Cegah Kenakalan Remaja

Tulungagung, Memorandum

Sebagai upaya menanamkan sikap disiplin agar tidak terlibat dalam kenakalan remaja, Polres Tulungagung dan polsek jajaran terus menggiatkan program police goes to school. Yaitu mengunjungi sekolah-sekolah dengan memberikan penyuluhan serta pembinaan kepada anak didik.

“Ini merupakan bentuk kepedulian Polri, khususnya Polres Tulungagung untuk ikut membina, mengawasi dan mengarahkan anak-anak usia produktif, agar terhindar dari pengaruh negatif yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap situasi kamtibmas di wilayah Ka- bupaten Tulungagung,” terang Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto melalui Kasihumas Iptu Anshori, Selasa (23/5). Selain itu, lanjut Iptu Anshori, pihaknya juga memberikan materi lain kepada para siswa. Yakni tentang disiplin berlalu lintas. “Pembinaan tentang etika berlalu lintas kepada para pelajar itu penting diberikan. Diketahui bersama, penggunaan kendaraan bermotor oleh kalangan pelajar, termasuk

Dinsos Tulungagung

Pastikan Penambahan KPM

Bansos DBHCHT 2023

anak-anak di bawah umur cenderung meningkat. Maka disiplin berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini kepada para pelajar melalui pembinaan yang benar,” paparnya. Dijelaskan Iptu Anshori, adapun yang dilakukan polisi ini sebagai upaya, mencegah agar para pelajar tidak terlibat pelanggaran hukum. Sedangkan pendataan kepada anak didik yang menggunakan kendaraan bermotor dilakukan sebagai upaya menekan pelanggaran lalu lintas dan laka lantas, termasuk larangan penggunaan knalpot brong. (fir/mad/yok)

Bawaslu Minta KPU Cermati Data Penduduk Meninggal

Tulungagung, Memorandum

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Tulungagung telah menyelesaikan tahapan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024. Hasilnya, di Kabupaten Tulungagung terdapat 860.497 pemilih terdata dalam DPSHP. Yaitu terdiri dari 428.231 pemilih laki-laki dan 432.266 pemilih perempuan.

Kendati pemutakhiran data terus dilakukan sampai nanti menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada Februari 2024, namun Bawaslu mewanti-wanti KPU agar terus mengamati data penduduk yang telah meninggal pascapleno DPSHP. Ketua Bawaslu Tulungagung Fayakun mengatakan, sesuai dengan aturan saat ini, pemilik hak pilih yang meninggal pascapleno penetapan DPSHP, tidak bisa langsung dicoret hak pilihnya. Sebab KPU harus bisa mendapatkan bukti bahwa yang bersangkutan memiliki Surat Tanda Kematian atau Akta Kematian. Padahal tidak semua pihak keluarga dari pemilik hak pilih yang meninggal ini, memiliki kesadaran untuk mengurus surat itu. “Ini yang menjadi kendala saat ini, orangnya sudah meninggal tapi belum bisa dicoret karena tidak ada akta kematian. Padahal kan tidak semua warga memikirkan hal ini,” ucapnya. Oleh sebab itu, Fayakun meminta KPU untuk lebih teliti dan mencermati kejadian seperti ini. Sehingga tidak ada pemilih yang kehilangan hak suaranya dan tidak ada pemilih yang sudah meninggal namun masih terdata sebagai pemilih.

“Tujuannya itu. Agar ada warga yang tidak kehilangan hak pilihnya, dan warga yang seharusnya tidak memiliki hak pilih, tidak tetap didata sebagai pemilik suara,” ucapnya. Fayakun berharap, KPU bisa memberikan solusi atas temuan di lapangan seperti ini. Mengingat jumlah pemilik hak pilih yang sudah meninggal pascapleno tidak sedikit. “Kalau jumlah pastinya harus kita buka data, karena kan data terus bergerak, mungkin ada di atas 100an,” pungkasnya. (fir/mad/yok)

Tulungagung, Memorandum Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung mengajak sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung untuk rapat internal, Selasa (23/5). Bertempat di ruang rapat kantor Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, kegiatan itu dihadiri perwakilan Bappeda Tulungagung, Satpol PP Tulungagung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, dan Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Wahiyd Masrur mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023. Termasuk melakukan verifikasi dan validasi (verval), sehingga nama penerima bansos tepat sasaran. “Kita lakukan verval bersama instansi lain. Gunanya untuk memastikan kesiapan pencairan dan memastikan nama-nama penerima bansos ini. Kita pastikan validitasnya by name by adress nya,” terang Wahiyd. Wahiyd menjelaskan, sasaran dalam penyaluran bansos sudah diatur dalam aturan yang ada. Yakni mulai dari buruh pabrik rokok, kemudian petani tembakau, dan beberapa kelompok lain yang dinilai berhak menerima bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan sektor perekonomiannya tersebut.

“Nantinya tidak hanya buruh yang produksi saja, tapi juga satpam, cleaning service juga termasuk. Pokoknya yang ada di pabrik itu. Begitu

Dibeli Rp 3,8 Miliar juga dengan tani, tidak hanya petaninya saja, tapi juga buruh tani, dan tani yang rentan miskin,” jelasnya. Dalam verval kali ini, Dinsos menggandeng Disnakertrans Kabupaten Tulungagung guna memastikan validitas data pabrik rokok dan buruh, serta karyawan yang ada di dalamnya.

Begitu juga dengan Dinas Pertanian, Dinsos ingin memastikan data petani tembakau dan petani lain yang rentan miskin, dan selama ini belum mendapatkan bansos.

“Makanya kita ajak Disnakertrans dan Dinas Pertanian, Bappeda dan Bagian Hukum juga kita libatkan,” ungkapnya.

Wahiyd memastikan, jumlah

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tulungagung tahun ini mengalami peningkatan diban- dingkan tahun kemarin. Jika tahun kemarin jumlah penerimanya sebanyak 7.099 KPM, tahun ini sebanyak 9.200 KPM. Hal itu terjadi karena sisa anggaran tahun kemarin yang tidak terserap, ditambahkan untuk penyerapan di tahun ini.

“Jumlahnya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi lebih banyak di tahun ini,” ucapnya. Selanjutnya untuk penyalurannya di tahun 2023 ini, menurut Wahiyd, akan dilakukan sebanyak 3 termin untuk 7 bulan. Di mana masing-masing KPM akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan selama 7 bulan. “Jadi ada 3 termin, dan pencairannya sebanyak 3 kali. Kita prediksikan akhir Mei ini nama-nama sudah ada, kemudian awal bulan depan ditetapkan dan bisa dicairkan,” pungkasnya. (fir/mad/yok)