Wagub Emil Tekankan Pentingnya Kesejahteraan Petani

WAKIL Gubernur

Jawa Timur Emil

Elestianto Dardak menekankan pentingnya kesejahteraan petani untuk mewujudkan cita­cita ketahanan pangan di Jatim.

Hal tersebut disampaikannya langsung saat membuka

Rapat Koordinasi Penga­ wasan Bidang Ketahanan

Pangan bertema “Sinergi

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat

Penegak Hukum (APH) Mengawal Program Pertanian dan

Pengendalian Alih Fungsi La­ han Pertanian Provinsi Jawa

Timur” di Hotel Vasa, Surabaya, Kamis (11/5).

Mantan Bupati Trenggalek tersebut mengatakan, kesejahteraan petani bisa ditentukan dengan faktor biaya. Di mana petani dihadapkan dengan tantangan penurunan harga yang merugikan.

“Jangan sampai, kebijakan kita urban­centric. Memurahkan harga pangan di kota, tapi mengurangi harga yang bisa diterima petani. Maka ini kita harus fokus mengenda­ likan tata niaga,” jelasnya.

Wagub yang akrab disapa

Emil itu mengatakan, ada dua kata kunci saat membicarakan tentang ketahanan pangan. Yakni perihal lahan dan SDM.

“Kalau bicara soal lahan, kita masuk ke alih fungsi la­ gan inflasi dan memastikan keadilan harga bagi produsen.

“Yang pasti daerah harus mempunyai tata kelola yang baik. Ada satu lagi, pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan. Penegakkan Perda itu juga areanya Satpol PP. Berar­ han. Tapi kalau berbicara tentang SDM­nya, maka kita bicara produktivitas. Produktivitas pun baru dapat diraih kalau petani sejahtera,” ujarnya.

Jadi ketahanan pangan harus berdiri di atas kesejahteraan petani. Ini yang harus kita cita-citakan bersama. Maka nilai tukarpetaniharusselalumenjadiparameter kita,” lanjut Emil.

“Jadi ketahanan pangan harus berdiri di atas kesejahteraan petani. Ini yang harus kita cita­citakan bersama. Maka nilai tukar petani harus selalu menjadi parameter kita,” lanjut Emil.

Untuk itu, peran APIP dan APH menjadi sangat vital. Sehingga, efektivitas mereka dapat memantau perkemban­ ti kita juga harus melihat dari kapasitas mereka,” terangnya.

Lebih jauh, Emil menuturkan bahwa diskusi tentang ketahanan pangan harus selalu dilakukan dengan penuh dedikasi dan semangat. Sebab, hampir sepertiga masyarakat Jawa Timur bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40% dari PDB Indonesia, sedangkan Jatim berkontribusi 11,11% dari PDRB dan merupakan penyumbang ketiga tertinggi Indonesia.

Selain itu, sektor pertanian menyerap 31,87 juta tenaga kerja atau sekitar 25,19% dari total angkatan kerja 133,56 juta. Di Jatim sendiri, sektor pertanian menyerap 31,30% dati total tenaga kerja.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka mengatakan bahwa penting untuk setiap orang menyusun strategi ketahanan pangan. Sebab, banyak negara di dunia menghadapi krisis pangan.

“Strategi ketahanan pangan ini supaya kita bisa jaga kedaulatan pangan Indonesia di masa yang akan datang. Kita paham koordinasi itu sulit untuk dilaksanakan. Tapi mari mengawal bersama­sama agar program­program kami bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Selain itu, pembahasan terkait pengalihan lahan dan keta­ hanan pangan penting untuk menjaga hajat hidup orang banyak. Mengingat, 280 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya kepada pertanian.

“Jadi kita jangan melihat hanya sekedar membangun infrastruktur saja, namun keberpihakan kita terhadap lahan­lahan pertanian. Saya mengharapkan pertemuan kita hari ini memberikan nilai tambah agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan Indonesia,” tuturnya. (rls)

Pemprov Jatim Launching Inovasi ‘Kolak Pisang’ dan ‘M­SINK’

provinsi sebagai pendorong serta fasilitator bagi dinas dukcapil se­Jatim, dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk di Jatim.

Menurut Adhy Karyono, inovasi pelayanan publik berbasis digital perlu dilakukan karena memiliki manfaat banyak. Di antaranya semakin mudah diakses dan dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas, mampu merespon sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan, efektif, tepat guna, tepat sasaran, cepat dan berbiaya murah atau low cost.

itas dan membahagiakan masyarakat. Untuk itu, sinergitas antara ketiganya selalu dijaga dan dikedepankan.

“Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjawab tantangan masyarakat yang menginginkan agar segala pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, efektif serta efisien. Itulah sebabnya pelaksana pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima,” katanya.

SekretarisDaerah(Sekda)JatimAdhyKaryono,A.KS.,M.AP(kiri),DirekturJenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil, Dr. H. Teguh Setyabudi, M.Pd, dan Kadis DP3AK jatim Restu Novi Widyani saat launching inovasi “kolak pisang” dan “m­sink”

PEMPROV Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) melaunching sebuah inovasi baru yang disebut ‘Kolak Pisang’ dan ‘M­SINK’.

‘Kolak Pisang’ merupakan akronim dari Kolaborasi Dukcapil dengan Rumah

Sakit No Gratifikasi, sedangkan ‘M­SINK’ singkatan dari

Monitoring Sistem Integrasi

Data Kependudukan.

Launching ini dilakukan langsung Sekdaprov Ja­ tim, Adhy Karyono bersama Dirjen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi dan Kepala DP3AK Jatim, Restu Novi Widiani, disela acara Sosialisasi Pemanfaatan

Data Kependudukan di Jawa

Timur dengan tema ‘Opti­ malisasi Pemanfaatan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan, di Hotel Grand Dafam Signature Surabaya, Selasa (9/5).

Sekdaprov Adhy Karyono dalam kesempatan itu mengatakan, kehadiran inovasi

‘Kolak Pisang’ yang mer­ upakan kolaborasi dukcapil dengan rumah sakit, dan sistem monitoring M­SINK adalah upaya mewujudkan good governance, yang berbasis pada kemajuan teknologi yang serba digital.

“Inovasi ‘Kolak Pisang’ merupakan bentuk layanan same day service, yang bertujuan agar peristiwa kelahiran dan kematian di rumah sakit Provinsi Jatim, terfasilitasi dokumen kependudukannya,” jelas Adhy Karyono.

Dasar rujukan pelaksanaan inovasi tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, serta peran

“Contoh inovasi pelayanan publik administrasi kependudukan di era digital yang bisa dianggap sukses, antara lain tanda tangan elektronik. Saat ini sudah sangat lazim digunakan, baik di dokumen kartu keluarga, maupun persuratan instansi, terutama semenjak Covid­19. Padahal dahulu saat awal inovasi dilakukan, masih banyak instansi yang menganggap tanda tangan elektronik sebagai suatu hal yang penting,” paparnya.

Lebih jauh Adhy Karyono memaparkan, saat ini Dinas Dukcapil baik di pusat, provinsi dan kabupaten/ kota berupaya untuk selalu mewujudkan pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan yang berkual­

Dalam konteks pelayanan publik, lanjutnya, inovasi biasanya merupakan jawaban atau tindak lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan atas tuntutan, keluhan, pengaduan dan masukan dari masyarakat pengguna layanan tersebut. Artinya partisipasi masyarakat sangat berdampak terhadap potensi inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan.

“Semakin masyarakat proaktif peduli terhadap perbaikan pelayanan publilk, semakin besar potensi penyelenggara layanan melakukan inovasi atas layanannya,” jelasnya.

Adhy Karyono mengatakan, ada beberapa alasan mengapa penyelenggara layanan harus berinovasi. Pertama; sudah begitu banyak regulasi yang mengatur, antara lain UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012 ten­ tang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan inovasi.

Kedua; tuntutan zaman dan kondisi. Zaman sudah berubah, saat ini memasuki era disrupsi. Yaitu kondisi dimana terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar­besaran atau mendasar ke dalam sistem yang baru, era industri 4.0 yang serba digital, penyelenggara harus mampu merespons terhadap perkembangan zaman.

“Dan ketiga; ekspektasi pengguna layanan semakin meningkat. Semakin hari kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat, demikian juga ekspektasi masyarakat selaku pengguna layanan, semakin hari semakin meningkat dan menuntut pelayanan terbaik,” tandasnya. Dukcapil Propinsi diharapkan menjadi bakcbone integrasi data dari semua OPD di Jatim agar terintegrasi dengan NIK kependudukan yang tercantum di SIAK. (rls)

Batu, Jatim Pos

Dinas Sosial Kota Batu kembali menyalurkan bantuan sosial dan bantuan ekonomi dengan menyalurkan BLT Inflasi Tahap II. Kegiatan untuk mengendalikan inflasi daerah ini menyasar keluarga pra sejahtera yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, diberikan pula insentif untuk para lansia dan penyandang disabilitas, Senin (8/5) pagi.

Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai meninjau langsung kegiatan penyaluran bansos yang berlangsung di dua tempat ini, yakni di Kantor Desa Sumbergondo dan Kantor Desa Bulukerto.

Dalam kesempatan ini, Pj. Wali Kota Batu didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Camat Bumiaji, Kepala Desa Sumbergondo, dan Kepala Desa Bulukerto. Tak hanya meninjau, Aries juga berdialog dengan masyarakat. Bahkan, untuk lansia yang tidak bisa datang ke Kantor Desa, Aries yang mengunjungi dan memberikan bantuan tersebut secara langsung.

Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan, penyaluran BLT Mitigasi Inflasi kali ini merupa­