Bekali FKDM Wawasan Pemilu

Mojokerto, Jatim Pos Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024, Bakesbangpol menggelar Koordinasi Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM) di Gedung Bumi Mulyojati Majapahit, Desa Randugenengan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/5/2023) sore.

Acara yang atas inisiasi Kepala Bakesbangpol Kabupaten Nugraha Budi Sulistiya disambut antusias oleh peserta, terbukti puluhan pengurus dan anggota FKDM dari 18 Kecamatan berkenan hadir dan menyimak penjelasan seputar aturan dan mekanisme seputar Pemilu dari paparan Ketua KPU Muslim Buchori serta dari perwakilan Satuan Intel Polres Mojokerto AKP Yuki Riyanto.

Ketua FKDM Kabupaten Mojokerto Sucipto Sutrisno, mengatakan dalam rangka menghadapi pemilu legislatif maupun pilpres tersebut, FKDM diharapkan bisa membantu pencegahan dini terjadinya konflik, serta memberikan informasi yang cepat, akurat pada lembaga terkait demi terciptanya keamanan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

“FKDM ini murni dari masyarakat yang peduli terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto, dan mohon bimbingan atau pelatihan agar profesional, sebagai mitra bisa membantu Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mensukseskan Pemilu agar berjalan tertib dan lancar,” ucap Ketua FKDM Sucipto.

Kepala KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori mengatakan, pemilu bersifat Langsung Umum bebas dan rahasia (Luber Jurdil) , langsung artinya pemilih datang langsung ke tempat pemungutan suara tak boleh diwakilkan, umum artinya semua orang berhak mencalonkan dan dicalonkan, bebas artinya semua bebas memilih sesuai hatinya tanpa adanya intervensi, Rahasia artinya suara terjaga dengan baik, Jujur artinya yang menang dibilang menang yang kalah dibilang kalah, Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya,” Sebagai penyelenggara Pemilu, kami akan fasilitasi

KPPS) harus ada peserta Pemilu ( Parpol). “tahun ini ada 18 parpol level nasional yang sudah mendaftarkan diri pada kontestasi pemilu 2024, semua Parpol akan kita perlakukan dengan cara yang sama sesuai ketentuan,“ terangnya.

Pada kesempatan itu, Muslim Bukhori menerangkan, pembagian daerah pemilihan Kabupaten Mojokerto dibagi menjadi 5 Dapil. Nantinya tiap dapil surat suara masing-masing Dapil itu berbeda-beda sesuai yang ditetapkan.

Dapil 1 meliputi Kecamatan (Ngoro, Pungging, Mojosari);

Money Politik, Politik Sara, Black Campaign/kampanye hitam, dan berita hoax/berita bohong.

“Perlu diwaspadi saat Pemilu ialah pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat yang dilarang (Gedung Pemerintahan, tempat ibadah dan lembaga pendidikan) dan bagi ASN harus bisa netral, karena sanksi beratnya sampai pemecatan,“ tukasnya.

AKP Yuli Riyanto Kepala KBO Intelkam Polres Mojokerto menyampaikan materi peran serta FKDM dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, jangan sampai ada ancaman, gejala yang berpotensi mengganggu keamaanan tidak melaporkan ke pihak terkait.

“Peran FKDM menjaring, menampung mengkoordinasikan data dan informasi dari masyarakat yang potensi ancaman gangguan keamanan dalam upaya pencegahan secara dini, mampu sebagai jembatan antara masyarakat dan Pemda, mencegah potensi terjadinya konflik, mewaspadai dan mencegah hal hal yang mencederai proses Demokrasi,“ jelasnya.

Dihadapan 10 pengurus tetap La Smart yang baru saja dikukuhkan, Bupati Yes menekankan, untuk dapat bekerja secara efektif dan optimal dalam menangani persoalan keluarga.

“Saya minta berjalan efektif tidak hanya formalitas saja, lebih dari itu sebagai Puspaga kulitas yang baik yang dilengkapi psikologi, konseling, kita upayakan bersama untuk Puspaga ini benar-benar bisa membantu,” ujar Bupati Yes.

Untuk menjangkau masyarakat diseluruh wilayah Lamongan, Bupati Yes berharap, kedepan Puspaga dapat dimasifkan di setiap kecamatan melalui Puskesmas. (bis)

» Disdikbud Jombang Lanjutkan

Ekskavasi Kelima Situs Pande Gong

KetuaKPUKabupatenMojokertoMuslimBuchorisaatmemberipaparan seputar Pemilu 2024 pada FKDM, di Gedung Bumi Mulyojati Majapahit, Selasa(30/5/2023).

semua pemilih demi suksesnya pemilu. “ kata Muslim Bukhori. Lanjut dikatakan Muslim Bukhori, Hal penting yang harus ada pada penyelenggaraan Pemilu. (Pileg, Pilkada atau Pilpres) yaitu Regulasi artinya, harus ada aturan yang mengatur karena sebagai acuan, pedoman seperti UU, PerKPU, Per Bawaslu, kemudian harus ada panitia ( KPU, PPK, PPS,

Dapil 2 meliputi Kecamatan (Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas); Dapil 3 meliputi Kecamatan (Sooko, Puri, Trowulan); Dapil 4 meliputi Kecamatan (Gedeg, Jetis, Kemlagi, Dawar Blandong); Dapil 5 meliputi Kecamatan (Mojoanyar, Bangsal, Kutorejo, Dlanggu).

Muslim Bukhori juga menegaskan, hal hal yang perlu dihindari saat pemilu ialah, adanya

Ditempat yang sama, Kepala Bakesbangpol, Nugraha Budi Sulistiya, mengajak FKDM lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang Pemilu 2024, agar berkoordinasi, komunikasi dengan Pemerintah demi suksesnya Pesta demokrasi.

“Pesta demokrasi di Indonesia harus sukses, Pileg bakal digelar Februari 2024, dan Pilpres November 2024, FKDM harus tetap profesional jangan sampai mudah terpengaruh pada simpatisan ataupun relawan Parpol di Pemilu tahun 2024,” pesan Nugraha Budi Sulistiya. (din)

Lokasi ekskavasi situs pande gong, Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Jombang, Jatim Pos

Ekskavasi situs Pande Gong yang ada di Dusun Kwasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dilanjutkan pada tahap kelima oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur.

Kegiatan ekskavasi tersebut menargetkan untuk data penunjang penetapan situs pande gong sebagai bagian dari Cagar Budaya yang ada di Kabupaten di Jombang.

Tampak di lokasi tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI melakukan penggalian tanah di sebelah utara situs utama pande gong, dan tampak juga aktifitas pembersihan pohon di kanan kiri situs.

Sekretaris Disdikbud Jombang Bambang Rudy, mengatakan pihaknya beserta Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, melaksanakan ekskavasi tahap ke lima mulai 23 Mei sampai selesai. “Rencana ekskavasi dilaksanakan kurang lebih sepuluh hari kedepan,” terangnya kepada awak media, Selasa (30/5/2023).

Bambang Rudy menambahkan, kegiatan ekskavasi tahap lima ini fokus untuk mendapatkan data. Selain itu, pembersihan dan menata wilayah sebelah utara candi Pandegong dan sebelah timur.

“Hasil dari pendataan dan pemetaan menggunakan foto dari udara dan sekeliling digunakan untuk pengajuan penetapan cagar budaya tingkat kabupaten bagi situs Pandegong,” tambahnya.

Bambang Rudy merinci, untuk kegiatan ekskavasi tahap kelima ini di anggarkan kurang lebih sekitar 50 – 60 juta rupiah selama 10 hari kedepan. Jika bisa menata kondisi lingkungan sekitar maupun area bangunan candi maka akan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar.

“Dari segi pengetahuan bagi para siswa mengenai bagaimana keadaan sebenarnya peninggalan budaya masa lalu yang berada di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terkait ekskavasi tahap ke lima, Pamong Budaya Ahli Pertama BPK Wilayah XI Jawa Timur, Albertus Agung Vidi Susanto mengatakan, bangunan situs di Pandegong ini, menyisakan lima lapis untuk pondasi dan bagian kaki bawah terlihat dua lapis.

“Mungkin saja masih mengandung potensi arkeologi. Kita petakan area sekitar untuk menentukan area situsnya, melalui foto udara dengan drone, peta desa, untuk mengetahui ini tanah siapa, luasnya berapa?,” terangnya.

Vidi menambahkan, untuk mengenai Candi utama, berada di sebelah timur di depan, kemudian di sebelah baratnya ada tiga candi perwara yang mewakili dari tiga dewa Trimurti. “Bentuk penggambaran dari sosok Dewa, yakni Dewa Wisnu,” terangnya.

Kemudian, mengenai lamanya eskavasi Candi Pandegong Jombang, tim melakukan eskavasi dengan tenggat waktu sampai 10 hari. “Teknisnya di lapangan, satu hari untuk survei mempersiapkan grid,” tandasnya.

Untuk ekskavasi kelima ini lanjut Vidi, untuk membuka potensi sekaligus melengkapi data. “Sekali lagi ini sebagai kelengkapan data persiapan menuju ke penetapan cagar budaya tingkat kabupaten,” pungkasnya. (her)

Buduran melakukan musyawarah dengan warga Desa Sidokepung, Selasa (30/5/2023).

Sidoarjo, Jatim Pos

Persoalan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah, yakni PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Sidoarjo, akhirnya menemukan titik temu.

Namun untuk itu Wakil Bupati Sidoarjo H Subandi harus turun gunung berdiskusi dan mencari solusi bersama warga Kepala Desa hingga Forkopim- ka Buduran pada Senin (29/5) malam di Pendopo Balai Desa Sidokepung, Selasa (30/5/2023).

“Saya kepingin semua masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan program PTSL yang kuotanya hanya 150 ribu.

Untuk itu sudah saya katakan, kalau kita mengikuti program PTSL ya harus mengikuti sesuai anjuran pemerintah, dan urusan legalitas akan dipermudah” terang Wabup Subandi.