Buletin Voice of Migrants Edisi Oktober 2019

EDISI OKTOBER 2019

BERITA UTAMA

Cegah Ekstremisme Kekerasan, PMI Perlu Kenali Kerentanannya

Mufti Makarim, Peneliti Infest Yogyakarta, Menjelaskan Mengenai Penelitian yang Akan Dilakukannya dalam Workshop Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Kalangan Pekerja Migran, Sabtu, 14/9/2019.

oleh Ratih

E

kstremisme kekerasan merupakan frasa yang barangkali belum akrab di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ekstremisme kekerasan merupakan paham sekaligus embrio munculnya terorisme yang membahayakan. Isu ekstremisme kekerasan di kalangan pekerja migran muncul sejak keterlibatan PMI dalam aksi maupun pendanaan terorisme. Pada tahun 2017 mencuat kisah Dian Yulia Novi, mantan PMI yang terlibat dalam rencana serangan teror di depan istana negara. Selain Dian,

bulan September 2019, empat PMI di Singapura ditangkap karena keterlibatan dalam pendanaan kegiatan kelompok ekstrimisme kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Infest Yogyakarta berupaya untuk melakukan upaya pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan baik melalui saluran luar jaringan (offline) maupun dalam jaringan â–ş Bersambung ... hlm. 3 Edisi Oktober 2019 Buletin Voice of Migrants ~ 1

Salam Redaksi Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas seizinNya telah terbit Buletin Voice of Migrant (VOM) edisi pertama yang kami persembahkan untuk sahabat-sahabat Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. Buletin ini hadir sebagai ruang belajar dan berbagi informasi dan pengetahuan mengenai pelindungan di antara PMI di negara tujuan. Melalui pengantar ini, redaksi buletin VOM sekaligus ingin mengajak kepada rekan-rekan PMI untuk meningkatkan kesadaran tentang pelindungan. Karenanya, pelindungan yang terbaik terletak pada diri sendiri.

Di era digital seperti sekarang ini, smartphone dan internet merupakan alat bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi atau berita secara cepat. Di tengah arus informasi yang begitu deras, buletin Voice of Migrant hadir dalam bentuk cetak dan online untuk mengakomodir pembaca offline dan online. Buletin Voice of Migrant terbit secara periodik setiap dua bulan sekali, dicetak dan dibagikan secara gratis untuk PMI di Hong Kong. Versi online dari buletin Voice of Migrant dapat diakses di www.buruhmigran.or.id.

Buletin ini merupakan salah satu media komunikasi yang dibuat PMI dan untuk PMI di Hong Kong. Voice of Migrant berkomitmen untuk menyajikan berita akurat, informatif, independen dan mengabdi bagi masyarakat, khususnya kepentingan PMI Hong Kong. Kehadiran buletin ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PMI, khususnya dalam penyebarluasan informasi, konseling maupun menjadi bagian dari edukasi untuk publik.

Setiap PMI yang berada di Hong Kong mempunyai kesempatan yang sama untuk turut serta ambil bagian atau berkontribusi dalam penulisan konten di setiap rubrik buletin. Redaksi Voice of Migrant dengan terbuka menerima tulisan-tulisan dari siapa saja yang ingin berkontribusi di dalam buletin. Tentu saja proses seleksi dan editing atas tulisan-tulisan tersebut tetap dilakukan oleh tim Redaksi Voice of Migrant sebelum diterbitkan.

Pada edisi ini, rubrik berita utama Voice of Migrant menyoroti tentang pelindungan PMI yang fokus pada

gerakan pencegahan ekstremisme kekerasan bagi pekerja migran perempuan di Hong Kong. Tak dapat dipungkiri, fenomena ekstremisme kekerasan yang merupakan akar dari terorisme telah meresahkan dan mengancam banyak orang. Di satu sisi kita tak boleh menutup mata, bahwa beberapa PMI terlibat dalam gerakan ekstremisme kekerasan secara langsung maupun terlibat dalam pendanaan gerakan tersebut.

Di sisi lain, kita juga perlu hati-hati ketika berbicara mengenai isu ini agar jangan sampai PMI mendapat stigma baru karena isu ini.

Rubrik jejak kasus membahas mengenai kasus pembebanan biaya penempatan berlebih (overcharging) yang dikenakan oleh Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (P3MI/PPTKIS/PJTKI) kepada PMI di Hong Kong. Di rubrik panduan, terdapat panduan mengenai bijak menyumbang dan panduan membayar hutang. Rubrik komunitas menampilkan profil komunitas Investor Saham Pemula (ISP) yang mengajak PMI untuk mengenal saham. Rubrik hiburan menampilkan pengalaman mendaki (hiking) bukit ke Ap Lei Chau dan cerita mengenai Bejo dan Supri. Sedangkan rubrik info penting menampilkan wawancara dengan tema pekerja migran dan isu politik di Hong Kong.

Di akhir kata, semoga buletin ini dapat memberi manfaat untuk kita semua, terutama bagi pembaca.

Kami menerima saran dan kritik untuk buletin agar kualitas penerbitan semakin lebih baik ke depan.

Saran, kritik maupun tulisan-tulisan dapat dikirim ke alamat email vom@buruhmigran.or.id. Selamat membaca!

Catatan Redaksi: Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, nomenklatur atau tata nama penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara otomatis berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, buletin VOM menggunakan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Majalah Voice of Migrants diterbitkan oleh beberapa organisasi pekerja migran di Hong Kong yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) bersama dengan Pusat Sumber Daya Buruh Migran, INFEST Yogyakarta. Isi dari terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab organisasi yang tergabung dalam kelompok kerja dan INFEST Yogyakarta.

Siapapun bisa mengutip, menyalin dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

Redaksi Voice of Migrants Penanggungjawab: Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi: Dwi Noviana Redaktur Pelaksana: Ratih Tim Redaksi: Purwanti, Lasiyem, Puji, Kasiyah, Aline, Umi, Icha, Dwi Noviana, Ratih, Lilik Supartini Tata Letak: @dazdsgn

BERITA UTAMA (online). Sebagai langkah awal, Infest Yogyakarta menyelenggarakan workshop pencegahan ekstremisme kekerasan di kalangan pekerja migran dengan memperkuat mekanisme perlindungan masyarakat dan negara pada Sabtu, 14/9/2019. Bertempat di CTU Training Centre, Jordan, Hong Kong, workshop tersebut dihadiri oleh individu pekerja migran maupun perwakilan dari beberapa organisasi-organisasi pekerja migran.

Narasumber dalam workshop adalah Ridwan Wahyudi, Program Manager Pusat Sumber Daya Buruh Migran, Infest Yogyakarta; Mufti Makarim, peneliti Infest Yogyakarta dan Fajar Kurniawan, Staf Pensosbud, KJRI Hong Kong. Ridwan Wahyudi dalam sesi pertama menyampaikan proses radikalisasi yang mungkin bisa menimpa siapa saja, baik dari kalangan terdidik maupun tidak terdidik. Ridwan menjelaskan proses radikalisasi yang dibagi menjadi empat fase, yakni fase pra radikalisasi, fase identifikasi diri, fase indoktrinasi dan fase jihadi.

“Setelah sampai pada fase jihadi, individu yang telah terpapar akan fokus pada tujuan yang dianggap mulia.

Sikap ini ditunjukkan individu dengan menyebarkan teror lewat cara apapun sesuai akidah yang diyakininya,” ujar Ridwan Wahyudi.

Mufti Makarim peneliti Infest Yogyakarta yang telah malang melintang di isu ekstremisme kekerasan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penelitian yang akan dilakukannya. Penelitian yang akan dilakukan Mufti merupakan penelitian terkait dengan kerentanan pekerja migran dalam ekstremisme kekerasan. Mufti menganalogikan kerentanan ini dengan situasi di mana setiap individu mengalami kekosongan dan membutuhkan sesuatu untuk menambal kekosongan tersebut. Ia juga menganalogikan kerentanan yang terjadi pada pekerja migran dengan analogi bahwa setiap individu tidak memiliki jaminan tidak pernah sakit semasa hidupnya.

Jika sudah tau letak kerentanan ada di mana, maka yang harus dilakukan adalah mencegahnya.

“Nah yang harus kita lakukan jika seperti itu adalah mencegah supaya jangan sakit atau kalau kita sakit itu diobati dengan cara yang tepat. Dalam konteks ini, kita sedang mengidentifikasi, kita ini punya celah di mana,” ujar Mufti Makarim.

Kurniawan, Staf Pensosbud, KJRI Hong Kong yang hadir dalam workshop turut memberikan beberapa pandangan terkait isu ekstremisme kekerasan. Diakui Fajar bahwa workshop tersebut menambah wawasan

pekerja migran di Hong Kong. Workshop sekaligus mempertebal keyakinan bahwa terorisme merupakan hal yang merugikan semua orang. Menurut Fajar, isu ekstremisme seperti api dalam sekam dan selalu ada dalam kehidupan, terutama dengan adanya percepatan informasi seperti sekarang ini.

“Terkait dengan ekstremisme radikalisme, saya ingin mengatakan bahwa agama pada intinya ajakan perdamaian. Jadi kalau emang output-nya (keluaran. red) tidak sejalan dengan perdamaian, pasti ada yang salah dengan ajaran itu,” kata Fajar Kurniawan.

Pembentukan Kelompok Kerja Setelah workshop pertama pencegahan ekstremisme kekerasan di kalangan PMI di Hong Kong, terdapat beberapa kali pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh beberapa organisasi PMI. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada 22 dan 29 September serta 1 Oktober 2019. Setelah beberapa kali pertemuan, beberapa organisasi sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk pencegahan ekstremisme kekerasan. Pengurus dan anggota Pokja merupakan individu atau PMI yang telah tergabung dalam komunitas-komunitas asal mereka.

Pokja ini tidak hanya fokus tentang pencegahan ekstremisme kekerasan namun juga mengadakan pendidikan berorganisasi, sosialisasi tentang hak dan perlindungan PMI, serta membuka konseling penanganan kasus seperti; overcharging, kasus perburuhan, interminit dalam keadaan hamil dan masalah lain yang berkaitan dengan pelindungan PMI di negara penempatan.

Pokja ini juga diharapkan nantinya bisa menjadi wadah bagi kawan-kawan PMI yang ingin berkembang, mencari Informasi terkait hak dan kewajiban PMI atau hanya sekedar ingin berbagi bahkan meminta bantuan permasalah yang terjadi di tempat kerjanya.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/10/02/cegahekstremisme-kekerasanpmi-perlu-kenalikerentanannya/

Edisi Oktober 2019 Buletin Voice of Migrants ~ 3

Sumber Ilustrasi: Redaksi Buruh Migran

JEJAK KASUS

Tandatangani Surat Hutang, Sisi Terjerat Overcharging Oleh Lilik

S

isi (red.bukan nama sebenarnya), perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan satu dari banyak warga di kampung halamannya yang bekerja ke luar negeri. Sisi direkrut oleh sponsor yang kemudian diberangkatkan ke Hong Kong melalui PT.WKS cabang Kupang. Semua urusan surat menyurat dikerjakan Sisi sendiri tanpa bantuan dari sponsor.

Sponsor menjanjikan bahwa Sisi akan diberi uang saku sebesar Rp2 juta rupiah setelah ia berada di Jakarta dan melakukan tes kesehatan (medical check up). Namun setelah tiba di Jakarta, sponsor ternyata hanya membagi uang saku pada Sisi Rp500 ribu rupiah.

Sisi tinggal di penampungan selama empat bulan sambil menunggu visa kerjanya diterbitkan oleh otoritas negara tujuan. Setelah visa kerja Sisi dikirimkan ke Indonesia, ia dipanggil ke kantor PT.WKS untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman koperasi. PT. WKS memaksa Sisi menulis surat perjanjian yang mencantumkan nama keluarganya. Jika Sisi tidak membayar hutang kepada koperasi tepat waktu, PT. WKS akan menelepon atau mendatangi keluarganya di kampung. Beberapa kali Sisi menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Namun dengan terpaksa, Sisi akhirnya menandatangani perjanjian hutang piutang karena itu sebagai salah satu syarat yang diterapkan oleh PT. WKS agar bisa berangkat ke Hong Kong.

Dalam surat perjanjian hutang koperasi tersebut, Sisi diharuskan membayar pinjaman sebesar Rp16 juta rupiah pada koperasi sebagai ganti

4 ~ Buletin Voice of Migrants Edisi Oktober 2019

biaya penempatan. Pinjaman tersebut harus dicicil sebesar HKD 1.506 selama enam bulan. Sisi juga masih harus membayar cicilan pada agensi sebesar HKD 1.662 selama enam bulan sebagai ganti biaya penempatan. Dengan demikian, total pinjaman yang dibayarkan Sisi untuk melunasi biaya penempatan adalah HKD 3,168 atau setara dengan Rp34.138.368. Setiap bulan Sisi menerima gaji HKD 4,520; setelah dikurangi cicilan untuk biaya penempatan, Sisi hanya mengantongi sisa gaji sebesar HKD 1,352 selama enam bulan pertama.

Biaya penempatan yang dibebankan pada Sisi tentu saja tidak sesuai dengan aturan mengenai biaya penempatan yang tercantum dalam Kepmenaker Nomor 98 tahun 2012 tentang Biaya Penempatan TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa biaya penempatan untuk calon pekerja migran yang masih baru hanya Rp14.530.000. Sedangkan biaya penempatan bagi pekerja migran yang sudah berpengalaman dan mempunyai sertifikat yang masih berlaku hanya Rp5.880.000. Dengan demikian, jika melihat kembali kasus Sisi, maka Sisi dapat digolongkan mengalami overcharging atau biaya berlebih untuk penempatan.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/11/01/ tandatangani-surathutang-sisi-terjeratovercharging/

PANDUAN

Bijak Menyumbang: Cara Selamat di Negara Tujuan Kerja Oleh Muhammad Irsyadul Ibad Direktur Eksekutif Infest Yogyakarta

S

iapa yang tidak ingin berbuat kebaikan dalam selama hidup? Pertanyaan ini dapat dijawab singkat dan padat: tidak ada. Semua orang ingin melakukan kebaikan dalam kadar kemampuan masing-masing yang berbeda.

Ekspresi kebaikan pun tidak semuanya terencana. Sering kali seseorang melakukan kebaikan untuk merespon kesulitan yang tiba-tiba menimpa orang lain, sebut saja korban bencana. Saat bencana terjadi, penggalangan dana dan dukungan lain akan ramai menuai respon. Selain bantuan materi tersebut, beberapa orang juga mendedikasikan diri dan tenaga untuk menjadi sukarelawan yang membantu operasi tanggap bencana di lapangan.

Agama-agama turut mengajarkan orang untuk melakukan kebaikan. Islam, misalnya, memiliki beberapa istilah khusus yang menjelaskan anjuran untuk memberikan sebagian harta kepada orang lain yang berhak. Zakat merupakan salah satu istilah populer bagi umat Islam dalam bentuk yang beragam, seperti zakat fitrah yang wajib ditunaikan sebagai bagian dari penutup ibadah puasa ramadhan; zakat harta (mal) apabila harta telah mencapai ukuran tertentu (nishab), dan; zakat pertanian dan hasil bumi. Zakat bersifat wajib bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jenis zakat. Jumlah yang dibayarkan beragam sesuai dengan jenisjenis zakat. Selain zakat, masih terdapat beberapa istilah lain yang populer dan bersifat dianjurkan (sunnah) berdasarkan kesukarelaan, seperti sedekah (shadaqah), infak dan wakaf.

Tidak semata bersifat materi, sedekah dapat pula diberikan dalam bentuk non materi, seperti tenaga. Ibadah-ibadah ini disebut ibadah yang berdimensi sosial (al-muta’ddiyah).

Agama-agama lain, semisal Kristiani, pun mengajarkan umatnya untuk menyisihkan sebagian harta untuk kebaikan orang lain dan agama itu sendiri. Istilah perpuluhan digunakan menunjuk kewajiban umat Kristiani untuk menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama dan sosial. Kewajiban bagi penganut agama-agama untuk menyisihkan sebagian harta menunjukkan bagaimana agamaagama mengajarkan nilai sosial kepada manusia lainnya.

Pada titik itu, agama tampak sekali menekankan perlunya kesalehan sosial bagi setiap penganut.

Dari Celengan Masjid Menuju Penggalangan Dana Secara Massal Masyarakat Indonesia sangat tidak asing dengan istilah sumbangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan istilah ini bersifat umum yang bermakna bantuan dan sokongan. Tidak semata terkait dengan ritual atau urusan keagamaan, sumbangan dapat berlaku untuk kepentingan yang beragam, seperti pembangunan jalan, pembiayaan keamanan masyarakat dan atau hal lainnya.

Penggalangan dana secara tradisional dapat dengan mudah dilihat di tempat peribadatan, seperti masjid. Penggalian sumbangan, sebagai contoh, dilakukan oleh pengurus masjid pada setiap hari Jumat saat umat Islam berada di Masjid untuk menunaikan ibadah shalat Jumat. Uniknya, laporan pendapatan dan pengeluaran yang bersumber dari sumbangan dapat ditemukan dengan mudah di papan pengumuman atau dibacakan pada Jumat selanjutnya. Praktik tersebut menunjukkan adanya keterbukaan atas sumbangan yang diperoleh dari masyarakat luas.

Pada perkembangannya, saat ini berdirilah organisasiorganisasi yang fokus untuk mengumpulkan dan mengelola sumbangan masyarakat, baik atas dasar agama maupun umum.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dan infak pun kini kian banyak berkembang. Organisasi-organisasi tersebut kemudian, meski tidak terlalu populer, disebut dengan organisasi filantropi. Organisasi atau lembaga tersebut mendedikasikan diri untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan bantuan masyarakat. Lembagalembaga agama besar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, pun memiliki lembaga-lembaga filantropi ini. NU memiliki pengelola zakat bernama Lazisnu (NU Care) sementara Muhammadiyah memiliki Lazismu.

Kemunculan lembaga-lembaga tersebut, satu sisi, memberikan harapan pengelolaan sumber daya finansial yang bersumber dari warga secara lebih profesional. Berjamurnya lembaga-lembaga Filantropi tersebut menunjukkan potensi besaran dana publik/umat yang dapat dikelola secara lebih baik untuk kemaslahatan yang lebih luas. Sumbangan yang diterima oleh lembaga-lembaga filantropi tersebut tidak saja berasal dari Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti pekerja migran Indonesia (PMI).

Edisi Oktober 2019 Buletin Voice of Migrants ~ 5

PANDUAN Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai lembaga pengumpul sumbangan melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 15 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin.

Permensos tersebut bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dan mempercepat dalam penanganan fakir miskin. Lembaga filantropi harus berizin dari pemerintah dan diwajibkan melaporkan kepada pemerintah dan kepada publik mengenai penerimaan serta penyaluran sumbangan masyarakat. Mereka juga harus memenuhi syarat dengan 1) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 2) memiliki pengurus; 3) terdaftar pada instansi sosial; 4) rekomendasi dari instansi sosial; 5) daftar calon penerima sumbangan; 6) rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan 7) nomor rekening bank atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial.

PMI dan Jebakan Sumbangan Guna memahami seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki oleh PMI, perlu ditera berapa banyak PMI yang bekerja di luar negeri. Angka tersebut dapat dikalikan dengan jumlah penghasilan individu PMI setiap bulannya. Mengacu pada catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada kurun Januari hingga Maret 2019 tercatat sejumlah 189.128 orang PMI berangkat ke luar negeri. Mengacu pada data Bank Indonesia tahun 2018, diperkirakan PMI Indonesia mampu menghasilkan US$10.971 miliar atau Rp153,6 triliun. Jika 100.000 orang PMI mengumpulkan Rp10.000 saja, maka akan terkumpul dana sebesar adalah sebesar Rp1 miliar. Jadi tidak mengherankan jika beberapa lembaga filantropi membuka cabang/kantor di negara-negara yang sarat akan pekerja migran, seperti Hong Kong dan Taiwan Mengacu pada ilustrasi tersebut, PMI menduduki posisi penting dalam perkembangan filantropi di Indonesia.

Besarnya potensi dana yang terkumpul secara akumulatif tadi menggerakkan organisasi-organisasi tersebut untuk mendekat kepada kantong-kantong PMI, termasuk Hong Kong. Di luar dana yang disumbangkan PMI melalui lembaga-lembaga filantropi tersebut, PMI juga tidak jarang menghidupi komunitas-komunitas atau acara-acara mereka secara mandiri. Di Hong Kong, kita akan mudah menemukan komunitas yang mengundang penceramah dari Indonesia dengan menggunakan dana patungan sesama PMI. Namun, persoalan dapat timbul apabila niat baik menyumbang tidak disalurkan dengan tepat. Pada September 2019, publik Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan penangkapan tiga PMI di Singapura yang diduga menyumbang kepada kelompok teroris. Sebagaimana dilansir Liputan 6, Afiyantari (30), Hernayani (36) dan Tumini (31) ditahan otoritas Singapura atas tuduhan pelanggaran terhadap Undang-undang keamanan dalam negeri (ISA).

Ketiganya diduga telah mengirimkan sejumlah uang kepada organisasi teroris yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Atas dasar tuduhan tersebut, ketiga PMI akan menjalani persidangan dan hukuman di Singapura.

6 ~ Buletin Voice of Migrants Edisi Oktober 2019

Berhati-hati Menyumbang Kisah tiga PMI di Singapura yang disangka terlibat jaringan ISIS bukan pertama kali menimpa PMI. Pada 2016, Dian Yulia Novi ditangkap oleh Datasemen khusus Anti Teror akibat keterlibatannya dalam rencana aksi terorisme di Indonesia.

Dian terpapar ekstremisme kekerasan ketika bekerja di luar negeri. Ia berkenalan dengan orang --yang kemudian menikahi dan mengajaknya bergabung pada jaringan terorisme-- melalui media sosial. Serupa dengan Dian, ketiga PMI Singapura tersebut terpapar ekstremisme kekerasan atau radikalterorisme melalui media sosial. Setelah terpapar, mereka diminta untuk menyumbangkan dana untuk kepentingan kelompok teroris tersebut.

Indonesia secara spesifik telah memiliki undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. UU 9/2013 mengatur larang bagi warga Indonesia untuk memberikan dukungan kepada organisasi teroris yang berada di Indonesia maupun di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Pelaku diancam hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar Rupiah.

Berkaca dari kasus tersebut, PMI dituntut untuk lebih selektif dalam mendukung atau berafiliasi dengan organisasi yang mengajarkan kekerasan dan aksi terorisme. Terorisme, bagaimana pun, akan hanya akan meninggalkan korban dan luka kemanusiaan. Tidak ada nilai luhur yang diperjuangkan.

Di lain sisi, PMI perlu lebih mawas dan berhati-hati untuk menyumbangkan dana terutama kepada organisasi yang tidak teregistrasi di Indonesia atau organisasi yang bertujuan untuk secara langsung atau tidak langsung mendanai aksi-aksi peperangan dan terorisme.

Pada tahun 2017, terungkap beberapa sumbangan asal Indonesia yang dikirimkan ke Suriah justeru dikirimkan kepada pemberontak, seperti kelompok Jabhah an-Nusra yang berafiliasi pada Al-Qaeda. Cerita ini cukup menjadi pelajaran kepada PMI untuk berhati-hati menyumbangkan dana melalui organisasi-organisasi tertentu. Beberapa hal perlu diperhatikan oleh PMI saat hendak menyumbang dana agar terhindar dari keterlibatan dalam kejahatan terorisme.

Pertama, menyumbanglah melalui organisasi yang memiliki rekam jejak baik dan jelas tidak terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Di Indonesia, lembaga zakat milik Muhammadiyah (Lazismu) dan Nahdlatul Ulama (Lazisnu) dapat menjadi pilihan bagi PMI menyalurkan sumbangan.

Kedua, pelajarilah rekam jejak organisasi pengelola sumbangan dan pegiatnya. Pastikan bahwa organisasi tersebut tidak berafiliasi dengan kelompok pro terorisme dan tidak dikelola oleh pegiat yang berafiliasi dengan gerakan tersebut.

Ketiga, sebagai pengelola dana publik, lembaga filantropi diklasifikasikan sebagai badan publik menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan demikian, periksalah laporan keuangan lembagalembaga filantropi sebelum menyumbang. Jangan mudah menyumbangkan dana kepada lembaga publik yang enggan melaporkan penggunaan keuangan. Hal ini juga berlaku bagi organisasi/komunitas PMI. Hindarilah menyumbang komunitas/ organisasi yang tidak melaporkan penggunaan dana hasil penggalangan kepada publik. Lembaga filantropi berkewajiban melaporkan penerimaan dan penyaluran dana atau barang

Sumber Ilustrasi: Pixabay.com

yang disumbangkan oleh masyarakat kepada publik. Dengan demikian, publik mengetahui siapa saja yang menerima sumbangan dan dalam bentuk apa sumbangan disalurkan oleh lembaga filantropi.

Keempat, menyumbang secara langsung kepada yang membutuhkan dapat dilakukan melalui keluarga di kampung halaman. Dengan demikian, PMI masih dapat melakukan infak atau sedekah secara langsung.

Kehati-hatian dalam menyumbang ternyata memengaruhi keselamatan PMI saat berada di negara tujuan kerja maupun saat kembali ke Indonesia. Jika terlepas dari hukum setempat,

dapat saja PMI yang menyumbang aksi terorisme dijerat dengan UU 9/2013 saat kembali ke Indonesia. Kehati-hatian ini penting mengingat persoalan ini dapat mengakibatkan kegagalan migrasi dan ancaman hukuman.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/10/30/ bijak-menyumbangcara-selamat-di-negaratujuan-kerja/

PANDUAN

Agar Disiplin Membayar Hutang

H

Oleh Lilik

utang terkadang dapat menjadi solusi ketika seseorang terhimpit kebutuhan mendadak yang harus segera dipenuhi. Misalnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) berhutang karena ada anggota keluarganya di tanah air sedang sakit dan butuh biaya berobat atau kebutuhan sekolah anak yang tak dapat ditunda. Meski berhutang, jangan sampai kita hutang hanya untuk memenuhi keinginan pribadi yang bukan menjadi prioritas kita.

Dalam norma agama dan masyarakat, berhutang sahsah saja dengan syarat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Jangan sampai hutang menyusahkan orang yang meminjami dengan menunda-nunda pembayaran atau bahkan tidak membayarnya. Dalam berhutang, ada panduan yang perlu dilakukan agar terhindar dari hal-hal buruk yang disebabkan oleh kelalaian membayar hutang sebagai berikut ini: 1. Catatlah jumlah hutang meskipun nominalnya sedikit. Buatlah perjanjian tertulis dengan orang yang meminjami uang di depan saksi yang dapat dipercaya oleh peminjam dan pemberi pinjaman; 2. Jangan remehkan nilai hutang. Meskipun jumlahnya sedikit, hutang tetaplah hutang; 3. Jangan merasa tenang jika masih memiliki hutang.

Sebaliknya, anda harus berusaha membayar hutang walaupun dengan mencicil sedikit demi sedikit; 4. Jangan melarikan diri atau pura-pura lupa agar terbebas dari tagihan hutang; 5. Berikan penjelasan kepada orang yang memberi pinjaman jika belum mampu membayarnya;

6. Bayar hutang Anda sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati bersama di hadapan saksi; 7. Jangan jadikan hutang sebagai kebiasaan, karena dapat menyebabkan kecanduan yang berakibat buruk; 8. Hindari berhutang untuk memenuhi keinginan hidup mewah atau membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan demi tren; 9. Jangan menunda pembayaran hutang jika sudah memiliki uang untuk mengembalikannya karena tidak ada yang tahu umur Anda sampai kapan; dan 10. Ingat selalu keluarga dan saudara, jangan sampai membebankan hutang kepada mereka karena Anda tidak membayarnya.

Dengan panduan di atas, diharapkan Anda sadar bahwa hutang bukanlah jalan pintas untuk membeli atau mengikuti gaya hidup sesuai keinginan. Di samping disiplin dan memperhatikan adab dalam berhutang, sebaliknya Anda pun perlu berhati-hati ketika meminjamkan uang kepada orang lain. Pastikan Anda mengenal dengan baik orang yang dipinjami, memiliki nomor kontak, identitas keluarga atau alamat tempat tinggalnya, serta membuat perjanjian utang piutang dengan jelas. Jangan sampai Anda pun menjadi korban penipuan berkedok meminjam uang, meskipun itu adalah teman sendiri.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/10/28/ panduan-agar-disiplinmembayar-hutang/ Edisi Oktober 2019 Buletin Voice of Migrants ~ 7

Anggota Komunitas Investor Saham Pemula (ISP) Saat Berfoto Bersama.

POJOK KOMUNITAS PANDUAN

Sumber Foto: Komunitas ISP.

Belajar Saham Lewat Komunitas ISP Oleh Lilik

P

ekerja Migran Indonesia (PMI) Hong Kong mempunyai hak untuk mendapatkan jatah libur satu kali dalam seminggu. Selain itu, PMI juga bisa menikmati hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. PMI yang menikmati hak libur dapat memanfaatkan hari liburnya untuk berorganisasi sebagai sarana dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan dalam hal apapun. Peningkatan kapasitas dan keterampilan salah satunya dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan komunitas/organisasi.

Salah satunya adalah komunitas Investor Saham Pemula (ISP) yang mengajak teman-teman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong untuk melek saham.

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Sebagai usaha untuk meningkatkan aset dan mengumpulkan modal, perusahaan umumnya memperjualbelikan saham kepada masyarakat. Mekanisme jual-beli saham dilakukan oleh pasar efek atau bursa saham yang difasilitasi oleh pemerintah dan pelaku usaha.

PMI yang belum pernah mengikuti komunitas ini pasti akan beranggapan bahwa bisnis saham sama dengan bermain judi. Padahal, hal tersebut tidak seperti anggapan kebanyakan orang di luar sana. Bisnis saham bukan hanya bisa dimainkan oleh orang kaya atau yang bermodal besar saja, tapi bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk PMI. Caranya pun juga mudah dan banyak pilihan, baik slot, harga dan maupun keuntungan yang akan didapatkannya. Bisnis saham dapat menjadi salah satu pilihan investasi bagi PMI. 8 ~ Buletin Voice of Migrants Edisi Oktober 2019

Teman-teman yang ingin mengetahui cara berinvestasi dengan saham dapat mengikuti aktivitas Komunitas ISP. ISP merupakan komunitas yang berdiri satu tahun belakangan ini. Komunitas ISP biasanya membuat pertemuan satu bulan sekali di Tsim Sha Tsui. Anggota komunitas ISP biasanya akan berbagi pengalaman dan belajar bersama tentang cara investasi dan mengelola uang dengan bijak. Komunitas ini juga membuat kita belajar mengenai dana efek untuk menabung saham. PMI dapat menambah wawasan dan ilmu, serta dapat menambah kawan baru. Salah satu tujuan dari terbentuknya ISP adalah ingin menyebarkan dan mensosialisasikan #YukMENABUNGSAHAM kepada para PMI di Hong Kong agar terhindar dari investasi bodong yang merugikan sebagian kalangan para PMI. ISP sangat terbuka bagi seluruh PMI di Hong Kong.

ISP juga merupakan komunitas yang legal dan diakui oleh perwakilan pemerintah Indonesia di Hong Kong, sehingga teman-teman PMI tidak perlu ragu dan khawatir. Komunitas ISP juga bekerjasama dengan BNI Remittance di Hong Kong dalam penyediaan tabungan untuk saham. PMI yang berinvestasi saham akan mendapatkan profit yang langsung ditransfer ke rekening dari perusahan yang menghasilkan efek. Jika PMI berminat untuk mengikuti Komunitas ISP Hong Kong, ikuti (follow) Instagram ISP Hong Kong atau hubungi Ketua ISP Hong Kong atas nama Diana.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/10/27/ belajar-saham-lewatkomunitas-investorsaham-pemula/

Penulis dan Teman Penulis (Kak Fa) Saat Menaiki Bukit Ap Lei Chau, Hong Kong.

HIBURAN

Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya penulis dan Kak Fa sampai di tempat tujuan. Penulis dan Kak Fa langsung menuju jalan setapak menanjak ke tempat permulaan pendakian. Sebelum sampai ke jalur pendakian, kita harus meniti tangga selama kurang lebih satu menit. Mencapai ke puncak bukit diperlukan waktu antara 2 hingga 3 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 4 kilometer pulang pergi. Terdapat dua jalur yang bisa ditempuh untuk sampai ke puncak Yuk Kwai Shan. Agar aman, sebaiknya pengunjung memilih jalur yang lebih mudah biasa dilalui oleh banyak orang.

Serunya Hiking ke Ap Lei Chau Oleh Anis

H

ari Minggu adalah hari yang sangat dinantikan oleh para pekerja. Pasalnya, pada hari tersebut mereka dapat menikmati liburan setelah sepekan bekerja keras. Penulis merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang bekerja di Hong Kong yang tak terkecuali menikmati libur mingguan tersebut.

Hak libur pada hari Minggu biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul dengan para sahabat, bersantai di rumah, atau mengikuti kegiatan di masjid-masjid terdekat. Namun, suatu kali penulis memutuskan untuk melakukan pendakian bersama seorang teman karib bernama Kak Fa. Pukul 07.50 waktu setempat pada hari Minggu, penulis dan Kak Fa berangkat menuju ke Ap Lei Chau, sebuah destinasi wisata yang cukup terkenal di bagian selatan Hong Kong. Ap Lei Chau sendiri ialah sebuah pulau dengan daya tarik sebuah bukit bernama Yuk Kwai Shan atau dikenal juga dengan nama Mount Johnston.

Bukit itu merupakan tempat favorit bagi penggemar olahraga ekstrem baik lokal maupun mancanegara.

Menuju ke Ap Lei Chau, penulis dan Kak Fa memilih moda transportasi MTR. Penulis berangkat dari Stasiun Tsuen Wan menuju ke Stasiun Admiralty. Kemudian dilanjutkan dengan MTR jurusan South Horizon dan turun di stasiun Lei Tung. Perjalanan tersebut memakan waktu kira-kira 12 menit. Dari Stasiun MTR Lei Tung, penulis dan Kak Fa keluar melalui Exit B, lalu berjalan ke arah terminal bus berdekatan dengan KFC.

Meski demikian, jalur mencapai puncak tak dapat dikatakan ringan. Jalan yang harus dilalui cukup terjal, tetapi di sisi jalan terdapat tali untuk membantu pendaki agar lebih aman sampai ke atas. Di beberapa titik bahkan tampak batuan yang cukup curam. Tentu, pendakian Ap Lei Chau tidak disarankan untuk mereka yang takut ketinggian atau tidak memiliki keberanian menghadapi tantangan ekstrem ini.

Perjuangan menaklukkan medan terjal pun terbayar ketika penulis dan Kak Fa berhasil mencapai puncak.

Dari titik tertinggi pulau Ap Lei Chau itu terlihat pemandangan Laut Cina Selatan, Lamma Island, dan Aberdeen. Tak ketinggalan panorama Ap Lei Pai, pulau kecil yang terhubung dengan Ap Lei Chau oleh gundukan pasir pantai yang memanjang dan gedunggedung pencakar langit yang tampak dari kejauhan dapat menebus kelelahan selama pendakian.

Pemandangan pantai, pulau, dan perkotaan dari ketinggian sungguh sangat memesona. Sejenak keindahan yang disuguhkan di puncak mampu menghapus penatnya perjalanan yang dilalui sekaligus menghadirkan rasa syukur. Di puncak, kegiatan menarik yang dapat dilakukan ialah makan bersama dengan bekal yang dibawa dari rumah, selain berfoto dengan latar belakang pemandangan menakjubkan.

Agar kegiatan pendakian berjalan lancar dan menyenangkan, penulis menyarankan setidaknya setiap orang membawa 2 liter air minum. Sebab, cuaca Hongkong yang cukup panas dapat mengakibatkan dehidrasi. Selain itu, pakaian olahraga dan sepatu pendakian atau sepatu dengan sol anti selip juga penting untuk membuat petualangan di Ap Lei Chau lebih aman dan nyaman. Jangan lupa memakai krim penahan sengatan sinar matahari (sunblock) dan topi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/10/25/ serunya-hiking-keap-lei-chau/ Edisi Oktober 2019 Buletin Voice of Migrants ~ 9

Sumber Ilustrasi: Pixabay.com

HIBURAN

Bejo & Supri Oleh Nini Kasmi dan Nini Endang Anggota Republik Ngapak

B

ejo karo Supri kanca kenthel awit cilik nganti lulus kuliah. Bar lulus kuliah Bejo karo Supri ora tau ketemu ngantek puluhan tahun. Supri awit cilik uripe wis sugih banda, beda karo Bejo sing uripe kading keluarga sederhana. Sawijining dina Supri lagi mlaku-mlaku nang daerah Baturraden, Purwokerto. Bar mlaku-mlaku, Supri mampir nang mejid pereke wisata kana. Ora sengaja Supri ketemu karo kanca kenthele disit, si Bejo sing lagi ngepel nang nggon wudu.

Supri : Bejo : Supri : Bejo : Supri : Bejo : Supri :

Hemm.. kowe Bejo yah mas?

Sapa ya?

Masa kelalen karo nyong? Nyong Supri kanca cilikmu.

Owalah‌ kowe tooh.

Iya, priwe kabare kowe?

Alhamdulillah apik-apik bae.

Jo, ndeleng pegaweanmu dadi marbod mejid kaya kuwe, nyong melas dening kowe. Mending kowe nyambut gawe nang kantorku bae. Aku bisa aweh jabatan sing dhuwur nggo kowe. Kowe kan pinter, ngapa ko nyambut gawe dadi marbod mejid. Ora mbejaji temen.

Ngeladeni omongane Supri, Bejo mung cengar cengir tok. Bar kuwe Supri pamit meng Bejo arep sembahyang disit. Si Bejo nglanjutna ngepel nggon wudu. Bar sembahyang Supri nglongok meng mburi, dikirane sing sembahyang nang mburi kuwe si Bejo.

Jebule sing sembahyang wong liya, si Darmo (marbod mejid sing asli). Darmo njuk tekon maring Supri.

Darmo : Pak, rika kenal karo bapak H.Ir. Bejo? Mau tak deleng kayane akrab pas lagi kandahan.

Supri : Haaa... H.Ir. Bejo sapa?

10 ~ Buletin Voice of Migrants Edisi Oktober 2019

Darmo : Kae mau pak, sing ngobrol karo bapak nang nggon wudu.

Supri : Ooo.. si Bejo? Bejo sing dadi marbod nang kene yah? Apa uwis haji wong kaya kae?

Darmo : Uwis, pak. Sedurunge gawe mejid kiye, Pak Bejo uwis haji disit. Sing asline dadi marbod mejid kiye nyong pak. Pak Bejo ora ngeolihna nyong bersih-bersih mejid kiye.

Nyong mung dikon tadarusan karo adan bae, jare suarane nyong apik angger adan. Bapak senengane resik-resik mejid sing debangun nang lemah wakafe dewek. Jare daripada ora ngapa-ngapa utawa meneng bae mending ngresiki mejid. Rika weruh ora pak, hotel sing maglong-maglong nang ngarep mejid kiye, kae duwene Pak Bejo. Wonge pancen sederhana kaya kae pak, ora tau ngetokna angger deweke wong dhuwe. Wonge ora riya.

Supri : Oohh kaya kuwe ya kang, suwun ya kang infone.

Supri banjur nyesel karo ngelus dada, sing nang pikirane deweke wis salah kaprah nyepelekna pegaweane Bejo. Wis kadung nyombong neng ngarepe kanca cilike.

Pengeling-eling: Ndeleng cerita kiye, dewek bisa jikot hikmahe, awake dewek ora ulih sombong riya, utawa pamer. Dewek bisa nyonto karo sifate Bejo sing urip sederhana senajan wis dadi wong sugih.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/10/24/ bejo-dan-supri/

INFO PENTING

Pekerja Migran & Situasi Politik di Hong Kong Oleh Dwi Noviana

S

ituasi politik di Hong Kong akhir-akhir ini memanas karena penolakan warga Hong Kong terhadap penerbitan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi dalam masa pemerintahan Carie Lam. Kondisi ini terus berlanjut meskipun RUU Ekstradisi telah resmi dicabut. Para pengunjuk rasa masih menuntut pemerintah untuk mengabulkan lima tuntutan yang mereka ajukan.

Mengutip CNN International, lima tuntutan utama demonstran di Hong Kong adalah; Pertama, diadakan investigasi oleh pihak ketiga terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Kedua, meminta pemerintah menarik sepenuhnya RUU Ekstradisi. Ketiga, pemerintah mencabut penggunaan kata ‘kerusuhan’ dalam menggambarkan aksi demo. Keempat, meminta pembebasan semua pengunjuk rasa yang ditangkap saat demo terjadi. Kelima, meminta diberikan hak pilih universal, yang termasuk mengadakan pemilihan kembali Pemimpin Eksekutif Hong Kong.

Terjadinya aksi unjuk rasa tersebut, menimbulkan rasa simpati dari warga asing yang berada di Hong Kong. Fenomena ini menarik dan diangkat menjadi salah satu topik untuk memberi informasi kepada para pembaca terkait keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong dan isu politik di Hong Kong.

Tim redaksi berhasil menghubungi Dato Muhammad Zainul Arifin ---lebih akrab dengan sapaan Dato MZA---pegiat pekerja migran sekaligus mantan calon legislatif untuk dapil luar negeri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berikut merupakan wawancara Dwi dengan Dato MZA yang berhasil dicatat: Bagaimana sebaiknya PMI menyikapi isu politik di Hong Kong dan bagaimana aturan yang ada?

“Saya pikir tidak ada regulasi yang membenarkan PMI ikut serta di dalam kegiatan demokrasi di mana PMI berada, baik regulasi Indonesia maupun terkait Hubungan Internasional. Posisi PMI adalah WNI yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah sesuai dengan UU 18/2017 tentang Pelindungan PMI. Kementerian Luar Negeri dan KJRI mengimbau agar PMI tidak mendekati tempat-tempat atau lokasi di mana banyak kerumunan orang yang sedang melakukan demonstrasi/unjukrasa.”

Terkait dengan hak asasi manusia tentang kebebasan bersuara/berpendapat. Apakah PMI dibolehkan untuk menggelar aksi solidaritas baik untuk pernyataan pro atau kontra terhadap salah satu partai politik di negara ia bekerja?

“HAM (Hak asasi manusia.red) yang dimaksud adalah HAM di mana PMI merasa dirugikan atau didzolimi pada saat seseorang bekerja sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja. Bukan HAM yang dimaksud untuk mendukung aksiaksi demonstrasi di negara tempat ia bekerja”.

JIka sesuatu terjadi kepada PMI saat ia melakukan aksi solidaritas. Dapatkah ia mengklaim kepada asuransi atau pemerintah dalam hal ini adalah konsulat?

“Saya pikir tidak dapat mengklaim ganti rugi atau apa yang menjadi hak, karena yang dilakukan ada di luar dari hak dan kewajiban sebagai PMI. Akan tetapi selagi status WNI, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI tersebut terlepas dari apa yang dilakukannya. Pada intinya negara harus hadir melindungi PMI di mana pun ia bekerja dan apapun status PMI tersebut. Selagi PMI itu WNI, maka negara wajib hadir melakukan perlindungan dan pengawasan di setiap aktivitas PMI.” Saran secara pribadi untuk teman- teman di Hong Kong?

“Sebenarnya sering saya WA (WhatsApp. red) kawan-kawan di sana terkait posisi dan kondisi sebagai PMI. Bahwa PMI adalah pekerjaan yg sangat mulia dan terhormat. Mengapa? Karena PMI membantu semua orang, baik di tempat bekerja maupun di Indonesia. Sebab PMI meyumbang Rp155 Triliun/ tahun ke Indonesia yang merupakan bagian dari darah dan keringat PMI membangun Indonesia agar sama dengan negara lain. Jadi, pekerjaan yang mulia ini harus betul–betul dihargai dan dihormati oleh negara dengan harapan pelayanan dan perlindungan bagi PMI lebih dioptimalkan serta pembiayaan yang lebih manusiawi. Dan juga satu hal PMI harus mengetahui posisi PMI di negara orang karena setiap negara ada regulasinya masing- masing yang harus PMI ketahui dan juga menjaga silaturrahmi serta kekompakan sesama PMI. Dengan kekompakan lah kita bisa selesaikan permasalahan yang ada. Selebihnya cepat pulang dan bagun kampung halaman.

Sumber: https://buruhmigran. or.id/2019/10/25/ pekerja-migran-dansituasi-politik-dihong-kong/ Edisi Oktober 2019 Buletin Voice of Migrants ~ 11