» Ketua DPRD Sumenep Minta Anggota Maksimal Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Abd. Hamid Ali Munir menyampiakan bahwa reses III sengaja dijadwalkan pasca idul Fitri agar anggota cukup bertemu dengan konstituennya.

“Sekalian anggota bisa silaturahim dengan kontituennya. Apalagi banyak anggota kan dari wilayah kepulauan.” ujarnya. Rabu (5/5/2023).

Politikus PKB ini menyebutkan, masa reses III dimulai sejak tanggal 2­9 Mei 2023. Hal ini menjadi kesem­ patan bagi setiap anggota guna menampung aspirasi.

Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, seluruh anggota perwakilan rakyat akan menggelar paripurna tanggal 12 Mei 2023 mendatang.

Rapat paripurna tersebut, anggota dewan akan menyampaikan hasil serap aspirasi dan menjadi acuan anggota kedepannya.

“Nanti semua hasil reses akan disampaikan oleh ma­ sing­masing fraksi dalam rapat paripurna.” terang Hamid.

Ia berharap anggota dapat melakukan serap aspirasi dengan maksimal. Supaya masyarakat dapat merasakan perjuangan wakil rakyatnya.

“Kami harap anggota dapat mendengarkan keluh kesah masyarakat. Sehingga apa yang menjadi kesulitan dan kebutuhan di masing­masing dapil dapat jadi pedoman dan dikawal hingga eksekutif. (Adv/dam)

» RSUD Sumenep Pastikan Hasil Seleksi CAT Tidak Ada ‘Permainan’

sejak awal pendaftaran para peserta dapat melihat website kalau hasil seleksi CAT diberikan pada peserta sesuai kriteria.

“Kami sudah menginformasikan teknis penilaian CAT termasuk afirmasi, sebagai bentuk penghargaan kepada peserta yang telah berkontribusi di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sumenep,” terangnya.

Angota DPRD Kabupaten Sumenep, Akis Jasuli Sumenep, Jatim Pos Reses atau serap aspirasi anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur, menemukan dua hal urgen mengenai keluhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Akis Jasuli, ia bahwa mayoritas yang menjadi keluhan masyarakat yakni pendidikan dan layanan kesehatan.

Keluhan itu ia dapatkan sewaktu masa reses di daerah pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Kota, Manding, Talango dan Kalianget.

“Mayoritas masyarakat dapil 1 menyampaikan aspirasinya saat reses ini lebih pada persoalan pendidikan dan pelayanan kesehatan,” kata Akis Jasuli. Kamis, 11 Mei 2023.

Politikus Partai Nasdem ini juga mengatakan, dua aspek yang dikeluhkan masyarakat tersebut sa­

“Masalah pendidikan dan kesehatan merupakan hal penting yang harus menjadi skala prioritas pemkab,” tabahnya Selain itu, Ketua Komsi IV itu juga mengatakan dalam resesnya topik utama yang selalu menjadi pembahasan yakni soal pendidikan. Hal ini sesuai dengan bidangnya di Komisi IV.

“Kunci utama generasi yang akan datang terletak bagaimana mutu pendidikan untuk terus ditingkatkan,” pungkasnya (adv/dam)

Bupati Lamongan Lantik 110 Pejabat

Sebanyak 110 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan diambilsumpahdandilantikBupatiLamonganYuhronurEfendidiPendopo Lokatantra,Kamis(11/5).

Lamongan, Jatim Pos

Sebanyak 110 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan diambil sumpah dan dilantik Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Pendopo Lokatantra, Kamis (11/5).

110 pejabat yang diambil sumpahnya tersebut terdiri dari 3 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 4 Jabatan Fungsional Penilik melalui mekanisme perpindahan jabatan dan 103 pejabat Administrator dan Pengawas.

Diungkapkan Pak Yes, bahwa adanya promosi, mutasi, maupun pergeseran jabatan merupakan sebuah kewajaran dalam suatu organisasi, yang ini semata­mata adalah demi kepentingan dan tujuan juga cita­cita organisasi, yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapai kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

Untuk mencapai cita­cita bersama, Pak Yes meminta para pejabat segera menempati posisinya masing­masing dan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

“Saya yakin saudara­saudara sekalian adalah orang­orang yang terpilih untuk menempati tugas dan jabatan yang diembankan saat ini. Lebih penting dalam mencapai tujuan kejayaan Lamongan yang berkeadilan semua harus fokus mengguankan SDM yang kita miliki, memanfaatkan apa yang kita miliki untuk mencapai tujuan organisasi, yakni kepuasan masyarakat, fokus pada keinginan dan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Meski dalam perjalanan menjabat sebagai pelayanan publik banyak mengalami hambatan dan rintangan, Pak Yes memotivasi untuk bekerja dengan enjoy dan ikhlas dalam menjalankan tugas.

“Dalam bekerja pasti banyak yang mengkritisi sana sini, karena setiap orang memiliki cara pandang sendiri­sendiri. Sepanjang kita fokus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, saya yakin semua tantangan dan rintangan yang kita hadapi akan ada solusi. Dengan ikhtiar dan pengalaman akan menggiring kita menuju cita­cita bersama,” imbuhnya.

Dalam pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, keseluruhannya telah melewati assessment dan rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Adapun 3 pejabat yang dilantik melalui seleksi terbuka pengisian kekosongan Jabatan adalah Fadheli Purwanto dari Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, Joko Raharto dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dan Erwin Sulistya Pambudi dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamongan. (bis)

PesertaSeleksiCATpegawaiBLUDnonASNRSUDdr.H.Moh.AnwarSumenep Sumenep, Jatim Pos Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep baru saja melaksanakan tes seleksi pegawai non ASN yang diikuti peserta sebanyak 223.

Diketahui, pelaksanaan tes seleksi calon pegawai rumah sakit milik daerah itu pada 4­5 Mei 2023 yang dilaksanakan di aula Universitas Bahaudin Mudhari.

Pihak rumah sakit memastikan bahwa proses seleksi calon pegawai lewat CAT yang lulus adalah murni hasil nilai peserta. Jadi mereka yang lulus bukan hasil kolusi maupun titipan.

“Pegawai non ASN yang ditetapkan lulus seleksi dengan sistem perengkingan berdasarkan perolehan nilai di setiap kebutuhan formasi,” kata Humas RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Arman Endika Putra. Selasa, 09 Mei 2023.

Ia juga mengatakan,

Sebagai media kontrol masyarakat, pihak RSUD telah mengumumkan hasil seleksi CAT lewat website resmi dan YouTube BKN Kanreg II. Hal ini sebagai bentuk antisipasi kolusi.

Sekadar diketahui, kebutuhan formasi yang di RSUD Sebanyak 46 formasi. Sedangkan peserta yang ikut seleksi CAT sebanyak 43 formasi.

“Formasi kebutuhan yang tidak ada peserta untuk penerimaan pegawai BLUD RSUD non ASN ini adalah formasi dokter spesialis.” pungkasnya. (adv/dam)

» Anggaran 23 M, DPRD Sumenep Ajak Masyarakat Awasi Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan

Sumenep, Jatim Pos

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, H. Dul Siam meminta masyarakat utamanya di kepulauan agar bersama­sama mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan.

Apalagi, dia menyebut anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan tahun ini cukup besar, yaitu Rp 23 miliar.

Anggaran sebesar Rp 23 miliar itu sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan APBD 2023, sebagai upaya pemerintah mengurangi disparitas pembangunan antara daratan dan kepulauan.

“Badan Anggaran DPRD Sumenep dan Tim Anggaran telah menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur untuk kepulauan sebesar Rp 23 miliar,” kata Dul Siam. Rabu (09 Mei 2023).

Dari anggaran tersebut, politisi PKB ini menyampaikan bahwa, sejumlah program

Dul Siam, Anggota DPRD Sumenep pembangunan di wilayah kepulauan Sumenep ini akan dimulai sejak bulan ini.

Dul Siam berharap, program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah di wilayah kepulauan dapat dilaksanakan sesuai harapan, tidak hanya dibangun tapi dikerjakan sesuai juknis yang ada.

“Sehingga kualitasnya lebih baik. Untuk itu, masyarakat perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” tambah dia.

Sekadar diketahui, se­ lama ini infrastruktur di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep memang selalu menjadi sorotan. Salah satunya karena dinilai timpang dengan di daratan. Masalah tersebut tidak hanya dialamatkan ke eksekutif tapi juga legislatif.

“Nah, ini merupakan bentuk komitmen kita para legislatif untuk mengurangi disparitas darat dan pulau, sehingga ada keseimbangan pembangunan antara daratan dan kepulauan,” ucapnya (adv/dam)

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam ikut menandatangani petisi penolakan terhadap RUU Omnibus

Pamekasan, Jatim Pos

Ribuan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (8/5/2023). Ribuan Nakes tersebut menolak Rancangan Undang­undang Om­ nibus Law Kesehatan. Aksi tersebut diikuti oleh 5 profesi kesehatan. Meliputi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Ketua IDI Kabupaten Pa­

Disdikbud Jombang Gelar Sosialisasi

Bantuan Operasional Sekolah Daerah

mekasan Dr Trisusandi mengatakan, bahwa ada tujuh pertimbangan dasar yang

Sekretaris Disdikbud Jombang, Bambang Rudy Tjahyo Surjono.

Jombang, Jatim Pos

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang selama

1 bulan sejak awal Mei telah mengadakan sosialisasi

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh SD, SDLB, MI, SMP, MTs se Kabupaten Jombang, baik negeri maupun swasta secara bertahap.

“Kami ingin memberikan pemahaman kepada seluruh sekolah mengenai BOSDA, anggarannya, penggunaannya, hingga SPJ nya bagaimana,” ujar Kepala Disdikbud Jombang melalui Sekretaris Disdikbud

Jombang, Bambang Rudy Tjahyo Surjono, Senin (8/5/2023).

Disampaikan Bambang

Rudy, undangan yang hadir adalah Koordinator Wilayah Kerja Pendidikan di seluruh kecamatan dan operatornya, seluruh kepala sekolah dan bendahara sekolah yang menerima BOSDA.

Bambang berharap, Kepala Sekolah mengerti tentang penggunaan BOSDA yang kegunaan utamanya adalah untuk melengkapi BOS Reguler.

“Meski kelihatannya tidak terlalu besar, tapi lumayan lah, apa­apa saja yang tidak bisa menggunakan BOS reguler bisa dianggarkan melalui BOSDA” jelasnya. Misalnya, pembayaran honor GTT dan PTT yang tidak tercatat di Dapodik.

Sekolah mengikuti sosialisasi secara bergiliran, lanjut Bambang, menyesuaikan kapasitas tempat. “Yang membuka bisa saya sendiri, atau Sekdin, atau bidang yang sedang longgar setiap harinya, sumbernya dari Subbab PPE

(Program Penyusunan dan Evaluasi),” pungkasnya. (her)