Belum Penuhi Target 10 Miliar

rintah yang kemudian akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana.

Kota Batu memiliki 132 potensi titik parkir yang telah dikaji dengan nilai retribusi sebesar 10 miliar pada tahun 2022. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para juru parkir, dalam mematuhi aturan dan meningkatkan penerimaan retribusi.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemba­ ngunan Setda Kota Batu, Sugeng Pramono, mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah melalui digitalisasi parkir dengan menggunakan sistem e­parking.

“Pengelolaan parkir secara digital bisa menjadi cara untuk meningkatkan retribusi parkir. Apalagi saat ini pertumbuhan jumlah kendaraan berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi parkir serta Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Sugeng.

Melalui sosialisasi ini, para juru parkir di Kota Batu diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan retribusi parkir tepi jalan umum. Dengan pemahaman yang baik dan adanya peningkatan pendapatan retribusi parkir, diharapkan Kota Batu dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (yon/kmf)

» Bappeda Paparkan Penanggulangan

2022 belum tercapai. Dari target 10 miliar, retribusi hanya mencapai 1 miliar, butuh kerjasama seluruh jukir agar penerimaan retribusi bisa meningkat,” kata Imam.

Imam menjelaskan, dalam pembagian retribusi parkir, 60 persen akan diberikan kepada para juru parkir (jukir). Sedangkan 40 persen akan menjadi pendapatan peme­

Bupati Bondowoso Lantik Ratusan ASN

Kemiskinan Ekstrem di Jombang

Jombang, Jatim Pos angka kemiskinan mengalami tren yang positif di Kabupaten Jombang,” ungkap Danang.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) paparkan kinerja penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang.

Disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada tahun 2022 berada pada angka 9,04 persen, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,96 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 (10%).

KepalaBappedaKabupatenJombang,DanangPraptoko.

Para pejabat saat dilantik oleh Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, di Pendopo Bupati setempat, Kamis (15/6/2023).

Bondowoso, Jatim Pos

Bupati Bondowoso KH

Salwa Arifin melantik ratusan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses rotasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Bondowoso, di Pendopo Bupati setempat, Kamis (15/6/2023).

Selain ratusan PNS struktural dan fungsional eselon empat dan tiga, dalam prosesi sumpah jabatan kali ini, juga dilakukan pergeseran beberapa struktur Kepala

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon dua.

Dalam sambutannya, Bupati Salwa Arifin menegaskan jika gelar prosesi sumpah jabatan kali ini, hanya rotasi dan tidak ada promosi.

“Ini sebagai upaya penyegaran, untuk para ASN yang memang sudah terlalu lama di jabatan sebelumnya. Selain itu untuk kinerja pelayanan masyarakat agar lebih optimal,” katanya.

Selain itu, Bupati Salwa juga menegaskan jika dalam refisi ASN kali ini tidak ada yang keberatan. Mengingat, sesuai dengan undang­undang jika ASN harus siap ditempatkan dimanapun.

“Jika ada yang keberatan maka, bisa dianggap sebagai tindakan pembangkangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, pelantikan kali ini juga tertera sebagian dan sudah mendapatkan ijin atau rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Berikut para pejabat struktural eselon dua yang dipindah dari jabatannya ke jabatan lain:

1. Drs. Abd. Rahman, MM dari (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) menjadi (Asisten Administrasi Umum)

2. Dr. Hari Cahyono, ST., MM ; dari (Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tatat Ruang) menjadi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

3. Dadan Kurniawan ST., MM dari (Kepala BPBD) menjadi Kepala (Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tatat Ruang)

4. Mahfud Junaidi, S.Sos., MM dari (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) menjadi Kepala BPBD

5. Haeriyah Yuliati, S.Sos., MM dari Kepala DPMD menjadi (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)

6. Ahmad SH, dari Kepala Inspektorat menjadi Kepala DPMD

7. Munandar, SP., MM dari (Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi) menjadi (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik)

8. Taufan Restuanto S.Pd., M.Si dari (Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan menjadi (Kepala Perpustakaan dan Kearsipan). (eko)

“Kondisi capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan capain di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 10,38 persen dan Nasional yang sebesar 9,54 persen. Jika merujuk pada dokumen P­RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018­2023, maka capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang untuk tahun 2022 sudah memenuhi target RPJMD yang menetapkan target pada tahun 2022 sebesar 9,90 persen. Adapun di tahun 2023 angka kemiskinan ditargetkan dalam P­RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018­2023 sebesar 9,89 persen,” tutur Danang Praptoko, Rabu (14/6/2023).

Danang menuturkan, sebagaimana hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022 pada bulan November 2022 BPS, angka kemiskinan Kabupaten Jombang mengalami grafik penurunan yang positif.

“Tahun 2023 diharapkan angka kemiskinan Kabupaten Jombang bisa diturunkan dibawah 8,50 persen, karena indikator baik mikro dan makro program/kegiatan penunjang kinerja penurunan

Salah satu isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan adalah target zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berpedoman pada peraturan tersebut Pemerintah

Kabupaten Jombang telah melaksanakan kegiatan pencapaian target zero kemiskinan ekstrem di tahun

2024 sebagai target khusus dan penurunan angka kemiskinan secara masif di tiap tahunnya, sebagai target secara umum. Pemerintah

Kabupaten Jombang sangat konsen dan aware dalam rangka mewujudkan zero kemiskinan ekstrem di tahun

2024, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan strategi­strategi dalam rangka pencapaian target tersebut yaitu melalui

: perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Danang menerangkan, bah­ wa Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Jombang pada tahun 2022 adalah sebesar 0,93% sebagaimana dipublish dalam surat Kepala BPS Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Nopember 2022 Nomor : B­128/35520/VS.100/08/2022

Perihal Hasil Perhitungan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/ Kota 2021­2022, pada tahun 2021 persentase kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 sejumlah 29.510 jiwa (2,32%) dan tahun 2022 turun hingga menjadi 11.880 jiwa (0,93%).

Lebih lanjut Danang Praptoko menyampaikan, “Syukur Alhamdulillah atas dukungan dan kinerja semua pihak yang terlibat dalam proses penetapan penduduk miskin ekstrem sehingga Ibu Bupati Jombang “Ibu Nyai Mundjidah Wahab” pada tanggal 20 Maret 2023 telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/125/415.10.1.3/2023,” ungkapnya.

Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Jombang Tahun 2023 sejumlah 7.408 jiwa, dengan ditetapkannya SK penduduk miskin ekstrem tersebut maka pensasaran dan intervensi program/kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem lebih terencana, terarah dan terukur sehingga tahun 2024 dapat tercapai target zero kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang, pungkasnya. (her)

WaliKotaBlitar,Drs.H.Santoso,M.PdmembukaPekanKolaborasiBelajar(Kolabjar)AsikAparatur Sipil Negara (ASN) Blitar Keren 2023, melalui zoom meeting di ruang kerjanya, Senin (12/6/2023). Blitar, Jatim Pos

Wali Kota Blitar membuka Pekan Kolaborasi Belajar (Kolabjar) Asik Aparatur Sipil Negara (ASN) Blitar Keren 2023, melalui zoom meeting di ruang kerjanya, Senin (12/6/2023).

Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd usai membuka kegiatan mengapresiasi terselenggaranya Kolabjar Asik ini. Ini sebagai upaya Pemkot Blitar untuk memenuhi hak dan kesempatan ASN di lingkup Pem­