Waktunya Surabaya Jadi Kota Layak Anak Dunia

Surabaya, Jatim Pos

UNICEF melalui Perwakilan Wilayah Jawa Timur menyerukan agar setelah 730 tahun berdiri, saatnya Surabaya mensejajarkan diri dengan kota layak dan ramah anak dunia. Karenanya, Pemerintah

Kota (Pemkot) Surabaya pun memastikan layanan anak terus diperkuat untuk menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wali

Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika Resepsi Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke730 di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/5/2023).

“Ada layanan anak, shelter dan berbagai pencegahan anak. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan berbagai pihak untuk mendukung anak. Termasuk sekolah inklusi yang sekaligus memastikan rasa aman bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),” kata

Wali Kota Eri Cahyadi.

Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga mengungkapkan, jika pada tingkat ujung tombak masyarakat ada program sinau bareng yang dilakukan di tiap Balai RW.

Sinau Bareng ini bisa menjadi ruang bagi anak untuk berinteraksi sekaligus belajar. “Program Sinau Bareng dan Ngaji Bareng di Balai RW, juga akan terus digalakkan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara mendorong agar Surabaya yang berkali-kali menjadi

Kota Layak Utama, dapat diterima menjadi anggota

Child-Friendly City Initiative (CFCI) atau Kota Sahabat Anak tingkat Dunia.

“Ini sebagai pertanda bahwa anak-anak, warga dan pemerintah kota-nya akan

‘naik kelas’,” kata Arie di sela Resepsi HJKS.

Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, UNICEF merasa perlu mendukung terus upaya pemerintah dan warga Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya. Sebagai informasi, pada tahun 2020, sekitar 56 persen dari populasi dunia atau sekitar 4,4 miliar orang tinggal di daerah perkotaan, dimana 1,18 miliar di antaranya adalah anak-anak. Angka tersebut akan meningkat menjadi 70 persen pada pertengahan abad ini atau sekitar tahun 2050-an.

“Maka dari itu, sangat penting Surabaya, sebagai calon anggota CFCI, menunjukkan cara mengantisipasi masa depan perkotaan agar tetap sayang, peduli dan melindungi semua anak-anaknya secara berkelanjutan. Surabaya bukan hanya harus naik kelas dengan menjadi CFCI, tapi nanti harus kerja keras jadi juara kelas!” kata Arie. Arie mengatakan, kemajuan perlindungan anak di daerah perkotaan akan menjadi kunci dalam mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. UNICEF mengapresiasi upaya revisi Peraturan Daerah Sistem Pelayanan Perlindungan Anak, Surat Edaran Wali Kota tentang

Pelibatan Anak dalam Musrenbang di setiap tingkat RW dan Kelurahan, Promosi Desa Ramah Perempuan dan Anak, Peningkatan Kapasitas Forum Anak Surabaya (FAS) dan Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes) bahkan pelatihanpelatihan disiplin positif anti-bullying atau anti perundungan atau penindasan.

“Termasuk, dan terutama pencegahan kekerasan secara daring (online child sexual exploitation and abuse),” kata Arie.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru-baru ini merilis laporan Profil Pengguna Internet 2022. Dalam laporan tersebut, APJII mengungkapkan penetrasi internet Indonesia mencapai 77,02 persen pada 2021-2022.

Berdasarkan usia, penetrasi internet tertinggi berada di kelompok usia 13-18 tahun. Hampir seluruhnya (99,16 persen) kelompok usia tersebut terhubung ke internet.

Oleh sebabnya, Arie mengajak semua pihak untuk kolaborasi bersama dalam upaya pencegahan kekerasan anak secara daring. “Bersama kami ingin anak dan Kota Surabaya akan jauh lebih aman. Safer Online dan offline. Lebih terlindungi baik di ranah daring dan luring,” kata Arie.

Sementara itu, Ahli Per- lindungan Anak UNICEF, Naning Julianingsih mengingatkan, selain melihat bahwa anak-anak sekarang sudah banyak yang digitally literate atau melek digital. Maka dari itu, perlu diperhatikan ada risiko penggunaan internet di kalangan anak.

“Satu diantara tiga anak atau 29 persen anak mengirimkan informasi pribadi mereka kepada seseorang yang belum pernah mereka temui secara langsung. Kemudian 11 persen anak pernah memutuskan bertemu langsung dengan seseorang yang pertama kali mereka temui secara online. Dan 22 persen anak-anak secara tidak terduga menemukan konten seksual online melalui iklan, media sosial, mesin telusur, dan aplikasi pemesanan,” kata Naning.

Fakta mengejutkan lainnya, Naning menyebut, 500 ribu anak di Indonesia dilaporkan telah mengalami eksploitasi seksual online dan perilaku berbahaya dalam satu tahun terakhir. “Memastikan budaya mengakses Internet memberi anak-anak dan remaja kesempatan tanpa batas untuk mengakses informasi, budaya, komunikasi, dan hiburan yang dapat memicu kreativitas mereka dan memperluas wawasan mereka,” ungkap Naning. (fred)

Bapenda Kab Kediri Tetapkan PBB-P2 Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, Peraturan Bupati Kediri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Kediri, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Kediri.

dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak, dan Menara.

nilai jual NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak (WP).

Kediri, Jatim Pos

Badan Pendapatan

Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri menetapkan

Pembayaran Pungutan

Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023.

Dalam hal ini ada enam (6) dasar hukum yang mengatur yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Peraturan Bupati Kediri

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Ada 9 (sembilan) Objek Pajak PBB-P2 yang termasuk dalam pengertian Bangunan yaitu, Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal dan

Sedangkan Subjek PBB-P2 ialah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi atau memperoleh manfaat atas Bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh atas bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, terdiri dari NJOP Tanah dan Bangunan.

Besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen), sedangkan NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Dalam penghitungan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), kemudian dikurangi dengan pengurangan ketetapan PBB-P2. Besar

Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi atas data

Objek atau Subjek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah ataupun sebab lain yang mengakibatkan berubahnya

Objek atau Subjek PBB-P2.

Dari tahun 2018-2022, PBB-P2 menyumbang kontribusi signifikan bagi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dengan rata-rata 15% (lima belas persen). Sedangkan bagi penerimaan Pajak Daerah sebesar 177% (seratus tujuh puluh tujuh persen) dengan rata-rata 35% (tiga puluh lima persen), prosentasi realisasi bisa dilihat pada foto diatas.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, Bapenda Kabupaten Kediri melakukan beberapa terobosan, antara lain melakukan percepatan pungutan PBB-P2 dengan melakukan cetak

SPPT dan SPPD di Desa, melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan tim intensifikasi beranggotakan SKPD terkait peningkatan PBB-P2, dan melakukan imbauan pembayaran ke masing-masing kecamatan.

Di tahun 2023 pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kediri bisa dilakukan secara online di seluruh Kantor Kecamatan se-Kabupaten Kediri, Bank Jatim (Kantor Kas Pembantu dan Payment Point Bank Jatim se-Kabupaten Kediri, dan ATM Bank Jatim, serta di Bank Jatim se-Indonesia).

Selain itu pembayaran bisa dilakukan melalui Petugas Pungut Desa, Kantor Pos, Indomaret, Tokopedia, Bank Mandiri, Bank BNI.

Untuk mengecek tunggakan PBB-P2 bisa mengunjungi link e-sppt.kedirikab. go.id dengan memasukkan NOP. Diimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk segera melunasi PBB-P2, jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tanggal 31 Juli 2023. (Bapenda/priez)