Tingkatkan Pelayanan Publik Melalui SPAN LAPOR!

Sumenep, Jatim Pos

Pemerintah Kabupaten

Sumenep, Madura, Jawa

Timur, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 2023.

Kegiatan Bimtek tersebut mengandeng USAID ERAT. Sebanyak 50 operator menjadi peserta yang merupakan dari masing­masing

OPD Pemkab Sumenep. Bertempat di De Baghraf Hotel sejak 5­6 April.

Secara teknis pelayanan itu merupakan pengaduan layanan publik secara nasional dalam meningkatkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Ka­ bupaten Sumenep, Edi Rasyadi menyampaikan bahwa aplikasi SPAN LAPOR! adalah sitem pengaduan yang dibentuk oleh pemerintah pusat demi mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal itu sudah diatur dengan Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mewajibkan penyelenggara negara, untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pemerintahan yang salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat.

“Sistem pengelolaan publik dilakukan berdasarkan prinsip No Wrong Door Policy ini menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun, serta menjamin bahwa pengaduan akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang,” jelasnya, Rabu (05/04/2023).

Dikatakan, berdasarkan data statistik Kabupaten Sumenep, yakni pada 2020 berjumlah 42 pengaduan. Sedangkan 2021 berjumlah 12 pengaduan, 2022 sebanyak 31 pengaduan dan 2023 sampai dengan April berjumlah 43 laporan pengaduan. Dan topik terbanyak pengaduan di Kabupaten Sumenep terkait dengan bantuan sosial, infrastruktur jalan dan kepariwisataan.

Sedangkan saluran pengaduan menurut Sekdakab Sumenep ini, disampaikan melalui e­mail gadget serta aplikasi internet lainnya. Karenanya peserta diharapkan benar­benar mengikuti kegiatan dengan baik agar pengelolaan SP4N LAPOR! dapat berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

“Pengaduan pelayanan publik diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara proporsional, serta sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan, agar dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sumenep,” tandasnya. (Adv/dam) persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Malang. Kami sampaikan pula bahwa hasil pembahasan Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah mendapatkan pendapat, koreksi dan persetujuan dari Fraksi­Fraksi di DPRD Kabupaten Malang dan untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

‘’Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi DPRD Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Malang,’’ katanya.

Menurut Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ali Murtadlo, SH, menyatakan pada rapat paripurna pihaknya menyampaikan: Pertama akan kami sampaikan hasil pembahasan DPRD kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Dae­ rah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pemben­ tukan dan Susunan Perangkat

Daerah dan seterusnya.

Adapun hasil akhir pembahasan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Daer­ ah Nomor 9 Tahun 2016 ten­ tang Pembentukan dan Susu­ nan Perangkat Daerah adalah menyepakati bahwa yang melaksanakan fungsi penun­ jang penelitian, pengemban­ gan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di Ka­ bupaten Malang adalah Badan

Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Malang.

Pembentukan BRIDA merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan yang dimaksudkan bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur saja, namun keberadaan Badan

Riset dan Inovasi Daerah

» Anggota DPRD Sumenep

diharapkan akan menghadirkan kebaharuan dan pembaharuan, terutama sebagai orkestrator aktivitas penelitian dan pengembangan di Kabupaten Malang. BRIDA juga diharapkan harus mendorong terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi agar produk yang dihasilkan lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak masif bagi masyarakat.

Dikatakan Ali Murtadlo, pihaknya juga menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Malang.

Rancangan Peraturan Daerah ini telah mendapatkan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/10451/013.2/2023 tertanggal 15 Maret 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. (Advertorial/Zis Muzahid)

Minta Kapal Kalianget­Talango Dioperasikan

Sumenep, Jatim Pos

Penumpang kapal tujuan Kalianget­Talango diperkirakan akan melonjak jelang Idul Fitri 2023. Mengingat mayoritas warga disana banyak menjadi perantauan. Rabu (5 April 2023).

“Jelang Idul Fitri dipastikan akan mengalami lonjakan penumpang,” kata anggota komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto.

Wiwid mengatakan, arus mudik yang diprediksi akan membkudak itu akan berpengaruh pada antrean penumpang yang menggunakan jasa kapal Tongkang.

Bahkan, jika armada yang dipakai hanya demikian tanpa tambahan kapal yang beroperasi maka akan mengakibatkan antrean panjang.

“Otomatis, lonjakan pe­

AnggotaKomisiIIIDPRDSumenep, WiwidHarjoYudanto numpang akan berdampak nantinya. Sehingga, diperlukan antisipasi yang ketat dari pihak petugas pelabuhan dan kapal itu sendiri,” tegasnya

Politikus PKS ini meminta agar petugas pelabuhan maupun Dinas Perhubungan untuk dapat mengantisipasi antrian salah satunya dengan mempercepat durasi keberangkatan.

Selain itu, Wiwid menambahkan, jika lonjakan penumpang mengakibatkan antrian panjang terjadi, setidaknya kapal tongkang bisa difungsikan semua.

“Jadi, jangan ada kapal yang nganggur, harus beroperasi semua di saat jelang lebaran jika ada lonjakan penumpang,” imbuhnya Ia mewanti­wanti, saat sebelum lebaran tiba pelabuhan Kalinegt dan Talango tidak terjadi penumpukan penumpang. Karena itu, sejak saat ini perlu disiapkan langkah agar dapat mengurai penumpukan.

“Masih tinggal setengah bulan lagi, maka skenario agar tidak terjadi penumpukan atau antrian penumpang nantinya,” ucapnya (adv/dam) ditentukan dalam Operasi Pasar Murni (OPM) yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri. Kediri, Jatim Pos

Memasuki pekan kedua

Ramadan, Pemerintah Kota

Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) bersama TPID

Kota Kediri kembali menggelar Operasi Pasar Murni (OPM) mulai hari Senin (3/4/2023). Sesuai agenda, OPM akan dilaksanakan secara bergilir selama 9 hari hingga Rabu (12/4/2023) di 21 titik kelurahan.

Kepala Disperdagin Kota

Kediri Tanto Wijohari menuturkan, setiap harinya OPM dilaksanakan di 3 titik kelurahan yang mewakili masing­masing kecamatan. Adapun untuk stok yang disediakan di setiap kelurahan sama yakni beras premi­ um 5kg sebanyak 160 pak, minyak goreng sebanyak 336 liter, gula pasir sebanyak 400kg, dan telur ayam ras sebanyak 200kg. Tanto berharap stok komoditas bahan pokok yang disediakan tersebut dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Untuk hari ini OPM ada di Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Pocanan. Kegiatan ini rutin kita adakan tiap tahun guna mengendalikan inflasi di Kota Kediri dan sebagai antisipasi adanya kenaikan harga pokok saat bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri,” terangnya.

Seperti tahun sebelumnya, OPM tahun ini juga mendapatkan animo yang