Tabloid Indiependen Edisi 2

Page 1

www.indiependen.com - www.indiependen.net


Edisi 02 | 2012

2

Papan Catur bernama: Indonesia

Chrisman Hadi

“Karena kami makan akar dan terigu menumpuk di gudangmu Karena kami hidup berhimpitan dan ruangmu berlebihan Maka kita bukan sekutu...”

A

DALAH penggalan sajak almarhum Mas Willy alias Rendra atawa Burung Merak yang berjudul Sajak Orang Kepanasan. Kendati ia tak lagi bisa menyuarakan kepedihan kaum papa… kalimatnya tetap saja abadi. “... Karena kami kucel dan kamu gemerlapan/Karena kami sumpek dan kamu mengunci pintu/maka kita bukan sekutu...” Ya... miris memang –Rendra meneguhkan sebuah posisi yang dikotomis– Rakyat Jelata vis a vis Kaum berpunya (the poor versus the have). Atau bisa jadi yang ia maksudkan juga bermakna Rakyat versus Negara (People versus State)? Apa pun, kasunyatan yang didedah dalam sajak itu bisa jadi sebuah peringatan —atau bahkan ramalan?— bagi situasi Indonesia kontemporer. Sebab sejak tumbangnya Orde Baru pada Mei 1998, ternyata kondisi negeri ini ibarat “si kancil yang lepas dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut harimau.” Satu situasi yang disebut oleh Jeffrey Winters, metamorfosis dari Oligarki Sultanistiknya Soeharto menjadi the ruling oligarchy, oligarki kaum yang memerintah. Jadi ya setali tiga uang. Tak ada mobilitas vertikal yang signifikan terhadap nasib rakyat. Apa pasalnya? Seorang kawan aktivis pernah berseloroh, Indonesia ini ibarat sebuah papan catur –bidak-bidaknya telah sempurna dimainkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar Indonesia. Rajanya dimainkan trio: Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund – IMF) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Menterinya dimainkan perusahaan-perusahaan trans-nasional (Trans National Corporations – TNCs). Bentengnya dimainkan Eropa. Peluncurnya (gajah) dimainkan Australia. Kudanya dimainkan Jepang dan sebagainya. Sedang kekuatan ekonomi politik lokal bisa memainkan pion itu pun sudah untung. Tak jarang malah hanya kebagian peran: “penonton” di pinggir papan yang dilarang berkomentar... Parah ya? Mudah-mudahan saja itu “cuma” atau sekadar seloroh, bukan empiris terjadi. Sebab kalau itu sungguh terjadi ya kemana lagi kita musti berpaling? Mau berpaling pada ramalan Mama Lorens yang dahsyat itu, beliau sudah “pensiun” hidup. Mau berpaling pada Ki Joko Bodo, iklannya di televisi-televisi swasta: Ketik Reg… Ki Joko Bodo ya sudah lama juga tidak tayang. Sementara Ki Permadi sekarang ya sudah sibuk aktif di partai alias tak bergiat lagi soal olah ramal-meramal. Tapi sebagai Rakyat Indonesia yang “liat” dan bukan “bangsa tempe,” kata

Bung Karno, kita tetap dan harus senantiasa percaya diri. Bahwa di dalam lorong jalan bangsa yang paling gelap gulita pun senantiasa pasti ada secercah cahaya yang memandu dan memberi harapan. Pada lorong gelap itulah, Indiependen hadir –tanpa pretensi untuk menggurui dan menjadi ATK alias agen tunggal kebenaran, distributor tunggal kebenaran. Segenap fakta, persepsi dan opini kami hadirkan utuh dalam bingkai multi kulturalisme dan pluralisme. Karena kami percaya bahwa gagasan Keberdaulatan, Kemandirian dan Jati diri bangsa itu punya sayap dan punya kaki. Yang bisa terbang tinggi dan lari cepat menyongsong sebuah era baru… paradigma baru… dan peradaban baru bagi masa depan Indonesia Baru. Dengan Fokus Rakyat Menggugat Neolib, kami menyajikan sebuah sikap agar tengara Rendra lewat Sajak Orang Kepanasan dan Sebuah Papan Catur bernama: Indonesia, tak mewujud dalam realitas empirik kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Karena “... meski orang-orang yang menganut faham bahwa campur tangan pemerintah haruslah sekecil mungkin adalah kaum neolib; sebenarnya mereka tidak bisa mengelak terhadap campur tangannya pemerintah, sehingga tidak bisa lagi mempertahankan liberalisme mutlak dan total, tetapi toh harus militan mengkerdilkan pemerintah untuk kepentingan korporatokrasi. Jadi meski yang liberal mutlak, yang total, yang laissez fair laissez aller dan laissez fair laissez passer, yang cut throat competition dan yang survival of the fittest mutlak sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kaum neolib masih bisa membiarkan kekayaan alam negeri kita dihisap habis oleh para majikannya yang kaum korporatokrat dengan dukungan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, ujar Kwik Kian Gie. Kita masih percaya bahwa resep Tri Sakti Kemerdekaan –Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan— yang hendak diwujudkan Bung Karno masih mujarab untuk menghadapi rezim Neo Liberalisme. Dan, “bangsa yang terdiri dari kaum koeli belaka” dan “menjadi koeli antara bangsa-bangsa,” segera bangkit... Untuk itu Indiependen hadir: “Karena kami arus kali dan kamu batu tanpa hati maka air akan mengikis batu” penguasa itu tumbang juga...

forum publik Kualitas Internet Smartfren Buruk Terima kasih surat terbuka saya ini diterbitkan mengenai permasalahan operator Smartfren, kenapa koneksi internetnya sering bermasalah. Supaya pihak Smartfren dan pembaca tahu. Ini bukan pertama kali koneksi Smartfren sering bermasalah, semua provider pasti punya permasalahan masing-masing. Tapi dari pengalaman pribadi Smartfren-lah yang paling hancur kualitasnya di tempat saya. Bagaimana saya tidak mengatakan paling hancur? Karena tidak ada yang separah Smartfren di daerah saya. Pengalaman pribadi menggunakan GSM tidak pernah seperti ini yang setiap hari error mulai dari RTO. Tidak bisa browsing hingga harus berkali-kali rekonek modem. Apa begini kualitas yang ditawarkan Smartfren? Tolong pembuktian slogan anda “I Hate Slow” atau “Anti Lelet” tapi kenyataannya sebaliknya “I Love Slow” atau “Doyan Lelet” Tolong dong tingkatkan kapasitasnya! Jangan meningkatkan konsumen dan iklan saja kalau kapasitas untuk 50 orang tapi penggunaanya dipaksa 100 orang jelas bakal hancur! Saran saya buat Smartfren kalau memang tidak sanggup meningkatkan kualitas lebih baik mundur sebagai OPSEL. Sedangkan saran untuk calon pengguna, sebaiknya review dulu dari pengguna lain di sekitar Anda. Walaupun jaringan Smartfren sudah masuk daerah anda tapi bukan jaminan kualitasnya memadai. Silahkan cek untuk daerah saya Surabaya Utara, Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel. rep. Ahmad Antawirya

EDISI 02 AGUSTUS 2012

Faizal - Ampel Belakang 2, Surabaya

DEWAN PAKAR: Pieter A. Rohi z Trimoelja D. Soerjadi z Prof Dr Eman Ramelan SH MS z Prof Dr Frans Limahelu SH LLm z Hadi Pranoto SH MH z DR Suko Widodo z Tjuk K Sukiadi z Yoyon Noroyono z Pipit R. Kartawidjaya z Danu Rudiono PEMIMPIN UMUM: Chrisman Hadi PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Taufik Sidiki PEMIMPIN REDAKSI: Rokimdakas REDAKSI: Cahyo Sudarso z Anto Wardianto z Jaka Mujiana z Deddy Endarto BIRO: Theresia Eva (Blitar) z Yudha Prastantiono (Malang) z Erwan Febriyanto (Jombang) z Hadi Ciptono (Jakarta) z Arief W.Djati (Bandung) z Mimi Savitri (Kontributor London) z Ook ‘Markesot’ (Kontributor Berlin) z Warsito Ellwein (Biro Eropa) SEKRETARIS REDAKSI: Mawan Mardijanto SH GRAFIS: Dany Setiawan SIRKULASI: Bram Tjondo Oetomo MARKETING: Toga Sidauruk PENASIHAT HUKUM: Krisna Budi Tjahjono SH CN IT SUPPORT: Masakgos ALAMAT REDAKSI: Kampung Malang Kulon 2/1 Surabaya 60263, Telp 031-5452330, Faks 031-5344252, Seluler 081-2160-6972 ; 0857-3308-4848 E-MAIL: redaksi@indiependen.com, editor@indiependen.net, sirkulasi@indiependen.com, marketing@indiependen.com REKENING: Bank BCA No 0885005247 a/n Chrisman Hadi PENERBIT: CV Mustika Abadi


Edisi 02 | 2012

3

Trimoeljo D. Soerjadi, SH

Hadapi Kasus Hambalang KPK Harus Lebih Solid G

ONJANG-ganjing sekitar kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, memasuki babak baru. Setelah hampir setahun menggantung di tingkat penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil menaikkan status kasus itu menjadi penyidikan pada Kamis (19/7). Sebelum sampai pada status itu, KPK perlu melakukan lima kali gelar perkara dan menjaring keterangan dari 71 orang, termasuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Mallarangeng. Meski sejumlah pihak menilai kerja KPK lelet, tapi setidaknya cukup memberi kelegaan hati publik. Keleletan KPK, tak pelak, menimbulkan beragam penafsiran. Janganjangan KPK mendapat tekanan dari kekuatan kekuasaan dan bakal bekerja tebang pilih.Tapi ada yang menilai, keleletan itu merupakan strategi untuk berhati-hati. “Tidak ada yang menekan atau mengintervensi KPK, kalau ada yang coba-coba untuk itu kami akan melawan. KPK tidak takut kepada siapa pun, kecuali pada Tuhan, KPK akan tetap profesional,” Abraham Samad, ketua KPK, meyakinkan pers. KPK Harus Solid Tapi bisakah kasus korupsi megaproyek Hambalang ini diselesaikan murni secara hukum? “Seharusnya bisa,” kata Trimoeljo D. Soerjadi, SH, advokad senior dari Surabaya kepada Indiependen. Kenapa

‘seharusnya’? Menurut Trimoeljo, dalam kasus dugaan korupsi megaproyek Hambalang bermuatan dua kepentingan, hukum dan politik. “Makanya saya bilang seharusnya, padahal yang benar ‘harus bisa’ karena hukum adalah panglima,” kata Pak Tri, panggilan akrab pembela kasus Marsinah, aktivis buruh yang mati di tangan militer tahun 1993. Menurut praktisi hukum tersebut kasus korupsi Hambalang merupakan batu ujian bagi KPK. Integritas yang akan menentukan KPK bisa atau tidak melewati batu ujian itu. “Berat memang, tapi harus tetap diupayakan sekuat tenaga dan pantang menyerah, KPK harus lebih matang,” tutur Pak Tri menyemangati. Karenanya Trimoeljo berpesan, antar pimpinan KPK harus solid dengan menjaga keutuhan visi. “Yang dihadapi KPK ini kekuatan politik penguasa, jangan sampai terjadi kriminalisasi yang akan mengganggu tim kerja pimpinan KPK. Sudah cukuplah Antasari dan BibitCandra jadi korban. Saya tidak suka melihat permainan seperti itu,” tegasnya. Secara pribadi, Pak Tri menilai, kasus Antasari adalah hasil rekayasa. “Semua laki-laki kalau dikasih ‘dendeng’ ya pasti mau. Tapi pribadi sekelas Antasari saya yakin tidak mau dikasih dendeng seperti Rani itu. Saya amat yakin,” jelas Pak Tri disambung tawa panjang. Menurut advokat berusia 72 tahun ini, yang terpenting adalah menjadikan kasus Antasari-Bibit-Candra sebagai kaca brenggolo. “Harus tetap dijaga sebagai pengingat bagi pimpinan KPK

sekarang. Koruptor itu banyak akalnya, banyak temannya, karena banyak duitnya. Makanya segala cara bisa dilakukan,” ungkap Pak Tri. Melihat komposisi pimpinan KPK sekarang, Trimoejo percaya, KPK mampu membedah kasus dugaan korupsi mega proyek Hambalang. Tapi, katanya pula, bagaimana jaringan di bawahnya, misalnya, bagian penyidikan dan penuntutan. “Jajaran ketua, wakil, harus melakukan ekstra pengawasan. Kan sakit kalau jajaran ketua dan wakilnya kenceng, tapi penyidiknya main mata,” urai Trimoejo serius. Anak Tangga Pertama Saat laporan ini ditulis, penyidikan KPK baru menetapkan satu nama sebagai tersangka, yakni mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora, Dedi Kusdinar. Tersangka pertama yang kini menjabat Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora ini, memang terlibat langsung dalam mega proyek Hambalang. Sebab posisi Dedi saat itu masih merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) mega proyek bernilai Rp 1,5 triliun itu. Sebagai PPK, semua hal yang berkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan proyek berada di bawah kendali Dedi. “Kami sudah mendapatkan dua alat bukti yang kuat soal keterlibatan DK (Dedi Kusdinar-Red),” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Menurut Bambang, Dedi bisa dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Dengan pasal

tersebut, Dedi diduga telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dedi juga terancam hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp. 1 miliar. Di tingkat penyidikan ini, selain menetapkan Dedi Kusdinar sebagai tersangka, KPK juga melakukan upaya lain kepada orang-orang yang diduga terlibat kasus mega proyek Hambalang. Yakni, mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM untuk tiga direktur perusahaan yang berbeda. Mereka adalah Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri, Aman Santoso, Direktur Teknik Operasinal PT Yodha Karya, Yudi Wahyono, dan Direktur PT Rifa Medika, Lisa Lukitawati. Sebelumnya, KPK telah mencegah Direktur Duta Sari Citralaras, Mahfud Suroso, ke luar negeri. “Keterangan mereka diperlukan untuk pengembangan kasus ini,” jelas Bambang. Mantan Ketua YLBHI ini juga memastikan, dengan ditetapkannya Dedi sebagai tersangka, pengusutan kasus Hambalang ini akan terus dikembangkan hingga menyentuh semua orang yang diduga terlibat. Apakah Menpora Andi Mallarangeng yang tercatat sebagai pemegang kuasa pengguna anggaran (KPA), juga bakal digaruk sebagai tersangka? Didahului dengan senyum Bambang menjawab diplomatis, “Untuk saat ini kami masih fokus mendalami peran tersangka DK. Nama ini menjadi anak tangga pertama yang akan naik ke anak tangga yang lebih tinggi. Kalau sudah saatnya, pasti kami umumkan.” Begitu juga saat disinggung soal dugaan keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Bambang hanya meminta masyarakat bersabar. KPK, katanya pula, akan terus mendalami kasus Hambalang hingga menyentuh pihak-pihak lain. “Terutama pihak yang diduga telah memberikan dan menerima sesuatu untuk proyek itu,” Bambang berjanji. Sementara itu sumber Indiependen di Senayan menyatakan, bukan pekerjaan gampang untuk menggaruk Anas menjadi tersangka kasus Hambalang. “Terlalu besar resiko yang harus dibayar. Kalau dia jadi tersangka itu artinya dia sudah dilepas dari proteksi kekuasaan, dan Anas punya kartu truf atas kekuasan itu, dan pasti akan dibuka,” jelasnya. Jika itu benar maka tampaknya perang baru dimulai. cs, rd


Edisi 02 | 2012

4

Rakyat Menggugat Neo Liberalisme 67 tahun sudah Indonesia merdeka. Sebuah kemerdekaan yang diperjuangan oleh para nasionalis lebih dari satu abad lamanya. Namun buah dari pengorbanan yang teramat mahal itu sekarang sedang berada di tubir kegagalan sebagai suatu negara karena orang-orang yang diberi mandat kekuasaan tidak mampu mengurusi rakyatnya sebagaimana dambaan para leluhur. Dekadensi moral pejabat dan politikus mengarahkan Indonesia menjadi negara tanpa harapan.

S

EMAKIN jauh negara ini diusung ke tengah zaman, kesejahtera an rakyat semakin tak jelas. Padahal sejak awal kemerdekaan, kemandirian sejati telah dengan tegas digariskan sebagai cita-cita nasional yang harus direalisasi seraya melepas kan diri dari ketergantungan asing. Namun pada awal Orde Baru yang mewarisi kebangkrutan ekonomi Orde Lama mengembangkan kiat tentang perlunya memperoleh pinjaman dari luar-negeri untuk mengangkat perekono mian Indonesia. Tanpa bisa dibendung, sekarang hampir seluruh sumber daya Indonesia dikuasai oleh kapitalis asing. Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah telah dinikmati bangsa lain dengan menyisihkan sedikit keuntungan bagi mereka yang duduk di tampuk kekuasaan. Praktik korupsi maupun mani pulasi kian menggurita. Akibatnya, utang Indonesia semakin membengkak hingga ribuan triliun rupiah. Tentu rakyat jelata semakin menderita, walau berteriak lantang seperti tidak berpengaruh. Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu mengungkap, total utang Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 1.937 triliun, naik dari posisi akhir 2011 sebesar Rp 1.803,49 triliun. Betapa malunya sebagai bangsa Indonesia jika mendapat sindiran tentang kemerdekaannya hanya menang di usia. Jika menyimak Singapura yang merdeka pada 9 Agustus 1965, sudah lebih dulu menikmati betapa indahnya kemerdekaan itu. Kini negara kota tersebut menjadi lokomotif ekonomi ASE AN, dan satu-satunya negara Asia deng an taraf hidup setara Swiss di Eropa. Begitu halnya Malaysia, yang baru mer deka pada tanggal 31 Agustus 1957 atau 12 tahun lebih mudah dari Indonesia tetapi nyatanya negeri jiran tersebut terbukti lebih maju sehingga, dan membuka lapangan kerja yang begitu besar sehingga menjadi jujukan Tenaga Kerja Indonesia. Rezim berganti . Sudah 8 tahun Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden tapi angka kemiskinan tak pernah berubah. Nasib rakyat miskin tak pernah

pernah beranjak dari penderitaan. Yang menyedihkan, Presiden SBY dengan bangga memberitahu delegasi forum Rio+20 di Brazil bahwa Pemerintah RI berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 24 persen pada tahun 1998 menjadi hanya 12.5 persen pada tahun 2012. Statistiknya jelas, tidak ada yang keliru. Sumber datanya adalah Global Hunger Index (GHI) yang menjadi acuan dunia internasional untuk mengukur jumlah penduduk miskin suatu negara. Tapi kalau kita amati pada rentang tahun 2004-2012, yaitu periode ketika SBY menjadi presiden, ada yang tidak beres. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2003, setahun sebelum SBY menjadi presiden adalah 12,47 persen, dan sekarang angka kemiskinan tetap 12,5 persen. Artinya sekitar 30 juta orang tak bisa menikmati hidup dengan wajar. Karena itu pidato itu manipulatif. Di tengah ketidakpastian arah kebi jakan sekarang, secara gamblang bisa kita baca kiblat politik ekonomi pemerintahan SBY yang menganut neolibe ralisme. Pilihan yang mengusung filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20 itu memfokuskan pada perdagangan bebas. Neo liberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral sembari menggerakkan berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO, IMF dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan ber kurangnya kewenangan pemerintahan terhadap sektor ekonomi hingga titik minimum. Dalam pandangan Milton Friedman, tokoh penganjur paham neobliberalis me, urusan negara adalah tentara dan polisi dan tidak boleh mencampuri urusan perekonomian. Negara harus fokus pada tujuan utamanya, yakni me lindungi individu, khususnya dunia usaha, kebebasan, dan hak-hak kepemilikan. Di luar itu, peranan negara harus dikurangi dan diserahkan kepada swasta atau privat. “Sistem liberal itu memisahkan negara dengan kehidupan ekonomi. Sedangkan neo liberalisme menggunakan dukungan negara untuk meliberalkan ekonomi pada semua aspek kehidupan.

Negara dilemahkan justru melalui ne gara sendiri. Ini yang membuat negara semakin lemah ,” tutur Bambang Budiono, Ketua Pusat Studi Hak Azasi Manusia (Pusham) Universitas Airlangga. Lebih lanjut kandidat anggota Komnas HAM tersebut menjabarkan, di ma sa neo liberalisme uang menjadi komo ditas. Transaksi tidak lagi di sektor riil tetapi uang digunakan untuk membeli uang lewat bisnis di dunia maya. Indikator ekonomi bisa tampak sedemikian bagus tapi tingkat kemiskinan begitu tinggi karena peredaran uang tidak di sektor riil tapi hanya di dunia maya. Ini semua akibat menguatnya sistem kapitalis baru dimana posisi negara semakin lemah. Dengan kondisi negara yang lemah kemudian kapitalis mela kukan berbagai upaya untuk menawar kan kebijakan-kebijakan melalui penyusunan perundang-undangan. Seperti UU Migas, UU Kelistrikan, UU Kesehatan, UU Ketenaga Kerjaan, UU Pendidikan dan masih banyak lagi yang disusun berdasarkan kepentingan asing. Implikasinya Undang Undang Dasar kita diabaikan, tidak bisa ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah. Rakyat menggugat. Amanat pasal 33 dan 34 UUD 1945 sebagai sistem perekonomian non-kapitalistik berazas ke gotong-royongan dengan jelas menolak neo liberalisme. Pemerintah yang diberi kepercayaan untuk meneruskan citacita luhur Founding Fathers agar menyejahterakan rakyat malah terbelenggu

oleh kepentingan sesaat demi keuntungan pribadi, kelompok dan golongannya. Tujuan utama para pejuang dahulu amat jelas, membentuk Indonesia sebagai negara yang merdeka dalam arti yang sebenarnya. Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, terutama merde ka dari intervensi asing. Sementara grand design dari semua kebijakan yang disetting kapitalis asing adalah mengarah pada privatisasi dimana melepaskan tanggung jawab negara untuk mengendalikan usaha-usaha ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak. Namun dampaknya, karakteristik bangsa Indonesia menjadi liberal, individualistis dan orientasi hidupnya ekonomik. “Celakanya privatisasi bukan privatisasi manajemen dimana manajemen nya dikelola oleh kekuatan profesional tetapi privatisasi itu diartikan sebagai pelepasan aset, bisa dalam bentuk penguasaan saham oleh kekuatan-kekuatan modal,” tutur pengajar FISIP Universitas Airlangga yang akrab disapa Bambud. Bagaimana Indonesia bisa melepaskan dari cengkeraman neolib?, tanya Indiependen. Menurut Bambud, “Itu soal pilihan politik terutama pada pemimpin negara. Kalau presidennya semacam SBY, yang penakut, peragu, dan antek neolib maka kita tidak bisa berharap apa-apa. Karena itu kita membutuhkan seorang presiden yang tegas dan berani seperti Soekarno.” rd

“Sepiring Topeng Cukupkah?” karya Suleman (Surabaya)


Edisi 02 | 2012

5

Neolib Bukan Menggusur Kemiskinan

N

EO liberal telah menjadi komo ditas politik Indonesia sejak pemerintahan Soeharto, BJ. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono,. mereka melakukan kebijakan privatisasi BUMN. Sistem neo liberal dianggap baik karena mengurangi peran negara dan memaksimalkan peran swasta tetapi bagaimana akibatnya seka rang? Prof. Sri Edi Swasono, Guru Be sar Universitas Indonesia angkat bicara, neoliberalisme menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan Indonesia. “Neolib justru membuat daulat pasar, bukan daulat rakyat. Karena neolib, pembangunan hanya menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Oleh sebab itu neolib tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat padahal sistem ekonomi konstitusi harus bisa memberikan rakyat kesejahteraan. Maka bisa dikatakan bahwa sistem yang diterapkan di Indonesia telah melanggar konstitusi,” tutur Sri Edi. Kemudian dia menandaskan lagi, “Perundangan yang terkait dengan pengaturan ekonomi di Indonesia telah melanggar konstitusi. Pemimpin negara telah menjual rakyat dan bangsanya sendiri karena terbelit neoliberalisme asing. Legislatif pun diminta untuk berperan aktif memperbaiki amandemen UndangUndang Dasar 1945 yang manipulatif.”

Terancam Gagal Pencitraan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY terhadap perkembang an negara dan kenyataan yang dirasakan rakyat nyatanya masih jauh panggang dari api. Dan, sebuah kenyataan terungkap lagi, menjelang akhir Juni lalu sebuah lembaga Fund for Peace yang berpusat di Washington DC, AS, mengeluarkan Indeks Negara Gagal. Ternyata Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia. Dengan peringkat itu Indonesia berada dalam kategori warning, negaranegara yang perlu ‘awas’ karena sudah berada di tubir negara gagal. Kalangan nonpemerintah umumnya berpendapat Indonesia memang memperlihatkan sejumlah indikator menjadi negara gagal.

Sedangkan para pejabat tinggi pemerintah menolak jika Indonesia seka rang berada di tubir negara gagal. Perbedaan pandangan ini bisa dipahami karena jika Indonesia dikatakan mengarah menjadi negara gagal, berarti pemerintah tidak berhasil dalam berbagai programnya. Hasil survei mana pun selalu bisa dipersoalkan, baik dari segi metodologi mau pun hasilnya. Apalagi, jika sebagian masyarakat kita sendiri tidak merasa Indonesia sedang terjerumus menjadi negara gagal, kehidupan mereka sehari-hari berjalan biasa biasa saja. Tetapi, agaknya perlu mempertimbangkan 12 indikator yang dipakai lembaga Fund for Peace untuk mengukur Indeks Negara Gagal tersebut. Kita kemudian dapat melihat dan merasakan apakah Indonesia mengarah menjadi negara gagal. Ada empat indikator dalam bidang sosial dan enam indikator bidang politik. Di bidang sosial, pertama, memuncaknya tekanan demografis. Kedua, semakin banyak jumlah pengungsi dan pelarian warga masyarakat tertentu dari kediaman mereka, sehingga menciptakan situasi kemanusiaan darurat. Ketiga, meluasnya tindakan kekerasan balas dendam antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lain, dan ke empat, meningkatnya lingkungan kumuh di wilayah-wilayah miskin. Lihat saja lingkungan kumuh di Jakarta, di bawah jalan layang tol atau tanah kosong tertentu seolah tidak bisa diatasi pemerintah. Meski kesenjangan ekonomi terlihat kian jelas dalam masyarakat kita tetapi ekonomi Indonesia secara keseluruhan jauh dari merosot. Sebaliknya, kelas menengah terus bertumbuh. Akan tetapi jika indikator-indikator yang tidak menggembirakan itu tidak diperbaiki secara serius, bukan tidak mungkin Indonesia betul-betul terjerumus jadi negara gagal. Memasuki usianya yang sudah tak muda lagi, Indonesia sepertinya tak berdaya menghadapi kelompok-kelompok borjuis yang mengeruk kekayaan alam negeri ini. Di usianya yang tak muda lagi, Indonesia sepertinya sudah menjauh dari cita-cita mulia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ne-

gara ini semakin lemah dan mengkhawatirkan. Setiap hari kita disuguhi menurunnya kualitas kehidupan rakyat. Di hadapan publik, pemerintah dengan bangga merilis angka-angka yang fantastis dan menggembirakan dalam kacamata ekonomi makro. Rilis angka itu entah ditujukan kepada siapa?. Faktanya, rakyat semakin sengsara, setiap hari ada saja anak bangsa yang berteriak kelaparan. Di tengah fatamorgana, rakyat tetap menuntut adanya keadilan dan arah pembangunan ekonomi yang jelas bagi kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kaum kapitalis. Toto Rahardjo, pekerja bebas kebudayaan dan pengembangan masyara kat pedesaan di Jawa Tengah menuturkan, “Ya bagaimana lagi orang-orang besar yang kita saksikan sekarang hanya cari makan sendiri-sendiri, tidak punya visi yang jelas tentang apa yang harus mereka perjuangkan.”

Dulu, tutur Toto lebih lanjut, para pejuang Indonesia merasa memiliki musuh bersama yaitu penjajah. Namun ketika beralih ke Orde Baru pimpinan Soeharto segalanya menjadi rusak karena dia disetting oleh negara Barat dengan dalih pembangunan, kemudian diarahkan untuk mengikuti pasar bebas. “Lha kalau pasar ya prinsipnya tentu dagang, dan yang ditimbangankan untung rugi. Maka yang disebut rakyat adalah konsumen dan di pihak lain, negara-negara Barat adalah menjajah Indonesia. Apabila pemerintah tidak mau dianggap gagal mengelola bangsa ini, momentum 17 Agustus ini hendaknya dijadikan pijakan untuk memperbaiki arah kebijakannya. Namun dengan pemimpin yang peragu seperti SBY maka tuntutan rakyat agar dia berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu ibarat mengharap bulan jatuh di pangkuan. Mana mungkin. rd


Edisi 02 | 2012

6

Bambang Budiono – Ketua Pusham Unair

Neolib Itu Proyek Sosial Politik, Manusia Macam Apa Yang Diingini D

ALAM mengudar sistem neoliberalisme yang sekarang mendominasi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, Tabloid Indiependen mengajak berbincang Bambang Budino, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Akademisi yang akrab disapa Bambud ini juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hak Azasi Manusia (Pusham) Unair. Rokimdakas dan Cahyo Sudarso yang mewawancarai kemudian menyusun dalam sajian berikut:

Bagaimana persepsi Anda tentang sistem Neo liberalisme? Sistem liberalisme itu memisahkan negara dengan kehidupan ekonomi, atau menjauhkan ekonomi dari negara maka neoliberalisme justru menggunakan dukungan negara untuk meliberalkan ekonomi pada hampir semua aspek kehidupan. Negara dilemahkan tapi justru melalui negara sendiri. Neo liberalisme menggunakan hukum ekonomi pada setiap sendi kehidupan. Apa konsekuensinya? Kalau bertumpu pada hukum ekonomi maka semua hal dilihat sebagai komoditas kemudian ditransaksikan ke dalam pasar. Pada mulanya itu berlaku di bidang ekonomi saja namun kemudian hukum transaksi itu diberlakukan pada semua aspek kehidupan manusia. Karena itu di dalam politik juga dilihat sebagai komoditas, termasuk hak suara sehingga muncul money politik. Yang dulu tidak kita bayangkan sebagai komoditas sekarang hak suara itu menjadi komoditas.

Sistem ini kemudian digerakkan melalui berbagai proses. Seperti proses edukasi, ada yang lewat dominasi politik, ekonomi dan sebagainya. Namun ketika kemudian pola pikir menjadi ekonomistik, maka transaksional sekarang sudah merambah ke semua wilayah kehidupan. Misalnya dalam konteks kesenian kemudian mengubah seni menjadi artisan, dimana seniman menjadi perajin. Ini memang semacam gerbong yang menggerakkan kehidupan manusia Kapan pola pikir itu mulai berkembang? Fenomena itu terasa semakin kencang sejak adanya reformasi, 14 tahun silam. Misalnya di bidang hukum, karena landasan pikiran hakim ekonomistik maka

yang mengubah karakter pemilih, dihancurkan dengan cara-cara neolib. Di Indonesia, kekuatan asing sepertinya begitu mudah mendikte kepentingannya? Biasanya mereka (kekuatan asing) mengambil “di tikungan”. Yaitu ketika kita mengalami gonjang-ganjing politik kemudian mereka masuk dengan berbagai bentuk bantuan sekaligus dengan paket rancangan Undang Undang. Pada tahun 1998, negara donatur sudah membawa UU Otonomi Daerah dimana para ekspatriat sudah mempunyai draft, atau lebih dari 100 yang mengikuti paket RUU otonomi daerah. Kemudian pada tahun 1999 muncul gerakan anti tembakau kemudian diikuti dengan perubahan UU Kesehatan yang

Bagaimana dengan wilayah agama? Memang sekarang kita saksikan nilainilai agama telah menjadi komoditas, juga nilai-nilai budaya. Begitu pariwisata menjadi industri pariwisata maka kesenian rakyat yang mulanya menyiratkan nilai-nilai religius diubah menjadi barang dagangan yang diekspresikan menjadi kepentingan pasar. Rakyat melihat bahwa nilai-nilai luhur itu kemudian diperdagangkan, seperti di Bali tidak sedikit tarian sakral yang kemudian dipenggal-penggal sebagai hiburan yang diperdagangkan. Pola pikir yang digunakan adalah neolib. Ketika kita melihat televisi kemudian ada iklan: “Ketik Reg… nasib anda akan berubah.. “ Itu juga mindset-nya neolib. Jadi hukum ekonomi diberlakukan pada wilayah agama, kesenian dan macammacam. Bagaimana awal mula semua ini terjadi? Pada mulanya sistem itu menjadi proyek filosofi tentang masa depan manusia.

ngalami gejolak. Setelah itu UU Penanaman Modal, Sumber Daya Air dan lain-lain masuk melalui privatisasi. Pengertiannya adalah melemahkan peran negara dalam sendi-sendi kehidupan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kaum pergerakan apa tidak bisa membaca ancaman seperti itu? Kaum pergerakan dinina-bobokan oleh kontestasi politik. Perebutan jabatan atau perebutan kedudukan. Banyak aktivis masuk partai juga banyak program aktivis yang diadopsi oleh kekuatan-kekuatan neo liberalisme yang masuk melalui bantuan-bantuan program. Sebab para aktivis inilah yang menjadi bagian dari pemberi informasi kebijakan. Misalnya mereka memanfaatkan isu-isu lingkungan hidup. Ketika hutannya dijadikan perkebunan atau HPH. Kapital asing yang mengotori lalu kita yang disuruh membersihkan. Karena itu banyak aktivis yang terserap ke dalam mekanisme neolib melalui proses-proses privatisasi. Jadi sebenarnya kelumpuhan pergerakan kebangsaan kita adalah akibat pola semacam ini. Anda setuju pada penelitian yang menyatakan Indonesia sebagai negara gagal?

“Rakus” Karya Suleman (Surabaya)

pasal-pasal hukum menjadi komoditas, ditransaksikan pada orang-orang yang terkena kasus hukum. Mindset-nya sama, baik terdakwa maupun penegak hukum sehingga pasal-pasal hukum menjadi barang dagangan. Pola pikir ekonomistik ini menumbuhkan kasus-karus korupsi. Orientasinya pada duwit, profit dan sebagainya. Pada mulanya yang menggerakkan sistem ini adalah kalangan elite. Seperti pada waktu menjelang Pemilu, para elit menggelontorkan duwit kepada masyarakat sehingga pola pikir masyarakat berubah ekonomistik. Kalangan elit

arahnya kemudian adalah, bagaimana rokok kretek yang kontribusi cukainya sebesar Rp 42 triliun kepada APBN itu diamputasi dari industri rakyat yang kemudian dikuasai oleh industri rokok putih yang dikuasi Phillip Morris dan BAT. PP No 81 Tahun 1999 yang membatasi nikotin sehingga akhirnya mematikan industri rakyat. Ketika tembakau rakyat itu collapse, impor tembakau justru meningkat. Disusul adanya akuisisi pabrik rokok Bentoel oleh BAT dan Sampoerna oleh Phillip Morris. Proses pengambil alihan ini biasanya di tikungan di mana kita sedang me-

Gagal dalam arti demokrasi yang kita kembangkan justru mengarah pada anarkhi, negara tidak mampu mengendalikan proses-proses demokrasi. Arah dari partisipasi masyarakat itu tidak terstruktur tapi mengarah pada vandalisme. Kebebasan yang menjadi pilar dari demokrasi tanpa ditunjang dengan penegakan hukum yang cukup kuat. Padahal penegak hukum ini kan ada pada negara. Itu yang menyebab-kan dari sisi politik, demokrasi menjadi “democrazy”. Apa yang mengkhawatirkan dari fenomena semacam ini? Kita menyaksikan setiap kali Pilkada, disana terjadi konflik, diikuti dengan demontrasi dan pengrusakan, vandalisme dan sebagainya. Dari segi politik bisa dikatakan bahwa Indonesia


Edisi 02 | 2012

dinilai sebagai negara gagal. Kemudian yang kedua, demokrasi yang seharusnya meningkatkan kesejahtraan namun justru sebaliknya. Lebih dari separo penduduk Indonesia, kalau diukur berdasar indikator Bank Dunia, bahwa orang miskin itu penghasilannya US $ 2 atau Rp 18 ribu per hari maka 50,1 persen penduduk Indonesia miskin. Kemudian dari sisi ekonomi, sumbersumber daya dan usaha-usaha yang penting itu lepas dari negara lalu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan modal, korporasi asing maupun nasional. Kalau itu dikaitkan dengan cita-cita Bung Karno tentang demokrasi adalah demokrasi rakyat, bukan demokrasi yang memunculkan oleh segelintir borjuis. Kita telah menyaksikan, bahwa mandiri di bidang ekonomi tidak terjadi, berdaulat di bidang politik juga tidak, berkepribadian dalam bidang seni budaya juga tidak, karena budaya kita neolib didikte oleh budaya-budaya pragmatis yang sebenarnya menghancurkan tradisi-tradisi luhur yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang komunitarian. Mereka tumbuh dalam komunikasi permusyawaratan, seperti di Rumah Gadang (Minangkabau) atau Rumah Panjang (Kalimantan), di Bali ada di sekehe-sekehe atau banjar dengan sistem pengairan Subak. Lalu dalam struktur politik di desa itu ada Jogoboyo, Jogotirto, Kepala Daerah, itu semuanya komunitarian. Ada orang-orang yang mempersembahkan keikhlasan, ketulusan dan kerelaaan untuk bersama. Itu yang kemudian diangkat sebagai falsafah permusyawaratan-permusyawaratan. Ini kemudian digerus oleh individualisme. Dalam membangun komunikasi, apa yang akan didapat, bawahsadarnya seperti itu maka ketulusan itu makin lama makin hilang. Itu juga yang membuat cita-cita Bung Karno, berkepribadian dalam kebudayaan itu tidak ada karena budaya kita didikte oleh korporasi. Neolib juga membongkar budayabudaya guyub, seperti RUU mengenai pembantu rumah tangga. Begitu ini diundangkan maka hubungan pembantu rumah tangga menjadi kontraktual yang sebelumnya kekeluargaan. Jadi kekeluargaan dalam proses ini dilihat sebagai eksploitasi. Padahal dalam konteks kekeluargaan, ada istilah ngenger. Kalau sakit, anak dan suaminya diopeni. Namun setelah hal ini berubah menjadi kontraktual, ikatan-ikatan sosial antara tuan rumah dengan pembantu itu dilepas. Kemudian majikan berdiri sebagai majikan, sikap tolong menolongnya hilang. Kalau undang-undang ini disyahkan maka kolektivitas ini dihancurkan menjadi individualitas, jadi hubung-annya menjadi transaksional. Ini ada agenda neolib dengan memposisikan hubungan antar-orang menjadi transaksional. Jadi neolib itu bukan sekadar mementingkan aspek ekonomi tetapi juga merupakan proyek sosial politik, manusia masa depan seperti apa yang dia ingini.

7

Amerika Serikat dan Eropa Tidak Menggubris IMF Oleh Kwik Kian Gie

S

IKAP para pengusaha neolib Indonesia ternyata lebih ekstrem dibanding rekanrekan sepahamnya di negara-negara barat. Kaum neolib Indonesia tidak percaya akan perlunya barang dan jasa publik yang cuma-cuma atau gratis bagi rakyatnya. Itu sebabnya hanya di Indonesia saja yang harus membayar tarif tol sehingga keuntungannya bisa memuaskan investornya. Maka dalam infrastruktur Summit I dan II dikumandangkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia merupakan lahan terbuka bagi investor dari mana saja untuk mencari laba dari pembangunan infrastruktur. Tidak demikian di negara-negara barat di seluruh dunia. Jalan raya yang di sini disebut “jalan tol”, di sana disebut high way, free way, auto bahn atau snelweg tanpa kata “tol”. Semuanya dipakai oleh siapa saja tanpa dipungut bayaran. Pembiayaan pembuatan dan pemeliharaannya ditanggung secara gotong royong oleh seluruh rakyat melalui pengenaan pajak.

dipajaki agar labanya yang besar berfungsi sosial. Ini ucapannya seorang menteri negara barat. Indonesia telah 67 tahun merdeka. Namun 90% dari minyaknya dieksploitasi oleh perusahaan asing. Demikian juga dengan bagian terbesar dari sumber daya mineral yang sangat mahal harganya. Tanpa malu dikatakan bahwa kita tidak mampu menggarapnya sendiri. Contoh paling konkret dan paling akhir adalah blok Cepu yang habis masa kontraknya di tahun 2010 diperpanjang sampai 2030. Direksi Pertamina di bawah pimpinan Baihaki Hakim yang mempunyai pengalaman 13 tahun mengelola Caltex Indonesia sebagai direktur utama dianggap tidak mampu, padahal dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris seluruh direksi Pertamina menyatakan terangterangan sanggup menggarapnya sendiri. Tak lama lagi Baihaki Hakim dipecat. Penerusnya, Widya Purnama dipecat lagi karena berani tidak setuju

Jual BUMN Neolib sangat alergi terhadap BUMN. Yang bukan neolib bersikap bahwa BUMN (terutama yang persero) adalah perusahaan yang tunduk pada mekanisme pasar, yang harus bisa bersaing dengan perusahaan swasta. Mengapa harus dimusuhi, sehingga harus dijuali? Lebih hebat lagi, BUMN yang merugi dibenahi oleh pemerintah sampai menguntungkan. Setelah menguntungkan dijual dengan harga murah. Katanya, kalau merugi tidak laku dijual. Saya bertanya dalam sidang kabinet ketika itu, bukankah BUMN yang dari rugi menjadi untung itu sebuah bukti bahwa BUMN bisa bagus dan menguntungkan asalkan tidak apriori memusuhinya atas dasar dogma dan doktrin? Toh Indosat dan banyak BUMN lainnya dijual. Ada beberapa negara barat yang beranggapan bahwa semua sumber daya mineral harus dieksploitasi oleh negara. Produknya yang berupa bahan mentah untuk berbagai industri hilir dijual kepada swasta sesuai dengan harga dunia. Hasilnya dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Saya bertanya kepada sang menteri negara itu, bukankah itu etatis? “Tidak” katanya, karena sumber daya mineral itu pemberian Tuhan, God given, harus dibagi secara merata kepada seluruh rakyat. Nilai tambah dari barang yang man made seperti yang dilakukan oleh Bill Gates boleh dimilikinya secara mutlak. Itupun

“Nasib Petani Seusai Panen” Karya Suleman (Surabaya)

atas perpanjangan kontrak blok Cepu kepada Exxon Mobil.

Utang Terus Utang Sejak tahun 1967 Tim Ekonomi yang selalu dari mashab pikiran yang sama sampai sekarang berutang terus menerus dari negara-negara asing secara sangat sistematis. Para pemberi utang dilembagakan dalam IGGI/CGI. Dalam APBN utang yang harus dibayar kembali beserta pembayaran bunganya tidak disebut “utang”, tetapi disebut “pemasukan pembangunan”, sehingga anggaran negara yang defisit selalu disebut “berimbang”. Ada kesan rakyat Indonesia dimasukkan ke dalam jebakan utang, yang prosesnya harus disembunyikan.

Berkaitan dengan ini, ukuran tentang besarnya utang luar negeri yang sudah dianggap terlampau tinggi adalah debt service ratio (DER) yang tidak boleh melampaui 20%. Ketika sudah dilampaui, ukurannya diubah. Utang luar negeri dan utang dalam negeri pemerintah dianggap aman kalau di bawah 30% dari PDB. Dengan demikian, jumlah utang lantas menjadi “aman” kembali. Namun diukur dengan APBN, jumlah cicilan pokok utang ditambah dengan bunganya sudah mengambil porsi 25% dari seluruh APBN yang oleh siapapun dianggap sangat besar. Jadi salah satu ciri kebijakan “neolib” bukan saja menghendaki campur tangan pemerintah yang sekecil mungkin, tetapi juga kebijakan yang tunduk pada apa kata lembagalembaga keuangan internasional.

IMF Sewena-mena Ketika kita terkena krisis di tahun 1998, bank-bank yang rusak harus disehatkan oleh pemerintah dengan suntikan likuiditas berupa OR. Hal yang sama terjadi dengan AS dan negara-negara Eropa Barat sekarang ini. Tetapi di AS dan Eropa Barat bank yang diamankan seraya diambil alih oleh pemerintah tidak akan dijual kembali kepada swasta dengan harga murah. Begitu mengambil alih kepemilikan (nasionalisasi), mereka langsung saja menyatakan hanya akan menjual bank-bank itu dengan laba. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika itu sangat berbeda. Tim Ekonomi neolib menjual bank dengan harga sangat murah, sedangkan di dalamnya terdapat OR yang adalah tagihan kepada pemerintah dalam jumlah sangat besar. Yang paling mencolok penjualan BCA yang 97% dimiliki oleh pemerintah, diinjeksi dengan OR sebesar Rp. 60 triliun, tetapi dijual dengan ekuivalen Rp. 10 triliun saja. Alasannya karena harus menuruti perintah IMF tentang kapan harus dijual. Ruginya Rp. 50 triliun, belum lagi assetsnya yang bernilai Rp. 53 triliun dijual dengan harga Rp. 20 triliun. Kebijakan yang sangat tidak dapat dipahami olah akal sehat ini didasarkan atas paham bahwa campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin, yaitu pemerintah tidak boleh memiliki bank terlalu lama. Menunggu sampai kondisi ekonomi membaik agar harganya lebih tinggi saja tidak boleh. Faktor lain ialah harus nurut IMF 100%. Di AS dan Eropa dalam krisis sekarang IMF tidak dianggap sama sekali. AS mencetak uang. rd


Edisi 02 | 2012

8

Emha Ainun Najib

Pemerintah Miskin

Rakyat Dirampok B

ETAPA lama budayawan Emha Ainun Nadjib berpuasa untuk menulis di media manapun karena merasa tidak ada “perintah” untuk menuangkan perenungannya terhadap kondisi negara dan bangsa Indonesia yang sepertinya sudah tidak bisa dipikir. “Saking nemene,” kata Arek Suroboyo, saking parahnya. Bersama komunitas asuhannya, Maiyah, Cak Nun ajeg menggelar Forum Pencerahan, diantaranya, Padhang mBulan (Jombang), Bang Bang Wetan (Surabaya), Kenduri Cinta (Jakarta), juga di Malang, Semarang, Sidoarjo, Jogjakarta dan beberapa kota lainnya. Kini dia merasa ada “perintah” yang mengusik hatinya untuk kembali menuturkan perenungannya kemudian disuguhkan kepada Tabloid Indiependen. Dengan ketajaman nalurinya, Cak Nun menjabarkan pertanyaan yang diajukan Rokimdakas. Kepeduliannya untuk bergerak bersama ini merupakan berkah tersendiri di bulan Ramadhan. Berikut penuturannya:

Negara-negara Barat sebagai penganut sistem neolib berakhir pada perekonomian yang ambruk. Apa yang membuat pemimpin pemerintahan Indonesia tetap bebal untuk menganut neolib? Saya tidak menemukan bahwa pemimpin Pemerintahan Indonesia menganut ideologi dan sistem politik perekonomian neo liberalisme. Praktik dan wujudnya memang demikian, bahkan bisa disebut melebihi itu, katakanlah: ultra neo liberal. Tetapi itu dijalankan bukan karena menganut atau memilih. Yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, saya sebut dua saja: Pertama, bukan memilih berdasar prinsip ideologis, melainkan mengambil yang paling menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Tentu saja harus bagi kelompok pemimpin yang sedang berkuasa beserta golongannya serta siapapun yang mau bergabung menjadi golongannya. Kalau yang menguntungkan neolib ya pakai neolib. Kalau yang menguntungkan komunisme-sosialisme, ya ambil itu. Monggo saja, mau Utsman bin Affanisme, perekonomian Iblisisme atau Allahisme, apa saja, asal menguntungkan untuk saya, kelompok dan pengikut saya, maka itu yang saya ambil. Siapa yang mau ikut kami, silahkan. Misalnya yang berkuasa Partai Kluwung, semua siapa saja yang bukan Kluwung silahkan mengubah kemakhlukannya menjadi Kluwung. Ibaratnya yang memimpin Partai Musang, maka para ayam, tekek, kadal dan semua binatang silahkan mengubah dirinya menjadi Musang, bahkan bisa segera diangkat menjadi Ketua Partai Musang. Kedua, nasionalisme Bangsa Indonesia tidak punya kualitas sampai ke kadar substansi, sampai ke kedalaman dan akar. Mungkin juga nasionalisme Bangsa Indonesia cukup mendalam dan berakar untuk hal-hal tertentu yang bersifat emosional, misalnya sepakbola, makanan dan jaran kepang. Tapi kalau sudah ke tingkat pemikiran, akidah, ideologi, etika dan moral, prinsip-prinsip yang mendasar, insya Allah Bangsa Indonesia sudah tidak memerlukan nasionalisme lagi. Maka langkah mengambil neo liberalisme itu karena mainstream globalnya memang demikian. Yang “usum” secara internasional ya neolib itu. Kita tidak berani berdiri menjadi “bangsa yang tidak usum”.

Sejak awal kemerdekaan kita langsung milih yang “usum”, yakni bikin Negara. Padahal boleh bikin yang bukan Negara, meskipun juga yang bukan Kerajaan. Bisa bikin baru, yang tidak sama dengan yang lain-lain di muka bumi. Apa itu? Takon temenan ta…. Maka, kecuali pretelan era Bung Karno pada momentum “Go to hell with your aid..”, “Inggris dilinggis, Malaysia diseterika” dan seterusnya, selebihnya bangsa dan Pemerintahan kita sukses mengajukan diri untuk menjadi bangsa jajahan lebih lanjut. Sampai-sampai kita didaftar sebagai “Negara Dunia Ketiga”, bahkan “Bangsa Terbelakang” kita ikhlas legowo, dan malah bangga. Terus kita dipecut beramai-ramai untuk berlari mengejar “yang di depan”. Padahal sejak tulisan saya era 1970an, silahkan dilacak kembali, saya tidak pernah mau mengejar mereka, karena saya tidak terbelakang, arah berlari saya tidak sama dengan mereka, hampir segala sesuatunya berbeda bahkan banyak hal bertentangan. Bagi hidup saya

adalah lingkaran-lingkaran komunitas, misalnya Bangbang Wetan dan lain-lain. Sebab selama ini yang sudah terlanjur dibangun adalah situasi sosial di mana manusia berkaitan dengan manusia lain, di luar keluarga-keluarga inti, adalah atas dasar kepentingan, profesi, keuntungan pribadi, ekspoloitasi, manipulasi atau paling pol hobi. Hanya tersisa sedikit manusia berhubungan dengan manusia lain atas dasar nilai kemanusiaan. Hubungan yang seperti eksploitatis atas dasar kepentingan keuntungan sesungguhnya tidak halal untuk disebut hubungan sosial. Bukan, itu bukan hubungan sosial di “desa manusia”. Yang berlangsung dalam neolib adalah hubungan “hewan rimba” yang penuh kebuasan dan keserakahan. Karena negara tidak pernah hadir dalam banyak persoalan, rakyat kemudian menggabungkan diri dalam komunitas. Apa yg patut dilakukan agar pengelompokan seperti tidak menjadi masalah sosial?

“Bolehkah Kuambil Segenggam Saja, Bukankah Aku yang Menanmnya” Karya Suleman (Surabaya)

Barat berasal dari Timur, sehingga perjalanan Barat adalah mengejar dan kembali ke Timur, sampai pada siklus ke sekian di peradaban: umat manusia akan menemukan koordinat kesadaran “tidak Timur tidak Barat”, la syarqiyyah wa la ghorbiyah. Akibat neolib budaya tradisi yang guyub rukun berubah transaksional dan kita sekarang getun kehilangan gotong royong, soyo dan lain-lain.. Kearifan seperti itu apa sudah tidak bisa dikembalikan lagi? Gotong royong itu bukan filosofi atau ideologi, melainkan input dari kebersamaan hidup, dari keberjamaahan, dari komunalitas. Kalau mau mengembalikan gotong royong, yang harus dirintis kembali

Lakukan saja. Kalau kau penuhi dirimu dengan kebenaran masa depan, yang diwadahi oleh tabung bening keikhlasan, maka tidak ada kekuatan dari luar yang bisa menyentuhmu. Itu adalah Tuhan sendiri yang ber-tajalli, menjelma, kemudian menyalurkan di wajahmu, tangan kaki dan seluruh ekspresimu suatu gelombang yang Ia sebut “sulthan”. Para pemimpin sepertinya terkena “kutukan” leluhur karena tidak amanah merawat dan mengembangkan negara yang diwariskan untuk kemakmuran, sehingga seluruh penghuni Indonesia – manusia, jin, siluman dan sejenisnya - marah dalam diam. Apa yang harus disadari oleh orang-orang yang sedang memegang kekuasaan agar tidak

melewati batas toleransi? Para Pemimpin teruskan saja menindas dan mencuri. “Sawaun ‘alaihim aandzartahum am lam tundzirhum la yu’minun”. Sama saja kau kasih peringatan atau tidak, tetap mereka tidak percaya. Saya menemukan kebenaran ayat ini di Indonesia karena saya yang dititipi rahasia turunnya Suharto, naik turunnya Gus Dur (yang seharusnya menjadi Sunan Kalijaga dan sesudah waktu tertentu memimpin rakyat mencari Raden Patah), serta perkenan eksperimentasi (tajribah) SBY untuk periode pertama dan seterusnya. Kalau iseng-iseng mau menengok, tengok dua hal saja sementara. Pertama, pelajari wacana-wacana dari “Sidang Rekonsiliasi Leluhur” yang sedang berlangsung. Tanya kiri kanan lah. Kedua, mulai buka mata bahwa yang dikenal publik selama ini adalah MalaikatMalaikat Allah di bidang Yudikatif. Sementara dua bidang lain yang sekarang justru sangat sibuk bekerja adalah para Malaikat Legislatif dan kemudian segera bekerja seru para Malaikat Eksekutif. Yang disebut Malaikat juga tolong jangan berhenti pada “petunjuk Kitab Suci”. Namanya juga “huda”, “hudan”, hidayah — seperti jari telunjuk yang dipakai untuk menunjukkan arah kebenaran yang dicari. Kebenarannya tidak terhenti pada jari telunjuknya, tapi kita harus menelusuri arah yang dituding atau ditunjuk itu sampai entah berapa ribu kali pun engkau terbanting di kehampaan cakrawala… Omong-omong apa negara Indonesia ini masih ada atau sekedar fatamorgana? Kok rakyate urip sak isok-isoke, urip karepmu gak urip bejane awak. Ngono a? - Kok rakyatnya hidupnya sebisa-bisanya, mau hidup ya terserah, tidak bisa hidup ya terserah. Begitu?.. Pemerintah Indonesia sangat miskin, sehingga butuh merampok. Rakyat Indonesia sangat kaya, sehingga enteng saja dirampoki. Rakyat Indonesia pekerja keras, kewirausahaan level menengah sampai ke bawah luar biasa, mereka yang menyangga kehidupan Negara. Tolong pelajari dengan berbagai ilmu dan metodologi bahwa kita rakyat Indonesia dalam kehidupan nyata sehari-hari jauh lebih enak, lebih hangat, lebih apa saja ada, lebih mudah, lebih longgar dan lainlain dibanding rakyat Amerika atau Eropa. Silahkan teliti secara ilmiah.


Edisi 02 | 2012

9

Indonesia: For Sale! Oleh Arief W. Djati

Sungguh sangat mengejutkan, bagaimana kekayaan alam yang diwarisi dari nenek moyang kita, ternyata semuanya sudah (hampir) habis total. Hingga hari ini kita bukan lagi pengekspor minyak mentah, melainkan malah menjadi pengimpor. Akhirnya, yang tersisa hanya cerita pengantar tidur kepada anak cucu kita bahwa negeri kita dahulunya (pernah) kaya-raya! Hutannya konon pernah menjadi paru-paru dunia, hasil buminya luar biasa banyaknya. Ini bukan berandai-andai, melainkan kejadian sungguh-sungguh yang tengah (sudah) terjadi di negeri kita.

M

ENGAPA hal itu bisa terjadi? Ini terjadi karena kita memelihara monster yang bernama neo liberal. Sederhananya neo liberal merupakan seperangkat kebijakan Pemerintah yang dimaksudkan untuk mendorong pasar bebas, perdagangan bebas dan aturan bebas. Dengan berbagai perangkat itu, maka pemerintah benar-benar seperti panitia yang hanya mengorganisir kegiatan ini dan itu. Sejak kapan neo liberalisme menggurita? Adalah menarik untuk mengutip tulisan Kwik Kian Gie, Indonesia Menggugat Jilid II? (2009): Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top. Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: …buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar. Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumendokumen konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa

di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan! ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri. Freeport mendapatkan bukit (moun-

“Pencitraan SBU” Karya Suleman (Surabaya)

tain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaanperusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter

Internasional dan Bank Dunia. Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konperensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya. Neo liberal ini berlangsung kian intensif dan massif di Indonesia semenjak krisis ekonomi pada tahun 1998. Dengan menelan berbagai resep pemberian IMF, maka kebijakan neo liberal ini mulai menemukan bentuknya yang paling dahsyat. Pasar bebas, misalnya, membolehkan dan mengijinkan semua barang dan jasa dijual di negeri kita. Kebijakan ini sejalan dengan perdagangan bebas, dimana semua barang dan jasa boleh diperjual-belikan tanpa hambatan atau pengenaan tarif yang mahal. Akibatnya, berbagai produk impor yang harganya lebih rendah daripada produk dalam negeri, merajai pasaran di Indonesia. Perhatikan bagaimana di pasar hari-hari ini kita menyaksikan dan mengkonsumsi kedelai, cabe, bawang merah mau pun wortel produksi luar negeri seperti RRC. Tidak hanya berhenti di sini. Neo liberal juga memaksa segala tunjangan sosial yang diberikan pemerintah seperti jaminan sosial, subsidi BBM dan sebagainya, harus dihapuskan. Untuk pendidikan, pemerintah juga dipaksa untuk mengurangi atau malahan meniadakan subsidi pendidikan sehingga biaya pendidikan semakin mahal. Akibat selanjutnya adalah mereka yang miskin akan semakin kesulitan untuk mengakses dunia kesehatan, kesejahteraan maupun pendidikan. Banyak pihak yang berusaha menolak dan melawan proses ini, tetapi karena keterbatasan kemampuan dan kekuatan mereka, maka penolakan dan perlawanan itu hanya berlangsung secara sporadis dan belum menemukan momentumnya. Sampai hari ini, masih banyak buruh yang mogok dan berdemonstrasi untuk menolak hubungan kerja kontrak dan outsourcing, tetapi lantaran keterbatasan kekuatan mereka, maka usaha-usaha tersebut boleh dikatakan tidak banyak menemui keberhasilan. Hubungan kerja kontrak dan outsourcing masih berlangsung dimana-mana. Karena itu, siap-siap sajalah, siapa tahu nanti ada spanduk bertuliskan For Sale: Indonesia!


Edisi 02 | 2012

10

Drs. Mohammad Suud, MA - Universitas Wijaya Kusuma

Kaum Elite Jangan Melewati Ambang Batas Toleransi Kesabaran Rakyat Masih dalam bahasan neolib, Drs. Mohammad Suud, MA, dosen FISIP Universitas Wijaya Kusuma mencoba mengetengahkan opini. Alumni Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember (1990) dan Public Policy & Admistration pada Institute Of Social Studies, The Hague, Belanda (2002), ini mengkiritisi bidang pendidikan. “Kalau kita mencontoh Barat lalu kebablasen, khususnya spesifikasi di bidang pendidikan, sebenarnya keliru. Sekarang banyak calon mahasiswa yang berbakat tapi tidak tertampung di dunia pendidikan karena tidak punya kapital.� tutur pria kelahiran Bangkalan, 25 Nopember 1965 ini saat ditemui Rokimdakas dan Cahyo Sudarso dari Indiependen di kampus UWK kawasan Dukuh Kupang Surabaya. Berikut penuturannya: Bagaimana Anda melihat neoliberalisme sudah merangsek bidang pendidikan? Bagi saya pendidikan merupakan satusatunya wahana yang masih bisa diharapkan untuk membenahi jati diri bangsa. Tapi ketika kesandung kapitaliseme, liberalisme atau neoliberalisme, pendidikan di negeri ini tidak semakin murah. Padahal di negara-negara yang kita contoh sebagai moyangnya kapitalisme layanan pendidikannya justru semakin murah. Seperti Jerman dan Australia yang memberikan beasiswa hingga level perguruan tinggi. Apa yang salah dari Indonesia? Menurut saya, persoalan ini sesungguhnya terletak pada pemimpin. Sebenarnya pikirannya rakyat itu mudah dan gampang untuk berubah ketika pemimpinnya berubah. Belajar dari sejarah bangsa lain, apa yang dialami Indonesia ini pernah dialami oleh negara mana saja dan bagaimana solusinya? Amerika Latin bisa dijadikan contoh, juga Malaysia. Ketika kepemimpinan sebuah bangsa mengalami krisis, dari beberapa negara yang berhasil membangun kepemimpinan nasional memang dimulai dari dunia pendidikan. Tidak bisa tidak. Hanya saja persoalan kita ini kadang kurang selektif dalam mengambil nilai-nilai dari Barat. Substansi di dalamnya tidak benarbenar diselaraskan dengan nilai-nilai budaya kita. Kenyataannya masih jauh panggang dari api. Bisa diartikan bahwa pertaruhan kita pada momen pergantian presiden tahun 2014? Kalau kita kemudian dipimpin oleh figur yang tidak punya keberanian dalam membuat kebijakan dan mengatasi persoalan, menurut saya kok nggak ada jaminan berubah. Apa ada teori yang bisa digunakan untuk mengubah kondisi Indonesia lebih cepat? Sayangnya Karl Max tidak bisa membuktikan teori revolusinya dalam sejarah pergerakannya. Tetapi saya pun agak ragu apakah itu merupakan kegagalan

dari Marxisme karena keberlanjutan dari kapitalisme yang berkembang menjadi neo kapitalisme atau neo liberalisme bukan karena oleh kekuatan kapitalisme itu sendiri tapi karena dikoreksi oleh paham-paham sosialisme sehingga kapitalisme menjadi eksis. Ambruknya Soviet mungkin China yang sudah tidak lagi kekeh terhadap paham sosialisme-komunisme itu sesungguhnya dia lambat mengkoreksi, tidak sebagaimana kecepatan kapitalisme mengoreksi dengan jaminanjaminan sosial sehingga perubahan revolusioner itu tidak terjadi sebagaimana dibayangkan Marx. Jika Soviet tidak terlambat mengoreksi pasar bebas yang tidak terkontrol niscaya tidak sampai ambruk. Dari penuturan Anda bisa diartikan bahwa sudah tidak ada lagi sistem tunggal yang mampu mengatasi dinamika suatu negara? Memang. Jadi,kapitalisme atau liberalisme itu tidak hebat-hebat betul andaikata dia benar-benar bersikukuh pada ideologi filsafatnya. Buktinya ketika terjadi krisis di Amerika, pemerintah banyak memberi bill out, ini bukan cara kapitalisme tapi sosialisme. Kalau kapitalisme biarkan saja ambruk. Padahal pemerintahannya melakukan intervensi. Intervensi itu cara sosialis. Itu sebabnya di dunia ini tidak ada yang murni kapitalis, juga tidak ada yang murni sosialis tapi yang ada sebenarnya sebuah dialektika. Kalau konsep riilnya hanya dalam teori belaka. Makanya negara Barat itu tidak hebat-hebat banget. Nah, kalau kita mencontoh Barat lalu kebablasen, khususnya spesifikasi di bidang pendidikan, sebenarnya keliru. Sekarang banyak calon mahasiswa yang berbakat tapi tidak tertampung di dunia pendidikan karena tidak punya kapital. Saya jujur saja, dimana kami berada ini, sudah menerapkan sistem kapitalis. Sekarang ada kenaikan tarif masuk perguruan tinggi yang luar biasa, tidak hanya 100 persen tapi sampai 200 persen. Kapan itu berlangsung? Pada tahun 2012-2013, tapi embrionya sudah mulai tahun 2011-2012. Oleh

karenanya jika ini tidak dikoreksi oleh pimpinan maka bisa menjadi bumerang. Di satu sisi perguruan ini didirikan berdasar nasionalisme kebangsaan yang humanistik tapi di sisi lain orang baru bisa masuk di sekolah ini jika punya uang cukup. Contoh yang ekstrem adalah kedokteran, siapa yang bisa masuk dengan uang gedung - kalau gelombang pertama itu Rp 200 juta. Walaupun seorang calon mahasiswa sangat potensial jika tidak punya uang gedung tidak bakal bisa masuk. Dalam banyak masalah yang dihadapi rakyat, negara tidak hadir sebagaimana yang diharapkan. Bagaimana caranya membangun kekuatan di tengah situasi tertekan?

mengulang kejadian masa lalu. Banyak pikiran mengemuka, bahwa presiden yang kita butuhkan adalah yang tidak gampang tunduk pada kemauan Amerika dan mengaktualisasikan kembali ajaran Soekarno, pendapat Anda? Dalam tataran teoritik itu betul tapi dalam tataran faktual, ada satu ketergantungan yang amat sangat bangsa ini pada negera asing atau negara donor. Karena tingkat ketergantungan ini tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat. Jika berkiblat pada Amerika Latin yang mampu melakukannya ‌ Ini sangat menarik jika saja berdasar pendekatan Jawa munculnya Ratu Adil.

Penambangan Freeport tidak banyak berpengaruh pada kesejahteraan rakyat Papua

Neolib bermula pada masa Orde Baru dan berkembang seperti sekarang. Saya melihat suasana kebatinan bangsa ini sebenarnya sangat taat pada pemimpinan. Sangat respek pada pemimpin, tapi kalau sudah melewati ambang batas toleransi maka rakyat akan marah juga. Dan sekarang sudah terjadi. Menurut saya ada satu pilar yang mempunyai peran penting yaitu media massa yang bisa mengontrol pemimpin negara hingga persoalannya bisa diketahui masyarakat. Kalau para pemimpin tidak sensitif terhadap perkembangan maka sangat mungkin akan

Masalahnya pemimpin-pemimpin yang ada sekarang datang dari suasana neolib itu. Tapi persoalannya, pimpinan nasional kan tidak bisa tampil dari jalur independen? Persoalannya memang begitu, padahal kalau orang masuk dalam suatu partai yach‌ jadinya sama saja. Dulu menjelang Pemilu pertama, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dianggap seperti Ratu Adil ternyata sampai dia menjabat dua kali ternyata kebijakannya jauh mbeleset dari harapan rakyat. Begitu juga sebelumnya rakyat menduga


Edisi 02 | 2012

Megawati sebagai Ratu Adil ternyata dia yang menanda-tangani sistem outsourcing. Berulang kali rakyat kecewa.. Apa kriteria pemimpin masa depan Indonesia? Yang pertama harus clean, bersih. Bersih dari persoalan-persoalan yang nanti bisa menjadi stigma dan pertukaran guling di dalam pemerintahan. Kalau tidak bersih pasti akan mengalami hal itu; cara kerja politik itu memang begitu. Ketika dia menyelesaikan suatu persoalan jika dia tidak bersih maka akan ditohok oleh pihak lain seperti yang sedang terjadi di level nasional. Kedua, keberanian. Kalau kita tidak punya keberanian yang hebat, kendatipun kita akan menegakkan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Undang Undang Dasar 1945 Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, kalau tidak punya keberanian yang cukup bagaimana berhadapan dengan adi daya. Dengan Malaysia saja ngeper… Mungkin perlu dilengkapi dengan pilar lain? Memang saya khawatir kalau Merah Putih tidak dijadikan pilar kelima, janganjangan ke depan kita kena kutukan Merah Putih. Meskipun kita berusaha menegakkan Empat Pilar Kebangsaan tapi kalau Merah Putih-nya tidak maka kita tidak punya ketegasan ya tidak akan banyak berarti. Berani enggak, bersih pun enggak. Lantas kita ini apa? Bagaimana pembacaan Anda terhadap nuansa spiritualitas rakyat yang sekarang menggugat neolib? Kalau saya lihat mahasiswa tampaknya sudah lama lelap. Bahkan dalam hal strategi kelompok mahasiswa telah terpecah belah, apakah kita berjarak dengan kekuasaan atau masuk ke dalam kekuasaan. Tapi biarkan saja itu terjadi sebagai dinamika. Di sisi lain sekarang semakin banyak orang yang beralih kepada pendekatan spiritual. Dalam hal ini saya melihat komunitas asuhan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib, red), sebenarnya suatu koridor yang mengkritisi dengan merespon faktafakta positivisme secara metafisik. Itulah kelebihan gerakan budaya sebagai suatu kearifan bangsa kita. Anda tidak setuju cara revolusi? Saya sendiri lebih memilih jalan non revolusioner, walaupun pendekatan itu secara teoritik tidak pernah out of date. Kita pernah punya pengalaman yang luar biasa tahun 1998 ternyata cost-nya sangat tinggi. Oleh karena itu yang perlu kita sentuh adalah sensitivitas para pemimpin, tidak hanya yang memiliki kekuatan di level grass root untuk meredam ledakan tetapi juga di level elite agar mereka tidak melampaui ambang batas toleransi. Apa yang perlu diwaspadai ketika nuansa kemarahan ini berkembang? Ini memang harus diantisipasi. Tapi dari media massa sendiri seharusnya tetap berdiri di koridor pewacanaan, membuka wawasan agar tumbuh kesadaran nasionalisme.

11

Toto Rahardjo – Pekerja Kebudayaan

“Yang Penting Kita Jangan Ikut Menambah Masalah” TOTO Rahardjo (53), salah seorang pendiri Kyai Kanjeng, sehari-hari aktif sebagai pekerja bebas kebudayaan dan pengembangan masyarakat terutama di pedesaan. Diselah-selah penyelenggaraan Bang Bang Wetan di Balai Pemuda Surabaya, dia mengudar pikirannya pada Indiependen terhadap dinamika kemasyarakatan yang bertahan di tengah himpitan Neolib.

Sejak tumbangnya Orde Baru, perjuangan kaum pergerakan seharusnya ditingkatkan untuk menghadapi musuh bersama yang lebih besar yakni sistem neo liberalisme yang sekarang menguasai hampir seluruh hajat hidup rakyat Indonesia, pendapat Anda? Kasus semacam ini juga pernah terjadi pada abad lalu di Perancis ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi pada kekuasaan yang besar maka akan kembali kepada kekuatan yang paling kecil. Masalah dasarnya adalah ketentraman. Ketika ketentraman itu rusak maka orang-orang membentuk kelompoknya tetapi eksesnya adalah orang tidak saling percaya diantara kelompok-kelompok itu. Ikatan kesukuan pun sekarang juga tidak begitu kuat maka kemudian beralih ke sekte. Kalau demikian persoalannya, bagaimana orang-orang mencari solusi? Solusi alternatifnya adalah membangun komunitas atau jamaah-jamaah yang paling kecil namun dengan paradigma yang lebih bagus. Sebab kalau mau mikir Indonesia sendirian ya jelas tidak akan kuat. Prasyaratnya tidak cukup. Karena begitu maka masing-masing dari kita perlu memiliki komunitas yang kemudian saling berkaitan. Saya kira itu yang sangat memungkinkan. Jika pasca kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki sosok pemimpin yang mumpuni sedangkan sekarang sulit untuk menemukan sosok yang sekaliber mereka … Ya bagaimana lagi orang-orang besar yang kita saksikan sekarang hanya cari makan sendiri-sendiri. Awal kerusakannya pada waktu Orde Baru. Dengan pembangunan Indonesia disetting oleh Barat kemudian dibimbing untuk mengikuti pasar bebas . Lha kalau pasar ya prinsipnya tentu dagang yang orientasinya untung rugi, dan yang disebut rakyat adalah konsumen. Dengan pola semacam itu sudah pantas negara-negara Barat sekarang telah menjajah Indonesia. Bagaimana Anda membaca adanya konflik horizontal di daerah-daerah? Saya melihat gerakan-gerakan seperti itu membawa misi sendiri-sendiri dengan orientasi material. Itu sebabnya dalam jamaah Maiyah asuhan Emha

Ainun Nadjib, dimana saya terlibat di dalamnya, mewanti-wanti agar kita jangan menepi tetapi bertahan dengan menunjukkan kepribadian yang menebarkan cinta kasih.

dakan. Ada kultur di masyarakat kita, kalau sudah merasa kalah biasanya memasarahkan diri begitu saja. Pasrah dalam pemahaman kami tidak seperti begitu, ya kita berusaha menciptakan keluarga yang baik. Dari penuturan Anda terkesan sudah tidak ada perlu hubungan dengan program pemerintah, seperti Pemilu atau lainnya? Memang tidak ada hubungannya. Njilalah Indonesia ini saking kuatnya rakyat, kalau di negara lain maka dengan kondisi yang ada sekarang

Bisa jadi munculnya konflik tersebut salah satu indikator negara gagal? Sudah 10 tahun yang lalu saya menilai Indonesia sebagai negara sudah gagal. Jadi negara ini sebenarnya sekadar berperan sebagai panitia pelaksana pasar bebas, jika presidennya menjadi ketua panitia maka menterimenterinya adalah bertindak sebagai seksi-seksi. Apabila pemahaman kita terhadap negara menggunakan defisini semasa kita masih sekolah dulu, bahwa negara itu suatu wilayah yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan. Lalu kedaulatan kita sekarang apa? Yang menguasai siapa? Itu sebabnya Ma’iyah ini membangun kedaulatan sendiri. Kita mau membuat perubahan ya nggak bisa, selain sulit juga berat, meskipun kita jangan ikutikut menambah masalah. Sepertinya tidak ada harapan? Ini bukan soal harapan. Secara kalkulasi, kalau orientasinya Indonesia, kita sekarang tidak punya prasyarat yang cukup untuk melakukan perubahan. Tapi kalau sebatas mengurusi keluarga kita, kenapa enggak. Jadi pengertian negara itu diperkecil, dan diharapkan pikiran semacam ini bisa mengkondisi, lha kalau kesadaran tumbuh dimana-mana kan sama saja. Kira-kira begitulah, jadi meskipun nggak diurusi negara tidak masalah, gak patheken. Kesadaran yang patut kita kembangkan adalah, apakah kita ini bagian dari masalah atau bagian dari penyelesaian masalah? Tapi initinya kita jangan ikut menambah-nambahi masalah, itu saja sudah baik. Kalau ada teman-teman kita suka menyuap, kita tidak. Kalau temannya mengikuti sesuatu maka kita tidak. Artinya yang diperbaiki orientasinya, dari cara berpikir sampai prinsip kesehariannya kita jaga bareng-bareng. Kira-kira hanya itu yang bisa dilakukan. Sedangkan kegiatan selawatan itu secara kontekstual bukan sekedar menyerahkan diri kepada Gusti Allah tetapi juga mewujudkan pada tin-

sudah hancur. Saking kuatnya atau bodoh? Tidak bisa dikatakan begitu. Menurut saya, lebih menilai karena spiritnya yang kuat . Ibarat ayam, kita ini ayam kampung bukan ayam horn. Pemerintah kita ini kan tidak melakukan apa-apa terhadap rakyat tapi malah cenderung mengganggu. Tingkatannya sudah seperti ini, mau apalagi, wong wis podho ajur. Baik pendidikan, agama, wis ajur. Lha kalau negara ini sudah gagal, bagaimana nasib rakyatnya? Bagi saya ketika negara ini gagal, rakyat akan kuat dengan sendirinya. Itu merupakan bentuk pertahanan terakhir. Lalu apa arti perayaan 17 Agustus? Lho…orang-orang itu kan masih merasa memiliki negara padahal sebenarnya negaranya sudah tidak ada. Itu perayaan tanggal 17 Agustus 45 bukan perayaan kemerdekaan. Kita ini sedang dalam kondisi dijajah, dijajah oleh kekuatan neolib. rd-cs


Edisi 02 | 2012

12

Indonesia Menggugat Indonesia, dudu bongso tempe/ Indonesia, iso ngadheg dhewe/ Ora usah, bantuan, kang soko PBB/ Iku mung alate Imperialis wae ... (Indonesia, bukan bangsa tempe/ Indonesia, mampu berdiri di atas kaki sendiri/ Tak usah, bantuan dari PBB/ Itu hanyalah alat imperialis... )

L

AGU bersyair bahasa Jawa itu sangat populer di kampungkampung dan pelosok desa Jawa pada tahun-tahun awal 1960-an, ketika Bung Karno – Presiden Republik Indonesia saat itu — dengan tegas menyatakan, bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsabangsa (PBB). Barangsiapa lahir pada era 1950-an tentu masih ingat syair dan lagu tersebut. Pada masa itu, istilah kapitalisme, kapitalis dan imperialisme, imperialis serta kolonialisme, kolonialis atau nekolim alias neo kolonialisme dan neo imperialisme tak asing di telinga rakyat jelata, karena sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari di kampung-kampung dan di warungwarung. Istilah-istilah itu memang populer pada tahun 1960-an berseiring dengan syair dan lagu Nasakom Bersatu: Acungkan tinju kita/Satu padu/ Bersatu bulat semangat kita/Ayo terus maju/ reff: Nasakom bersatu/Singkirkan kepala batu/Nasakom satu cita/ Sosialisme pasti jaya Lagu-lagu tersebut nampaknya memang dicipta untuk meneguhkan Nation and Character Building – peneguhan indentitas kolektif (collective identity), identitas kebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat; sekaligus menunjukkan bahwa kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme sebagai musuh bersama (common enemy). Inilah salah satu konsistensi pikiran, semangat dan tindakan Bung Karno sejak muda. Pada pertengahan tahun 1926 Bung Karno sudah menyampaikan gagasannya di Koran Indonesia Muda, yang intinya adalah bahwa gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kaum Nasionalis, kaum Islam maupun kaum Marxis bertujuan sama: melawan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Bung Karno menegaskan kembali perlawanan itu dalam Indonesia Menggugat, sebuah pembelaan (pleidooi) di depan sidang pengadilan kolonial Hindia Belanda (landraad) di Bandung pada 18 Agustus 1930. Ir. Soekarno bersama dengan Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja dan Soepriadinata ditangkap oleh

pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada 29 Desember 1929 karena aktivitas mereka dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tahun 1927. Mereka diadili oleh landraad di Bandung yang berlangsung antara 18 Agustus hingga 22 Desember 1930. Ir. Soekarno dan kawan-kawan diadili oleh hakim ketua Mr. Siegenbeek van Heukelom dan jaksa penuntutnya, R. Sumadisurja adalah orang Indonesia – yang saat itu berstatus inlander.

Kapital dan Tenaga Manusia Pleidooi Ir. Soekarno ini merupakan gugatan terhadap kesewenangwenangan serta penindasan (politik),

penghisapan (ekonomi) dan cengkeraman/hegemoni (budaya) kapitalisme dan imperialisme – penjajah — yang mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan serta kehinaan, pembodohan dan ‘ketakutan’ rakyat Indonesia secara sistematik. Lantas apa itu kapitalisme dan imperialisme? Kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alatalat produksi. Kapitalisme timbul dari cara produksi, dimana nilai lebih (merrwarde, atau surplus value), yakni kelebihan hasil dari produksi buruh tidak jatuh ke tangan kaum buruh melainkan ke tangan kaum majikan.

Karena itu kapitalisme mengharuskan akumulasi kapital, konsentrasi kapital, sentralisasi kapital. Sifat dasar kapitalisme adalah: eksploitatif, akumulatif dan ekspansif. Maka cara produksi yang kapitalistik mengakibatkan terjadinya industrieel Reserve-armee alias barisan penganggur dan verelendung alias pemelaratan kaum buruh. Imperialisme adalah ‘anak kandung’ kapitalisme - karena sifat dasarnya yang ekspansif itu. Maka, imperialisme juga merupakan suatu sistem atau nafsu serakah, suatu politik menaklukkan negeri dan bangsa lain; dan sekaligus mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Imperialisme bisa diwujudkan melalui, cara-cara: “penguasaan negeri-daerah dengan kekerasan senjata,” diplomasi – hanya dengan “putar lidah” dan “penetration pasifique” alias masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderitakan imperialisme itu, lebih dari 300 tahun dipengaruhi, diduduki, dieksploitir oleh imperialisme - dulu imperialisme tua, kini imperialisme modern. Namun imperialisme tua mau pun imperialisme modern pada hakikatnya adalah sama: soal nafsu serakah memburu rejeki. Dan nafsu ini juga membahayakan bagi negeri-negeri yang sudah merdeka. Perusahaan-perusahaan imperialisme itu kian menggurita. Imperialisme tua yang dulunya terutama hanya sistem mengangkuti bekal-bekal hidup saja, kini sudah berkembang menjadi raksasa imperialisme modern yang punya sifat-sifat: pertama, Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup; kedua, Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal (bahan mentah) untuk pabrik-pabrik di Eropa; ketiga, Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing; dan keempat, Indonesia menjadi lapang usaha (investasi) bagi modal. Pada bagian lain, Indonesia Menggugat juga menyebut sifat imperialisme yang kelima, Indonesia merupakan sumber tenaga kerja (buruh) dengan upah murah. Terutama sifat yang keempat itulah, yakni “prinsip” yang membikin Indonesia menjadi daerah eksploitasi kapital asing yang makin lama kian menggurita. Semua tanah jajahan yang terutama


Edisi 02 | 2012

ialah jadi lapangan usaha bagi ekspansi modal asing yang kelebihan, suatu daerah pengusahaan surplus kapital di luar negeri. Ini terutama sejak opendeur politiek, politik pintu terbuka (1905), yakni masuknya modal asing lainnya: modal Inggris, Amerika, Jepang dan lain-lain, di samping modal Belanda. Sehingga imperialisme di Indonesia kini jadi imperialisme internasional. Lantas bagaimana nasib rakyat dan bangsa Indonesia? Kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang dijajah digambarkan oleh Bung Karno dengan angka-angka statistik. Sesungguhnya kemakmuran, kemewahan, kemajuan di negeri-negeri penjajah merupakan hasil penindasan dan penghisapan terhadap negeri dan rakyat Indonesia. Tentang rakyat yang dijajah Bung Karno menyatakan, “bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka” dan “menjadi buruh antara bangsabangsa.”

Pergerakan Menuju Indonesia Merdeka Indonesia Menggugat menggambarkan situasi historis yang nyata: sejak jaman kompeni (VOC), Cultuur Stelsel, opendeur politiek alias politik pintu terbuka (1905) dan seterusnya. Dan akibat penindasan, penghisapan dan cengkeraman kapitalisme dan imperialisme, gerakan rakyat Indonesia niscaya lahir, tumbuh dan kian membesar. Dan ini sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad

ke-20. “Seluruh riwayat dunia adalah riwayat golongan-golongan manusia atau bangsa-bangsa yang bergerak menghindarkan diri dari sesuatu keadaan yang celaka; seluruh riwayat dunia, adalah riwayat reactief verzet vanverdrukte elementen alias perlawanan terhadap elemen yang menindas!,” tegas Bung Karno mengutip perkataan Herbert Spencer (18201893), seorang filsuf Inggris penganut empirisme. Soal-soal jajahan bukanlah soal hak, bukanlah soal hukum (recht), melainkan soal kekuasaan (macht). Karena itu proses peradilan yang sedang berlangsung merupakan proses politik, mengadili pikiran dan keyakinan politik. Dalam Indonesia Menggugat, Bung Karno juga menegaskan azas gerakan PNI, yaitu: “Partai Nasional Indonesia berkeyakinan, bahwa syarat yang amat penting untuk pembaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu, ialah kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, maka semua bangsa Indonesia haruslah ditujukan ke arah kemerdekaan nasional itu.” Selama suatu negeri masih bersifat jajahan, ya, lebih jauh lagi: selama suatu negeri masih bersifat “protektorat” atau pun “daerah mandat” – pendek kata selama suatu negeri masih belum sama sekali leluasa mengadakan aturanaturan rumah tangga sendiri — maka sebagian atau semua aturan-aturan rumah tangganya, mempunyai “cap” yang imperialistis adanya. Artinya:

selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi maupun sosial maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan bertentangan dengan kepentingannya. Karena itu tiap-tiap rakyat jajahan berjuang untuk kemerdekaan negerinyta. Ir. Soekarno dan kawan-kawan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun dengan tuduhan melanggar pasal 169 dan 153 bis Wetboek van Strafrecht. Pleidooi Bung Karno, Indonesia Menggugat ini sangat terkenal di seluruh dunia dan tak sekadar menginspirasi kaum pergerakan di Indonesia, tetapi juga kaum pergerakan di negeri-negeri terjajah di Asia dan Afrika untuk bangkit melawan penjajah –kapitalisme dan imperialisme.

Tri Sakti Kemerdekaan Memperingati 67 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kita perlu berefleksi: apa sesungguhnya makna kemerdekaan bagi rakyat dan bangsa ini? Apakah cita-cita kemerdekaan sudah tercapai, atau setidaknya ‘didekati’ atau bahkan kian ‘dijauhi’? Indonesia Menggugat merupakan bagian dari proses sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menggambarkan situasi dan kondisi obyektif masyarakat – jaman kolonial — serta bagaimana jalan keluarnya. Dan ia sekaligus

13

merupakan “alat analisis” untuk memahami situasi dan kondisi masyarakat saat ini, setelah 67 tahun merdeka. Sejak lama Bung Karno juga telah merumuskan Tri Sakti Kemerdekaan untuk menghadapi imperialisme, yaitu: Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari – berdiri di atas kaki sendiri -dalam bidang ekonomi, dan Berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Tri Sakti Kemerdekaan ini sesungguhnya merupakan visi alias cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah 67 tahun merdeka ini, apakah rakyat dan bangsa Indonesia sudah terbebas dari penindasan, penghisapan dan cengkeraman penjajah – kapitalisme dan imperialisme? Secara politik ternyata pemerintah kita masih belum berdaulat alias masih didikte oleh rezim neo liberal. Pun di bidang ekonomi, pemerintah kita masih ‘tunduk-patuh’ kepada tuan-tuan rezim neo liberal yang kita kenal sebagai The New Ruler of The World. Pada pihak lain, justru dalam beberapa tahun belakangan, gerakan rakyat pekerja – seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil dan lain-lain - banyak yang menggugat rezim globalisasi neo liberal ini. Pada hakikatnya, kita, rakyat Indonesia masih belum merdeka – sebagaimana yang dimaksud dalam Indonesia Menggugat apalagi ‘mendekati’ Tri Sakti Kemerdekaan. Sesungguhnya kita masih mengalami penjajahan oleh sistem neo liberalisme. Danu Rudiono


Edisi 02 | 2012

14

Prof. Dr. Muchammad Zaidun

Haluan Ekonomi Indonesia Tidak Pernah Jelas

H

ALUAN ekonomi negara kita sampai sekarang belum pernah jelas apakah akan berkiblat ke sosialis atau kapitalis? Meskipun para pendiri negara telah menyiapkan Pancasila sebagai falsafah negara namun para penerusnya lebih banyak membahas masalah politik katimbang menetapkan haluan ekonomi. “Sekarang ini tidak ada satupun haluan ekonomi yang bertumpu pada satu isme, apakah sosialis maupun kapitalis tapi terjadi penggabungan dalam merespon dinamika dunia,” Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengutarakan pada Indiependen. Seperti Amerika, ketika negara adidaya tersebut collapse kemudian pemerintah memberi bantuan berupa talangan atau bill out, kebijakan seperti itu bukan ciri negara kapitalis tapi sosialis. Kalau kapitalis, jika suatu suatu sektor mengalami kebangkrutan ya biarkan bangkrut. Tapi kenyataannya tidak demikian, pemerintah mengambil kebi-jakan memberi bantuan. Sebab jika tidak maka dampaknya akan lebih parah.

Mix System “China juga demikian, lewat tokoh sentralnya Deng Xiao Ping, negara tersebut menerapkan dua sistem perekonomian. Untuk 2/3 wilayahnya tetap menggunakan sistem komunis tapi yang 1/3 yaitu Hong Kong, Zhen Zhen dan Guangzhou menerapkan system kapitalis, dan untuk saat ini penerapan system tersebut tampak aman-aman saja tapi entah sampai kapan,” tutur ahli hukum investasi tersebut. Lalu bagaimana Indonesia? Negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia ini tampaknya harus menunggu dalam kurun waktu yang tidak menentu karena hingga detik ini belum menampakkan sosok pemimpin yang bisa diharapan untuk mengarahkan haluan ekonominya dengan jelas, memilih sosialis, kapitalis atau memadukan keduanya? Uji Materi UU Neolib Lebih lanjut Zaidun mengkritisi, dinamika kebangsaan yang berkembang selama ini kiranya cenderung berkutat

pada masalah politik tapi untuk perekonomian, dari dulu sampai sekarang belum pernah dirundingkan secara tuntas. Landasan negara yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa oleh penerusnya tidak dikembangkan sebagai haluan negara yang tegas. Kalau kita melihat Wakil Presiden Boediono maupun Srimulyani, mereka jelas-jelas berhaluan kapitalis. Menanggapi tentang neolib yang menjajah Indonesia, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR. Rizal Ramli menyambut gembira inisiatif Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang bermaksud mengajukan uji materi (juducial review) terhadap berbagai UU dan peraturan yang menyengsarakan rakyat. Upaya ini dinilai sebagai langkah awal melepaskan Indonesia dari kebijakan neoliberalisme sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Apa yang dilakukan PB-NU merupakan terobosan besar demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Saya kira kita harus mendukung upaya ini dengan sungguh-sungguh. Kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan uji materi sehingga Indonesia tidak lagi berada di bawah kendali legislasi yang bermazhab neolib. Saat ini, menurut data PB-NU, tidak kurang ada 20 produk legislasi yang menyengsarakan rakyat,” ujar DR Rizal Ramli di sela-sela pertemuan dengan Ketua Umum PB-NU Said Aqil Siradj di Jakarta.

Titik Nadir Berbicara tentang kemandirian ekonomi Indonesia, Drs.Ec Tjuk Sukiadi meningkahi, bila perekonomian Indonesia ingin berdikari, Indonesia harus sanggup menjadi negara seperti Korea Utara. Namun, butuh berapa lama lagi untuk mengubah Indonesia seperti Korea Utara? Sudah tidak mungkin perekonomian Indonesia tumbuh seperti yang diimpikan oleh founding father sebagai negara yang welfare states. Karena perekonomian Indonesia telah terjun bebas memasuki pasar bebas. Indonesia juga tak mampu mengubah dirinya seperti negara China. Bagi rakyat China, negara adalah sumber segala-galanya. Karena negara memberikan subsidi kepada rakyatnya. Negara benar-benar melindungi rakyat. Apalagi, negara menguasai seluruh aset, sehingga status rakyat hanya mendapatkan hak sewa. Bukan hak milik. Negara memahami kebutuhan rakyatnya. Misal, negara membangunkan flat atau rumah susun untuk para pekerja pabrik. Para buruh membayar sewa kepada negara. Tarif sewanya tidak terlalu tinggi. Apalagi upah buruh di sana juga tidak

terlalu jauh dari upah buruh di sini. Namun, karena pemerintah memberikan subsidi sebesar-besarnya untuk rakyat, maka rakyat tak merasa terbebani. Upah yang diterima buruh di sana hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan sewa flat. Rakyat tidak perlu membayar biaya pendidikan untuk anak-anak mereka, karena pemerintah memberikan biaya pendidikan gratis kepada rakyat. Lokasi flat yang dibangun pemerintah tidak jauh dari lokasi kerjanya, sehingga pekerja tidak dibebani biaya transportasi. Jarak tempuhnya bisa dilakukan lewat jalan kaki atau dengan sepeda pancal. China bisa tumbuh sebagai negara hebat, karena struktur partai komunisnya terbangun kuat dan mengakar. China memiliki kesadaran tentang neo liberal. Tapi, neolib justru dimanfaatkan oleh China. Bukan neolib yang memanfaatkan negara China. Bahkan China berani mengombinasikan antara semangat Partai Komunis dengan memanfaatkan pasar bebas yang terbuka itu. Mam-

pukah Indonesia berdikari hidup tidak tergantung pada bangsa lain? Mampukah rakyat Indonesia bertahan hidup menderita? Sebagai nasionalis, Tjuk Sukiadi menilai, kondisi partai di Indonesia kurang kuat dan tidak mengakar, sehingga apa yang bisa diharapkan dari partai-partai di Indonesia? Partai di Indonesia tidak pernah bisa bersatu. Selama ini, partai politik cenderung dimenej seenaknya dan sesuai kehendak ketua umum dan elite pengurus yang berada di lingkaran dalam ketua umum. Maka tidak terlalu berlebihan jika parpol sekarang ibarat sebuah kerajaan dimana sang Raja ketua umum - bebas melakukan apa saja sesuai dengan kepentingan dan keinginannya. Akibatnya, kondisi negara Indonesia tidak jauh seperti negaranegara di Amerika Latin seperti Mexico, Brazil, atau Argentina. Mereka sudah merdeka seratus tahun lebihn tapi yang miskin tetap miskin dan yang kaya semakin kaya. aw, rd, cs


Edisi 02 | 2012

Terawangan Permadi:

Langkah SBY Tidak Sampai 2014 “

TINGGAL menghitung hari....,” kata Permadi, SH, ketika diminta Indiependen untuk ‘menerawang’ posisi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehubungan dengan survei internasional yang memberi predikat Indonesia masuk dalam kategori negara berpotensi gagal. Dalam 147 negara di dunia, Indonesia berada di urutan ke 56 negara berpotensi gagal. Politisi dan paranormal senior ini melihat langkah-langkah SBY sudah terseok, itu menunjukkan keseimbangannya terganggu. “Saya hakul yakin, SBY tidak akan sampai menyelesaikan kepemimpinannya sampai 2014, jadi tidak akan ada Pemilu di tahun itu,” kata Permadi memberi prediksi. Saya melihat, lanjutnya, tahun ini juga SBY jatuh. Seyakin itu? “Ya, saya hakul yakin,” tegasnya. Yang bicara ini Permadi politisi atau Permadi paranormal ? “Duaduanya, spiritual dan fakta-fakta kekinian. Tanda-tanda ke arah kejatuhan itu nampak sudah jelas. Hari ini kita sudah tidak bisa mengharapkan sesuatu dari pemerintahan SBY karena SBY sudah tidak punya legitimasi lagi,” jelas Permadi. Ditemui di tengah prosesi Haul Bung Karno ke 42 di Blitar (21/6), Permadi juga memberi alasan bermuatan spiritual. Diingatkan Permadi, ketika dilantik sebagai presiden pada periode pertama, SBY berjanji hanya akan menjadi presiden untuk satu periode. “Itu dikatakan SBY dengan didahului ucapan “Demi Allah,” ujar Permadi. Tapi apa yang dilakukan kemudian? SBY memenangi Pemilu 2009 dan bersedia dilantik menjadi presiden untuk periode kedua. “Tuhan bijaksana, SBY mau dua periode ya diberi. Tapi Tuhan juga memenuhi permintaan SBY untuk satu periode saja menjadi presiden. Jadi SBY tidak bakal tuntas menjalani

periode keduanya ini,” urai Permadi.

‘Wancine Goro Goro’

Jika sebuah negara dinilai gagal, kata Permadi, sudah jelas bahwa itu adalah kegagalan pemimpinnya. “Gagal mensejahterakan rakyat, gagal mengelola dan mempertahankan kekayaan alam, dan seterusnya dan rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pemimpin,” jelas anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Menurut Permadi, rakyat sudah cukup menahan diri untuk tidak marah dalam problematikanya. Sebentar lagi rakyat akan bangkit marah meminta pertanggungjawaban pemimpin. Sekarang, katanya, sudah bisa dilihat, rakyat menjadi sangat reaktif, gampang marah, dan mengambil tindakan sendiri. “Itu merupakan embrio bakal terjadinya revolusi, jawaban atas kebuntuan persoalan yang ada. Ini sesuai dengan resep Bung Karno,” jelas Permadi.

“Korban Lumpur 2006” Karya Suleman (Surabaya)

15

Pada Saat seperti itu, kata Permadi, disebut dalam Jongko Joyoboyo, sebagai goro-goro, yang sekaligus akan ditandai dengan kebangkitan alam yang marah. “Garisnya memang wancine goro-goro. Bencana alam lebih besar dari sebelumnya akan terjadi dimanamana. Kita tidak bisa menolaknya,” tegas penyuka busana serba hitam ini. Dalam goro-goro ini, jelas Permadi, harus sudah muncul Satrio Piningit, sang bakal calon pemimpin masa depan. Siapa Satrio Piiningit itu? Permadi enggan menyebutkan. “Nanti saja kalau sudah saatnya,” kilahnya. Dalam perspektif politik, kata Permadi, tahun 2012 ini adalah tahun sirno ilang angkaraning bumi. Artinya, segala bentuk angkara baik yang ada di Indonesia maupun dunia, akan hancur karena perlawanan dari bawah. “Banyak orang tidak percaya, tapi biarlah,” ujar Permadi tersenyum. Permadi mencoba memberi gambaran, “siapa yang membongkar kasus Century?” Bukan polisi, bukan jaksa, tapi hanya seorang petugas Kementerian Keuangan yang sama sekali tidak punya kewenangan apa-apa tiba-tiba bicara. “Dan siapa pula yang membongkar kasus Nazaruddin, kasus Hambalang, semua berawal di luar dugaan. Itu artinya ada campur tangan Tuhan, semua angkara harus disudahi,” jelas Permadi.

Kebangkitan Pancasila Permadi meyakini, ditandai dengan Juni sebagai Bulan Bung Karno, adalah momentum kebangkitan kembali Pancasila dan ajaran Bung Karno. Pancasila yang selama ini ‘termuseumkan’ harus kembali disuarakan dan ditumbuhkan dalam hati setiap insan. Ajaran Bung Karno yang pernah dibekukan harus segera ‘dibebaskan’ kembali oleh pemerintah. “Paham nasionlisme agar dapat diapresiasi generasi muda sebagai dasar pembangunan karakter bangsa. Jadi, mempelajari ajaran Bung Karno tidak perlu sembunyisembunyi lagi,” jelas Permadi. Banyak contoh, kata Permadi, negara yang berhasil survive di tengah gelombang kehancuran karena menerapkan paham yang terkandung dalam Pancasila. Sejak Bung Karno berhasil ‘menjual’ Pancasila dalam sidang umum PBB 1960, katanya pula, banyak negara mengadopsinya. “Pancasila memang lebih baik dari Declaration of Independent Amerika dan Manifesto Komunis di Rusia,” jelas Permadi. Karena itu, kata Permadi mengutip pernyataan Bung Karno,” pilihlah Pancasila karena Pancasila merupakan sublemasi tertinggi dari ideologi Amerika dan Rusia, sebab Pancasila punya keadilan sosial dan demokrasi”. Di mata Permadi, Pancasila telah menyempurnakan ideologi Amerika dan Rusia. Karena itu negara-negara di Amerika Latin dan Timur Tengah juga tak segan mengadopsi Pancasila untuk menjawab tantangan persoalan masa kini. “Ini tanda-tanda kebangkitan kebesaran Indonesia di masa depan, karena kehebatan ajaran BK dan Pancasila,” jelas Permadi. CS/RD


Edisi 02 | 2012

16

Ny. Sriati - Ibunda Anas:

“Apa Iya Anas Korupsi?”

H

ATI ibu siapa yang tidak tersayat pilu ketika menyaksi-kan putra kesayangannya dihujat publik: diduga keras ngemplang uang negara miliaran rupiah dalam kasus korupsi mega proyek sport centre Hambalang - yang notabene adalah uang rakyat. Hujatan itu datang bertubi-tubi terpapar di media cetak, elektronik, juga jejaring sosial, termasuk menjadi bumbu penyedap dalam obrolan di warung-warung kaki lima. Bak ‘teror’ yang tak mungkin dihindari Ny. Sriati, (76), ibunda Anas Urbaningrum, (43), Ketua Umum Partai Demokrat. Ibu ini sempat syok untuk beberapa saat, “rasanya takut dan kawatir jangan-jangan....” Pandangannya menerawang. Perempuan yang sudah lama menjanda ini hingga kini tetap tinggal di Dusun Ngaglik, Desa Sendung, Kelurahan Tugurante, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Tempat tinggal berjarak sekitar 30 km dari kota yang tentu sangat jauh dari keberadaan Anas kini, yakni di perumahan elit

Duren Sawit, Jakarta. “Tapi ya di sini ini Anas lahir,” Ny. Sriati meyakinkan. Untuk ukuran Dusun Ngaglik, rumah yang ditinggali ibu Anas ini tergolong gedongan. Bercat hijau berlantai keramik coklat, dibangun di atas tanah cukup luas, rumah itu terdiri dari dua bagian, rumah induk dan bangunan pendukung. Di bagian lain terdapat bangunan mushola cukup besar, mencerminkan penghuninya religius. Sayang rumah ini tidak dilengkapi garasi sehingga dua mobil Toyota yang ada di sana cukup diparkir di halaman berkanopi. Ditemui Indiependen di suatu pagi Juni lalu, Ny. Sriati mengaku baru turun dari sawah sejak usai subuh. Lho, ibu bertani ? “Iya, sejak dulu ya seperti ini, bertani, mau apa lagi,”ungkapnya tanpa beban. Ditandai dengan tidak banyak kerutan di wajahnya, Ny. Sriati nampak lebih muda dari usia sebenarnya. Kulitnya legam khas petani, ibu empat orang putra ini tampil apa adanya. Tanpa alas kaki, hanya mengenakan

Ny. Sriyati, setia mengenakan kaos berolgo Partai Demokrat

kain panjang yang dipadu kaos kombinasi warna putih biru berlambang Partai Demokrat. “Ini kenang-kenangan dari Anas,” ujarnya sambil mengelus kaos yang dikenakan. Anas, katanya, selalu menyempatkan diri sambang rumah di Dusun Ngaglik, itu jika kebetulan melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. “Dia tetap mampir ke rumah, tapi ya sebentar, paling satu dua jam,” ujarnya sambil tersenyum. Itu pun sudah merepotkan karena setiap kali Anas sambang dusun, selalu diikuti banyak ‘pengiring’ dan tamu. Apalagi jika pulang lebaran, akan lebih merepotkan lagi. “Yang datang ke sini ribuan, dapur tidak berhenti, untung tetangga di sini mau rewang,” kisah Ny. Sriati. Apa yang dilakukan Anas setiap kali pulang? “Apa ya... biasanya begitu datang ya sungkem ke saya... tapi apa yang dilakukan dengan tamu-tamunya saya tidak tahu, “ kata Ny. Sriati yang bangga dengan sukses Anas memimpin partai berkuasa di negeri ini. “Orang Blitar saja bangga, masak saya tidak,” kilahnya. Sulit Percaya Tapi ibu ini sekaligus sadar bahwa Anas kini menjadi sorotan publik karena diduga kuat terkait kasus korupsi megaproyek sport centre Hambalang, Bogor, Jawa Barat. “Sebagai ibu ya sedih. Tapi apa iya ya Anas korupsi, saya rasanya kok sulit percaya,” ratap Sriati. Kenapa sulit percaya?

Menurut perempuan bersahaja ini, Anas sejak kecil sampai remaja adalah putra teladan. Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, sampai Aliyah Anas berhasil menyabet predikat bintang kelas. Prestasi ini dilengkapi dengan sikap Anas di rumah yang penurut dan rajin ke mushola. “Orang bilang Anas itu anak rumahan,” jelas Ny. Sriati tentang putra keduanya itu. Meski begitu Anas tidak kehilangan sosialisai di tengah anak-anak dusun lainnya. Menurut sahabat kecilnya, Saeni, Anas tidak berbeda dengan anak dusun lainnya, suka bermain di sawah atau di sungai. “Tapi dia hanya duduk-duduk saja di pinggir kali atau sawah, tidak mau ikut turun mencari ikan bersama teman-teman yang lain,” kisah Saeni yang sekarang menjalankan betor – becak motor untuk mengais rezeki. Percaya Anas korupsi? Sebelum menjawab Saeni nampak gelisah, “mboten semerap nggih, ning menungso meniko lak kanggenan lali lan srakah. Dinten niki sae, mbenjing saget dados jahat,” ungkap Saeni kemudian. (Tidak tahu ya, manusia itu kan bisa lupa dan serakah. Hari ini baik, besuk bisa jadi jahat) Mungkin karena ‘keistimewaan’ tadi, lantas Anas juga diperlakukan istiwewa ayahandanya, almarhum Habib Mughni, seorang guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah. “Setiap bulan setelah terima gaji Anas diajak jalan-jalan ayahnya untuk makan sate gule kambing di kota. Makanya sampai sekarang dia menyukai makanan itu,” kisah Ny. Sriati berseri. Menu istiwewa itu selalu dibuat Sriati begitu mendapat kabar dari Jakarta jika Anas akan pulang. Tapi Sriati tahu Anas tidak bakal pulang dalam waktu-waktu dekat ini. “Lha wong beritanya seperti itu, kan sudah dipanggil KPK, katanya diperiksa,” tutur Sriati lirih. Bagaimana jika benar Anas terbukti melakukan korupsi mega proyek Hambalang? Kemudian publik menagih janji Anas yang bersedia digantung di Monas? Sriati terdiam lama, “setiap shalat malam saya selalu memohonkan ampunan Allah bagi Anas...”. cs, rd


Edisi 02 | 2012

17

SKANDAL KORUPSI AL QUR’AN

Bapak dan Anak Kongkalikong

A

STAGA... Semakin lengkap ‘prestasi’ Kementerian Agama sebagai institusi terkorup di Indonesia. Institusi tersebut nampak semakin buruk muka dengan terbongkarnya skandal pengadaan Al Quran tahun 2011 dan 2012. Dan amit-amit, skandal ini justru didalangi anggota Komisi VIII DPR RI, Zulkarnaen Djabar dari Partai Golkar. Korupsi berjamaah ini mengakibatkan negara kehilangan kepercayaan rakyat karena DPR sebagai lembaga wakil rakyat dan Kemenag penjaga moralitas, menunjukkan kesamaan derajat. Samasama bobrok. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

telah menetapkan Zulkarnaen Djabar, sebagai tersangka beserta anak kandungnya, Dendy Prasetya, Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia yang menjadi rekanan Kemenag. Ketua KPK, Abraham Samad menyebut telah mendapatkan lebih dari dua alat bukti untuk menjerat Zulkarnaen dan Dendy Prasetya sebagai tersangka. Adapun nilai anggaran dalam proyek pengadaan laboratorium komputer di Madrasah Tsanawiyah senilai Rp31 miliar. Sedangkan nilai anggaran untuk pengadaan Alquran pada tahun 2011 senilai Rp 20 miliar. Dalam kasus ini, Zulkarnaen diduga menerima suap sekitar Rp 4 miliar

Kemenag Harus Diputihkan “Sangat sangat memalukan, “ Johnson Panjaitan dengan nada tinggi menanggapi kasus korupsi pengadaan Al Quran ini. Praktisi hukum yang aktif mengkritisi berbagai kasus korupsi ini mengatakan, keberadaan Kementerian Agama perlu mendapatkan koreksi serius. “Harus ada keberanian untuk memutihkan Kementerian Agama, terutama di tingkat eselon strategis. Sudah terlalu lama kementerian yang satu ini terbukti kotor dan korup,” kata Johnson. Menurut Johnson kasus korupsi pengadaan Al Quran ini sekaligus harus dijadikan momentum untuk membersihkan Kemenag. Jadi, tidak cukup hanya mengusut kasusnya dan menghukum pelakunya tetapi Kementerian Agama harus diputihkan.”Bongkar itu pejabat-pejabat eselon strategis kemudian diganti dengan orang-orang yang masih takut dosa, memiliki integritas dan dedikasi,” usul Johnson. Mendukung usul Johnson, budayawan dan mantan anggota DPR, Ridwan Saidi, malah menyebut Kementerian Agama adalah pionir dalam urusan korupsi. “Sampaisampai bantuan kain kafan dari Jepang saja dikorupsi. Ini adalah prestasi pertama Kementerian Agama di era 50-an, apa nggak hebat tu,” ujar Ridwan tertawa. Keberadaan Kemenag, kata Ridwan, menarik untuk dicermati senyampang terbongkarnya kasus korupsi pengadaan Al Quran ini. Institusi ini, organisasi kekaryawanannya paling gemuk dibanding institusi lain. “Anggaran tahunannya Rp. 38 triliun, juga terbesar dibanding institusi lain, tapi ya masih saja korupsi. Ini kan sama saja dengan institusi penjaga moralitas dijaga orang-orang tak bermoral,” sindir Ridwan. Sejak 2009 Dugaan korupsi pengadaan Al Quran di Kemeneg ini ternyata sudah berlangsung sejak 2009 silam. Hanya saja, kasus korupsi yang menjerat Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka pembahasan anggaran sebesar Rp35 miliar baru sekarang terkuak ke permukaan. Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pada 2009 Kemenag melakukan pengadaan Al Quran sebanyak 78.079 buah dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,5 miliar. Pengadaan itu terdiri dari mushaf besar Al Quran sebanyak 42.600 eksemplar dengan harga satuan sebesar Rp 26.421, atau total Rp 902 juta. Ada juga tafsir Al Quran sebanyak 20 ribu buah dengan satuan harga Rp 45.116 atau total Rp 1,1 miliar. Kemudian pengadaan Al-Quran terjemahan sebanyak 10 ribu buah dengan harga satuan Rp 48.350 atau total Rp 483 juta. Pengadaan buku Juz Amma dan Terjemahan sebanyak 5.479 eksemplar dengan harga satuan Rp 6.700 atau total Rp 36,7 juta. Pada 2010, Kemenag melakukan pengadaan buku Al Quran sebanyak 170.250 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 3 miliar. Pada 2011, Kemenag melakukan pengadaan buku Al Quran sebanyak 225.045 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 4,5 miliar untuk APBN murni tahun 2011. Untuk APBN Perubahaan tahun 2011 pengadaan Al Quran kembali diadakan sebanyak 653 ribu eksemplar dengan nilai kontrak sebesar Rp 20,5 miliar. “Banyak sekali harga-harga yang kita nilai terlalu mahal. Jadi kecenderungannya melakukan penggelembungan harga barang,” jelas Uchok. Masih kata Ucok, korupsi anggaran kitab suci umat muslim yang menjerat kader Partai Golkar bersama putranya dan pejabat Kemenag sungguh amat memalukan. Korupsi pengadaan Al Quran ini merupakan kecelakaan sejarah pemerintahan SBY diantara skandal korupsi yang menggurita. cs, rd

dari anaknya Dendy. Hasil penyelidikan KPK menemukan bahwa Zulkarnaen mengarahkan oknum Kementerian Agama agar memenangkan percetakan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia dalam tender pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012. Politisi yang menjadi ‘sumber dana’ partainya itu juga menyetir pejabat di Kemenag supaya memenangkan PT BKM dalam proyek pengadaan komputer Madrasah Tsanawiyah. Atas tindakannya tersangka dikenakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas Abraham. Zulkarnaen sendiri sempat menghilang beberapa waktu pasca ditetapkan KPK sebagai tersangka namun kemudian muncul dengan menggelar jumpa pers seraya menepis tudingan bahwa ia melarikan diri. “Saya minta maaf atas kelalaian dan kesalahan saya. Sebagai manusia biasa saya bisa lalai dan salah, sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat,” ungkapnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Zulkarnaen Djabar untuk mencuci

dosa-dosanya. Seperti ketika di sidang oleh Badan Kehormatan DPR RI. Dengan acting meyakinkan bahwadia menyatakan tidak terlibat dalam skandal pengadaan Al Quran. Tentang temuan KPK, ia mengaku siap pasang badan. Zulkarnaen menegaskan, perkara dugaan korupsi yang kini menjerat dirinya tidak ada kaitan dengan partai, organisasi massa, atau dewan tempat ia berada selama ini. Perkara itu menjadi tanggung jawab dia sendiri. “Ini adalah tanggungjawab saya. Saya akan hadapi sesuai dengan prinsip saya, apabila menduduki posisi tertentu maka siap menghadapi segala risiko,” kata Zulkarnaen saat jumpa pers. Apa yang disampaikan Zulkarnaen merupakan statemen yang menyesatkan sebab sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap anggota dewan – baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI - ‘diwajibkan’ menyetorkan sebagian penghasilannya untuk kepentingan partai karena iuran anggota pada semua partai di Indonesia tidak ada yang berjalan. cs, rd

Zulkarnaen Bisa Dibui 20 Tahun MENGAMATI pasal undang-undang yang digunakan oleh KPK untuk menjerat Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi VIII DPR R, Hadi Pranoto, SH. MH, Praktisi hukum yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur ini menafsir lamanya putusan yang akan dijatuhkan pada anggota Badan Anggaran anggota Partai Golkar tersebut. Kira-kira berapa tahun akumulasi dari ancaman tersebut? Untuk Pasal 5 Ayat 2 masa tahanan paling singkat hanya satu tahun dan paling lama lima tahun. Pasal Pasal 12 Huruf a atau paling singkat empat tahun paling lama 20 tahun. Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 paling singkat lima tahun paling lama lima tahun. Jika saya hakimnya, karena kejahatannya amat biadab, maka Zulkarnaen pantas dipenjara selama 20 tahun. Kenapa bukan hukuman mati? Berdasar pasal-pasal tersebut ancaman hukumannya 20 tahun. Tapi suara rakyat yang berkembang dalam dialog interaktif di televisi, radio dan surat kabar berharap Zulkarnaen beserta anaknya Dendy Prasetya serta pejabat Kemenag yang terlibat selayaknya dihukum mati karena dampak korupsi mereka negara kehilangan kepercayaan rakyat. Apa suara rakyat bisa mempengaruhi keputusan? Putusan hakim dasarnya undang-undang bukan suara masyarakat. Bukankah hakim dalam menjatuhkan vonis juga harus menangkap suasana kebatinan rakyat? Kalau nggak ada peraturannya barulah hakim melakukan rechtsvinding atau penemuan hukum Ketua Mahkamah Konstitusi, Machfud MD pernah menyatakan, dalam menjatuhkan vonis, seorang hakim jangan terpaku pada teks undangundang tapi juga harus menggunakan hati nurani. Komentar Anda? Tapi kita menganut azas legalitas. Dasar utamanya itu. Lha kalau masalah tinggi rendahnya di antara batasan itu hakim bebas berdasarkan keyakinannya. Tapi tetap dalam bingkai peraturan atau pasal yang berlaku. rd


Edisi 02 | 2012

Unggul Setyo Nugroho bersama anak di depan karyanya

Razia Kereta Kelinci

Penindasan Terhadap Industri Kreatif P

ERNAH berwisata dengan menunggang kereta kelinci? Keluarga kecil yang pernah mencobanya pasti se-pakat, ajang hiburan ala kampung ini oke punya,

karena murah meriah. Di tengah ‘kesepian’ warga kota Surabaya akan sarana hiburan murah, kehadiran kereta kelinci bisa jadi ja-waban yang tepat. Tapi saat ini di jalanan juga

berseliweran warga lalulintas baru, selain kereta kelinci tadi ada betor—becak motor. Kesannya padat tapi meriah. Yang pasti, kedua warga lalu lintas baru itu adalah lahir dari buah pikiran

18

kreatif anak muda guna menjawab kebuntuan lapangan kerja. Di situ ada pencipta, pedagang jasa hiburan dan konsumen. Tapi sayangnya dalam sinergi yang sudah terbangun cukup lama ini belum dilengkapi payung hukum, semacam Peraturan Daerah. Bahkan terkesan ada pembiaran agar aparat dapat memanfaatkan untuk memetik keuntungan dari ketidakjelasan status kehadiran kereta kelinci dan betor. Akibatnya, lihat saja di halaman satpas Colombo hari-hari ini, nampak layaknya lokasi hiburan rakyat. Di pelataran parkir tempat pengurusan SIM itu, mangkal puluhan betor dan kereta kelinci. Disewakan? Tidak, karena betor dan kereta kelinci itu merupakan barang bukti tangkapan yang disita karena dianggap liar. Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Asep Akbar Hikmana, mengatakan, razia terhadap betor dan kereta kelinci dilakukan untuk merespon keluhan masyarakat yang kerap disampaikan lewat media massa. “Kami sudah membahas permasalahan ini dengan Dinas Perhubungan. Dalam pembahasan itu, disepakati perlu ada penertiban bettor dan kereta kelinci yang melintasi jalan raya,” jelas Asep. Hasilnya? Rata-rata kondisi betor, kereta kelinci, dan odong-odong mengkhawatirkan. Kebanyakan kendaraan tersebut dirakit dari mesin kompresor dan sepeda motor usang. “Kendaraankendaraan ini disita dan pemiliknya ditilang,” jelas Asep tentang Operasi Patuh. Operasi ini digelar selama 9 hari dan berhasil menggaruk 22 unit betor dan kereta kelinci. Asep mengatakan, kendaraan seperti betor sebenarnya boleh ber-operasi namun harus ada payung hukumnya. Dia mencontohkan, betor di beberapa daerah sudah diperkuat de-ngan Peraturan Daerah. “Dalam Undangundang diperbolehkan untuk daerah yang tidak terjangkau moda transportasi tetapi tetap harus diatur dengan peraturan daerah,” jelasnya. cs, rd

Rakyat Cari Makan, Polisi Cari Mel-melan

J

ATUH, bangun, jatuh....dan bangun lagi. Itulah gambaran riwayat pekerjaan Unggul Setyo Nugroho, (36), seorang kreator kereta kelinci di Surabaya. Barangkali karena Unggul selalu ingin unggul, maka penciptaan kereta kelincinya kini laris manis. “Kalau model yang saya buat diikuti orang lain, saya harus segera menciptakan model lain,” Unggul mengaku. Barangkali inilah jiwa seorang kreator, yang terus bergulir dalam proses kreatif. “Rasanya gimana ya, kalau sudah ditiru, mau bikin lagi males,” jelasnya. Ditemui di rumahnya di Jl. Petemon Gang I Barat, Unggul memamerkan tiga model kereta kelinci kreasinya. Inovasi terbaru Unggul adalah kereta kelinci roda empat berbahan plat dibandrol Rp. 27 juta per unit. Sedang generasi sebelumnya, beroda tiga,

terbuat dari fiberglass harganya Rp 24 juta. Sedang kereta kelinci generasi pertama terbuat dari triplek, tiga roda, harganya Rp 19 juta. Mengawali karir sebagai produsen kereta kelinci di penghujung 2009, Unggul bekerja sendiri. Produksi pertamanya dibeli peminat dari Demak, Jawa

Tengah. Sejak itu, pesanan datang silih berganti, mulai dari Surabaya sendiri, sampai ke luar pulau. “Saya sudah punya pelanggan di Riau, Lampung, Makassar, dan Jambi,” tutur Unggul. Itulah sebabnya, kenapa Unggul perlu mengembangkan tempat usahanya dengan membangun workshop di

Anak-anak nampak ceria menunggang kereta kelinci

Sememi Jaya, Surabaya. Di tempat ini Unggul mempekerjakan 12 pemuda. Hitung-hitung sampai sekarang ini Unggul sudah memproduksi sekitar 200 unit kereta kelinci.”Kereta kelinci atau odong-odong ini sudah menasional,” jelas bapak tiga orang anak ini. Unggul mengakui, mesin yang digunakan untuk kereta kelincinya berasal dari sepeda motor remek. Namun, katanya pula, meski kondisinya remek, sepeda motor itu masih layak jalan dan yang penting, tidak bodong. “Biar tidak bermasalah pak. Sepeda motor bodong memang murah, tapi masalahnya mahal,” kata Unggul tertawa. Meski begitu bukan berarti Unggul tidak pernah bermasalah. Pernah suatu ketika, saat ia membawa sendiri kereta kelincinya, ditangkap petugas di kawasan Raya Gubeng. Ditangkap


Edisi 02 | 2012

Hadi Pranoto, SH, MH – Praktisi Hukum

Hukum Jangan Matikan Produk Kreatif Rakyat

Unggul Setyo Nugroho bersama anak di depan karyanya

T

ERBETIK berita penyitaan 22 sepur kelinci dan becak motor. Dengan peristiwa tersebut Polrestabes Surabaya kemudian ‘mengkondisikan’ wartawan untuk memberitakannya. Hadi Pranoto, SH, MH – praktisi hukum, mantan ang-gota Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur ini mengkritisi tindakan itu lewat penuturan berikut :

karena dianggap tidak punya ijin jalan di jalan raya. “Terpaksa nebus Rp. 600 ribu,” ujar spesialis las ini. Karena spesialisainya itu, Unggul pernah bekerja 5 tahun di Jepang mengerjakan pengelasan untuk alatalat berat seperti tank, kereta api, buldozer dan sejenisnya. Pulang dari Jepang, dengan modal cukup Unggul coba membuka bengkel spooring, tapi tak lama bangkrut. Beruntung, proyek jembatan Suramadu dimulai. Disanalah Unggul kemudian bekerja. Proyek jembatan Suramadu usai, dan Unggul kembali berpikir bekerja dimana lagi. Cukup panjang penantian, tapi pilihannya ingin bekerja sendiri, menciptakan lapangan kerja. “Sejak itu saya memutuskan untuk memproduksi kereta kelinci. Dan sekarang saya merasa sudah membuka lapangan kerja, meski kecil-kecilan,” katanya bangga. Menenggak untung Rp 30 juta/bulan, Unggul mengaku sudah cukup bisa membahagiakan keluarga dan rekan-rekan kerjanya. cs, rd

Beberapa tahun terakhir muncul kreativitas wong cilik menjajakan sarana mainan untuk anak-anak berupa sepur kelinci dan sarana transportasi betor atau becak motor, tapi lagi-lagi aparat kepolisian menganggap keberadaan usaha rakyat itu ilegal karena tidak ada payung hukumnya. Menurut Anda bagaimana seharusnya usaha kreatif tersebut tidak ‘dibunuh’ oleh persepsi seperti itu? Hukum atau peraturan bagi usaha rakyat adalah untuk mengatur peningkatan kesejahteraan. Itu baru namanya hukum yang bermanfaat. Bukan hukum

yang mematikan usaha kreatif rakyat. Penguasa sebagai pembuat peraturan seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kalau soal betor atau kereta kelinci belum diatur, itu bukan berarti illegal karena tidak ada unsur kriminal. Tugas pemerintah adalah menggali sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Bahwa perlu ada pengaturan dalam rangka ketertiban itu memang iya tapi jangan sampai meninggalkan unsur keadilan bagi usaha kreatif rakyat tersebut. Bagaimana dengan sikap Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP

19

Asep Akbar Hikmana yang menyita 22 betor dan kereta kelinci? Itu tindakan sewenang-wenang dan arogan terhadap rakyat apabila dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu. Seperti halnya penyandang cacat yang mengendarai sepeda roda tiga, apa harus disita? Bagi yang sedang punya kekuasaan berpikiran lain, dia mengundang dan membayar wartawan supaya tindakannya menyita odong-odong itu diekspose sebagai tindakan yang benar. Apa yang perlu diwaspadai terhadap politik publisitas semacam itu? Itu merupakan kebohongan publik yang menyesatkan. Seharusnya polisi melakukan sosialisasi dan peringatan berdasarkan kepatutan. Kalau menegakkan hukum yang benar, sasarannya seharusnya ke mall-mall. Di sana banyak produk palsu dan bajakan. Seperti tas, sepatu, celana, baju, arloji, VCD dan lain-lain. Toh dibiarkan saja. Polisi menganiaya dengan dalih melumpuhkan penjahat dengan menembak kakinya dari jarak dekat semacam John Key dan lainnya. Sedangkan praktik suap dan pungli pengurusan SIM tanpa ujian teori dan praktik, hanya datang dan foto langsung jadi seperti itu terus berlangsung. Polisi harus menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Jangan sewenang-wenang. Dengan cara apa kesewenang-wenangan seperti itu bisa dihentikan? Tampaknya sulit dihentikan karena aparat seperti itu berkedok atas penegakkan hukum Kalau perilaku seperti itu diterus-teruskan rakyat bisa frustrasi? Melihat ketidak adilan di semua level penegakan hukum membuat rakyat apatis bahkan frustrasi sehingga timbul aksiaksi vandalis atau merusak. Sementara kasus rekening gendut dan pamer kemewahan pejabat amat menyakitkan hati rakyat… Kalau itu sih pemandangan sepanjang hari … Memang. cs, rd

Peluncuran Edisi Perdana Tabloid Indiependen PIDATO kebudayaan mewarnai peluncuran edisi perdana Tabloid Indiependen, media yang mengusung tema-tema kebangsaan. Diantaranya sesepuh Arek Suroboyo, Yudara, pengamat media Yoyon Noroyono, juga ada Bambang Budiono (Ketua Pusham Unair), Dr. Suko Widodo dengan pemandu Priyo Aljabar. Lebih dari seratus undangan menghadiri acara yang berlangsung di Gedung Pers A Azis, Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jumat, 22 Juni 2012, ini dihibur dengan sajian musik keroncong.


Edisi 02 | 2012

Masyarakat berduyun-duyun melantunkan do’a untuk Sang Proklamator

20

Berbagai elemen masyarakat menghadiri Haul Bung Karno

HAUL BUNG KARNO 2012

Puluhan Ribu Peziarah Ke Blitar K

AWASAN Bendogerit, Kota Blitar padat lautan manusia menjelang puncak peringatan wafatnya Bung Karno ke42. Sejak 10 tahun terakhir Kota Blitar secara resmi menetapkan bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno. Keistimewaan bulan Juni antara lain tanggal 1 hari lahirnya Pancasila. Tanggal 6 Juni Hari Lahir Bung Karno dan tanggal 21 Juni Hari Wafat Bung Karno, sedang pada tanggal 22 Juni 1945, BK menandatangani Piagam Jakarta. Yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan haul kali ini bertajuk “Kenduri 1000 Tumpeng dan Doa Bersama untuk Bung karno”. Baik perorangan, RT, RW maupun instansi swasta dan pemerintah menyumbangkan tumpeng hingga lebih 30 ribu tumpeng terkumpul kemudian dinikmati bersama-sama, (20/6/12). Sukmawati hadir dalam acara puncak ini mewakili keluarga Bung Karno di Jakarta. Rachmawati yang hampir tiap kali acara Haul datang, kali ini absen karena alasan kesehatan. “Kenduri 1000 tumpeng ini merupakan kegiatan puncak,” kata Abu Mansyur, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Pariwisata Daerah Kota Blitar. Nuansa tahun ini sengaja dibuat lebih hikmat berbeda dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Sejak sore hari, warga sudah berdatangan untuk menempati lokasi doa bersama di sepanjang Jalan Ir Soekarno. Mereka duduk berjajar sepanjang sekitar satu kilometer. Diantara puluhan ribu pengagum Bung Karno, Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Jawa Timur mengerahkan 5 buah bis wisata dari Surabaya untuk berziarah ke makam Proklamator Indonesia. Bersama Hadi Pranoto, SH MH, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi, elemen masyarakat pengawal ajaran Soekarno tersebut sebelum mengirim doa ke makam lebih dulu menggelar dialog kebangsaan di gedung serba guna Jl. Cokroaminoto Blitar.

Selain makam BK, Istana Gebang Blitar juga ramai pengunjung. Dalam sehari, pengunjungnya bisa mencapai 200 orang. Tujuannya, menyaksikan benda-benda pribadi dan berburu air sumur yang ada di istana seluas 1,4 hektare itu. Mereka meyakini air itu membawa berkah. Tak diketahui pasti mulai kapan fenomena berburu air sumur Bung Karno ini muncul. Namun para pengunjung yang datang biasanya berbondong-bondong minum air itu. Neti, pemandu tamu Istana Gebang, mengatakan popularitas air sumur ini telah menyebar ke pelosok daerah. Hal ini terlihat dari antusiasme pengunjung yang membawa pulang air tersebut seusai berwisata di rumah orang tua Soekarno di Kelurahan/Kecamatan Sananwetan, Blitar, ini. Sumur itu berada di bagian belakang rumah, dekat kamar mandi dan dapur. Sejak dibuat 1914 lalu hingga kini, sumur itu tak pernah kering. Airnya jernih. Dulu, air dari sumur inilah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Bung Karno dan pengelola Istana Gebang. “Saya pun meminumnya mentah-mentah,” ujar Neti. Pengelola Istana Gebang sekarang ini telah memasang sejumlah keran air di sekitar sumur untuk memudahkan pengunjung mengambil air. Bagi yang ingin meminum langsung, disediakan gelas. Jika ingin membawa pulang air, bisa membungkusnya dengan plastik ukuran satu kilogram. Sebagai pengganti plastik, pengunjung diminta memberikan sumbangan sukarela di kaleng sumbangan. Uang sumbangan ini digunakan untuk perawatan Istana Gebang. “Sehari habis 100 kantong plastik,” kata Neti. Rumah yang pernah di tinggali Bapak Proklamator Indonesia ini, sejak dibeli pemerintah Blitar senilai Rp 35 miliar tahun lalu, terbuka untuk umum. Para pengunjung bisa mendatangi rumah bersejarah ini mulai pukul 07.00-17.00. va, rd

Para pengurus Keluarga Besar Marhaenis berpose di depan makam Bung Karno

AGENDA BULAN BUNG KARNO 2012 31 Mei z Ritus Bedhol Pusaka (Festival Lampion) z Tirakatan (Malam Renungan) 1 Juni Ritus Upacara Grebeg Pancasila z Ritus Kirab Gunungan Lima (Festival Gunungan) z Ritus Kenduri Grebeg Pancasila (Festival Tumpeng) z

6 Juni Wayang Kulit Pepadi (Hari Lahir Bung Karno) z Brokohan Hari Lahir Bung Karno z

18 Juni z Ziarah Budaya (Macapatan) 19 Juni Orasi Kebangsaan

z

20 Juni Do’a Lintas Agama, Tabaruq Manakib, Yasin-Tahlil, Pengajian Akbar z Kenduri 1000 tumpeng z

21 Juni z Ziarah ke Makam Bung Karno

Kemegahan area makam Bung Karno di Desa Bendogerit, Kota Blitar


Edisi 02 | 2012

Samuel Hendrik Pengemanan, SE, SH ADVOKAT Kantor: Puri Permata Indah A2/8 Mojokerto - Jatim [E] samuelhendrik@ymail.com Kutisari Utara 2A Lt.2 Surabaya 60292 [T/F.] 031.8498325 [E] ias_lawoffice@yahoo.com

Lembaga Advokasi Masyarakat (LADAM) Jl Bangunsari Gg I No.8 Surabaya

Mohammad Sholeh, SH

UD HASIL

PUSAT PERBELANJAAN MUR & BAUT Jl. Semarang 112 Surabaya

Jl. Cendrawasih No.20, Surabaya - 60175

DEWAN PIMPINAN PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA JAWA TIMUR

Telp. (031) 357.6737 - (031) 357.1071 Fax. (031) 355.4032 Email. admin@siupan-excellent.com

Jl. Ambengan Ngemplak Blok A No.19 Surabaya Tlp/Fax. 031-5346751 Website: www.aspekindojatim.org

Pdp. Sugiarto Haliem (031) 7145 9339 - (031) 9109 9339 081 3314 5933 9 Susanto Gunardi (031) 7089 1111 - 081 2356 1111

CONTACT PERSON

21


Edisi 02 | 2012

22

Mengenal Peradaban Tanah Air Mampu Tegakkan Nasionalisme Deddy Endarto*

M

Bagian Pertama

ELIHAT perkembangan rasa kebangsaan akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan yang cukup mendalam bagi kita semua. Betapa tidak, banyak generasi muda bangsa telah tercabut dari akar adat budaya dan melupakan sejarah bangsanya yang sesungguhnya merupakan pondasi utama dari bangunan kebangsaan kita. Perjuangan hebat para pendahulu kita di masa lalu dengan waktu evolusi peradaban ribuan bahkan jutaan tahun seakan tidak mempunyai arti mendalam lagi. Kita sudah terlalu mempercayai ilmu pengetahuan modern sebagai tumpuan harapan utama dan menghilangkan kearifan lokal yang diwariskan oleh para pendahulu kita, menjadikan diri kita semakin asing di atas tanah tumpah darah sendiri Indonesia ini. Tidaklah perlu kita saling menyalahkan atas semua kejadian ini, marilah mulai saat ini kita benahi kembali kepingan pondasi adat budaya sebagai identitas guna menegakkan bangunan kebangsaan yang lebih kokoh dari sebelumnya, seperti yang dicita-citakan para pendahulu kita: Indonesia Raya - Nusantara Jaya. Melalui media tabloid Indiependen ini, kami mengajak segenap komponen bangsa untuk bergandengan tangan membangun kembali identitas, ji-

wa dan kepribadian bangsa yang mandiri. Dalam berbagai literatur sejarah kita, telah dikenal sebelumnya kawasan yang sekarang bernama Indonesia dahulu mempunyai sebutan Nusantara (yang mempunyai arti Nusa = Pulau dan Antara = yang terletak diantara dua daratan besar atau benua). Banyak peradaban di kawasan ini mengabadikan nama Nusantara di dalam catatan sejarahnya, tetapi mungkin yang paling kita kenal adalah “Sumpah Palapa� yang di ucapkan oleh Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada dari Kerajaan Wilwatikta (Majapahit). Dimana di dalam isi sumpahnya secara jelas menyebut kata Nusantara dan menunjukkan batasbatas geografisnya dengan jelas. Kawasan yang disebut Nusantara terletak di garis khatulistiwa yang beriklim hangat atau tropis, sehingga sangat cocok didiami oleh manusia, hewan dan berbagai macam tumbuhan. Sebaran rangkaian gunung berapi berkontribusi atas kesuburan vulkanis yang semakin memperkaya perikehidupan di atasnya, walau kadangkala juga menyebabkan bencana besar bagi kehidupan disekelilingnya. Peradaban di kawasan ini bukan lagi berusia ratusan tahun, catatan sejarah dan penemuan singkapan arkeologis

Arca Megalithikum, kawasan cagar budaya Lore Lindu, Selawesi Tenggara

Situs Batu Macan, Lahat, Sumatera Selatan

membuktikan bahwa peradaban yang terjadi di kawasan ini berumur ribuan bahkan jutaan tahun. Hal ini dibuktikan oleh adanya penemuan arkeologis manusia purba yang tersebar hampir merata, misal di kawasan : Sumatera, Jawa, Bali, Flores, Timor, Sulawesi, Maluku dan lainnya. Peninggalan berupa situs bangunan purba (megalithikum) juga tersebar di wilayah tersebut menjadi

Batu Menhir, Toraja, Sulawesi Selatan

bukti yang tidak terbantahkan. Bila anda membaca buku sejarah modern tinggalan kolonial, maka banyak ditemukan berbagai kejanggalan. Apa yang terpapar di dalamnya sarat kepentingan politik kekuasaan sehingga mengaburkan kesejarahan yang sebenarnya terjadi di atas kawasan yang bernama Nusantara ini. Hal-hal yang menjadi ilmu penge-


Edisi 02 | 2012

tahuan atau kearifan lokal dihapus dari catatan, benda-benda bersejarah yang dapat membangkitkan kekuatan nasionalisme dirampas dan dibawa ke tanah asal mereka. Pola yang dilakukan adalah dengan merampok ilmu pengetahuannya. Kebanggaan atas peradabannya dan dihapus jejak sejarah yang dapat membangkitkan nasionalisme kawasan. Itulah alasan kenapa banyak benda bersejarah kita tersebar di berbagai museum kawasan Eropa dan Amerika, bahkan saat ini juga telah menyebar ke seluruh dunia sebagai koleksi peradab an Nusantara. Bangsa penjajah berusaha tampil lebih unggul dari bangsa yang dijajahnya, karenanya mereka melakukan pencucian ilmu pengetahuan dan budaya peradaban atas bangsa yang hendak di kuasainya. Kesalahan tersebut bukan hanya disumbang kaum penjajah, kebiasaan buruk dari suku bangsa di Nusantara ketika perang berebut wilayah kekuasaan juga tak kalah buruknya. Perang antar suku atau kerajaan lokal senantiasa menjadikan “pustaka-raja” (gedung perpustakaan) sebagai salah satu sasaran utama, kadang mereka mengambil catatan ilmu pengetahuan dan sejarah yang ada. Bahkan tak jarang melakukan aksi pembakaran/bumi hangus (karang abang) atas semua identitas lawan yang dikalahkannya, termasuk merusak bangunan fisik serta kebudayaan atau peradaban atasnya. Jelas ini jadi permasalahan besar bagi kita generasi berikutnya melakukan penjejakan sejarah atas kebesaran peradaban yang pernah kita miliki. Jangankan yang berusia jutaan tahun, ribuan tahun, yang ratusan atau puluhan tahun saja kita kadangkala kesulitan menjejak sejarahnya (misalkan: Surat Perintah 11 Maret 1966?). Tetapi janganlah kita berkecil hati, dengan ilmu pengetahuan yang sekarang kita kuasai, era keterbukaan bangsa-bangsa di dunia dan perangkat modern yang ada: yakinlah kita akan mampu menyusun kembali sejarah masa lalu bangsa kita. Kalau Anda bertanya: Peradaban Nusantara tertua mana yang mampu kita jejaki saat ini? Maka ada beberapa jawaban akademis atas pertanyaan tersebut. Bila yang dimaksud adalah temuan atau singkapan arkeologis peradaban manusia di Nusantara, jawabannya adalah : 1. Meganthropus Paleojavanicus; Sangiran - Sragen, Jawa Tengah; Von Koenigswald; 1941. Diperkirakan se cara akademis sebagai manusia purba tertua di Indonesia yang hidup pada masa 20 juta hingga 15 juta tahun yang lalu. 2. Pithecanthropus Robustus; Ngandong, Trinil - Ngawi, Jawa Timur; Von Koenigswald; 1939. 3. Pithecanthropus Erectus / Homo Erectus; Trinil, lembah Be ngawan Solo - Ngawi, Jawa Timur; Eugene Dubois; 1890-1891. Diperkirakan secara akade mis yang hidup pada masa 1,5 juta hing ga 500.000 tahun yang lalu. 4. Pithecanthropus Dubius (Jetis). 5. Pithecanthropus Mojokertensis;

Perning - Mojokerto, Jawa Timur; Von Koenigswald; 1936. Diperkirakan secara akademis hidup di masa 1,9 juta tahun yang lalu. 6. Homo Javanensis; Sambung Macan - Ngawi, Jawa Timur. 7. Homo Sapien Soloensis; Ngandong - Blora, Jawa Timur; SangiranSragen, Jawa Tengah; Sambung Macan -Ngawi, Jawa Timur; lembah sungai Be ngawan Solo; Von Koenigswald dan Weidenreich; 1931 – 1934 8. Homo Sapiens Archaic 9. Homo Sapiens Neandertahlman Asia. 10. Homo Sapiens Wajakensis; Wajak - Tulungagung, Jawa Timur; Von Reitschotten; 1889. 11. Homo Floresiensis; Liang Bua Flores 12. Homo Modernman. Kalau yang Anda maksud adalah peninggalan bangunan fisiknya, maka bila diambil contohnya secara acak, diantaranya adalah: 1. Situs Punden Berundak “Gunung Padang”. Suatu kawasan pemu jaan yang cukup luas di daerah Cianjur Jawa Barat, merupakan kebudayaan purba Nusantara yang diperkirakan dibuat pada masa 4.800 - 2.500 tahun sebelum masehi. 2. Kawasan Kubur Goa dan Men hir di “Toraja”. Toraja, Sulawesi ter nyata menyimpan peradaban purba yang tak kalah uniknya. Dimana jenazah dari anggota komunitas dimakamkan di tebing-tebing batu cadas dan tradisi itu dipertahankan hingga saat ini. Belum ada penelitian yang secara pasti me nyebut perkiraan usia peradaban di wilayah ini. Tapi diyakini berdasarkan peninggalan, motif ukir dan kosa kata bahasa daerahnya, kebudayaan disana sangat tua. 3. Kawasan Situs Megalithikum “Lore Lindu”. Merupakan sebaran pe ninggalan megalithikum yang cukup luas di lembah Bada dan Besoa, Sula wesi Tenggara. Telah ditetapkan oleh Unesco sebagai kawasan cagar budaya dan biosfer pada tahun 1977. Dan banyak lagi yang tersebar di seluruh penjuru nusantara ini. Bagaimana dengan catatan otentik sejarah atau inskripsi? Mengingat uraian di atas maka jejak catatan yang berasal dari negeri kita sendiri sangat sulit atau langka ditemui. Catatan sejarah justru muncul dari bangsa asing yang telah berhubungan dengan leluhur kita di Nusantara ini, misalkan : 1. Catatan bangsa Israel di Jerusalem, yang menerangkan bahwa ketika kuil Daud dibangun dan diupacarai dengan menggunakan dupa atau kemenyan terbaik di dunia saat itu yang di datangkan khusus dari Jawa. 2. Catatan Bangsa Mesir, jenazah dari Raja Firaun ternyata proses peng awetan jasadnya (mummi) dengan menggunakan kapur barus yang dida tangkan dari wilayah Barus di Sumatera. 3. Catatan Bangsa China, Nusanta ra khususnya Sumatera dan Jawa di kenal dalam catatan kuno kekaisaran China sebagai sumber penghasil emas, perak, lada, kayu, gading gajah dan cula badak.

23

Situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat

Itu semua terjadi pada era sebelum Masehi atau ribuan tahun dari sekarang. Bukti nyata tersebut menunjukkan bah wa leluhur kita telah mempunyai per adaban dan mampu melakukan ke giatan perdagangan jauh dari tempat tinggalnya, jelas suatu hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh bangsa primitif seperti ditulis dalam buku sejarah peninggalan kaum penjajah kolonial. Untuk mencapai itu semua harus

berbekal ilmu pengetahuan dan tekno logi tinggi, maka seharusnya kita bang ga atas prestasi masa lalu ini. Karena kita bukan bangsa yang lahir kemarin sore. Pendahulu kita telah meletakkan pondasi peradaban yang menyusun bangsa ini sejak jutaan tahun yang lalu. (BERSAMBUNG) *Pemerhati

Sejarah Nusantara, Yayasan Surya Wilwatikta

WASIAT BUNG KARNO “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” “Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.”


Edisi 02 | 2012

Po

Tay Hie atau Potehi, sebuah kesenian oriental yang lama dibelenggu Orde Baru kini telah menikmti kemerdekaan. Hampir 35 tahun kesenian ini tidak di perkenankan pentas secara terbuka kecuali di area klenteng namun sekarang berekspresi kembali. Jika sebelumnya wayang China itu dijadikan media doa oleh penganut Kong Hu Chu kini fungsinya berkembang menjadi hiburan. Jika sedang melewati jalan Dukuh Surabaya, telinga kita akan disapa oleh alunan musik yang mendayu-dayu. Komposisi tambur, kecer dan rebab menyeruak dari dalam klenteng Hok Tek Hian yang lama berdiri di kawasan Pecinan Kembang Jepun. Di tempat itulah beberapa orang yang pernah mempelajari Potehi sekarang menjadi dalang di klenteng-klenteng di seantero Jawa. Satu diantaranya adalah Mujiono, (51). “Kebetulan lokasi klenteng Hok Tek Hian berdekatan dengan rumah saya sehingga sejak kecil sudah akrab de ngan kesenian tersebut, hampir tiap hari melihat pertunjukannya. Pada akhir tahun ‘80an saya bertekad belajar secara privat pada Gan Co Co, dalang generasi ketiga di klenteng tersebut seraya mempelajari lakonlakon pakem dengan bahasa peng antar Hokkian. Kalau bahasa Mandarin saya tidak bisa,” terang warga Jl. Dukuh 34A Surabaya ini. Bila merunut sejarah kelahirannya, wayang Po Tay Hie merupakan warisan bangsa Hokkian, tepatnya distrik Quanzhou di Provinsi Fu Jian yang ke mudian dibawa oleh para imigran China ke Indonesia sekitar abad 16 hingga 19. Kisah yang disajikan berdasar ajaran Khong Hu Chu maupun repertoar klasik China seperti ‘Shi Jin Kwi’ suatu

24

Kini, Potehi Merdeka di Mana-mana riwayat penaklukan kerajaan See Liang Kok. Ada lakon ‘Poei Sie Giok’ berkisah tentang pembelaan suku lewat adu kemampuan di atas panggung. ‘Jhi Gu Nau Tong Tiauw’ tentang dua siluman kerbau yang membuat gaduh kerajaan Tay Tong Tiaw . Dan ada pula lakon ‘Kho Han Bun’ yang mengulas percintaan siluman ular putih di danau Si Hu. Selama Orde Baru, imbuh Mujiono, wayang Potehi hanya diperbolehkan pentas di dalam klenteng sehingga hampir 35 tahun kesenian China ini bergerak di bawah tanah. Baru ketika Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) menjabat Presiden RI ke-4 maka kesenian China ini diperbolehkan tampil sehingga bisa berekspresi secara terbuka. “Orang-orang yang menanggap wayang Potehi biasanya dijadikan persembahan pada dewa karena sudah nadzar, baik karena sembuh dari sakit atau kondisi ekonominya membaik dan adakalanya yang terlepas dari masalah besar. Pengungkapan rasa syukur itu dilakukan dengan menanggap wayang Potehi,” terang Mujiono. Di era keterbukaan fungsi wayang Potehi tampaknya mengalami pergeseran, bila pada awalnya dijadikan media persembahan namun sekarang menjadi hiburan. Menurut Mujiono, order tanggapan sekarang kian meningkat. Ada yang meminta meramaikan suasana mall, festival atau pasar ma lam. Meski ramai tanggapan namun dia berusaha komitmen untuk memprioritaskan jadwal pementasan yang ditetapkan klenteng Hong Tek Hian, baik pementasan di pagi hari, siang atau malam. Jika sedang sepi dalam sehari kadang hanya petas sekali. Tapi saat perayaan Imlek tiba, prekuensi pementasannya bisa berlangsung hingga lima kali.

Ornamen panggung Potehi menjadi pemikat tersendiri bagi penontonnya

Pada setiap pementasan Mujiono didampingi oleh lima rekannya yang memainkan dongko (tambur), tualo (kecer), gong, sian lo (kecer dan gong kecil), orchu (rebab), yana (rebab bernada kecil), seruling, terompet dan san sien yakni gitar berdawai tiga.

Karya Napi Suatu kesenian lahir pada umumnya dipengaruhi oleh situasi krusial yang diekspresikan secara estetik. Begitu halnya Potehi, sejarah kelahirannya menyiratkan simbol pembebas-

wayang. Kembali ke jalan Dukuh. Sebagai salah satu klenteng lawas di Surabaya yang menjadi tempat pertumbuhan Potehi, klenteng Hok Tek Hian banyak melahirkan dalang kondang, selain Mujiono yang berkiprah di Surabaya, Bojonegoro, Tuban dan Semarang juga terdapat Sesomo (63) yang menjadi dalang tetap di klenteng Hwie Ing Kiong, Yogyakarta. Sesomo mengaku, sejak berusia 12 tahun dia sudah menekuni wayang potehi di klenteng Hok Tek Hian yang

Wayang Potehi sekarang menjadi sumber rejeki bagi Mujiono

an. Po Te Hie, kali pertama dimainkan saat Dinasti Tiu Ong berkuasa pada 3.000 tahun silam. Konon parangai sang kaisar begitu kasar dan tiran sehingga tidak segan-segan menghukum mati warganya. Konon ada lima orang yang akan dihukum mati namun salah seorang di antaranya tampak tabah kemudian mengajak keempat rekannya bergembira selama dalam tahanan. Dengan menggunakan tutup panci sebagai kecer, bambu tangkai sepatu sebagai seruling, panci bekas berbunyi “tong” ketika ditabuh secara teratur menghasilkan bunyi-bunyian merdu. “Si tabah” menggunakan kain bekas yang diikat berbentuk kepala semen tara ujung kainnya dibentuk seperti badan lantas dimainkan sebagai wayang untuk penghibur diri. Sang dalang ‘nerocos’ mengungkapkan kesedihan orang-orang tahanan. Ketika mendengar permainan ke lima narapidana, Kaisar Tiu Ong ter sentuh hatinya kemudian memerintah kan prajuritnya untuk membebaskan mereka. Sejak saat itu, kelima orang itu mendirikan paguyuban wayang Po Tay Hie, akronim dari kata-kata ‘Po’ berarti kain, ‘Tay’ kantong, dan ‘Hie’

berdekatan dengan tempat tinggalnya. Setelah setengah abad berlalu dia tetap antusias untuk memainkan wayang China tersebut. Hanya saja dia menyayangkan, keberadaan wayang Potehi kini tampaknya tenggelam oleh hiruk pikuk entertainmen. Minat masyarakat untuk menonton juga semakin menurun. “Apalagi kalau harus mengikuti cerita berseri yang selesainya membutuhkan waktu lebih satu bulan,” tuturnya. Sehubungan dengan sosialisasi Potehi, seorang pemerhati dari kota Jombang bernama Tony mencoba mengembangkan ruang ekspresi, dimanapun terdapat even kesenian di situlah dia menawarkan Potehi untuk ditampilkan. Apa yang terjadi? Penonton yang sebagian besar keturunan China tampak terkagum-kagum menyaksikan sajian Potehi yang begitu atraktif. Mereka tak menyangka kalau kesenian mereka yang sempat dilarang tampil selama puluhan tahun masih eksis. Meskipun yang memainkan sekarang adalah seniman-seniman Jawa namun mereka tetap mempertahankan bahasa pengantar Hokkian. rd


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.