» DPRD Kabupaten Pacitan Kunker ke DKP Jatim PAD Sektor Perikanan Dari Retribusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam penarikan retribusi sektor perikanan adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk dilakukannya penangkapan ikan, penurunan hasil tangkapan di Kabupaten Pacitan utamanya pada tahun 2022 serta berkurangnya jumlah nelayan karena beralih profesi menjadi penangkap benur.

”Kalau nantinya ada solusi dari instansi terkait, direlokasi ketempat lain dan hanya disediakan lahan kosong di Dusun Sasap, sedangkan

Ujeck panggilan akrab Mujiono, SH, mengungkapkan segala upaya ditempuh untuk membela para PKL, meminta bantuan anggota DPRD Provinsi Jatim untuk komunikasi dengan DPU SDA Jatim

“Kami perjuangkan PKL Modongan, juga minta bantuan legislator asal Mojokerto yang menjadi anggota DPRD Jatim (ada dari Gerindra, dari PKB dari PDIP) dengan harapan tidak adanya pembongkaran, kalau terpaksa harus pembongkaran ya dicarikan solusi, relokasi agar tetap bisa berjualan,“ tandas Ujeck. (din)

Sosialisasi SeHaTkan Memfasilitasi

Pembudidaya Ikan

bit, pupuk, pelatihan­pelatihan, agar tanah yang digarap oleh Bapak­Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif,” ujar Presiden pada pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022.

Komisi III DPRD Kabupaten Pacitan saat audensi dengan Dinas KelautandanPerikananProvinsiJawaTimur,Selasa(16/6/2023).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kerja Komisi

III DPRD Kabupaten Pacitan, Selasa (16/6/2023).

Kunjungan kerja DPRD

Kabupaten Pacitan kali ini ingin melakukan pembahasan Raperda tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, mengingat Kabupaten Pacitan merupakan salah satu

Kabupaten di Jawa Timur dengan wilayah pesisir serta memiliki kelimpahan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Acara dibuka oleh Eko

Adhi P selaku Kasubag

Keuangan DKP Provinsi Jawa

Timur. Dalam sambutannya

Eko menyampaikan bahwa sinergitas antar Pemerintah harus dilakukan demi kemanfaatan yang lebih luas dirasakan oleh masyarakat.

Anung P selaku Ketua

Komisi III DPRD Kabupaten

Pacitan juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki 6 Kecamatan yang berbatasan dengan laut, sehingga sektor perikanan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

“90% PAD sektor perikanan yang didapatkan Kabupaten Pacitan didapatkan dari penarikan retribusi di tempat pelelangan ikan (TPI) yang berada di pelabuhan perikanan pantai Tamperan, oleh karenanya kolaborasi dan sinergitas niscaya adanya,” ujar Anung.

Lebih jauh, Budi Setyono Kepala Pelabuhan Tamperan tahun 2022 menjelaskan bahwa urusan bidang kelautan dan perikanan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertulis pada UU nomor 23 tahun 2014 pada sub urusan perikanan tangkap terbatas kewenangannya pada pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Saat ini Pemkab Pacitan sedang mengusulkan raperda mengenai tarif retribusi di sektor perikanan dengan pembagian retribusi jasa pelelangan menjadi 3 kelas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga hendak mengusulkan rancangan peraturan daerah mengenai tarif retribusi di Pelabuhan Perikanan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2021 yang dibedakan jenis ikan yang mana tidak termasuk Benur/Benih Bening Lobster. (bidang perikanan tangkap)

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan atau SeHaTkan, yang dilaksanakan pada Kamis (11/5/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembudidaya dalam pengajuan

SeHaTkan di Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan, Kantor Pertanahan, dan pembudidaya Kabupaten/kota di Jawa

Timur dengan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang­Badan Pertanahan Nasional (ATR­BPN) dan Kanwil ATR­BPN Jawa Timur sebagai kolaborator program SeHatkan Bersama KKP­RI.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan Kab/Kota di Jawa

Timur pada sektor perikanan budidaya. Turut hadir juga sekaligus menjadi narasumber

Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Jatim, Sub. Koordinator

Pemberdayaan Pembudidaya

Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo, Perwakilan dari Kementerian

ATR/BPN Kanwil Provinsi Jawa Timur, Sub. Koordinator Dinas Perikanan Kab. Gresik.

Penyampaian materi dalam sosialisasi diantaranya

Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Ke­ lautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Timur yang mempunyai

Tugas Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.

Hal ini berfungsi merumuskan kebijakan pengembangan perikanan budidaya di Jawa Timur.

Dalam sosialisasi tersebut

Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyampaikan pasca program SeHaTkan para pembudidaya dapat memanfaatkan sebagai penunjang sumber peminjaman modal pada Bank, Koperasi, UMKM, dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang diharapkan mampu mendongkrak

Produksi Perikanan Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan Arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Sertifikat Redistribusi & Hasil Penyelesaian Konflik, 22 September 2021. “Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja. Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan­bantuan berupa modal, bi­

Presiden Jokowi berharap seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.

Dengan dasar hukum sertipikasi hak atas tanah lintas sektor, pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan tahapan perencanaan, yakni perencanaan target PBT SHAT dan anggaran dan penyampaian daftar CPCL ke kantor pertanahan. Kemudian persiapan atau penetappan CPCL dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. Setelah tahap persiapan akan dilaksanakan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, penerbitan keputusan penegasan konversi/pengakuan HAT dan keputusan pemberian hak, pembukuan dan penerbitan sertipikat. Program SeHaTkan ini diharapkan sebagai upaya Percepatan pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui PTSL maupun melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lintas Sektor).

Serta memujudkan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk

Peningkatan Akses Permodalan. (bidang perikanan budidaya)

Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab saat sambutan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Jombang, Jatim Pos

Pemerintah Kabupaten

Jombang melalui Kantor Sat­ pol­PP Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai

Kediri menggelar Sosialisasi

Gempur Rokok Ilegal yang dikemas dalam Pagelaran

Seni Budaya Campur Sari

(Guyon Maton Cak Precil CS) di lapangan Voli Dsn. Kli­ tih, Desa Pojok Klitih Keca­ matan Plandaan, pada Rabu

(07/06/2023) malam.

Kegiatan Sinergitas yang baik antara Pemerintah Ka­ bupaten Jombang dengan

Kantor Pelayanan Bea Cukai

Kediri untuk mengeduka­ si masyarakat dalam upaya

Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Jombang, utamanya di wilayah Utara Brantas ini diapresiasi oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.

“Sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal. Saya harap dengan pemahaman yang benar terkait peraturan perundang­undangan di bidang cukai, maka masyarakat akan dapat mengidentifikasi legalitas atas barang­barang kena cukai

» Ngopi Bersama Media