Dispendukcapil Belum Punya Mobil Layanan Kependudukan

Madiun, Memorandum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun masih menggunakan cara konvensional dalam rangka jemput bola perekaman KTP-E. Sebab, belum ada mobil pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengungkapkan, selama ini petugas turun ke desa-desa untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan masih secara manual.

Akibatnya, sampai saat ini masih ada 34.200 warga Kabupaten Madiun yang belum melakukan perekaman KTP-E dari 607.927 jiwa wajib ber-KTP. Menurutnya, untuk mencakup permohonan perekaman e-KTP dan layanan adminduk, Dispendukcapil membutuhkan dua unit armada.

Namun karena keterbatasan anggaran, lanjut Sigit, mobil layanan keliling itu masuk dalam dua kali pengadaan. Satu unit diajukan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini, kemudian satu unit lagi pada APBD 2024.

“Ke depan kami akan mengajukan kepada bupati, bisa memberikan mobil layanan perekaman dan juga mobil layanan administrasi kependudukan lainnya,” kata Sigit Budiarto, Jumat (5/5).

Jika diestimasikan, kebutuhan anggaran untuk pengadaan dua unit armada tersebut, sekitar Rp 1 miliar.

Dengan rincian, satu unit mobil lengkap dengan alat perekaman, alat cetak dan biaya operasional sekitar Rp 500 juta. Dalam mobil tersebut telah dilengkapi teknologi informasi yang mendukung sistem informasi kependudukan (SIAK).

“Mobil itu di dalamnya sudah ada alat perekaman, juga telah dilengkapi seluruh teknologi informasi yang mendukung SIAK. Baik pelayanan akta kelahiran, akta kematian, cetak KTP bisa dilakukan di mobil layanan tersebut,” paparnya. (rap/dry/lis)

Proyek Pengaspalan

Jalan Tanpa Papan

Nama Tuai Kontroversi

Blitar, Memorandum

Pengaspalan (hotmix) jalan Gang Arjuno menuai kontroversi karena dalam pelaksanaan pekerjaannya tanpa ada papan nama proyek. Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso angkat bicara, sebagaimana telah diatur di dalam Perpres terkait mengerjakan proyek fisik itu ada Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rahmat Santoso menjelaskan, terkait kegiatan proyek yang menggunakan dana pribadi tidak ada penyebutan volume panjang kali lebar dan tingginya pekerjaan. Pembangunan yang menggunakan anggaran negara, baik jalan, drainase, talut maupun saluran, papan nama proyek harus terpasang secara jelas sebelum pelaksanaan pekerjaan.

“Kalau terkait paket pekerjaan hotmix jalan Gang Arjuno, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang sudah dikerjakan itu dan tidak ada papan nama proyeknya, bisa dari bantuan dana pribadi juga bisa tidak. Karena setelah Hari Raya tim saya belum melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,” jelas Rahmat, dihubungi awak media, Sabtu (6/5) malam.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perkim Kabupaten Blitar Adi Andaka dihubungi awak media melalui WhatsApp memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan proyek fisik dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Blitar, papan nama proyek terpasang dengan baik. (nus/zan/lis)