Teknologi Informasi untuk Perjuangan buruh Migran by Infest Yogyakarta

YOSSY SUPARYO

TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PERJUANGAN BURUH MIGRAN OPENBOOK

Open Knowledge for All

Seluruh tulisan dan foto dalam buku ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PERJUANGAN BURUH MIGRAN

YOSSY SUPARYO

OPENBOOK Open Knowledge for All 2010

TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PERJUANGAN BURUH MIGRAN Penulis Yossy Suparyo Edisi 1, Oktober 2010 Penerbit OPENBOOK Jl. Veteran Gg. Janur Kuning 11A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 83 Yogyakarta 55161 Telp/Fax. +62 274 372378 E-Mail: office@infest.or.id Website: http://infest.or.id E-Book : http://issuu.com/infest bekerjasama dengan

TIFA FOUNDATION KATALOG DALAM TERBITAN (KDT) Suparyo, Yossy Teknologi Informasi untuk Perjuangan Buruh Migran—Suparyo, Yossy— Yogyakarta: OpenBook, 2010 135 x 200 mm; 68 hlm. 1. Buruh Migran 2. Tenaga Kerja i. Judul ii. Pengarang

3. Teknologi Informasi iii. Penerbit

PENGANTAR

Perjuangan memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bisa ditempuh lewat pemanfaatan teknologi Informasi. TKI di luar negeri dan keluarganya tetap bisa berkomunikasi meski keduanya berada di dua negara yang berbeda. Teknologi ini mampu mendekatkan mereka menembus sekat jarak dan waktu. Pelajaran berharga ini yang dirasakan oleh para pengelola Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik di sepuluh kota seperti, Cilacap, Blitar, Mataram, Sukabumi, Cianjur, Malang, Lombok, dan Banyumas. Mahnettik kependekan dari Rumah Internet untuk TKI, sebuah program dukungan teknologi informasi yang diberikan untuk memangkas jarak antara buruh migran di luar negeri dan keluarganya di Indonesia. PTK Mahnetik Cilacap contohnya, lewat inisiatif konferensi video mereka berhasil mempertemukan seorang TKI di Hongkong dengan keluarganya di Kecamatan Kawunganten, Cilacap. Ide ini cukup berbekal teknologi webcam dan aplikasi pesan instan (instan messager). TKI bisa berbagi cerita dengan layaknya komunikasi tatap muka secara langsung. PTK Mahnetik Cilacap yang digawangi pegiat Lembaga Kajian dan Pengembangan 5

Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) ini juga membahas secara rutin permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri melalui diskusi kampung. Usaha menarik dilakukan oleh PTK Mahnetik Sukabumi, mereka mengelola basis data buruh migran sebagai alat pemantauan TKI yang tengah bekerja di luar negeri dan mantan TKI yang telah bermukim di tanah air. Lewat basis data tersebut, mereka dapat mengetahui dan memperbarui kondisi terkini yang dialami oleh para buruh migran. Bahkan, aneka kegiatan ekonomi produktif digelar untuk memberdayakan para warga yang pernah menjadi buruh migran. Hal berbeda dialami PTK Mahnetik di Lombok dan Cianjur. Pengelola PTK Mahnetik di kedua kota ini justru terkendala oleh akses internet yang sulit. Infrastruktur penyedia jasa internet di lokasi PTK sangat minim, karena itu kegiatan mereka lakukan sebatas pelatihan komputer, seperti pelatihan paket aplikasi kantoran untuk warga dan keluarga buruh migran secara gratisan. Semangat di atas patut diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat luas. Namun, pengelola harus terus mengingat intisari ide pemanfaatan teknologi informasi lewat PTK Mahnettik, yaitu teknologi informasi tetap ditempatkan sebagai alat perjuangan, bukan sebagai tujuan. Bila hal ini tidak diperhatikan maka akibatnya bisa kontraproduktif. Alih-alih PTK Mahnettik dapat menjadi media perjuangan perbaikan burun migran, justru mereka terjebak sebagai konsumen teknologi semata.

DAF TAR ISI

Pengantar ~ 5 Daftar Isi ~ 7 BAGIAN SATU Malaysia, Zona Merah TKI ~ 11 Hujan Batu di Negeri Orang, Sengsara di Negeri Sendiri ~ 15 Kesalahan-Kesalahan Penanganan Buruh Migran di Indonesia ~ 19 BAGIAN DUA Waspadai Perdagangan Manusia! ~ 27 Lima Langkah Melakukan Advokasi ~ 31 Bebaskan Buruh Migran dari Penjara Majikan ~ 35 Kesenjangan Informasi dan Ketidakberdayaan Buruh Migran ~ 41 BAGIAN TIGA Pesan Instan Alat Komunikasi Buruh Migran ~ 49 Radio Komunitas Lindungi Warga dari Calo PJTKI ~ 53 Pewartaan Buruh Migran Sebagai Gerakan Sosial ~ 57 TIK Belum Ramah Pada Perempuan Perdesaan ~ 61 Penulis ~ 65

BAGIAN SATU

Malaysia, Zona Merah TKI

Jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia tergolong tinggi, sekitar 83 prosen dari pekerja migran dari negara lainnya, seperti Bangladesh, Filipina, India, dan Vietnam. Besarnya sebaran buruh migran di negeri Jiran ini tak lepas dari perkembangan industri, terutama manufaktur dan konstruksi, yang tak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri mereka. Pada 2007 ada 1,2 juta warga Indonesia hijrah ke Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia memprediksikan ada ratusan ribu tenaga kerja illegal, artinya tak berdokumen, tanpa izin atau visa kerja yang 11

sah. Mereka terkonsentrasi pada sektor kerja rumah tangga (23%), manufaktur (36%), pertanian (26%), dan konstruksi (8%). Jadi, ada sekitar 2 juta TKI bekerja di negeri persemakmuran atau bekas jajahan Inggris ini. Berdasarkan laporan Pemerintah Malaysia, saat ini terdapat 240.000 pekerja perempuan di sektor rumah tangga di Malaysia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 prosen adalah orang Indonesia. Sektor pekerja informal seperti pekerja rumah tangga rentan melahirkan kekerasan, penganiayaan, perkosaan, dan penghilangan nyawa. Pada 2005, kekerasan terhadap TKI sudah mencapai angka 173 kasus. Ironisnya, hanya ada 9 majikan yang kasusnya diajukan ke pengadilan setempat. Harian The Star Kuala Lumpur mengungkapkan pada 2005 ada 39 kasus kekerasan terhadap TKI, 2006 meningkat menjadi 45 kasus, 2007 terjadi 39 kasus, 2008 naik lagi jadi 42 kasus. Direktur Asisten Kepala Divisi Kekerasan Seksual dan Anak Polisi Diraja Malaysia, ACP Guguren Bibi Muchsin Deen, sebagaimana dipublikasikan kampungtki.com (2010) mengungkapkan, 65 prosen kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap pembantu berumur 25â&#x20AC;&#x201C;35 tahun. Laporan di atas dikuatkan oleh Laporan SUHAKAM (Komisi HAM Malaysia), sepanjang bulan Januari 2003, dari 1.485 narapidana perempuan, hanya 300 perempuan Malaysia yang tercatat sebagai penghuni Penjara Perempuan Kajang. Sisanya adalah pekerja perempuan Indonesia dan asing, termasuk buruh migran dan korban perdagangan perempuan. 12

Banyak kalangan menilai pemerintah Indonesia dan Malaysia gagal menegakkan Hak Asasi Manusia Internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/ CRC). Sebenarnya, kedua negara tersebut telah meratifikasi konvensi ILO mengenai kerja paksa (Konvensi 29), perlindungan terhadap upah (Konvensi 95), dan kondisi terburuk tenaga kerja anak-anak (Konvensi182). Parahnya, dilihat dari aspek hukum, Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia tidak memberikan perlindungan yang sama bagi para pekerja rumah tangga. Tidak ada aturan jam kerja, pembayaran uang lembur, hari cuti, dan ganti rugi atas kecelakaan di tempat kerja. Karena itu, Pemerintah Malaysia akan membiarkan penyelesaian sebagian besar kasus pelecehan di tempat kerja ditangani oleh penyalur tenaga kerja bermotif laba. Selain itu, para majikan dan para agen TKI secara rutin menahan paspor para buruh migran. Oleh karena itu, apabila mereka melarikan diri, mereka kehilangan status hukum keimigrasian. Lalu, polisi serta pejabat keimigrasian langsung menahan dan mendeportasi yang tertangkap, tanpa pernah mengidentifikasi kasus-kasus pelecehan atau perdagangan manusia. Kesimpulannya, tingginya tingkat kekerasan terhadap TKI di Malaysia disebabkan oleh sistem hukum Malaysia itu sendiri. Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia mengesampingkan keberadaan pekerja rumah tangga, sehingga para TKI yang sebagian besar bekerja di sektor itu, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum atas 13

santunan kehamilan, hari libur, jam kerja, dan pesangon saat pemutusan hubungan kerja. Tak berlebihan bila pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengiriman TKI ke Malaysia. Masih banyak negara yang memiliki hukum tenaga kerja yang lebih melindungi tenaga kerja migran, seperti Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Korea. Malaysia, Zona Merah untuk TKI!

Hujan Batu di Negeri Orang, Sengsara di Negeri Sendiri

Serba susah! Demikian kondisi yang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik bekerja di luar negeri maupun di negeri sendiri mereka ditempatkan dalam posisi yang tak beruntung. Ibaratnya, hujan batu di negeri orang, di negeri sendiri tetap sengsara. Masalah ketenagakerjaan seperti lingkaran setan. Laily (28), salah satu TKI asal Nusawungu, Kabupaten Cilacap, yang pernah bekerja di Taiwan merasa dihinakan saat menginjak negerinya sendiri. Selama di Taiwan, ia bekerja 15

sebagai petugas kebersihan gedung berlantai tujuh. Semua pekerjaan berat itu ia lakoni untuk mengubah nasib hidupnya. Namun, setiba di Bandara Soekarno-Hatta dia digiring petugas ke Terminal III untuk memasuki jaringan konspirasi baru. Mafia. Di terminal III, dia tidak bisa pulang ke kampung apabila tidak menggunakan jaringan travel yang sudah ditentukan. Meskipun, sanak saudaranya telah menjemputnya para petugas tetap bergeming. Ia bersama buruh migran lainnya, seperti narapidana atau orang asing tanpa paspor. Tanpa pilihan. Lepas dari terminal III, Laily memasuki jebakan baru. Meskipun dirinya sudah membayar tarif travel yang telah ditentukan di tengah perjalanan semua tiket diminta oleh petugas berseragam. Ia dipaksa harus menukar mata uang asing yang dibawanya pada jaringan ini dengan nilai tukar yang mereka tentukan. Sesampai di rumah, supir masih meminta biaya tambahan dengan alasannya bermacam-macam. Biasanya mereka menggunakan dalih letak rumah di luar kota. Untuk jarak yang tak terlalu jauh, mereka bisa meminta biaya ratusan ribu rupiah. Perlakukan yang dialami Laily masih mending, ribuan buruh migran lainnya mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Mahnettik dan Tradisi Berbagi Kini, Laily aktif di Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik Cilacap. Ia menceritakan pengalamannya delapan 16

tahun menjadi bekerja di luar negeri pada para calon buruh migran. Kisah Laily terus dilengkapi oleh para buruh migran lainnya. Ironisnya, sebagian besar para pelaku kejahatan atau tindakan diskriminasi justru berasal dari negaranya sendiri. Berdasarkan pengalaman para buruh migran yang diaktif di PTK Mahnetik Cilacap, ada tiga perlindungan yang harus disiapkan oleh para calon buruh migran. Perlindungan pertama yang harus dimiliki calon buruh migran adalah ketrampilan bahasa dan kerja. Apabila para calon buruh migran memiliki dua ketrampilan tersebut maka mereka bisa memilih pekerjaan. Selain itu, buruh migran harus siap menjadi wirausahawan di luar negeri. Perlindungan kedua adalah pengetahuan budaya dan hukum negara yang dituju. Lain lubuk lain belalang, lain kolam lain ikannya. Setiap negara memiliki tradisi yang unik dan beragam. Pengetahuan budaya membantu para buruh migran untuk cepat beradaptasi. Pengetahuan hukum sangat penting supaya mereka bisa mengakses ruang-ruang perlindungan apabila mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan. Benteng terakhir adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lewat TIK, buruh migran bisa belajar dan mengembangkan potensi dirinya, termasuk mengembangkan kapasitas untuk peningkatan perlindungan pertama dan kedua. Peran utama PTK Mahnettik tentu pada perlindungan yang ketiga. Namun, perlindungan ketiga akan terasa 17

hampar bila tidak ada kesinambungan dengan perlindungan pertama dan kedua. Kuncinya adalah pengelolaan informasi dan pengalaman untuk memperkuat posisi buruh migran.

Kesalahan-Kesalahan Penanganan Buruh Migran di Indonesia

Banyak tindakan yang telah diberikan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah buruh migran. Ada yang membawa hasil baik, namun sebagian besar masih gagal. Hingga kini sektor buruh migran masih dihantui monster kekerasan, penipuan, dan pelecehan seksual. Mengapa demikian? Untuk mengurai inti permasalahan buruh migran Indonesia jelas tidak mudah. Tulisan singkat ini berusaha untuk mengurai benang kusut itu. Tanpa bermaksud untuk menggurui, kesalahan utama penanganan buruh migran 19

ada pada cara pandang pada buruh migran. Bila cara pandangnya salah, maka cara penanganannya pun salah. Kesalahan pertama, warga Indonesia yang memilih menjadi buruh migran akibat kurangnya lapangan kerja dan kecilnya upah di dunia perburuhan dalam negeri. Sebagian besar buruh migran berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki latar pendidikan yang rendah. Mereka tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak di Indonesia, di luar negeri mereka pun hanya dapat memperoleh pekerjaan di sektor nonformal, seperti pekerja rumah-tangga, kuli kasar, petugas kebersihan, dan buruh pabrik rendahan. Meskipun mereka bekerja di sektor nonformal dengan tanpa perlindungan tenaga kerja dari negara yang dituju, buruh migran telah menyumbang devisa sangat besar pada Indonesia. Sektor buruh migran merupakan sumber devisa terbesar setelah ekspor minyak bumi dan gas. Ironisnya, negara mengalokasikan dana yang sangat kecil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengurusi masalah buruh migran. Akibatnya, pemerintah menutup mata apabila ada buruh migran yang tertimpa masalah. Alih-alih memberikan dukungan pengacara, negara justru menyalahkan warganya sendiri karena tidak berhari-hati dalam bekerja. Kesalahan kedua, permasalahan buruh migran muncul karena pemerintah tidak memberikan perlindungan yang cukup pada buruh migran. Perlindungan pertama adalah penyediaan informasi, panduan, dan rujukan yang cukup. Proses migrasi bukan masalah yang sederhana, tan20

pa pengetahuan yang cukup, ibaratnya buruh migran dibiarkan berlari di jalan berbatu dengan mata tertutup. Akibatnya sangat fatal, banyak buruh migran mengalami masalah karena ketidaktahuan. Konyol kan! Kenyataan ini diperparah dengan buruknya mutu layanan keimigrasian Indonesia. Apabila, buruh migran meminta perlindungan ke kedutaan besar Indonesia, mereka acapkali ditempatkan sebagai pihak yang dipersalahkan. Jadi, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Bukan rahasia umum lagi, buruh migran menjadi â&#x20AC;&#x153;korbanâ&#x20AC;? dari para petugas kedutaan yang nakal. Rantai eksploitasi buruh migran terus berlanjut hingga mereka tiba kembali ke tanah air. Buruh migran ditempatkan dalam terminal kedatangan khusus, Terminal III, di mana sindikasi kejahatan sudah sangat terorganisir. Mereka tidak bisa keluar dari terminal meskipun dijemput oleh keluarganya sendiri. Ada armada angkutan khusus yang tersedia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun armada khusus itu telah disiapkan oleh negara untuk melindungi buruh migran, pada kenyataannya mereka sering bertindak sebagai â&#x20AC;&#x153;jaringan mafiaâ&#x20AC;? yang siap memangsa korbannya. Kesalahan ketiga, kesalahan pemerintah yang kedua juga diulang kembali oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengurusi persoalan buruh migran. Selama ini, belum ada upaya LSM untuk mendorong pemerintah agar menyediakan informasi ataupun panduan bagi buruh migran yang memadai. Logikanya, apabila selama ini kebutuhan informasi yang menjadi akar persoalan dan 21

ketidaktahuan para buruh migran, maka yang pertama kali harus diupayakan adalah penyediaan layanan informasi sebagai acuan buruh migran tentang negara tujuan kerja. Pengâ&#x20AC;?kambinghitamâ&#x20AC;?an buruh migran ketika bermasalah di negara tujuan adalah upaya pemerintah untuk menutupi kesalahannya sendiri. Pemerintah melupakan kewajibannya untuk menyediakan layanan informasi dan panduan yang memadai yang berakibat buruk bagi nasib buruh migran. Selain pemerintah dan LSM, masyarakat juga ikut menyumbang kesalahan, yaitu pelabelan kesuksesan yang sangat materialistik. Ini adalah kesalahan keempat yang menimpa buruh migran. mereka dianggap sukses bila membawa materi yang berlimpah. Kesuksesan seorang buruh migran berarti rumah mewah bergaya Eropa, peralatan serba elektronik mahal dan mewah. Tanpa sadar, buruh migran didorong untuk membeli ini-itu yang sebenarnya tidak pas dengan kebutuhan dan fungsinya. Akibatnya, untuk memenuhi persyaratan label â&#x20AC;&#x153;suksesâ&#x20AC;? tadi, buruh migran tidak cukup sekali berangkat ke luar negeri, sepanjang tahun pun harus mereka habiskan di luar kampung halaman. Kesalahan kelima, pemerintah tidak mengupayakan utang tanpa bunga kepada calon yang akan diberangkatkan menjadi buruh migran. Selama ini, buruh migran bergantung pada utang yang ditawarkan oleh pihak swasta dengan sistem potong gaji atau harus rela tidak menerima gaji selama 9 bulan. Andaikan pemerintah 22

mengambil kebijakan progesif, seperti menyediakan utang tanpa bunga, buruh migran akan lebih berhemat, terutama untuk biaya pemberangkatan bekerja di luar negeri. Utang tanpa bunga yang disediakan oleh pemerintah juga menjadi jalan keluar bagi buruh migran yang sedang mengalami kendala keuangan ketika berada di luar negeri. Buruh migran tidak harus memilih berutang pada rentenir dengan bunga yang besar dan menjadi berlipat ketika mereka tidak melunasinya tepat waktu. Hal ini tentu semakin memperburuk kondisi buruh migran di luar negeri. Ditulis bersama dan Fika Murdiana, Pegiat Infest Yogyakarta

BAGIAN DUA

Waspadai Perdagangan Manusia!

Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, patut diwaspadi dalam kegiatan perjalanan antarnegara. Terlebih, perdagangan manusia atau latah disebut dengan trafficking acapkali maujud lewat praktik-praktik yang diterima masyarakat sehingga ia tidak dianggap sebagai tindakan eksploitatif, apalagi dipandang sebagai tindak perdagangan. Di masa lalu, perdagangan manusia merupakan pemindahan perempuan secara paksa ke luar negeri, biasanya untuk tujuan pelacuran. Kini, tindakan perpindahan ma27

nusiaâ&#x20AC;&#x201C;khususnya perempuan dan anakâ&#x20AC;&#x201C;dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam negara atau luar negara, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatifâ&#x20AC;&#x201C;tidak hanya pelacuran dan perbudakan yang berkedok pernikahan siriâ&#x20AC;&#x201C;dapat dimaknai sebagai perdagangan manusia (Rosenberg, 2003:11). Pengertian kekinian di atas memperluas ruang gerak pencegahan atas praktik perdagangan manusia di Indonesia. Untuk memahami permasalahan perdagangan manusia ada dua konsep yang bisa menjadi dasar pijakan (Wijers dan Lap-Chew dalam Rosenberg, 2003:14). Pertama, perdagangan manusia meliputi seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan atau pengiriman seseorang di dalam atau luar negeri untuk pekerjaan jasa, dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang atau bentuk-bentuk pemaksaan lain. Kedua, perdagangan manusia meliputi kerja paksa dan praktik-praktik serupa perbudakan. Pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan pekerjaan atau jasa atau pengambilan identitas hukum dan atau tubuh perempuan itu tanpa seizin dirinya dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang atau bentuk-bentuk pemaksaan lain. Berdasarkan dua konsep di atas, perdagangan manusia dapat didekati dengan tiga kata kunci, yaitu perpindahan manusia, kekerasan, dan kerja paksa (perbudakan). Sayang, para pembela buruh migran di Indonesia kikuk dengan penerapan konsep ini, terutama saat menyikapi 28

masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Pemerintah Indonesia sendiri tidak beranggapan pekerjaan PRT sebagai tindakan eksploitatif meskipun kenyataannya sebagian besar TKI yang menjadi PRT cenderung mengalami perlakuan eksploitatif dan kerja paksa. Kenyataan lainnya, tindakan eksloitatif baru diketahui setelah TKI tiba di negara tujuan. Sebagian besar TKI direkrut tanpa mengetahui kondisi kerja yang menunggu mereka. Oleh karena itu, kemungkinan mereka dipaksa bekerja dengan gaji yang kecil atau tanpa bayaran sama sekali karena menanggung utang yang menumpuk sangat besar. TKI juga sering bekerja di luar pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya.

Lima Langkah Melakukan Advokasi

Apa itu advokasi? Kadang kita bingung membedakan advokasi dan kampanye. Kedua kata itu memang memiliki banyak kemiripan atau bahasa Betawinya bedabeda tipis. Perbedaan advokasi dan kampanye terletak pada tujuan akhir kegiatan. Hasil kegiatan kampanye berupa dukungan dan solidaritas publik atas kondisi tertentu, sementara hasil dari advokasi adalah perubahan kebijakan atau tata perundang-undangan. Sharma (2004:7) mengartikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala jenis lembaga. 31

Pengertian ini mendorong kegiatan advokasi berakhir pada pengambilan keputusan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Sementara itu, kampanye merupakan tahap terpenting dari advokasi untuk mendesak atau perubahan kebijakan melalui dukungan kekuatan publik. Kerja advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan kerja advokasi, Sharma (2004: 18-20) menawarkan lima langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan penilaian. Lima langkah itu tidak bersifat linier sehingga bisa saja beberapa tahapan berjalan bersamaan. Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini kita harus menetapkan agenda advokasi. Penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas, tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Kita perlu memilah secara cermat masalah-masalah yang ada supaya dapat menemukan akar persoalannya. Setelah itu tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas. Setelah melakukan langkah pertama, maka tahap kedua, yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar, segera menyusul. Seperti pekerjaan di dunia kesehatan, keputusan jenis pengobatan sangat tergantung ketelitian sang dokter dalam mendiagnosis penyakit. Pelaku advokasi harus mampu menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali. 32

Pada tahap ketiga, kita akan membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal itu dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan, dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini praktik kampanye dilakukan, pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami. Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan diketahui, tawaran jalan keluar diterima, dan ada kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan. Tahap kelima, penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan. Selamat mencoba!

Bebaskan Buruh Migran dari Penjara Majikan

Namaku Radisem, umur 28 tahun, asal Tritih, Jeruk Legi Cilacap. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Aku sering dipukul, dikurung di kamar mandi tanpa diberi makan oleh majikanku. Kakiku lumpuh dan tubuhku membiru. Aku bisa pulang setelah majikanku melapor saya punya penyakit bawaan, padahal merekalah biang keroknya. Jiwaku kuat, tapi empat hari tiba di Cilacap ragaku tak kuasa membujuk nyawaku pergi. Aku meninggal dunia.

Namaku Titik Sujani, lahir di Jember. Babu di Riyadh. Aku diperlakukan tidak senonoh oleh anak majikanku. Saya telah mengadu ke KBRI, tapi 35

mereka malah menjawab, â&#x20AC;?.. yang lebih parah dari kamu itu banyak.â&#x20AC;? KBRI bukannya menolong, tapi justru membiarkan majikanku menjemputku. Neraka kembali hadir dalam hidupku. Namaku Haryani, 31 tahun, warga Turi, Kecamatan Panekan, Magetan. Saya bekerja 6 bulan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Saya memilih melompat dari jendela lantai atas rumah majikan untuk melarikan diri. Saya disuruh bekerja dari pukul 05.00 pagi hingga 01.00 dini hari dan hanya diberi makan sekali dengan porsi dan lauk yang sangat tidak layak. Berita-berita miris perihal buruh migran berserakan di media massa; surat kabar, televisi, radio, internet, bahkan obrolan di gardu ronda. Pada rentang waktu 2003-2005, Pusat Data dan Informasi SARI (Social Analysis and Research Institute), Surakarta, melaporkan ada 47.486 kasus di Arab Saudi, 17.683 kasus di Uni Emirat Arab, 15.815 kasus 15.815 kasus di Malaysia. Andaikan peristiwa-peristiwa tersebut dipaparkan dalam statistik maka kita akan mendapat kesimpulan: setiap menit ada seorang babu menjerit dianiaya majikannya, ada seorang TKI mati setiap harinya. Sungguh menyesakkan. Meski demikian, menurut Tanesia (2006), kawasan Timur Tengah masih menjadi daerah favorit pengiriman buruh migran, yaitu 47,64 prosen. Padahal kawasan Timur Tengah memiliki aturan yang sangat membatasi ruang gerak buruh migran, seperti Kerajaan Arab Saudi menge36

luarkan Maklumat yang melarang Tenaga Kerja Wanita (TKW) berbicara dengan wartawan. Pembatasan ini menjadikan para pekerja migran tidak dapat berkomunikasi dan berhubungan dengan dunia di luar mereka bekerja (Rokhmani, 2006) Buruh migran atau di Indonesia populer dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu pilar penting dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Buruh migran mendapat sebutan pahlawan (hero) di sektor devisa. Sayang, sebutan tersebut hanya bersifat aforisme semata. Meski mereka telah menyumbang devisa US $ 165.611.731 atau 2 Triliun rupiah setiap tahunnya, kenyataannya pemerintah belum memiliki perangkat pelatihan, pendidikan, dan perlindungan bagi buruh mirgan yang memadai. Berangkat dari kenyataan di atas, muncul inisatif dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Cilacap untuk membangun ruang komunikasi dengan buruh migran, buruh migran dengan buruh migran, buruh migran dengan keluarganya, dan buruh migran dengan pemerintah. Di awal 2009, LAKPESDAM NU Cilacap mendirikan Pusat Teknologi Komunitas (PTK) di lokasi strategis di Sidareja, tepatnya di Jalan Sudirman No 14 Sidareja, selatan Stasiun Kereta Api Sidareja. Inisiatif ini didukung oleh Microsoft Indonesia dan Yayasan TIFA Jakarta dalam program Rumah Internet TIK (Mahnettik). Menurut Ahmad Fadli, Pengelola Pusat Teknologi Informasi, PTK Mahnettik merupakan media yang akan diper37

gunakan para keluarga buruh migran di Sidareja dan sekitarnya untuk berkomunikasi dengan buruh migran di luar negeri. Lewat teknologi internet komunikasi dapat dilakukan dengan biaya yang murah dan efektif. Untuk memaksimalkan peran PTK, pengelola telah merancang pengorganisiran dan pelatihan internet gratis yang dilaksanakan setiap hari untuk para keluarga buruh migran. Lembaga Kajian dan Pengembangan Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Cilacap berharap pemerintah bisa mendukung usaha ini dengan melakukan kegiatan diplomasi yang intensif pada negara-negara tujuan buruh migran, terutama Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Pemerintah bisa mendesak negaranegara tersebut untuk memberikan keleluasaan pada buruh migran agar bisa melakukan komunikasi dengan dunia luar, misalnya diperbolehkan memiliki alat komunikasi seperti telepon selular, mendirikan organisasi, dan libur satu hari dalam seminggu. Hongkong dapat menjadi contoh daerah yang ramah terhadap buruh migran. Buruh migran di sana tidak hanya mempergunakan alat komunikasi sebagai alat komunikasi semata, tapi sebagai media tukar menukar informasi sehingga buruh migran dapat memperkuat eksistensi dirinya. Sebagaimana penuturan Fitri, pembantu rumah tangga asal Sarwadadi, Kawunganten, Cilacap, ia setiap minggu memiliki hari libur dan dapat berkumpul dengan teman-temannya sesama buruh migran asal Indonesia. Meski hanya lulusan Madrasah Ibtidayah (setingkat sekolah dasar), ia dapat belajar secara otodidak tentang pelbagai hal, termasuk internet. 38

Kerja keras Fitri membuahkan kemajuan pemikiran pada dirinya. Blognya (http://cewekndeso.blogspot.com) menjadi media untuk berbagi pengalaman dan berkomunikasi dengan para blogger lainnya. Kerinduan, perhatian, dan keprihatiannya atas kondisi buruh migran dan daerahnya menghasilkan situs cilacap-online (http://cilacaponline.com) yang ia rancang sendiri lewat aplikasi joomla yang ia pelajari secara otodidak. Kini, situs tersebut dikelola bersama beberapa warga desa daerahnya sebagai media pengarusutamaan isu-isu daerah dan buruh migran. Kisah di atas merupakan secercah harapan bagi perbaikan kebijakan buruh migran di Indonesia. Semoga usaha membangun sistem informasi dan komunikasi buruh migran bisa menjadi solusi jitu mengurangi dan mendeteksi praktik kekerasan sejak dini. Langkah ini menjadi upaya pembebasan buruh migran Indonesia dari penjara majikan.

Kesenjangan Informasi dan Ketidakberdayaan Buruh Migran

Kesenjangan informasi bisa menjadi sebab dan akibat dari kesenjangan lainnya. Miskinnya informasi yang dimiliki TKI, seperti prosedur, hukum, dan budaya negara yang akan dituju menyebabkan TKI kesulitan mengembangkan alternatif dan solusi saat menghadapi masalah. Terlebih, umumnya TKI berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (house keeper, baby sitter), hidup terisolir dalam rumah majikan dan tidak memiliki kesempatan atau kemampuan akses terhadap dunia luar. 41

Selanjutnya, pesatnya perkembangan TIK, pada satu sisi, semakin memperbesar kesenjangan informasi bagi kalangan TKI. Dinamika informasi yang cepat menimbulkan jarak yang jelas antara kalangan yang memiliki akses yang kuat dan kalangan yang tidak memiliki peluang akses. Lemahnya akses dan pemanfaatan informasi suatu komunitas menyebabkan komunitas tersebut terpinggirkan dan menjadi korban dari berbagai kemajuan. Situasi Inilah yang disebut dengan kesenjangan digital (digital devide). Kalangan TKI merupakan kalangan yang terpinggirkan dalam situasi di atas. Kesenjangan informasi bukan saja mengakibatkan kemiskinan ekonomi, tapi juga kemiskinan sosial politik. TKI tidak dapat menyampaikan aspirasi serta tidak mengetahui adanya kebijakan yang berdampak kepada mereka. TKI juga tidak cukup paham untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga muncul diskriminasi dan dominasi atas mereka. Bagaimana mengurangi kesenjangan informasi di kalangan buruh migran? Perubahan yang cepat di berbagai bidang mesti dijawab dengan kemampuan menghadapi perubahan. TKI dan keluarganya sejatinya membutuhkan informasi dan pengetahuan yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik aspek kesehatan, sosial, hukum, budaya, ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya. TKI dan keluarganya mampu menghadapi perubahan bila mereka mampu mengakses informasi secara cerdas dan kritis serta berinteraksi dengan pihak lain.

Mahnetik dan Saluran Informasi TKI Rumah Internet TKI (Mahnetik) hadir di perdesaan yang sebagian besar menjadi daerah asal buruh migran. Pada masyarakat perdesaan, beragam saluran informasi dan media komunikasi dikembangkan untuk pertukaran informasi, misalnya obrolan di pos ronda, warung kopi, arisan, pengajian, perkumpulan pemuda, dan lain-lain. Pertanyaannya apakah saluran, media, dan forum tersebut dapat didayagunakan untuk mengatasi kesenjangan infomasi yang terjadi? Kebanyakan saluran, media, dan forum di perdesaan bersifat interpersonal (tatap muka, lisan). Mahnetik berusaha mengisi celah yang kosong yaitu budaya komunikasi dan berbagi informasi bisa dikembangkan lagi secara lebih terbuka dan partisipatif. Di sinilah peran penting Mahnettik, yaitu penguatan kapasitas dan penguasan informasi bagi TKI, calon TKI, dan keluarganya. Akhirnya, TKI dan keluarganya mampu menggunakan hak-haknya, lebih berdaya, percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Untuk mewujudkan gagasan di atas, Mahnetik Cilacap membuat sebuah fasilitas publik yang disebut Pusat Teknologi Informasi (PTI). Pusat Teknologi Informasi adalah suatu layanan publik yang memanfaatkan TIK agar para keluarga buruh migran dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang mendukung pengembangan diri dan perbaikan layanan pemerintah atas TKI. Namun, Mahnettik tidak semata-mata program mendirikan sarana fisik untuk akses informasi semata (PTI) tapi dukungan 43

program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sehingga TIK merangsang tumbuhnya infomobilisasi. Mahnetik Timbulkan Infomobilisasi Apa itu infomobilisasi? Infomobilisasi adalah kegiatan penyampaian dan penggunanan komunikasi-informasi secara terencana berdasarkan kebutuhan TKI dan keluarganya. Infomobiliasai dikembangkan sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan TKI dan keluarganya dalam pelbagai tahapannya. Ada beberapa kegiatan yang penting untuk menciptakan infomobiliasi, yaitu: Pertama, membangun kesadaran pada TKI dan keluarganya bahwa kesenjangan informasi mengakibatkan kesenjangan di bidang kehidupan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan keberaksaraan informasi (information literacy) sehingga TKI dan keluarganya mampu secara cerdas menggunakan informasi untuk mendukung kehidupannya. Kedua, mengembangkan kegiatan penyampaian dan penggunakan komunikasi-informasi yang terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan TKI dan keluarganya. Melalui pendekatan komunikasi yang dialogis dan partisipatoris TKI dan keluarganya belajar memetakan permasalahan yang mereka hadapi dan apa dampaknya bagi mereka. Lalu, mereka merancang jalan keluar yang tepat untuk terhindar dari permasalahan tersebut. Ketiga, meningkatkan kapasitas TKI dan keluarganya dengan menggunakan TIK. Sebagian besar warga masih 44

gagap berhadapan teknologi (gaptek) sehingga salah satu program Mahnettik adalah menyelenggarakan pelatihan menggunakan internet pada TKI dan keluarganya. Setelah pelatihan mereka bisa menggunakan fasilitas instant messenger untuk chatting, menggunakan browser untuk mencari informasi yang dibutuhkan, surat-menyurat elektronik (e-mail), dan mengelola situs untuk saling berbagi informasi. Keempat, mengembangkan jaringan kerjasama dan solidaritas dengan individu atau lembaga dengan pemanfaatan TIK untuk menjembatani jarak dan waktu. Kerjasama dan solidaritas penting sebagai kekuatan mempengaruhi kebijakan publik yang menyangkut masalah perbaikan layanan bagi TKI dan keluarganya.

BAGIAN TIGA

Pesan Instan Alat Komunikasi Buruh Migran

Aplikasi pesan instan (instant messenger) seperti Yahoo Messenger, Skype, GoogleTalk, dan Meebo merupakan alat komunikasi yang murah dan praktis. Aplikasi pesan instant ini sangat populer di dunia internet karena mampu menjembatani komunikasi lintas negara dan benua. Berbekal koneksi internet berpita rendah sekalipun (low bandwith), aplikasi ini dapat digunakan. Yahoo Messanger merupakan layanan portal Yahoo yang sangat kondang. Penggunanya pun cukup mendaftar, la49

lu mendapatkan identitas pengguna (username) dan kata sandi (password) secara cuma-cuma pada portal itu. Identitas pengguna dan kata sandi itu bisa digunakan untuk mengakses layanan Yahoo Messenger, berupa chatting dan komunikasi suara. Apabila ditambahkan alat rekam gambar bergerak (webcam) maka tatap muka jarak jauh dapat dilakukan. Layanan pesan instan lainnya tak jauh berbeda. GoogleTalk merupakan layanan Google yang fungsinya mirip dengan Yahoo Messenger. Sayang, GoogleTalk kurang populer di kalangan pengguna internet di Indonesia. Google hanya dikenal di kalangan penyelancar informasi di dunia maya. Mesin pencari (search engine) Google nomor wahid untuk urusan pencarian data dan informasi, namun fungsi lainnya kurang dimaksimalkan. Dalam jaringan komunikasi lintas negara, peran aplikasi pesan instan dalam menghubungkan buruh migran dan keluarganya sangat besar. Lewat aplikasi ini, buruh migran bisa berbincang-bincang dengan keluarganya tanpa harus takut mengeluarkan dana yang berlebih. Seluruh aplikasi pesan instan juga memiliki fasilitas konferensi yang memungkinkan mereka bisa berbincang dengan banyak kalangan. Gaung aplikasi pesan instan ini memang mulai redup dengan munculnya situs jejaring sosial, seperti Multiply, Blogspot, dan Facebook yang menawarkan banyak fasilitas pada pengguna internet. Selain layanan komunikasi, situs jejaring sosial menawarkan fasilitas aktualisasi diri, seperti unggah foto, catatan, kalender, dan pembaruan 50

status (update status). Namun, untuk mengakses keseluruhan fasilitas situs jejaring sosial, para penggunanya harus memiliki akses internet berpita lebar (high bandwith). Tak heran, meskipun banyak buruh migran yang menggunakan situs jejaring sosial, terutama facebook, hanya menggunakan fasilitas pesan singkatnya saja ataupun pembaruan status. Jadi, aplikasi pesan instan tak pernah tamat riwayatnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah jalur komunikasi mampu diakses oleh buruh migran berpengaruh terhadap perbaikan kehidupan mereka? Untuk menjawabnya dibutuhkan kajian yang lebih tajam dan mendalam. Saya memohon Anda sudi menganalisis permasalahan ini lebih lanjut?

Radio Komunitas Lindungi Warga dari Calo Nakal

Sore itu Waska berjalan sedikit tergesa menyusuri jalanan Desa Santing yang sedikit berlumpur sehabis hujan mengguyur malam sebelumnya. Raut mukanya menunjukkan kegundahan yang mendalam. Ia bermaksud mengadukan kejelasan nasib anak perempuannya, Ranti (di paspor tertulis Rani), yang sekarang tengah terbaring tidak berdaya karena patah kaki akibat jatuh dari lantai enam sebuah apartemen di Kuwait. Peristiwa yang dialami Ranti memperpanjang jumlah ketidakberesan perlindungan tenaga kerja wanita (TKW) 53

yang menjadi buruh migran di luar negeri. Pemerintah sendiri lebih memilih diam dan lepas tanggung jawab. Janji perlindungan dan pembelaan bagi para pendekar devisa itu sekadar isapan jempol. Tak sedikit pejabat yang justru menambah penderitaan para TKW dengan melakukan pungutan liar. Radio Komunitas Suara Kemayu yang terletak di blok Karanganyar RT 14 RW 03, Desa Santing, Kecamatan Losarang, Indramayu itu memang menjadi pusat informasi dan pengaduan sekaligus memberikan advokasi bagi keluarga buruh migran yang berasal dari warga setempat. Indramayu memang dikenal sebagai salah satu pemasok buruh migran terbesar di Indonesia. Di Desa Santing dari 5.020 penduduk usia produktif, ada 20 prosen yang menjadi buruh migran. Seringkali berita duka atau kabar lara harus diterima oleh keluarga yang ditinggalkan di kampung, seperti penyiksaan oleh majikan, deportasi, pelecehan seksual, maupun penipuan oleh agen pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Banyaknya masalah yang menimpa kaum buruh migran menggugah sekelompok warga untuk mendirikan radio komunitas yang bias memberi informasi seputar buruh migran. Lalu, berdirilah Radio Suara Kemayu. Selain mendirikan radio, mereka juga mendirikan gerakan peduli perempuan dan anak Indramayu yang berperan memberikan advokasi bagi buruh migran yang bermasalah. Akhirnya, Radio Komunitas Suara Kemayu sering menjadi jujugan mengadu.

Sejak radio aktif beroperasi puluhan kasus pengaduan buruh migran yang diadvokasi. Semuanya merupakan buruh migran asal Santing dan sekitarnya. Permasalahan yang ditangani seputar penganiayaan majikan, gaji tidak dibayar, pekerjaan yang dijalani tidak sesuai dengan job order awal, juga keluarga di kampung yang kehilangan kontak dengan buruh migran di luar negeri. Dalam mengadvokasi buruh migran Suara Kemayu akan melacaknya dengan mendatangi pihak PJTKI di Jakarta dengan biaya yang ditanggung bersama antara keluarga pengadu dan Suara Kemayu. Menurut Hero, PJTKI yang ada di Indramayu hanya cabang, sementara kantor pusatnya ada di Jakarta. Bahkan tidak sedkit PJTKI yang hanya menanam calo sebagai perwakilan operasional perusahaan itu. Rumitnya jaringan PJTKI menyebabkan sulitnya melacak posisi buruh migran. Tak sedikit PJTKI yang fiktif sehingga ketika dilacak letak kantornya berkedudukan tidak jelas. Karena itu, Radio Komunitas Suara Kemayu membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan menyampaikan informasi seputar buruh migran yang mereka siarkan secara rutin di radio. RSK juga mendidik calon buruh migran dan keluarganya untuk waspada pada calo dan agen PJTKI, sekaligus tip-tipnya saat dibujuk ke luar negeri. Juga menginformasikan tentang kondisi selama di penampungan yang disediakan agen sebelum pemberangkatan dan hak-hak buruh migran agar mereka tahu bahwa mereka punya posisi tawar baik pada majikan maupun perusahaan yang memberangkatkannya. 55

Minimnya akses informasi menyebabkan banyaknya calo dan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab bergerak dengan bebas. Lembaga layanan yang banyak disorot sebagai dunia â&#x20AC;&#x2DC;gelapâ&#x20AC;&#x2122; adalah pelayanan tenaga kerja, terutama yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Banyak kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sayangnya, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Kantor Kedutaan RI kadang tidak banyak membantu. Bahkan, tak jarang mereka mempersulit kondisi TKI dengan pelbagai prosedur ini dan itu. Bahan reportase Biduk Rohkmani

Pewartaan Buruh Migran Sebagai Gerakan Sosial

Mengapa buruh migran perlu bersentuhan dengan dunia pewartaan? Permasalahan buruh migran sangat rumit sehingga mereka perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan pewartaan untuk mengurai lingkaran setan yang membelenggu mereka. Para pakar pewartaan sependapat bahwa hakikat pewartaan adalah memberitahu pada publik adanya pihakpihak yang berbohong dan menutupi kebenaran (Kurnia, 2003:100). Oleh karena itu, insan pers bertugas untuk 57

mengingatkan publik agar terus waspada terhadap pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan sejumlah pihak melalui laporan-laporan yang objektif atau faktual. Buruh migran di Indonesia sering menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Potensi ketidakadilan ada pada setiap pos yang dilalui buruh migran, seperti fase rekruitmen, penampungan, pelatihan, pengurusan dokumentasi, penempatan kerja, kesepakatan kontrak kerja, hingga kepulangan mereka ke tanah air. Sayang, hingga kini para pelakunya tidak mampu dijerat hukum karena korban tidak mampu memberikan bukti-bukti yang mendukung proses penuntutan. Apabila buruh migran memiliki pengetahuan dan ketrampilan pewartaan mereka bisa membuat laporan dan mengumpulkan bukti (fact) pendukung. Mereka bisa terlibat mengoreksi kebijakan dan menunjukkan adanya kesalahan atau ketidakberesan di dunia buruh migran. Di sinilah keterkaitan antara dunia pewartaan dan gerakan buruh migran, yaitu sama-sama memiliki memiliki tujuan moral yang hendak ditegaskan: Keadilan. Menurut Mencher(1997:263) ada tiga tugas utama pewartaan, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan membujuk. Pewarta mengumpulkan fakta-fakta ke dalam gambaran pengisahan yang utuh. Selanjutnya, fakta-fakta itu dijelaskan dengan mengurutkannya dalam konteks tertentu sehingga kaitan dan sebab-akibat antarfakta dapat terlihat. Akhirnya, publik menyadari akan adanya pelanggaran atau penyelewengan yang merugikan kehidupan mereka. 58

Selain menggambarkan dan menjelaskan, pewarta mengajak publik untuk mengetahui pelanggaran dan penyelewengan yang tengah berlangsung atau dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tanpa bantuan pewarta, publik tidak mengetahui adanya pelanggaran sebab informasi tersebut biasanya sengaja disembunyikan. Dengan mengetahui informasi itu, akhirnya publik dapat terlibat dalam mengambil keputusan, misalnya menuntut kebijakan perlindungan buruh migran tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan. Akhirnya, buruh migran dapat memasuki alur perkembangan sosial dan politik untuk memperbaiki kehidupan mereka.

TIK Belum Ramah Pada Perempuan Perdesaan

Teknologi informasi dan komunikasi, biasa disingkat TIK, bukanlah teknologi yang netral, terutama bagi perempuan perdesaan. Penentuan akses dan pemanfaatan TIK sangat dipengaruhi oleh kontruksi sosial dan cara pandang budaya masyarakat tentang teknologi ini, termasuk siapa yang paling â&#x20AC;&#x2DC;berhakâ&#x20AC;&#x2122; untuk memanfaatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. 61

Di Indonesia, masyarakat yang hidup di perdesaan mencapai angka 61 prosen, dan sekitar 75 prosennya hidup dari bertanam padi (Worldbank, 2005:10). Dari survei yang sama, waktu bekerja perempuan lebih lama dibanding laki-laki. Dalam sebuah kajian ditemukan rata-rata laki-laki bekerja selama 8,7 jam, sementara perempuan rata-rata bekerja selama 11,1 jam. Oleh karena itu, lakilaki lebih memiliki waktu luang untuk kegiatan sosial dan agama dibanding perempuan. Kini, pertumbuhan TIK terasa melejit dibanding dengan dekade sebelumnya. Pemanfaatan TIK telah meningkatkan taraf ekonomi dan pembangunan sosial, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bagaimanapun nilai tambah dari pemanfaatan TIK belum dirasakan oleh masyarakat secara merata. Ada jarak yang lebar antara satu sektor dengan sektor lainnya, antarkelompok sosial-ekonomi, antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, serta antara laki-laki dan perempuan. Pada negara-negara berkembang, kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya keberaksaraan komputer, dan batas bahasa merupakan faktor penghambat akses warga pada sarana dan prasarana TIK. Rendahnya kemampuan perempuan untuk memanfaatkan potensi teknologi baru ini sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan sosial memaksa mereka untuk menempuh beragam cara. Kondisi itu berdampak juga pada relasi perempuan dalam menentukan kebijakan sosial dan budaya, tingkat pemasukan, tingkat pendidikan dan keberaksaraan, dan pengetahuan tentang potensi TIK. 62

Pembahasan tentang TIK meliputi telekomunikasi, televisi, radio siaran, perangkat keras dan lunak komputer, dan layanan komputer dan media elektronik (internet, email). Seluruh teknologi itu merupakan alat untuk meningkatkan layanan, aplikasi, produksi, penyebaran, proses, dan transfer pengetahuan. World Bank (2005:9) melaporkan beberapa faktor sosial budaya yang memaksa perempuan dalam posisi pinggiran dalam pemanfaatan TIK, yaitu: 1. Sikap kebudayaan yang masih diskriminatif sehingga akses perempuan pada teknologi dan pendidikan teknologi sangat terbatas. 2. Rendahnya kepemilikan perempuan atas asetaset komunikasi, seperti radio, telepon genggam, dan komputer.g 3. Perempuan-perempuan di keluarga miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses fasilitas-fasilitas fasilitas . 4. Pusat-pusat informasi mungking tidak diletakkan di lokasi yang nyaman dikunjungi perempuan. 5. Perempuan memiliki banyak peran dan tanggung jawab domestik yang berat sehingga membatasi waktu luang mereka. 6. Perempuan masih memiliki kesulitan untuk menggunakan fasilitas TIK di sore hari dan bagaimana cara mereka pulang ke rumah di malam hari. Kebijakan dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan askes perempuan pada TIK harus mempertimbangkan faktor-faktor penghalang di atas saat penyediaan sarana dan prasarana agar terjadi kesetaraan di dunia TIK. 63

Pertimbangan gender musti dilakukan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program sebagai sumbangan pada kesetaraan akses pada TIK.

Penulis

YOSSY SUPARYO aktif menulis karya jurnalistik, korespondensi, dan pengembangan perangkat lunak yang berbasis sumber terbuka (open source). Pernah menimba ilmu di Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002) dan Jurusan Teknik Mesin-Universitas Negeri Yogyakarta (1997). Aktif berorganisasi, seperti menjadi Staf Manajemen Pengetahuan CRI (2007-sekarang); Dewan Pengarah Infest Yogyakarta (2009-sekarang); Koordinator Pokja Migran Worker Resource Center of Indonesia (2009-sekarang); Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam IndonesiaPB PMII (2002-2004); Kepala Pusat Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi (2002-2007); Litbang Presidium Nasi-onal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia-PPMI (2001 -2002); Pimpinan PSDM Majalah Ekspresi UNY (1999-2001); Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin-HMJTM UNY (1998-1999).

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (Migrant Worker Resource Centre) merupakan program dukungan informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu calon atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Program dukungan ini memungkinkan para buruh migran saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan sesama buruh migran, keluarga, organisasi nonpemerintah, dan lembaga-lembaga pemerintah. Portal ini merupakan sistem pengelolaan informasi dikelola oleh 14 Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik di seluruh Indonesia. Portal merupakan sarana untuk mengarusutamakan isu-isu buruh migran dengan cara padang yang memberdayakan. Jaringan PTK Mahnettik tersebar di Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Malang, Blitar, Kulonprogo, Banyumas,Cilacap, Lombok Sumbawa, dan Flores Timur Kantor Redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran Jl. Veteran Gg. Janur Kuning No. 11 A Pandean Umbulharjo Yogyakarta Yogyakarta, Indonesia 55161 Telp/Fax : +62 274 372378

Rumah Internet TKI (Mahnettik) hadir di perdesaan yang sebagian besar menjadi daerah asal buruh migran. Pada masyarakat perdesaan, beragam saluran informasi dan media komunikasi dikembangkan untuk pertukaran informasi, misalnya obrolan di pos ronda, warung kopi,arisan, pengajian, perkumpulan pemuda, dan lain-lain. Di sinilah peran penting Mahnetik, yaitu penguatan kapasitas dan penguasan informasi bagi TKI, calon TKI, dan keluarganya. Akhirnya, TKI dan keluarganya mampu menggunakan hak-haknya, lebih berdaya, percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

OPENBOOK Jl. Veteran Gg. Janur Kuning 11A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 83 Yogyakarta 55161 Telp/Fax. +62 274 372378 E-Mail: office@infest.or.id Website: http://infest.or.id