Gema Tubaba Edisi 59 November 2015

CMYK

EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

Pemkab-DPRD Sepakat Bahas 10 Raperda di 2016 Pemerintah Kabupaten Tubaba dan DPRD Tubaba bersepakat untuk memasukkan 10 Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah tahun 2016.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan MoU oleh Bupati Tubaba Umar Ahmad dan Ketua DPRD Busroni dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Panaragan, Kamis (05/11).

Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2016 terdiri atas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu: 1. Raperda tentang Standar Pengasuhan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 2. Raperda tentang Pengelolaan Perikanan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 3. Raperda tentang Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 4. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tulang Bawang Barat; 5. Raperda tentang

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat; 6. R a p e r d a t e n t a n g P e r u b a h a n A P B D Ta h u n Anggaran 2016; 7. R a p e r d a t e n t a n g APBD Tahun Anggaran 2017; 8. R a p e r d a t e n t a n g Raperda Dalam Daftar Komulatif Terbuka; 9. R a p e r d a t e n t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Tiyuh; dan 10. R a p e r d a t e n t a n g Pengelolaan dan Pengendalian Penambangan Pasir.

Dari 10 Raperda tersebut, 8 (delapan) diantaranya diprakarsai oleh jajaran eksekutif, dan 2 (dua) lainnya merupakan inisiatif dari DPRD Tulang Bawang Barat.

“Mudah-mudahan, 10 (sepuluh) Raperda yang telah masuk dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2016 tersebut nantinya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai skala prioritas, dan pada akhirnya menjadi payung hukum yang menunjang kemajuan masyarakat dan daerah yang sama-sama kita cintai ini,” demikian kata bupati sesuai penandatanganan MoU. *** /hen

Bupati Tubaba Umar Ahmad di kediamannya di Panaragan Jaya, Sabtu (14/11) menerima kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan yang akan menghadiri acara Forum Kemajuan Pendidikan Daerah (FKPD) Tahun 2015 dimana Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi tuan rumah. Kegiatan itu diikuti utusan dari 17 kabupaten/kota se-Indonesia yang merupakan daerah penempatan program Indonesia Mengajar.

APBD 2016 Tetap Pro-Rakyat Dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung Dewan, Panaragan, Selasa (10/11), Bupati Tubaba Umar Ahmad menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2016.

Menurut bupati, APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 tetap “Pro-Rakyat”, dan Pemerintah Daerah memandang perlu untuk makin memperkuat pengalokasian dana APBD pada kegiatan-

kegiatan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan aksesbilitas pelayanan public terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan lainnya.

Garis besar RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Pendapatan

Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 diasumsikan sebesar : Rp 884.784.003.000,- yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 22.771.900.000,- ; Dana Perimbangan sebesar Rp 691.206.619.000,- ; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 170.805.484.000,2. Belanja Daerah Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 diasumsikan sebesar

Rp 896.144.070.415,-, yang terdiri atas: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 402.969.589.025,- ; dan Belanja Langsung sebesar Rp 493.174.481.390,-.

3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 meliputi: Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 38.360.067.415,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 27.000.000.000,-. *** /hen

HALAMAN EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

2

Salam Redaksi

Mengubah Tubaba Ada perubahan yang terjadi setiap hari di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada pembangunan yang terus dilaksanakan secara cepat. Maka ada yang terus bergerak maju di daerah ini.

Di bulan November 2015 ini, salah satu yang cukup terlihat adalah makin lebar dan mulusnya beberapa ruas jalan utama di sekitar kawasan ibukota kabupaten. Jalan akses utama menuju komplek perkantoran Pemerintah Daerah di Tiyuh Panaragan, sudah selesai diperlebar dan kini kondisinya sangat mulus. Sementara jalan utama dari Panaragan Jaya menuju Tiyuh Pulung Kencana, dikebut pelebarannya dan sebagian besar pun sudah mulus pula. Sementara jalan-jalan kabupaten dan jalan lingkungan di berbegai pelosok kecamatan dan tiyuh, pun membaik kondisinya.

Tugu Rato yang berdiri

tegak di pertigaan antara Kelurahan Panaragan Jaya dan Tiyuh Kagungan Ratu, pun sudah terlihat indah.

Begitupun pembangunan Masjid Agung (Islamic Center) yang berlokasi tidak jauh dari Tugu Rato, sedang dikerjakan. Ada juga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Tiyuh Panaragan, juga sedang berlangsung.

Deru pembangunan yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Kabupaten Tubaba terus berjalan.

Direncanakan pada tahun anggaran 2016 yang akan datang, laju pembangunan akan makin diperkencang, menyentuh hampir semua wilayah yang ada di Tubaba.

Tubaba akan cepat berubah wajah. Makin maju. ***

Fajril Hikmah SH Redaksi

Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015, Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat, di Halaman Kantor Bupati. Panaragan, Selasa (10/11)

Diterbitkan oleh : Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab Tulang Bawang Barat.

Penanggung Jawab: Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad; Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Fauzi Hasan; Redaktur Ahli: Sekretaris Daerah, Herwan Sahri, SH. MAP; Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir Abdul Sani, MM; Kabag Hukum,Sofian Nur, S.Sos; Pemimpin Redaksi: Fajril Hikmah SH; Redaktur Pelaksana: Sulistyohadi SE; Penyunting/Editor: Feta Rio, S.Sos MIP; Deswanto SH; Hendrawansyah A.Md; Tatang Rianto A.Md: Lay Out: Jerry Hasan; Fotografer : Ricard Atherton, Datu Kristiyadi Sirkulasi: Pebminiati; Fajar Anandra; Alamat Redaksi: Bagian Humas Setdakab, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat; (email: humas_tbb@yahoo.com); (facebook: Facebook.com/Gema Tulang Bawang Barat)

HALAMAN

3

EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

Derap

Pengajar Tubaba Cerdas Ikuti Pelatihan Intensif Bupati Tubaba Umar Ahmad membuka secara resmi pelatihan intensif bagi para pengajar Tubaba Cerdas, di aula Kantor Bupati, Panaragan, Senin (09/11). Pelatihan berlangsung kurang lebih satu bulan.

Para pengajar Tubaba Cerdas merupakan guruguru yang akan ditempatkan di 12 sekolah sebagai bagian dari program Tubaba Cerdas yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dua belas sekolah penempatan sebagian besar berada di tiyuh tohow yang ada di Tulang Bawang Barat.

Dalam sambutan tertulis pada pelatihan itu, Bupati Tubaba antara lain mengatakan bahwa program Tubaba Cerdas merupakan adopsi dari program Indonesia Mengajar yang terbilang sukses.

“Selama ini program Indonesia Mengajar menerapkan model pendidikan yang cukup baik, dan karena itu kita patut bersyukur karena kita dapat mengadopsi program tersebut untuk diterapkan di daerah ini dengan nama program Tubaba Cerdas,” demikian kata bupati.

Program Tubaba Cerdas merupakan salah satu program untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Tulang Bawang Barat. Program ini merekrut para calon pengajar secara nasional, dengan standar

kualitas sebagaimana yang diterapkan dalam rekrutmen Indonesia Mengajar.

Para pengajar yang telah direkrut dalam program Tubaba Cerdas nantinya akan ditempatkan di sekolahsekolah yang berada di tiyuhtiyuh tohow di Kabupaten Tu l a n g B a w a n g B a r a t .

Dengan dikirimnya pengajar dari Tubaba Cerdas ini diharapkan akan ada interaksi antar desa penempatan dan juga dengan desa sekitarnya.

Hal ini sangat berpengaruh untuk membuka wawasan masyarakat tentang dunia l u a r, d a n m e n a m b a h pengalaman masyarakat berinteraksi dengan orang luar daerah.

“Kita juga berharap nantinya akan ada orang-orang biasa dari kalangan masyarakat yang terpanggil dan tergerak untuk berbuat sesuatu di bidang pendidikan, karena sesungguhnya lingkungan memiliki daya dukung yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan,” tambah bupati.

Dia juga mengatakan, jika semua orang di Tulang Bawang Barat ini terlibat untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, maka saya yakin daerah ini nantinya akan benar-benar menjadi daerah tujuan baru atau rujukan bagi masyarakat dari kabupaten di sekitarnya untuk menyekolahkan anak-anaknya di daerah ini, sehingga cita-cita untuk

menjadikan Kabupaten Tu l a n g B a w a n g B a r a t sebagai sentra pendidikan di tahun 2020 akan benarbenar bisa terwujud.

Secara khusus, bupati menyampaikan beberapa pesan kepada para pengajar Tu b a b a C e r d a s y a n g mengikuti pelatihan secara intensif sebelum secara resmi bertugas di sekolahsekolah penempatan.

“Bagi para calon pengajar Tubaba Cerdas, program ini merupakan sekolah

kepemimpinan, dan ruang untuk menempa diri, karena kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan.

K a l i a n a k a n b e l a j a r, menimba pengalaman dari pelosok daerah, tinggal di rumah orang tua angkat, dan berinteraksi dekat dengan masyarakat.

Menghadapi tantangan mulai dari sekolah yang minim fasilitas, masyarakat yang jauh dari informasi, dan juga keterbatasanketerbatasan lain yang

dialami oleh masyarakat setempat. Kalian ditantang untuk mengerahkan segala kemampuan, kreatifitas, dan potensi diri yang dimiliki.

Kalian juga berkesempatan untuk belajar langsung dari gurunya kehidupan, dari orang-orang local yang akan mengajarkan kalian pada pengabdian tanpa batas, dengan ketulusan dan keikhlasan,” demikian kata bupati. ***/lis

HALAMAN EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

4

Derap

Bupati Mengapresiasi 3 Raperda Inisiatif DPRD Bupati Tubaba Umar Ahmad mengapresiasi 3 Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif kalangan legislative, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Tu l a n g B a w a n g B a r a t ; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Te r h a d a p 3 raperda inisiatif DPRD tersebut, Bupati Tubaba menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung Dewan, Panaragan, Kamis (05/11).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Pendapat bupati mengenai Raperda tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, bahwa tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Problematika sengketa tanah semakin lama semakin kompleks, hal ini seiring dengan kebutuhan akan tanah yang semakin banyak, sementara ketersediaan tanah terbatas. Sengketa pertanahan terkait dengan hak-hak atas tanah, pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum, ketimpangan penguasaan atas tanah, administrasi pertanahan dimasa yang lalu yang kurang tertib dan adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang kurang harmonis.

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, dan faktorfaktor inilah yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun.

A d a p u n f a k t o r- f a k t o r tersebut antara lain: a. Peraturan yang belum lengkap; b. K e t i d a k s e s u a i a n peraturan; c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e. D a t a t a n a h y a n g keliru; f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g. Transaksi tanah yang keliru; h. Ulah pemohon hak, atau i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

D i K a b u p a t e n Tu l a n g Bawang Barat, sengketa

pertanahan lebih banyak diwarnai sengketa yang bercorak vertikal dibanding sengketa yang bercorak horizontal. Sengketa yang bersifat vertikal adalah sengketa antar warga masyarakat dengan pemerintah, sedangkan sengketa yang bersifat horizontal adalah sengketa antar warga masyarakat.

Sengketa pertanahan vertikal disebabkan: 1. Adanya kebijakan yang saling tumpang tindih terhadap pengaturan yang sejenis, misal terkait dengan perizinan pengelolaan tanah.

2. K e b i j a k a n y a n g tidak mencerminkan aspek pemerataan dan keadilan misalnya dalam penanganan Landreform.

3. K e b i j a k a n pertanahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaaan.

4. Adaya ketimpangan kepemilikan tanah.

Seiring dengan perkembangan sengketa pertanahan maka diperlukan seperangkat atau wadah yang bersifat mandiri sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan cara adil, bermartabat, objektif dan tercipta perlindungan hukum.

Wadah itu antara lain berupa lembaga peradilan, lembaga mediasi, lembaga negosiasi, dan lembaga Alternatitive Dispute Resolution (ADR).

Dalam menangani sengketa tersebut perlu dilakukan koordinasi antar pemangku kepentingan serta konsultasi-konsultasi dengan instansi terkait.

Model penyelesaian sengketa pertanahan tidak selalu melalui wadah lembaga peradilan, tetapi solusi tersebut dapat dilakukan di luar peradilan yang mana tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tugasnya ditentukan kondisi daerah, eksistensi lembaga adat yang ada di daerah, dan dukungan peraturan daerah yang mendukung, serta kapabilitas lembaga yang menyelesaikannya.

Tidak semua keputusan hukum yang diambil memuaskan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian hukum kadang tidak dianggap cukup untuk memuaskan rasa keadilan, dan hukum tidak selalu dapat memuaskan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu penyelesaian diluar badan peradilan melaui

mediasi dan rekonsiliasi, dan ADR, setidaknya menjadi terobosan penyelesaian konflik pertanahan secara winwin solution, disamping penyelesaiannya melalui jalur sosial dan politik, karena terkait dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Akan tetapi lembaga peradilan tetap menjadi acuan terakhir untuk mencari keadilan.

Berkaitan dengan Raperda tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, bupati berpendapat harus secara jelas diuraikan maksud dan tujuan Raperda dimaksud, termasuk cakupan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan apakah telah mendasarkan kepada kebutuhan daerah dengan budaya serta kearifan lokal yang ada?

Dalam Raperda tersebut telah diatur mengenai Lembaga Penilai Harga Tanah, Tim Identifikasi dan Penelitian Tanah, Panitia Pertimbangan Landeform, Tim Penyelesaian Sengketa Ta n a h G a r a p a n d a n adanya Loket Pengaduan.

Bagaimanakah pola serta mekanisme dan tatakerja Tim dimaksud agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan arah dan tujuan dalam penyelesaian masalah pertanahan?

Menurut bupati,

pembentukan Tim dan sejenisnya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan telah terlatih.

“Kami mendukung adanya pembentukan Tim dimaksud akan tetapi harus dapat dipersiapkandan dan direncanakan secara matang, tentunya dengan dukungan pihak Legislatif secara penuh tanggungjawab sehingga pembentukan Tim dimaksud dapat bermanfaat dan didapatkan kinerja yang maksimal, “ demikian kata bupati.

Berkaitan dengan Loket Pengaduan yang berhubungan dengan pelayanan publik harus benar-benar menjadi wadah dalam melayani adanya berbagai macam pengaduan terhadap konflik pertanahan, karena jika kita amati lebih jauh, kecenderungan prosedur pelayanan hanya mengatur kewajiban dan mengabaikan hak-hak pengguna pelayanan publik.

Masalah tersebut merupakan salah satu sebab mengapa penyelenggaraan pelayanan publik sering menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut semangat UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 yang menganut prinsip ”otonomi nyata dan bertanggungjawab”, mengisyaratkan bahwa Pemerintahan Daerah haruslah mampu memanifestasikan ”pelayanan publik” yang berkorelasi atau yang ”relevant” dengan kebutuhan masyarakat.

Secara yuridis, Raperda inisiatif DPRD tentang

HALAMAN

5

EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

Derap

Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengadaan Ta n a h b a g i P e m b a n g u n a n untuk kepentingan umum, dan memperhatikan hal yang berkaitan dengan kearifan lokal dan kebutuhan daerah.

Landasan secara yuridis dalam pembentukan Raperda tersebut belum mencakup keseluruhan muatan dan isi yang terkandung dalam Raperda, oleh karena itu, bupati berharap dapat dirumuskan dan dimusyawarahkan lebih lanjut dalam rapat-rapat khsusus antara Legislatif dan Eksekutif.

“Secara pribadi, saya menyambut baik atas pengajuan Raperda tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Tu l a n g B a w a n g B a r a t y a n g merupakan inisiatif DPRD ini,” kata bupati.

Namun, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama instansi terkait akan mengkaji lebih dalam terhadap muatan dan isi Raperda tersebut, terutama berkaitan dengan pembahasan mengenai : Urusan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang di bidang pertanahan yang harus diselaraskan dengan arah pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada, Pemberian Ijin Lokasi dan Membuka Tanah serta Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Berikutnya, terhadap penyampaian Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dikemukakan oleh bupati bahwa, pada sektor industri dan perdagangan barang dalam negeri, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, di Kabupaten KabupatenTulang Bawang Barat, sesuai dengan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan kemitraan usaha sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang sesuai dengan penataan ruang serta dapat menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga dapat terciptanya pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian daerah.

Keberadaan toko ritel modern di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan permasalahan penting karena di satu sisi menyerap lapangan pekerjaan, di sisi lain mengancam keberadaan usaha toko ritel tradisional, sehingga permasalahan kemiskinan dan lapangan pekerjaan tidak teratasi namun bertambah runyam.

Karakteristik industri ritel yang tidak membutuhkan keahlian khusus serta pendidikan tinggi untuk menekuninya, menyebabkan sebagian penduduk Indonesia terutama yang tergolong kategori UKM masuk di industri ritel ini.

Pedagang-pedagang kecil yang dalam perkembangannya mendominasi jumlah tenaga kerja industri ritel dengan menjadi pedagang pasar tradisional, pedagang toko kelontong bahkan masuk ke industri informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Para pedagang inilah yang disebut sebagai pedagang eceran/ritel tradisional.

Dalam Raperda tersebut diatur mengenai penataan Waralaba, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Modern berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional serta UMKM. Hal tersebut harus secara detail diatur dalam pengaturannya, sehingga tidak ada yang saling dirugikan termasuk juga persaingan harga harus dapat ditanggulangi dengan melakukan kerjasama dengan toko modern untuk kulakan atau grosir bersama, sehingga dapat diperoleh harga dasar termurah dari distributor.

Pengendalian jumlah pasar modern juga dilakukan dengan penataan ruang yang dapat dilakukan yaitu pusat perbelanjaan besar hanya diijinkan untuk didirikan di pusat wilayah sistem perkotaan sehingga tidak menganggu omset pasar tradisional.

Mengenai masalah perizinan, dalam Raperda tersebut harus memuat kebijakan secara jelas dan tegas berkaitan dengan perizinan dalam kaitannya dengan penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Tentunya toko modern yang melanggar aturan perizinan dan penataan lokasi segera ditutup atau direlokasi dengan berbagai resiko kerugian yang harus dihadapi oleh semua pihak.

Pengaturan yang jelas dan tegas sangat diperlukan baik dalam segi konten dan konteks kebijakan untuk dapat diimplementasikan dalam

tataran pelaksanaannya. Oleh karena itu, political will dari birokrasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan.

Sekali lagi bupati mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi terhadap penyampaian Raperda inisiatif DPRD tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Akan tetapi, kata bupati, akan dipertimbangkan untuk diteliti dan mengkaji ulang secara menyeluruh sehingga tercipta sinkronisasi menuju keharmonisan terhadap terciptanya produk hukum yang baik dan benar.

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang sesuai dengan penataan ruang serta dapat menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga dapat terciptanya pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian daerah.

Raperda tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Mengenai Raperda tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat, menurut bupati harus kita pahami terlebih dahulu bahwa Pembangunan Tiyuh bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan Tiyuh menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Tiyuh membangun” dan “membangun Tiyuh’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Tiyuh.

Sebagai konsekuensinya, Tiyuh menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

kabupaten. Dokumen rencana Pembangunan Tiyuh merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Tiyuh dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

Perencanaan Pembangunan Tiyuh diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Tiyuh melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Tiyuh.

Pembangunan Tiyuh dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh dan masyarakat Tiyuh dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Tiyuh.

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Tiyuh diinformasikan kepada Pemerintah Tiyuh dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Tiyuh. Masyarakat Tiyuh berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Tiyuh.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendapat bupati berkaitan dengan Raperda Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut: 1. D a l a m K o n s i d e r a n Menimbang dasar hukum yang dipakai yaitu PP Nomor 72 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. D a l a m K o n s i d e r a n Mengingat, tata urutan peraturan perundang-undangan masih menggunakan peraturan perundangundangan yang lama dan belum tersusun secara berurutan sehingga harus disempurnakan dan disusun kembali berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Adanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah antara UU pemerintahan daerah dengan UU perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan. ***/lis

HALAMAN EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

6

Derap

Bupati Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap 5 Raperda Bupati Tubaba Umar Ahmad menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 5 Raperda yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah, di Gedung Dewan, Panaragan, Selasa (10/11). Lima Raperda yang dimaksud yaitu Raperda tentang APBD 2016, Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Raperda tentang Perizinan dan Non-perizinan, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KJKS Sahabat, dan Raperda tentang Perubahan Persa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Berikut adalah beberapa hal penting menyangkut jawaban bupati atas 5 raperda tersebut.

Pertama, Fraksi Golkar Nasdem Bersatu. a. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

Atas pandangan, saran, pertanyaan dan harapan dari Fraksi Golkar Nasdem Bersatu, bupati memberikan jawaban sebagai berikut : 1. Te n t a n g a l o k a s i anggaran di bidang pertanian, bahwa peruntukan penambahan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan tanaman hortikultura dengan konsep satu tiyuh satu varietas, pengembangan kebun buah agrowisata, kunjungan lapangan budidaya tembakau, panen raya padi dan pengembangan tebu rakyat. Kegiatankegiatan ini difokuskan pada pemberdayaan dan

pembangunan kawasankawasan agribisnis yang akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis 2. U n t u k b i d a n g perikanan, Kabupaten Tu l a n g B a w a n g B a r a t mendapat alokasi DAK sebesar Rp. 2,7 milyar yang akan diperuntukkan untuk pembinaan nelayan, penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung sektor perikanan, serta penyediaan peralatan perikanan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Selanjutnya usulan mengenai usaha untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah dan sekaligus mewujudkan ide-ide wirausaha di kalangan masyarakat, pada tahun anggaran 2016, SKPD terkait akan melaksanakan beberapa program antara lain Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, Kegiatan Fasilitasi Promosi Hasil Kerajinan Daerah, dan Pembinaan Potensi Kerajinan Daerah. Program dan Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah serta mewujudkan ideide wirausaha di kalangan masyarakat. Program dan kegiatan ini akan dijalankan dengan memanfaatkan semua media promosi yang dapat digunakan termasuk media massa dan media elektronik.

4. Pada tahun anggaran 2016, BPRS Tani ditargetkan untuk mulai beroperasi

dengan dua tujuan utama yaitu perbaikan iklim usaha melalui penyaluran kredit dan memperoleh PAD. Pendirian BPRS ini telah melalui serangkaian proses panjang termasuk di dalamnya proses perekrutan yang bertujuan untuk memperoleh SDM pengelola yang profesional dan berintegritas.

5. Untuk menyikapi disparitas kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat merencanakan untuk melanjutkan Kegiatan Tubaba Cerdas yang merupakan kelanjutan dari Kegiatan Indonesia Mengajar dan memulai pembangunan sekolah unggulan yang sedang diusahakan pendanaannya melalui pinjaman daerah.

Perbaikan mutu pendidikan, harus kita sadari bersama dan merupakan sebuah proses yang panjang dan hasilnya bersifat non fisik sehingga tidak langsung tampak seperti pembangunan infrastruktur. b. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KJKS Sahabat Fraksi Golkar Nasdem Bersatu menyarankan agar dalam menjalankan usahanya, koperasi harus mengacu AD/ ART, dan ruang lingkup kegiatan usaha harus bersifat halal.

Saran tersebut diterima, sedangkan hal-hal lain mengenai penyertaan modal akan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang Barat dan Koperasi Jasa Keuangan Sejahtera (KJKS) Sahabat. c. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Fraksi Golkar Nasdem Bersatu menyarankan agar dijalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat meng-advokasi anak baik diluar peradilan maupun di dalam peradilan.

Saran tersebut diterima dan akan diakomodir, tentunya dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku berkaitan dengan advokasi anak di luar pengadilan. d. Raperda tentang Perizinan dan NonPerizinan.

Bupati menyampaikan terima kasih atas pandangan secara umum yang disampaikan oleh Fraksi Golkar Nasdem Bersatu atas Raperda ini. e. Raperda tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 10 Tahun 2 0 11 t e n t a n g B a d a n Permusyawaratan Tiyuh.

Fraksi Golkar Nasdem Bersatu memberi koreksi pada pasal 1 angka 8, Badan Permusyaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari p e n d u d u k Ti y u h . J a d i perlu ditambahkan: yang

selanjutnya disebut BPT. Selanjutnya didalam perda ini perlu penyempurnaan beberapa bagian, masih banyak penulisan BPK yang seharusnya ditulis BPT, contoh Bab III Fungsi dan Wewenang; Bagian Kedua, Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota; bagian Ketiga Pengesahan Keanggotaan; Bagian Kelima Keanggotaan; Bab V Hak dan Kewajiban dan Larangan; Bab VI Mekanisme Kerja dan Tata Tertib.

Berkaitan dengan koreksi terhadap raperda dimaksud, bupati menyampaikan terima kasih dan akan segera diperbaiki sebagaimana yang disarankan. Begitu pula terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya yang terlewatkan, hal ini juga akan segera dilengkapi sebagai bentuk usaha menuju kesempurnaan produk hukum daerah.

Selanjutnya yang Kedua, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. a. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016 Menanggapi pemandangan umum dari Fraksi PKB, bupati menyampaikan halhal sebagai berikut : 1. T e r i m a k a s i h disampaikan atas penghargaan yang diberikan oleh Fraksi PKB. 2. Mengenai PAD yang menjadi perhatian dari Fraksi PKB, pemerintah daerah pun

menyadari bahwa besaran PAD masih sangat jauh dari harapan kita semua. Masih banyak potensi-potensi pendapatan yang belum tergali secara optimal.

Untuk itu upaya-upaya peningkatan PAD terus dilakukan, antara lain dengan mengembangkan sistem pengelolaan PBB-P2 yang efisien dan efektif, mendata kembali seluruh wajib pajak, menyusun paket-paket regulasi untuk mengoptimalkan perolehan PAD, memberikan stimulan kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dalam bentuk insentif pemungutan berdasarkan target pencapaian, dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, serta melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

3. Menanggapi masalah pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan/pihak ketiga, pemerintah daerah akan selalu konsisten untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pengerjaan sampai dengan hasil pekerjaan. Dan bahwa berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum semakin menunjukkan perbaikan.

Hal ini dapat dilihat dari prosentase temuan BPK terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa, belanja modal, termasuk

HALAMAN

7

EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

didalamnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 0,17% dan 0,14%. Namun sebagai mitra kerja pemerintah, tentunya kami sangat mengharapkan pengawasan dari pihak legislatif terkait dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan di lapangan.

4. F r a k s i PKB menyarankan agar dilakukan upaya-upaya agar tidak terjadi defisit anggaran.

Terkait dengan angka defisit pada Rancangan APBD 2016, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengkaji secara mendalam mengenai skala prioritas, tingkat urgensi, dan efektifitas penggunaan anggaran belanja kepada seluruh SKPD dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang mengedapankan APBD yang pro rakyat.

Angka defisit ini rencananya akan ditangani dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa dan pinjaman. Namun, tentunya kami menyerahkan kepada DPRD selaku mitra kerja untuk membahas lebih dalam di tingkat komisi.

Untuk mengatasi defisit anggaran, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

5. Te r k a i t d e n g a n berkurangnya Pagu Anggaran pada Dinas Pendidikan TA 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Derap

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan konkuren untuk pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota hanya melakukan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, hal inilah yang tentunya berpengaruh terhadap nilai belanja pada Dinas Pendidikan Dapat pula disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sedang berusaha untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan, dan mengusahakan pinjaman untuk membangun Sekolah Unggulan.

6. T e n t a n g pengalokasian Bantuan Sosial, dapat dijelaskan bahwa Anggaran Bantuan Sosial dalam Raperda APBD 2016 akan diperuntukkan sesuai dengan Permendagri 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD. Mengenai anggaran Hibah yang diperuntukan pada organisasi dan kelompok masyarakat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menyeleksi calon penerima hibah, dan kiranya kami menyerahkan kepada DPRD selaku mitra kerja untuk membahas lebih di tingkat komisi.

7. Terkait pelebaran jalan di sepanjang Jalan

Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui dinas terkait akan mengupayakan dan berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Lampung agar mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan mengupayakan debu tidak bertebaran di sepanjang jalan yang dilebarkan. b. Raperda tentang Perizinan dan NonPerizinan Pandangan dari Fraksi PKB terhadap Raperda ini bersifat umum. c. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Fraksi PKB menyoroti belum adanya Rumah Singgah, Panti Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu, dan sarana pendukung lainnya, dan jika Perda dimaksud disyahkan langkah apa yang akan dilakukan?

Pemerintah Daerag mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Fraksi PKB, dan Raperda ini nantinya merupakan payung hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan tentang SDM, rencana tata kelola, serta sarana dan prasarana tentunya masih dalam tahap perencanaan dan persiapan. d. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KJKS Sahabat Atas pertanyaan Fraksi PKB tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. P e n y e r t a a n M o d a l kepada BPRS Tani Syariah: Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,Tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,2. P e n y e r t a a n M o d a l kepada Bank Lampung: Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,Tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,3. P e n y e r t a a n M o d a l kepada Koperasi PEGAWAI NEGERI RSMW: Tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,Sehingga Total Penyertaan Modal yang telah diberikan kepada BUMN atau BUMD sebesar Rp 10.000.000.000,e. R a p e r d a t e n t a n g Perubahan Pertama atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh Tentang penggunaan kata Tiyuh, dapat kami jelaskan bahwa dikarenakan perubahan kata “kampung” menjadi “tiyuh” berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan

Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka penulisan Kampung diubah menjadi Ti y u h d a l a m r a p e r d a dimaksud.

Selanjutnya, yang Ketiga, Fraksi Partai Gerindra. a. Raperda tentang APBD Tahun 2016 Menanggapi saran dan tanggapan dari Fraksi Partai Gerindra, terutama tentang defisit anggaran, disampaikan bahwa angka defisit pada APBD 2016 rencananya akan ditangani dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa dan pinjaman. Untuk mengatasi defisit anggaran, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. b. Raperda tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 10 Tahun 2 0 11 t e n t a n g B a d a n Permusyawaratan Tiyuh Fraksi Partai Gerindra berharap Raperda ini dapat berdampak baik bagi tiyuhtiyuh di Tulang Bawang Barat.

Sejalan dengan harapan Fraksi Partai Gerindra, Raperda ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang makin baik dan benar dalam melakukan tugas dan fungsinya. c. Raperda tentang Penyertaan Modal pada KJKS Sahabat Terhadap masukan dari Fraksi Partai Gerindra agar Raperda ini dikaji ulang, bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada KJKS Sahabat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PA D s e h i n g g a d a p a t berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah, hal tersebut tentunya dengan melihat profil KJKS Sahabat serta grafik keuangan dan tata kelola managemen koperasi

yang harus berjaan dengan baik sehingga penyertaan modal kepada KJKS Sahabat berdayaguna dan berhasil guna. d. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bupati menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Gerindra atas dukungan agar Raperda ini dapat disetujui secara bersamasama. e. Raperda tentang Perizinan dan NonPerizinan Bupati menyampaikan terima kas ih kepada Fraksi Partai Gerindra atas dukungannya terhadap Raperda ini.

Keempat, Fraksi Amanat Nasional Sejahtera a. Raperda tentang APBD 2016 Bupati menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Amanat Nasional Sejahtera yang secara umum menyetujui Raperda APBD 2016. Tentang DAK bidang pendidikan pada tahun anggaran 2016, dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini sedang diupayakan melalui Kementrian Pendidikan dan Kementrian Keuangan.

Selain itu, diupayakan pula untuk mencari sumber pendanaan lain di luar DAK untuk membiayai bidang pendidikan, yaitu melalui pinjaman daerah. b. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KJKS Sahabat Fraksi Amanat Nasional Sejahtera memberi saran bahwa penyertaan modal harus dilakukan melalui perencanaan berdasarkan kajian kelayakan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bupati menyambut baik dan apresiasi yang tinggi terhadap saran tersebut, bahwa penyertaan modal kepada KJKS Sahabat telah dilakukan kajian dan perencanaan yang matang sehingga penyertaan atau penambahan penyertaan modal guna perkembangan usaha pada koperasi dilakukan melalui mekanisme

HALAMAN EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

Derap pembahasan APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. c. Raperda tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 10 Tahun 2 0 11 t e n t a n g B a d a n Permusyawaratan Tiyuh

Bupati memgucapkan terimakasih atas pendapat dan sarannya, baik tentang perlunya implementasi Raperda di lapangan agar tidak terjadi kesenjangan, maupun juga tentang masih perlunya Raperda ini dirumuskan dan dimusyawarahkan lebih lanjut dalam rapat-rapat khusus antara legislatif dan eksekutif.

Saran dan jawaban sama dengan Fraksi Partai Gerindra. d. Raperda tentang Perizinan dan NonPerizinan

Yang Keenam, Fraksi PDIP a. Raperda tentang APBD 2016

Te r k a i t s a r a n F r a k s i Amanat Nasional Sejahtera agar mencantumkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, akan diakomodir dan akan dikaji lebih dalam.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan UndangUndang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Peraturan Perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan UndangUndang atau Peraturan Daerah yang baru.

Sedangkan terkait dengan Ketentuan Pasal 19 terkait penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf c, kami sampaikan bahwa dalam ketentuan pasal tersebut, peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan dilakukan penataan melalui cara “PENYEDERHANAAN”, yaitu untuk jenis perizinan dan Non Perizinan dengan tata cara yang panjang dan atau persyaratannya berulang.

Jika kita melihat ketentuan Pasal 16 Ayat 2 bahwa kriteria penataan perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sehingga secara khusus mengenai penataan perizinan dan non-perizinan melalui cara “penyederhanaan” diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. e. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bupati menyampaikan terima kasih atas pandangan serta dukungan Fraksi Amanat Nasional Sejahtera terhadap Raperda ini.

Ya n g K e l i m a , F r a k s i Hanura Membangun a. Raperda tentang APBD 2016 Jawaban untuk Fraksi

8

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDIP yang telah secara kritis mengkaji anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Hanura Membangun terkait Raperda ini adalah sama dengan yang kami sampaikan untuk Fraksi PKB poin 2 dan 3; serta Fraksi Amanat Nasional Sejahtera yang membahas tentang DAK. b. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KJKS Sahabat 1. Te n t a n g u r g e n s i Raperda dimaksud ini, bahwa dalam rangka peningkatan PAD dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha/kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan.

2. G a m b a r a n u m u m mengenai KJKS Sahabat, dapat disampaikan bahwa jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 112 buah yang berasal dari berbagai macam jenis koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi usaha tani.

Namun tidak sedikit dari koperasi-koperasi tersebut yang sudah tidak beroperasi lagi disebabkan bubarnya pengurus maupun karena pailitnya koperasi tersebut.

Koperasi KJKS Sahabat dengan kantor cabang yang terletak di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar, setelah dikaji dan dicermati mempunyai profil, tatakelola keuangan dan managemen yang baik.

Hal-hal lain mengenai selisih hasil usaha dan/atau bagian keuntungan yang diperoleh atas penyertaan modal, dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan

Koperasi Jasa Keuangan Sejahtera (KJKS) Sahabat dan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

3. Kapan penyertaan modal pada KJKS Sahabat, dapat disampaikan bahwa dengan akan segera berakhirnya tahun anggaran 2015, tentunya hal yang berkaitan dengan pengeluaran yang diakibatkan dengan penggunaan anggaran tahun 2015 harus segera terealisasikan, oleh karena pos anggaran untuk penyertaan modal pada Koperasi KJKS Sahabat telah disiapkan, maka setelah Raperda dimaksud disyahkan segera penyertaan modal diberikan, tentunya dengan ketentuan peraturan tentang tatacara penyertaan modal yang berlaku.

4. Dalam hal penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sesuai dengan ketentuan perundangundangan, hal itu wajib dan harus dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.

Pasal 41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemda ke pihak ketiga harus

melalui Peraturan Daerah.

5. Te n t a n g a r a h d a r i penyertaan modal tersebut dan prospek modal yang disertakan, dapat kami sampaikan bahwa tindakan proaktif Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal pada badan-badan usaha dan perseroan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan PAD untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas. c. R a p e r d a t e n t a n g Perubahan Pertama atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh Terhadap perlunya perubahan P e r d a N o m o r 1 0 Ta h u n 2011, bupati mengucapkan terimakasih atas masukannya, dan akan diakomodir sehingga landasan sosiologis, filosofis dan yuridis dapat terpenuhi dalam pembentukan produk hukum yang baik dan benar.

Kemudian, saran untuk dilakukan penyerapan aspirasi/

pendapat perwakilan tiyuh akan dijadikan pertimbangan secara khusus dan tentunya perubahan Raperda dimaksud telah melalui kajian yang mendalam dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bupati juga berterima kasih atas saran tentang perlunya Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan pembinaan/sosialisasi guna peningkatan SDM yang ada di tiyuh. d. Raperda tentang Perizinan dan NonPerizinan Berkaitan dengan saran tentang penataan personil dan pemberian sangsi dalam Raperda dimaksud, akan dibahas selanjutnya dalam rapat-rapat panitia khusus antara pihak legislatif dan eksekutif. e. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berkenaan hal itu, dapat dijelaskan bahwa persentase belanja tidak langsung yang meningkat dikarenakan adanya kenaikan sangat signifikan pada dana desa yang belanjanya dikategorikan sebagai belanja tidak langsung pada penganggaran APBD. Karena itu, agar terjadi kesamaan pandangan, dikotomi belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak lagi relevan untuk menggambarkan postur anggaran yang pro rakyat, karena pada kelompok belanja tidak langsung pun jika didalami akan banyak terdapat belanja yang peruntukannya langsung ke masyarakat seperti bantuan keuangan berupa Dana Tiyuh, belanja hibah kepada kelompok masyarakat, bantuan sosial, dan bagi hasil pajak ke tiyuh.

Karena itu, peningkatan pada belanja tidak langsung pun sebenarnya tetap merupakan belanja pro rakyat yang diarahkan untuk kepentingan dan kemanfaatan rakyat Jawaban lain untuk Fraksi PDIP sama dengan

HALAMAN

9

EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

Derap

point (2) Fraksi PKB. Kami juga mengucapkan terima kasih atas saran-saran dari Fraksi PDIP. b. R a p e r d a t e n t a n g Perubahan Pertama atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh A t a s s a r a n F r a k s i P D I P, disampaikan bahwa sehubungan dengan penambahan ayat berkaitan dengan persyaratan anggota BPT, dapat dikemukakan bahwa Raperda dimaksud berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Sementara, terkait saran perlunya penambahan persyaratan anggota BPT harus sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bertempat tinggal di Tiyuh tersebut dibuktikan dengan kartu penduduk setempat, serta berusia paling rendah 20 tahun, akan dimasukkan dalam Raperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian tentang keanggotaan BPT harus memperhatikan komposisi penduduk, keterwakilan penduduk dan luas wilayah.

Penduduk tiyuh yang satu dengan tiyuh yang lainnya akan berbeda jumlah keanggotaannya.

Dapat dijelaskan bahwa komposisi kanggotaan BPT telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Tiyuh.

Saran lain dari Fraksi PDIP bahwa untuk meningkatkan kinerja BPT perlu adanya pendampingan dari pihak lain yang berkompoten di bidangnya, dimana hal ini berkaitan dengan adanya penggunaan dana desa, dan juga akan menopang terbentuknya peraturan desa yang baik.

Saran ini diapresiasi dan menjadi bahan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan unsurunsur pemerintahan tiyuh. c. R a p e r d a t e n t a n g Perizinan dan Non-Perizinan Fraksi PDIP menyoroti pasal 40 mengenai biaya, bahwa untuk menentukan besaran biaya perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu terhadap pihak stakeholder atau pengguna. Besaran biaya dan atau kenaikan tarif harus disesuaikan dengan pelayanan yang diterima serta rasio tarif harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Besaran biaya jangan sampai melemahkan usaha dan perekomian rakyat kecil Atas pandangan Fraksi PDIP tersebut, disampaikan bahwa berkaitan dengan sosialisasi terhadap besaran biaya atau kenaikan tarif perizinan telah tercantum dalam: 1. Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Retribusi Jasa Umum; 2. Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan 3. Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. d. R a p e r d a t e n t a n g Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KJKS Sahabat Atas pandangan umum Fraksi PDIP, terutama menyangkut target keuntungan yang bisa diperoleh untuk dapat menaikkan PAD dan juga keuntungan bagi masyarakat, disampaikan bahwa sebagai badan usaha yang mengelola usaha, KJKS Sahabat juga memiliki keuntungan/sisa hasil usaha yang akan didistribusikan berdasarkan AD/ART yang ada.

Serta kesepakatan (MOU) antara Pemodal (pemberi penyertaan) dalam hal ini pemerintah daerah dengan Koperasi sebagai pengelola permodalan dan akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak dalah naskah perjanjian yang didasarkan pada Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KOPERASI. Kemudian terkait dengan perlunya diperhatikan dan dipertanyakan apa input, output, benefit dan dampak dari penyertaan modal bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, dapat dijelaskan bahwa dampak yang akan dirasakan terhadap masyarakat adalah tersedianya alternatif permodalan yang murah, mudah dan cepat untuk mengembangkan UMKM dan Koperasi Lain sehingga dapat menggerakkan Sektor Riil.

Dampak yang diras akan Pemerintah Daerah adalah sebagai salah satu sumber PAD. e. R a p e r d a t e n t a n g Penyelenggaraan Perlindungan Anak Fraksi PDIP memandang perlunya dirinci apa saja peran

peran orang tua, peran RT, RW, kepala desa dan tokoh masyarakat, guru guru, kepala sekolah, satuan kerja terkait, serta lembaga yang punya komitmen dalam hal perlindungan anak dalam hal perlindungan anak. Juga perlu adanya lembaga yang mengkoordinasi pemenuhan kebutuhan anak.

akan dilakukan perbaikan.

Dijelaskan bahwa dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak, lembaga yang terkait dengan pnyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah: 1. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 2. Keluarga dan Orangtua 3. Masyarakat 4. Pengasuh 5. Wali 6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Selanjutnya, terkait dengan masukan mengenai pasal yang mengatur fungsi dan wewenang, keanggotaan dan pimpinan, mekanisme musyawarah dan mufakat penentuan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, disampaikan bahwa hal tersebut telah disesuaikan dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Pertama atas PP Nomor 43 Tahun 2014.

Bupati mengucapkan terimakasih atas masukannya berkaitan dengan bab yang mengatur tentang pemberdayaan keluarga, hal tersebut akan diakomodir dan perlu dibahas dalam rapat-rapat pembahasan lebih lanjut.

Terimakasih terhadap saran, masukan, koreksinya, dan jika dalam raperda dimaksud masih terdapat berbagai hal yang belum sempurna, tentunya akan diperbaiki dan dikoreksi kembali dalam pembahasan selanjutnya oleh pihak Legislatif dan Eksekutif dalam Rapat-Rapat Panitia Khusus. c. R a p e r d a t e n t a n g Perizinan dan Non-Perizinan

Peran dinas pendidikan juga sangat diperlukan dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak khususnya berkaitan dengan pendidikan anak. Hal tersebut sudah tentu menjadi Pekerjaan Rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan derajad hidup pendidikan anak. Akan dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan anak yang kurang mampu.

Yang terakhir, Fraksi Partai Demokrat a.

Raperda tentang APBD 2016

Bupati menyampaikan terima kasih atas saran dan harapan dari Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2016. b. Raperda tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh Memperhatikan saran Fraksi Demokrat agar dasar hukum penyusunan Perda dapat disusun secara lebih tertata di dalam kolom MENGINGAT, bupati mengucapkan terimakasih dan akan

Sementara, untuk menghindari tidak tepatnya penggunaan singkatan “BPK� yang digunakan dalam pasal-pasal berikutnya pada Raperda ini, akan dilakukan seusai yang disarankan.

Memperhatikan saran Fraksi Partai Demokrat, pemerintah daerah akan melakukan koreksi dan teliti lebih lanjut, tentunya dengan melihat aspek yuridis, asas-asas hukum serta faktor lex specialis dari tata urutan peraturan perundang-undangan.

Sementara, terkait dengan salah satu tujuan untuk mendorong investasi dan iklim usaha, maka menurut bupati diperlukan kajian khusus berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi usaha kecil dan menengah terutama berlakunya PERDA tentang retribusi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jika diperlukan perubahan tarif ataupun isi substansi dari PERDA retribusi, maka memungkinkan untuk dilakukan perubahan berdasarkan kondisi dan situasi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan berkaitan dengan izin lingkungan, diketahui bahwa

telah disyahkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan, dimana telah diatur didalamnya mengetai perizinan dalam pengelolaan lingkungan termasuk AMDAL dan lain sebagainya. d. R a p e r d a t e n t a n g Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bupati mengucapkan terimakasih atas saran dari Fraksi Demokrat, terutama menyangkut penggunaan peraturan perundangan beserta turunan dan perubahannya. Hal itu akan diakomodir dan dikaji lebih dalam mengenai dasar hukum secara yuridis dalam penyusunan raperda dimaksud, sehingga terwujudnya pembentukan produk hukum yang baik dan benar.

Berkaitan dengan jaminan pendidikan terhadap anak dan anak penyandang cacat, akan diakomodir sehingga fasilitas terhadap pendidikan anak dapat terpenuhi dengan perencanaan dan persiapan yang matang sehingga tercapai tepat sasaran. Raperda dimaksud bertujuan untuk melindungi anak dengan berbagai permasalahannya sehingga dibutuhkan pembahasan yang mendalam terutama mengenai muatan isi dan ketentuan yang terkandung dalam ayat serta pasalpasal. e. R a p e r d a t e n t a n g Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KJKS Sahabat Bupati menyampaikan ucapan terimakasih atas koreksi dari Fraksi Demokrat, dan akan diakomodir serta dikaji lebih dalam, terutama tentang perlunya keterangan-keterangan tentang KJKS Sahabat di dalam Perda.

Sedangkan tentang dasar hukum penyertaan modal, dapat disampaikan bahwa modal penyertaan koperasi ini telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998. *** /lis

HALAMAN EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

Info Sehat

10

Mengatasi Sakit Jantung dan Serangan Jantung Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia, karena jantung diperlukan untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Karena itu, jantung perlu dijaga agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu yang perlu dihindari adalah penyakit jantung koroner yang merupakan salah satu penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan serangan jantung.

Untuk melakukannya, kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar jantung kita tetap sehat, apa yang harus dihindari dan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung.

Setiap tahun, jutaan orang di seluas dunia mengalami serangan jantung. Tidak semua serangan jantung mengakibatkan kematian.

Namun, umumnya setiap pasien yang pernah mengalami serangan jantung menderita beberapa dampak lanjutannya. Sedangkan sisanya tidak tertolong lagi.  Jantung Jantung adalah sebuah otot yang memompa darah ke seluruh tubuh.

Dalam suatu serangan jantung (myocardial infarction), bagian dari otot jantung mati sewaktu tidak mendapatkan darah. Untuk tetap sehat, jantung membutuhkan oksigen dan zat-zat gizi lain yang dibawa oleh darah. Ini didapatkan melalui arteria (pembuluh darah) koroner, yang membungkus bagian luar jantung.  Penyakit Jantung Penyakit-penyakit dapat mempengaruhi bagian mana pun dari jantung. Tetapi, penyakit yang paling umum adalah penyakit kronis pada arteria koroner yang disebut aterosklerosis. Karena itu, sakit jantung yang umum dikenal dan paling banyak diderita adalah penyakit jantung koroner atau penyakit arteria koroner.

Penyakit ini paling sering menyebabkan serangan jantung pada seseorang yang bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya adalah penyempitan pada pembuluh darah koroner, dimana pembuluh ini berfungsi untuk menyediakan darah ke otot jantung. Penyempitan disebabkan oleh tumpukan kolesterol atau protein lain yang berasal dari makanan yang masuk dalam

tubuh. Penumpukan ini juga menyebabkan pembuluh darah koroner menjadi kaku. Kekakuan ini disebut sebagai aterosklerosis.

Aterosklerosis terjadi jika terjadi penumpukan plak atau timbunan lemak pada dinding-dinding arteri.

Selang beberapa waktu, plak dapat menumpuk, mengeras dan mempersempit arteri, dan menghambat aliran darah ke jantung. Penyakit arteria koroner atau coronary artery disease (CAD) inilah yang pada dasarnya menuntun kepada sebagian besar serangan jantung.

Penyumbatan dalam satu arteri koroner atau lebih dapat menimbulkan serangan jantung secara tiba-tiba. Penyebabnya karena jantung meminta oksigen melebihi yang tersedia sehingga memicu serangan jantung. Mengapa? Apabila otot jantung tidak menerima oksigen untuk waktu yang cukup lama, jaringan di sekitarnya dapat rusak.

Tidak seperti jaringan yang lain, otot jantung tidak mengalami regenerasi. Semakin lama serangannya, semakin banyak kerusakan pada jantung dan semakin besar kemungkinan meninggal.

Bahkan dalam arteri yang tidak terlalu sempit karena timbungan plak dan lemak, timbunan plak dapat pecah dan membentuk kerak darah atau trombus. Selain itu, arteri yang berpenyakit juga cenderung mengalami kontraksi otot secara mendadak.

Sehingga, sekeping kerak darah dapat terbentuk di tempat kontraksi, melepaskan zat kimia yang kemudian mengakibatkan dinding arteri menyempit, memicu sebuah serangan jantung.

Jika sistem kerja dari jantung rusak, irama normal jantung dapat menjadi kacau dan jantung mulai bergetar dengan tidak menentu atau mengalami fibrilasi. Irama tidak normal ini disebut sebagai aritmia yaitu penyimpangan dari irama jantung normal. Hal ini akan menyebabkan jantung kehilangan kesanggupannya untuk memompa darah dengan efektif ke otak. Dalam waktu sepuluh menit, otak mati dan si pasien pun tidak tertolong lagi.

Selain penyakit jantung koroner yang disebabkan karena penumpukan lemak di dinding arteri, ada juga penyakit jantung lainnya yang disebabkan kelainan semenjak lahir. Misalnya jantung yang tidak sempurna, kelainan katup jantung, melemahnya otot jantung.

Penyebab lain adalah bakteri

menjadi pilihan bila harus mengolah makanan dengan cara digoreng.

yang menyebabkan infeksi pada jantung. Â Gejala Sakit Jantung Jika gejala serangan jantung terjadi pada Anda: Kenalilah gejala-gejala tersebut apakah terjadi nyeri dada, sesak napas, ataupun jantung berdebar.

Hentikan segera semua pekerjaan apa pun yang sedang Anda lakukan lalu duduk atau berbaringlah sembari menarik napas dalam-dalam.

Jika Anda sendirian sementara gejala tersebut berlangsung lebih dari beberapa menit segera hubungi nomor telepon darurat setempat dan katakan Anda terkena serangan jantung. Atau hubungi orang di sekitar Anda dengan memberikan informasi yang sama.

Jika ada yang bisa mengantar Anda ke rumah sakit lebih cepat daripada kedatangan paramedis, segeralah minta bantuannya pergi mengantar Anda ke ruang gawat darurat di rumah sakit. Lebih cepat ditangani akan lebih baik.

Namun jika Anda menunggu tim paramedis datang, maka sementara menunggu, Anda dapat melonggarkan pakaian yang ketat, termasuk ikat pinggang atau dasi. Buat diri dalam posisi yang terasa nyaman.

Tetaplah tenang, tidak soal Anda korbannya atau penolongnya. Kepanikan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya aritmia atau penyimpangan irama jantung yang mengancam kehidupan.

Gejala-gejala yang dirasakan jika mengalami penyakit jantung koroner antara lain rasa sakit atau nyeri di dada di mana kebanyakan orang menyangka itu hanya sebagai gangguan pencernaan. Lalu gejala lain yaitu merasa tertekan di tengah dada selama 30 detik sampai 5 menit. Hal lainnya adalah keringat dingin, berdebar-debar, pusing, dan merasa mau pingsan. Gejala ini tidak selalu dirasakan penderitanya. Tanda per-

ingatan lain adalah napas tersengal-sengal pada saat berolahraga.

Selama beberapa bulan sebelum serangan jantung biasanya penderita penyakit jantung sering merasa sangat lelah. Jangan menganggap gejala ini disebabkan oleh kurang tidur dan stres akibat pekerjaan.

Rasa nyeri atau rasa ditekan di dada, yang disebut angina, memberikan peringatan kepada setengah dari mereka yang menderita serangan jantung. Beberapa orang mengalami napas tersengal-sengal atau kelelahan dan perasaan lunglai sebagai gejalanya, mengindikasikan bahwa jantung tidak mendapatkan cukup oksigen karena penyumbatan koroner.

Biasanya beberapa hari menjelang mengalami serangan jantung hebat, seseorang akan mengalami kontraksi otot secara tiba-tiba di dada yang merupakan serangan kecil atau serangan jantung ringan. Serangan jantung ringan umum terjadi sebelum serangan besar beberapa hari kemudian.  Tips Mencegah Penyakit Jantung Agar terhindar dari penyakit jantung koroner, Anda dapat melakukan hal-hal berikut: Pola makan sehat Hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi. Seafood memiliki kandungan kolesterol tinggi yang dapat membahayakan jantung. Kurangi menyantap makanan yang digoreng yang banyak mengandung lemak, sebaliknya makanan dapat diolah dengan cara direbus, dikukus atau dipanggang.

Sebisa mungkin, produk makanan yang kita makan rendah lemak atau tanpa lemak. Pilih susu, keju, mentega atau makanan lain yang rendah lemak.

Menggoreng dengan menggunakan minyak zaitun memiliki kandungan lemak yang sedikit sehingga bisa

Selain menghindari makanan berlemak, hindari juga makanan dengan kandungan gula tinggi seperti soft drink. Jangan pula tertalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, karena dalam tubuh, karbohidrat akan dipecah menjadi lemak. Sebaliknya, konsumsi oat atau gandum yang dapat membantu menjaga jantung tetap sehat.

Jaga pola makan tidak berlebihan agar terhindar dari kegemukan, karena seseorang yang memiliki lingkar pinggang lebih dari 80 cm, berisiko lebih besar terkena penyakit ini.

Berhenti merokok Mengisap rokok sangat tidak baik untuk kesehatan jantung, maka segera hentikan kebiasaan ini agar jantung tetap sehat.

Hindari Stres Stres memang sangat sulit dihindari jika hidup di kota besar seperti Jakarta yang dikenal karena kemacetan dan kesibukannya. Saat seseorang mengalami stres, tubuhnya akan mengeluarkan hormon cortisol yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Hormon norepinephrine akan diproduksi tubuh saat menderita stres, yang akan mengakibatkan naiknya tekanan darah. Maka, sangat baik bila Anda menghindari stres baik di kantor atau di rumah.

Hipertensi Problem hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Hipertensi dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL memasuki saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak.

Obesitas Kelebihan berat atau obesitas meningkatkan tekanan darah tinggi dan ketidaknormalan lemak. Menghindari atau mengobati obesitas atau kegemukan adalah cara utama untuk menghindari diabetes. Diabetes mempercepat penyakit jantung koroner dan meningkatkan risiko serangan jantung.

Olahraga secara teratur Anda dapat melakukan kegiatan olahraga seperti berjalan kaki, jalan cepat, atau jogging. Kegiatan olahraga yang bukan bersifat kompetisi dan tidak terlalu berlebihan dapat menguatkan kerja jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh.

Konsumsi antioksidan Polusi udara, asap kendaraan bermotor atau asap rokok menciptakan timbulnya radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas dapat menyebabkan bisul atau endapan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyumbatan. Untuk mengeluarkan kandungan radikal bebas dalam tubuh, perlu adanya antioksidan yang akan menangkap dan membuangnya. Antioksidan dapat diperoleh dari berbagai macam buah-buahan dan sayuran.

Keturunan Seorang yang orang tua atau saudara kandungnya pernah mengalami serangan jantung sebelum usia 60 memiliki risiko lebih besar menderita penyakit ini.

Karena itu, jika Anda memiliki kerabat yang pernah mengalami serangan jantung, sebaiknya Anda lebih berhati-hati dalam menjaga agar pola makan dan gaya hidup Anda dapat menunjang jantung sehat. Â Mengatasi Penyakit Jantung Jika Anda merasakan gejala awal penyakit jantung ataupun pernah mengalami serangan jantung ringan, jangan abaikan itu.

Anda sangat membutuhkan penanganan dini oleh personel medis yang terlatih.

Ini dapat menyelamatkan jantung dari kerusakan yang lebih parah dan bahkan dapat menghindari akibat yang lebih fatal seperti kematian.

Namun jika gejala serangan jantung mulai terjadi, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis.

Risiko kematian terbesar dari serangan jantung adalah dalam kurun waktu satu jam setelah terjadi serangan jantung. Perawatan yang cepat dan tepat dari tim medis dapat menyelamatkan otot jantung dari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Semakin banyak otot jantung yang terselamatkan, semakin efektif jantung akan kembali memompa setelah serangan.

Jangan menunda-nunda untuk mendapatkan bantuan medis karena merasa takut dianggap mengada-ada.

Bila telah terjadi penyumbatan, tindakan medis yang umumnya diambil adalah dengan pemasangan kateterisasi dan cincin yang menjaga agar pembuluh darah koroner tidak tersumbat.

Tetapi, ada kemungkinan terjadi penyumbatan pada pembuluh lainnya. ***/net.jer

HALAMAN

11

EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

Inspirasi

Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan menyerahkan hadiah 1 Paket Umroh pemenang undian jalan sehat pada acara Hari Ulang Tahun Korpri ke 44 di Pulung Kencana. Jum’at (20/11)

Belajar dari Kisah “Para Perampok Profesional” Kisah Berikut Hanya Fiktif, namun sarat hikmah.

Sewaktu perampokan di Guangzhou, China, perampok bank berteriak kesemua orang di bank: “Jangan Bergerak. Uang ini Milik Negara, Hidupmu milikmu.”

Semua orang di bank menunduk dengan tenang.

Ini yang disebut “Konsep Merubah Pikiran” Merubah cara berpikir yang konvensional.

Ketika seorang wanita berbaring di meja secara profokatif, perampok berteriak padanya “Beradablah, Ini perampokan, bukan pemerkosaan!”

Ini yang disebut “Professional” fokus hanya kepada apa yang kamu dilatih untuk..

Ketika Perampok kembali kerumah, perampok yang lebih muda (lulusan s2) berkata kepada perampok yang tua (lulusan sd): “Bang, ayo kita hitung berapa yang kita dapat.”

Perampok yang lebih tua bilang “Bego banget lo.

Duitnya banyak gitu lama pasti ngitungnya.

Malem ini lihat aja di TV bakal bilang berapa yang kita rampok dari bank!”

Ini yang disebut “Pengalaman.” Sekarang pengalaman lebih penting dari gelar..!

Setelah perampok pergi, manajer bank bilang pada

supervisor bank untuk menelpon polisi secepatnya.

Tetapi supervisor berkata: “Tunggu! Ayo kita ambil $10juta dollar dari bank untuk kita dan tambahkan ke $70juta dollar yang sudah diambil dari bank”.

Ini yang disebut “Sambil Berenang Minum Air.” Merubah keadaan tak baik menjadi keuntungan anda!

Supervisor berkata: “ Akan sangat bagus bila ada perampokan setiap bulan.”

Ini yang disebut “Membunuh Kebosanan” Kebahagiaan personal lebih penting dari pekerjaan anda.

Keesokan harinya, Berita TV melaporkan bahwa $100juta telah dicuri dari bank.

Perampok menghitung dan menghitung, tetapi mereka hanya dapat $20juta dollar.

Perampok sangat marah dan komplain “Kita meresikokan hidup kita dan hanya dapat $20juta dollar.

Pekerja Bank mengambil $80juta dollar dengan santai.

Sepertinya mendingan menjadi teredukasi daripada perampok!”

Ini yang disebut “Pengetahuan bernilai lebih banyak dari emas” Manajer bank tersenyum dan bahagia karena kekalahan di main saham dapat di bayarkan oleh perampokan yang terjadi. Ini yang disebut “Mengambil kesempatan.”

Berani mengambil resiko!

Jadi siapakah pencuri Sejati dan lebih professional disini? ***/net.jer

CMYK

Kiprah

HALAMAN

EDISI 59/TAHUN V/NOVEMBER 2015

12

Efi Anggraini

Seneng yang Ramai Cantik, ramah dan sedikit malu-malu adalah kesan pertama yang didapat saat kami mengenal Efi Anggraini.

Saat ini Efi masih disibukan dengan kuliah di Universitas Lampung, jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan.

Meskipun disibukan kuliah, Efi tetap menyempatkan waktu untuk berfoto dengan kru Tubaba Art & Tourism Magazine.

Menurutnya foto merupakan ajang ekspose agar orang lebih mengenal kita. “Iya, buat pengalaman, dan juga sekalian bantu-bantu memperkenalkan Tulang Bawang Barat. Saya kan anak Tulang Bawang Barat, kalau bukan kita yang ekspose, siapa lagi?” ujar gadis kelahiran 18 juli 1996.

Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad mengikuti jalan sehat dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-51 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015. di Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung. Kamis (12/11).

Efi mengaku dirinya paling suka dengan tempat yang ramai. “Tempat yang ramai paling asyik untuk dijadikan tongkrongan, makanya hobi saya traveling dan juga kuliner.

Selain mencari tempat yang ramai, saya juga dapat menjadikan bahan cerita untuk teman-temen saya,” tambahnya.

Efi pun tak segan berbagi cerita tentang kriteria pria idamannya. Menurut dia, yang iidamkannya adalah yang seagama, baik, jujur, setia, dan sayang keluarga.”

Efi juga berbagi motivasi, yaitu “Selalulah semangat untuk sukses, karena keringat orang tua takkan bisa terbayarkan.” *** /jer