» Bupati Ponorogo Sambut Rombongan Javanese Diaspora Event 2023, Sedino Ing Ponorogo

dan menyampaikan salam dari

Presiden Republik Suriname kepada Bupati Sugiri Sancoko.

“Senang sekali bisa sampai disini, di Pendopo Kabupaten Ponorogo, sebagai keturunan jawa saya merasa senang dan bangga bisa berjuma dengan anda semua, “ ucapnya.

Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko menerima rombongan Javanese Diaspora Event 2023, Sedino Ing Ponorogo, Kamis (15/6/2023).

Ponorogo, Jatim Pos

Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko di dampingi Wakil

Bupati Ponorogo Hj Lisdyarita menyambut kedatangan Rom­ bongan Javanese Diaspora Event ke 5 tahun 2023, yang dalam perjalannya di Jawa

“Ngumpulke Balung Pisah” yang juga singgah di Ponorogo.

Kedatangan Rombongan

Javanese Diaspora Event 2023 disambut dengan kesenian

Reyog Ponorogo dan seni Jaran

Thek di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Kamis (15/6/2023).

Dalam sambutannya, Duta Besar Suriname untuk Indonesia, Erick Rahmat Moertabat mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan,

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga mengucapkan terima kasih dan menyambut gembira atas kedatangan para rombongan Javanese Diaspora yang telah mengagendakan kegiatannya ke Kabupaten Ponorogo.

“Dengan agenda ini kedepannya bisa saling berkolaborasi tentang budaya, wisata yang ada di Ponorogo, sehingga Budaya di Ponorogo bisa tersiar diseluruh dunia lewat Diaspora ini, “ terang kang Giri.

Lebih lanjut, Kang Giri menjelaskan akan mengajak mereka untuk melihat­lihat Ponorogo, mengenalkan Kuliner, budaya, wisata yang ada di Ponorogo.

“Jika dulunya mereka mendapat cerita tentang Ponorogo dari kakek mereka, hari ini bisa datang dan melihat langsung dan mengalami, sehingga akan membuat kerinduan, “ tandasnya.

Javanese Diaspora Event merupakan kegiatan “Ngumpulke Balung Pisah” yang diadakan 2 tahun sekali, pada tahun 2023, kunjungan dilakukan dengan kegiatan Napak Tilas leluhur jawa dari Borobudur­Magelang (Dinasti Syailendra, abad 7­8), Yogyakarta (Mataram, abad 15­sekarang), Solo (Mataram, abad 15­sekarang), Ponorogo, Trowulan­Mojokerto (Majapahit, abad 14), Surabaya. (Adv/nur)

» Dukung Pembinaan Lapas Narkotika

Pemkab Pamekasan Serahkan SK Tanda Daftar LPK

Madiun, Jatim Pos

Satuan Polisi Pamong Pra­ ja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Madiun menggelar

Sosialisasi Penegakan Hukum

Perundang­Undangan tentang

Cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Tahun Anggaran 2023 di Rumah Makan Limasan, Jl Raya

Caruban ­ Ngawi, Kabupaten Madiun, Kamis (15/6/2023).

Sosialisasi tersebut diikuti para pelaku UMKM dan jasa titipan barang di wilayah Kabupaten Madiun. Sedangkan nara sumber yang dihadirkan, yaitu dari Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Kantor

Bea Cukai Madiun, Thomas Edi Purwanto. Kemudian, dari Unit IV Tipiter Satreskrim Polres Madiun, Iptu Agus Priadi dengan materi manajemen penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Didik Hariyanto menyampaikan, sebagai salah satu OPD pengelola DBHCHT tahun 2023, pihaknya melaksanakan

Sosialisasi Penegakan Hukum

Perundang­Undangan tentang

Cukai dengan harapan ada pemahaman utamanya para peserta dari pelaku UMKM dan jasa titipan barang, dan agar mereka mengetahui ciri­ciri rokok ilegal.

“Harapan kita nanti secara bersama­sama dari berbagai pihak baik Satpol PP, Bea Cukai dan Kepolisian serta dari pelaku UMKM maupun jasa titipan barang untuk bersama sama mencegah peredaran rokok ilegal dalam rangka

Sementara itu, berdasarkan data dari Kantor Bea Cukai Madiun, terkait peredaran cukai ilegal hingga saat ini sudah ada temuan sebanyak 127 resi pengiriman rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati pita cukai dari berbagai merk dan asal daerah pengiriman. Seperti Madura, Malang dan lain sebagainya.

Pemkab Pamekasan melalui Kepala Diskop dan UKM Pamekasan MuttaqinmenyerahkanSK­LPKkepadaPlt.KalapasNarkotikaKelas IIA Pamekasan Eddy Junaedi.

Pamekasan, Jatim Pos

Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Pamekasan, Madu­ ra, Jawa Timur menyerahkan pasti dapat menyelenggarakan dan menerbitkan “Sertifikat Pelatihan” untuk program pelatihan kerja kepada Warga Binaan. gempur rokok ilegal, yang mana rokok ilegal ini jelas merugikan penerimaan pajak negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia katakan, setelah adanya kegiatan sosialisasi ini juga akan diadakan kegiatan operasi gabungan untuk melakukan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal.

“Paling tidak dengan adanya sosialisasi ini mereka paham dulu, nanti baru kita cek dilapangan seperti apa, makanya kegiatan sosialisasi ini perlu kita masifkan agar mereka memahami kegiatan­kegiatan yang berkaitan dengan rokok ilegal,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa potensi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Madiun ini lebih ke sasarannya.

Artinya pembuatannya tidak di Kabupaten Madiun tapi dari daerah lain.

Sementara itu, Thomas Edi Purwanto dari Kantor Bea Cukai Madiun menjelaskan, dalam sosialisasi kali ini pihaknya memperkenalkan terkait cirri­ciri rokok ilegal. Yaitu, 2P2B atau polos tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas dan pita cukai berbeda.

“Kita terus melakukan patroli di perusahaan jasa titipan atau ekspedisi di wilayah Kabupaten Madiun dan mendapati ada 127 resi rokok ilegal dari berbagai merk, yang dikirim dari luar Kabupaten Madiun,” jelasnya.

Surat Keputusan Izin Pendi­ rian Lembaga Pelatihan Kerja

(SK­LPK) kepada Lembaga

Permasyarakatan (Lapas) Nar­

“Mudah­mudahan dengan sosialisasi ini para peserta sudah mengetahui cirri­ciri rokok ilegal dan di kemudian hari mereka tidak akan mengkonsumsi rokok ilegal,” katanya.

Dia juga berharap kepada para peserta setelah mengikuti sosialisasi ini jika mendapati rokok ilegal di pasar mereka bisa melaporkan kepada Linmas yang ada di sekitarnya atau kepada Satpol PP atau langsung melaporkannya ke Kantor Bea Cukai Madiun.

Dari hasil temuan patroli itu diketahui peredaran rokok ilegal tersebut berasal dari luar daerah Kabupaten Madiun melalui penjualan online.

“Mereka menjual secara online dikirim melalui jasa titipan. Pada proses pengiriman melalui Kabupaten Madiun itulah kita melakukan penindakan. Jadi bukan berasal dari Kabupaten Madiun, tapi barang tersebut mungkin akan dipasarkan di Kabupaten Madiun dan daerah sekitarnya,” pungkasnya. (Adv/jum) kotika Kelas IIA Pamekasan, Rabu (14/6/2023).

ThomasEdiPurwanto,FungsionalPemeriksaBeadanCukaiAhliPertamaKantor BeaCukaiMadiunmemaparkanmateriPenegakanHukumPerundang­Undangan tentangCukaidihadapanpelakuUMKMdanJasaTitipanBarang. KepalaSatpolPPdanDamkarKabupatenMadiun,DidikHariyanto(kiri)didampingi KasiBinwasluhSatpolPPKabupatenMadiun,TatikWiyati(kanan).

Penyerahan SK­LPK yang dilakukan oleh Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Me­ nengah (Diskop UKM) Pame­ kasan, Muttaqin tersebut dalam rangka mendukung program pembinaan di dalam Lapas Nar­ kotika Kelas IIA Pamekasan.

Kepala Diskop UKM Pa­ mekasan Muttaqin menyam­ paikan bahwa Pemberian SK tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian proses pengajuan, verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan Tim Verifikasi

Disnakertrans Pamekasan.

Hal itu, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Perizinan dan Pendaf­ taran Lembaga Pelatihan Kerja.

“Kami atas nama Pemkab

Pamekasan sangat mendukung program pembinaan Lapas Nar­ kotika Kelas IIA Pamekasan. Dengan terbitnya SK ini, LPK

Kendati demikian, pihaknya berharap penerbitan SKLPK tersebut bisa membantu Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan untuk mengasah skill para warga binaan permasyarakatan (WBP).

“Semoga hal ini bisa memberikan manfaat bagi Lapas terutama dalam membina para Narapidana yang sedang berada di dalam Lapas,” pintanya.

Terpisah, Plt. Kalapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan Eddy Junaedi mengucapkan terima kasih kepada Diskop dan UKM Pamekasan atas kerjasamanya dan jalinan sinergitasnya bisa menerbitkan SK­LPK.

“Terima kasih atas dukungan dari Pemkab Pamekasan yang telah memudahkan kami sehingga bisa memiliki LPK sendiri,” ucapnya.

Dikatakannya, hal itu sebagai implementasi pemenuhan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembinaan.

“Khususnya di Lapas

Narkotika Kelas IIA Pamekasan,” pungkasnya. (did)

Kejaksaan Kota Batu saat memberikan sosialisai kepada 412 jukir di Kusuma Agrowisata Hotel, pada 14­15 Juni 2023.

Batu, Jatim Pos

Upaya meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait retribusi parkir tepi jalan umum, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh 412 juru parkir se­Kota Batu. Acara sosialisasi ini dilaksanakan di Kusuma Agrowisata Hotel pada 14­15 Juni 2023.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para juru parkir, mengenai pelanggaran hukum terkait retribusi parkir tepi jalan umum. Sebab, hingga saat ini, perolehan retribusi parkir masih belum memenuhi target.

“Retribusi parkir tahun