Bupati Ponorogo Berangkatkan

113 CJH Gelombang ke-2

dalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar. Kepala UPT PPA DP3APPKB Kabupaten Blitar, Iin Indira mengatakan, sesuai data UPT PPA DP3APPKB hingga menjelang akhir Mei 2023 permohonan pernikahan anak di bawah umur mencapai 108.

“Sampai akhir Mei kemarin kami memang menerima permohonan pernikahan sampai 108,” ujar Iin, Rabu (7/6/2023).

Mereka yang mengajukan permohonan nikah tersebut rata­rata adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk lulusan SD jumlahnya 40 anak. Sementara untuk lulusan SMP 66 anak. Sedangkan lulusan SMA hanya 2 anak.

Lanjut Iin, saat datang ke UPT PPA DP3APPKB mereka membawa dokumen mulai dari ijazah terakhir, akte dan kartu keluarga (KK) sebagai syarat. Dari sinilah diketahui, bahwa mayoritas mereka adalah lulusan SD dan SMP. Namun usia mereka rata­rata sudah 15 tahun sampai 18 tahun.

“Jadi bukan berusia SD atau SMP. Melainkan mereka ini saat datang ke kami dan kami data memang ijazahnya SD dan SMP. Jadi mereka ini lulusan SD dan SMP. Yang lulusan SMA hanya dua anak,” jelas Iin.

Mereka yang mengajukan permohonan nikah, tidak semua disetujui. Selama proses assesmen ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan permohonan disetujui atau tidak.

“Dari 108 permohonan itu yang dikabulkan sebanyak 71. Sedangkan yang ditolak seba­ nyak 37. Jadi kami melihat apakah nanti menimbulkan permasalahan atau tidak di kemudian hari. Atau yang usianya sudah mendekati 19 tahun dan tidak ada kedaruratan disitu tidak disetujui, dan diminta untuk menunggu cukup umur,” tegasnya.

Kata dia, permohonan rekomendasi nikah ini karena adanya beberapa faktor. Misalnya kondisi yang darurat seperti sudah berbadan dua. Kemudian atas kesepakatan keluarga karena si laki­laki sudah bekerja dan keduanya sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. “Sesuai undang­undang minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun. Sehingga yang belum usia itu mengajukan permohonan rekomendasi nikah,” pungkasnya. (san)

BupatiPonorogoSugiriSancokosaatPemberangkatanCalonJema’ahHajigelombangke­2kabupaten Ponorogo. Jum’at (9/6/2023).

Ponorogo, Jatim Pos

Bupati Ponorogo Sugiri

Sancoko memberangkat­ kan 113 Calon Jema’ah

Haji gelombang ke­2 asal

Kabupaten Ponorogo tahun

1444H/2023M di penda­ pa Kabupaten Ponorogo, Jum’at (9/6/2023) pagi.

Dengan diantar keluarga masing ­ masing, calon jema’ah haji berpamitan untuk menunaikan ibadah

Haji ke tanah suci mekkah.

Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berpesan kepada seluruh calon jema’ah haji, untuk selalu menjaga ke­ mencuri apa­apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.

“Coba bayangkan kasus

Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2–3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besoknya bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya. “Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi sehatan saat menjalankan ibadahnya di tanah suci, dan pulang ke tanah air menjadi Haji Mabrur.

“Kita doakan kepada seluruh calon jema’ah haji, selamat sampai ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, dan menjadi haji mabrur, “ ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian (Kemenag) kabupaten Ponorogo, M. Nurul Huda mengatakan bahwa total calon jema’ah haji yang di berangkatkan pada tahun ini, sebanyak 665 calon jema’ah yang berasal dari penyidikan juga sekarang jadi tersangka,” kata Mahfud MD.

Dari kasus­kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi­halangi pengungkapan kasus. “Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,” kata dia.

Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU.

“Jangan ada satu kekuatan mana pun main­main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,” kata Faisal Basri.

Dia mengatakan Satgas

TPPU bersama masyarakat melawan upaya­upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia. Satgas TPPU, yang diben­ kabupaten Ponorogo.

“Pada gelombang ke­2 ini ada 113 calon jema’ah haji yang kita berangkatkan, sehingga totalnya 665 calon jema’ah haji yang berasal Ponorogo, “ terangnya.

Ditambahkannya, untuk pemberangkatan selanjutnya, atau gelombang ke­3, pihaknya belum bisa memastikan, karena masih menunggu persetujuan.

“Selamat jalan kepada seluruh calon jema’ah yang menunaikan ibadah haji, selamat sampai tujuan, dan kembali ke tanah air menjadi haji mabrur, “ pungkasnya.(adv/nur) tuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi­instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.

Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp281,6 triliun.

Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan.

Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. (yus) masalah ini bisa cepat selesai sehingga ia tak lagi terbawa­bawa.

“Ya terbawa­bawa, mudah­mudahan semua bisa cepat selesai dan saya sih sekarang mengikuti proses hukumnya saja,” ungkap Nindy Ayunda.

Meski begitu, wanita berdarah Padang, Sumatera barat ini mengaku menghormati proses hukum. Sebisa mungkin Nindy Ayunda bakal memenuhi panggilan untuk pemeriksaan polisi.

“Kita menghormati proses penyidikan, apapun panggilan kita pasti datang,” ucap Tim Kuasa Hukum Nindy Ayunda.

Atas kasus itu, Nindy Ayunda mengaku jadi lebih jarang membuka media sosial. Padahal ada banyak pekerjaan dan kegiatan yang menyangkut dirinya di sana.

Ia menyebut, bahkan cibiran Nikita Mirzani terhadapnya rove bukan hanya kegiatan peduli lingkungan. Melainkan bentuk sedekah oksigen. Terlebih bibit mangrove yang ditanam berjenis Rhizophora, yang memiliki lima kali lipat kemampuan untuk menghasilkan oksigen.

Ia lalu bercerita jika dirinya telah hobi mendaki gunung sejak kelas 2 SMP. Di mana, ia belajar mencintai alam dan pentingnya merawat lingkungan.

“Semua gunung di Jawa Timur pernah saya daki. Selama itu, rasanya saya tidak pernah membawa turun dengan memetik atau mengambil keragaman hayati yang dimiliki oleh gunung. Karena bunga seperti Edelweis itu susah hidup, susah tumbuh, susah berkembang. Saya sudah mencoba menanam di halaman kantor TNBTS Bromo, ternyata tumbuh kembangnya tidak mudah. Maka taman edelweis yang kita miliki mari

Menurut dia, pihaknya akan kembali melakukan audiensi dengan para warga eks pemilik la­ yang beberapa kali dilontarkan saja tak dibacanya. Nindy Ayunda juga ogah membaca komentar dari netizen untuknya.

“Nggak, saya nggak ada baca­baca (komentar) medsos,” ujar Nindy Ayunda.

“Saya nggak lihat apapun omongan orang jadi saya fokus sama diri saya aja,” tukasnya.

Diketahui, Bareskrim Polri masih terus mengusut kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan ada kemungkinan artis Nindy Ayunda akan diperiksa kembali di kasus tersebut.

“Jadi kita masih memanggil saksi­saksi lainnya mengenai itu ya, jadi ada beberapa saksi­saksi yang akan dipanggil seperti tadi yang saya sampaikan. Tentu kalau ada info baru ya penyidik kita jaga,” terangnya.

Untuk itu, Khofifah berpesan untuk menjaga apa yang alam sudah berikan kepada manusia. Maka, tidak cukup merawat bumi hanya dengan sekedar menanam saja tetapi tanam dan rawat.

“Artinya bahwa memelihara dan menjaga sangat penting. Hari ini kita menanam, tapi maknanya baru kita rasakan kalau kita pelihara. Maka menanam dan memelihara ini menjadi satu kesatuan,” tuturnya.

Kegiatan ini, terang Khofifah, juga sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai zero net emission pada 2060. Yang mana, baru bisa terwujud lewat sinergitas semua pihak.

Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan bahwa PLN telah melakukan berbagai program untuk memasyarakatkan energi terbarukan. Terutama han guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut. “Ini sebagai kontrol kita apa yang akan cross check, mungkin (Nindy Ayunda) akan dipanggil lagi, tergantung penyidik mendapat keterangan­keterangan dari saksi lainnya,” kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Nindy Ayunda telah diperiksa dua kali terkait kasus senpi ilegal Dito Mahendra dan dugaan tindak pidana yang berupaya untuk menghalang­halangi suatu proses hukum (obstruction of justice). Nindy Ayunda saat ini masih berstatus saksi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra. Polri bakal memanggil ketua RT dan dua babysitter di kediaman Dito untuk mengusut kasus tersebut. (yus) dengan memasifkan transportasi elektronik. Dimana, PLN telah melakukan berbagai program untuk memasyarakatkan energi terbarukan. Terutama dengan memasifkan transportasi elektronik.

“Per April, jumlah pengguna kendaraan listrik mencapai 55.707. Ini sudah berkembang dengan sangat baik. Dari kami juga sudah menyiapkan charging station yang cukup, dan ke depannya juga akan kami buatkan ultra fast charging di atas 200 kw. Jadi kalau ngecas hanya setengah jam,” jelasnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) RI Satya Widya Yudha mengatakan, strategi Indonesia untuk mewujudkan zero net emission 2060 adalah dengan dekarbonisasi. Salah satunya, dengan menyeimbangkan ekosistem antara berapa karbon dikeluarkan dengan jumlah pohon ditanam. (rls) menjadi persoalan mereka sehingga kita bisa mencarikan solusi yang