GRESIK-LAMONGAN High Risk, Personel Gabungan Jaga PAW Kades Manyarejo

Gresik, Memorandum Puluhan personel gabungan TNI/Polri dan linmas mengamankan musyawarah desa (musdes) pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Minggu (7/5). Ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas karena wilayah tersebut masuk kategori high risk ketika momentum pemilihan kepala desa (pilkades).

Kapolsek Manyar AKP Windu Priyo Prayitno memimpin langsung pengamanan musdes PAW Kades Manyarejo. Didampingi Camat Zainul Arifin dan Danramil 0817/06 Kapten Inf Sujiadi. Pemungutan suara berlangsung di Gedung Onggojoyo, Desa Manyarejo. “Kita berikan pelayanan pengamanan agar pelaksanaan musdes PAW kepala Desa

Manyarejo berjalan aman dan kondusif. Personel gabungan dikerahkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” jelas AKP Windu Priyo Prayitno. Puluhan personel itu disiagakan sejak H-1 dan bertahan hingga seluruh tahapan musdes selesai. “Kami juga mengimbau masyarajat Desa Manyarejo tetap mengedepankan kerukunan antarwarga meskipun berbeda pilihan. Alhamdulillah musdes berjalan lancar dan kondusif sampai selesai,” tandasnya. Untuk diketahui, musdes PAW Kades Manyarejo dilaksanakan setelah kades defintif, M Shohirin meninggal dunia pada Januari 2023 lalu. Ada tiga calon PAW yaitu Yudiono, Syaiful Bakhri dan Siswanto. Pemilihnya berjumlah 323 orang perwakilan masyarakat Desa Manyarejo. (and/har/epe)

Gresik, Memorandum

Kantor Pertanahan (Kantah) Gresik mengebut tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait sertifikasi tanah oloran di pesisir Gresik Kota. Hal ini menjadi salah satu upaya dalam merealisasikan Gresik sebagai kabupaten lengkap tahun ini.

Kepala Kantah Gresik Asep Heri menjelaskan, pihaknya sedang berusaha untuk dapat menyelesaikan sertifikasi kawasan Pelindo di tiga kelurahan Gresik Kota. Yakni Kroman, Lumpur, dan Kemuteran. Maslaah ini ada sejak tahun 1970an, diselesaikan dengan diterbitkannya HGB di atas HPL.

“Targetnya adalah menyelesaikan 5,7 hektare diterbitkan hak pengelolaan atas nama Pelindo, sementara 927 bidang sertifikat diterbitkan atas nama warga pada tiga kelurahan tersebut,” kata Asep Heri kepada awak media, Minggu (7/5).

Menurutnya, semua target 2023, termasuk Gresik kabupaten lengkap. Ini artinya, seluruh bidang tanah di Kota Pudak sudah terukur, terpetakan, dan tersertifikasi. Sejauh ini sisanya di 112 desa seluas 26.000 hektare. Dari 900.000 bidang tanah kurang lebih 60.000 bidang harus diselesaikan. Asep juga menjelaskan, target lain yang dicanangkan guna membantu mewujudkan Gresik menjadi Kabupaten lengkap adalah, pengurusan sertifikat tanah wakaf tempat ibadah. BPN mengumpulkan seluruh elemen terkait, mulai dari perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Gresik, Muhammadiyah, juga perwakilan dari agama selain islam. (and/har/epe)

Gresik, Memorandum Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah menaruh perhatian serius terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Khususnya di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Perempuan energik itu masif safari puskesmas untuk memastikan layanan bagi masyarakat berjalan dengan baik.

Apalagi, pemkab telah mewujudkan universal health coverage (UHC) atau cakupan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara gratis. Wabup perempuan pertama dalam sejarah Kabupaten Gresik itu rajin sosialisasi agar UHC berjalan maksimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Bu Min, sapaan akrabnya, bahkan sudah berkeliling ke puskesmas-puskesmas. Mulai dari wilayah utara, selatan hingga barat. Tujuannya menyamakan persepsi tenaga kesehatan (nakes) dalam pelaksanaan UHC di lapangan. Pihaknya berharap program mulia ini berjalan maksimal untuk masyarakat.

Di setiap safarinya, Aminatun Habibah menegaskan bahwa UHC merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat di Kota Pudak. Memudahkan akses masyarakat dalam mendapat pelayanan kesehatan. “Tentunya sesuai klasifikasi kelas yang sudah ditentukan,” bebernya.

Menurutnya, sosialisasi diperlukan agar masyarakat mengetahui program UHC. Sslain itu memudahkan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Cukup membawa KTP atau KK bisa berobat secara mudah dan gratis.

Untuk itu, lanjut wabup, selain kemudahan, pelayanan prima juga harus diterapkan seperti sapa, senyum, dan ramah kepada masyarakat. “Kita maksimalkan layanan bukan hanya sarana prasarana.

Gresik, Memorandum

Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik kembali menerapkan sistem pembayaran parkir secara tunai. Sebab, pembayaran non tunai atau cashless menggunakan QRIS (quick response code Indonesian standard) yang sempat diterapkan sejak awal 2022, dinilai tidak berjalan efektif.

Tetapi layanan kepada masyarakat pun dengan mengedepankan keramahan. Sapa mereka dan berikan senyuman,” tuturnya. Bu Min tidak menampik permasalahan dalam pelaksanaan UHC masih kerap muncul. Karena ini program baru, sehingga harus disamakan persepsinya di setiap Puskesmas yang ada di Kota Pudak. Ini penting agar masyarakat bisa menerima layanan kesehatan dengan mudah dan maksimal. Untuk diketahui, bupati-wabup memperjuangkan pengobatan gratis bagi masyarakat sesuai Nawa Karsa Gresik Sehati. Bahkan capaian UHC di Kota Pudak mendahului Kota Surabaya yang notabene memiliki anggaran jauh lebih besar. Bahkan cakupannya sudah 100 persen.

Ini sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gresik. Sesuai janji dalam Nawa Karsa Gresik Sehati. Yakni pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. “Alhamdulillah berkat kolaborasi bersama, UHC bisa terwujud. Masyarakat berobat gratis cukup membawa KTP atau KK,” tutupnya. (and/har/epe)

Gresik, Memorandum Gerakan penghijauan di kawasan Kalimireng, Desa

Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar terus digencarkan. Seribu pohon mangrove kembali ditanam, Minggu (7/5).

Penanaman yang digagas atas kolaborasi sejumlah pihak ini dilakukan dalam rangka Hari Bumi Sedunia.

Ribuan mangrove itu ditanam Satpolairud Polres

Gresik bersama perwakilan BNPB, BPBD, komunitas pencinta alam dan kelompok nelayan. Nantinya diharapkan bisa mendukung kelestarian lingkungan dan penghijauan di pesisir utara Kabupaten Gresik tersebut.

Kasatpolairud Polres Gresik AKP Poerlaksono mengatakan, pihaknya melaksanakan penanaman bibit mangrove untuk mewujudkan hutan bakau di daerah dekat industri itu. Agar tidak terjadi pengikisan tanah di garis pantai yang mana sekarang bibir pantai semakin masuk kedalam karena terjadinya erosi.

AKP Poerlaksono mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Bumi Sedunia agar kita ikut berperan serta supaya tidak lagi terjadi erosi atau pengikisan tanah dibibir pantai dan juga untuk melindungi ekosistem pantai supaya tetap lestari.

“Mari kita lindungi laut dan pantai dengan berbuat sedikit tetapi akan bermanfaat bagi anak cucu kita semua,”tutur Kasat Polairud AKP Poerlaksono. Setelah ditanam, pihaknya mengajak masyarakat untuk menjaga bibit-bibit mangrove itu agar tumbuh sebagaimana mestinya. (and/har/epe)

Masih banyaknya masyarakat yang membayar parkir secara tunai membuat transaksi QRIS tidak berjalan maksimal.

Yakni tidak sesuai proyeksi pemerintah daerah dalam rangka meminimalisir potensi kebo- coran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan Dishub Gresik Arditra Risdiansah mengatakan, awalnya ada 119 titik parkir menerapkan parkir non tunai. Namun, sekarang pihaknya kembali menerapkan pembayaran parkir tunai melihat masyarakat yang lebih memilih membayar langsung.

“Masyarakat lebih memilih membayar secara cahs ketimbang menggunakan QRIS. Oleh karenanya, sistemnya dikemba- likan pembayaran parkir secara tunai. Namun tetap dibarengi sosialisasi gerakan meminta karcis atau disingkat Gemas,” terang Arditra Risdiansyah kemarin.

Beberapa titik potensi sudah dipasang spanduk atau banner mengenai germas (gerakan masyarakat) itu. Agar PAD dari retribusi parkir maksimal, serta biaya parkir dengan harga yang tertera di karcis tidak memiliki ketimpangan. “Tingkat kejujuran jukir minim, kami menghindari kecurangan yang ada,” ungkapnya. Perlu diketahui, titik parkir di Kabupaten Gresik saat ini mencapai 140 titik. Rinciannya, parkir tepi jalan umum (TJU) 120 titik, tempat khusus parkir (TKP) 20 titik. Dishub bakal menindak tegas juru parkir (jukir) yang bandel tidak mengelurkan karcis parkir.

Pengembalian sistem pembayaran parkir secara tunai pun menuai sorotan Komisi III DPRD Gresik. Pasalnya, di tengah upaya menekan kebocoran PAD pemerintah daerah malah tidak lagi memberlakukan pem- bayaran non tunai. Seharusnya dilakukan evaluasi agar penerapannya lebih efektif. Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi pun menyayangkan kebijakan tersebut. Pihaknya masih bertanya-tanya, apakah dengan dikembalikan sistem tunai akan mampu meminimalisir kebocoran PAD dari sektor parkir? “Ditambah lagi, dari target pendapatan Rp 9 miliar di tahun 2023, hingga Maret yang masuk baru Rp 900 juta,” sebutnya. (and/har/epe)