Magetan, Memorandum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Magetan dikucuri dana

Kepala bagian (Kabag) Cipta

Karya Dinas PUPR Kabupaten Magetan Rahmat Zainudin merinci, lift akan menghubungkan tiap lantai di kantor wakil rakyat tersebut.

“Dari basement menghubungkan tiap lantai,” kata Rahmat Zainudin, Selasa (11/4).

Pantauan Memorandum, proyek lift DPRD Magetan yang akan diampu oleh Dinas PUPR Kabu- paten Magetan telah naik lelang di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan, Selasa (11/4).

Jika tidak ada kendala, dari agenda yang terpampang di LPSE

Magetan proyek miliaran rupiah tersebut akan dilakukan penandatangan kontrak 12 - 17 Mei 2023. Sebagai informasi, masya-

FOTO-FOTO: ILUSTRASI rakat dapat berpatisipasi dalam proyek Konstruksi yang dilakukan pemerintah yang menyedot anggaran daerah (APBD). Hak tersebut terlindungi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. (rik/day) an preemtif dan preventif sudah dilakukan, demi terwujudnya Tulungagung yang aman dari masalah kekerasan yang melibatkan oknum perguruan silat Pihaknya juga mengajak para sesepuh perguruan silat untuk tidak segan-segan memberikan wejangan kepada juniornya yang masih labil secara psikis dan ego. Sehingga, para junior itu menjadi pribadi yang baik dan tidak melakukan kegiatan melanggar hukum.

“Kami harapkan peran para senior untuk memberikan arahan dan wejangan kepada para juniornya, agar tidak menuruti hawa nafsu dan melanggar hukum,” tuturnya. Kemudian untuk kasus yang masih belum terungkap, pihak Polres Tulungagung akan meng- investigasinya.

AKBP Eko Hartanto bersama Forkopimda Tulungagung dan para peserta rakor.

Selanjutnya, Pemkab Tulungagung juga dituntut untuk menerbitkan aturan terkait penggunaan atribut pencak silat. Sehingga, tindakan bisa dilakukan ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran. (fir/mad/day)

Tulungagung Pastikan THR ASN dan Pejabat Publik

Tulungagung, Memorandum

Hampir 10 ribu ASN dan pejabat publik di lingkup Pemkab Tulungagung bisa tersenyum lebar.

Sebab nama mereka masuk dalam daftar penerima

Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri tahun ini.

Sesuai data yang dimiliki BPKAD Kabupaten Tulungagung, untuk pencairan THR kali ini, pemkab menyiapkan anggaran sampai Rp 50 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan, sejauh ini Pemkab Tulungagung telah menindaklanjuti PP nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Yaitu dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengejawatahkan aturan tersebut.

“THR akan mulai dicairkan pada 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri sesuai dengan aturan yang ada pada PP 15 tahun 2023,” terang Galih, kemarin.

Galih menyebut, nilai besaran THR yang diterima ASN dan pejabat publik sama dengan besarnya gaji bulanan mereka selama ini. Tetapi bakal ada penambahan komponen lainnya yang jumlahnya tidak signifikan.

“Dikarenakan bulan kemarin anggaran untuk gaji sebesar Rp 44 miliar, maka apabila ditambahkan dengan komponen lainnya menjadi Rp 50 miliar

Galih Nusantoro

untuk total anggaran THR tahun ini,” jelasnya. Galih merinci, sesuai dengan data yang dimilikinya saat ini, total terdapat 9.939 penerima THR.

Mereka terdiri dari 9.023 orang ASN, kemudian 865 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta 50 anggota dewan, termasuk Bupati maupun Wabup Tulungagung.

“Untuk THR itu tenaga honorer tidak termasuk. Mungkin nantinya ada kebijakan pada masing-masing OPD tempat tenaga honorer itu berada,” pungkasnya. (fir/mad/day)

Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Siswa SD Dan SMP Libur

Mulai 19 - 27 April

Magetan, Memorandum Bertepatan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriyah/2023 Masehi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Magetan meliburkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Magetan.

Libur akan berlangsung selama sepekan penuh, mulai tanggal 19 April hingga 27 April 2023. “Libur hari raya sesuai kalender pendidikan yaitu tanggal 19 s/d 27 April dan kalender pendidikan semua sekolah sudah punya, namun untuk penegasan akan kita buatkan surat ke sekolah,” kata Suwata, Kepala Dinas Dikpora Magetan. Suwata berpesan, selama liburan sekolah anak - anak yang akan diajak keluar kota oleh orangtua baik mudik atau berwisata agar dapat menjaga diri sebaik mungkin, termasuk kondisi kendaraan jika akan bepergian. “ Kita sampaikan bagi yang akan libur lebaran luar kota agar betul-betul memastikan alat transportasi kondisi baik dan taat peraturan lalin, jaga keselamatan,” ungkap Kepala Dinas Dikpora Magetan. Orangtua walimurid serta anak - anak harus senantiasa patuh Proto- kol kesehatan (Prokes) ketika berada diluar rumah baik ketika mudik maupun berada diarea obyek wisata atau tempat keramaian. “ Surat edaran dari Pemda sudah kita sampaikan agar selalu patuh Prokes,” jelas Suwata.

Sebagai informasi, di Kabupaten Magetan saat ini ada 402 satuan pendidikan mulai jenjang SD hingga SMP. Jumlah SD di Kabupaten Magetan sebanyak 385 SD Negeri dan 17 SD Swasta dengan jumlah anak didik sebanyak 36202 pelajar. Sedangkan jenjang SMP ada 56 satuan pendidikan yang terdiri dari 39 SMP Negeri dan 17 SMP Swasta dengan jumlah anak didik sebanyak 18.715 siswa.

Disisi lain, libur anak sekolah di Kabupaten Magetan bersamaan dengan jatah libur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023. Dalam SKB ini diputuskan bahwa cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1444 H ditetapkan pada tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023.

Penandatanganan SKB Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Agama

Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (29/03). Menteri Muhadjir menyampaikan perubahan cuti bersama ini dilakukan untuk memberi kesempatan masyarakat agar dapat cuti lebih awal dan menghindari penumpukan massa bagi yang akan mudik ke daerah asal. (adv/ rik/day)

Kantor DPRD Kabupaten Magetan.

Trio Spesialis Rumah Kosong Banyakan Terungkap