RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
% CAPAIAN
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI Pembenahan tumpang tindih peraturan pengelolaan TKI khususnya menyangkut pembagian wewenang Kemenakertrans dan BNP2TKI
Kemenko Kesra
BNP2TKI, Kemenakertrans
Sinkronisasi dan penyederhanaan peraturan pengelolaa TKI khususnya menyangkut tumpang tindih kewenangan Kemenakertrans dan BNP2TKI yang proses pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik
Diterbitkannya revisi Peraturan Menteri TARGET B09: B09: XX% Nakertrans dan atau BNP2TKI yang Tersusunnya draft Permenakertrans dan menghilangkan : PerKa BNP2TKI yang menghilangkan : - Dualisme penerbitan SIP (Surat Izin - Dualisme penerbitan SIP (Surat Izin Pengerahan) Pengerahan) - Dualisme wewenang pejabat - Dualisme wewenang pejabat penandapenanda-tanganan dokumen tanganan dokumen Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja (saat PAP) - Dualisme penetapan standar biaya - Dualisme penetapan standar biaya pembekalan yang menjadi beban TKI pembekalan yang menjadi beban TKI - Dualisme fungsi pengawasan PPTKIS - Dualisme fungsi pengawasan (termasuk lembaga BNP2TKI yang PPTKIS (termasuk lembaga BNP2TKI berperan sebagai PPTKI untuk program yang berperan sebagai PPTKI untuk G to G) program G to G) (selesai Oktober 2014)
Kemenko Kesra
BNP2TKI, Kemenakertrans
TARGET B10: B10: XX% Diterbitkannya revisi Peraturan Menteri Nakertrans dan atau BPNP2TKI yang menghilangkan : - Dualisme penerbitan SIP (Surat Izin Pengerahan) - Dualisme wewenang pejabat penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja - Dualisme penetapan standar biaya pembekalan yang menjadi beban TKI - Dualisme fungsi pengawasan PPTKIS (termasuk lembaga BNP2TKI yang berperan sebagai PPTKI untuk program G to G)
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% Diterbitkannya revisi Peraturan Menteri TARGET B09: B09: XX% Nakertrans dan atau BPNP2TKI Tersusunnya draft revisi Peraturan mengatur larangan penyediaan Menteri Nakertrans dan atau BNP2TKI layanan KTKLN di area bandar udara menyangkut larangan penerbitan dan pelabuhan KTKLN di bandar udara dan pelabuhan (selesai Oktober 2014)
TARGET B10: B10: XX% Diterbitkannya revisi Peraturan Menteri Nakertrans dan atau BNP2TKI menyangkut larangan penerbitan KTKLN di bandar udara dan pelabuhan
Kemenko Kesra
BNP2TKI, Kemenakertrans
Hasil rapat penajaman menetapkan : 1. Komitmen Kemenaker menyangkut pendelegasian wewenang penerbitan SIP dari Kemenakertrans kepada BNP2TKI dengan tetap memonitor kinerja fungsi dimaksud 2. Integrasi sistem informasi BNP2TKI dengan sistem Kemenakertrans.
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% Tersampaikannya laporan hasil TARGET B09: B09: XX% evaluasi peraturan Kemenakertrans Tersampaikannya laporan hasil evaluasi dan BNP2TKI yang tidak mendukung peraturan Kemenakertrans dan tata kelola TKI yang tidak mendukung BNP2TKI yang tidak mendukung tata penyediaan layanan dan perlndungan kelola TKI yang tidak mendukung TKI kepada Presiden dan Wakil penyediaan layanan dan perlndungan Halaman -‐ 1 Presiden TKI kepada Presiden dan Wakil (selesai September 2014) Presiden
Tugas Kemenkokesra menentukan K/L yang bertanggung jawab.
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014 Kemenko Kesra
BNP2TKI, Kemenakertrans
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
1
2
3
4
Tersampaikannya laporan hasil evaluasi peraturan Kemenakertrans dan BNP2TKI yang tidak mendukung UKURAN KEBERHASILAN tata kelola TKI yang tidak mendukung penyediaan layanan dan perlndungan TKI kepada Presiden dan Wakil 5 Presiden (selesai September 2014)
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
TARGET B09: B09: XX% Tersampaikannya laporan hasil evaluasi peraturan dan UKURANKemenakertrans KEBERHASILAN B07,B08, % CAPAIAN BNP2TKI yang tidak mendukung tata B09, B10, B11 kelola TKI yang tidak mendukung penyediaan layanan dan perlndungan 6 dan Wakil 7 TKI kepada Presiden Presiden
TARGET B10:
Peningkatan kualitas perlindungan Kemenakertrans TKI melalui kesesuaian surat perjanjian kerja dan dokumen penting lain yang mengikat TKI secara hukum
BNP2TKI, Kemenko Kesra, Kemenkumham, Kemenlu
B10: XX%
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% Standarisasi dokumen yang Tersusun dan berlakunya format TARGET B09: B09: XX% mengikat secara hukum TKI dan standar dokumen perjanjian yang Tersusunnya draft format standar pihak terkait lainnya agar mencakup hak dan kewajiban TKI dan dokumen perjanjian yang mencakup hak dipastikan adanya jaminan pihak terkait lainnya untuk 2 dokumen dan kewajiban TKI dan pihak terkait layanan dan perlindungan TKI yaitu : lainnya untuk 2 dokumen yaitu : selama masa persiapan - Perjanjian Kerja - Perjanjian Kerja keberangkatan, masa bekerja - Perjanjian TKI & PPTKIS (pra - Perjanjian TKI & PPTKIS (pra dan kembali ke tempat tinggal pemberangkatan & kepulangan) pemberangkatan & kepulangan) asal. (Selesai Oktober 2014) TARGET B10: B10: XX% Tersusun dan berlakunya format standar dokumen perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban TKI dan pihak terkait lainnya untuk 2 dokumen yaitu : - Perjanjian Kerja - Perjanjian TKI & PPTKIS (pra pemberangkatan & kepulangan)
TARGET B11: TARGET B12:
B11: XX% B12: XX%
TARGET B09: Tersusunnya draft regulasi selesai disusun Permenakertrans mengatur kejelasan status kepegawaian minimal kontrak terhadap petugas lapangan PPTKIS
B09: XX%
PEMBENAHAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL PPTKIS Pembenahan kualitas manajemen Kemenakertrans PPTKIS dalam pengelolaan TKI
BNP2TKI, Kemdagri,
Pembenahan peraturan yang mendorong peningkatan kualitas manajemen PPTKIS menyangkut pemanfaatan pengawai lapangan saat proses rekrutmen CTKI
Diterbitkannya Permenakertrans mengatur kejelasan status kepegawaian minimal kontrak terhadap petugas lapangan PPTKIS (selesai Oktober 2014)
TARGET B10: B10: XX% Diterbitkannya Permenakertrans mengatur kejelasan status kepegawaian minimal kontrak terhadap petugas lapangan PPTKIS
Kemenakertrans
BNP2TKI, Polri, Ombudsman RI
Mendorong akuntabilitas pelaksanaan pemberian izin SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI)
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% Diterbitkannya revisi Permenakertrans TARGET B09: B09: XX% mengatur supervisi dan pengenaan Tersusunnya draft revisi sanksi PPTKIS dan pengurusnya Permenakertrans mengatur pengenaan (larangan pemberian izin terlibat sanksi PPTKIS dan pengurusnya pengelolaan TKI waktu tertentu) (selesai Oktober 2014) Halaman -‐ 2
KETERANGAN
8
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014 Kemenakertrans
BNP2TKI, Polri, Ombudsman RI
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
1
2
3
Mendorong akuntabilitas pelaksanaan pemberian izin SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana KRITERIA KEBERHASILAN Penempatan TKI) 4
Diterbitkannya revisi Permenakertrans mengatur supervisi dan pengenaan sanksi PPTKIS dan pengurusnya UKURAN KEBERHASILAN (larangan pemberian izin terlibat pengelolaan TKI waktu tertentu) (selesai Oktober 2014) 5
TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya draft revisi Permenakertrans mengatur pengenaan UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, % CAPAIAN sanksi PPTKIS dan pengurusnya B09, B10, B11 6
7
KETERANGAN
8
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
Kemenkokesra
Kemenakertrans
Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Kumenkumham, Kemdagri
BNP2TKI
Terintegrasinya data TKI antara Sistem TIK pendataan TKI antar K/L K/L secara online (Kemlu, Kemenakertrans, BNP2TKI) sudah terhubung secara online (selesai Oktober 2014)
Penguatan transparansi dalam pengawasan kinerja PPTKIS melalui publikasi informasi kinerja PPTKIS
Publikasi update hasil monitoring kinerja PPTKIS melalui website Kemenakertrans secara bulanan (selesai September 2014)
TARGET B10: Diterbitkannya revisi Permenakertrans mengatur pengenaan sanksi PPTKIS dan pengurusnya
B10: XX%
TARGET B11: TARGET B12: TARGET B09: Terlaksananya rakor terkait persiapan integrasi dengan output tersusunnya rencana integrasi sistem informasi Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI
B11: XX% B12: XX% B09: XX%
TARGET B10: Sistem TIK pendataan TKI antar K/L (Kemlu, Kemenakertrans, BNP2TKI) sudah terhubung secara online dan dapat dimanfaatkan
B10: XX%
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% TARGET B09: B09: XX% Publikasi update hasil monitoring kinerja PPTKIS melalui website Kemenakertrans secara bulanan TARGET B10:
Pembenahan tata kelola TKI yang Kemenakertrans berdampak pada pembebanan biaya yang memberatkan kepada TKI
BNP2TKI
TARGET B11:
Implementasi sistem black list pengurus untuk memberikan efek jera
B10: XX%
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% Pembenahan peraturan yang 1. Tersampaikannya laporan reviu atas TARGET B09: B09: XX% mendorong pengurangan beban standar biaya yang diberlakukan saat 1. Tersampaikannya laporan reviu atas biaya kepada TKI terutama ini kepada Presiden dan Wakil standar biaya yang diberlakukan saat ini dikeluarkan saat praPresiden kepada Presiden dan Wakil Presiden pemberangkatan (selesai September 2014) 2. Diterbitkannya Permenakertrans yang menyatukan standar biaya tertinggi bagi 2. Diterbitkannya Permenakertrans CTKI termasuk pencabutan PerKa yang menyatukan standar biaya BNP2TKI terkait hal serupa tertinggi bagi CTKI termasuk pencabutan PerKa BNP2TKI terkait hal serupa TARGET B10: B10: XX% (selesai Oktober 2014) Diterbitkannya Peraturan/ keputusan menakertrans yang menyatukan standar biaya tertinggi bagi CTKI termasuk pencabutan peraturan lain yang tidak perlu baik di Kemenakertrans & BNP2TKI Halaman -‐ 3
Hasil rapat penajaman menetapkan : 1. Komitmen Kemenaker serahkan penerbitan SIP kepada BNP2TKI 2. Integrasi sistem informasi BNP2TKI dengan sistem Kemenakertrans.
B11: XX%
1. Minimalisasi pemerasan/pengenaan biaya yang di atas kewajaran dari PPTKIS & BNP2TKI dalam proses rekrutmen dan PAP CTKI 2. Mencakup cost restructuring TKI 3. Cakupan termasuk biaya uji kompetensi
yang menyatukan standar biaya tertinggi bagi CTKI termasuk pencabutan PerKa BNP2TKI terkait RENCANA AKSI PERBAIKAN TATAhal KELOLA serupa TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER (selesai Oktober 2014) TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
1
2
3
4
5
6
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI Kemenakertrans BNP2TKI Memperkuat akuntabilitas penetapan biaya yang menjadi beban CTKI melalui transparansi dan partisipasi publik
TARGET B12: Transparansi proses pembahasan TARGET B09: penetapan dan publikasi standar biaya Tersusunnya darft format dokumen dengan melibatkan publik (public website yang akan dipublikasikan hearing dan pemanfaatan website selesai tersusun Kemenakertrans dan BNP2TKI) (Selesai Oktober 2014)
Pembenahan peran Pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan PPTKIS
Kemenakertrans
BNP2TKI, Ombudsman, Polri
Peningkatan kualitas monitoring lembaga PPTKIS dalam menjalankan rekrutmen, pembekalan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri sampai dengan kepulangan hingga tiba di kampung halaman
1. Terbitnya pedoman pengawasan PPTKIS berupa Kepmenakertrans tentang pembentukan Tim Khusus Pengawasan dan Monitoring PPTKIS (selesai Oktober 2014) 2. Terlaksananya due diligence (Audit komprehensif yang meliputi : audit manajemen, audit keuangan, audit kinerja dll) di seluruh PPTKIS terdaftar menyangkut pelaksanaan rekrutmen, pembekalan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri sampai dengan kepulangan hingga tiba di kampung halaman (selesai Desember 2014)
% CAPAIAN
KETERANGAN
7
8
B12: XX% B09: XX%
TARGET B10: B10: XX% Terlaksananya transparansi proses pembahasan penetapan dan publikasi standar biaya dengan melibatkan publik (public hearing dan pemanfaatan website Kemenakertrans dan BNP2TKI)
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya draft pedoman pengawasan PPTKIS berupa Kepmenakertrans tentang pembentukan Tim Khusus Pengawasan dan Monitoring PPTKI
TARGET B10: Terbitnya pedoman pengawasan PPTKIS berupa Kepmenakertrans tentang pembentukan Tim Khusus Pengawasan dan Monitoring PPTKIS
B10: XX%
TARGET B11: Tersusunnya draft laporan hasil due diligence seluruh PPTKIS terdaftar menyangkut pelaksanaan rekrutmen, pembekalan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri sampai dengan kembali ke kampung halaman
B11: XX%
TARGET B12: Terlaksananya due B12: XX% diligence (Audit komprehensif yang meliputi : audit manajemen, audit keuangan, audit kinerja dll) seluruh PPTKIS terdaftar menyangkut pelaksanaan rekrutmen, pembekalan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri sampai dengan kembali ke kampung halaman Diterbitkannya PP tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan TKI dan Penempatan TKI di Luar negeri (selesai November 2014) Halaman -‐ 4
Perlu dilakukan supervisi/ pemberian akses kepada KPK dan UKP4 serta mensyaratkan mekanisme public hearing pada saat proses penyusunan aturan
TARGET B09: B09: XX% Tersampaikannya RPP tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan TKI dan Penempatan TKI di Luar negeri kepada Kemensesneg
Produk BNP2TKI disampaikan ke POLRI sebagai mekanisme pencegahan dan kontrol
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
1
2
3
4
Diterbitkannya PP tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan TKI dan UKURAN KEBERHASILAN Penempatan TKI di Luar negeri (selesai November 2014)
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
5
6 TARGET B10:
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
% CAPAIAN
KETERANGAN
7
8
B10: XX%
TARGET B11: B11: XX% Diterbitkannya PP tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan TKI dan Penempatan TKI di Luar negeri
Kemenakertrans
Kemenakertrans
BNP2TKI, Ombudsman, BNSP
1. Diterbitkannya revisi Permenakertrans menyangkut pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) 2. Diterbitkannya SEK BNP2TKI yang merujuk pada revisi Permankertrans tentang PAP 3. Terlaksananya evaluasi kebijakan menyangkut pelatihan dan pembekalan secara menyeluruh dan utuh sejak dari PPTKIS, pelaksanaan uji kompetensi dan pembekalan akhir (PAP) (Selesai Oktober 2014)
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: Tersusunnya draft Perkmenaker dan Perka BNP2TKI selesai disusun
B09: XX%
TARGET B10: B10: XX% 1. Diterbitkannya revisi permenakertrans menyangkut pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) 2. Diterbitkannya SEK BNP2TKI yang merujuk pada revisi Permankertrans tentang PAP 3. Terlaksananya evaluasi kebijakan pelatihan dan pembekalan secara menyeluruh dan utuh sejak dari PPTKIS, pelaksanaan uji kompetensi dan pembekalan akhir (PAP)
TARGET B11: B11: XX% TARGET B12: B12: XX% Tersedianya sistem informasi TARGET B09: B09: XX% terintegrasi menyangkut pelaksanaan Tersusunnya rancang bangun sistem pelatihan oleh PPTKIS/BLK dengan informasi antara BNP2TKI-BNSPsistem aplikasi di BNP2TKI & Kemenakertrans menyangkut Kemenakertrans termasuk sertifikasi pelaksanaan pembekalan dan sertifikasi oleh BNSP (selesai Oktober 2014)
BNP2TKI, BNSP
TARGET B10: B10: XX% Terbangunnya sistem informasi terintegrasi pelaksanaan pelatihan oleh BLK dengan BNP2TKI & Kemenakertrans
BNSP
Kemenakertrans, BNP2TKI
Pelaksanaan uji kompetensi yang menjamin kesiapan CTKI memenuhi kriteria untuk diberangkatkan
1. Tersusunnya skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan permintaan negara tujuan. (Selesai September 2014) 2. Terbitnya regulasi baru terkait LSP dan terlaporkannya kinerja LSP yang terpublikasikan. Cakupan termasuk pengaturan Halaman -‐ 5 independensi LSP dari PPTKIS (selesai Oktober 2014)
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: Tersusunnya revisi skema kompetensi CTKI sebelum diberangkatkan dan publikasinya dalam website BNP2TKI termasuk pubilikasi CTKI yang lulus uji kompetensi
B09: XX%
Tambahan putusan rapat : Pengaturan Independensi LSP dari PPTIKS perlu dipastikan
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER Pelaksanaan uji kompetensi 1. Tersusunnya skema TAHUN sertifikasi 2014 TARGET B09:
BNSP
Kemenakertrans, BNP2TKI
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
1
2
3
yang menjamin kesiapan CTKI memenuhi kriteria untuk diberangkatkan KRITERIA KEBERHASILAN
4
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
Penguatan peran PPTKIS dalam penyediaan layanan dan perlindungan TKI di luar negeri
Kemenlu
Kemenakertrans, BNP2TKI
Pembentukan Mekanisme Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) di LN
kompetensi sesuai dengan permintaan negara tujuan. (Selesai September 2014) UKURAN KEBERHASILAN 2. Terbitnya regulasi baru terkait LSP dan terlaporkannya kinerja LSP yang terpublikasikan. Cakupan termasuk 5 pengaturan independensi LSP dari PPTKIS (selesai Oktober 2014)
Penerbitan SOP mengenai tata kerja Perwakilan Luar Negeri (Perwalu)
B09: XX%
Tersusunnya revisi skema kompetensi CTKI sebelum diberangkatkan dan publikasinya dalam website BNP2TKI UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, termasuk pubilikasi CTKI yang lulus uji B09, B10, B11 kompetensi 6
Tambahan putusan rapat : Pengaturan Independensi LSP dari PPTIKS perlu dipastikan
% CAPAIAN
KETERANGAN
7
8
TARGET B10: 1. Terbitnya regulasi baru terkait LSP dan terlaporkannya kinerja LSP yang terpublikasikan. Cakupan termasuk pengaturan independensi LSP dari PPTKIS 2. Publikasi revisi skema kompetensi CTKI sebelum diberangkatkan dan publikasinya dalam website BNP2TKI termasuk pubilikasi CTKI yang lulus uji kompetensi dalam website BNP2TKI termasuk pubilikasi CTKI yang lulus uji kompetensi
B10: XX%
TARGET B11: TARGET B12: TARGET B09:
B11: XX% B12: XX% B09: XX%
TARGET B10: 1. Tersusunnya kajian tentang fungsi dan peran Perwalu 2. Terbitnya SOP mengenai tata kerja Perwakilan Luar Negeri (Perwalu)
B10: XX%
TARGET B11: B11: XX% Terlaksananya proses penjajagan dalam rangka pembukaan Perwalu
Terbitnya permenakertrans tentang mekanisme/tata kerja Perwalu (SOP) PPTKIS di LN (selesai Oktober 2014)
Kemenakertrans
Kemenlu, BNP2TKI
Penguatan perlindungan hukum TKI bermasalah di luar negeri melalui penyediaan layanan bantuan hukum
Terbitnya peraturan Menakertrans yang mengatur mekanisme pendampingan hukum TKI bermasalah melalui advokasi dan perlindungan Pemerintah atas biaya PPTKIS melalui mekanisme asuransi TKI
Halaman -‐ 6
(Selesai November 2014)
TARGET B12: Laporan progres terkait proses pembukaan perwalu di 3 negara
B12: XX%
TARGET B09: Permenakertrans tentang mekanisme/tata kerja Perwalu (SOP) PPTKIS di LN
B09: XX%
TARGET B10: Terbitnya Permenakertrans tentang mekanisme/tata kerja Perwalu (SOP) PPTKIS di LN
B10: XX%
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: Terlaksananya evaluasi Permenakertrans No 7/2010 tentang Asuransi TKI dan Permenakertrans No 01/2012 tentang Perubahan Permenakertrans No 07/2012
B09: XX%
Catatan rapat : 1. Seluruh risiko yang dicover asuransi menjadi tanggung jawab penuh asuransi/PPTKIS 2. Namun tidak menutup Kemungkinan pembiayaan oleh pemerintah melalui perwakilan RI sebagai mekanisme last resort. angan (Contoh: pemulangan TKI korban
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014 Kemenakertrans
Kemenlu, BNP2TKI
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
Penguatan perlindungan hukum TKI bermasalah di luar negeri melalui penyediaan layanan KRITERIA KEBERHASILAN bantuan hukum
1
2
3
4
Terbitnya peraturan Menakertrans yang mengatur mekanisme pendampingan hukum TKI bermasalah UKURAN melalui advokasiKEBERHASILAN dan perlindungan Pemerintah atas biaya PPTKIS melalui mekanisme asuransi TKI 5
TARGET B09: B09: XX% Terlaksananya evaluasi Permenakertrans No 7/2010 tentang UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, % CAPAIAN Asuransi TKIB09, dan Permenakertrans No B10, B11 01/2012 tentang Perubahan Permenakertrans No 07/2012 6 7
(Selesai November 2014)
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
Catatan rapat : 1. Seluruh risiko yang dicover asuransi menjadi tanggung jawab KETERANGAN penuh asuransi/PPTKIS 2. Namun tidak menutup Kemungkinan pembiayaan oleh pemerintah melalui8perwakilan RI sebagai mekanisme last resort. angan (Contoh: pemulangan TKI korban TPPO)
TARGET B10: B10: XX% Tersusunnya draft Permenakertrans No 7/2010 tentang Asuransi TKI dan Permenakertrans No 01/2012 tentang Perubahan Permenakertrans No 07/2012
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DALAM MENDORONG LAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI Penyediaan infrastruktur layanan Kemenakertrans LPSK Penyediaan sarana informasi Terselesaikannya seluruh pengaduan dan pengaduan TKI secara online dan saluran pengaduan bagi melalui sistem WBS masyarakat dalam bentuk (selesai Desember 2014) Whistle Blower System (WBS) di Kemenakertrans
TARGET B11: Terbitnya Permenakertrans No 7/2010 tentang Asuransi TKI dan Permenakertrans No 01/2012 tentang Perubahan Permenakertrans No 07/2012 yang mengatur mekanisme pendampingan hukum TKI bermasalah melalui advokasi dan perlindungan Pemerintah atas biaya PPTKIS melalui mekanisme asuransi TKI
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: B09: XX% Terselesaikannya seluruh pengaduan melalui sistem WBS hingga akhir bulan Agustus 2014
Catatan rapat : 1. Kemenakertrans klaim telah mengoperasionalkan sistem WBS 2. Tujuan renaksi untuk peningkatan kinerja sistem WBS Kemenakertrans
TARGET B10: B10: XX% Terselesaikannya seluruh pengaduan melalui sistem WBS hingga akhir bulan September 2014 TARGET B11: B11: XX% Terselesaikannya seluruh pengaduan melalui sistem WBS hingga akhir bulan Oktober 2014 TARGET B12: B12: XX% Terselesaikannya seluruh pengaduan melalui sistem WBS hingga akhir bulan November 2014 BNP2TKI
LPSK
Penyediaan sarana informasi dan saluran pengaduan bagi masyarakat dalam bentuk Whistle Blower System (WBS) di BNP2TKI
1. Telah beroperasinya sarana informasi dan saluran pengaduan bagi masyarakat dalam bentuk Whistle Blower System (WBS) 2. Terselesaikannya seluruh pengaduan yang disampaikan melalui WBS (selesai November 2014)
Halaman -‐ 7
TARGET B09: B09: XX% 1. Terlaksanaya pembentukan Tim Penyusunan Pengelola WBS SK Kepala Badan. 2. Tersusunnya desain WBS untuk implementasi di BNP2TKI
Catatan rapat : 1. BNP2TKI belum memiliki sistem WBS 2. Implementasi dilakukan melalui proses ujicoba
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014 BNP2TKI
LPSK
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
1
2
3
Penyediaan sarana informasi dan saluran pengaduan bagi masyarakat dalam bentuk KRITERIA KEBERHASILAN Whistle Blower System (WBS) di BNP2TKI 4
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
1. Telah beroperasinya sarana informasi dan saluran pengaduan bagi masyarakat dalam bentuk Whistle UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, UKURAN KEBERHASILAN % CAPAIAN Blower System (WBS) B09, B10, B11 2. Terselesaikannya seluruh pengaduan yang disampaikan melalui 5 6 7 WBS TARGET B10: B10: XX% (selesai November 2014) Uji coba desain integrasi lingkup internal BNP2TKI terkait pengaduan Masyarakat melalui sistem WBS
KETERANGAN
8
TARGET B11: B11: XX% 1. Terlaksananya uji coba dengan K/L terkait 2. Telah beroperasinya sarana informasi dan saluran pengaduan bagi masyarakat dalam bentuk Whistle Blower System (WBS) 3. Terselesaikannya seluruh pengaduan yang disampaikan melalui WBS
Kemlu
BNP2TKI
Pembenahan pengelolaan asuransi TKI dalam rangka pemberian jaminan layanan keselamatan, kesehatan dan keadilan TKI sejak sebelum
Kemenakertrans
Kemenakertrans, Kemenlu, Angkasa Pura
Kemenakertrans, Kemenlu, Angkasa Pura
Optimalisasi keberadaan helpdesk layanan informasi TKI yang terintegrasi menyangkut layanan CTKI di dalam negeri (di embarkasi/debarkasi) dan layanan TKI di luar negeri (di KBRI)
Optimalisasi keberadaan helpdesk layanan informasi TKI yang terintegrasi menyangkut layanan CTKI di dalam negeri (di embarkasi/debarkasi) dan layanan TKI di luar negeri (di KBRI)
Pembentukan satuan tugas (satgas) layanan dan perlindungan TKI di Perwakilan RI di luar negeri (Selesai November 2014)
Tersedianya helpdesk layanan informasi/hotline layanan TKI yang terintegrasi di bandar udara Indonesia (Selesai November 2014)
OJK, BNP2TKI, Kemenlu, Pemilihan perusahaan jasa Terlaksananya : POLRI, Kemenkes asuransi dan penentuan premi Halaman 1. Evaluasi -‐ 8 mekanisme penunjukan mengikuti aturan yang berlaku perusahaan jasa asuransi, dan umum terkait asuransi 2. Evaluasi atas penentuan premi mengikuti aturan yang berlaku umum
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: Tersusunnya draft pedoman pembentukan satuan tugas (satgas) layanan dan perlindungan TKI di Perwakilan RI di luar negeri
B09: XX%
TARGET B10: Terbitnya pedoman pembentukan satuan tugas (satgas) layanan dan perlindungan TKI di Perwakilan RI di luar negeri
B10: XX%
TARGET B11: Terbentuknya satuan tugas (satgas) layanan dan perlindungan TKI di Perwakilan RI di luar negeri
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya rencana kerja penyediaan helpdesk layanan informasi terintegrasi di bandar udara TARGET B10: B10: XX% Terlaksananya proses pengadaan untuk penyediaan help desk terintegrasi di bandar udara TARGET B11: Tersedianya helpdesk layanan informasi/hotline layanan TKI yang terintegrasi di bandar udara Indonesia
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: 1. Terlaksananya evaluasi mekanisme penunjukkan perusahaan asuransi 2. Terlaporkannya laporan hasil audit OJK terhadap Perusahaan Asuransi
B09: XX%
Catatan rapat : Renaksi dipecah menjadi 2 adapun penanggung jawab renaksi penyediaan helpdesk layanan informasi di luar negeri adalah Kemenlu
Renaksi dipecah menjadi 2 adapun penanggung jawab renaksi penyediaan helpdesk layanan informasi di bandar udara adalah BNP2TKI
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
Pembenahan pengelolaan Kemenakertrans OJK, BNP2TKI, Kemenlu, Pemilihan perusahaan jasa 1 rangka 2 3 4 asuransi TKI dalam POLRI, Kemenkes asuransi dan penentuan premi pemberian jaminan layanan mengikuti aturan PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI yang berlaku keselamatan, kesehatan dan umum terkait asuransi keadilan TKI sejak sebelum pemberangkatan, masa bekerja hingga kembali ke tempat asal
UKURAN KEBERHASILAN Terlaksananya : 5 1. Evaluasi mekanisme penunjukan perusahaan jasa asuransi, dan 2. Evaluasi atas penentuan premi mengikuti aturan yang berlaku umum terkait asuransi 3. Tersampaikannya hasil evaluasi kepada Presiden RI tembusan Wakil Presiden RI. 4. Diterbitkannya rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asuransi TKI
(Selesai November 2014)
Kemenakertrans
OJK, BNP2TKI, Kemenlu Pembenahan produk asuransi, cakupan jaminan serta mekanisme pengurusan pendaftaran dan penyelesaian klaim asuransi TKI saat kembali
Terlaksananya evaluasi produk asuransi, cakupan jaminan serta mekanisme pengurusan pendaftaran dan penyelesaian klaim asuransi TKI saat kembali (Selesai Oktober 2014)
Kemenakertrans
OJK, BNP2TKI, Kemenlu Pembenahan inftrastruktur dalam rangka mendorong peningkatan kualitas layanan asuransi TKI
Tersedianya infrastruktur sistem informasi yang memungkinkan penyampaian klaim asuransi secara online sehingga memungkinkan penyelesaian administrasi klaim asuransi sebelum TKI kembali ke tanah air (Selesai November 2014)
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11 TARGET B09: 6 1. Terlaksananya evaluasi mekanisme penunjukkan perusahaan asuransi 2. Terlaporkannya laporan hasil audit OJK terhadap Perusahaan Asuransi terkait asuransi TKI
% CAPAIAN B09: XX% 7
TARGET B10: B10: XX% Tersusunnya laporan evaluasi atas penentuan premi mengikuti aturan yang berlaku umum terkait asuransi TARGET B11: B11: XX% Tersampaikannya laporan evaluasi atas penentuan premi mengikuti aturan yang berlaku umum terkait asuransikepada Presiden tembusan Wakil Presiden TARGET B12: Diterbitkannya rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asuransi TKI
B12: XX%
TARGET B09: Tersusunnya revisi permenaker No.7/2010 mengenai asuransi TKI
B09: XX%
TARGET B10: Diterbitkannya revisi permenaker No.7/2010 mengenai asuransi TKI
B10: XX%
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: Tersedianya rencana kerja penyediaan tenaga pendamping bagi TKI bermasalah saat kemabli ke Indonesia
B09: XX%
TARGET B10: B10: XX% Terlaksananya uji coba rancang bangun infrastruktur sistem informasi yang memungkinkan penyampaian klaim asuransi secara online melalui SISKOTKLN TARGET B11: B11: XX% Tersedianya infrastruktur sistem informasi yang memungkinkan penyampaian klaim asuransi secara online sehingga memungkinkan penyelesaian administrasi klaim asuransi sebelum TKI kembali ke tanah air
Kemenakertrans
OJK, BNP2TKI, Kemenlu
Tersedianya tenaga pendampingan
Halaman -‐ 9bermasalah dalam bagi TKI
pengurusan klaim asuransi saat kembali ke Indonesia
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: Tersedianya rencana kerja penyediaan tenaga pendamping bagi TKI bermasalah saat kembali ke Indonesia
B09: XX%
KETERANGAN
8
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB Kemenakertrans 2
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
OJK, BNP2TKI, Kemenlu 3
4
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
Perbaikan layanan hukum terhadap TKI bermasalah di LN melalui proses transparan
Penguatan peraturan/kerjasama bilateral dengan negara penempatan untuk penerbitan visa bagi CTKI
Mendorong penggunaan formal remiittance untuk pengiriman uang oleh TKI dari luar negeri .
Kemenlu
Kemenlu
Bank Indonesia
Kemenakertrans, BNP2TKI
Kemenakertrans, BNP2TKI
Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu
PENGUATAN PERAN KOMUNITAS DALAM MONITORING PERLINDUNGAN TKI Mengkaji ulang negara Kemenlu Kemenakertrans, penempatan oleh clearing house BNP2TKI, POLRI lintas lembaga.
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
Tersedianya tenaga pendampingan 5 dalam bagi TKI bermasalah pengurusan klaim asuransi saat kembali ke Indonesia
TARGET B09: 6 kerja penyediaan Tersedianya rencana tenaga pendamping bagi TKI bermasalah saat kembali ke Indonesia
(Selesai Oktober 2014)
TARGET B10: B10: XX% Tersedianya tenaga pendampingan bagi TKI bermasalah dalam pengurusan klaim asuransi saat kembali ke Indonesia
Penyediaan edukasi kepada calon TKI pada saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) terkait mekanisme pengiriman uang dari luar negeri.
Tertetapkannya daftar negara tujuan penempatan sesuai dengan UU No 39/2004
Tersampaikannya komunikasi diplomatik mengenai permintaan Indonesia untuk perbaikan proses penerbitan visa bagi CTKI. (selesai September 2014)
B09: XX% 7
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
Peningkatan peran perlindungan Terpublikasi kinerja penanganan kasus TARGET B09: hukum TKI bermasalah hukum hukum dalam website Kemenlu, Terpublikasi kinerja penanganan kasus di LN secara transparan BNP2TKI hukum dalam website Kemenlu, BNP2TKI (Selesai September 2014)
Pengambilan inistative bilateral untuk pengaturan penerbitan visa bagi CTKI
% CAPAIAN
B09: XX%
TARGET B10:
B10: XX%
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: B09: XX% Tersampaikannya komunikasi diplomatik kepada pemerintah 3 negara tujuan penempatan TKI
TARGET B10:
B10: XX%
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
1. Terlaksananya edukasi kepada TARGET B09: Calon TKI (CTKI) terkait pengiriman Tersampaikannya daftar update uang melalui formal remittance pada penyelenggara Transfer Dana non bank saat Pembekalan Akhir yang telah memperoleh ijin dari BI Pemberangkatan (PAP) oleh BNP2TKI secara berkala kepada BNP2TKI. (sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BNP2TKI). (selesai Oktober 2014) TARGET B10: 2. Tersampaikannya secara berkala Terlaksananya edukasi kepada CTKI update daftar Penyelenggara Transfer terkait pengiriman uang melalui formal Dana non bank yang telah remittance. memperoleh ijin dari BI kepada TARGET B11: BNP2TKI. (selesai September 2014) TARGET B12:
B09: XX%
Diterbitkannya rekomendasi negara tujuan penempatan TKI yang sesuai
B09: XX%
Halaman -‐ 1UU 0 39/2004 dengan
(selesai Desember 2014)
TARGET B09: Tersusunnya format struktur kajian negara penempatan TKI
B10: XX%
B11: XX% B12: XX%
KETERANGAN
8
Catatan rapat : SOP penanganan kasus hukum telah dimiliki Kemenlu
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
Mengkaji ulang negara Kemenlu Kemenakertrans, Tertetapkannya daftar negara penempatan oleh clearing house BNP2TKI, POLRI tujuan penempatan sesuai 1 2 3 4 lintas lembaga. dengan UU No 39/2004 PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
Diterbitkannya rekomendasi negara tujuan penempatan TKI yang sesuai 5 dengan UU 39/2004 (selesai Desember 2014)
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, % CAPAIAN B09, B10, B11 TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya format struktur kajian 7 negara penempatan6TKI TARGET B10: Tersusunnya draft kajian negara penempatan TKI
KETERANGAN
8
B10: XX%
TARGET B11: B11: XX% Tersusunnya draft rekomendasi negara penempatan TKI berdasarkan hasil kajian
Memperkuat peran komunitas TKI Kemenlu dalam meningkatkan edukasi dan akses informasi terkait hak dan kewajinan TKI
Kemenakertrans, Mendorong terbentuknya BNP2TKI, UKP4, POLRI wadah/komunitas/perkumpulan warga/TKI Indonesia di negara penempatan
Terbentuknya wadah dan PIC perkumpulan warga/tenaga kerja Indonesia di 3 negara penempatan
TARGET B12: Diterbitkannya rekomendasi negara tujuan penempatan TKI yang sesuai dengan UU 39/2004
B12: XX%
TARGET B09: Tersusunnya rencana kerja pembentukan wadah perkumpulan warga negara/tenaga kerja Indonesia
B09: XX%
TARGET B10: Tersusunnya draft tata cara/mekanisme/pedoman pembentukan wadah perkumpulan warga negara/tenaga kerja Indonesia
B10: XX%
( Selesai Desember 2014)
TARGET B11: B11: XX% Tersampaikannya pemberitahuan kepada Perwakilan RI di 3 negara menyangkut pembentukan wadah perkumpulan warga negara/tenaga kerja Indonesia dan tata cara/mekanisme/pedomannya
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR BANDAR UDARA UNTUK MENUNJANG PERLINDUNGAN TERHADAP TKI Pengaturan layanan terhadap TKI Kemenakertrans BNP2TKI, Polri, Implementasi Permenkertrans yang tidak membedakan dengan Kemenhub, Angkasa 16/2012 dan Pencabutan PerKa penumpang lain melalui Pura No 1/2008 pembenahan peraturan terkait
Penyediaan infrastruktur penunjang keamanan TKI bermasalah
Angkasa Pura
BNP2TKI, Polri
Penyediaan crisis centre /Common use Lounge yang menyediakan layanan bagi TKI
TARGET B12: Terbentuknya wadah dan PIC perkumpulan warga/tenaga kerja Indonesia di 3 negara penempatan
B12: XX%
Terlaksananya penghapusan terminal khusus TKI diawali dengan pembubaran/Pengosongan area BPK TKI Selapajang
TARGET B09: Tersusunnya rencana persiapan langkah penghapusan terminal khusus TKI
B09: XX%
(Selesai Oktober 2014)
TARGET B10: Terlaksananya penghapusan terminal khusus TKI diawali dengan pembubaran/Pengosongan area BPK TKI Selapajang
B10: XX%
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
Halaman -‐ 11
1. Tersedianya fasilitas crisis centre khusus diberuntukkan bagi TKI bermasalah
TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya rencana penyediaan crisis center dan infrastruktur pendukung
Catatan rapat : Ditentukan negara target adalah : Arab Saudi, Singapura, Brunei
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 centre Penyediaan infrastruktur Angkasa Pura2 BNP2TKI, Polri Penyediaan crisis penunjang keamanan TKI /Common use PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI Lounge yang bermasalah menyediakan layanan bagi TKI bermasalah
BNP2TKI
Penguatan manajemen Angkasa Pura I & II pengamanan bandar udara dalam rangka memberikan perlindungan TKI
Kemenakertrans, Kemenhub, Angkasa Pura, Ombudsman RI
Polri, Kemenhub , TNI
% CAPAIAN
5 crisis centre 6 7 1. Tersedianya fasilitas TARGET B09: B09: XX% khusus diberuntukkan bagi TKI Tersusunnya rencana penyediaan crisis bermasalah center dan infrastruktur pendukung 2. Diterbitkannya SOP pelaksanaan klarifikasi TKI bermasalah dan keluarganya TARGET B10: B10: XX% 3. Penempatan tenaga organik 1. Tersedianya fasilitas crisis centre bagi BNP2TKI untuk mendukung pelayanan TKI bermasalah Helpdesk Crisis Center 2. Diterbitkannya SOP pelaksanaan (Selesai Oktober 2014)
Penyediaan informasi secara terbuka yang memudahkan bagi TKI yang akan kembali dari luar negeri
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
Publikasi informasi bermanfaat bagi TKI yang akan kembali dari luar negeri dengan aman dan murah
Sentralisasi pengelolaan keamanan wilayah bandar udara dalam kewenangan Angkasa Pura
Publikasi informasi menyangkut prosedur proses kepulangan yang perlu dijalani TKI baik saat keberangkatan dari luar negeri maupun saat tiba di bandara dan transportasi menuju daerah asal secara aman dan murah melalui website BNP2TKI (Selesai September 2014)
Terlaksananya pengelolaan keamanan satu atap berupa sistem akses dan sistem keamanan bandara melalui upaya : - Terbitnya surat instruksi tertulis Polri yang memperkuat fungsi koordinasi dan backup pengamanan terbuka dan tertutup di bandar udara - Penerapan lini tertentu dalam bandar udara sebagai kawasan akses terbatas - Peningkatan jumlah pelaku calo, pemerasan dan tindak kriminal lain di bandar udara yang ditangkap dan diserahkan kepada penegak hukum (Selesai November 2014)
Halaman -‐ 12
klarifikasi TKI bermasalah dan keluarganya 3. Penempatan tenaga organik BNP2TKI untuk mendukung pelayanan Helpdesk Crisis Center TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: B09: XX% Publikasi informasi menyangkut prosedur proses kepulangan yang perlu dijalani TKI baik saat keberangkatan dari luar negeri maupun saat tiba di bandara dan transportasi menuju daerah asal secara aman dan murah melalui website BNP2TKI
TARGET B10:
B10: XX%
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya rencana pengelolaan satu atap sistem akses dan sistem keamanan bandara dalam kewenangan Angkasa Pura TARGET B10: B10: XX% Terbitnya surat instruksi tertulis Polri yang memperkuat fungsi koordinasi dan backup pengamanan terbuka dan tertutup di bandar udara TARGET B11: B11: XX% - Penerapan lini tertentu dalam bandar udara sebagai kawasan akses terbatas - Peningkatan jumlah pelaku calo, pemerasan dan tindak kriminal lain di bandar udara yang ditangkap dan diserahkan kepada penegak hukum
TARGET B12:
B12: XX%
KETERANGAN
8
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
1
2
3
4
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
% CAPAIAN
6
7
5
Angkasa Pura PenguatanTKI infrastruktur PEMBENAHAN INFRASTRUKTURKemenhub PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN kewenangan dalam pengelolaan penerbitan dan pengawasan penggunaan kartu PAS bandar udara
Terbitnya Permenhub yang mengatur pengalihan tanggung jawab penerbitan dan pengawasan kartu PAS bandar udara oleh Angkasa Pura (selesai Oktober 2014)
TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya draft Permenhub yang mengatur pengalihan tanggung jawab penerbitan dan pengawasan kartu PAS bandar udara oleh Angkasa Pura
TARGET B10: B10: XX% Permenhub yang mengatur pengalihan tanggung jawab penerbitan dan pengawasan kartu PAS bandar udara oleh Angkasa Pura
Angkasa Pura
Polri
Mendorong partisipasi publik dalam upaya pengamanan wilayah bandara
Penguatan partisipasi publik melalui : - Pemasangan CCTV di semua titik rawan - Peliputan berita, citizen journalism dan penyediaan layanan pengaduan bandara - Publikasi informasi pelibatan publik dalam pengamanan - Publikasi nama-nama pelaku percaloan dan kriminal - Penyediaan "panic button" bagi keperluan internal dan "emergency number" di area bandar udara (Selesai November 2014)
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12:
B12: XX%
TARGET B09: B09: XX% Tersusunnya strategi dan rencana kerja penguatan partisipasi publik dalam pengamanan bandar udara TARGET B10: B10: XX% Laporan progres penguatan partisipasi publik melalui : - Pemasangan CCTV di semua titik rawan - Peliputan berita, citizen journalism dan penyediaan layanan pengaduan bandara - Publikasi informasi pelibatan publik dalam pengamanan - Publikasi nama-nama pelaku percaloan dan kriminal - Penyediaan "panic button" bagi keperluan internal dan "emergency number" di area bandar udara TARGET B11: B11: XX% Penguatan partisipasi publik melalui : - Pemasangan CCTV di semua titik rawan - Peliputan berita, citizen journalism dan penyediaan layanan pengaduan bandara - Publikasi informasi pelibatan publik dalam pengamanan - Publikasi nama-nama pelaku percaloan dan kriminal - Penyediaan "panic button" bagi keperluan internal dan "emergency number" di area bandar udara
Halaman -‐ 13
KETERANGAN
8 Catatan rapat : Seluruh orang wajib memiliki PAS saat masuk area tertentu di bandara
RENCANA AKSI PERBAIKAN TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN 2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
1
2
3
4
5
Angkasa Pura
Kemenhub
Pembenahan infrastruktur layanan bagi penumpang di lingkungan bandar udara
Kemenhub
Penerapan hasil review mekanisme pemberian ijin usaha jasa transportasi dan mereviu keberlanjutan ijin-ijin usaha jasa transportasi di area bandara yang sudah dikeluarkan
Kemenhub, POLRI
Penguatan kualitas layanan transportasi untuk menjaga kualitas keamanan dan kenyamanan dari "taxi gelap"
7
8
1. Penerapan standar layanan TARGET B09: minimum (SPM) dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan bandar udara 2. Terlaporkannya kinerja SPM secara TARGET B10: berkala dan disampaikan kepada TARGET B11: publik
B09: XX%
Tersusunnya review atas jenis dan jumlah kebutuhan moda antara lain - Angka terkini dan proyeksi jumlah dan jenis sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat per moda transportasi (taksi, bus dsb.) - Kapasitas kendaraan yang tersedia saat ini per moda transportasi (taksi, bus dsb.)
(Selesai Desember 2014)
Angkasa Pura
KETERANGAN
B12: XX%
(Selesai Desember 2014)
Angkasa Pura
6
% CAPAIAN
TARGET B12:
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI Peningkatan kualitas layanan bandar udara untuk kemudahan dan keamanan TKI dari bandara untuk alih moda transportasi
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
Penguatan kualitas layanan transportasi melalui : - Pendataan pemberi layanan transportasi bandara dan kinerjanya - Evaluasi pemberian izin secara selektif sesuai standar -Peningkatan patroli polisi berseragam
(Selesai Desember 2014)
Halaman -‐ 14
B10: XX% B11: XX%
TARGET B12: B12: XX% 1. Penerapan standar layanan minimum (SPM) dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan bandar udara 2. Terlaporkannya kinerja SPM secara berkala dan disampaikan kepada publik TARGET B09:
B09: XX%
TARGET B10:
B10: XX%
TARGET B11:
B11: XX%
TARGET B12: B12: XX% Tersusunnya review atas jenis dan jumlah kebutuhan moda antara lain - Angka terkini dan proyeksi jumlah dan jenis sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat per moda transportasi (taksi, bus dsb.) - Kapasitas kendaraan yang tersedia saat ini per moda transportasi (taksi, bus dsb.) TARGET B09:
B09: XX%
TARGET B10: B10: XX% Penguatan kualitas layanan transportasi melalui peningkatan patroli polisi berseragam secara berkala TARGET B11:
B11: XX%
Angkasa Pura
Kemenhub, POLRI
Penguatan kualitas layanan Penguatan kualitas layanan transportasi untuk menjaga transportasi melalui : kualitas keamanan dan - Pendataan pemberi layanan kenyamanan dari "taxi gelap" bandara dan kinerjanya RENCANA AKSI PERBAIKAN TATAtransportasi KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) - Evaluasi pemberian izin secara 2014 PERIODE SEPTEMBER S.D DESEMBER TAHUN selektif sesuai standar -Peningkatan patroli polisi berseragam
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
1
2
3
4
UKURAN KEBERHASILAN (Selesai Desember 2014) 5
UKURAN KEBERHASILAN B07,B08, B09, B10, B11
% CAPAIAN
KETERANGAN
6
7
8
TARGET B12: B12: XX% Penguatan kualitas layanan transportasi melalui : - Pendataan pemberi layanan transportasi bandara dan kinerjanya - Evaluasi pemberian izin secara selektif sesuai standar
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PERATURAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PENGELOLAAN TKI
Halaman -‐ 15