Pemkot Kediri Gelar OPM Ramadan di 21 Kelurahan

tentukan. Diantaranya beras premium seharga Rp 56.000 per 5kg, Minyak goreng Rp 13.500 per liter, Telur Ayam ras 25.500 per kg dan Gula pasir Rp 10.500 per kg.

luar biasa tinggi dari masyarakat. Sebelum jam pelayanan dibuka pukul 08.30 WIB, terlihat banyak masyarakat yang sudah berjejer dan mengantre untuk membeli komoditas bahan pokok.

“Animo masyarakat sangat luar biasa, sebelum kita laksanakan secara reguler di kelurahan kita juga laksanakan OPM di Gua Selomangleng yang sekaligus dalam rangka memeriahkan bazar Ramadan di sana. Dalam waktu satu jam OPM kita gelar, komoditi yang disediakan sudah habis terjual,” ujarnya.

OPM dikhususkan untuk masyarakat ber­KTP Kota Kediri yang bisa membeli 4 komoditas bahan pangan dengan kuota yang sudah di­

» Anggota DPRD Sumenep Minta Pemkab Segera Atasi Konflik

Tamkab Garam Gersik Putih

Sumenep, Jatim Pos

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Irwan Hayat menyoroti konflik rencana pembangunan tambak garam yang menuai polemik dikalangan masyarakat Desa Gersik Putih, Gapura.

Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera bersikap untuk mengatasi konflik masyarakat agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

“Stablitas dan keamanan warga harus diutamakan. Pemerintah (Bupati) sangatlah berkewajiban menjadi penengah atas konflik tersebut dengan berpedoman pada aturan perundang­undangan,” kata Irwan, Kamis (06 April 2023).

Politisi PKB itu juga mengatakan, pemerintah harus mengidentifikasi rencana pembangunan tambak garam yanvg akan melakukan reklamasi. Maksudnya upaya verifikasi secara administrasi yang mengacu pada aturan pun harus dipastikan.

Pasalnya, belakangan ini beberapa perusahaan yang ber­ investasi seperti tambak udang di wilayah Sumenep masih diragukan legalitasnya. Karena secara adminitrasi perijinannya mereka tidak mengantongi.

Politkus muda ini juga menyarankan supaya pemerintah juga mengecek ijin mengingat tambak garam tersebut akan dilakukan reklamasi.

“Seperti proses Amdal dan lain sebagainya, apakah sudah dipenuhi?” tegasnya.

Kendati demikian, selaku pemegang kendali kebijakan pemerintah seharusnya proaktif dalam mengurai masalah tersebut. Sekaligus mengkajinya secara objektif apakah proses reklamasi memiliki dampak buruk atau tidak. “Apakah ada dampak yang signifikan terhadap lingkungan dengan mengacu kepada perda RT/RW yang ada.

“Kelestarian lingkungan seyogyanya dijadikan landasan utama karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup warga sekitar. Dampaknya harus dipertimbangkan,” paparnya.

Sekadar diketahui, warga Gersik Putih Kecamatan Gapura menghentikan paksa pekerjaan pembangunan tambak garam dipesisir pantai

Tanto juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak berbelanja meskipun komoditas yang disediakan dijual dengan harga terjangkau. Untuk sistem pembelian dibatasi, dimana per orang hanya bisa membeli satu pak beras premium dengan berat 5kg, minyak goreng 2 liter, gula pasir 2kg dan telur ayam 1 kg.

“Harga komoditas sewaktu­waktu bisa berubah menyesuaikan pasar. Seperti hari ini Telur ayam kita jual Rp 24.500 per kg karena memang ada sedikit penurunan harga. Masyarakat harus tetap bijak saat berbelanja, tidak usah memborong dan harus sesuai kuota yang sudah kita tentukan,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Yety Andriani yang ditemui usai berbelanja mengatakan dirinya sangat terbantu dengan adanya OPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota

Kediri. Ia menuturkan harga komoditas yang dijual di OPM pun jauh lebih murah dibanding harga di pasaran.

“Setiap tahun saya selalu ikut berbelanja kalau ada OPM karena jika dibandingkan harga komoditas di pasar, harga komoditas di OPM sangat terjangkau. Ketika OPM diadakan saya sangat antusias sekali, kalau bisa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan karena bisa meringankan kami sebagai masyarakat,” kata Yeti. (Adv-Kominfo) setempat pada (5/4) kemarin.

Aksi penfusiran terhadap para pekerja di pembangunan tambak tersebut tidak mendapat penolakan dari para pekerja disana.

Bahkan warga setelah mengentikan pekerjaan tersebut lanjut melakukan protes dengan mendatangi balai Desa setempat. Hanya saja warga tidak ditemui aparat Desa karena tidak sedang ditempat. Alhasil warga sepalat menyegel balai Desa sebagai bentuk protes. (adv/dam)