DPRD Sumenep Janji Kawal Jalan Rusak di Gapura

Sumenep, Jatim Pos

Anggota Dewan Per­ wakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Su­ menep, Madura, Jawa

Timur, Sami’odin berjanji akan mengawal perbaikan jalan rusak di Kecamatan Gapura. Jumat, 9 Juni 2023.

Ia menuturkan bahwa jalan rusak yang notabenenya adalah jalan Kabupaten itu telah lama di keluhkan masyarakat di Gapura sejak lama. Bahkan dari saking rusaknya banyak orang yang melintas disana jadi korban kercelakaan.

Komitmen Selesaikan Raperda

Pajak dan Retribusi Daerah

Sami’odin mengungkapkan, pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengsulkan anggaran melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun usulan itu tidak bisa terealisasi berkenaan dengan pandemi Covid­19.

“Kami sudah berupaya untuk mengusulkan anggaran ke Pemprov Jatim, tapi itu kewenagan mereka. Saat itu kan masih momen Covid­19 dan semua anggaran direfocusing untuk penganggulangan pandemi.” ujarnya rusak di Gapura sangat tidak memungkinkan karena anggaran yang terbatas.

Anggota DPRD dari Dapil VI ini juga mengatakan, kondisi jalan rusak di Gapura adalan jalan penghubung antara dua desa yakni Desa Gapura Tengah dan Desa Tamedung.

Sumenep, Jatim Pos

Guna menopang pe­ ngelolaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten

Sumenep, Madura, Jawa Timur, berkometmen untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

“Perda ini merupakan usulan eksekutif. Apabila persyaratannya sudah lengkap pasti kami bahas sesuai jadwal di Bamus (Badan Musyawarah),” ungkap anggota DPRD Sumenep Sami’odin, Jumat (9/6/2023).

Dirinya juga menyebutkan bahwa, Raperda tersebut merupakan usulan eksekutif yang dicanangkan dibahas pada April 2023.

Hanya saja, dirinya menyebutkan apabila pembahasan tersebut harus ditunda lantaran adanya peraturan baru yang ha­ rus disesuaikan oleh eksekutif selaku pengusul.

Ia menyebutkan bahwa salah satu aturan tersebut yakni harus melalui rekomendasi dari Kantor Wilayah Ke­ menterian Hukum dan Ham

(Kanwil Kemenkumham)

Provinsi Jawa Timur.

“Sampai saat ini rekemendasi itu belum ada, sehingga pembahasannya ditunda, kendalanya disana.

Karena kalau terus dibahas dan tidak singkron nanti harus dilakukan pembahasan lagi,” jelas anggota pansus Raperda tersebut.

Sami’odin menegaskan bahwa, adanya regulasi tersebut dinilai mampu membuat pengelolaan PAD lebih efektif dan efisien.

“Dengan adanya regulasi itu, tentunya dapat menjadi landasan cara pengelolaan yang benar­benar guna lebih meningkatkan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.

Karenanya, ia berharap rekomendasi rekomendasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera selesai dari Kanwil Kemenkumham Jatim.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, jika pembahasan Raperda tersebut tidak kunjung selesai sebelum awal 2024 maka daerah harus menerima sanksi pengurangan dana alokasi umum (DAU).

Dirinya berkometmen manakala rekomendasi dari Kanwil Kemenkumham Jatim sudah turun, pihaknya akan segera mengagendakan jadwal pembahasan kembali.

“Kalau sudah lengkap kan enak, setelah dibahas nanti kami tinggal dok (disahkan jadi perda),” tutupnya. (Adv/dam)

Akses jalan itu merupakan jalan utama bagi masyarakat yang hendak berdagang maupun aktivitas lainnya. Sehingga masyarakat setempat merasa butuh adanya perbaikan terhadap kondisi jalan yang miris.

Ditanya kekuatan anggaran, ia menerangkan jika dalam waktu dekat untuk menyelesaikan jalan

“Saya kira anggaran kita memaang tidak bisa sekaligus menyelesaikan jalan rusak disana. Tapi setidaknya kita bisa menganggarkan secara bertahap dengan prioritas jalan rusak terparah.” katanya

Sami’odin menyebutkan, DPRD Sumenep tengah membahas dan menyepakati anggaran Rp. 1 miliar di Perubahan Anggaran Keuangan 2023. Di mana angafaran tersebut nantinya akan dialokasikan diwilayah Gapura.

“Anggaran itu nanti kita prioritaskan pada jalan yang rusak paling parah disana. Paling tidak ini sebagai pembuktian konkrit pada masyarakat bahwa kita benar­benar bekerja sebagai perwakilan rakyat.” terangnya

Ia juga menyebut, kerusakan jalan sepanjang 4,5 kilometer itu diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 5 miliar lebih. Dengan jumlah yang besar itu baginya butuh waktu lebih banyak jika harus bergantung pada APBD Sumenep yang harus mengakomodir jalan rusak disetiap wilayah.

“Sebenarnya jalan Kabupaten yang rusak tidak hanya di Gapura saja, selain itu ada juga di Desa Longos bahkan disana penting juga untuk di perbaiki. Sementara APBD kita tidak bisa sekaligus memperbaiki jalan yang ada di Sumenep baik daratan dan kepulauan secara singkat.” paparnya Ia berharap, masyarakat Kecamatan Gapura bisa lebih bersabar untuk menunggu proses penganggaran. Ia optimis pemerintah bisa segera melayani masyarakat dengan baik. (Adv/dam)

Humas RSUDMA: Jangan Parkir diluar Rumah Sakit

Sumenep, Jatim Pos sudah disediakan oleh rumah sakit dengan basis kemanan yang cukup ketat.

Pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Kabupaten Sumenep, mengimbau agar masyarakat tidak memparkir kendaraan sembarangan terutama diluar area parkir.

Hal ini disampaikan Humas RSUDMA, Arman Endika Putra bahwa akhir­akhir ini pihaknya banyak menemukan parkir liar di luar rumah yang meresahkan.

“Tempat parkir yang kami sediakan cukup luas bisa menampung 500 kata Arman. 9 Juni 2023.

Ia menjelaskan, pihaknya sengaja mengandeng pihak ketiga yakni PT. Tania Berkah Mandiri (TBM) dalam hal pengelolaan parkir dengan tujuan suapaya lebih maksimal ditingjat keamanannya.

Sehingga masyarakat dapat menafaatkan lahan parkir tersebut tanpa harus ragu akan keamanan dissana. Sebab, ada petugas yang selalu melakukan pengecekan keamanan kendaraan yang diparkir.

“Jadi kami terus lakukan imbauan, agar parkirnya di tempat yang sudah kami sediakan, biar aman. Kalau di luar kan bisa saja hilang,” ujar Arman.

Arman menyebutkan bahwa berdasarkan data kunjungan ke rumah sakit palat merah itu alami pentingakatan ketimbang sebelumnya.

“Tahun lalu tiap hari kunjungan sampai 250 orang, sejak 2023 naik 350 orang”.

Ia mewanti­wanti agar masyarakat dapat memanfaatkan area parkir yang motor lebih. Dan parkir antara pengunjung dan pegawai sudah dipisah.”

Ia berharap, melalui parkir yang memadai itu masyarakat mendapat pelayanan terbaik dari rumah sakit. (adv/dam)