara. Namun di lain pihak tantangan yang terkait sistem ketatanegaraan belum mampu memberikan ruang yang besar bagi rakyat untuk terlibat secara langsung pada penentuan substansi regulasi dan arah kebijakan negara. Keterbatasan sistem ketatanegaraan inilah yang membuat aspirasi maupun tuntutan kebutuhan rakyat tidak mampu dipenuhi oleh pengelola negara (seandainya pun ada kemauan baik). Sistem ketatanegaraan yang ada hanya memberikan opsi pada rakyat untuk mengadakan kontrol efektif lima tahun sekali, yaitu pada saat Pemilihan Umum. Di luar itu, rakyat diberi juga peluang untuk mengontrol substansi regulasi maupun arah kebijakan publik, tetapi kontrol model ini sangat tidak mempunyai daya tekan atau sanksi langsung atas kesalahan yang dibuat pejabat negara, substansi regulasi dan kebijakan publik yang tidak berpihak kepada publik. Seperti dalam Musyawarah Pembangunan Pedesaan (Musrenbangdes) maupun badan pertimbangan desa, rakyat diberi peluang berpartisipasi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di desanya, tetapi karena kompleksitas penentuan kebijakan pembangunan pedesaan di tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat nasional, maka dalam praktiknya ruang partisipasi tersebut hanya sebagai legitimasi atau lip service alias abangabang lambe semata. Problem lain adalah kontrol publik selama ini lebih banyak bersifat insidental dan reaksional, di mana publik baru bereaksi pada fase akhir dari proses dan rangkaian pembuatan sebuah
regulasi maupun kebijakan. Kontrol publik semacam ini tidak efektif karena: Pertama, dalam logika sistem ketatanegaraan, sebuah regulasi maupun kebijakan harus dibuat melalui prosedur dan mekanisme yang rumit dan panjang. Sementara di publik belum muncul kesadaran yang tinggi untuk melakukan kontrol kebijakan publik sejak dari awal, sehingga tahapan demi tahapan dalam proses pembuatan regulasi maupun kebijakan sudah melalui kontrol publik yang ketat. Kedua, tidak ada tranparansi dalam proses pembuatan regulasi dan kebijakan penguasa negara, sehingga publik tidak tahu kapan ide regulasi maupun kebijakan tersebut dilontarkan, siapa yang melontarkannya, untuk apa ide tersebut perlu diadakan dan lain-lain. Ketika publik tidak mengetahui dari awal, maka publik tidak bisa merespon. Ketiga, kontrol publik didominasi oleh media massa, sedangkan media massa mempunyai masa tayang yang sangat singkat, tidak sistematis, konsisten dan tidak berkelanjutan. Pemilihan dan pergantian isu dalam pemberitaan sangat tergantung pada kepentingan media massa itu sendiri. Akibatnya kontrol publik terhadap satu regulasi maupun kebijakan menjadi berubahubah dan tidak kuat. Keempat, peran lembaga intermedia seperti partai politik, organisasi massa, lembaga keagamaan dan lain-lain, sebagai lembaga pengontrol publik terhadap produk regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pengelola negara cenderung lambat dan tidak transparan juga. Sehingga masing-masing kelompok kepentingan baik yang ada di dalamnya maupun yang berada di luar yang kekuatannya relatif kecil tidak sabar lagi menggunakan lembaga intermedia untuk melakukan kontrol terhadap regulasi dan kebijakan publik. Akibatnya kontrol publik menjadi semakin banyak tetapi daya tekannya semakin lemah. Substansi regulasi dan kebijakan publik bisa berpihak kepada kepentingan publik apabila ia dapat dikontrol secara ketat oleh publik mulai dari awal sampai disahkannya regulasi dan kebijakan publik tersebut. Agar kontrol publik efektif, maka syarat utamanya adalah rakyat harus aktif berpolitik. Sementara syarat paling penting agar rakyat aktif berpolitik adalah rakyat tidak takut terhadap politik.
Ketika pemahaman tentang politik dikembalikan kepada arti sesungguhnya, maka rakyat pasti tidak akan takut berpolitik, sebab ilmu politik adalah ilmu untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat yang terus menerus ada dan secara berkelanjutan –dan bukan ilmu untuk memproduksi problem bagi rakyat. Dan proses mematerialisasikan ilmu politik ke dalam regulasi maupun kebijakan publik disebut berpolitik. Sementara regulasi dan kebijakan publik disebut produk politik. Produk politik ini apabila tidak dikontrol secara ketat oleh rakyat, maka aset dan akses negara dengan mudah dapat disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pengelola negara sendiri dan kelompok kecil yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, produk politik harus dikontrol secara ketat, terus menerus dan berkelanjutan oleh rakyat, sehingga produk politiknya berpihak kepada rakyat. Semakin banyak rakyat berpolitik semkain kuat pula kontrol rakyat terhadap regulasi dan kebijakan publik. Dan semakin banyak rakyat berpolitik maka semakin besar pula kemungkinan politik mampu menjawab kebutuhan kongkrit rakyat, seperti misalnya: jika rakyat butuh makan, karena ini problem yang terus menerus ada dan harus diselesaikan secara berkelanjutan, maka diperlukan politik yang mampu menjawab kebutuhan makan rakyat. Jika rakyat perlu keadilan, karena ini problem yang terus menerus, maka diperlukan politik untuk menyelesaikannya. Jika hak asasi manusia harus ditegakkan, perlu diselesaikan dengan politik. Jika lingkungan harus dijaga kelestariannya, maka ia perlu politik, jika tingkat kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan, maka politiklah yang harus menjawabnya, dan lain-lain. Ketika politik mampu menjawab aspirasi dan tuntutan kebutuhan kongkrit rakyat, maka politik itu mengabdi kepada kepentingan orang banyak. Prinsip mengabdi kepada kepentingan orang banyak inilah merupakan tugas mulia politik... dan itu sungguh indah. *Warsito Ellwein Pegiat Perguruan Rakyat Merdeka (PRM) www.indiependen.com | www.indiependen.net
MIMBAR
Lunturnya Makna Tujuh Belasan
SAYUP terdengar suara panitia kampung sedang checking sound pasca shalat maghrib dihelat. Tak kalah anak-anak berteriak, berlarian dalam tawa setelah berbuka puasa. Umbul umbul serta pajangan kain warna warni yang dibentangkan dengan interval yang sangat jauh dibandingkan dengan panjang jalan dan lebarnya. Ibu ibu membawa baki serta kardus yang berisikan makanan yang dipersiapkan khusus dan dikumpulkan di salah satu rumah penduduk, bisik bisik terdengar kardus yang dibawa oleh ibu “Anu” nantinya akan jadi kardus favorit yang berisi hidangan istimewa, serta cibiran nampan yang dibawa ibu “Itu” pasti tidak “pokro” ( bagus –red ) untuk dinikmati. Sekilas itulah gambaran riuh rendah persiapan perhelatan peringatan Malam Tirakatan memperingati malam 17 Agustusan di kampung yang padat penduduk. Potret gambaran seremonial peringatan hari kemerdekaan Indonesia terasa sangat berbeda atmosfirnya jika dibandingan dengan antusiasme pada era 80-90an. Dulu terasa sangat kental nuansa penghormatan dan kekhidmatan baik secara individu atau secara kolektif, terbukti dengan kurangnya kebersamaan antar warga sepuh pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Dulu banyak aksi positif menyongsong peringatan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan “bersihbersih” saluran selokan, pengecatan fasilitas umum yang dilaksanakan warga sepuh dan muda, serta kegiatan lomba-lomba unik dan kreatif yang diikuti oleh anak-anak, pemudapemudi, bapak-bapak serta ibuibu, semua ikut berpartisipasi guna terselenggaranya acara peringatan kemerdekaan Indonesia dengan istilah peringatan Tujuh Belasan. Makna peringatan Tujuh Belasan yang diharapkan dapat menjadi
memorabilia ekspresi perwujudan semangat kebangsaan dan pembauran yang dapat memupuk rasa kebersamaan berbhineka dalam kehidupan bermasyarakat yang multi kultur dan latar belakang. Namun kini yang terjadi hanyalah kendornya tensi
tersebut bak ibarat sangat jauh api dari panggang dalam arti dan pengharapan . Jika pun dimeriahkan dengan berbagai hiburan yang membuat kaki berjingkrak, pinggul yang bergoyang, tangan yang mengepal, lidah yang menjulur sekalipun, jika dirunut
semangat memeriahkan malah yang lebih miris adalah hilangnya makna yang terkandung dalam “Tujuh Belasan” tersebut. Peringatan hari kemerdekaan yang sedianya menjadikan pelatuk simultan nasionalisme malah bergeser pada hanya perhelatan memperingati tanggal 17 Agustus saja, zonder embelembel kandungan makna yang tersirat. Hanya memperingati adanya tanggal 17 Agustus saja !. En toh jika berkelit masih untung masih ada peringatan hari kemerdekaan Indonesia tapi tetap saja peringatan
lagi apakah ini yang layak sebagai pengejawantahan “Merdeka” sesungguhnya. Tidakkah pantas jika sedikit saja menampilkan suguhan yang memantik jiwa nasionalisme dalam durasi perhelatan tersebut? Tidakkah sumir jika musik semi tradisional retro itu mengiringi gegap gempita tanpa tahu arti “Merdeka” yang aplikatif positif ? Mungkin ada baiknya kita sedikit merenung
dan merasakan pergeseran makna merdeka yang kini marak. Jika hanya memperingati tanggal 17 Agustus saja tanpa tahu esensi pengharapan JasMerah yang sesungguhnya, kita tunggu saja kelak negara kita akan dengan berganti dengan ideologi dan kultur asing yang menggeser budaya asli yang konon dulu dipuja-puja bangsa di dunia. Mungkin tidaklah mustahil memungut dan merapikan kembali momentum yang dapat menyemaikan bibit nasionalisme dibenak masingmasing individu dan menciptakan generasi penerus yang bukan hanya tahu “Joget Koplo Assolole” tapi minim makna yang terkandung dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia kita yang tercinta. Tentunya dalam benak yang paling dalam tidaklah rela jika kelak negara Indonesia berganti kultur karena menjadi korban oleh pembusukan ideology & budaya asing dengan melupakan budaya nan adi luhung. Kecuali kalau kita memang telah menjadi busuk. Mawan M
Lomba panjat pinang 17-an
KH. Dr. ABDUL GHOFUR
Berguru Kanuragan Pada Orang PKI
PENGASUH Ponpes Sunan Drajat Lamongan, KH. Dr. Abd. Ghofur bercerita pengalaman masa lalunya jauh sebelum dipanggil masyarakat sebagai kyai. Ternyata selain berguru pada banyak kyai sepuh, termasuk KH. As’ad Syamsul Arifin ia juga pernah berguru kanoragan pada seseorang atheis berinisial TJ. Penuturannya disampaikan kepada Semar Suwito Yasin. Saya masih ingat betul, guru kanoragan saya itu tidak mau menyebut kata Allah, kalaupun mengucap mantra-mantra atau doa dia hanya menyebut ‘tuhan’. Dan, tuhannya itu bisa macam-macam, tidak satu dan tidak mau menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Pendek kata pak TJ itu komunis tulen, murni tanpa campuran. Tapi karena saya membutuhkan ilmu itu dan ingin menghetahui bagaimana sih ilmu kanoragan pak TJ? Maka saya memberanikan diri berguru
www.indiependen.com | www.indiependen.net
padanya. Itu berlangsung pada tahun 1966-67. Memang saat itu Gestok sudah meletus, tapi karena dia tidak terdaftar resmi di pengurusan partai maka dia selamat, sementara sanak keluarganya sudah “hilang”. Ketika saya mengikuti grup Debus sebenarnya ilmu dari pak TJ itu yang saya pakai tetapi semua rapalan dan doa yang dia berikan saya ganti dengan Asma Allah yang dibaca secara shir, dalam hati karena itu dia tidak tahu kalau semua rapalan itu saya ganti. Terus terang beberapa pengetahuan dan informasi tentang obat-obatan herbal juga saya dapatkan dari guru PKI itu, termasuk untuk patah tulang, menutup luka karena bacokan dan lainnya, yang berhubungan dengan resiko-resiko ketika bermain debus. Memang pada tahun-tahun sesudah Gestok atraksi debus cukup diminati masyarakat. Nah… Menyimak cara kanjeng
Kyai Ghofur bersama Slank sebelum pementasan di Ponpes Sunan Drajad, Lamongan
Sunan Drajat menyebarkan Islam di daerah pesisir sini dengan gamelan, saya meniru mengembangkan pondok pesantren ini dengan acara yang disenangi masyarakat. Pondok Pesantren ini dipegang ayah saya santrinya hanya sedikit, hanya bisa dihitung dengan jari. Saya berpikir bagaimana mengembangkan pesantren ini ? Kenapa tidak meniru Sunan Drajat?
Kala itu yang disenangi masyarakat di Paciran kesenian dan atraksiatraksi debus. Kenapa tidak saya mulai dari sini? Dengan debus saya gunakan sebagai media dakwah sehingga jumlah santri yang semula sedikit makin lama semakin bertambah, dan sekaran jumlah santri yang belajar pada Pesantren Sunan Drajat sekitar 9.000 siswa. indiependen | EDISI 3 | 2012
19
NUSANTARA KONTROVERSI SIMULATOR SIM
Gerak KPK Disadap Polri Korlantas = ATM Petinggi Polri
AROMA permusuhan antara Polri-KPK semakin tajam ketika KPK menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka, sementara Polri “mengamankan” Djoko sebagai saksi. Bahkan Gubernur Akpol nonaktif ini sempat berulah aneh. Terkesan menolak diperiksa KPK dengan tidak memenuhi panggilan, tetapi bersedia diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, meski baru sebagai saksi. Meski sudah dua kali diperiksa Bareskrim, status mantan Kepala Korlantas Mabes Polri ini tetap sebagai saksi. Baru kemudian Djoko mengaku akan kooperatip terhadap KPK. Keadaan ini bakal membuat publik semakin bingung, hasil kerja siapa kelak yang laik dipercaya. Tapi benarkah Polri – KPK akan terus ngotot berjalan sendiri-sendiri karena merasa sama-sama memiliki kewenangan? Atau, karena ada kepentingan untuk melindungi ‘kekuasaan’? Wakil ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung, memberi garis tegas, “KPK tidak boleh berbagi wewenang dengan Polri,” katanya. Bukan sebatas dalam penanganan kasus simulator SIM ini saja, tetapi dalam semua kasus korupsi di Indoensia. “Dan saya mendukung KPK untuk menangani sendiri kasus simulator SIM ini,” tegasnya. Bicara di forum diskusi Eksistensi KPK dalam Menangani Korupsi di Indonesia, Pramono mengakui saat ini eksistensi KPK memang sedang diuji. “Dan jika KPK membuat kesepakatan MoU dengan Polri, ini merupakan tindakan yang mendeglarasi kewenangan KPK sendiri,” kata Pramono dalam diskusi di kantor KPK itu. Sementara itu Kepada Biro Penerangan Mabes P olri, Brigjen (Pol) Boy Rafly Amar, menjelaskan, joint investigation Polri – KPK bukan dalam bentuk penyidikan bersama. “Namun lebih bersifat pembagian subjek hukum dan tukar-menukar informasi, di situlah sinerginya,” jelas Boy. Disisi lain Boy menilai, informasi yang beredar di media massa saat ini masih sepihak sifatnya. “Karena itu belum bisa dijadikan sebagai alat bukti. Menjadi merepotkan karena informasi itu langsung membentuk opini publik,” jelasnya. Boy mengatakan, penyidikan Polri saat ini berfokus pada tindak pidana dugaan kurupsi pengadaan simulator uji kemudi SIM. Polri, katanya pula, tidak ingin gegabah
20
indiependen | EDISI 3 | 2012
Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator uji kemudi SIM untuk kendaraan roda empat dan roda dua, tetap bergulir di antara kewenangan dua institusi hukum, Polri dan KPK. Sampai laporan ini ditulis Indiependen (29/8), belum ada tanda-tanda Polri bakal menyerahkan penyidikan kasus ini kepada KPK seperti dikehendaki banyak pihak.
dalam melakukan penyidikan, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Sebelum alat bukti ditemukan, penyidik belum bisa mnyimpulkan adanya penyuapan dalam kasus ini,” jelas Boy. OPERASI GELAP Perseteruan antara Mabes Polri - KPK dalam kasus simulator uji kemudi surat izin mengemudi (SIM) memang masih terus bergulir. Dengarlah genderang perseteruan terus ditabuh bertalu dari Jl.Trunojoyo, tempat Mabes Polri bercokol. Seorang perwira tinggi Polri menyebutkan, operasi-operasi gelap telah dilakukan. Di antaranya penyadapan komunikasi pemimpin KPK. Dari penyadapan itu, ia
mengklaim, bisa diketahui siapa pemimpin KPK yang paling getol mendorong pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan simulator uji kemudi SIM di Korlantas Mabes Polri. Penguntitan terhadap beberapa petugas KPK juga ajeg dilakukan. “Peluru” untuk membidik pemimpin KPK juga disiapkan. Kesalahankesalahan yang mungkin dilakukan mereka pada masa lalu ditelisik kembali. Boy mengaku tidak bisa mengomentari soal ini. “Saya sendiri baru tahu dari Anda,” ujarnya Petinggi kepolisian rupanya mati-matian mempertahankan agar kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas tidak sepenuhnya disidik KPK. Sebab, jika itu dilakukan, penyimpangan pada proyek-proyek sejenis di Korlantas
juga akan terbongkar. “Masih ada banyak proyek yang nilainya ratusan miliar,” kata seorang perwira tinggi polisi. Selama ini, Mabes Polri memperoleh kemudahan dalam proyek pengadaan menggunakan dana alokasi penerimaan negara bukan pajak. Sepanjang 2011, pagu pos ini di dalam daftar isian proyek Polri tercatat Rp 3,12 triliun, melompat 74,4 persen dari tahun sebelumnya sekitar Rp 1,79 triliun. Kementerian Keuangan mengizinkan kepolisian menggunakan langsung 90 persen penerimaan yang berasal dari pengurusan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, juga mutasi antardaerah. “Dana ini yang dipakai untuk membiayai sejumlah pengadaan di Korlantas,” kata seorang sumber. KORLANTAS = ATM Pada 2011, Korlantas juga menangani pengadaan material tanda nomor kendaraan bermotor senilai Rp 702,5 miliar. Proyek ini digarap Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Direktorat Lalu Lintas. Belakangan, seluruh pengadaan bahan baku pelat nomor kendaraan ini diserahkan ke Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Dalam wawancara dengan Tempo pada Mei lalu, Budi membenarkan soal ini. “Saya dan Primkoppol bekerja sama,” ujar pemilik perusahaan peleburan aluminium di Kilometer 57, Kerawang, Jawa Barat, ini. Ada juga pengadaan surat tanda coba kendaraan senilai Rp 75,17 miliar, pendukung surat izin mengemudi Rp 210 miliar, dan mutasi luar daerah Rp 21,3 miliar. Seluruh pengadaan ini dikhawatirkan akan juga diusut KPK dalam pengembangan perkara dugaan korupsi simulator uji kemudi SIM. “Ini berbahaya bagi banyak petinggi Polri,” kata sumber tadi. Seorang perwira polisi mengatakan, selama ini Korlantas menjadi sumber pemasukan gelap (ATM) banyak pejabat. Ia menyebutkan Korpslantas merupakan “gerbang uang sejumlah jenderal”. Kepada wartawan, Jenderal Timur Pradopo memastikan akan mengusut semua petinggi Kepolisian yang terlibat. Janjinya, “Kalau ada keterangan saksi dan bukti yang mendukung, akan kami telusuri.”yok
www.indiependen.com | www.indiependen.net
NUSANTARA
Dikepung Minimarket
Pasar Tradisional Berbenah
MELANGKAH pasti dengan prinsip ekonomi ‘jemput bola’, minimarket dan supermarket di Surabaya tumbuh bak jamur di musim hujan. Mengepung pasar tradisional, merangsek masuk kampung dan merambah tempat hunian baru. Ancaman bagi pasar tradisional? “Tidak sepenuhnya ancaman, tapi yang jelas ini tantangan bagi pasar tradisional untuk berbenah memperbaiki diri,” kata Karyanto Wibowo, Direktur Utama PD Pasar Surya. Agresivitas minimarket dan supermarket, katanya, harus disikapi positif, bukan memusuhi. Karena itu, tahun depan, PD Pasar Surya sebagai pengelola 81 pasar tradisional di Surabaya, akan merenovasi sejumlah pasar tradisional kumuh. Perusahaan daerah milik Pemkot ini sudah mengalokasikan anggaran untuk itu. Diprioritaskan, pasar-pasar yang sampai saat ini masih berlantai tanah. “Kita masih banyak memiliki pasar berlantai tanah. Targetnya pada triwulan pertama tahun 2013 mendatang, sudah tidak ada lagi pasar berlantai tanah. Paling tidak sudah pakai paving lah,” tekad Karyanto. Untuk itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar. Berapa banyak pasar tradisional yang bakal dipermak ? Karyanto tidak menyebutkan angka pasti, tetapi dijelaskan, dari 81 pasar
kelolaan PD Pasar Surya, hanya 61 pasar yang aktif. “Di pasar-pasar aktif ini masih banyak yang kumuh, antara lain karena berlantai tanah. Pasar Pucang misalnya, cuma depannya yang berkeramik, di belakang lantainya masih tanah,” jelas Karyanto. Menyinggung dari mana sumber anggaran tadi berasal, Karyanto menegaskan dirogoh dari kocek PD Pasar Surya sendiri. Kalau selama ini untuk membangun pasar dianggap melibatkan investor, kali ini tidak. “Kami ingin membuktikan bahwa kami bisa membangun sendiri juga dengan biaya sendiri,” jelas Karyanto. Tak mau kalah dengan program PD
Pasar Surya, diam-diam, minimarket Alfamart, sudah lebih dulu bergerak menambah gerai tokonya. Tahun lalu, untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, ‘dibiakkan’ 985 unit toko baru. Sementara sampai Juni 2012 lalu, di wilayah yang sama, sudah dibuka 456 unit toko baru. Diproyeksikan, sampai ahkir tahun bisa menambah 1000-1200 toko baru lagi. “Sehingga total pada ahkir tahun nanti kami akan memiliki 6.200an unit toko,” jelas Fernia Rosali Kristanto, Direktur Finance PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Badan usaha pengelola minimarket Alfamart ini, menurut Fernia, selain melakukan
penambahan toko juga penambahan kantor cabang districk center(DC) baru. “Untuk memudahkan kerja manajemen,” katanya. Saat ini, Alfamart memiliki 18 kantor cabang dan dalam tahun 2012 ini bakal dibangun tiga DC baru. Yakni, di Keradenan Bogor(Jawa Barat), Jember (Jawa Timur) dan Medan (Sumatera Utara). Menjawab pertanyaan, Fernia mengatakan, untuk pengadaan setiap kantor cabang menelan biaya sekitar 85 miliar. Dijelaskan Fernia, dengan semakin berkembangnya minimarket Alfamart, sekaligus membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru.Untuk DC Surabaya saja, misalnya, saat ini total karyawan Alfamart mencapai 5000 orang lebih. “Bagi karyawan berprestasi, pembukaan DC baru juga bisa dijadikan sarana untuk promosi pengembangan karier,” jelas Fernia. Di sisi lain juga dijelaskan, dalam mengembangkan bisnis ritelnya Alfamart juga berupaya merespon lingkungan sekitar. Menyambut ramadhan 1433 hijriah lalu, misalnya, manajemen Alfamart menggelar safari ramadhan dan berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu di 18 cabang. “Ini bentuk kepedulian sosial kami,” jelas Fernia.cs
PNS PEMPROV JATIM
Siap-siap Kencangkan Ikat Pinggang
KENCANGKAN ikat pinggang ! Itulah yang harus siap dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kenapa ? Sebab, agenda penghematan anggaran operasional sedang dilaksanakan. Terbukti, dalam PAK (perubahan anggaran keuangan) yang baru saja rampung dibahas, anggaran operasional PNS Pemprov Jatim terus dipangkas. Setelah sebelumnya dipangkas sebesar Rp 56 miliar, anggaran belanja pegawai kembali dipangkas Rp 35 miliar. “Langkah ini sesuai dengan instruksi dari pusat untuk melakukan rasionalisasi anggaran pegawai,” jelas Sekdaprov Jatim, Rasiyo, usai mengikuti sidang paripurna DPRD Jatim, belum lama ini. Menurut Rasiyo, rasionalisasi diberlakukan untuk anggarananggaran lembur, perjalanan dinas, dan sejumlah item operasional pegawai lainnya. “Bisa jadi nanti dalam rombongan perjalanan dinas ada pengurangan kuantitasnya. Selain dikurangi perjalanan dinasnya juga jumlah personil yang melakukan
www.indiependen.com | www.indiependen.net
perjanan dinas itu, kalau biasanya 5 orang nanti 3 orang saja,” jelas Rasiyo. Dengan penghematan itu, dalam PAK tahun ini Pemprov Jatim bisa menghemat hingga Rp 66 miliar. Dengan demikian sisa Rp 31 miliar berhasil didapatkan dari menggenjot PAD (pendapatan asli daerah). Tambahan dari penghematan sebesar Rp 66 miliar tadi, menurut Rasiyo, akan digunakan untuk pembayaran yang bersifat keberpihakan kepada rakyat. Pertama,
akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Misalnya, penambahan anggaran untuk pos kesehatan, pendidikan, dan sejumlah pos yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Setelah pos dimaksud, baru kemudian tambahan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan bidang olahraga. Terutama untuk pemberian bonus bagi atlet berprestasi yang sempat jadi polemik. “Akan kami anggarkan dengan pertimbangan utama
untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Rasiyo. Menurutnya, dengan besaran PAK tadi total APBD Jatim sekarang mencapai Rp 16,7 triliun. Sementara proyeksi PAD sendiri dalam PAK hanya Rp 15,94 triliun. Selisih kekurangan sebesar Rp 913,487 miliar akan ditutup dengan pembiayaan netto. Sementara itu juru bicara banggar DPRD Jatim, Subandoyo, memerinci pendapatan Pemprov Jatim sebesar Rp 15,94 triliun tadi. Yakni, PAD sebesar Rp 9,385 triliun, dana perimbangan Rp 2, 832 triliun, serta pendapatan lainlain yang sah sebesar Rp 2,876 triliun. Di luar item ini, menurut Subandoyo, sebenarnya masih ada potensi pendapatan lain lagi. Yakni pada kekurangan bayar dana bagi hasil pajak daerah 2008-2010 dari pusat, masih ada tambahan sekitar Rp 100 miliar. “Tapi belum bisa dicantumkan karena legalitas formalnya berupa Permenkeu belum keluar,” jelas Subandoyo seraya menambahkan, bahwa pendapatan dari gagal lelang dan sisa lelang akan dialokasikan untuk infrastruktur.yok indiependen | EDISI 3 | 2012
21
BERDIKARI
“PAWANG GENI”
Senjata untuk Kampung Padat
IDE ini, awalnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) dan kemudian disetujui oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), Pertama dibuat satu unit dengan biaya sekitar Rp 10 juta. “Pawang Geni” terbuat dari tong berkapasitas 200 liter yang diletakkan di atas besi beroda, dilengkapi pompa, selang sepanjang lebih kurang 10 meter, dan alat penyemprot seperti milik mobil pemadam kebakaran. Alat ini memiliki dimensi lebar 80 cm dan tinggi 150 cm. Alat ini benar-benar cocok dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang hidup di gang–gang sempit dan padat penduduk. Ketika menghadapi kebakaran, alat ini sangat efektif sebagai senjata warga, sebelum api membesar, sembari menunggu datangnya mobil pemadam kebakaran. Tak kurang Joko Widodo alias Jokowi, Walikota Solo yang kini menjadi calon gubernur DKI Jakarta mengatakan, masyarakat di permukiman padat penduduk tidak dapat sepenuhnya menggantungkan diri pada pemadam kebakaran karena akses masuk ke tempat terjadinya kebakaran sulit dijangkau petugas penjinak api. Untuk itu, “Pawang Geni” dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi api sesuai kapasitasnya. Hal itu diungkapkan Jokowi setelah kebakaran bertubi tubi
Kondisi kampung padat penduduk dengan gang yang sempit dan tak bisa dilewati mobil, di beberapa wilayah di Kelurahan Sudiroprajan, Solo, Jawa Tengah, telah memantik ide cerdas seorang Sri Utomo (57) untuk mewujudkan rancang bangun alat pemadam kebakaran yang dapat didorong keluar masuk gang sempit. Jadilah alat sederhana multiguna “Pawang Geni.” namanya.
Peralatan "Pawang Geni" efektif untuk atasi kebakaran di perkampungan
melanda daerah padat penduduk, yang merupakan kantung-kantung suaranya pada putaran pertama Pilgub DKI. “Soal solusi untuk kebakaran di tempat-tempat yang padat penduduknya dan gang yang sempit itu harus ada jurus baru, yaitu “Pawang Geni.” Hal itu karena tidak mungkin pemadam masuk ke sana kalau tidak ada akses,” ujar Jokowi pada acara halalbihalal bersama warga di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2012). Alat yang dibuat oleh Sri Utomo, memiliki kapasitas 200 liter air, dilengkapi dengan roda dan pompa berkekuatan semprot sampai 20 meter. Alat ini dapat dengan gesit didorong memasuki gang-gang sempit untuk memadamkan amukan si Jago Merah. Konstruksinya sederhana. Kecuali pompa bermesin, selebihnya bekerja secara manual dengan tenaga manusia. Sri Utomo sendiri, sehari hari berjualan Ayam Goreng di pinggiran Jl. Juanda, timur gedung PMS Solo. “Alat ini digagas untuk mengatasi kondisi beberapa kampung di Sudiroprajan yang cukup padat dan banyak gang sempit. Bahkan ada “gang miring,” katanya kepada Indiependen disela melayani pembeli ayam goreng. Begitu sempitnya beberapa akses jalan di kampung tersebut, sehingga orang yang mau masuk terpaksa berjalan miring. Gunawan Citro Sukatmo
Usaha Jamur Tiram Makin Menjamur
Kini usaha jamur tiram makin menjamur, karena mudahnya cara budidaya jamur tiram, harga jual yang stabil serta permintaan yang terus meningkat menjadi salah satu faktor banyaknya bermunculan petani jamur tiram. Penampilannya yang putih bersih dan menarik menjadi daya tarik tersendiri. Rasanya juga sangat enak, hampir seperti daging ayam. Cerahnya prospek usaha budidaya jamur ini ternyata menciptakan peluang usaha bagi banyak orang. Sebutlah Rosdiyanti, disela-sela kesibukannya sebagai guru SD yang cukup favorit di kecamatan Gombong kabupaten Kebumen, dia masih menyempatkan waktunya untuk membudidayakan jamur tiram ini. Walaupun usahanya masih dalam skala kecil, namun sudah dapat memberikan tambahan penghasilan buatnya. “Budidaya jamur tiram tergantung modal, bisa dibuat kecil juga bisa dibuat besar, tergantung skala produksinya, ” ungkapnya. Memang benar begitulah adanya, banyak pembudidaya jamur tiram di daerah tertentu yang omsetnya bisa mencapai
22
indiependen | EDISI 3 | 2012
puluhan juta. Hanya beberapa bulan sudah bisa balik modal. Awal mula Rosdiyanti memulai usaha budidaya jamur tiram ini disebabkan karena dia sangat suka mengkonsumsi jamur tiram tersebut. Kemudian dia melakukan survei ke salah satu pembudidaya jamur tiram di daerahnya untuk mempelajari bagaimana cara membudidayakan jamur tiram tersebut. Tidak hanya berhenti sampai disitu, Rosdiyanti juga melakukan survei ke pembudidaya jamur tiram yang skala produksinya lebih besar. Di tempat itulah dia membeli bibit jamur. Bibit jamur yang dia beli bisa tahan lebih lama, walaupun tidak langsung digunakan.
KONSUMEN Mengkonsumsi jamur tiram secara rutin dapat menghancurkan sel kanker. Jamur tiram juga memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga banyak dicari orang. Hampir semua orang menjadikan jamur tiram sebagai salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Jamur tiram juga sering dicari konsumen kaum vegetarian, mereka menjadikan jamur
tiram sebagai pengganti daging. Disamping konsumen dari rumahan, jamur tiram juga banyak dicari para pemilik restoran maupun usaha makanan yang menggunakan jamur tiram sebagai bahan utama usaha mereka. Karena tidak semua pengusaha kuliner jamur membudidayakan jamur tiram secara langsung, keterbatasan lahan membuat mereka lebih memilih untuk mencari pemasok jamur tiram. Harga jualnya adalah 10 ribu per kg untuk jamur tiram putih segar dan 40 ribu per kg untuk jamur tiram kering. Pembuatan baglog dan kumbung jamur tiram putih tidak terlalu sulit.
Hanya saja ada satu hal yang harus anda perhatikan, yaitu usahakan pembuatan kumbung jamur tiram dibuat di daerah dengan kelembaban yang tinggi dan intensitas matahari yang rendah.rd www.indiependen.com | www.indiependen.net
INTERNASIONAL KRISIS YUNANI
Solidaritas Uni Eropa Mengatasi Krisis Ekonomi Oleh: Janick Banyuaji Ellwein*
Krisis ekonomi di Yunani telah membuat industri turisme membanting harga agar turis manca negara lebih banyak datang ke sana. Namun harapan ini tidak bersambut gayung dengan turis dari Jerman. Mereka bukan tidak menyambut gembira murahnya biaya liburan di Yunani, tetapi mereka khawatir kalau suasana liburan tidak senyaman seperti sebelum terjadi krisis. Kekawatiran itu muncul karena akhir-akhir ini berita-berita di media massa Yunani dianggap negatif terhadap sikap pemerintah Jerman yang membuat persyaratan terlalu berat atas bantuan yang diberikan negara-negara bermata uang Euro kepada pemerintah Yunani.
KEKECEWAAN masyarakat Yunani dapat dilihat, pada serangkaian demonstrasi yang menentang program penghematan pengeluaran negara yang dicanangkan oleh pemerintah atas desakan negara-negara pemberi bantuan, di mana salah satu posternya bergambar Kanselir Jerman Angela Merkel yang mengenakan seragam tentara Nazi dan berkumis Hitler. Sindiran semacam ini dan negatifnya pemberitaan media massa Yunani terhadap sikap pemerintah Jerman itu telah membuat turis dari Jerman enggan pergi ke Yunani. BANTUAN BERSYARAT Krisis ekonomi di Eropa paling parah menimpa Yunani. Dapat dikatakan negara itu hampir bangkrut, hutang nasional mencapai 165,3% dari Gross Domestic Product (GDP) pada 2011, defisit anggaran tahun 2011 mencapai 13,1%. Pemerintah Yunani terpaksa memotong anggaran secara besar-besaran dengan mengurangi gaji pegawai negeri terutama pegawai negeri sipil, pensiun dan tunjangan sosial lainnya serta privatisasi BUMN. Kebijakan konsolidasi itu berdampak luas terhadap kinerja ekonomi negara. Sejak tahun 2009 Yunani mengalami resesi yang dalam, pertumbuhan ekonomi anjlok hingga minus 6,9% pada tahun 2011, sejak krisis tahun 2008, perekonomian secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 13,1%. Akibat memburuknya situasi ekonomi itu adalah angka pengangguran meningkat hingga 17,7% - terjadi peningkatan dua kali lipat pada tahun 2008. Situasi tersebut membuat pemerintah Yunani mengandalkan bantuan dari mitranya di Eropa agar bisa bangkit dari keterpurukan. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani tidak hanya merupakan anggota Uni Eropa tetapi juga berada di dalam zona Euro. Dan apabila krisis ekonomi Yunani tidak ditanggulangi maka akan berdampak kepada negara-negara dalam zona Euro lainnya. Situasi inilah yang kemudian mengharuskan negara-negara dalam zona Euro yang ekonominya kuat seperti Jerman atau Perancis bersamasama dengan IMF, Uni Eropa secara www.indiependen.com | www.indiependen.net
teratur memberikan jaminan senilai ratusan miliar dolar agar pemerintah Yunani dapat membeli obligasi, dan dengan demikian pemerintah Yunani dapat membiayai pengeluaran negara yang menjadi tanggungannya. Bantuan dari negara-negara zona Euro bukan tanpa persyaratan, melainkan bantuan tersebut dikaitkan dengan jaminan adanya penghematan pengeluaran negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah Yunani. Jadi, Yunani terikat oleh petunjuk dari Uni Eropa dan tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Jerman sebagai salah satu yang ekonominya terkuat di Eropa, telah memberikan jaminan uang paling besar bagi penyelamatan krisis ekonomi di Yunani. Karena memiliki
risiko yang paling tinggi, maka pemerintah Jerman yang dalam hal ini diwakili oleh Kanselir Jerman sering mengeluarkan pernyataan yang berupa desakan agar pemerintah Yunani betul-betul mentaati program penghematan pengeluaran negara seperti yang diinginkan oleh negara-negara zona Euro. Situasi inilah yang membuat orang Yunani tidak suka. MENGANCAM UANG EURO Krisis ekonomi tidak hanya terjadi di Yunani, melainkan di negara-negara anggota Uni Eropa lain juga mengalami ketegangan ekonomi, seperti Italia, Portugal dan Spanyol. Memang kondisi ekonomi di tiga negara tersebut tidak separah di Yunani, namun sudah cukup membahayakan bagi kelangsungan mata uang Euro secara keseluruhan. Spanyol sedang berjuang dengan pengangguran yang tinggi, yaitu 20,1% dan sejak tahun 2008 telah meningkat sebesar 80%. Italia dan Portugal khususnya menderita di bawah beban utang publik; di Portugal sebesar 107% dari GDP,
sedangkan di Italia, bahkan beban utang publiknya mencapai 120% dari GDP. Negara-negara tersebut dapat meminjam uang hanya dengan suku bunga tinggi dan selain itu, mereka juga tergantung pada bantuan dari negara-negara zona Euro. Gambaran situasi krisis tersebut merupakan dampak lanjutan dari krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 2008, juga buruk serta kurang solidnya politik keuangan dari masing-masing negara yang berada dalam zona Euro. Selain itu, terdapat permasalahan yang lebih mendasar terkait dengan pendeklarasian yang bersejarah tentang penggunaan mata uang bersama Euro, di mana belum diikuti dengan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan untuk memperkuat basis mata uang bersama Euro. Kebijakan Ekonomi Eropa didasarkan pada prinsip
persaingan, negara-negara anggota masing-masing berusaha melalui tarif pajak dan sistem kesejahteraan sosial yang berbeda untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dibanding dengan negara anggota lainnya. Persaingan semacam ini tentu menguntungkan negara besar seperti Jerman dan Perancis, sedangkan negara-negara yang ekonominya kurang kuat seperti Yunani dan Portugal kurang diuntungkan. Dari perspektif Bank Sentral Eropa, tampaknya hampir tidak mungkin untuk melakukan keadilan bagi semua negara dalam zona Euro. Negara-negara yang ekonominya stabil akan memerlukan kenaikan suku bunga dan penyerapan likuiditas agar meminimalkan tingkat inflasi. Sedangkan untuk negaranegara yang sedang dalam resesi dan mempunyai utang publik yang tinggi akan nyaman apabila tingkat suku bunga dapat ditekan rendah, sehingga perkembangan ekonomi akan terdorong oleh likuiditas yang lebih besar lagi. Problem lain adalah belum adanya
mekanisme kontrol yang memadai untuk mengecek soliditas politik keuangan dari masing-masing negara anggota. Memang terdapat aturan yang mengatakan bahwa masingmasing negara anggota dalam zona Euro defisit anggaran tahunannya tidak boleh melampaui 3% dari GDP dan total besarnya hutang nasional tidak boleh melebihi 60% dari GDP. Tetapi pada kenyataannya apabila ada negara yang melanggar aturan itu belum ada yang takut dengan konsekuensinya. MASA DEPAN UANG EURO Masa depan Euro akan tergantung apakah kebijakan sosial dan ekonomi negaranegara zona Euro di masa mendatang dapat lebih terkoordinasi serta sistem sosial maupun tarif pajak dapat diselaraskan, sehingga mampu menciptakan kondisi kehidupan yang hampir sama di seluruh wilayah Eropa. Dengan model ini akan memudahkan Bank Sentral Eropa untuk mengatur Euro yang dapat bermafaat bagi semua negara dalam zona Euro. Yunani dapat keluar dari krisis ekonomi apabila negara-negara yang berada dalam zona Euro membantunya, sehingga Yunani tetap berada di zona Euro dan mampu meredam spekulasi yang mengatakan Yunani akan keluar dari zona Euro. Sebagai masyarakat yang bermata uang sama, negaranegara bermata uang Euro harus ikut bertanggung jawab untuk mengangkat Yunani keluar dari krisis ekonomi, karena bagaimana pun ini juga demi kepentingannya sendiri. Salah satu tindakan kongkritnya adalah secara bersama-sama meningkatkan jumlah turisme di Yunani. Dengan cara ini, di satu pihak, semakin banyak turis dari Jerman dapat menikmati indahnya pulaupulau dan lezatnya kuliner di Yunani; dan di lain pihak, semakin banyaknya turis akan berdampak positif terhadap usaha mengangkat kondisi ekonomi Yunani yang terpuruk. *Janick Banyuaji Ellwein Mahasiswa Ilmu Politik Freie Universitaet Berlin, Jerman indiependen | EDISI 3 | 2012
23
HUKUM & KEADILAN PENGGUSURAN RUMAH DINAS
Prajurit TNI Kodam Brawijaya Langgar HAM PENDEKATAN yang diambil sekadar untuk mengeluarkan para penghuni lama dari rumah-rumah dinas tadi. Langkah penertiban itu memicu banyak kontroversi sekaligus penolakan dari para purnawirawan beserta anggota keluarga mereka. Mereka berkeyakinan dilatari hal lain. Sebab, penertiban itu tak hanya terjadi di Kodam V Brawijaya, namun juga terjadi di sejumlah Kodam lainnya. Sepertinya, seluruh langkah penertiban lebih didorong adanya penerapan kebijakan baru pemerintah, terutama terkait tertib anggaran dan aset negara. Langkah pemerintah dalam menertibkan kebijakan sistem keuangan dan penganggaran baru, yang juga diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Sehingga pendataan aset-aset negara yang ada mendesak untuk segera dilakukan dan diupayakan bisa segera selesai.
Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menginginkan perubahan mekanisme penganggaran khusus untuk bidang pertahanan, yang memungkinkan adanya mekanisme anggaran multitahun (multi-years), bahkan sampai mencakup sekaligus tiga perencanaan strategis (renstra) atau 15 tahun mendatang. Semua hanya bisa terealisasi jika seluruh mekanisme anggaran dan pemanfaatan serta pertanggungjawaban aset negara di tubuh TNI dan Kementerian Pertahanan sudah beres dan tertata dengan baik, termasuk soal keberadaan aset sampai penggunaannya. Namun, sangat disayangkan, langkah yang diambil cenderung
24
indiependen | EDISI 3 | 2012
menggampangkan masalah. Apalagi para purnawirawan yang diusir itu tidak sedikit yang dahulu memiliki jasa besar dan pernah dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah, misalnya karena terlibat dalam pertempuran atau operasi tertentu. Sebaiknya pemerintah berani mencari skema moratorium dengan menetapkan kondisi status quo terhadap aset-aset rumah prajurit TNI ketimbang sekadar menggusur. Malah jika memungkinkan, juga diatur soal ganti kerugian terhadap para penghuni yang telah lama tinggal di situ. Semestinya, pemerintah juga harus berani menjadikan, misalnya, membangun kekurangan perumahan
rumah tersebut terpampang tulisan: “Rumah Dinas Ajedam V/Brawijaya”. Warga Jalan Taman Hayam Wuruk yang tinggal di lingkungan Perumahan Dinas Kodam V Brawijaya menilai eksekusi rumahnya oleh TNI AD sebagai bentuk pelanggaran hukum. Warga akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Kebijakan Kodam V Brawijaya dinilai sudah tidak manusiawi dan melanggar hukum maupun HAM. Menurut salah satu warga, Slamet Fitriadi, jika rumah yang dieksekusi bukanlah hak dan milik TNI AD atau rumah dinas. “Bapak saya beli tanah yang kini berdiri rumah dengan cara potong gaji. Dan saat itu, Kodam belum ada di
Ngapaian kita ladeni, kita bukan teroris, bukan pelaku kriminal. Akan kita naikkan ke pengadilan dan membuat laporan perampasan dan penjarahan serta pelanggaran HAM,” imbuhnya. Lima rumah yang sudah dieksekusi oleh pasukan Kodam V Brawijaya itu ditempati Murjilah (anak alm. Lettu Abd. Rochim), Atik (janda Purn Asmad Hadi Subroto), Mintarsih (anak alm. Kapt Djuhari), Subandrio (anak Mayor Purn. Charis Chusum) dan Sigit Tri Cahyono (anak alm. Mayor Martono). Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam V Brawijaya Letnan Kolonel Totok Sugiharto melalui siaran pers, Rabu (11/7/2012), menyatakan Panglima Kodam V Brawijaya juga sudah menerbitkan surat peringatan sebanyak tiga kali. “Kodam juga mencarikan rumah sewa untuk 5 KK tersebut dengan biaya dari Kodam selama satu tahun,
prajurit TNI sesuai kebutuhan saat ini, dengan menjadikannya semacam mega proyek yang pelaksanaan pembangunannya diserahkan ke instansi lain semacam kementerian bidang perumahan rakyat. Selain itu pada masa mendatang, pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan juga semestinya bisa memasukkan komponen tunjangan perumahan bagi para prajurit TNI dalam struktur penggajian (remunerasi) sehingga memungkinkan mereka memiliki rumah pribadi dan bukannya dalam bentuk rumah dinas.
sini, masih di Malang,” katanya pada wartawan. Slamet menegaskan jika selama ini, pihaknya juga membayar pajak, air dan listrik atas nama Kapten Djauhari, orangtuanya yang sudah almarhum, karena sudah mempunyai PIJB (Perjanjian Ikatan Jual Beli) rumah di RT 02 RW 08, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo itu. Pihaknya secara rutin telah membayar pajak, air, dan listrik berdasarkan PIJB. Namun, ketika akan mengurus sertifikat, dihalangi oleh Kodam dan diakui jika rumah tersebut milik kodam serta berstatus rumah dinas. Namun Slamet dan warga lainnya yang rumahnya di eksekusi paksa tidak bisa melakukan banyak perlawanan. Mereka pun berencana mengajukan gugatan ke pengadilan. “Kita biarkan.
rumah sewa tersebut layak dan nyaman untuk di huni karena berada di tengah kota dengan harga sewa antara 7 juta sampai dengan 10 juta,” jelasnya. Penertiban itu menurut Totok berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 tentang penolakan permohonan kasasi Penghuni Rumdis Gol. II TNI AD Kodam V/Brawijaya atas nama Budhijanto, SH dan 23 orang lainnya. Serta tiga surat peringatan Pangdam V/Brawijaya tentang pengosongan Rumah Dinas Gol II TNI AD, sehingga Kodam V/ Brawijaya menempuh langkah untuk menertibkan perumahan yang berada di lingkungan Kodam V/Brawijaya.
Langkah Kodam V Brawijaya mengambil alih sejumlah aset rumah dinas prajurit TNI di kawasan Jalan Taman Hayam Wuruk, Surabaya, dinilai serampangan dan menggampangkan masalah.
PELANGGARAN HAM Hingga kini, tercatat sebanyak lima rumah dinas yang telah dieksekusi dan mendapat pengawasan ketat dari Kodam V Brawijaya. Di masing-masing
www.indiependen.com | www.indiependen.net
EKSEKUSI PAKSA Pimpinan Kodam V Brawijaya nampaknya habis kesabarannya dalam melakukan eksekusi tersebut. Ratusan anggota TNI AD dikerahkan untuk mengeksekusi paksa 5 rumah dinas di Jalan Taman Hayam Wuruk yang penghuninya melakukan perlawanan. Pasukan bersenjata pentungan, helm dan senjata laras panjang, disiagakan dalam eksekusi tersebut. Untuk memuluskan upaya eksekusi paksa ini, Jalan Hayam Wuruk ditutup dua arah dari sisi selatan hingga perempatan yang mengarah ke Stadion Brawijaya. Di titik penutupan tersebut dijaga oleh provost. Sedangkan pasukan yang berseragam lengkap langsung masuk ke dalam Taman Hayam Wuruk dan mengosongkan secara paksa seluruh isi rumah dinas tersebut. Perabotan rumah tangga dan berbagai isi rumah lainnya dari kelima rumah dinas tersebut, diangkut oleh truk dari Kodam yang juga sudah disiapkan. Upaya eksekusi paksa ini dimulai pukul 06.00 WIb. Perlawanan yang selama ini dilakukan penghuninya pun sia-sia. Bahkan pasukan dari Kodam V Brawijaya terpaksa menjebol tembok pembatas antara Perumahan Taman Hayam Wuruk dengan Hayam Wuruk Dodik selebar 5 meter. Warga Perumahan Taman Hayam Wuruk heran melihat banyaknya pasukan dari Batalyon infantri Raider 500. “Kita juga terheranheran. Apakah kita ini betul-betul dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai gerombolan pemberontak, sehingga perlu pengerahan pasukan yang begitu besar,” kata Letkol (purn) Budhijanto kepada wartawan. Mantan Dandim Surabaya Timur ini juga mempertanyakan pengerahan pasukan yang dilengkapi dengan peluru karet, anjing, serta raider. “Saya nggak mengerti apa dibenaknya pejabat kodam itu sampai mengerahkan pasukan begitu besarnya hanya untuk membobol tembok. Sejak dulu kami tidak ada masalah dengan warga Dodik (lokasinya di sebelah selatan Taman Hayam Wuruk). Kalau alasannya akses masuk, siapa saja mau masuk kita terima, wong ini perumahan umum silahkan,” tuturnya. Mantan Kakansospol Kota Surabaya ini menilai, tindakan pengerahan pasukan hingga dilengkapi peluru karet maupun anjing pelacak sebagai bentuk intimidasi kepada purnawirawan, warakawuri yang tinggal di Taman Hayam Wuruk. “Mungkin ini intimidasi. Kita kan orang tua semua. Banyak orang tua melihat anjing langsung gemeteran. Juga gemeteran melihat pasukan seperti itu. Kayaknya dianggap ini sarang penjahat yang mau ditumpas. Padahal hanya merobohkan tembok.Ini bukan hanya intimidasi, tapi tekanan mental yang tak patut dilakukan aparat yang harusnya melindungi kita,” ujarnya. www.indiependen.com | www.indiependen.net
Repro: detik.com
HUKUM & KEADILAN
Perlawanan terus dilakukan oleh warha Hayam Wuruk Surabaya
PUTUSAN KASASI HADANG WARGA Keinginan warga Taman Hayam Wuruk komplek Makodam V Brawijaya memiliki sertifikat lahan dan rumah yang ditempatinya bisa jadi kandas. Pasalnya, keputusan Kasasi MA RI No 260K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 menolak permohonan 23 warga. “Tanah itu tanah milik negara. Tidak boleh disertifikatkan atas nama pribadi,” kata Irdam V Brawijaya, Kol Inf Heros Paduppai saat jumpa pers bersama Asisten Logistik Kol Kav Bueng Wardadi dan beberapa pejabat utama Kodam V Brawijaya di makodam, pada Selasa (28/2/2012). Menurutnya, warga Taman Hayam Wuruk sudah bersengketa dengan Kodam V Brawijaya sejak tahun 2007 lalu. Bahkan, 23 KK dari 42 KK penghuni perumahan Taman Hayam Wuruk menggugat ke PTUN hingga ke Mahkamah Agung. Pemohon Kasasi Budhijanto Letkol (purn) bersama 22 KK lainnya ditolak. Meski menang di Kasasi, kodam tidak akan melakukan upaya paksa menggusur penghuni rumah tersebut. Namun, kodam meminta kesadaran purnawirawan agar meninggalkan rumah di atas tanah negara itu. “Kita nggak pernah mengusir. Kami sangat menghargai beliaubeliau. Rumah dinas kan untuk anggota aktif. Kasihan, banyak anggota aktif anggota organik yang kontrak dua kamar,” tuturnya. Anggota organik yang berdinas di lingkungan kodam sebanyak 9 perwira menengah (pamen), 25 perwira pertama (pama), 74 terdiri dari bintara dan tamtama. “Kasihan anggota aktif. Setiap bulan menyisihkan Rp 300-500 ribu per bulan untuk kontrak dua kamar di belakang (makodam). Sementara banyak yang tidak berhak menempati rumah dinas masih menempatinya. Ini tidak hanya terjadi di kodam saja, tapi juga di kesatuan lain,” tuturnya. Paduppai mengatakan, hingga kini masih belum ada alokasi anggaran untuk penambahan pembangunan rumah dinas. Padahal, setiap tahunnya, jumlah anggota yang kontrak tempat tinggal lebih banyak, karena rumah dinas tidak dikembalikan oleh penghuni sebelumnya. “Setiap tahun anggota organik yang kontrak rumah selalu membengkak, karena senior-senior nggak mau keluar dari rumah dinas, tidak mau mengembalikan rumah milik negara,” terangnya. Ia menambahkan, Kodam V Brawijaya memiliki lahan seluas lebih dari 112 hektar. Untuk menghindari sengketa tanah, pihaknya sudah menginvetarisir dan mengajukan sertifikat. “Ada yang sudah kita sertifikatkan seperti markas Raider. Untuk Taman Hayam Wuruk juga masih kita proses sertifikat,” jelasnya. antok wardianto indiependen | EDISI 3 | 2012
25
HUKUM & KEADILAN
Refleksi 52 Tahun UU Pokok Agraria
Oleh: Eman Ramelan*
Setelah 1998, setiap tahun kaum petani dan aktivis agraria berdemonstrasi turun ke jalan memperingati hari agraria. Kaum petani dan aktivis agraria mengekspresikan tuntutan-tuntutan masalah ketidakadilan dalam pemilikan tanah dan sumberdaya agraria, konflik agraria, kedaulatan pangan, kedaulatan tambang dan sebagainya. Sedangkan instansi pemerintah mengadakan upacara memperingati lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UU PA). Tulisan berikut merupakan refleksi 52 tahun UU PA, sejak diundangkan pada 24 September 1960.
SESUNGGUHNYA pola hubungan antara Negara dengan sumberdaya agraria - bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya - adalah hubungan penguasaan dan bukan hubungan yang bersifat kepemilikan. Hubungan penguasaan dalam UU PA bersifat publik alias public rechtelijk, bukan hubungan kepemilikan yang besifat privat alias privat rechtelijk seperti yang ada dalam domein verklaring. Dalam hubungan penguasaan ini, Negara diberikan hak menguasai Negara seperti yang ada dalam pasal 2 ayat 2 UU PA, yaitu: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan–hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan–hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 001/PUU-I/2003 dalam pengujiannya atas Undang Undang Nomor 20 tahun 2002 (UU tentang Ketenagalistrikan), memberikan tafsir bahwa dalam hak menguasai Negara mengandung lima macam fungsi, yaitu: 1. Fungsi regelendaad, yaitu fungsi pengaturan oleh Negara yang dilakukan melalui kewenangan legislasi dan atau regulasi; 2. Fungsi beheersdaad, fungsi pengelolaan melalui pendayagunaan oleh Negara atas sumberdaya agraria untuk pencapaian kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, melalui share holding atau melalui keterlibatan langsung dalam managemen BUMN/BUMD; 3. Fungsi beleid, fungsi untuk menentukan dan memberikan kebijakan dalam menentukan arah/pedoman dalam menjalankan hak menguasai Negara; 4. Fungsi bestuurdaad, fungsi pengurusan yang dilakukan oleh Negara untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan; 5. Fungsi toezichthoudensdaad, yaitu fungsi pengawasan dilakukan oleh Negara agar pelaksanaan hak menguasai Negara benar-
26
indiependen | EDISI 3 | 2012
Aksi perampasan tanah senantiasa mendapat perlawanan rakyat
benar dilakukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran Negara dalam konteks ini sesuai dengan konsep Negara hukum dalam arti welfare state alias Negara kesejahteraan dibanding dengan Negara “pentung” dalam arti nachtwakerrstaat alias Negara (satpam) penjaga malam. Dalam konsep welfare state, Negara diberi kewenangan untuk intervensi atau campur tangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya agraria, agar terjadi akselerasi dalam perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. TANAH UNTUK PETANI Secara substantif UU PA, merupakan UU di bidang sumber daya agraria yang bersifat populis, berorientasi pada masyarakat miskin, terutama bagi
kaum petani (land to the tillers - tanah untuk petani). Sifat populis dalam UU PA ditampakkan pada beberapa prinsip, antara lain pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, land reform dan reforma agraria, jaminan perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah, usaha di bidang agraria dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya, antimonopoli oleh swasta, jika monopoli itu dilakukan oleh pemerintah harus diatur oleh undangundang. Sebagai peraturan pokok, UU PA merupakan an umbrella law alias payung hukum bagi peraturan lain yang ada di bawahnya - dalam arti peraturan lain yang melaksanakan dan terkait dengan pengelolaan sumberdaya agraria harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan prinsip dan jiwa yang ada dalam UU PA. Dalam perkembangannya, terutama pada masa orde baru – hingga sekarang - banyak diterbitkan ketentuan yang bersifat sektoral seperti UU Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Sumber Daya Air, dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan itu semestinya merupakan bagian dari substansi yang diatur dalam UU PA, yang semestinya materi yang diatur harus sesuai dan berorientasi pada UU PA. Namun dengan pengaturan (UU) yang bersifat sektoral itu seakan keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut berdiri sendiri, berada di luar lingkup UU PA dan tidak ada keharusan untuk mengikuti prinsip dan pokokpokok pikiran yang populis dalam UU PA. Ini menampakkan betapa besar kekuatan dan kepentingan kaum pemilik modal dalam mencengkeram bumi pertiwi ini. Pasca reformasi ada upaya untuk melakukan koreksi melalui Tap MPR nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam --dalam pasal 5 memerintahkan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan yang terkait dengan agraria agar sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya agraria. Sayangnya tidak ada keinginan alias unwilling dari pemerintah untuk melakukan perbaikan bahkan lebih banyak menerbitkan produk hukum yang substansinya tidak sesuai –bahkan bertentangan-- dengan jiwa UU PA. Salah satu yang melatar-belakangi lahirnya UU PA –pada 24 September 1960-- adalah mengubah dan memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah --utamanya tanah pertanian-- yang semula, sebagian besar sumberdaya agraria dikuasai oleh sekelompok kecil orang, sedangkan sebagian besar masyarakat hanya sedikit melakukan penguasaan sumberdaya agraria menjadi sebaliknya. Oleh karena itu dalam UU PA dapat dijumpai pasal 7, 10, dan 17 sebagai dasar pelaksanaan land reform, yang kemudian diatur dalam UU nomor 56/Prp/1960 dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi: 1. Larangan pemilikan tanah absentee (dilarang bagi pemilikan tanah petanian oleh mereka yang tidak bertempat tinggal dalam satu kecamatan tanah pertaniannya); 2. Larangan bagi pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimal; www.indiependen.com | www.indiependen.net
HUKUM & KEADILAN 3. Penetapan batas minimal pemilikan tanah pertanian; 4. Pendistribusian tanah pertanian kepada petani yang tidak memiliki tanah; 5. ... dan sebagainya. Untuk mendukung pelaksanaan land reform tersebut dibentuklah Pengadilan Land reform melalui UU nomor 21 tahun 1964 yang punya wewenang mengadili perkara pidana dan administrasi yang timbul dalam melaksanakan peraturan land reform, yang dalam pelaksanaan wewenang mengadili, sebagian hakim pengadilan land reform ini diambil dari tokohtokoh yang berasal dari (oganisasi) kaum petani. Pada saat orde baru, land reform dimati-surikan, peraturan land reform tidak penah dicabut (secara hukum masih belaku), tapi tidak pernah dilaksanakan, bahkan melalui UU nomor 6 tahun 1969 juncto UU nomor 7 tahun 1970, mencabut UU nomor 21/1964 tentang Pengadilan Land reform, dan menyerahkan kewenangan mengadilinya pada peradilan umum. Lebih dari itu, banyak diterbitkan peraturanperundangan yang bertentangan dengan UU PA dan konsep land reform. Ini diawali dengan lahirnya UU nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, lantas berturut-turut UU Pertambangan, UU Perkebunan dan sejumlah UU yang bersifat sektoral lainnya. POLITIK PENCITRAAN Pada masa pemerintahan SBY, dicanangkan reforma agraria yang dikonsepkan sebagai land reform plus dalam kerangka program terpadu yang disebut: Program Pembaruan Agraria Nasional. Land reform plus terdiri atas asset reform dan access reform. Asset reform, dilakukan melalui redistribusi untuk menjamin hak rakyat atas sumberdaya agraria. Accsess reform, dilakukan dengan upaya untuk menjamin agar aset
tanah yang telah diberikan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan reforma agraria ditandai lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam praktik, program reforma agraria tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelaksanaannya tergagapgagap, seolah tak tahu ke mana arah penertiban tanah terlantar diselesaikan. Padahal PP nomor 11 tahun 2010 itu sudah jelas pengaturannya. Sebagai contoh: dari 7,2 juta hektar tanah terlantar, belum mendapatkan penyelesaian, sebagian karena mendapatkan perlawanan dari pemegang hak yang berkeberatan dengan ditetapkan tanahnya sebagai tanah terlantar. Dengan demikian isi reforma agraria pada masa pemerintahan SBY tidak cukup dengan pembuatan PP saja, tapi juga diperlukan komitmen yang kuat, terutama sikap yang tegas dalam penegakan hukumnya; kalau tidak,
apa yang dicanangkan sebagai reforma agraria sekadar lips sevice untuk pencitraan belaka. KONFLIK AGRARIA Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat ada sekitar 7.000 kasus sengketa lahan antara perusahaan perkebunan atau pertambangan dengan warga setempat. Jumlah itu bisa bertambah, karena tidak semua kasus bisa dideteksi alias dark number. Itu pun belum mencakup kasus/sengketa tanah di bidang lain. Kasus yang menarik perhatian masyarakat pada tahun 2012, misalnya: kasus pertanahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan; Donggala Sulewesi Tengah; Sumba, NTT, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Yang sangat memprihatinkan, masih dilakukannya tindakan represif hingga menewaskan beberapa orang dan korban luka lainnya. Sengketa agraria banyak disebabkan atau berasal dari sengketa hak atas tanah, yang pada satu sisi rakyat menyatakan tanahnya ini adalah tanah leluhurnya; pada sisi lain, pengusaha mengklaim tanah itu miliknya dengan
mendasarkan pada sertifikat tanah. Penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara konprehensif, tidak boleh hanya sekadar mendasarkan pada bukti surat saja, tapi harus dilacak lewat riwayat penguasaan tanahnya sehingga dapat diketemukan akar masalahnya. Bisa jadi melalui penelusuran riwayat tanah dapat ditemukan bukti lain yang dapat mempersoalkan keabsahan sertifikat itu. Kasus perkebunan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pertanahan masa pemerintahan kolonial Belanda - utamanya jika sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki pengusaha itu berasal dari konversi hak erfpacht. Pada masa pemerintahan kolonial pernah diterbitkan Agrarische Besluit yang di dalamnya mengandung azas domein verklaring yang menyatakan, tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan menjadi tanah milik Negara (lands domein). Ketentuan ini ditujukan terhadap tanah adat yang memang tidak mengenal pendaftaran. Dengan demikian tanah adat tersebut secara hukum menjadi tanah milik pemerintah kolonial yang kemudian dikonsesikan kepada investor perkebunan dengan diberikan hak erfpacht. Bisa jadi masyarakat adat tidak tahu bahwa di atas tanahnya telah diberikan hak erfpacht, dan sebaliknya pemegang sertifikat hak erfpacht merasa punya hak atas tanah tersebut, yang sejatinya tanah itu tidak pernah dilepas oleh masyarakat adat. Setelah berlakunya UU PA, hak erfpacht tersebut dikonversi menjadi HGU, sehingga konflik agraria yang ada pada masa sebelumnya terus berlanjut. Sikap bijak dari pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak sekadar melihat pada bukti surat semata, tapi juga memahami sejarah atau riwayat penguasaan dan terbitnya sertifikat tersebut. *Eman Ramelan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
PENGGUSURAN RUMAH DINAS PRAJURIT TNI
Kebijakan Serampangan
LANGKAH Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI dan ketiga matra angkatan mengambil alih sejumlah aset rumah dinas prajurit TNI dinilai serampangan dan menggampangkan masalah. Pendekatan yang diambil sekadar untuk mengeluarkan para penghuni lama dari rumah-rumah dinas tadi. Langkah penertiban rumahrumah dinas prajurit TNI, yang belakangan digelar terbilang intens sampai kemudian memicu banyak kontroversi sekaligus penolakan dari para purnawirawan beserta anggota keluarga mereka, diyakini dilatari hal lain. Hal itu disampaikan peneliti senior asal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto Dia melihat seluruh langkah penertiban jauh lebih didorong oleh adanya penerapan
www.indiependen.com | www.indiependen.net
kebijakan baru pemerintah, terutama terkait tertib anggaran dan aset negara. Kemungkinan besar karena sekarang ada (kebijakan) sistem keuangan dan penganggaran baru, yang juga diterapkan di seluruh instansi pemerintah. “Untuk itu, pendataan aset-aset negara yang ada mendesak untuk segera dilakukan dan diupayakan bisa segera selesai tahun ini,” ujar Andi. Selain itu menurut Andi, Kementerian Pertahanan juga menginginkan perubahan mekanisme penganggaran khusus untuk bidang pertahanan, yang memungkinkan adanya mekanisme anggaran multi-tahun (multi-years), bahkan sampai mencakup sekaligus tiga perencanaan strategis (renstra) atau 15 tahun mendatang. Menurut Andi, semua itu hanya bisa terealisasi jika semua mekanisme anggaran dan pemanfaatan serta pertanggungjawaban aset negara di
tubuh TNI dan Kementerian Pertahanan sudah beres dan tertata dengan baik, termasuk soal keberadaan aset sampai penggunaannya. “Sangat disayangkan, langkah yang diambil cenderung menggampangkan masalah. Apalagi para purnawirawan yang diusir itu tidak sedikit yang dahulu punya jasa besar dan pernah dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah, misalnya karena terlibat dalam pertempuran atau operasi tertentu,” ujar Andi. Andi mendesak pemerintah berani mencari skema moratorium dengan menetapkan kondisi status quo terhadap aset-aset rumah prajurit TNI tadi ketimbang sekadar menggusur. “Malah jika memungkinkan, juga diatur soal ganti kerugian terhadap para penghuni yang telah lama tinggal di situ. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus berani menjadikan, misalnya, membangun kekurangan perumahan
prajurit TNI sesuai kebutuhan saat ini, dengan menjadikannya semacam mega proyek yang pelaksanaan pembangunannya diserahkan ke instansi lain semacam kementerian bidang perumahan rakyat,” tambah Andi. Selain itu pada masa mendatang, pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan juga harus bisa memasukkan komponen tunjangan perumahan bagi para prajurit TNI dalam struktur penggajian (remunerasi) sehingga memungkinkan mereka memiliki rumah pribadi dan bukannya dalam bentuk rumah dinas. Sangat disayangkan langkah yang diambil cenderung menggampangkan masalah. Apalagi para purnawirawan yang diusir itu tidak sedikit yang dahulu punya jasa besar dan pernah dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah. Kps indiependen | EDISI 3 | 2012
27
BUDAYA
Siapa yang Pantas Disebut
Penghuni Asli Nusantara? BAGIAN KEDUA
Oleh: Deddy Endarto
Banyak di antara kita yang tidak atau kurang memahami arti pentingnya sejarah peradabanbagi peri kehidupan saat ini. Untuk alasan tertentu hal tersebut mungkin dapat dipahami,akan tetapi bagi peri kehidupan kebangsaan maka sejarah peradaban dari suatu bangsabersifat “mutlak atau wajib” untuk di pahami. Karena sejarah merupakan salah satu pondasi utama yang menopang bangunan kebangsaan dan kenegaraan.
MARI berpikir sedikit terbuka, panjangkan daya nalar “akal” dan lapangkan “hati” agar dapatdengan bening memahami penjelasan saya ini. Peradaban suatu komunitas dimulai daritingkat keluarga, kerabat, kesukuan yang kemudian meluas menjadi kewilayahan dalambatas kesamaankepentingan, kesamaan ketersediaan sumber daya lingkungan (alammaupun tenaga manusia) yang akhirnya terikat dalam perasaan kebersamaanmemperju angkan kepentingan bersama. Perikatan perasaan itulah cikal bakal daripembangunan peradaban kebangsaan, yang mempengaruhi tata sikap, tata cara, tata lakudan penguasaan teknologi guna mencapai tujuan bersama dari komunitas tersebut. Perkembangan era demi era dalam upaya penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya lingkungan tersebutlah yang kita kenal sebagai sejarah budaya dan peradabanbangsa.Sempat saya singgung pada tulisan pada edisi sebelumnya, bahwa lokasi Nusantara digaris ekuator yang beriklim hangat dan senantiasa berlimpah dengan sinar matahari telahmempengaruhi mahluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) bergerak menuju lokasitersebut (migrasi), karena mempunyai habitat dan iklim yang lebih ramah bila dibandingkandengan bagian bumi lainnya. Sampai di titik ini mungkin kita samasama sepakat. Akan tetapi bila kita tarik kebelakang lagi, maka ada kerumitan tentang telaah dari sejarahperadaban bangsa Nusantara ini. Khususnya tentang siapakah yang sesungguhnya disebut “Penghuni asli dari bumi Nusantara” (ditinjau manusianya, hewannya dan tumbuhannya). Benturan keras tentunya muncul dari doktrin keagamaan (tentangpenciptaan manusia pertama) dan juga doktrin ilmu pengetahuan (khususnya anthropologidan teori tentang evolusi manusia oleh Darwin). Sebagai jalan tengahnya, mari kita gunakan kebeningan AKAL dan kesucian HATI guna memahami “rahasia sejarah ini”. Kitasepakat bahwa “sejarah” adalah rahasia masa lalu yang diungkap oleh alam semesta dan pengetahuan secara perlahan-lahan. Alam semesta memaparkan rekaman sejarah peradaban lewat peninggalan peradaban yang terungkap di kemudian hari. Misalkan, penemuan situs arkeologi yang terpendam oleh bencana ataupun tenggelam oleh lautan karena adanya kenaikanpermukaan laut atau di telan lebatnya rimba karena lingkungan tersebut di tinggalkan oleh pembangun peradabannya dan banyak alasan lain. Ilmu pengetahuan juga menyumbangkan peranan yang cukup besar dalam menjejak kembali sejarah, misalkan : teknologi penjejakan umur (carbon dating), teknologi sinar x-ray, gamma dan alpha, teknologi penjejak lokasi / GPS dan Geo Radar maupun teknologi pencitraan jarak jauh (satelit) telah berkontribusi cukup besar bagi kemajuan arkeologi dan sejarah peradaban. Kabar terakhir membuktikan teknologi pencitraan jarak jauh mampu menemukan beberapa situs piramid di Mesir yang sebelumnya dianggap sebagai bukit pasir, mampu menjejak rona citra peradaban di
28
indiependen | EDISI 3 | 2012
tengah lautan yang merupakan kota tenggelam ribuan tahun silam akibat kenaikan muka air laut dan sebagainya. Sejarah adalah “rahasia”, karena ketika kejadiannya terjadi kita semua tidak berada di sana (waktu dan tempat). Karenanya ilmu sejarah bukanlah cabang dari ilmu pasti atau eksak, melainkan cabang dari ilmu sosial. Hal ini berarti bahwa penemuan bukti baru dalam perkembangannya baik yang bersifat peninggalan arkeologis, tulisan (inskripsi) dan materi penunjang lainnya akan mampu merubah konsep sejarah yang mungkin kita yakini saat ini. Kita harus sepakati dahulu hal ini, maka bila ada ahli sejarah yangn bersikukuh atas teorinya dan mengabaikan penemuan baru atau singkapan arkeologis baru : “Dia bukanlah ahli sejarah yang berbakti pada keilmuannya, tetapi cenderung sebagai penjual teori pribadi dan buku hasil karya tulisnya semata”. Ahli sejarah sejati harus berani menerima hasil telaah bukti penemuan baru walaupun membawa konsekwensi harus mengubah paradigma sejarah
yang dikenal luas oleh masyarakat. Kembali ke pangkal persoalan tentang siapakah yang pantas disebut penghuni asli bumi Nusantara. Guna menyamakan pandangan dari sisi telaah keilmuan, para ahli sejarah internasional telah menggolongkan periodesasi sejarah atas beberapa periode : periode purbakala (era paling misterius bagi ahli sejarah, dimana hewan-hewan tercipta dalam ukuran cukup besar tetapi pada saat bersamaan ada juga kehidupan manusia dan peradabannya). Mata rantai periode ini terpotong begitu saja, diyakini telah terjadi suatu bencana global yang maha dahsyat sehingga mampu mengubah iklim, kondisi dan morfologi bumi beserta semua mahluk hidup di dalamnya. Semuanya menjadi serba baru, mahluk-mahluk harus mampu berevolusi dalam lingkungan baru agar mampu bertahan hidup. Ukuran dan bentuk mahluk mengalami perubahan cukup drastis dan peradaban harus dibangun kembali mulai dari awal. Periode berikutnya disebut Jaman
Penguasaan Teknologi Sederhana oleh manusia, yang terdiri dari Jaman Batu, Jaman Tembaga, Jaman Perunggu dan Kaca serta Jaman Besi. Merupakan fase sejarah dimana manusia mampu melahirkan teknologi (atau menemukan kembali teknologi ?) dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan bagi kepentingannya. Baik periode : Purbakala maupun Penguasaan Teknologi Sederhana disebut sebagai “Era Pra-Sejarah”. Disebut era Pra-Sejarah karena secara harafiah belum dipakainya “aksara / huruf” dalam komunikasi lintas komunitas, sehingga tidak ada catatan yang ditinggalkan dari era tersebut tentang kejadian di saat itu. Baru setelah dikenalnya aksara dan ditemukan adanya catatan atas era tersebut, dinamakan “Era Sejarah” (yang terbagi lagi dalam beberapa jaman, misalkan : Kuna, Klasik, Pertengahan, dan Modern). Tetapi ada juga di kalangan sejarahwan berteori, bahwa sesungguhnya di era purbakala “sudah ada aksara primitif yang berkembang dalam lingkungan kecil”. Di contohkan: tentang adanya peninggalan gambar di dinding-dinding goa purba, hal tersebut diyakini adalah aksara primitif yang dipakai oleh komunitas terbatas, hanya saja kita belum bisa memecahkan kodenya. Itu sama dengan huruf gambar milik peradaban Mesir: Hieroglif, ketika para ahli belum bisa memecahkan kodenya, dianggapnya hieroglif itu hanyalah merupakan ornamen penghias bangunan, baru di kemudian hari setelah menemukan kodenya mereka mampu menggali catatan kesejarahan secara lebih dalam atasnya. Dan menurut saya kita harus berpandangan terbuka menerima semua teori tadi, sampai ada bukti baru yang ditemukan. Di Nusantara kita ini, semua fase sejarah tadi juga terjadi. Baik pada Era / Jaman Purbakala, dengan di temukannya beberapa fosil binatang dan manusia purba yang tersebar hampir merata di kepulauan Nusantara. Maupun Era / Jaman Penguasaan Teknologi Sederhana : Jaman Batu, Jaman Tembaga, Jaman Perunggu dan Kaca serta Jaman Besi, yang ditandai dengan peninggalan arkeologi berupa bangunan monumen, ornamen, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Yang bila dirunut berdasarkan kesepakatan internasional periodesasi sejarah, berlangsung dalam ukuran “Jutaan hingga Ribuan tahun yang lalu”. Logikanya, bila kepulauan di Nusantara telah memiliki penghuni dan peradabannya dari “Jutaan hingga Ribuan tahun yang lalu”, Bagaimana sejarah peradabannya ?. Bagaimana pula wawasan kebangsaan yang dimilikinya ?. Ini bukanlah hal yang mudah guna diungkapkan, mengingat keterbatasan literatur tentang nenek moyang kita sendiri dan juga pengalaman penjajahan atas negeri kita yang merampok peninggalan sejarah tak terhitung lagi jumlahnya mempersulit upaya kita merekonstruksi kembali sejarah peradaban bangsa ini. Belum lagi kurang sadarnya masyarakat kita akan pentingnya peninggalan sejarah itu, sehingga tidak jarang ditemukan perusakan atas situs sejarah dan perdagangan gelap yang dilakukan dengan motif ekonomi ataupun memperkaya diri sendiri. www.indiependen.com | www.indiependen.net
BUDAYA Gelapnya misteri sejarah peradaban Nusantara di masa belum dikenalnya tulisan (era Megalithikum) itu banyak membingungkan para ahli sejarah kita maupun dunia betapa tidak, di saat yang sama leluhur kita mampu menunjukkan karya-karya monumental yang luar biasa (dalam sisi keindahan, besarnya ukuran, jumlahnya yang banyak dan wilayah sebarannya yang hampir merata di seluruh kepulauan Nusantara), jelas hal itu memerlukan waktu pengembangan peradaban yang tidak sebentar. Tiba-tiba saja semua jejak itu terputus (diperkirakan terjadi bencana global) dan muncul kembali peradaban baru yang beridentitas baru pula di Nusantara mewarnai sejarah hingga masa ditemukannya aksara /tulisan. Dan tiba-tiba saja muncul dalam buku sejarah di sekolah-sekolah adalah : KUTAI dan TARUMANEGARA sebagai kerajaan tertua di Nusantara, hal tersebut dimungkinkan merupakan kesepakatan ahli sejarah di masa itu berdasarkan penemuan yang ada. Tetapi seperti yang saya tulis di atas, ketika terjadi penemuan baru jejak sejarah maka kita harus siap mengubah paradigma lama karena memang semacam itulah kenyataan yang terjadi dansejarah bukanlah ilmu pasti. Yang menarik adalah adanya garis pemisah yang cukup keras di masa Nusantara masih dihuni penduduk aslinya lalu terjadi bencana global hebat yang menenggelamkan peradaban dan masa Nusantara diserbu oleh kaum pendatang (imigran yang mungkin juga berusaha menyelamatkan diri / terselamatkan pada saat bencana global itu terjadi). Sebagai pewaris peradaban dan dengan bekal pengetahuan yang cukup, tentunya kita tergerak berupaya mengetahui lebih detail peristiwa tersebut. Dan sasaran pertama penelitian itu adalah kapan sesungguhnya bencana global itu terjadi, sehingga kita mengetahui garis pemisah sejarah itu dengan lebih jelas. Bila kita mereferensi sejarah global modern khususnya tentang bencana besar yang dialami oleh bumi, maka ditemukan beberapa kali peristiwa bencana yaitu : terjadinya hujan meteor di era purba yang dipercaya menyebabkan perubahan morfologi global dan memunahkan beberapa species di bumi, terjadinya pemanasan global (entah ini disebabkan alami oleh badai matahari ataukan ulah mahluk seperti efek rumah kaca sama dengan di era industri modern ini) yang menyebabkan mencairnya es di kutub dan
www.indiependen.com | www.indiependen.net
menenggelamkan peradaban di pesisir karena naiknya muka air laut dengan hebatnya Adalah dua “hipotesa atau teori” yang muncul dari pemikiran logis ahli sejarah saat itu, tetapi sebagai peneliti kita juga membutuhkan sumber pembanding lain agar mampu mengukur lebih teliti masa sejarahnya. Sebagai sumber pembanding saya gunakan kitab suci agama Samawi (Taurat - Injil – Al Quran) dan karya sastra kuno (Bharatayudha) yang di dalamnya menceritakan terjadinya bencana itu. Ketika mempelajarinya lebih lanjut, barulah diketahui bahwa bencana global itu terjadi tidak hanya dua kali (seperti asumsi / hipotesa ahli sejarah modern), tetapi terjadi sampai beberapa kali yang di dalam agama Samawi juga dijadikan penyekat / pembeda era dari kenabian / kerasulan. Hal ini juga dianggap sangat penting bagi para ahli sejarah di lingkungan keagamaan guna penulisan sejarah para Nabi / Rasul nya. Terutama adalah di mana “lokasi” dari para Nabi sebelum terjadinya bencana dan dimana “lokasi penyelamatan” yang kemudian diwariskan peradabannya kepada penerusnya. Juga adanya temuan baru dalam catatan kuna tersebut tentang bencana global akibat penggunaan teknologi tinggi di masa lalu dalam peperangan. Yang terakhir ini sempat membuat saya lemas, karena mengubah paradigma yang saya yakini tentang sejarah. Seakan-akan pendahulu kita sedemikian primitifnya dan kita jauh lebih modern dari mereka,padahal kenyataannya banyak teknologi sangat tinggi sudah digunakan pada
masa lalubeberapa diantaranya malah belum kita miliki sampai saat ini. Ketika menggali lebih dalam, baru saya yakini : Bahwa terjadi bencana global secara periodik (baik itu oleh alam semesta dan oleh ulah manusia / mahluk) yang menjadi titik jatuh dan bangunnya suatu peradaban (lokal, regional maupun global). Dengan kata lain manusia pernah mengalami jaman batu berulang kali dan mengalami jaman modern beberapa kali juga. Sekarang tinggal upaya kita untuk menggali sejarah Nusantara, karena dari sejarah itu didapatkan pelajaran yang sangat berguna tentang bagaimana pendahulu kita membangun peradaban dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya serta kemampuan mereka mengatasi kesulitan dan bencana yang ditimbulkan oleh lingkungan. Hal ini sangat penting artinya, agar kita tidak memulai semuanya dari awal lagi tetapi cukup dengan belajar dari pengalaman masa lalu dan menyempurnakannya dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Jejak mega bencana yang paling purba saya jejaki terjadi disepanjang pesisir selatan pulau Jawa. Walaupun bukti-bukti alam terpampang cukup jelas di depan saya, tapi akal saya cukup sulit menerima kenyataan itu. Apakah bencana yang terjadi “sedahsyat itu” ?. Baru ketika kejadian tsunami yang cukup dahsyat menimpa kawasan Aceh dan hampir seluruh pantai Sumatera, sedikit pencerahan kembali menggoda untuk melakukan penelitian ulang kembali atas hal tersebut dan hal yang sama rupanya cukup banyak juga ahli dari luar negeri belajar dan tercerahkan dari peristiwa tsunami ini. Kami sepakat bahwa kejadian bencana purba terdahsyat adalah peristiwa dimana posisi bumi segaris lurus dengan semua planet-planet di tata surya kita termasuk poros utamanya yaitu matahari. Karena segaris maka menimbulkan komulatif gravitasi dari planet yang ada terhadap matahari, perubahan ini menyebabkan tertariknya meteor-meteor di sekeliling planet oleh gravitasi komulatif dan menghajar semua planet tersebut termasuk bumi. Efek terhebat adalah bila meteor berukuran cukup besar masuk ke dalam bumi dan menumbuk dengan kecepatan tinggi adalah menjadi mega tsunami. Bila jatuh ke laut dan mampu menekan kerak bumi maka akan mengganggu stabilitas vulkanis dan menyebabkan meletusnya beberapa gunung berapi secara bersamaan. Efek benturannya juga akan mengangkat partikel debu dalam jumlah cukup besar ke atmosfir bumi dan menutup akses sinar matahari untuk waktu cukup lama (disimulasikan sampai ratusan hingga ribuan tahun), sehingga bumi kembali mengalami masa es. Kejadian seperti itulah yang dipercaya para ahli sejarah sebagai kiamat kecil peradaban (tetapi bukan kiamat bagi bumi) yang memusnahkan beberapa spesies termasuk dinosaurus dari bumi. Dan jejak itu bisa juga saya saksikan di sepanjang pesisir selatan pulau Jawa. Adalah suatu tanda tanya yang teramat besar bagi para ahli purbakala atas situs SANGIRAN di Jawa Tengah, karena banyak temuan fosil purbakala dari berbagai era sejarah yang berbeda terkumpul menjadi satu di kawasan cekungan lembah Sangiran ini.
Pertanyaannya, apakah hewan dan manusia yang menjadi fosil tersebut tinggal secara berkelanjutan di titik yang sama ataukah fosilfosil yang berbeda eranya itu terhanyutkan oleh banjir besar dan mengendap dalam lapisan di cekungan Sangiran ini ?. Kedua, pertanyaan tersebut memang layak jadi pertimbangan kita semua, sampai sayamenemukan bukti lain yang justru mendukung teori yang kedua. Yaitu semua fosil tersebut sesungguhnya berasal dari sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo yang sejak dahulu terkenal subur bagi pertanian, pendahulu kita itu mungkin di kuburkan pula di sepanjang lembah daerah pemukimannya tetapi suatu mega tsunami di selatan pulau Jawa mempunyai efek dahsyat (baik tinggi gelombang dan jauhnya hempasannya) menerjang masuk ke badan sungai menghanyutkan semua material dan menumpuknya di cekungan lembah Sangiran. Bukti pendukungnya adalah sungai Bengawan Solo dahulu muaranya ke pesisir selatan pulau Jawa, yang secara topografis dan jarak memang lebih dekat. Tetapi efek mega tsunami telah merubah arah aliran sungai Bengawan Solo dari arah selatan ke posisi muara saat ini di pesisir utara pulau Jawa (yang secara jarak lebih jauh). Bekas aliran sungai Bengawan Solo purba tersebut di atas permukaan tanah memang telah mati akibat muaranya tertutup pasir laut yang diangkat tsunami, sehingga yang tersisa daerah alirannya dijadikan persawahan dan hutan lembah. Tetapi di bawah permukaan tanahnya resapan air tetap mengalir menempuh jalur yang sama ke pesisir selatan pulau Jawa dengan membentuk goa-goa kapur berusia jutaan tahun. Goa ini (terletak di pesisir Kabupaten Gunung Kidul) kemudian oleh UNESCO dan Universitas Gajah Mada dijadikan pusat studi geologi serta diresmikan sebagai museum goa kapur (karst) yang tercatatmerupakan salah satu yang tertua di dunia. Sebuah sumber referensi sejarah yang tiada ternilai harganya, bila orang asing saja sangat menghargai sayangnya lokasi situs purbakala semacam Sangiran dan Muara Purba Bengawan Solo justru lepas dari pengamatan kita. Bukti lain juga tersebar di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul (ketiganya berada di pesisir selatan pulau Jawa), banyak sekali peninggalan peradaban purba (megalithikum) yang menandakan daerah pesisir selatan tersebut dihuni sementara di lokasi yang sama juga di temukan pula peradaban baru berupa bangunan batu / candi yang usianya masih dalam penelitian. Rata-rata pola keruntuhan yang terjadi adalah arah utara, seperti memberi informasi pernah mengalamihempasan dahsyat dari arah selatan (karena pola keruntuhan alami umumnya adalah tegaklurus sumbu bangunan). Ini juga memusingkan peneliti, kalau era purba kehancuran peradaban bisa di teorikan terkena mega tsunami, bagaimana kita akan menteorikan pola keruntuhan atas peradaban yang lebih baru itu? Apakah kita juga pernah mengalami beberapa kali mega tsunami ? indiependen | EDISI 3 | 2012
29
SENI
LUDRUK TRAUMA GESTOK
Akhirnya Rontok
Sebagai kesenian rakyat, ludruk mengalami metamorfose sebanyak empat kali hingga menjadi bentuknya sekarang dimulai dari lerok bandan, lerok, besut kemudian ludruk. Kesenian yang pernah mengalami puncak kejayaan ini kemudian terjerembab akibat gonjang-ganjing politik lalu 1965, traumanya berlarut hingga hari ini. Nasib ludruk semakin terpuruk lantaran animo masyarakat terus menyusut. Penonton menjauh karena ludruk telah kehilangan keludrukannya. Sudah tidak kurang-kurangnya dilakukan eksperimen untuk menampilkan format pertunjukan yang menarik namun nyatanya seperti mendirikan benang basah. Sungguhpun tidak sanggup mengubah praktik-praktik skandal dalam kekuasaan secara menyeluruh, Ludruk dianggap layak sebagai representasi kebudayaan dalam sosiologi masyarakat yang tertindas oleh budaya feodal. Karenanya, masyarakat yang menganggap segala emosi pada dirinya tercermin dalam ludruk menjadikan kesenian ini sebagai tontonan wajib untuk mengisi ruang refleksi dan kontemplasi, sekaligus sebagai media partisipasi publik dalam melakukan gerakan protes dan kritik sosial terhadap penguasa dengan etika dan estetika yang terukur. Kelahiran ludruk tidak terbentuk begitu saja, tetapi mengalami pengubahan bentuk berulang kali, sayangnya belum ada data yang memadai untuk merekonstruksi waktu yang demikian lama. Meski begitu Prof. Hendricus Supriyanto peneliti ludruk asal Malang mencoba menetapkan berdasarkan nara sumber yang masih hidup sampai tahun 1988, bahwa ludruk sebagai teater rakyat dimulai tahun 1907 oleh pak Santik dari Desa Ceweng, Kecamatan Goda Kabupaten Jombang. Santik bersama Pono dan Amir berkeliling dari desa ke desa menyajikan syair-syair diiringi tabuhan sederhana. Pono mengenakan pakaian wanita dan wajahnya dirias coret-coretan agar tampak lucu. Dari sinilah penonton melahirkan kata Wong Lorek. Akibat variasi dalam bahasa maka kata lorek berubah menjadi kata Lerok. Lalu apa kaitan badut dengan ludruk? Apabila berkiblat pada kamus Javanansch Nederduitssch Woordenboek karya Gencke dan T Roorda edisi 1847 maka istilah ludruk dapat diartikan sebagai Grappermaker atau badutan. Pada waktu itu ludruk atau badutan merupakan pertunjukan rakyat yang sifatnya humoris namun bernuansa perlawanan terhadap kekuasaan dan kebudayaan adiluhung yang berkembang di kalangan elit kerajaan. Spirit perlawanan ludruk berlanjut di masa kolonial Belanda dan Jepang. Berbagai cerita yang mengobarkan semangat perlawanan dan kebencian rakyat terhadap penjajah dipentaskan oleh banyak grup ludruk. Kisahkisah semacam “Sarip Tambak Oso” dan “Sakera” dengan balutan cerita heroisme rakyat Jawa Timur dalam
30
indiependen | EDISI 3 | 2012
Setiap kesenian rakyat selalu berkembang mengiringi dinamika budaya. Apa yang disajikan mampu mengisi ruang refleksi dan kontemplasi, sekaligus sebagai media partisipasi publik dalam melakukan kritik sosial terhadap penguasa dengan etika dan estetika yang terukur. Tetapi apabila kesenian itu sudah tidak lagi menyiratkan realisme sosial maka lambat cepat atau lambat akan ditinggalkan publik. Seperti dialami kesenian ludruk di Jawa Timur yang pernah berjaya pada era 50 – 60-an, setelah dijadikan corong orde baru pasca Gestok, ludruk menjadi tidak menarik kemudian dijauhi publik sehingga banyak yang rontok.
Ludruk pelajar lebih mampu menyajikan tema aktual
melawan VOC Belanda begitu populer. Salah seorang seniman ludruk yang senantiasa mempropagandakan anti penjajahan adalah Cak Pono yang mengabarkan tentang berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1928 lewat kidungan, padahal waktu itu Belanda mengawasi secara ketat setiap organisasi bawah tanah. Akibatnya, Cak Pono dijebloskan ke penjara. Kasus serupa juga menimpa Cak Durasim yang membentuk kelompok Ludruk Oraganizatie pada tahun 1933. Ludruk tersebut begitu populer di kalangan rakyat karena keberaniannya dalam mengkritik imperialis Jepang lewat kidungan “Bekupon Omahe Doro, Melok Nipon Soyo Sengsoro” (Pegupon rumah burung dara / Ikut Nippon tambah sengsara). Durasim menyanyikan kidungan itu ketika dan kawan-kawannya ditanggap di Desa Mojorejo, Jombang. Karena itu dia dan kawan-kawannya ditangkap oleh tentara Jepang dan akhirnya meningga dunia di tahun 1944. Pada masa kemerdekaan, ludruk menjadi alat propaganda partai politik, seiring dengan kontestasi politik yang kencang baik di masa demokrasi liberal tahun 1950-an maupun masa demokrasi terpimpin tahun 1960-an. Namun, hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang paling gencar mengakomodasi ludruk sebagai instrumen perjuangan ideologi. Hal itu terkait dengan landasan perjuangan PKI dan Lekra yang ingin mengangkat seni budaya rakyat sebagai alat perjuangan melawan dominasi kebudayaan imperialis yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Perjuangan PKI di lapangan kebudayaan tersebut
seiring dengan politik anti nekolim yang digelorakan Presiden Sukarno ketika itu. Sewaktu James L Peacok, peneliti dari Universitas North California Amerika mengadakan penelitian ludruk di Surabaya tahun 1963-1964 menulis “tak dapat dipungkiri, dari sejarahnya ludruk memang mempunyai sifat revolusioner.” Itu sebabnya Sindhunata, Pemimpin Redaksi Majalah Basis memuji ludruk merupakan kesenian rakyat. Maklum, jika ludruk kasar dan penuh dengan keringat. Ludruk adalah jabang baji kesenian , yang lahir dari kandungan masyarakat bawah yang susah, yang sehari-hari harus bergulat mencari nafkah, yang tidak puas dengan keadaan hidupnya, karena itu ingin protes dan memberontak terhadap segala penindasan yang membelenggunya. Ketika meneliti Peacock mencatat sebanyak 594 grup yang menebar di Jawa Timur. Namun ironis, pada tahun 1999, sewaktu Peacock kembali ke Surabaya untuk melakukan napak tilas keberadaan ludruk yang pernah dia kunjungi bersama istrinya ternyata tak satupun ludruk yang berhasil ditemui. Masa kejayaan ludruk berlangsung pada masa kemerdekaan tahun 1945 hingga 1965. Ludruk pada masa ini berfungsi sebagai hiburan dan alat penerangan kepada rakyat, untuk menyampaikan pesan pesan pembangunan. Pada masa in kelompok yang terkenal adalah Ludruk Marhaen milik Partai Komunis Indonesia. Pada waktu itu ludruk benar benar mendapatkan tempat di rakyat Jawa Timur. Ada dua grup ludruk yang sangat terkenal yaitu Ludruk Marhaen dan Ludruk Tresna Enggal. Sebagai penghibur, Ludruk Marhaen pernah main
di Istana negara sampai 16 kali , hal ini menunjukkan betapa dekatnya para seniman ludruk dengan para pengambil keputusan di negeri ini. Ludruk ini juga berkesempatan menghibur para pejuang untuk merebut kembali Irian Jaya, Trikora II B dan memperoleh penghargaan dari Panglima Mandala, Soeharto. Ludruk ini lebih condong ke kiri sehingga ketika terjadi peristiwa G30S kelompok kesenian yang berafiliasi pada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) milik PKI, bubar. MASA SULIT Seiring dengan kejatuhan Sukarno berlangsung pula penumpasan kekuatan kiri pasca Gestok, seni ludruk pun mengalami masa-masa sulit. Rezim militer Orde Baru mengekang bahkan melarang pementasan ludruk selama beberapa waktu terutama yang diidentifikasi sebagai corong PKI. Tahun 1965-1968 terjadi kevakuman. Namun sesudah itu munculah kebijaksanaan yang menyangkut kehidupan ludruk di Jawa Timur. Peleburan ludruk dikoordinir oleh Kodam VIII Brawijaya pada tahun 19681970 yang terdiri atas 5 kelompok, antara lain: 1. Eks-Ludruk Marhaen di Surabaya dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit I 2. Eks-Ludruk Anogara Malang dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit II 3. Eks-Ludruk Uril A Malang dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma unit III dibina Korem 083 Baladika Jaya Malang 4. Eks-Ludruk Tresna Enggal Surabaya dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit IV 5. Eks-Ludruk Kartika Kediri dilebur menjadi Ludruk Kusuma Unit V Di berbagai daerah terjadi peleburan dan pembentukan grup-grup ludruk dengan supervisi yang mutlak dari struktur komando teritorial militer. Esensi seni ludruk yang awalnya merupakan wadah perlawanan rakyat terhadap penguasa pun berangsur hilang. Ludruk beralih menjadi alat propaganda berbagai program pemerintah Orde Baru seperti Repelita maupun Keluarga Berencana (KB) dan sejenisnya. Trauma politik tersebut mengakibatkan ludruk kehilangan nyali untuk menyuarakan kasus-kasus sosial dengan akibat ditinggalkan oleh masyarakatnya. Imam CB, dosen ludruk STKW Surabaya meningkahi, persoalan utama yang membuat ludruk ditinggalkan publik karena sudah tidak mampu melihat dinamika zaman. Selain dihantui trauma politik, orang ludruk juga malas belajar. Juga tidak mempunyai kegelisahan seperti kegelisahan Cak Pono maupun Cak Doerasim. Jika ludruk sudah tidak berani menyuarakan kegelisahan rakyat yang hidupnya semakin sarat maka sangat beralasan apabila rakyat menganggap ludruk sudah tidak punya arti lagi. Rokimdakas
www.indiependen.com | www.indiependen.net
BLITZ
Ada catatan mengerikan dari Amerika, bahwa di sana telah terjadi 1,5 juta serangan jantung setiap tahun dan mengakibatkan 500 ribu kematian. Di negeri yang konon “di-presideni Anak Menteng” itu, serangan jantung terjadi setiap 20 detik dan yang mengakibatkan kematian terjadi setiap satu menit. MENYUSUL pernyataan WHO bahwa kolesterol merupakan pembunuh nomor satu di dunia (21/1/2011), Badan Kesehatan PBB ini juga mengimbau untuk membebaskan anak-anak dari segala bentuk pemasaran makanan tinggi lemak jenuh, trans-lemak asam, tinggi gula dan garam yang dikenal dengan sebutan makanan sampah alias junk food. Organisasi Kesehatan Dunia itu juga memperlihatkan angka hingga 177 juta anak di seluruh dunia terancam oleh penyakit terkait obesitas. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan perlunya ada larangan memasarkan junk food di sekolah, halaman sekolah, pusat-pusat pra-sekolah, taman bermain, klinik keluarga serta kegiatan apa pun baik olahraga dan atau budaya yang diadakan pada tempat-tempat tersebut. Selasa (5/6/2012) Robert Iger - CEO Walt Disney - mengumumkan kebijakan khusus. Walt Disney secara tegas melarang iklan junk food di semua televisi, radio, dan situs yang mereka kelola, antara lain di acara Disney Junior dan Kartun ABC setiap Sabtu pagi, DisneyChannel,Disney XD, Radio Disney, dan situs online Disney yang berorientasi pada keluarga. Beberapa kalangan menilai kebijakan Walt Disney bagaikan menabuh genderang perang melawan junk food di Amerika. Genderang yang ditabuh oleh “penguasa media” ini tampaknya direspon hangat oleh para artis yang terkait dengannya. Apa pun motivasinya, apakah untuk tujuan kesehatan atau sekadar takut gemuk (obesitas), aktris-aktris kenamaan pun beramai-ramai berkampanye anti junk food dengan aktivitas jogging. VTidak seperti biasanya yang “takut” dengan paparazi, para artis itu terkesan lebih terbuka dan leluasa melakukan jogging bersama pasangan masingmasing. Misalnya, Miley Cyrus dan Justin Gaston, Tom Cruise dan Catty Holmes, Miranda Kerr, Nina Dobrev, Scarlet Johansons dan lain-lain. www.indiependen.com | www.indiependen.net
APA JUNK FOOD? Menurut Pollution Monitoring Laboratory - Center for Science and Environment (PML-CSE), junk food atau makanan sampah didefinisikan sebagai “makanan apa pun, yang rendah nutrisi penting, tapi tinggi bahan lain seperti kalori dan sodium, tidak atau sedikit mengandung protein, vitamin atau mineral tetapi kaya garam, gula, lemak dan tinggi kalori. Sangat asin seperti keripik, tinggi karbohidrat (zero callory) seperti permen, soft drink, dan tinggi lemak jenuh seperti kue dan cokelat.” Misalnya - masih menurut PML-CSE - makanan tinggi lemak, seperti keripik kentang, burger, pizza, ayam goreng dan lain-lain memiliki kandungan lemak yang tinggi. Link antara lemak jenuh dan lemak trans, berpotensi tinggi untuk memicu terjadinya penyakit jantung permanen. Makanan penutup dan getar yang ditawarkan oleh KFC dan McDonalds selalu mengandung kadar gula yang sangat tinggi. PERANG DUNIA III INGGRIS: Inggris memiliki masalah obesitas terbesar di Eropa dengan hampir 26 persen dari populasinya. Negara ini melarang junk food di sekolah-sekolah dan melarang iklan junk food selama program televisi yang ditujukan pada anak di bawah 16 tahun. SKOTLANDIA: Bulan Maret 2012 pemerintah melarang iklan junk food di televisi untuk ditayangkan pada jam-jam di antara 09.00 pagi hingga 16.00 sore. HONGARIA: Sejak September tahun 2011 telah dikenakan pajak pada makanan yang tinggi gula, lemak, karbohidrat, dan garam. Pajak juga dikenakan pada minuman berkarbonasi, alkohol dan minuman dengan kadar kafein dan energi tinggi.
MEKSIKO: Sejak Mei 2010 Meksiko telah melarang junk food di semua sekolah umum, swasta dan SD, sebagai bagian dari kampanye anti obesitas. UNI EMIRAT ARAB: Sejak tahun 2010 pemerintah telah melarang junk food dan soft-drink di semua sekolah di Abu Dhabi. KANADA: Sejak September 2010 pemerintah setempat melarang junk food termasuk permen, coklat, kentang goreng, popcorn dan minuman energi (kalori) di sekolah-sekolah. DENMARK: Pemerintah mengenakan pajak tinggi untuk Pola makan yang sehat berpengaruh pada bentuk tubuh penjualan junk food pada Subway, Taco Bell, Coca Cola dan Barista. Oktober 2011. Pajak tambahan dikenakan Sementara itu pemodal dalam negeri juga pada makanan seperti mentega, krim tidak ingin tertinggal, misalnya, Pizza susu es keju, pizza, daging, dan makanan Corner, Coffee Day Group, Haldiram olahan yang mengandung lebih dari 82,3 Bikanervala dan sebagainya. persen lemak jenuh. Menurut pajak baru yang dikenakan, para konsumen Junk food adalah produk visibilitas harus membayar sekitar 20 persen lebih tinggi: mudah tersedia hampir di dari penjualan junk food tersebut. mana-mana, luas diiklankan melalui Pemerintah Denmark berharap dengan setiap media, makanan ini menemukan cara mengenakan pajak pada junk food kelompok sasaran utama kalangan anakakan mampu mendanai biaya perawatan anak. Mereka, produsen dan penjual junk kesehatan seiring peningkatan populasi food juga mengambil jalan lain untuk obesitas. Juga, harga tinggi diharapkan kemasan yang menarik dan membubuhkan akan menghalangi warga Denmark makanan adiktif (menimbulkan efek mengkonsumsi makanan sampah tersebut. kecanduan -red) dan warna untuk meningkatkan rasa, tekstur, penampilan INDIA: dan pengawetan. India sebagai salah satu produsen Sementara itu, negara-negara tembakau terbesar di dunia tampak lain juga sedang berkampanye dan paling geram dengan junk food ini. Di mensosialisaikan rencana mengenakan sana obesitas yang berpotensi memicu pajak tinggi untuk junk food, seperti sakit jantung itu mulai merambah anakSwiss, Austria, Australia, Finlandia, anak di pedesaan. Menurut National Rumania, Brasilia, dan Taiwan. Restaurant Association of India (NRAI), industri makanan cepat saji di India telah INDONESIA: meningkat hingga 35-40 persen. Sebagian Siapa takut? Takut siapa? besar pasar junk food dikuasai oleh pemodal global seperti McDonald, Yum! Yon Noroyono Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Domino, indiependen | EDISI 3 | 2012
31