Plt Bupati Rotasi Delapan Pimpinan Tinggi Pratama

Di Lingkup OPD Pemkab Bangkalan

Bangkalan, Memorandum

Gerbong rotasi jabatan kembali bergulir di Pengkab Bangkalan Kali ini delapan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab setempat terjaring kebijakan rotasi. Mereka serentak dilantik dan disumpah jabatan oleh Plt Bupati Bangkalan, Drs H Mohni MM, di Pendopo Agung Kabupaten Jalan Letnan Abdullah.

Deretan pejabat yang dirotasi adalah, Kepala Dinas Pendidikan Dr Bambang Budi Mustika untuk menduduki jabatan baru sebagai Asisten

Perekonomian, dan Pembangunan.

Lalu ada Kepala Bapenda Ismet Efendi sebagai Asisten Pemeritahan dan

Kesejahteraan Rakyat. Kemudian

Direktur RSUD dr Nunuk Kristiani, Sp Rad dialihtugaskan sebagai Asisten Administrasi Umum. Sedangkan

Kepala Bakesbangpol Drs Bambang

Setiawan kini menjabat sebagai Staf

Ahli Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Manusia.

Berikutnya, Kepala Dinas Kesehatan Sudiyo SKep Ns MM kini dipercaya memangku jabatan sebagai Kepala

Dinas KB-PPPA, Kepala Dinas Disbudpar Mohamad Hasan Faisol, SSTP MM dipercaya menjabat Kepala Dinas

PUPR, dan Kepala KB-PPA Dra Amina Rachmawati MM didapuk sebagai Kepala Bapenda. Terakhir, Asisten Administrasi U,um Achmad Faji SH MM ketiban amanah sebagai Kepala

Disbudpar

Dalam arahannya, Plt Bupati H Mohni menegaskan bahwa, kebijakan rotasi jabatan kali ini bertujuan untuk penyegaran organisasi dalam pemerintahan. Selain itu juga diproyeksikan untuk mengisi jabatan setara di beberapa OPD yang kosong.

Plt Bupti Bupati menambahkan, kebijakan untuk rotasi jabatan ini sudah ditelaah oleh tim Baperjakat melalui proses dan sesuai dengan mekanisne dan rambu-rambu aturan yang berlaku.

“Salah satunya untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup OPD harus lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh tim panitia seleksi,” tandas H Mohi. Prosedur inipun, imbuhnya, sudah dilaksanakan Pemkab akhir Desember 2022 lalu.

Kepada delapan pejabat yang ketiban amanah rotasi, H Mohni mengingatkan agar segera beradaptasi dengan lingkungan OPD yang baru.” Pelajari dan pahami tupoksinya. Lakukan terobosan inovasi dan terapakan fungsi manajemen kerja dengan mengedepankan fungsi efektifitas dan efisiensi kerja,” tandasnya. Terakhir, Plt Bupati menjelaskan,

Suasana pelantikan pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pasca rotasi jabatan kali ini, masih ada beberapa OPD di lingkup Pemkab yang kosong. Untuk itu, dalam waktu dekat, untuk sementara akan ditempatkan pelaksana tugas (Plt), agar manajemen organisasi dalam sistem pemerintahan tetap dan bisa bergulir lancar.

Pemkab Bangkalan.

Pasca Rotasi jabatan kali ini, setidaknya ada 4 OPD yang kosong tanpa

Pimpinan Tinggi Pratama definitif, lantaran pejabat lamanya sedang menjalani proses pengadilan tipikor karena tersandung kasus jual-beli ja- batan. OPD itu adalah DPMD, Badan Ketahanan Pangan, Disperinnaker, dan BKPSDA. Dinas PRKP dan Dinas Pendidikan (Disdik) juga kosong, lantaran pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas, dan terjaring kebijakan rotasi jabatan. (yog/ras/ono) mendaftar.

Pendaftaran Bacaleg Diawasi Ketat

Sumenep, Memorandum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep akan melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pendaftaran. Tahapan dan jadwal KPU setempat, telah menetapkan pendaftaran Bacaleg dimulai 1 hingga 14 Mei 2024. Selama tahapan pendaftaran, Bawaslu akan melakukan pengawasan. Tidak terkecuali pada proses pengajuan Bacaleg. Pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu Bacaleg untuk Pemilu 2024, mulai tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Itu dilakukan untuk memastikan tahapan pendafaran Bacaleg berjalan sesuai peraturan yang ditentukan.

“Kami pastikan seluruh tahapan Pemilu 2024 mendapat pengawasan dari Bawaslu,” terang anggota Bawaslu Sumenep Imam Syafie, Minggu (7/5).

Dia menambahkan, pengawasan secara melekat terhadap proses pencalonan dengan mengintensifkan koordinasi bersama KPU dengan tujuan agar pelayanan KPU dalam penerimaan pendaftaran baik melalui sistim Informasi pencalonan (silon) maupun secara manusal berjalan maksimal.

Termasuk dokumen dan administrasi pencalonan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dicontohkan terkait dengan legalitas legalisir ijazah, keterangan sehat, dan syarat administrasi lainnya harus sesuai.

Selain Bawaslu, masyarakat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap tahapan pengajuan pendaftaran Bacaleg Partai Politik (Parpol) di KPU. Tidak hanya itu, pengurus Parpol memperhatikan 30 persen keterlibatan perempuan dalam pencalonan.

”Kami mengingatkan agar Parpol itu tidak mengajukan pendaftaran diwaktu terakhir dengan limit waktu terbatas.”kata Imam sapaan akrabnya

Untuk diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 akan dilakukan secara serentak yakni pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dijadwal 14 Februari. Sedangkan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.(uri/ono)

Cegah Stunting, Pemkab Sumenep Bagikan Paket Bantuan

Diberikan kepada 27.163 Keluarga

Sumenep, Memorandum Sebagai upaya mencegah stunting pada anak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membagikan paket bantuan pangan pemerintah kepada 27.163 keluarga.

Dilansir Kantor Berita Antara

Bupati Sumenep Achmad Fauzi di Sumenep mengatakan, paket bantuan pangan yang diberikan itu berupa daging ayam dan telur.

“Penerima bantuan ini tersebar di 27 kecamatan dan pemberian disampaikan langsung melalui masing-masing camat dan lurah atau kepala desa,” katanya.

Peluncuran penyaluran bantuan itu telah dilakukan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep Nia Kurnia Fauzi di Kecamatan Batuan, Sumenep, Rabu (3/5) dan selanjutnya disalurkan ke 26 kecamatan lain secara bergantian.

“Bantuan daging ayam dan telur sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah, dalam rangka penangan-

Diduga Puluhan Orang Jadi Korban

Jual Beli, dan Sewa Kios di Pasar Palengaan

Pamekasan, Memorandum

Sewa lahan, dan kios di pasar Palengaan, Pamekasan yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ajib Abdullah 2018 silam menjadi masalah tersendiri. Sebab, korban mencapai puluhan orang dengan dugaan kerugian ratusan juta rupiah.

Dinukil dari Jatim.co, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pamekasan, Basri Yulianto membantah adanya isu jual beli kios di Pasar Palengaan yang dilakukan oleh Mantan Kadishub Pamekasan, Ajib Abdullah.

Menurutnya, mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah itu tidak pernah melakukan jual beli kios di pasar Palengaan dengan berbagai pihak. Bahkan, lanjut Basri sapaan akrabnya, isu tersebut tidak benar atau hoax

“Kata siapa itu, kami sudah cek kebenarannya itu tidak benar alias hoax,” tegas Basri saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (5/5) lalu.

Namun, dari analisis Sekjen DPC Peradi RBA Madura Marsuto Alfianto mengatakan, surat pemerintah seharusnya mencantumkan nomor surat.

“Jika tidak ada nomornya, saya bisa katakan tidak sah karena pertama, dokumen perjanjian tersebut tidak mencatumkan nomor surat,” ungkapnya.

Kata Marsuto, nomor surat tidak penting apabila itu perjanjian sewa-menyewa antarpribadi atau perorangan. Berbeda jika dengan instansi pemerintahan.

“Kedua, dalam dokumen tersebut menyebutkan nominal sewa, maka mantan

Kadishub Ajib, jika memang sebagai delegasi pemerintah harus mencantumkan rekening resmi pemerintah bukan rekening pribadi, bahkan tidak boleh secara kontan,” paparnya. Dan alasan ketiga, ketidaksahan dokumen tersebut yakni pihak pertama atau mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah diduga tidak mempunyai legal standing. Sebab, surat tersebut tidak memiliki landasan peraturan pemerintah daerah, tidak ada nomor suratnya, dan tidak ada landasan pendelegasian Pemkab Pamekasan ke Dishub untuk menyewakan kios. Sehingga dokumen surat ini, kata Direktur LBH Pusara itu, mengindikasikan urusan pribadi, dan tidak tertib administrasi serta hukum. “Ajib ini seolah-olah bertindak sebagai pemilik kios, padahal bukan miliknya dia, tentu hal ini tidak dibolehkan,” tegasnya.

Sementara pelaksana tugas (Plt) Inspektorat Daerah Pamekasan Nurul Widiastuti menjelaskan bahwa, kios pasar adalah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), bukan Dishub.

“Silakan hubungi Kabid Pasar Disperindag Pamekasan jika kejadiannya tahun 2018,” terangnya Kabid Pasar Disperindag Pamekasan Agus Wijaya menjelaskan, pasar itu adalah wewenang pihaknya, namun, dia menyarankan untuk mengonfirmasi langsung ke Kadishub Pamekasan Akhmad Basri Yulianto yang saat ini menjabat Plt Kadisperindag.

“Saya belum bisa berkomentar banyak, sebab, saya belum pegang dokumennya, khawatir ada salah juga,” tutupnya.(sjk/ono) an kasus stunting di Kabupaten Sumenep,” kata Ketua TP PKK Sumenep Nia Kurnia Fauzi.

Ia mengharapkan program bantuan pemerintah itu bisa menekan angka stunting (gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi), sehingga kasusnya menurun di Kabupaten Sumenep.

Program menekan angka stunting diberikan kepada keluarga yang berisiko stunting, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang berusia dua sampai tiga tahun, dengan menerima bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur untuk setiap keluarga.

“Keluarga risiko stunting menerima bantuan daging ayam dan telur selama tiga bulan, dan bantuan tersebut diharapkan benar-benar bermanfaat bagi penerima dalam menurunkan angka stunting di daerah,” katanya menjelaskan. Menurut Data Dinas Kesehatan Pemkab Sumenep, angka stunting di kabupaten ini pada 2022 mencapai 21,6 persen dari total jumlah anak di wilayah itu, atau menurun 7,4 persen dibanding 2021 yang mencapai 29,0 persen. (ant/ono)

Bupati Sumenep Ajak

Ketua PN Baru Bersinergi

Sumenep, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri

(PN) Sumenep Arie Andika Adhikresna. Ia berpindah tugas sebagai hakim Pengadilan Negeri Gresik kelas 1A. Posisi Arie digantikan Yuli

Purnomosidi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi berharap ketua Pengadilan Negeri yang baru bisa segera menjalin kedekatan dengan Forkompinda dan elemen masyarakat, guna memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten

Sumenep.

Bupati Fauzi yang mewakili masyarakat

Sumenep juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi Arie Andika Adikresna selama bertugas di Kabupaten Sumenep.

“Kami berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, utamanya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Selama bertugas di Kabupaten Sumenep telah banyak sumbangan pemikiran dan kebijakan yang sudah diberikan sebagai anggota Forkopimda,” urai bupati.

Sementara itu, Ketua PN Sumenep yang dimutasi, Arie Andika Adhikresna menyampaikan terima kasih kepada bupati beserta jajaran dan unsur Forkopimda yang bersinergi dengan dengan baik, untuk bersama-sama membangun daerah.

Di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Yuli Purnomosidi menambahkan, pihaknya membutuhkan dukungan semua elemen di daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama keadilan hukum.

“Saya berharap kerja sama yang telah dilakukan Ketua PN sebelumnya terus berlanjut, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” harap Purnomo.(aan/ono)