Kompilasi Kajian Isu Kampus Universitas Padjadjaran by Kastrat Eksplorasi Makna

Kata Pengantar Genap 12 bulan perjalanan Departemen Kajian Strategis memberikan karya-karya terbaiknya bagi Kema Unpad. Awalnya, berbagai perencanaan yang telah dilakukan dengan optimistis. Kami tidak pernah menyadari bahwa tantangan yang dihadapi adalah adanya wabah penyakit yang menimbulkan krisis multidimensional dalam segala bidang kehidupan. Dari situasi ini, kami kemudian melakukan banyak penyesuaian kerja, merubah mimpi-mimpi ideal kami, dan nilai-nilai yang sudah disiapkan menjadi suatu sistem baru yang berprinsip pada nilai resilien. Bahwa pada titik ini, kami harus bisa mempertahankan relevansi kajian strategis di tengah dunia pergerakan yang memasuki babak baru, berbeda dengan apa yang generasi terdahulu hadapi. Departemen Kajian Strategis memiliki peran sebagai â&#x20AC;&#x153;Katalisator gagasan dalam membangun gerakan BEM Kema Unpad 2020 yang Responsif, Produktif, dan Representatifâ&#x20AC;?. Mimpi ini direalisasikan melalui penurunan fungsi yang terbagi menjadi analisis, pertimbangan, pengembangan gagasan, dan eskalasi gerakan. Muara dari mimpi ini adalah bagaimana nantinya BEM Kema Unpad menjadi stakeholders strategis yang diperhitungkan dalam proses agenda setting serta evaluasi kebijakan serta turut berpartisipasi aktif dalam proses penciptaan tekanan publik yang menekan pihak yang berwenang agar membentuk kebijakan publik yang sehat dan berpihak pada rakyat. Fungsi analisis direalisasikan melalui proses pengkajian terhadap isu-isu kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat secara luas. Fungsi ini akan menghimpun tahapan manajemen isu, proyeksi, elaborasi, dan produksi output yang berlandaskan pada kaidah ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nilai kaidah ilmiah serta pertanggungjawaban secara keilmuan menjadi harga yang tidak bisa digantikan. Artinya, semua output yang dikeluarkan oleh Departemen Kajian Strategis harus memiliki kualitas yang baik. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gerakan ke arah yang lebih substantif. Hal ini ditunjukan dengan cara pengembangan sumber daya departemen melalui pelatihan, studi banding departemen, peer review sebelum publikasi, serta evaluasi dan monitoring hasil publikasi. Fungsi pengembangan gagasan berkaitan dengan penciptaan diskursus publik melalui program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam hal ini, untuk dapat memastikan

program yang dikeluarkan memenuhi kualifikasi tepat guna dan tepat sasaran, maka yang dilakukan adalah survei publik yang dilakukan Biro Riset dan Data, asesmen ke departemen kajian dan aksi di fakultas lewat forum kastrat satu unpad, juga sinergisasi dengan masukan dari BPM Kema Unpad. Fungsi pertimbangan berkaitan dengan Departemen Kajian Strategis yang memberikan pertimbangan saran atas sikap yang akan dikeluarkan oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Unpad secara solutif dan dapat dipertanggungjawabkan melalui outputoutput yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Kajian Strategis. Fungsi eskalasi disini berkaitan dengan Departemen Kajian Strategis yang berperan aktif dalam koordinasi dengan Departemen Propaganda dan Aksi untuk merumuskan rancangan gerakan yang akan dibentuk BEM Kema Unpad bersama stakeholders lainnya. Hal ini ditujukan agar Departemen Kajian Strategis dan Departemen Propaganda dan Aksi memiliki keselarasan dan kesamaan cara pandang dalam mengeskalasikan suatu isu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Departemen Kajian Strategis diisi orang-orang terbaik yang sangat luar biasa kompeten di bidangnya. 15 orang dengan kepala dan pemikiran yang berbeda dan dibagi ke dalam 4 kedirjenan, yaitu kedirjenan politik, hukum dan HAM; kedirjenan sosial ekonomi; kedirjenan medika, dan; kedirjenan energi dan agro. Hal ini didasari oleh evaluasi 2 kepengurusan sebelumnya dimana banyak sumber daya manusia yang bekerja namun tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, juga dimaksudkan agar pembentukan output menjadi produktif. Terkhusus dalam menjalankan fungsi analisis, Departemen Kajian Strategis berhasil mempublikasikan 50 output yang terdiri dari 34 tulisan, 2 podcast, 2 video, dan 12 infografis. Berikut merupakan kompilasi tulisan dengan tema isu kampus yang sudah kami publikasikan dan menjadi bukti bahwa apa yang kami banggakan bukan sekedar omong kosong belaka.

Peraturan Rektor: Leveling Terbaik Peraturan Penanganan Kekerasan Seksual di Unpad

Pendahuluan Isu kekerasan seksual dalam kampus telah menjadi perbincangan hangat yang tiada berujung. Kampus sebagai salah satu tempat pendidikan seyogyanya dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap sivitas akademika di dalamnya. Setidaknya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kampus untuk mewujudkan hal tersebut (1) kampus harus membuat regulasi penanganan kasus dan sanksi yang jelas bagi pelaku; (2) membentuk tim investigasi independen dan imparsial yang melibatkan seluruh elemen kampus; (3) menyediakan pendampingan bagi korban yang melapor; dan (4) menyediakan jasa psikolog/psikiater bagi korban. 1 Diskursus mengenai urgensi bahwa kampus membutuhkan suatu aturan penanganan kekerasan seksual telah merambah banyak kampus, contoh yang dapat kita lihat adalah UGM yang memiliki Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Bagaimana di Unpad? Secara umum, Unpad sendiri baru mampu menyediakan mekanisme yang tidak dicover oleh instrumen hukum intra kampus. Skema penanganan kekerasan seksual di Unpad adalah mahasiswa pelapor membuat laporan resmi dengan meminta bantuan Manajer Akademik di fakultasnya, lalu Manajer Akademik akan melanjutkan laporan tersebut kepada pihak universitas untuk ditindaklanjuti. Alternatif lain, mahasiswa pelapor juga bisa meminta bantuan TPBK di fakultas masing-masing. Mahasiswa yang bersangkutan kemudian akan diberi pendampingan psikologis maupun hukum bila menghendaki. 2 Padahal, instrumen hukum ini juga diperlukan Unpad agar menjamin terciptanya kondisi ketertiban dan kepastian hukum yang mengikat seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus. Tanpa instrumen ini, maka sulit untuk mewujudkan situasi tersebut. Instrumen hukum juga dapat menjadi lahan untuk masuknya rekomendasi lanjutannya seperti pembentukan tim investigasi, layanan pendampingan, pemulihan hak korban, dll. 1

Wan Ulfa Nur Zuhra. 2019. Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. Diakses dari https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW pada 11 Mei 2020 2 Balasan email dari humas@unpad.ac.id

Bahasan mengenai urgensi telah didudukan oleh BEM FH Unpad.3 Kajian ini berfokus pada mengapa leveling terbaik peraturan penanganan kekerasan seksual di Unpad harus dalam bentuk Peraturan Rektor. Mengingat Tugas dan Wewenang Rektor Berbicara ranah kekerasan seksual, tentu menjadi suatu hal yang melekat pada pemahaman akan norma-norma kesusilaan. Norma kesusilaan sendiri menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan asusila). 4 Jika ditarik lebih jauh, maka hal ini akan berhubungan dengan suatu tata nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah yang lazim disebut etika. Dalam lingkup Unpad, pengaturan mengenai etika dapat kita temukan dalam Kode Etik yang berupa rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada etika akademik sebagai pedoman dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi. Bilamana menengok PP No. 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (selanjutnya Statuta Unpad), maka kode etik sendiri berlaku secara terpisah yang terbagi atas kode etik Unpad, kode etik Dosen Unpad, kode etik Tenaga Kependidikan, dan kode etik Mahasiswa.5 Dalam hal ini kode etik merupakan suatu tatanan peraturan dalam bentuk peraturan senat akademik yang disusun dan ditetapkan oleh Senat Akademik sebagai salah satu organ penyelenggara Unpad. Bagaimana dengan pengaturan kekerasan seksual? Bila melihat terbaginya kode etik atas beberapa segmentasi, maka pengaturan akan sivitas akademika yang melakukan kekerasan seksual tersebar dalam beberapa kode etik. Temuan kami dalam setiap kode etik yang terdapat dalam website Unpad 6 yaitu Peraturan Senat Akademik Unpad Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Unpad dan Peraturan Senat Akademik Unpad Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Unpad tidak menyertakan mekanisme penjatuhan sanksi. Karena pada hakikatnya, senat akademik adalah sebuah organ yang hanya

Diakses dari bit.ly/KekerasanSeksualParahita Hwian Christianto. 2016. Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan di Bangkalan Maudra. Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-46 No. 1 Januari-Maret 2016 5 Vide Pasal 59 ayat (1) Statuta Unpad 6 Diakses dari https://www.unpad.ac.id/arsip-unpad/peraturan/ 4

berfungsi untuk merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor.7 Mengingat hal tersebut, bila kita meninjau Statuta Unpad, Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad. Sesuai pasal 25 ayat (2) Statuta Unpad dalam melaksanakan pengelolaan di Unpad, Rektor dibantu Wakil Rektor, Pelaksana akademik dibawah fakultas/sekolah, Penunjang Akademik, Pelaksana Administrasi, Satuan Penjamin Mutu, Satuan Pengawas Internal dibidang Akademik, Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis dan Unsur lain yang diperlukan. Tugas dan wewenang Rektor menurut pasal 26 Statuta Unpad ialah a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik; b. menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan serta anggaran tahunan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pegawai nonpegawai negeri sipil Unpad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unpad secara optimal; f. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni; g. mendirikan,

menggabungkan,

dan/atau

membubarkan

Fakultas/Sekolah,

Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SA; h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA; i.

mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;

memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;

k. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan Unpad; l.

menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan

m. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik; n. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;

Vide pasal 33 ayat (2) Statuta Unpad

o. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta Unpad atau perubahan Statuta Unpad bersama dengan MWA dan SA; p. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan q. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan MWA. Dua point utama dalam hal penanganan kekerasan seksual adalah Rektor dapat menyusun dan menetapkan kebijakan operasional di ranah akademik dan nonakademik beserta Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik. Pertama, dalam hal menyusun dan menetapkan kebijakan operasional di ranah akademik dan nonakademik, Rektor sebagai organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad dapat membentuk kebijakan dalam hal penanganan kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual telah menjadi diskursus publik yang dapat mengancam kegiatan di kampus baik itu dalam konteks kegiatan akademik (pengamalan tri dharma perguruan tinggi), non akademik (dalam hal penyelenggaraan administratif, kemahasiswaan, dll), bahkan diluar kegiatan akademik dan nonakademik. Kita dapat mengambil contoh kasus Agni UGM yang terjadi ketika korban melaksanakan kegiatan KKN Mahasiswa UGM yang dilaksanakan di Maluku. 8 Dalam konteks ini, kasus kekerasan seksual terjadi ketika mahasiswa sedang melaksanakan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian pada masyarakat. Ataupun kasus yang diunggah dalam akun resmi BEM UI, yaitu tentang percobaan perkosaan terhadap mahasiswa FISIP UI yang dilakukan ketika sedang berada dalam situasi diluar kegiatan kampus.9 Dalam hal ini, Rektor dapat menentukan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kekerasan seksual di kampus sebagai upaya untuk melindungi sivitas akademika dalam konteks pelaksanaan otonomi pendidikan 10 berupa penetapan norma.

Citra Maudy. 2018. Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. Diakses dari http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/ pada 11 Mei 2020 9 DIakses dari akun instagram resmi BEM UI 10 Otonomi yang dimaksud menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terbagi menjadi dua, yaitu otonomi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dalam bidang akademik meliputi penetapan norma

Kedua, mengenai kewenangan Rektor untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik. Dalam hal ini, kode etik merupakan bentuk hukum materil yang mengikat sivitas akademika berdasarkan Statuta Unpad. Untuk menegaskan keberlakuan hukum materil tersebut, maka dibutuhkan suatu hukum formil dalam rangka menegakan hukum materil dalam bentuk kode etik tersebut. Karena Rektor lah yang memiliki wewenang untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, maka Peraturan Rektor akan sangat diperlukan sebagai bagian dari mekanisme due process of law dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Kejelasan tersebut akan membuat mekanisme yang semula tidak berbentuk peraturan menjadi berbentuk peraturan dan menghasilkan suatu mekanisme ajeg tanpa ada celah negosiasi dalam penanganan kekerasan seksual dalam kampus.

Peraturan Rektor sebagai Pelaksana Otonomi Kampus Bilamana meninjau Pasal 4 Statuta Unpad, disitu dikatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;Unpad merupakan perguruan tinggi badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.â&#x20AC;? Bilamana mengingat apa yang sudah disampaikan sebelumnya, maka Otonomi yang dimaksud menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terbagi menjadi dua, yaitu otonomi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dalam bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tri Dharma dan bidang nonakademik meliputi pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Dalam hal penetapan norma, Unpad memiliki peraturan sendiri yang bersifat internal dan hanya mengatur sivitas akademika Unpad saja. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh pasal 60 ayat (1) Statuta Unpad yang berbunyi â&#x20AC;&#x153;Selain berlaku peraturan perundangundangan, di Unpad berlaku peraturan internal.â&#x20AC;?. Dan pasal 60 ayat (2) Statuta Unpad yang berbunyi â&#x20AC;&#x153;Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tri Dharma dan bidang nonakademik meliputi pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

a. Peraturan MWA; b. Peraturan Rektor; c. Peraturan SA; dan d. Peraturan Dekan/pimpinan organ pengelola Unpad lainnya.â&#x20AC;? Peraturan Rektor merupakan peraturan yang menduduki dua tingkat teratas hierarki peraturan di Unpad. Adanya hierarki ini merupakan suatu kenyataan yang lazim dalam hukum. Dimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dikenal adanya asas lex supreriori derogat legi inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Pemberlakuan asas ini diperlukan agar menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam peraturan dan tidak membingungkan masyarakat. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya â&#x20AC;&#x2DC;regressusâ&#x20AC;&#x2122; ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut dengan norma dasar atau grundnorm.11 Dalam hal ini, memang peraturan MWA merupakan peraturan yang menduduki norma tertinggi yang disebutkan Statuta Unpad. Namun, bila mengikuti asas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yangmana merupakan merupakan suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 12 Maka salah satu asas yang berlaku adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat13 yaitu bahwa setuap jenis peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan yang berwenang. Bilamana melihat delegasi kewenangan (delegate von wetgevingsbevoegheid) dalam hal pembentukan norma dan kebijakan operasional dalam lingkup akademik maupun nonakademik berada di wewenang rektor berdasarkan pasal 26 Statuta Unpad. Hal ini berlaku pada isu kekerasan seksual yang tadi dijelaskan telah bertransformasi menjadi isu publik yang dapat saja dilakukan dalam lingkup akademik maupun nonakademik. Penutup

Maria Farida Indrati. 2011. Ilmu Perundang-Undangan I. Yogyakarta : Kanisius., Hal. 41 Ibid., 13 Bilamana mengikuti UU Nomor 12 Tahun 2011 12

Urgensi adanya peraturan rektor mengenai penanganan kekerasan seksual dalam kampus selalu berkaitan dengan fungsi hukum sebagai penjamin kepastian hukum dan ketertiban yang dapat tercermin dengan adanya due process of law di tingkat kampus berupa mekanisme penanganan kekerasan seksual. Kajian Peraturan Rektor sebagai leveling terbaik peraturan penanganan kekerasan seksual di Unpad setidaknya melandaskan pada dua argumen pokok. Pertama, mengenai wewenang Rektor yang dapat menyusun dan menetapkan kebijakan operasional di ranah akademik dan nonakademik beserta Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik. Kedua, dalam hal pelaksanaan otonomi kampus, yang dalam dimensinya menurut UU Pendidikan Tinggi juga berkaitan dengan penetapan norma disamping penetapan kebijakan operasional sebagai peraturan internal kampus juga telah diakomodir oleh Statuta Unpad. Sehingga bila meninjau wewenang Rektor, maka jika penanganan kekerasan seksual di kampus diundangkan dalam bentuk peraturan rektor, maka akan sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Oleh karenanya, masuk akal apabila Unpad segera merumuskan dan menyusun Peraturan Rektor mengenai Penanganan Kekerasan Seksual di Unpad. Hal ini bukan berarti Unpad harus mengikuti tren sebagaimana yang sudah booming di UI dan UGM, tetapi Unpad harus dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi zona aman dari kekerasan seksual. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika di Unpad telah ada kasus, namun tidak terekspos dan tidak mendapatkan penanganan yang maksimal karena adanya kekosongan hukum.

Daftar Pustaka Dokumen Hukum UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Peraturan MWA Unpad Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Padjadjaran Peraturan Senat Akademik Unpad Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Unpad Peraturan Senat Akademik Unpad Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Unpad Buku Maria Farida Indrati. 2011. Ilmu Perundang-Undangan I. Yogyakarta : Kanisius Jurnal Hwian Christianto. 2016. Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan di Bangkalan Maudra. Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-46 No. 1 Januari-Maret 2016 Media Daring Citra Maudy. 2018. Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. Diakses dari http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/ pada 11 Mei 2020 Wan Ulfa Nur Zuhra. 2019. Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. Diakses dari https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29kota-dmTW pada 11 Mei 2020

Policy Brief Kebijakan UKT Semester Gasal 2020/2021 Pendahuluan Covid-19 telah membawa dampak sosial ekonomi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini didasari oleh banyaknya tuntutan dari pemerintah untuk dapat merubah pola kebiasaan dalam bekerja menjadi work from home dan pengurangan intensitas aktivitas di luar rumah dengan gerakan #DiRumahAja. Secara substansial, gerakan-gerakan tersebut memang sesuai dengan anjuran dari WHO dalam rangka mencegah perluasan Covid19. Namun di sisi lain, adanya gerakan seperti ini banyak mengalami perbedaan sikap di tengah masyarakat.1 Perbedaan sikap tersebut dapat dilihat dari banyak golongan masyarakat yang dengan mudah melakukan work from home. Namun, terdapat juga golongan dalam masyarakat yang memang tidak bisa melakukan work from home sampai tidak bisa mengurangi intensitas aktivitas di luar rumah. Kenyataan itu diperparah dengan meluasnya dampak covid-19, tidak hanya kepada kelas bawah namun mulai merambah ke kelas menengah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mengalami pengurangan pendapatan, sampai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut kini menimbulkan kekhawatiran baru tentang kelangsungan perkuliahan mahasiswaâ&#x20AC;&#x201D;khususnya mahasiswa Unpadâ&#x20AC;&#x201D;yang dalam hal ini memunculkan kekhawatiran akan kesulitan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Oleh karenanya, BEM Kema Unpad berinisiatif untuk mengadakan survei serentar pada tanggal 9 Mei-12 Mei 2020 untuk mengetahui pengaruh Covid-19 terhadap kemampuan pembayaran UKT mahasiswa. Survei ini ditujukan untuk Keluagra Mahasiswa Unpad dalam jenjang sarjana dan vokasi di 3 kampus, yaitu Kampus Jatinangor, Kampus Garut dan Kampus Pangandaran. Lalu, survei ini menggunakan metode convenience sampling, dimana Santoso dan Tjiptono mengatakan convenience sampling adalah prosedur sampling yang memilik sampel dari orang atau unit yang paling mudah didapatkan atau ditemui. 2 Sehingga, BEM Kema Unpad

Selengkapnya dapat diakses di bit.ly/KajianSisiLainCovid Santoso S. dan Tjiptono. 2001. Riset Pemasaran: Konsep dalam Aplikasi SPSS. Jakarta: Elex Media Computindo., hlm. 89 2

menggunakan google form yang disebar ke media sosial yang paling banyak digunakan mahaiswa Unpad agar mudah mendapatkan sampel. Dari data yang telah dikumpulkan, BEM Kema Unpad menganalisis fenomena Covid19 terhadap mahasiswa dan memberikan beberapa rekomendasi kepada Rektorat Universitas Padjadjaran terkait dengan kebijakan UKT di semester depan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa Unpad secara general tanpa mengesampingkan variabel kondisi internal Unpad, proyeksi keuangan Unpad dan aspek â&#x20AC;&#x201C; aspek lainya dari Unpad.

Unpad sebagai PTN Badan Hukum Pembentukan Badan Hukum Pendidikan dalam lembaga universitas atau dulu dikenal sebagai PTN BHMN telah menjadi diskursus yang menarik sejak Indonesia memasuki era reformasi. PTN BHMN merupakan perguruan tinggi yang didirikan pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Artinya, PTN-BH memiliki otonomi penuh dalam mengatur anggaran rumah tangga dan keuangan perguruan tinggi itu sendiri. Saat itu, Presiden B. J Habibie mengeluarkan PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Setelah dikeluarkannya PP ini, maka secara berangsur-angsur perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN). Hal ini menimbulkan goncangan dalam masyarakat, dimana pembiayaan pendidikan tinggi menjadi mahal, mengingat ketika itu Indonesia sedang berada dalam transisi pasca krisis ekonomi besar-besaran. Pro dan kontra turut mewarnai pembentukan PTNBHMN, salah satunya dengan pembentukan PTNBHMN ini mendukung gerakan demokratisasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan dengan cara mengurangi campur tangan pemerintah dalam hal ke-rumah tanggaan lembaga pendidikan tersebut. Namun, banyak yang menilai pelimpahan wewenang untuk mengurus rumah tangga dari negara terhadap ptn yang bersangkutan itu tersendiri secara implisit tersirat bahwa negara dianggap angkat tangan dalam membiayai kebutuhan pendidikan tinggi, artinya pendidikan tidak lagi dijadikan sebagai hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara tetapi menjadi barang komoditas yang diperjual belikan. 3

Darmaningtyas dkk. 2014. Melawan Liberalisme Pendidikan. Malang: Madani., hlm. v

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 153, 152, 154, 155 Tahun 2000 yang menetapkan UI, UGM, IPB dan ITB menjadi PTNBHMN. Yang menjadi perhatian, pemberian otonomi hanya sebatas pada pencairan dana dan pengelolaan keuangan saja. Pemerintah terus mendorong agar ptn bertransformasi menjadi PTNBHMN dengan mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana dalam pasal 53 UU SPN mengamanatkan pembentukan badan hukum pada semua lembaga pendidikan. Untuk memperjelas implementasi badan hukum pendidikan, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada 17 Desember 2008 dan mengeluarkan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. 4 Banyak masyarakat mengganggap bahwa pembentukan Badan Hukum Pendidikan merupakan praktik privatisasi dan liberalisasi pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik privatisasi dikatakan sebagai proses gradual untuk mentransformasikan metode pengelolaan BUMN dan kekayaan publik lainnya agara dapat secara sehat berkompetisi dengan pihak swasta. Mentranformasikan berarti menyerahkan pengelolaan BUMN yang semula dipegang oleh negara kepada pihak perseorangan. 5 Sementara proses liberalisasi menunjuk pada penyelenggaraan pendidikan sudah merujuk pada sistem pasar bebas, artinya pendidikan tidak dikatakan sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Negara namun menjadi barang komoditas yang diperjual belikan. Hal ini sangat gamblang terlihat ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian disusul oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 dan 77 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing maksimal sampai 49%. 6 Masyarakat pun beramai-ramai mengajukan permohonan uji materiil UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa UU tersebut batal demi hukum.

Ibid., Ibid., 6 Ibid., 5

Pasca dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah membentuk UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara substansif tidak jauh berbeda dengan UU BHP. Juga menyusul PP No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang kemudian disempurnakan oleh PP Nomor 26 Tahun 2015. Hal ini menyiratkan bahwa PTNBHMN hanya ganti baju menjadi PTN-BH, hal ini juga yang menyebabkan masih adanya PTN yang berlabel Badan Hukum artinya dikatakan sebagai subjek hukum mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, sebagai subjek hukum yang mandiri, PTN BH disanjung memiliki kelebihan dalam hal otonomi dibandingkan PTN Satker maupun PTN BLU. Otonomi yang dimaksud menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terbagi menjadi dua, yaitu otonomi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dalam bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tri Dharma dan bidang nonakademik meliputi pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. PTN-BH dikatakan memiliki jangkauan yang lebih luas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, karena menurut pasal 65 ayat (3) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN Badan Hukum memiliki a. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel; e. Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi dan; g. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi.

Sejak tahun 2014, Unpad telah menerima mandat dari Pemerintah Pusat untuk diperbaharui statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTN-BH melalui surat Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 298/E.E1/OT/2014, perubahan status ini ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2014 Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum. Setahun kemudian, untuk mengatur hal-hal yang

diamanatkan oleh PP No. 80 Tahun 2014 maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Sebagaimana yang telah dijelaskan, maka Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus sebagai PTN BH memiliki otoritas penuh atas pengelolaan organisasinya, seperti aspek keuangan dan juga sumber daya, termasuk dosen dan juga tenaga pendidik. Dengan status sebagai PTN BH, maka sudah barang tentu Unpad juga memiliki otonomi tersebut. Dengan otonomi tersebut, PTN BH memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah kebijakan strategis kampus, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan hingga kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa, seperti UKT dan lain â&#x20AC;&#x201C; lain. Namun tentunya kebijakan yang disusun oleh PTN BH harus memperhatikan aturan â&#x20AC;&#x201C; aturan lain yang lebih tinggi terkait dengan pelaksanaan pendidikan tinggi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Perguruan tinggi yang bersifat sebagai Badan Layanan Umum (BLU), dimana kebijakan â&#x20AC;&#x201C; kebijakan yang disusun harus sesuai dengan arahan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kebijakan yang disusun oleh PTN BH sesuai dengan kebijakan strategis kampus dan juga kondisi internal dari kampus itu sendiri, baik dari segi finansial maupun non finansial. Sehingga kerap kali terjadi perbedaan kebijakan yang diambil oleh beberapa Kampus yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN - BH. Untuk sumber pembiayaan, Perguruan Tinggi Negeri dengan status badan hukum memiliki beberapa sumber pembiayaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruaan Tinggi Badan Hukum sebagai berikut : 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2) Selain anggaran dan pendapatan dan belanja negara Seperti yang sudah disebutkan diatas, salah satu sumber pembiayaan Perguruan Tinggi Negeri dengan Status Berbadan Hukum adalah Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber pembiayaan ini dapat berupa gaji dan insentif pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hibah, dan beberapa bentuk lainya. Sumber pembiayaan lain dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bentuk â&#x20AC;&#x201C; bentuk sumber pembiayaan ini diantaranya adalah Biaya Pendidikan, dana masyarakat, unit usaha, kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan beberapa bentuk sumber pembiayaan lainya.

Untuk sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besaran yang didapatkan oleh tiap – tiap PTN BH akan disesuaikan dengan aturan terkait dan kondisi dari PTN BH tersebut. Sedangkan untuk sumber pembiayaan yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besaran yang didapatkan dari setiap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari Perguruan Tinggi Negeri Itu sendiri. Besaran Biaya Pendidikan tentunya dipengaruhi oleh seberapa banyak mahasiswa dari kampus tersebut, sumber dari unit usaha akan sangat bergantung pada kemampuan unit usaha dalam mencetak laba dan beberapa sumber pembiayaan lainya. Variabel – variabel inilah yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan dan kondisi keuangan dari Perguruan Tinggi Negeri – Badan Hukum. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya PTN BH merupakan subyek hukum dan memiliki otonom dalam mengola organisasinya. Dengan adanya otonomi ini, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan – kebijakan strategis kampus mereka masing – masing. Tentu kebijakan – kebijakan yang disusun dan akan diambil ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal kampus. Kemampuan dan kondisi keuangan kampus merupakan salah satu kondisi internal kampus yang cukup subtansial. Perbedaan kemampuan dan kondisi keuangan kampus sering kali mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh PTN BH. Sehingga tidak jarang, Kebijakan – kebijakan yang diambil oleh PTN BH sering kali berbeda – beda. Tentu hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan kondisi keuangan dari masing – masing PTN BH yang bersangkutan.

Melihat Postur Keuangan Unpad 3 Tahun Terakhir Unpad sebagai PTN BH, memiliki dua sumber pembiayaan, yaitu Anggaran dan pendapatan belanja Negara serta sumber pembiayaan yang berasal selain dari anggaran dan Pendapatan dan belanja negara. Sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara diantaranya berupa Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta beberapa bentuk sumber pembiayaan. Adapun sumber keuangan selain dari Anggaran penerimaan dan belanja negara diantaranya berupa Dana Masyarakat, Biaya Pendidikan dan beberapa bentuk sumber pembiayaan lainya.

Berikut adalah tabel sumber pembiyaan untuk periode 2017, 2018 dan target tahun 2019 : 7 Sumber Pembiayaan APBN A. Gaji dan Tujangan PNS B. BPPTNBH Setjen C. Alokasi Pendanaan Selain Setjen D. Pinjaman Selain APBN A. Dana Masyarakat B. Biaya Pendidikan 1. Vokasi 2. Sarjana (UKT) 3. Sarjana (Non UKT) 4. Megister (S2) 5. Doktoral (S3) 6. Profesi 7. Spesialis C. Pengelolaan Dana Abadi D. Usaha PTN BH E. Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi F. Pengelolaan kekayaan PTNBH G. APBD H. Pinjaman I. Saldo Kas Total

Realisasi 2017

Realisasi 2018

Rp 406.990.713.664 Rp 311.195.046.644 Rp 95.795.667.000

Rp 457.709.887.347 Rp 312.974.887.347 Rp 116.589.000.000

Rp Rp Rp

466.169.510.000 345.936.210.000 120.233.300.000

28.146.000.000

35.000.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

907.351.498.634 18.500.000.000 390.872.000.000 19.068.000.000 218.670.000.000 62.119.000.000 40.469.000.000 17.937.000.000 32.609.000.000 50.000.000.000 35.000.000.000

310.000.000.000

12.000.000.000

66.076.731.900

1.373.521.008.634

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

701.781.025.514 18.868.537.405 391.444.351.101 17.470.900.000 225.105.966.100 57.996.450.000 34.172.750.000 18.020.875.000 38.677.410.001

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

654.939.840.921 21.965.003.685 373.333.783.362 17.212.100.000 219.491.603.000 56.485.550.000 38.874.492.862 19.121.412.500 22.148.625.000

43.629.243.277

1.421.463.932

90.980.807.248

109.235.376.357

Rp Rp

9.209.238.633 79.558.317.025

Rp Rp

8.403.579.331 88.400.000.000

Rp 1.108.771.739.178

Rp 1.112.649.728.268

Target 2019

Mengingat sumber yang berasal dari APBN sebagian besar sudah ditujukan untuk pos â&#x20AC;&#x201C; pos tertentu, seperti Gaji dan Insentif Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka untuk menganalisis lebih jauh, kami akan lebih berfokus pada analisis postur keuangan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari selain APBN. Dari data diatas, terlihat bahwa Biaya Pendidikan masih menjadi salah satu penyumbang utama sumber pembiayaan Unpad yang berasal dari selain APBN. Pada tahun 2017, Biaya Pendidikan menyumbang sebesar 55,78% dari total sumber pembiayaan selain APBN. Untuk tahun 2018, Biaya pendidikan menyumbang sebesar 57% dari total Sumber pembiayaan selain APBN dan untuk terget tahun 2019, Biaya pendidikan berdasarkan nominal ditargetkan untuk menyumbang sebesar 43,08% dari total pendapatan selain APBN.

RKAT Unpad 2019

Dalam periode tahun 2017, 2018 dan target 2019, besarnya porsi biaya pendidikan terhadap keuangan Unpad mengindikasikan bahwa masih sangat bergantungnya keuangan Unpad terhadap biaya pendidikan yang diperoleh dari Mahasiswa. Lebih jauh lagi, besarnya porsi biaya pendidikan Unpad terhadap Sumber Pembiayaan Selain APBN mengindikasikan besarnya porsi Biaya Pendidikan terhadap pembiayaan operasional yang dibiayai bukan dari APBN, pembiayaan Biaya Dosen Non â&#x20AC;&#x201C; PNS, Biaya tenaga kependidikan Non â&#x20AC;&#x201C; PNS, Investasi, Biaya pengembangan dan Biaya Numerasi. Mengingat besarnya porsi biaya pendidikan terhadap sumber pembiayaan selain APBN, maka jelas setiap kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan biaya pendidikan harus dilakukan dengan secermat mungkin. Namun, kami tetap menekankan bahwa besaran biaya pendidikan yang dibebankan untuk tiap â&#x20AC;&#x201C; tiap mahasiswa harus tetap memperhatikan kemampuan Ekonomi dari mahasiswa secara aktual, bukan sebatas pada mengacu data kemampuan ekonomi dari mahasiswa yang di isi pada saat melakukan pendaftaran ulang masuk Unpad.

Pengaruh Uang Kuliah Tunggal di Unpad dalam 3 Tahun Terakhir Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN. BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. Sedangkan Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa. UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Berdasarkan hasil survey gabungan yang dilakukan di Kampus Jatinangor, Kampus Garut, dan Kampus Pangandaran, rata-rata penggolongan UKT dapat dilihat sebagai berikut:8 Tempat

Golongan UKT Bidikmisi

Jatinangor 8

Gol 1 197

Mandiri dan Vokasi dimasukan ke dalam Golongan 5

Gol 2 214

Gol 3 330

Gol 4 475

Gol 5 984

Garut

Pangandaran

234

Rata-rata(%)

3,76

7,71

8,2

12,69

18,25

49,39

Sehingga Pengelompokan UKT mahasiswa/I Universitas Padjadjaran untuk tahun 2019 dapat dikelompokkan sebagai berikut:9 1) UKT kelompok I diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 7% dari jumlah mahasiswa yang diterima dengan biaya sebesar Rp 500,000,00 2) UKT kelompok II diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 8% dari jumlah mahasiswa yang diterima dengan biaya sebesar Rp 1,000,000,00 3) UKT kelompok III diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 12% dari jumlah mahasiswa yang diterima dengan biaya sebesar Rp 2,500,000,00 4) UKT kelompok IV diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 18% dari jumlah mahasiswa yang diterima dengan biaya sebesar Rp 3,500,000,00 â&#x20AC;&#x201C; Rp 9,000,000,00 5) UKT kelompok V diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 49% dari jumlah mahasiswa yang diterima dengan biaya sebesar Rp 6,000,000,00 â&#x20AC;&#x201C; Rp 17,000,000,00 6) Sisanya ditangguhkan oleh bidikmisi dengan biaya sebesar Rp 2,000,000,00 Kebijakan Uang Kuliah Tunggal bertujuan menyediakan layanan pendidikan bagi mahasiswa dengan berbasis subsidi silang bagi mahasiswa yang bergolongan ekonomi mampu dengan ekonomi kurang mampu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa sehingga dapat memperoleh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Maka dari itu untuk memenuhi tujuan dalam meningkatkan kemajuan mutu pendidikan ini, diperlukan pertanggungjawaban atas dana yang digunakan. Universitas Padjadjaran sebagai PTN-BH memiliki wewenang dalam mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH, Uang Kuliah Tunggal

merupakan bagian dari pemasukkan dana selain APBN. Dalam usulan Rencana Kerja dan

Kelompok UKT merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2018/2019

Anggaran (RKAT) Universitas Padjadjaran tahun 2020, telah disediakan data biaya selain APBN sebagai berikut 10

2017

2018

2019

E.1.3. BIAYA (SELAIN APBN)

693,.068,000,000 712,815,160,000 882,448,731,900

1 OPERASIONAL

282,583,397,000

300,090,160,000 507,261,191,900

2 BIAYA DOSEN NON PNS

KEPENDIDIKAN NON PNS

4 INVESTASI

104,147,903,000

133,100,000,000 73,828,220,000

5 PENGEMBANGAN

6,336,700,000

4,625,000,000

6 REMUNERASI

300,000,000,000

275,000,000,000 275,000,000,000

3 BIAYA TENAGA

26,359,320,000

Dengan data, dapat dihitung bahwa 56,5% biaya untuk tahun 2017 ditanggung oleh realisasi dana Uang Kuliah Tunggal dan untuk tahun 2018, realisasi Uang Kuliah Tunggal menanggung sebesar 52,4% biaya. Untuk tahun 2019, dengan menggunakan proyeksi dana Uang Kuliah Tunggal, biaya yang ditanggung adalah sebesar 44,3% tetapi dengan adanya penambahan jumlah kursi mandiri dan hal lainnya yang membantu pemasukkan Universitas Padjadjaran, dana Uang Kuliah Tunggal mampu menanggung 50,8% biaya selain APBN yang dikeluarkan. Dengan melihat data yang ada untuk tahun 2017, 2018, 2019. Maka, rentang pengaruh dana Uang Kuliah Tunggal 2020 terhadap biaya selain APBN yang dikeluarkan berada diantara 47,2% hingga 59%.

Status Quo Bantuan UKT di Unpad Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa selama 3 tahun terakhir, tingkat ketergantungan Unpad terhadao UKT sangat tinggi. Bahkan untuk tahun 2019 saja, UKT mampu menanggung 50,8% biaya selain APBN yang dikeluarkan. Namun, realisasi UKT dari tahun ke tahun selalu mengalami kesenjangan antara target dengan realisasinya. 11 Hal ini

10 11

RKAT Unpad 2019 Vide sub bab Melihat Postur Keuangan Unpad 3 Tahun Terakhir

dipengaruhi oleh salah satu faktor terdapat beberapa mahasiswa yang belum mampu membayar UKT sehingga mengajukan permintaan bantuan UKT ke Unpad. Selama 3 tahun terakhir, terdapat setidaknya 2 kebijakan yang disediakan Unpad dalam hal pemberian bantuan UKT bagi mahasiswa; (1) Mengalihkan ke beasiswa KS dan TM; dan (2) mengajukan penangguhan pembayaran UKT. Namun, terdapat beberapa catatan sebagaimana yang dikumpulkan oleh Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa BEM Kema Unpad. Pertama, kebijakan Beasiswa KS dan TM merupakan jenis beasiswa yang diberikan Unpad kepada mahasiswa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Beasiswa Mahasiswa. Beasiswa KS atau Keberlanjutan Studi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori UKT tinggi sampai dengan tertinggi, tetapi mengalami kesulitan ekonomi untuk tetap membayar besaran UKT pada masa belajarnya. Sementara Beasiswa TM atau Tidak Mampu merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonomi yang kurang memadai, tetapi memiliki prestasi akademik tinggi dengan catatan (1) memiliki SKTM dari desa/kelurahan tempat domisilinya dan (2) bukan penerima beasiswa bidikmisi. Terdapat beberapa keluhan mengenai beasiswa KS dan TM sebagaimana dicatat oleh Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa, (1) Teknis yang tidak seragam antara fakultas satu dan fakultas yang lain, fakultas menginterpretasikan sendiri mekanisme untuk memilih siapa yang dapat memperoleh beasiswa tersebut, sehingga berpengaruh pada perbedaan kuantitas jumlah penerima di fakultas yang satu dengan fakultas yang lain; (2) pengumuman yang tidak tepat waktu sehingga menyebabkan mahasiswa bingung berapa jumlah nominal yang dicover oleh beasiswa KS/TM dan (3) Perbedaan sistem antara kampus utama dengan Kampus Garut dan PSDKU. Dalam hal ini terdapat perbedaan bentuk beasiswa KS dan TM, dimana di Jatinangor berbentuk beasiswa sementara di Kampus Garut dan PSDKU berbentuk bantuan. Dalam hal ini, pemberian KS dan TM di kampus Garut dan PSDKU lebih banyak terkendala masalah administratif sehingga beasiswa tersebut tidak dapat dinikmati oleh mahasiswa yang mengajukan. Kedua, kebijakan penangguhan pembayaran UKT. Dalam hal ini, kebijakan penangguhan UKT merupakan mekanisme dimana mahasiswa bisa menangguhkan pembayaran UKT hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini berbentuk kolom

pengajuan penangguhan ketika membuka informasi tagihan pada PAuS ID. Setelah itu, mahasiswa akan mengisi alasan pengajuan penangguhan dan surat pernyataan pengajuan penangguhan yang selanjutnya akan diverifikasi oleh pihak fakultas. Beberapa keluhan yang dicatat oleh Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa mengenai kebijakan ini adalah (1) Perbedaan dokumen persyaratan di tiap-tiap fakultas dimana terdapat fakultas yang dokumennya mudah dan terdapat pula yang rumit; (2) Keluhan mengenai efektivitas sistem pembukaan kembali nomor tagihan.

Dampak Covid -19 terhadap Keuangan Unpad Mewabahanya Covid â&#x20AC;&#x201C; 19 juga berdampak terhadap keuangan dari Universitas Padjadjaran. Dampak yang dibawa secara bersamaan mempengaruhi besaran pendapatan dan juga biaya yang harus dikeluarkan oleh Unpad. Besaran pendapatan diperkirakan akan menurun karena adanya penurunan pendapatan dari sumber pembiayaan selain APBN. Adapun besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh Unpad diperkirakan akan mengalami penurunan karena diberlakukanya metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dalam bagian sumber pembiayaan untuk Unpad, penulis telah sedikit memaparkan tentang postur sumber pembiayaan Unpad. Terlihat bahwa Biaya pendidikan yang berasal dari Vokasi, Sarjana (S1) hingga spesialis menyumbangkan 55,78% pada tahun 2017 terhadap total pendapatan selain dari Anggaran dan Pendapatan Negara, 57% untuk tahun 2018 terhadap total pendapatan selain dari Anggara dan Pendapatan Negara, serta berdasarkan target postur sumber pembiayaan yang tercantum dalam RKAT 2019, biaya pendidikan menyumbang 43,7% dari total sumber pembiayaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain dari biaya Pendidikan, Sumber pembiayaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beberapa diantaranya adalah berasal dari unit usaha serta kerja sama tridharma yang dilakukan Universitas Padjadjaran. Dengan dilaksanakanya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), penulis juga memperhatikan adanya potensi penghematan Biaya yang dikeluarkan oleh Unpad. Hal ini mengingat tidak digunakanya beberapa fasilitas penunjang pembelajaran dan juga fasilitas kampus lainya. Disini, penulis menggunakan skenario proyeksi dengan berdasarkan pada potensi penghematan biaya yang dirilis oleh University of Nothingham.

Dengan menggunakan proyeksi yang rilis dari University of Nothingham, berikut adalah hasil perhitungan terhadap potensi penghemetan biaya Unpad akibat adanya PJJ secara khusus dan juga akibat adanya Covid – 19 secara umum.

Komponen Biaya Pendidikan Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat

Proyeksi 2019* Proyeksi 2020** Rp 90.233.500.000 Rp 92.642.734.450,00 Rp 85.284.191.900 Rp 87.561.279.823,73 Rp 6.000.000.000 Rp 6.160.200.000,00

*Berdasarkan RKAT Unpad 2019 **Setelah disesuaikan dengan Inflasi Bulan April 2020 sebesar 2,67% (y-to-y) Dari analisis kami, dengan mengacu kepada RKAT 2019, 3 komponen biaya diatas – yaitu pendidikan, manajemen dan pengabdian kepada masyarakat- adalah komponen – komponen biaya yang berpotensi mengalami penghemetan selama Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau secara lebih luas akibat adanya Covid – 19. Beberapa komponen biaya lain yang terdapat pada RKAT 2019 bersifat biaya tetap – seperti gaji tenaga pendidik, dan beberapa komponen biaya tetap lainya- serta biaya – biaya yang bersifat tidak rutin – seperti biaya pengadaan irigasi dan jaringan, biaya pengadaan aset tidak berwujud dan biaya – biaya yang digunakan untuk pengadaan aset lainya. Komponen biaya pendidikan ditujukan untuk membiayai Peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan, dan juga wisuda. Komponen biaya manajemen ditujukan untuk membiayai monitoring dan validasi data, updating dan pengolahan data, serta beberapa sub komponen biaya lainya. Selanjutnya, dengan menggunakan dasar proyeksi penghemetan keuangan universitas yang dirilis oleh University of Notthingham Inggris, berikut adalah potensi penghemetan yang dapat dilakukan oleh Unpad :

Potensi Penghemetan Selama PJJ (15%) Pendidikan Rp 92.642.734.450,00 Rp 13.896.410.167,50 Manajemen Rp 87.561.279.823,73 Rp 13.134.191.973,56 Pengabdian Kepada Masyarakat Rp 6.160.200.000,00 Rp 924.030.000,00 Total Penghematan Rp 27.954.632.141,06 Komponen Biaya

Proyeksi 2020

Berdasarkan Pada proyeksi penghematan dari University Of Notthingham, proyeksi penghematan yang dapat dilakukan oleh Unpad adalah sebesar Rp 27.954.632.141,06 dengan rincian pendidikan dapat menghemat sebesar Rp 13.896.410.167,50 dari komponen biaya pendidikan, Rp 13.134.191.973,56 dari komponen biaya manajemen dan sebesar Rp 924.030.000,00 dari komponen biaya pengabdian kepada masyarakat. Pengaruh Mewabahnya Covid â&#x20AC;&#x201C; 19 terhadap Kesejahteraan Mahasiswa BEM Kema Unpad berinisiatif untuk melakukan survey terkait dengan pengaruh mewabahnya Covid â&#x20AC;&#x201C; 19 terhadap kesejahteraan mahasiswa. Implikasi dari terpengaruhnya kesejahteraan mahasiswa akibat mewabahnya Covid â&#x20AC;&#x201C; 19 ini adalah pengaruh perubahaan keadaan ekonomi mahasiswa terhadap kemampuan mahasiswa dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), khususnya UKT untuk semester ganjil tahun Ajaran 2020/2021. Tujuan akhir dari diadakan survey ini adalah ditujukan untuk menyusun risalah kebijakan terkait dengan kebijakan UKT untuk mahasiswa Unpad, khususnya mahasiswa Unpad Vokasi dan Strata 1 (S1). Survey ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020 hingga 12 Mei 2020 dan dilakukan serentak di Kampus Jatinangor, Kampus Garut, dan Kampus Pangandaran dengan jumlah pengisi 2608 responden. Rinciannya adalah sebagai berikut Jenis Kelamin

Tempat Laki-laki

Perempuan

Jatinangor

760

1489

Garut

Pangandaran

197

Rata-rata (%)

32,40%

67,60%

Responden dari survey kumulatif di 3 kampus yang telah dilakukan jika dilihat dari dari tahun angkatan adalah

Kampus

Angkatan Jatinangor

Garut

Pangandaran

2014

2015

2016

289

2017

572

2018

680

103

2019

671

Missing

2608

Total

Persebaran golongan Uang Kuliah Tunggal pada 2608 mahasiswa Unpad adalah sebagai berikut Tempat

Golongan UKT Bidikmisi

Gol 1

Gol 2

Gol 3

Gol 4

Gol 5

Jatinangor

197

214

330

475

984

Garut

Pangandaran

234

Rata-rata(%)

3,76

7,71

8,2

12,69

18,25

49,39

Dalam survey ini, kami juga menganalisis perihal sumber pembiayaan kuliah dari mahasiswa Unpad. Dalam hal ini, dari 2608 mahasiswa yang mengisi survei, 90,90% responden menjawab dari orang tua/wali, 3,80% dari beasiswa, 3% dari sendiri, dan 2,30% menjawal lain-lainnya.

Sumber Biaya Kuliah 2,30% 3,80% 3% orang tua/wali beasiswa sendiri lain-lain

90,90%

Dengan rincian sebagai berikut Tempat

Sumber Pembiayaan Kuliah Orang tua

Jatinangor

Beasiswa Sendiri Lain-lain

2069

Pangandaran

224

Rata-rata(%)

90,90

3,80

2,26

Garut12

Lesunya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 memberi inisiatif BEM Kema UNPAD untuk melihat bagaimana besar pengaruh Covid-19 terhadap kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa/I Universitas Padjadjaran saat ini. Dalam range 1 sampai 4, responden akan memilih salah satu angka, dimana semakin tinggi angka, semakin besar pengaruh Covid-19 terhadap perekonomiannya. Dapat dilihat data survey sebagai berikut

Kuisioner di garut tidak menyertakan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan kuliah

Pengaruh Covid-19 terhadap kemampuan Ekonomi 8,00% 2,00%

4 3

25,00%

2 65,00%

Terdapat 65% responden menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini secara finansial sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi keluarga. Kemudian terdapat 25% responden menyatakan bahwa kemampuan ekonomi mereka cukup terpengaruh. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberi pengaruh terhadap lebih dari 85% mahasiswa/I Universitas Padjadjaran terhadap kemampuan perekonomiannya. Dari hasil analisis kami, hipotesis yang kami ajukan terhadap hal ini adalah karena diterapkanya Phsycal Distancing dan selanjutnya penerapan PSBB yang mengakibatkan penurunan secara signifikan beberapa sektor â&#x20AC;&#x201C; sektor ekonomi. Hipotesis yang kami ajukan didasarkan pada akibat diberlakukanya kedua kebijakan tersebut,implikasinya terhadap penghasilan orang tua dari responden mengalami penurunan akibat adanya penurunan pendapatan, penurunan take home pay, dirumahkan akibat Phsyical distancing dan PSBB. Implikasi dari penurunan kemampuan ekonomi keluarga dari responden salah satunya adalah kemampuan mahasiswa Unpad untuk membayar uang kuliah tunggal semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Kami mengajukan pertanyaan terkait tingkat kesulitan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal, khususnya untuk 2020/2021. Jawaban yang kami sediakan berupa range angka 1 â&#x20AC;&#x201C; 4 yang mana semakin rendah mencerminkan tingkat kesulitan yang semakin kecil.

Berdasarkan data sampel yang diamati, terdapat 45% responden yang menyatakan bahwa mereka sangat kesulitan untuk membayar UKT dan 34,4% responden menyatakan bahwa mereka cukup kesulitan dalam membayar UKT. 15,3% responden menyatakan sedikit kesulitan membayar dan sisanya dikatakan mampu membayar untuk pendidikan di periode selanjutnya. Tingkat kesulitan membayar UKT yang dipilih oleh responden didominasi dengan alasan pendapatan orang tua/wali yaitu sebanyak 61,7% dan sisanya terbagi menjadi beberapa alasan, diantaranya masalah finansial pribadi, masih cukupnya pendapatan, hingga tidak mengalami kesulitan selama pandemi Covid-19.

Alasan Memilih Kesulitan

38,30% 61,70%

gaji orang tua/wali

selainnya

Dengan itu, BEM Kema Unpad mengamati data sampel untuk melihat rencana responden untuk membiayai pembiayaan kuliah di periode selanjutnya

Rencana Pembayaran Kuliah

14,80%

Pendapatan orang tua Tabungan keluarga 33,40%

51,80%

Lainnya

Rencana pembiayaan kuliah didominasi oleh pendapatan keluarga yang selanjutnya diikuti oleh tabungan keluarga. Sisanya tergolong ke sumber lainnya, dimana beberapa bahkan belum terfikirkan dalam mencari cara untuk membayar UKT. Untuk menyikapi hal tersebut, kami juga mengajukan pertanyaan terkait dengan harapan responden terkait UKT semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 Dari hasil survey yang telah dilakukan, berikut rinciannya

Harapan 4,30%

4,40%

Peringanan atau penurunan UKT

0,90%

Penyesuaian ulang

10,80% UKT gratis dan beasiswa

7,50%

72,10%

Kelonggaran batas waktu pembayaran UKT Kebijakan yang membantu

Dari hasil penelitian yang telah kami paparkan diatas, mewabahnya Covid â&#x20AC;&#x201C; 19 membawa dampak kepada perekonomian para orang tua mahasiswa. Mengingat sebagian besar besar sumber pembayaran biaya kuliah berasal dari orang tua (90,90%) maka hal ini tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan dan tingkat kesulitan dalam memenuhi pembayaran biaya kuliah semester ganjil 2020/2021, tentu dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Oleh karena itu, maka kami mendorong Unpad untuk mempertimbangkan mekanisme terkait dengan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal, khususnya semestar gasal 2020/2021. Hal ini juga mengingat Unpad belum mengambil kebijakan apapun yang bersifat finansial dalam rangka meringankan beban mahasiswa selama pembelajaran jarak Jauh. Pada halaman berikutnya, kami mencoba mengajukan beberapa risalah kebijakan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa Unpad secara general tanpa mengesampingkan variabel kondisi internal Unpad, proyeksi keuangan Unpad dan aspek â&#x20AC;&#x201C; aspek lainya dari Unpad.

Risalah Anjuran Kebijakan Dengan merujuk pada kajian terkait dengan Keuangan Unpad sebagai PTN Badan Hukum, pengaruh Covid – 19 terhadap keuangan Unpad, potensi penghematan yang dapat dilakukan oleh Unpad serta dengan mempertimbangkan fakta bahwa Mewabahnya Covid - 19 sangat mempengaruhi kondisi ekonomi sebagian besar mahasiswa yang mana berdampak pada kemampuan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal, maka sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, berikut adalah alternatif kebijakan yang kami rasa probable untuk diterapkan oleh Unpad : 1. Memberikan tambahan 1 (satu) semester pada semester ganjil tahun 2020/2021 untuk mahasiswa yang sudah di ujung masa studi tanpa harus membayar Uang Kuliah Tunggal karena tergganggunya proses pengerjaan Skripsi atau Tugas Akhir karena Mewabahnya Covid – 19. Adapun yang kami maksud sebagai mahasiswa yang sudah diujung masa studi disini adalah Mahasiswa yang saat ini menempuh semester 14. Unpad Melalui SE Nomor 823/UN.6WR1/TU/2020 telah mengeluarkan kebijakan untuk hal tersebut. Namun, pelaksanaannya harus tetap diawasi sehingga kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan baik dan tidak ada mahasiswa yang mengalami kerugian karena kesalahan informasi antara rektorat dengan fakultas. 2. Menggratiskan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa tingkat akhir yang kelulusannya tertunda karena mewabahnya Covid – 19. Yang dimaksud mahasiswa tingkat akhir disini adalah mahasiswa yang kewajiban akademik di Unpad menyisakan skripsi (S1) atau Tugas akhir (Vokasi). Kelulusan yang tertunda disini dapat diakibatkan karena kesulitan untuk mencari data selama covid – 19, harus merubah skripsi atau tugas akhir yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan oleh Covid – 19. Adapun anjuran dokumen – dokumen yang dapat digunakan sebagai validasi atas keadaan tersebut yang dapat digunakan sebagai pertimbangan adalah : 

Surat keterangan Dosen Pembimbing bahwa benar penyusunan skripsi terganggu karena adanya Covid – 19

ď&#x201A;ˇ

Surat keterangan Kepala Prodi Bahwa benar kelulusan mahasiswa yang bersangkutan tertunda karena adanya Covid â&#x20AC;&#x201C; 19

Unpad

melalui SE Nomor 823/UN.6WR1/TU/2020 telah mengeluarkan

kebijakan pembebasan UKT bagi mahasiswa yang mengalami keterlambatan penelesaian studi akibat Covid-19. Namun, sasaran kebijakan disini adalah mahasiswa tingkat akhir dalam arti mahasiswa semester 14. Dalam hal ini kami mengajukan penafsiran ekstensif terhadap mahasiswa tingkat akhir tidak hanya mahasiswa semester 14 saja, tetapi juga mahasiswa semester 7 ke atas yang sedang mengerjakan skripsi tanpa mengambil mata kuliah lagi. 3.

Mengingat terjadinya penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa Unpad yang salah satu implikasinya adalah kesulitan dalam pembayaran UKT semester gasal 2020/2021, maka 1) Kami mendorong rektorat untuk memberikan potongan UKT semester gasal sebesar 20% kepada seluruh mahasiswa sarjana dan vokasi, kecuali mahasiswa yang sudah diberikan kebijakan pembebasan UKT (mahasiswa di pengujung studi)

Sumber Pembiayaan A. APBN B. Selain APBN 1. Dana Masyarakat 2. Biaya Pendidikan 3. Pengelolaan Dana Abadi 4. Usaha PTN - BH 5. Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi 6. Pengelolaan Kekayaan PTNBH 7. APBD Total Pengeluaran* Surplus (Defisit)

Target 2019 (Dalam Rupiah)

Proyeksi 2020 (Dalam Rupiah)

466.169.510.000

18.500.000.000 390.872.000.000 50.000.000.000 35.000.000.000

15.725.000.000 367.098.200.000(a) 42.500.000.000 29.750.000.000

310.000.000.000 12.000.000.000 66.076.731.900 1.348.618.241.900 1.348.618.241.900 0

263.500.000.000 10.200.000.000 56.165.222.115 1.251.107.932.115 1.216.250.932.115 34.857.000.000

Kami memperhitungkan skema apabila menetapkan untuk memberikan potongan UKT Sebesar 20% kepada seluruh Golongan UKT. Asumsi yang kami gunakan adalah (1) tidak terdapatnya penurunan pada pendapatan yang berasal dari APBN, (2) sumber pembiayaan yang berasal dari selain APBN mengalami penurunan sebesar 15%, kecuali Biaya Pendidikan, dan (3) Pengeluaran yang pembiayaanya berasal dari sumber pembiayaan selain APBN mengalami penurunan sebesar 15%. Dari asumsi â&#x20AC;&#x201C; asumsi yang kami gunakan diatas, maka memungkinkan untuk memberikan diskon sebesar 20% kepada seluruh mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dan Vokasi. 2) Memberikan potongan UKT sebesar Rp. 600.000, kecuali mahasiswa yang sudah diberikan kebijakan pembebasan UKT (mahasiswa di pengujung studi) Dengan berdasarkan pada proyeksi penghematan keuangan Kampus sebesar 15% yang dirilis oleh University of Notthingham, maka perhitungan proyeksi penghemetan yang dapat dilakukan Unpad adalah sebagai berikut :

Proyeksi 2020

Berdasarkan perhitungan diatas, potensi penghematan selama penerapan Pembelajaran Jarak Jauh adalah sebesar Rp 27.954.632.141,06. Potensi penghemetan ini dapat dialokasikan untuk memberikan potongan sebesar Rp 660.000 kepada mahasiswa dengan golongan UKT 1 â&#x20AC;&#x201C; 5, kecuali untuk mahasiswa yang termasuk pada kategori mahasiswa tingkat akhir berdasarkan kriteria yang disebutkan pada poin nomor 1.

Jumlah Besaran Total Potongan Mahasiswa Potongan Vokasi 1550 Rp 600.000,00 Rp 930.000.000,00 Sarjana 27418 Rp 600.000,00 Rp 16.450.800.000,00 Total Besaran Potongan Untuk Semua Mahasiswa Rp 17.380.800.000,00 Perhitungan diatas menggunakan data mahasiswa yang tercantum pada RKAT Unpad 2019. Total besaran potongan untuk semua mahasiswa adalah sebesar Rp 17.380.800.000,00. Jumlah ini belum dikoreksi potongan untuk mahasiswa yang masuk pada kriteria yang telah disebutkan pada poin nomor 1. Jadi, dengan potensi penghemetan sebesar Rp 27.954.632.141,00 dan total perhitungan diatas sebesar Rp 17.380.800.000,00, serta asumsi tidak terjadi perubahan signifikan pada total mahasiswa Unpad, maka dalam pandangan kami sangat probable untuk menjalankan kebijakan ini dengan cara mengalokasikan penghemetan ini kepada pemotongan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa. 4. Merealokasi pengeluaran untuk komponen investasi kepada pengeluaran yang ditujukan untuk potongan Uang Kuliah Tunggal Usulan kebijakan ini kami ajukan dengan dasar “jika terdapat” pada rencana pengeluaran Unpad tahun 2020. Hal ini mengingat belum tersedianya RKAT Unpad 2020 pada Website Unpad. Untuk realokasi ini, pengeluaran untuk investasi harus digolongkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut : 

Investasi pada aset yang bersifat fungsional dan mendesak. Aset – aset yang dimaksud disini adalah aset – aset yang menunjang proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dan pengadaanya bersifat mendesak.



Investasi pada aset yang bersifat fungsional, tapi tidak mendesak. aset – aset ini menunjang proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, namun pengadaanya belum begitu mendesak.

ď&#x201A;ˇ

Investasi pada aset yang tidak bersifat fungsional dan juga tidak mendesak. aset â&#x20AC;&#x201C; aset ini tidak menunjang proses pembelajaran dan juga pengadaanya tidak mendesak.

Dari penggolongan Investasi pada pengadaan aset ini, kami mendorong Rektorat untuk mempertimbangkan ulang dan merealokasi investasi pada aset yang tidak fungsional dan juga tidak mendesak secara menyeluruh kepada pos â&#x20AC;&#x201C; pos pembiayaan yang dapat mengurangi beban pembayaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa untuk semester Gasal. 5. Menyediakan skema pembayaran dengan cara mengangsur kepada seluruh mahasiswa dalam membayar UKT Skema yang kami ajukan dan managable untuk dijalankan adalah skema 20%,30% dan 50%. Misalkan X mewakili Uang Kuliah Tunggal mahasiswa untuk semester Gasal dan seperti yang kami sebutkan diatas, kami juga mendorong untuk memberikan potongan sebesar Rp 600.000 kepada seluruh Mahasiswa kecuali mahasiswa yang masuk kedalam kriteria yang telah kami ajukan di Poin 1. Dengan X mewakili Uang Kuliah Tunggal dan Mendapatkan Potongan Rp 600.000, maka hasil pengurangan Rp 600.000 dari X diwakilkan dengan Y. Maka pembayaran UKT bulan pertama sebesar 20% dari Y, Pembayaran UKT bulan kedua sebesar 30% dari Y, dan Pembayaran UKT 50% dari Y. Adapun untuk bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga kami ajukan mulai dari Bulan Agustus (dimulai dari pembukaan waktu pembayaran UKT dengan tenggat tanggal terakhir di Bulan Agustus), lalu Bulan September (dengan tenggat waktu tanggal 30 september) dan Bulan Oktober (dengan tenggat waktu tanggal 30 oktober). 6. Memberikan kelonggaran waktu untuk pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021 Dalam hal ini, ajuan dari kami adalah memberikan kelonggaran waktu pada masa pembiayaan kuliah. Biasanya, Unpad memberikan waktu selama 30 hari untuk durasi waktu pembayaran UKT, namun mengingat kondisi pasca pandemi yang memiliki dampak sosial ekonomi yang besar, Unpad dapat memberikan kelonggaran

durasi pembayaran UKT dengan memperpanjang durasi yang biasanya 30 hari menjadi 90 hari. 7. Memberikan tindakan afirmatif kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan keringanan pembayaran UKT Tindakan afirmatif merupakan salah satu bentuk fast track policies, yang dalam konteks ini merupakan kebijakan keringanan UKT terhadap mahasiswa yang membutuhkan di semester depan. Unpad sendiri melalui Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Mekanisme Beasiswa Mahasiswa telah memiliki kebijakan beasiswa KS dan TM bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Selain dengan keluhan yang dijelaskan dalam sub bab status quo bantuan UKT di Unpad, hal yang perlu diperhatikan dengan melihat potensi penghematan anggaran, bila Unpad bersikeras menggunakan kebijakan ini adalah adanya alokasi anggaran lebih kepada pos beasiswa KS dan TM sehingga memperbanyak jumlah penerima kebijakan tersebut.13 Juga Unpad harus memastikan untuk mempermudah syarat dan mekanisme pengajuan atas dasar pertimbangan adanya Covid-19. Penutup Dalam kaitannya dengan good university governance, perguruan tinggi harus dapat menerapkan prinsip keterbukaan di bidang keuangan, prosedur dan sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem akuntansi dan laporan keuangan, rekrutmen dosen dan karyawan, pemilihan jabatan struktural, pemilihan anggota senat, dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu.14 Mahasiswa pada dasarnya adalah salah satu pemangku kepentingan dalam governance di Universitas. Mahasiswa bukan objek kebijakan belaka, tetapi juga harus dianggap sebagai salah satu subjek kebijakan. Dalam konteks permasalahan ini, prinsip good university governance dalam hal pembentukan kebijakan lebih mengarah pada pembentukan kebijakan yang partisipatif.

Satu catatan kebijakan beasiswa KS dan TM dari BEM Kema Unpad adalah tidak adanya transparansi mengenai alokasi anggaran yang ditujukan pada beasiswa KS dan TM 14 Amilin. 2016. Dampak Penerapan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Implementasi Anggaran Berbasis Partisipatif. Jurnal Akuntansi Vol. 20, No. 03, September 2016., hlm. 332

Dalam hal ini, UKT merupakan salah satu kebijakan penganggaran Unpad. Positifnya adalah, dengan status Unpad sebagai PTN BH dapat memaksimalkan partisipasi mahasiswa dalam hal pembentukan kebijakan UKT. Partisipasi mahasiswa sebagaimana yang dimaksud merupakan tahapan penting dalam hal proses perumusan kebijakan. Bilamana mengadopsi tahapan dari Ripley, bahwa input yang diberikan dalam hal ini berusaha mendudukan urgensitas dan rekomendasi UKT menjadi salah satu agenda setting yang dimaksudkan agar ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Walaupun demikian, tim penulis menyadari bahwa pembentukan kajian ini jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan dalam hal data. Terutama berkaitan dengan laporan keuangan 2019 dan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2020 yang belum diunggah dalam website Unpad. Padahal, dokumen tersebut merupakan dokumen yang boleh dikonsumsi publik dan akan sangat berkaitan dengan prinsip akuntabilitas public Unpad sebagaimana tercantum dalam Statuta Unpad. Hal ini juga sesuai dengan komitmen prinsip transparansi dalam pakta integritas calon rektor Unpad 2019-2024 yang akan menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, menjadi pertanyaan karena laporan keuangan pun belum diunggah hingga saat ini. Terakhir, mengingat Covid-19 telah membawa dampak sosial-ekonomi yang sangat besar. Maka dengan ini kami menuntut Rektor segera bertindak dalam memberikan keringanan dalam pembayaran UKT semester depan. Hal ini akan sangat membantu mahasiswa dalam menjalani perkulian di Unpad agar tidak terkendala masalah dana. Hal ini sebagaimana janji Prof. Rina sebagai calon rektor yang ditandatangani dalam pakta integritas bersama mahasiswa bahwasannya tidak akan ada mahasiswa yang terhambat kuliah karena masalah finansial.

Daftar Pustaka Dokumen Hukum UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruaan Tinggi Badan Hukum PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Permendukbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Beasiswa Mahasiswa Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2018/2019 Dokumen Lainnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Padjadjaran Tahun 2019 Karya Tulis Amilin. 2016. Dampak Penerapan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Implementasi Anggaran Berbasis Partisipatif. Jurnal Akuntansi Vol. 20, No. 03, September 2016 Darmaningtyas dkk. 2014. Melawan Liberalisme Pendidikan. Malang: Madani Santoso S. dan Tjiptono. 2001. Riset Pemasaran: Konsep dalam Aplikasi SPSS. Jakarta: Elex Media Computindo

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Rilis Pers: Tuntutan terhadap Kebijakan UKT Unpad Semester Ganjil 2020/2021 Oleh: Aliansi BEM se-Unpad Pendahuluan Pada 24 Juni 2020, Rektorat Unpad mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 560/UN.6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2020/2021. Pada intinya, SK ini berisi mekanisme penyesuaian UKT bagi mahasiswa yang terdampak ekonominya karena Pandemi Covid-19 dengan cara mengajukan. Saat audiensi Satu Hari Bersama Bapak (SHBB), narasi yang hendak dibangun oleh rektorat adalah narasi keadilan bagi yang membutuhkan. Pada hakikatnya, suatu keputusan dapat dikatakan adil apabila menghasilkan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya sesuai dengan pandangan Jeremy Bentham “the greatest happiness for the greatest number”. Keresahan yang muncul di Kema Unpad menunjukan adanya ketidakpuasan terhadap SK a quo yang notabene bertolak belakang dengan kebahagiaan bersama. Berangkat dari keresahan tersebut, Aliansi BEM se-Unpad telah menyatakan sikap terhadap penerbitan Surat Keputusan Rektor Nomor 560/UN.6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjill 2020/2021 yang disampaikan pada forum SHBB.

Alur Berpikir Poin – poin tuntutan yang diajukan terdiri dari 4 poin terkait dengan biaya pendidikan, yaitu

(1)

ketidakpuasan

terhadap

Surat

Keputusan

Rektor

Nomor

560/UN.6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2020/2021 dan menuntut pencabutan SK a quo, (2) pembebasan uang kuliah tunggal untuk golongan 1 dan golongan 2, (3) pemotongan secara proporsional dengan persentase tertentu untuk golongan 3, golongan 4 dan golongan 5, dan (4) pembebasan UKT untuk mahasiswa tingkat Akhir. Penjelasan lebih rinci selanjutnya akan dijabarkan setelah bab alur berpikir. Poin – poin tuntutan yang telah diajukan bukan berangkat dari arogansi terhadap kepentingan mahasiswa semata, namun tetap memperhatikan kemampuan dari keuangan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Unpad itu sendiri. Titik berat yang didorong adalah terkait dengan transparansi dan juga keberpihakan dari pihak rektorat kepada mahasiswa. Pertama, Dalam kaitannya dengan good university governance, perguruan tinggi harus dapat menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan di bidang keuangan, prosedur dan sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem akuntansi dan laporan keuangan, rekrutmen dosen dan karyawan, pemilihan jabatan struktural, pemilihan anggota senat, dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu. 1 Selain itu, transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2 Transparansi yang kami dorong disini adalah terkait dengan apa yang akan dilakukan Unpad selama masa pandemi ini dan juga untuk menyongsong perkuliahan daring di semester ganjil 2020/2021 serta implikasinya terhadap keuangan Unpad. Realokasi anggaran yang akan dilakukan inilah yang menjadi titik perhatian kami. Hal ini rasional bila dimintakan, karena sesuai dengan komitmen prinsip transparansi dalam pakta integritas calon rektor Unpad 20192024 yang akan menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang notabene ditandatangani oleh Prof. Rina sebagai Rektor Unpad terpilih. Kedua, keberpihakan dari pihak rektorat akan bersinggungan dengan pola pandang terhadap mahasiswa yang notabene merupakan subjek kebijakan, bukan objek kebijakan belaka. Kami berharap bahwa pihak rektorat tidak terjebak pada kebiasaan – kebiasaan untuk tetap mempertahankan pengeluaran rutin yang mungkin kurang mendesak dan juga pengeluaran yang dianggap sebagai peningkatan mutu pembelajaran daring namun belum terbukti efektifitasnya. Pengeluaran – pengeluaran rutin yang kurang mendesak diantaranya seperti—namun tidak terbatas pada—pengeluaran untuk perjalanan dinas, pengeluaran untuk tunjangan kendaraan pimpinan dan beberapa pos – pos lainya. Perkuliahan daring akibat dari mewabahnya covid – 19 membawa konsekuensi logis terhadap biaya – biaya variabel dan tidak terikat yang dikeluarkan oleh Unpad, yaitu adanya kemungkinan—bahkan hampir pasti—beberapa pos mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan RKAT 2020. Pos anggaran seperti—namun tidak terbatas 1

Amilin. 2016. Dampak Penerapan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Implementasi Anggaran Berbasis Partisipatif. Jurnal Akuntansi Vol. 20, No. 03, September 2016., hlm. 332 2 Vide pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com pada—biaya operasional kampus Pangandaran, Biaya Listrik dan beberapa pos lainya dalam forecasting kami akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, maka besaran anggaran yang akan dikeluarkan oleh Unpad juga akan berkurang. Logika sederhana yang kami ajukan sebagai argumen dari poin – poin tuntutan kami adalah bahwasanya akan terdapat beberapa biaya – biaya yang dalam keadaan normal muncul sebagai biaya penyelenggaran kuliah tatap muka, namun pos – pos ini akan berkurang bahkan akan hilang saat perkuliahan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, besaran pos – pos tersebut dapat dialihkan menjadi “cost” dari tuntutan yang kami ajukan. Pengalihan tersebut tentu bukan merupakan “Cash on hand” atau “Cash in Bank” yang dialihkan, mengingat realisasi sumber – sumber pembiayaan untuk pos – pos tersebut juga terlaksana secara berkala. Namun pengalihan yang kami maksud disini adalah memutuskan untuk memotong pos – pos rencana anggaran biaya – biaya yang diperkirakan besaran penggunaanya akan berkurang atau bahkan tidak akan terpakai selama masa perkuliahan daring untuk dialihkan terhadap besaran pemotongan dan pembebasan biaya kuliah dengan perhitungan tertentu. Secara lebih sederhana, bisa dikatakan menghitung besaran biaya yang dapat dipotong sebagai penyeimbang dari penurunan potensi pendapatan akibat dari pemotongan biaya pendidikan. Berangkat dari logika yang telah kami jabarkan diatas, sebagai contoh misalkan besaran biaya yang dapat dialihkan atau dipotong adalah sebesar 65 miliar rupiah. Sebagai penyederhanaan, maka besaran ini akan dialihkan untuk pemotongan dan pembebasan uang kuliah tunggal. 65 miliar rupiah tersebut akan menjadi “cost” dari pemotongan biaya pendidikan yang dilakukan.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com

Tabel 1 : Perhitungan potensi pendapatan yang tidak terealisasi untuk setiap skema pemotongan secara keseluruhan untuk mahasiswa jenjang Vokasi dan Sarjana (UKT) Besaran diatas merupakan perhitungan besaran potensi pendapatan yang tidak terealisasi (yang selanjutnya dapat disebut sebagai “cost”) untuk setiap pemotongan. Untuk pemotongan sebesar 50%, maka diperlukan realokasi atau pemotongan biaya sebesar Rp 64.165.250.000, untuk pemotongan 40% diperlukan realokasi atau pemotongan biaya sebesar Rp 51.332.200.000 dan seterusnya. Namun yang harus digaris bawahi disini adalah bahwa tabel tersebut menampilkan skema – skema pemotongan tertentu secara bulat dengan kelipatan 10%. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dari pembaca dari alur berpikir yang kami ajukan. Pada aplikasinya nanti (dengan mengasumsikan bahwa rektorat mau menerima tuntutan yang diajukan) maka besaran pemotongan ini dapat disesuaikan dengan besaran biaya yang dapat dihemat selama perkuliahan daring sebagai dampak dari mewabahnya covid – 19. Melanjutkan dari contoh yang telah disebutkan diatas, maka dengan besaran biaya yang dapat dipotong sebesar 65 miliar, maka pemotongan 50% dapat memungkinkan untuk diberikan kepada seluruh mahasiswa. Contoh studi kasus diatas merupakan contoh implementasi alur berpikir yang kami ajukan dengan simplifikasi tuntutan. Namun mengingat terdapat 4 tuntutan pokok yang kami ajukan, maka kami akan mengelaborasi lebih lanjut alur berpikir secara koheren dari ketiga tuntutan tersebut. Terkait dengan pembebasan UKT golongan 1 dan Golongan 2, “cost” tersebut dialihkan dari besaran biaya yang dapat dipotong, dimana merupakan sumber yang sama untuk pemotongan UKT secara proporsional. Misal, pemotongan biaya yang dibutuhkan untuk golongan 1 dan golongan 2 adalah sebesar 2 miliar rupiah dan besaran biaya yang dapat

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com dipotong adalah sebesar 55 miliar rupiah. Maka 2 miliar disisihkan terlebih dahulu untuk membebaskan UKT golongan 1 dan golongan 2. Selanjutnya, 53 miliar (setelah dikurangi 2 miliar) akan â&#x20AC;&#x153;dialokasikanâ&#x20AC;? kepada pemotongan UKT. Terkait dengan alasan kenapa menuntut golongan 1 dan golongan 2 dibebaskan untuk semester ganjil 2020/2021, argumen khusus terkait hal tersebut akan kami bahas pada sub bab selanjutnya. Formulasi yang kami gunakan untuk 4 poin tuntutan kami adalah sebagai berikut: Misalkan Variabel a merupakan besaran perkiraan penerimaan biaya pendidikan yang akan diterima setelah pembebasan untuk golongan 1 dan 2, Pemotongan dengan persentase tertentu untuk golongan 3, golongan 4, dan golongan 5, serta pembebasan UKT untuk mahasiswa tingkat akhir dengan penjelasan mahasiswa tingkat akhir sesuai dengan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 selama satu tahun, variabel b merupakan besaran penerimaan biaya pendidikan selain dari jenjang vokasi dan Sarjana UKT selama satu tahun, variabel c merupakan penerimaan biaya pendidikan dari jenjang vokasi dan sarjana UKT selama satu tahun, variabel d merupakan besaran potensi pendapatan yang tidak terealisasi akibat pembebasan UKT golongan 1 dan golongan 2 satu semester, variabel e merupakan besaran pendapatan yang tidak terealisasi akibat pembebasan mahasiswa tingkat akhir untuk satu tahun kalender yang mana definisi tingkat akhir yang sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 selama satu semester, dan Z mewakili besaran potongan tertentu, maka :

đ?&#x2019;&#x201E; đ?&#x2019;&#x201E; đ??&#x161; = đ?&#x2019;&#x192; + + ( â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2019;&#x2026; â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2019;&#x2020;) đ?&#x2019;&#x2122; đ?&#x2019; % â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2019;&#x2026; â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2019;&#x2020; đ?&#x;? đ?&#x;? Variabel C atau besaran pendapatan dari vokasi dan sarjana (UKT) kami bagi 2 terlebih dahulu untuk memisahkan besaran pendapatan dari vokasi dan sarjana (UKT) yang tidak terdampak pemotongan dan pembebasan yang kami tuntut, yaitu semester genap tahun ajaran 2019/2020 dan pendapatan dari vokasi dan sarjana (UKT) yang terdampak dari pemotongan dan pembebasan yang kami tuntut. Adapun variabel d menunjukan besaran pendapatan dari biaya pendidikan yang tidak akan terealisasi karena adanya pembebasan untuk golongan 1 dan golongan 2. Begitu juga dengan variabel e. Namun variabel e relatif lebih sukar untuk diperkirakan mengingat syarat spesifik yang telah ditentukan, yaitu hanya mengambil SKS

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Skripsi, yang mana membutuhkan data terbaru per semester ganjil 2020/2021 tentang mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah skripsi. Alur berpikir, skema dan logika yang kami ajukan diatas hanya dapat berjalan dengan baik jika rektorat mau dan mampu menjabarkan apa – apa saja yang akan dilakukan serta implikasinya terhadap keuangan Unpad, dalam hal ini adalah transparansi yang melampaui informasi – informasi yang terdapat laporan keuangan dan RKAT 2020, dan juga keberpihakan rektorat kepada mahasiswa. Penjelasan Poin – Poin Tuntutan 1. Ketidakpuasan terhadap SK Rektor Nomor 560/UN.6.RKT/Kep/HK/2020 dan menuntut pencabutan SK a quo Dari survei yang dilakukan oleh Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa dan Biro Riset Data BEM Kema Unpad dan diisi oleh 1553 mahasiswa Unpad, dapat diketahui tanggapan dari mahasiswa terhadap SK Rektor mengenai Penyesuaian UKT adalah sebagai berikut :

Total 8% 12% 1 43%

2 3 4

37%

Skala 1-4 didefinisikan sebagai 1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Setuju, 4: Sangat Setuju. Mayoritas responden sejumlah xxx mahasiswa menyatakan ketidakpuasan terhadap SK a quo. Selain itu, harapan yang diajukan oleh mayoritas responden adalah sebagai berikut

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com

Secara umum, bagaimana sikap maupun harapan kamu terhadap SK (Surat Keputusan) Kebijakan Penyesuaian UKT (Pembayaran Uang Kuliah Tunggal) ini? (dalam persen)

27,98

Mendapatkan/Adanya Pengurangan UKT

23,72

Kebijakan Menyulitkan Mahasiswa

18,42 17,79

Pemerataan Kebijakan Pemotongan UKT Kebijakan Perlu Penyesuaian/Tinjauan Kembali

9,49 8,14 6,88 5,53

Tidak Memuaskan/Kurang Setuju/Menolak Kebijakan Lebih Memikirkan Kondisi Mahasiswa Lainnya Pengurangan UKT Mahasiswa Tingkat Akhir Transparansi Pengelolaan UKT Kebijakan Terlaksana dengan Baik Tidak Menjawab Sudah Memenuhi Aspirasi Mahasiswa

2,53 2,45 2,21 1,74

Berdasarkan pengolahan aspirasi dan juga analisis terhadap postur keuangan Unpad, Unpad pada dasarnya memiliki potensi untuk mengeluarkan paket komplit kebijakan yang tidak hanya berisikan pengangsuran, penundaan pembayaran, pengurangan UKT, dan perubahan kelompok UKT; tetapi Unpad juga dapat memberikan potongan UKT bagi mahasiswa jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan dengan kalkulasi yang akan dijabarkan di tuntutan selanjutnya. Oleh karenanya, apabila Unpad menerima aspirasi ini, maka hal yang harus dilakukan adalah mencabut SK Rektor mengenai Penyesuaian UKT yang sudah diedarkan dan merevisinya dengan cara menambah kebijakan baru yang dijelaskan di tuntutan selanjutnya. 2. Pembebasan UKT untuk Golongan 1 dan Golongan 2 Pertimbangan utama kami menuntut pembebasan UKT golongan 1 dan Golongan 2 secara subtansi terdiri dari 3 poin pokok, yaitu terlihat perbedaan signifikan antara potongan yang akan diterima bagi golongan 1 dengan golongan 5, jika pemotongan dilakukan secara universal. Kami juga memperhitungkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan tersebut serta dampak mewabahnya covid â&#x20AC;&#x201C; 19 terhadap orang tua mahasiswa golongan 1 dan Golongan 2. Jika pemotongan secara proporsional diterapkan kepada golongan 1 dan golongan 2, maka besaran yang akan diterima oleh mahasiswa dengan golongan UKT 1 atau 2 akan jomplang dibandingkan dengan golongan ukt 3 â&#x20AC;&#x201C; 5 secara umum. Misal, jika pemotongan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com yang memungkinkan adalah sebesar 50%, maka besaran potongan yang akan diterima oleh mahasiswa dengan golongan UKT 1 dan golongan UKT 2 masing – masing akan mendapatkan potongan masing – masing sebesar Rp 250.000,- dan Rp 500.000,-. Namun pemotongan sebesar 50% bagi mahasiswa dengan golongan UKT 3 (selain mahasiswa Fakultas Kedokteran) akan mendapatkan potongan sebesar Rp 1.250.000,-. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu pertimbangan utama kami dalam menuntut pembebasan UKT untuk golongan 1 dan golongan 2. Selanjutnya, terkait dengan dampak mewabahnya covid – 19 terhadap ekonomi mahasiswa dengan golongan 1 dan golongan 2, kami menyadari betul keterbatasan informasi yang kami miliki, terutama pekerjaan dari orang tua tersebut. Namun, kami memperkirakan bahwasanya sebagian besar dari keluarga mahasiswa golongan ukt 1 dan golongan UKT 2 bekerja pada sektor informal, UMKM, dan juga sektor – sektor yang pekerjaanya tidak dapat dilakukan dari rumah. Atas dasar perkiraan ini, proyeksi kami sebagian besar mahasiswa golongan UKT 1 dan Golongan UKT 2 secara signifikan terpengaruh. Lalu, tuntutan pembebasan UKT Golongan 1 dan golongan 2 juga mempertimbangkan besaran “cost” yang dibutuhkan untuk mengajukan kebijakan ini. Berdasarkan pada RKAT 2020, capaian mahasiswa dengan golongan UKT rendah pada tahun 2019 adalah sebesar 21% dari total mahasiswa yang membayar biaya pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan mahasiswa golongan UKT rendah adalah mahasiswa dengan golongan 1, golongan 2 dan mahasiswa bidikmisi. Mengingat diksi “membayar biaya pendidikan” tidak dijelaskan lebih lanjut, dalam artian yang dimaksud membayar biaya pendidikan dalam mahasiswa yang menerima beasiswa, mahasiswa yang membayar biaya pendidikan karena adanya kerja sama (misalnya mahasiswa Pendidikan Dokter tingkat 3 dan 4 pada tahun ajaran 2020/2021) dan mahasiswa yang membayar dengan uangnya sendiri atau yang dimaksud dengan mahasiswa yang “membayar biaya pendidikan” hanya mahasiswa yang membayar dengan uangnya sendiri, maka sebagai batas atas, kami menggunakan definisi mahasiswa membayar biaya pendidikan yang pertama, yaitu seluruh mahasiswa. Per semester ganjil 2019/2020, jumlah mahasiswa Unpad adalah 36.791 mahasiswa yang berasal dari multistrata, mulai dari jenjang vokasi hingga jenjang Doktor (S3).

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Maka, mahasiswa golongan rendah adalah sebanyak 7.726 mahasiswa. Mengingat dari jumlah 7.726 juga didalamnya terdapat mahasiswa bidikmisi, maka kami mengurangkan jumlah mahasiswa bidikmisi angkatan 2017, 2018 dan 2019. Merujuk pada SK Rektor nomor 24/UN6.RKT/Kep/HK/2019 tentang penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi angkatan tahun 2015, 2016,2017, dan 2018 semester genap tahun akademik 2018/2019 dan SK Rektor nomor 660/UN6.RKT/Kep/HK/2019 tentang penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi angkatan 2019 tahun akademik 2019/2020, jumlah mahasiswa bidikmisi angkatan 2017, 2018 dan 2019 secara berurutan adalah 702 mahasiswa, 754 mahasiswa, dan 681 mahasiswa. Maka per semeseter ganjil tahun ajaran 2019/2020 perkiraan jumlah mahasiswa golongan 1 dan golongan 2 adalah sebanyak 5.589 mahasiswa. Mengingat keterbatasan data terkait detail banyaknya mahasiswa golongan 1 dan golongan 2, maka kami memutuskan untuk mengambil median UKT golongan 1 dan golongan 2 sebagai dasar perhitungan, yaitu Rp 750.000,-. Maka besaran biaya yang dibutuhkan atau potensi pendapatan biaya pendidikan yang tidak akan terealisasi diperkirakan sebesar Rp 4.191.750.000 untuk satu semester. Kami sangat menyadari terbatasnya data yang kami miliki, tertutama terkait dengan total secara rinci banyaknya mahasiswa golongan 1 dan golongan 2. Namun, kami rasa tidak mereduksi secara signifikan keandalan hasil yang kami simpulkan. Dengan ketiga pertimbangan diatas, maka kami rasa sangat memungkinkan untuk melakukan pembebasan ukt terhadap mahasiswa Golongan 1 dan mahasiswa golongan 2. 3. Pemotongan UKT 50% untuk golongan 3, golongan 4 dan golongan 5 Diawal, sudah dijelaskan bahwa sumber dana yang menjadi “cost” untuk poin – poin tuntutan kami berasal dari jumlah tertentu pemotongan dari biaya – biaya yang tidak akan terealisasi atau terlaksana selama masa pembelajaran daring. Selanjutnya, besaran biaya – biaya ini akan disisihkan terlebih dahulu untuk pembebasan UKT golongan 1 dan golongan 2, dimana besaran biaya setelah dikurangi dengan besaran pemotongan golongan 1 dan golongan 2 yang akan menjadi dasar penentuan besaran persentase yang memungkinkan.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Dalam forecasting kami, terdapat beberapa pos – pos biaya yang secara cukup signifikan akan berkurang karena adanya pelaksanaan pembelajaran daring. Beberapa pos tersebut diantaranya (namun tidak terbatas pada) sebagai berikut :

Tabel 2 : Pos–Pos biaya yang diperkirakan akan terpengaruh cukup signifikan (Sumber : RKAT 2020) Kendala yang cukup besar yang kami hadapi dalam menganalisis lebih jauh terkait pos – pos tersebut, yakni tidak terdapatnya sumber pembiayaan—apakah berasal dari APBN atau selain APBN—seperti RKAT–RKAT tahun sebelumnya. Hal ini tentu membawa pengaruh yang cukup besar, mengingat sumber pembiayaan yang berasal dari APBN akan cukup sulit untuk dialihkan. Sedangkan sumber pembiayaan yang berasal selain dari APBN merupakan otoritas penuh dari kampus, sehingga pengalokasian sumber pemibayaan tersebut dapat lebih fleksibel. Namun, melihat dari tren tahun – tahun sebelumnya, sebagian besar pos – pos pembiayaan tersebut berasal dari selain APBN. Lebih jauh lagi, kami belum memasukan beberapa pos yang secara potensial dapat dipotong akibat adanya wabah covid – 19 dan dilaksanakanya pembelajaran daring. Hal ini dengan pertimbangan adanya perjanjian – perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat. Misalnya adalah sewa kendaraan, sewa peralatan dan beberapa pos lain yang

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com melibatkan perjanjian dengan pihak ketiga. Namun kami mendorong rektorat untuk mereview ulang perjanjian – perjanjian tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Unpad selama wabah covid – 19 dan lebih spesifik lagi selama masa pembelajaran daring semakin kecil dan setiap pembiayaan yang dilakukan semakin efisien. Untuk memperhitungkan perkiraan besaran pendapatan dari biaya pendidikan yang tidak terealisasi, khususnya golongan 3, golongan 4 dan golongan 5, kami menggunakan formulasi skema pemotongan secara universal terlebih dahulu kemudian ditambahkan dengan besaran perkiraan pendapatan yang tidak terealisasi akibat pembebasan. Tentu kami tidak bisa memperkirakan secara tepat berapa besaran yang dapat dipotong akibat mewabahnya covid – 19 dan pelaksanaan pembelajaran daring. Kami membedakan dua penyebab pemotongan dikarenakan dua sebab tersebut akan membawa pengaruh yang berbeda. Misal, mewabahnya covid – 19 tentu tidak relevan jika Rektorat masih menggarkan perjalanan dinas, Berdasarkan hasil kalkulasi yang telah disebutkan dalam sub bab “alur berpikir”, maka dapat diketahui jumlah biaya yang diperlukan untuk memotong 50% besaran UKT secara universal adalah Rp. 64. 165.250.000,00. Lebih lanjut, dengan memasukan tuntutan pembebasan untuk golongan 1 dan 2, taksiran pendapatan yang tidak akan terealisasi akibat pemotongan sebesar 50% untuk golongan 3, 4, dan 5 serta pembebasan UKT golongan 1 dan golongan 2 dengan menggunakan formula yang telah disebutkan pada poin formula dan dengan menggunakan data yang berasal dari poin penjelasan tuntutan 2, besaran taksiran tersebut adalah sebesar Rp 66.261.125.000,-. Kami menyadari betul, dengan adanya penurunan potensi pendapatan, maka potensi daya beli Unpad pun akan terpengaruh. Oleh karena itu, kami mengajukan beberapa pos yang harus direview dan direalokasi. Pos – pos tersebut disajikan pada Tabel 2. Terlihat bahwa pos – pos yang dapat di nilai ulang relevansi dan juga kesesuain dengan rencana kerja selama pembelajaran Daring adalah sebesar Rp 88.183.500.000,-. Besaran ini belum termasuk beberapa pos lainya yang memiliki kemungkinan akan berkurang, namun pos – pos tersebut terkait dengan pihak ke 3. Diantaranya adalah pos – pos anggaran untuk pembiayaan sewa. Kami menemukan kendala untuk dapat

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com melakukan forecasting dengan derajat keandalan yang sangat tinggi untuk besaran anggaran yang dapat dialihkan, yaitu tidak terdapatnya detail sumbel anggaran, apakah berasal dari APBN ataupun selain APBN. hal ini mengingat pos â&#x20AC;&#x201C; pos yang dapat direalokasi dan refocusing terbatas pada sumber pembiayaan yang berasal dari selain APBN. Namun, dengan melihat trend beberapa tahun terakhir, sebagian besar sumber pendanaan tersebut berasal dari sumber selain APBN. Dengan demikian, kami menarik kesimpulan bahwa pemotongan UKT bagi golongan 3, 4, dan 5 dengan presentase 50% sangat memungkinkan dan masih terdapat sisa anggaran yang dapat dijadikan jarring pengaman apabila setelah adanya pemotongan, masih terdapat mahasiswa yang tidak mampu membayar. 4. Pembebasan UKT untuk mahasiswa tingkat Akhir Rektorat melalui kebijakan yang telah disahkanya mendefisinikan tingkat akhir sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan semester 14 pada semester genap tahun 2019/2020. Namun, kami mengajukan definisi tingkat akhir yang lebih universal dibandingkan dengan apa yang didefinisikan oleh rektorat. Adapun yang kami maksud sebagai mahasiswa tingkat akhir adalah mereka â&#x20AC;&#x201C; mereka yang pada semester depan atau semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 hanya mengambil kuliah Skripsi. Tentu perbedaan definisi ini akan membawa implikasi yang signifikan terhadap terhadap kebijakan dan juga tuntutan yang kami ajukan. Jika menggunakan definisi tingkat akhir versi rektorat, maka

yang berhak

mendapatkan pembebasan UKT adalah teman â&#x20AC;&#x201C; teman mahasiswa yang di semester genap tahun ajaran 2019/2020 sedang menjalan kan semester 14. Tentu, dengan pendefinisian ini, mahasiswa angkatan 2014, angkatan 2015, dan 2016 yang di semester ganjil tahun 2020/2021 hanya mengambil mata kuliah SKS tidak akan mendapatkan pembebasan UKT. Namun, dengan perluasan definisi, teman â&#x20AC;&#x201C; teman mahasiswa angkatan 2014, angkatan 2015, dan angkatan 2016 yang hanya mengambil mata kuliah Skripsi akan mendapatkan pembebasan UKT, dengan catatan poin ketiga tuntutan yang kami ajukan dengan definisi yang kami ajukan diterima oleh Rektorat. Berbeda dengan 2 poin tuntutan sebelumnya, kami tidak dapat melakukan forecasting yang menghasilkan output berupa angka perkiraan implikasi terhadap keuangan Unpad. Mengingat definisi yang kami ajukan tentang mahasiswa tingkat akhir ditandai dengan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com hanya mengambil mata kuliah Skripsi. Sehingga kami tidak memiliki data pasti terkait berapa banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi sehingga memenuhi definisi yang kami ajukan sebagai mahasiswa tingkat akhir, dan juga tidak memungkinkan untuk melakukan forecasting mengenai berapa banyak mahasiswa yang sesuai dengan definisi tersebut. Namun, dengan melihat potensi penurunan biaya selama masa pandemic dan juga mengingat masih tersedianya â&#x20AC;&#x153;ruang anggaranâ&#x20AC;? dari pemaparan yang kami ajukan diatas, maka masih memungkinkan untuk melakukan pembebasan UKT untuk mahasiswa tingkat akhir dengan definisi mahasiswa tingkat akhir yang kami ajukan.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Referensi Amilin. 2016. Dampak Penerapan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Implementasi Anggaran Berbasis Partisipatif. Jurnal Akuntansi Vol. 20, No. 03, September 2016 Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Padjadjaran 2020 Laporan Keuangan Triwulan 1 Universitas Padjadjaran 2020

Repopulasi Mahasiswa Jatinangor I.

Pendahuluan

Virus SARS-CoV-2 yang menimbulkan penyakit Covid-19 telah diberikan status pandemi oleh World Health Organization pada 12 Maret 2020 dikarenakan penyebarannya yang terlampau cepat hingga ke wilayah yang sangat jauh dari pusat wabah pertama kali. 1 Hingga 21 Juni 2020, kasus terkonfirmasi Covid-19 telah mencapai angka 8.820.667 orang dengan angka kematian 464.973 orang dan angka kesembuhan 4.385.705 orang. Virus ini telah mencapai Indonesia, dengan pengumuman resmi dari Pemerintah bahwa orang yang pertama kali terkonfirmasi virus ini berada di tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah kala itu langsung sigap membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang terdiri dari berbagai macam stakeholder, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, hingga tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah melalui kanalkanal media mulai mensosialisasikan Covid-19 pada masyarakat, menghimbau pelaksanaan physical distancing, hingga menginstruksikan penghentian aktivitas masyarakat dan mengalihkannya lewat kerja dari rumah. Situasi pasien positif yang terus meningkat membuat Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pengejawantahan dari wewenang penetapan status darurat dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memilih mengimplementasikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibandingkan karantina wilayah dengan berbagai macam pertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Pada akhirnya, diskursus mengenai penanganan Covid-19 nampak selalu menimbulkan pandangan pro dan kontra. Hal yang disayangkan hingga saat ini adalah penanganan Covid-19 belum menunjukan hasil yang menggembirakan dikarenakan masih terus bertambahnya jumlah kasus positif di Indonesia. Hingga 26 Juni 2020, kasus terkonfirmasi positif di Indonesia

City News Toronto. 2020. Coronavirus can be characterized as a Pandemic says WHO. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=ZCVR3CM3yfM pada 25 Juni 2020 1

mencapai angka 51.427 orang, angka kematian 2.683 orang, dan angka kesembuhan 21.333 orang. Kini, diskursus Covid-19 telah menemui babak baru. Dimana pemerintah pada akhirnya gencar untuk mendorong kembali masyarakat agar tetap produktif dalam situasi normal baru melalui pengimplementasian berbagai protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat sebagai titik tengah agar masyarakat tetap produktif dan beban terhadap sektor kesehatan tidak memberatkan sistem kesehatan nasional. BEM Kema Unpad menyadari bahwa Indonesia yang sedang memasuki era new normal yang juga masih dihantui oleh bahaya Covid-19. Penerapan new normal pun telah sampai ke Kecamatan Jatinangor yang merupakan daerah yang diisi oleh beberapa kampus, contohnya Unpad, ITB, Ikopin, dan IPDN. New normal yang mulai membuka jalur mobilitas tentu menimbulkan kekhawatiran akan gelombang mobilitas mahasiswa yang membawa bahaya Covid-19 dari wilayah di luar Jatinangor ke dalam Jatinangor. Oleh karenanya, dibutuhkan kesiapan baik dari pihak kampus maupun pemerintah daerah setempat dalam menghadapi hal tersebut. BEM Kema Unpad melalui kajian yang memiliki data primer berupa hasil survei dan data sekunder yang berupa bahan-bahan kepustakaan kemudian menganjurkan beberapa kebijakan yang dirasa tepat untuk menghadapi hal-hal yang tidak inginkan dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya. I.

Apa Kabar Jawa Barat?

Hingga 26 Juni 2020, Jawa Barat memiliki kasus terkonfirmasi 2977 kasus dengan angka kesembuhan 1388 orang dan angka kematian 173 orang. Bilamana mengingat kasus positif pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, kasus tersebut berada di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak itu Pemerintah Daerah Jawa Barat langsung sigap membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat yang mana memiliki tugas melaksanakan pelayanan satu pintu untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Dengan melonjaknya kasus, Pemda Jabar kemudian menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit pada 19 Maret 2020. Secara berturut-turut langsung

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat pada 27 Maret 2020 lalu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non-alam pandemic Covid-19 di Jawa Barat pada 1 April 2020. Setidaknya, setelah rangkaian kejadian tersebut, Pemda Jabar kemudian menetapkan 3 macam kebijakan untuk memutus penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. 1.

Pengelompokan Zona

Pengelompokan zona merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasikan derajat keparahan di suatu wilayah tertentu dalam masa pandemi Covid-19. Perbedaan zona menentukan perbedaan perlakuan dan tindakan yang didasarkan pada warna. Wilayah Jawa Barat sendiri menjadi lima zona warna yaitu zona hitam, zona merah, zona kuning, zona biru dan zona hijau. Penentuan zona memperhatikan delapan aspek dengan mengikutsertakan perhitungan ke daerah terkecil sampai tingkat kelurahan atau desa. Tiap tiap kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk mengatur PSBB nya masing masing berdasarkan data tersebut. Delapan aspek yang dihitung antara lain meliputi laju pertambahan pasien dalam pengawasan (PDP), laju pertambahan orang dalam pemantauan (ODP), laju kesembuhan, laju reproduksi Covid19, laju kematian, laju transmisi atau kontak indeks, laju pergerakan kemacetan dan lalu lintas dan risiko geografis. Delapan aspek ini kemudian akan dihitung dan dikategorikan dalam lima level kewaspadaan atau yang disebut dengan zona.

Sumber Gambar: official account Ridwan Kamil

Adapun yang masuk kedalam kategori kritis atau level lima jika wilayah tersebut mendapat skor 8-11 poin, kemudian zona merah atau waspada jika skor wilayah tersebut 12-14 poin. Kemudian zona warna kuning untuk cukup berat dengan skor 15-17 lalu warna biru atau level dua apabila skornya mencapai 18-20 dan warna hijau jika skor wilayah tersebut 21-24. Zona hitam sendiri merupakan zona terdampak paling parah terkena paparan Covid-19. Wilayah yang berada dalam zona ini wajib untuk melakukan lockdown. Sedangkan zona merah

merupakan zona dimana masih ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih klaster dan terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah jika wilayahnya terdapat zona merah diantaranya menghentikan kegiatan sekolah, perkantoran dan tempat ibadah, membatasi transportasi, melakukan PSBB secara penuh, melakukan karantina pada semua kontak kasus. Pemerintah juga diharuskan untuk melakukan peningkataan pengadaan sumberdaya medis maupun logistik bagi wilayah yang dikarantina, pemisahan fasilitas kesehatan bagi kasus yang terinfeksi serta menggolongkan tingkat keparahannya. Zona kuning sendiri berarti penemuan kasus Covid-19 hanya pada klaster tunggal. Beberapa perlakuan yang harus dilakukan jika suatu wilayah berada pada zona kuning diantaranya melakukan penelusuran terhadap semua orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien Covid-19 serta monitor dan isolasi mandiri bagi mereka, mengaplikasikan serta mempromosikan physical distancing, mencuci tangan serta etiquette batuk dan bersin yang baik, pemantauan kondisi kesehatan secara rutin terhadap orang yang berisiko tinggi tertular, mengimbau masyarakat untuk menghindari pertemuan yang tidak penting, dan dilakukan proteksi maksimum terhadap tenaga kesehatan. Zona biru artinya terdapat kasus Covid-19 sporadis baik kasus impor ataupun penularan lokal, pada zona ini boleh dibebaskan dari PSBB namun wilayah tersebut tetap wajib melakukan physical distancing dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terakhir, zona hijau berarti sudah tidak ada penularan virus sehingga bisa dilakukan aktivitas secara normal. Namun zona hijau sendiri belum bisa diterapkan pada wilayah manapun karena tidak adanya vaksin yang tersedia hingga saat ini. Meskipun demikian wilayah dengan zona hijau masih harus tetpa menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, cuci tangan, memakai masker serta melakukan tes di wilayah wilayah perbatasan. 2.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Setelah berbagai intrik mengenai tarik ulur penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat menegaskan mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari UU

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu di suatu wilayah yang terindikasi memiliki jumlah infeksi dan persebaran virus corona yang cukup tinggi dengan kriteria a) jumlah kasus dan angka kematian meningkat dan menyebar secara signifikan, dan b) terdapat kaitan epidemiologis kejadian serupa di wilayah ataupun negara lain. Pemberian izin pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan dari gubernur/bupati/walikota dan ketua pelaksana gugus tugas Covid-19 yang disertai data-data seperti berikut ; a) Peningkatan kasus menurut waktu (disertai kurva epidemiologi), b) penyebaran kasus menurut waktu (disertai peta penyebaran menurut waktu), c) kejadian transmisi lokal (disertai hasil lidik terjadinya penularan generasi ke-2 dan ke-3), d) data kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. Pemda Jabar kemudian mengajukan PSBB untuk wilayah Bogor, Depok, dan Banten sebagai daerah penyangga DKI Jakarta pada 12 April 2020 yang disusul oleh wilayah Bandung Raya pada 18 April 2020. Untuk menekan jumlah kasus, Pemda Jabar kemudian mengajukan PSBB Provinsi yang diberlakukan mulai 4 Mei 2020. Pelaksanaan PSBB meliputi; a) peliburan sekolah dengan proses kegiatan belajar dari rumah denga media yang dianggap efektif, seperti media daring. Hal ini dikecualikan pada lembagalembaga pedidikan serta pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; b) peliburan tempat kerja dan menggantinya dengan konsep Work From Home (WFH) terkecuali TNI Polri dan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, BBM, dan pelayanan kesehatan; c) pembatasan kegiatan keagamaan; d) pembatasan kegiatan di tempat umum; e) pembatasan kegiatan sosial dan budaya; f) pembatasan moda transportasi denga pemberlakuan pembatasan jumlah dan jarak antarpenumpang, transportasi untuk barang serta layanan kesehatan, hukum, ketertiban dan darutat, serta sarana transportasi umum seperti bandara, stasiun, dan pelabuhan masih tetap berjalan; serta f) pembatasan kegiatan aspek pertahanan keamanan dilakuka dengan pembatasan kerumunan orang, terkecuali kegiatan operasi militer/kepolisian dalam rangka

operasi terpusat dan kewilayahan, kegiatan mendukung gugus tugas covid-19, dan kegiatan rutin kepolisian. 3.

Peningkatan Kapasitas Test

Hingga Senin, 15 Juni 2020, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) telah memeriksa kurang lebih 65.302 tes swab. Labkesda Jabar dapat memproses 3000 sampel per hari, namun angka tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat kapasitas test yang tinggi akan mempermudah pelacakan dan pemetaan penyebaran virus. Jawa Barat memiliki 20 laboratorium yang memproses sampel uji swab, yaitu laboratorium real time polymerase chain reaction (RTPCR). Angka tersebut meningkat dari 2000 sampel per hari di awal Mei 2020. Selain ODP dan PDP, telah dilakukan tes swab masal untuk tenaga kesehatan, pendatang, dan orang-orang yang berada dalam zona berisiko seperti pasar.2 Menurut Pusat Informasi dan Koodinasi Covid-19 (Pikobar), pemeriksaan tes PCR di Jawa barat memiliki tingkat positif 6,71%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengupayakan tes massal kepada sejumlah target prioritas meliputi orang bergejala, potensi tempat-tempat keramaian seperti tes massal yang dilakukan di puncak tempo hari, tes massal yang dilakukan di sejumlah pasar, serta profesi yang berisiko tinggi untuk terjangkit covid-19.Tes tersebut tidak ditujukan untuk ke seluruh masyarakat jawa barat karena hakikatnya tujuan dari tes massif tersebut ialah memetakan persebaran covid-19 serta indikasi klaster baru yang timbul di sejumlah wilayah. Selain itu setelah terdapat masyarakat yang positif, maka akan ditelisik Riwayat perjalanannya serta orang yang berkorespondensi dengan objek dengan tujuan penanganan dini sebelum odp tersebut melakukan kontak langsung dengan yang lainnya. Dengan begitu potensi persebaran dapat terakomodir dan dilakukan penanganan yang sigap dan tanggap untuk melandaikan kurva. Lembaga-lembaga riset telah menyatakan apabila ingin melakukan pelonggaran physical distancing, diperlukan akses luas dan mudah terhadap tes diagnostic (dalam hal ini adalah tes PCR) yang dapat memberikan hasil di hari yang sama dan dapat dilakukan di luar laboratorium.

Muhammad Rangga Pandika. 2020 â&#x20AC;&#x153; Ridwan Kamil jelaskan tujuan tes massif virus coronaâ&#x20AC;? dapat diakes dari https://depok.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-09355444/ridwan-kamil-jelaskan-tujuan-tesmasif-virus-corona?page=2 pada 25 Juni 2020 2

Persebaran virus juga tercerminkan pada tingkat positif tes PCR, yaitu perbandingan antara hasil tes positif dan total tes yang sudah dilakukan. Korea Selatan, negara dengan salah satu tingkat tes tertinggi, memiliki tingkat positif sebesat 1,1%. Dalam laporan media harian oleh Gugus Tugas Covid-19, ditemukan 1.051 kasus positif baru diantara 8.564 pasien, menunjukkan 12% tingkat positif. Bila terdapat hasil positif yang tinggi, maka kemungkinan banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Semakin tinggi kapasitas tes yang dimiliki oleh suatu komunitas, semakin rendah tingkat positifnya dan semakin terdeteksi persebaran virus dalam sebuah epidemi.

II.

Memasuki Era New Normal

Anjuran pemerintah pusat yang memulai diskursus new normal di Indonesia menimbulkan diskursus panas di tengah masyarakat. Hal ini didasari untuk mendorong kembali masyarakat menjadi produktif dan mendorong kembali roda perekonomian dinilai bertentangan dengan semangat percepatan penanggulangan Covid-19 itu sendiri. Walaupun demikian, pada akhirnya kebijakan new normal tetap dianjurkan pemerintah sebagai jalan tengah untuk memulihkan kegiatan masyarakat dengan membentuk kebiasaan baru masyarakat yang peka terhadap penyebaran Covid-19. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pelaksanaan new normal sebagai bentuk hidup berdampingan dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin yang efektif. Salah satu syarat untuk memulai pelaksanaan new normal adalah dengan merelaksasi atau melonggarkan PSBB. Namun, perlu diingat bahwa World Health Organization sendiri menetapkan enam prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara ketika hendak melonggarkan pembatasan sosial3 1. Penyebaran virus SARS-CoV-2 harus sudah dapat dikendalikan dan fasilitas kesehatan dapat menangani jumlah kasus positif 2. Sistem kesehatan negara tersebut mampu melakukan deteksi, tes, isolasi, merawat setiap kasus, dan pelacakan setiap kontak pasien positif Tirto. 2020. â&#x20AC;&#x153;Relaksasi PSBB yang Sepelekan Pandemi demi Ekonomiâ&#x20AC;?. Diakses dari https://tirto.id/relaksasi-psbb-yang-menyepelekan-pandemi-demi-ekonomi-fBHQ pada 25 Juni 2020 3

3. Risiko penularan kasus di tempat rentan dapat diminimalisasi 4. Sekolah, perkantoran sudah menerapkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 5. Risiko klaster baru dari kasus-kasus impor sudah dapat diprediksi dan terjamin dapat dikelola sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus baru di kemudian hari 6. Masyarakat sudah teredukasi dan terinformasi dengan baik akan bahaya pandemi Covid-19 dan sepenuhnya terjamin oleh jaring pengaman sosial untuk beradaptasi dengan pola hidup new normal Di Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil menegaskan bahwa pemberlakuan new normal atau dikenal di Jawa Barat dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) telah siap dilaksanakan bagi daerah-daerah yang menunjukan tren positif dalam penanganan Covid-19. AKB sendiri merupakan panduan 30 bidang kegiatan yang diperbolehkan pada masa pandemi sebagai upaya penerapan kebijakan new normal di Jawa Barat meliputi kegiatan mobilitas, karantina, rumah sakit, fasilitas kesehatan, perkantoran, hotel, lokasi wisata, perbankan, industri, restoran, mall, supermarket,

minimarket,

pemasyarakatan,

taman,

pasar

tradisional,

perpustakaan,

sekolah,

pesantren,

terminal/stasiun/bandara,

panti,

lembaga

tempat

ibadah,

penyelenggaraan acara, sawah, kolam/danau/sungai/laut, kandang, kebun, hutan, transportasi publik, dan pembangunan fasilitas umum. Ridwan Kamil sendiri menegaskan bahwa penerapan AKB didasari dengan melihat status dari daerah yang bersangkutan terkualifikasi sebagai zona apa dan hasil evaluasi dari PSBB sebelumnya. Bila, PSBB dalam suatu wilayah menimbulkan hasil yang positif, maka AKB sendiri dapat mulai diberlakukan pada 1 Juni 2020, sementara untuk daerah yang belum menunjukan tren positif maka diarahkan untuk melanjutkan PSBB secara parsial. 4 IV. Gelombang Mobilitas Mahasiswa ke Jatinangor Kecamatan Jatinangor merupakan bagian dari Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pada 1 Juni 2020 Bahwa Kabupaten Sumedang sudah terkualifikasi

Detik. 2020. â&#x20AC;&#x153;Ridwan Kamil: 15 Daerah New Normal, 12 Lanjutkan PSBBâ&#x20AC;?. Diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5033776/ridwan-kamil-15-daerah-new-normal-12lanjutkan-psbb pada 25 Juni 2020 4

sebagai zona biru,5 yang kemudian didorong untuk menerapkan AKB 30 oleh Pemda Jawa Barat. Zona biru menjadi zona teraman nomor dua yang ditetapkan oleh pemerintah Jawa Barat. Dengan penetapan zona biru, masyarakat asal Kabupaten Sumedang sudah bebas bermobilisasi dalam provinsi. CSIS menyoroti bahwa Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang mengalami lonjakan mobilitas dalam daerah selama penerapan PSBB 6. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh medRxiv yag berjudul “Correlations of Mobility and Covid-19 Transmission in Global Data” menjelaskan beberapa kesimpulan mengenai pengaruh mobilitas terhadap penyebaran Covid-19, yaitu; 1) Kasus di Australia, penurunan mobilitas berbanding lurus dengan penurunan transmisi Covid-19, dan proses transmisi pun turut meningkat ketika mobilitas mulai naik; 2) Kasus di Jerman, penurunan mobilitas juga memperkecil angka transmisi Covid-19, namun transmisi terus menurun hingga mobilitas mulai naik; dan 3) Kasus di Korea Selatan, meski penurunan mobilitas juga menurunkan jumlah transmisi, namun kedua hal tersebut tidak menunjukkan korelasi yang signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat mobilitas dan perilaku manusia memiliki pengaruh terhadap transmisi Covid-19. Penetapan Kabupaten Sumedang sebagai zona biru dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah mobilitas baik di dalam maupun antar provinsi, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kepentingan di Jatinangor. Departemen Advokasi Masyarakat BEM Kema Unpad 2020 menerbitkan survei ‘Kondisi Mahasiswa yang akan Kembali ke Jatinangor’ pada 22 Juni 2020 menggunakan teknik Purposive Sampling. Survei tersebut direspon oleh total 1100 mahasisya, yang terdiri dari 864 mahasiswa Unpad, 146 mahasiswa ITB, dan 91 mahasiswa IKOPIN (Tabel 1.1). Hasil survei menunjukkan tren sebesar 90,2% mahasiswa berencana untuk kembali ke Jatinangor (Tabel 1.2).

Putri, Inkana “Masuk ke Zona Biru, Kabupaten Sumedang Siap Hadapi New Normal”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5036462/masuk-ke-zona-biru-kabupaten-sumedang-siap-hadapi-newnormal pada 24 Juni 2020 6 Suryahudaya, Edbert Gani. 2020. “Gambaran Mobilitas Penduduk Se-Indonesia : Analisis Data Facebook Disease Prevention Map.” Diakses dari https://www.csis.or.id/publications/gambaran-mobilitaspenduduk-se-indonesia-analisis-data-facebook-disease-prevention-map., hlm. 1–7. 7 Bergman, Nittai K, and Ram Fishman. 2020. “Correlations of Mobility and Covid-19 Transmission in Global Data.” medRxiv: 2020.05.06.20093039. diakses dari http://medrxiv.org/content/early/2020/06/02/2020.05.06.20093039.abstract. 5

Asal Universitas IKOPIN 8% ITB 13%

UNPAD 79%

Tabel 1.1 asal universitas Apakah kamu berencana untuk kembali ke Jatinangor? Tidak 10%

Ya 90%

Tabel 1.2 Presentase Mahasiswa yang akan Kembali ke Jatiangor Sebanyak 64,4% responden berasal dari Jawa Barat, disusul dengan DKI Jakarata sebanyak 13,2% responden, 12,9% responden lainnya berasal dari Jawa Tengah, Maluku, NTT, dan daerah lainnya (Tabel 1.3). Responden survei tersebar dari berbagai macam kota, Kota Bandung sebanyak 9,6%, Kota Bekasi sebanyak 8,8%, Jakarta Timur sebanyak 5,5%, dan kota-kota lainnya (Tabel 1.4). Sebanyak 31,3% responden berasal dari daerah zona hijau, 25,1% dari daerah zona kuning, 16,6% dari daerah zona merah, 4,3% dari daerah zona oranye, dan 22,7% belum mengetahui kondisi di daerahnya (Tabel 1.5). Meski mayoritas berasal dari daerah zona hijau, 95,5% responden belum pernah melakukan test Covid-19 (Tabel 1.6). Ini meningkatkan risiko terjadinya penularan Covid-19 tanpa gejala.

Asal Provinsi 64,4

13,2

6,2

2,5

1,9

1,4

1,2

6,6

Tabel 1.3 asal provinsi mahasiswa

Asal Kabupaten/Kota 53,3

9,6

8,8

5,5

5,0

3,5

3,4

2,6

2,5

2,2

Tabel 1.4 asal kabupaten/kota mahasiswa Bagaimana kondisi wilayah kamu saat ini? 31,3 25,1

22,7 16,6 4,3

Zona Hijau

Zona Kuning

Tidak Tahu

Zona Merah

Zona Oranye

Tabel 1.5 kondisi daerah asal mahasiswa

Tabel 1.6 presentase mahasiswa yang pernah melakukan tes Covid-19

Dari hasil survei juga dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan akan kembali ke Jatinangor pada rentang 22 - 28 Juni sebanyak 20,5%. Kemudian, disusul oleh rentang 29 Juni - 5 Juli sebanyak 17,4%, lalu pada rentang 6 - 12 Juli sebanyak 13,2% (Tabel 1.7). Mayoritas responden berencana untuk menetap di Jatinangor >7 hari yakni srbanyak 36,6%, diikuti hanya 1 hari sebanyak 28,6%, disusul oleh 24% responden berencana untuk menetap selama lalu 2 - 3 hari, dan 10,9% responden berencana untuk menetap selama 4 - 7hari (Tabel 1.8). Tujuan mahasiswa kembali ke Jatinangor adalah 51,77% untuk mengurus kos atau kontrakan, 10,54% untuk melakukan penelitian di kampus, 8,5% untuk bertemu teman, 7,9% untuk keperluan organisasi, 6,5% untuk mengurus asrama, 3% untuk mengurus KKN, 0,6% untuk keperluan kuliah, 0,3% untuk mengurus skripsi, dan 11,16% untuk keperluan lain-lain (Tabel 1.9).

Kapan kamu akan kembali ke Jatinangor? 10 - 16 Agustus 17 - 23 Agustus 20 - 26 Juli 6 - 12 Juli 22 - 28 Juni

2,8 3,0 3,5

19,0 6,2 6,7 7,0

13,2

17,4

20,9

Tabel 1.7 rentang waktu mahasiswa pergi ke Jatinangor

Tabel 1.8 durasi mahasiswa menetap di Jatinangor

Tabel 1.9 tujuan mahasiswa datang ke Jatinangor Dapat disimpulkan pula bahwa sesuai dengan urutan rentang waktunya yang berkisar sampai bulan Agustus, semakin sedikit pula mahasiswa yang kembali ke Jatinangor dengan mayoritas berencana menetap di Jatinangor selama >7 hari. Ini menandakan bahwa berkisar bulan Juni sampai Juli, diprediksikan akan ada lonjakkan mobilitas mahasiswa dari berbagai penjuru di Indonesia menuju ke Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Apabila terjadi transmisi lokal di Jatinangor, maka diperlukan kesiapan lebih pada fasilitas kesehatan.

V. Jatinangor Siap?

Sebagaimana anjuran WHO, bahwasannya jika daerah hendak merelaksasi pembatasan sosial, maka salah satu prasyaratnya adalah masyarakat sudah teredukasi dan terinformasi dengan baik akan bahaya pandemi Covid-19 dan sepenuhnya terjamin oleh jaring pengaman sosial untuk beradaptasi dengan pola hidup new normal. Hal ini diimplementasikan dengan adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan pada saat pandemi, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menerapkan social distancing yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga harus ada fasilitas yang disediakan untuk mensukseskan pelaksanaan protokol kesehatan tersebut, seperti sarana mencuci tangan, pengawasan, dan pelaksanaan aturan-aturan terkait new normal. Departemen Advokasi Masyarakat mengeluarkan survei â&#x20AC;&#x153;Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan dan Pelaksanaan New Normal di Jatinangorâ&#x20AC;? yang diisi oleh 30 orang masyarakat umum dengan metode Convenience Sampling. Dari situ, mayoritas responden mengaku sudah memahami protokol kesehatan dasar seperti cuci tangan, menjaga jarak, penggunaan masker, dan etika bersin

Apakah Anda memahami 6 langkah cara mencuci tangan sesuai protokol kesehatan? 3% Tidak

97%

Apakah Anda menjaga jarak dengan orang lain di kerumunan? 3% Tidak Ya

97%

Apakah Anda menggunakan masker jika keluar dari rumah?l

100%

Apakah Anda mengetahui etika batuk dan bersin sesuai protokol kesehatan?

100%

Walaupun demikian, 40% dari responden mengaku bahwa protokol kesehatan dipandang cukup rumit dan rumit

Bagaimana pandangan Anda terhadap protokol kesehatan?

30%

Cukup rumit Rumit

60% 10%

Tidak rumit

Berkaitan dengan hal tersebut, mayoritas responden mengatakan telah melihat fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan di Jatinangor Apakah tempat umum disekitar Anda menyediakan fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengecekan suhu, dan sejenisnya? 13%

Tidak 87%

Selain itu, mayoritas responden juga mengaku paham dengan pedoman AKB 30 dari Pemda Jabar. Walaupun demikian, masih ada responden yang mengaku tidak paham dengan pedoman tersebut

Bagaimana pemahaman Anda terhadap kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)? Cukup paham

Paham

Sangat paham

Tidak paham

27% 33% 37%

Dari situ, mayoritas responden mengaku menginginkan mahasiswa untuk berada di Jatinangor dan siap apabila kedatangan gelombang mahasiswa dari luar Jatinangor

Apakah keberadaan mahasiswa diinginkan di Jatinangor?

20% Cukup diinginkan

50% 30%

Diinginkan Sangat diinginkan

Apakah Anda siap jika Jatinangor kedatangan pendatang (khususnya mahasiswa)? 17% Tidak siap 83%

Ya, siap

Berangkat dari situ, BEM Kema Unpad menyadari bahwa banyak mahasiswa yang ingin kembali ke Jatinangor dan masyarakat Jatinangor sangat membutuhkan mahasiswa di Jatinangor. Dari situ, munculah anjuran-anjuran kebijakan yang diharapkan menjadi titik tengah antara kebutuhan kembali ke Jatinangor dan penanganan Covid-19 di Jatinangor sendiri. Sehingga diharapkan dari anjuran ini menciptakan mahasiswa yang sadar akan bahaya Covid19 yang masih menghantui dan menjaga agar status Jatinangor sebagai zona biru VI. Anjuran Kebijakan 1. Penjagaan di tempat-tempat yang berpotensi menjadi episentrum Klaster-klaster perebakan kasus baru Covid-19 memiliki kesamaan dalam satu hal: perkumpulan massa. Penelitian menunjukkan bahwa persebaran lebih tinggi di dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan dan persebaran di ruangan terbuka yang padat juga dapat terjadi, 8 sehingga perlu ada penjagaan untuk memastikan area-area yang berpotensi menjadi klaster persebaran Covid-19 tidak menjadi klaster baru. Area yang berpotensi menjadi klaster adalah area yang padat, memiliki mobilitas tinggi, dan/atau terdapat sirkulasi udara yang stagnan seperti pasar tradisional, pesta pernikahan, tempat ibadah, transportasi umum, restoran dengan ventilasi buruk, bahkan kantor dengan jam kerja panjang. 9 Mengingat persebaran Covid-19 terjadi secara kontak dan droplet, perlu diperhatikan aktivitas yang memungkinkan kontak antarmanusia seperti restoran dengan metode prasmanan dan penggunaan barang yang sama oleh banyak orang. Permukaan yang terjangkau bagi banyak orang, berada di dalam ruangan, dan berada di area publik sebaiknya dilakukan disinfeksi secara berkala namun tetap memperhatikan keamanan bagi yang membersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan sesuai anjuran BPOM. 10

European Centre for Disease Prevention and Control. 2020. Transmission Of COVID-19. [online] Available at: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/transmission> [Accessed 25 June 2020]. 9 Science News. 2020. COVID-19 Case Clusters Offer Lessons And Warnings For Reopening. [online] Available at: <https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-case-clusters-lessonswarnings-reopening> [Accessed 25 June 2020]. 10 Centers for Disease Control and Prevention. 2020. Communities, Schools, Workplaces, & Events. [online] Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopenguidance.html> [Accessed 25 June 2020]. 8

2. Sosialisasi Covid dalam menekan pandemi di new normal Jawa Barat sendiri telah mengalami penurunan konstanta reproduksi efektif dibawah 1 yaitu 0,67. Angka itu merepresentasikan distribusi covid di jawa barat cukup terakomodir dalam upaya penekanan lajunya kasus covid baru. Kebijakan yang serupa dengan new normal diterapkan di Jawa barat yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Reproduksi efektif di jawa barat mengalami penurunan hingga 0,97 ketika melakukan persiapan menuju AKB atau yang biasa disebut masa transisi. Kemudian kembali turun ke angka 0,67 saat pemberlakuan AKB yang menunjukan realisasi kebijakan tersebut cenderung efektif. Namun timbulnya tantangan bagi Jawa Barat dalam menjaga konstanta reproduksi efektif tersebut dikarenakan saat ini new normal tidak hanya diberlakukan oleh jawa barat. Sejumlah kota besar pun mencanangkan kebijakan tersebut dan mulai melakukan relaksasi dari masa PSBB yang akan memicu kembalinya melonjak intensitas mobilitas sosial. Selama masa PSBB diberlakukan aksesibilitas antar wilayah pun mengalami penurunan yang didukung oleh ragamnya birokrasi yang perlu diurus sebelum melakukan mobilisasi. 11 Ketika kebijakan AKB digencarkan, maka bukan suatu hal yang mustahil tingkat mobilitas sosial kembali melonjak ke sejumlah kota di jawa barat. Terlebih indikasi Jawa Barat dijadikan destinasi utama pasca berakhirnya masa PSBB bagi sejumlah kota yang akan menimbulkan laju arus masuk meningkat. Hal lain pun dikuatkan dengan indikasi mahasiswa yang akan Kembali ke lingkungan kampusnya untuk beberapa keperluan urgensi yang akan menimbulkan repopulasi di sejumlah daerah Jawa Barat. Hal ini yang perlu di cermati oleh pemerintah setempat untuk menghindari timbulnya klasterklaster baru yang dapat ditimbulkan oleh mobilitas sosial yang tidak terakomodir. Maka poin utama dalam menghindari lonjakan tersebut adalah tingkah laku dari masyarakat. Pemerintah sepatutnya untuk menggalakan protokol Kesehatan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri. Khalayaknya, edukasi mengenai covid-19 serta upaya preventif yang dapat masyarakat lakukan sebaiknya diakomodir oleh pemerintah setempat guna menanamkan awareness pada benak masyarakat. Hal tersebut pun rupanya telah dituturkan oleh juru bicara pemerintah penanganan covid Achmad Yurianto mengenai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan melakukan simulasi yang matang sebelum benar-benar

Edbert Gani., loc.cit

menerapkan new normal. Sehingga, protokol Kesehatan serta edukasi mengenai covid dikolaborasikan dengan diterapkan oleh berbagai elemen masyarakat meliputi kegiatan transaksi pasar, kegiatan akademik, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.12 Dengan begitu, masyarakat akan kerap terbiasa dan mawas diri untuk melakukan kegiatan sesuai protokol Kesehatan dan mengetahui hal yang berpotensi menimbulkan penularan. Hal yang serupa apabila diproyeksikan bagaimana Jepang melakukan kegiatan sehari-hari berdampingan dengan covid dengan edukasi menghindari 3C yaitu, Closed spaces (ruangan sirkulasi udara tertutup), crowded places (tempat kerumunan), close contact (segala kegiatan yang dilakukan dalam jarak dekat antar individu). Kampanye singkat tersebut rupanya menjadi gagasan utama keberhasilan negara matahari terbit tersebut mengoptimalkan kegiatan normal yang beriringan dengan covid. Hal tersebut tidak luput dari sinergitas yang terbangun dari disiplin masyarakat itu sendiri dan edukasi ciamik dari pemerintah. 3. Pelibatan RT dan RW serta karantina mandiri Mahasiswa Pendatang Gejala yang muncul pada orang usia muda cenderung lebih ringan dan bahkan dapat menyebar tanpa adanya gejala,1314 sehingga mengingat bahwa yang akan kembali tinggal di Jatinangor adalah mahasiswa dengan rentang umur 17-24 tahun, perlu ada pelibatan aktif dari mahasiswa yang baru memasuki Jatinangor dan dari masyarakat lokal yang diakomodir oleh infrastruktur dan prosedur yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sumedang, Sebuah pangkalan data yang mengumpulkan informasi mengenai klaster penyebaran Covid-19 menunjukkan bahwa klaster paling sering muncul pada perumahan(sebanyak 15%),15 sehingga disarankan untuk adanya perlibatan RT dan RW dalam pendataan mahasiswa pendatang serta

Fitria Chusna. 2020. â&#x20AC;&#x153;sebelum terapkan new normal, suatu daerah wajib melakukan sosialisasi hingga simulasiâ&#x20AC;? dapat diakses pada https://nasional.kompas.com/read/2020/05/31/17415181/sebelumterapkan-new-normal-suatu-daerah-wajib-lakukan-sosialisasi-hingga pada 25 Juni 2020 13 Huang, L., Zhang, X., Zhang, X., Wei, Z., Zhang, L., Xu, J., Liang, P., Xu, Y., Zhang, C. and Xu, A., 2020. Rapid asymptomatic transmission of COVID-19 during the incubation period demonstrating strong infectivity in a cluster of youngsters aged 16-23 years outside Wuhan and characteristics of young patients with COVID-19: a prospective contact-tracing study. Journal of Infection. 14 Nishiura, H., Kobayashi, T., Miyama, T., Suzuki, A., Jung, S.M., Hayashi, K., Kinoshita, R., Yang, Y., Yuan, B., Akhmetzhanov, A.R. and Linton, N.M., 2020. Estimation of the asymptomatic ratio of novel coronavirus infections (COVID-19). International journal of infectious diseases, 94, p.154. 15 Leclerc, Q.J., Fuller, N.M., Knight, L.E., Funk, S., Knight, G.M. and CMMID COVID-19 Working Group, 2020. What settings have been linked to SARS-CoV-2 transmission clusters?. Wellcome Open Research, 5(83), p.83. 12

mewajibkan mahasiswa pendatang untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Karantina mandiri juga dapat mengurangi risiko penularan tanpa gejala. 4. Mewajibkan Penggunaan Aplikasi Tracing bagi Mahasiswa Pendatang Pada hakikatnya new normal merupakan suatu kondisi upaya penekanan laju kasus covid-19 disertai memastikan efektifitas roda ekonomi. Menurut pakar epidemiolog Dicky Budiman menuturkan pemaknaan new normal diiringi tiga kebijakan penting yaitu 3T meliputi Testing, Trace, dan treat. Tracing melibatkan kontribusi masyarakat yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam melandaikan kurva covid-19.16 Korea Selatan dan Singapura—dua negara yang berhasil menekan transmisi Covid-19— membuktikan bahwa contact-tracing berhasil. 17 Terdapat dua aplikasi yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu Peduli Lindungi oleh Telkom bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Sekitarkita.id yang merupakan Gerakan pro bono dari berbagai startup di Indonesia. Pelacakan dapat dipermudah apabila penggunaan salah satu aplikasi ini diwajibkan bagi mahasiswa pendatang maupun mahasiswa yang menetap. Apabila pengguna positif Covid-19, maka orang-orang yang memiliki kontak dengan pengguna tersebut akan diberikan notifikasi. Pengguna juga mendapatkan notifikasi apabila kontak dengan ODP, PDP, dan positif Covid-19. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi buatan kampus seperti Aplikasi Mawas Diri (AMARI) Covid-19 milik Unpad juga dapat dilakukan dengan menambahkan fitur contacttracing dengan Bluetooth dan mengintegrasikan dengan sistem Portal Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Hal ini pula yang harus diikuti oleh kampus-kampus lain yang berada di lingkungan Jatinangor. 5. Pusat Karantina di Luar Fasilitas Kesehatan

Mikhail Gorbachev. 2020. “Gaya hidup menyongsong new normal di masa covid-19 dan pengalaman negara lain”. Diakses dari https://csis.or.id/publications/gaya-hidup-baru-menyongsong-new-normal-dimasa-covid-19-dan-pengalaman-negara-lain pada 12 juni 2020 17 Ferretti, L., Wymant, C., Kendall, M., Zhao, L., Nurtay, A., Abeler-Dörner, L., Parker, M., Bonsall, D. and Fraser, C., 2020. Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Science, 368(6491). 16

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan: menyediakan tempat karantina untuk mahasiswa pendatang selama 14 hari dan tes cepat pada akhir masa karantina untuk meminimalisasi persebaran tanpa gejala, atau menyediakan tempat karantina yang akan diisi kasus positif yang ringan atau tanpa gejala untuk berjaga-jaga adanya ledakan kasus dan tidak cukupnya tempat tidur di fasilitas kesehatan Jatinangor maupun Sumedang. Fasilitas karantina dapat diisi oleh kasus terduga dan kasus positif ringan untuk mengurangi transmisi di kost, asrama, maupun perumahan. Fasilitas ini sebaiknya bersifat sukarela dan tidak bersifat wajib ataupun terdapat unsur pemaksaan. KawalCovid19 telah merilis prosedur mendirikan pusat karantina di luar fasilitas kesehatan yang meliputi syarat koordinasi, standar fasilitas, sumber daya manusia, penerimaan dan pengelolaan penderita, standar keamanan diri dari infeksi nosokomial, pembersihan, dan perawatan penderita.18 6. Tes Acak Berkala Upaya Membuahkan Database UpToDate Akurat Perlu diketahui bahwa hingga 24 Juni 2020, jumlah tes pendeteksi Covid-19 di Kabupaten Sumedang baru dilakukan sebanyak 5,737 kali, yang meliputi; 1) 3 PCR SWAB, dan 2) 5,734 Rapid Test.19 Hal ini menunjukkan pelaksanaan tes yang belum menyeluruh, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Sumedang yang mencapai 1,142,097 jiwa, dengan penduduk yang tinggal di Kecamatan Jatinangor sendiri sudah mencapai 113,234 jiwa.20 Ini menandakan bahwa hanya 0,5% warga Kabupaten Sumedang yang sudah melaksanakan tes COVID-19 Kendati kondisi Jatinangor berada pada zona biru, upaya preventif seperti deteksi Covid-19 pada warga setempat perlu dilakukan. Menurut data Puskesmas Jatinangor per 18 Juni 2020, baru ada 7 orang yang melakukan tes cepat dan 5 orang yang melakukan tes PCR. Tes hanya dilakukan kepada orang yang masuk kriteria dalam pengawasan. Tanpa data, tidak ada Kawalcovid19.id. 2020. Prosedur Mendirikan Pusat Karantina Di Luar Fasilitas Kesehatan. Diakses dari https://kawalcovid19.id/content/960/prosedur-mendirikan-pusat-karantina-di-luar-fasilitas-kesehatan pada 25 June 2020 19 Pusat Informasi Covid-19 Kabupaten Sumedang, diakses dari http://covid19.sumedangkab.go.id/ pada 24 Juni 2020 20 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, diakses dari https://sumedangkab.bps.go.id/statictable/2017/07/05/11/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dikabupaten-sumedang-tahun-2016.html pada 24 Juni 2020 18

gambaran bagaimana pandemi ini berkembang secara lokal. 21 Tanpa data, Jatinangor tidak akan dapat menanggapi ancaman dengan tepat; baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jatinangor juga tidak bisa belajar di mana penanggulangan terhadap pandemi bekerja. Jatinangor berada pada zona biru terdapat dua indikasi, yaitu keberhasilan edukasi yang dibumikan membuahkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ketika menjalani aktivitas, atau kemungkinan database persebaran covid belum akurat atau selaras dengan situasi riil. Perbedaan imunitas memiliki pengaruh terhadap gejala yang dialami. Jika imunitas seseorang baik dan mampu menangkal virus tersebut, maka seseorang tidak mengalami gejala-gejala berat dan bahkan tidak menyadari bahwa dirinya terjangkit dan berpotensi menjadi carrier bagi wilayah yang ia kunjungi. Terlebih lagi maraknya hasil positif pada sebagian orang yang dikenal dengan istilah orang tanpa gejala (OTG) karena mereka tampak seperti orang sehat biasanya namun terjangkit Covid dan dapat menularkan kepada orang lain. Hal ini tentunya perlu dicermati karena kekhawatiran lebih banyak warga yang terjangkit namun belum terdeteksi karena belum menjalani tes lantaran pola penyebaran virus, pola mobilisasi serta penambahan kasus yang bergerak eksponensial. Sinergisasi antara tiap elemen sangat dibutuhkan untuk mendukung efisiensi kebijakan yang dikerahkan. Dari seluruh populasi, dapat diambil sampel acak dari populasi. Setiap orang dalam sampel akan diuji untuk swab dan mungkin juga kerabatnya. Tes diagnostik dibarengi dengan kuesioner tentang kondisi kesehatan pribadi, koneksi sosial, perjalanan dan kebiasaan sosial dalam beberapa minggu terakhir. Tes yang dilakukan secara acak ini dapat diulang secara berkala sampai situasi stabil diperoleh atau dicapai.22 7. Meningkatkan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peningkatan kapasitas yang perlu diperhatikan adalah Alat Pelindung Diri (APD) tenaga kesehatan, alat tes cepat, dan fasilitas mobilisasi seperti ambulans. Menurut Kepala Puskesmas Rawat Inap Jatinangor, tes cepat tidak siap tersedia dan hanya dilakukan kepada orang yang Mueller, M., Derlet, P.M., Mudry, C. and Aeppli, G., 2020. Using random testing to manage a safe exit from the COVID-19 lockdown. arXiv preprint arXiv:2004.04614. 22 Cleevely, M., Susskind, D., Vines, D., Vines, L. and Wills, S., 2020. A workable strategy for Covid-19 testing: Stratified periodic testing rather than universal random testing1. Covid Economics, p.44. 21

masuk kriteria pengawasan serta tes PCR tidak ada di Jatinangor. Untuk melaksanakan deteksi secara maksimal, Puskesmas Jatinangor perlu memiliki stok alat tes cepat yang siap digunakan dan menyediakan fasilitas tes usap. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu diperkuat untuk mendeteksi, mengendalikan, dan mengatasi apabila terjadi lonjakan kasus. Puskesmas merupakan layanan primer yang paling dekat dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam menjalankan screening, pastikan tenaga kesehatan terlindung dengan adanya APD yang memadai. Puskesmas menjalankan dua upaya kesehatan, yaitu Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Puskesmas dapat menjalankan promosi kesehatan dan cara pencegahan penyakit dengan berbasis ilmu tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. VII. Konklusi Saat ini mungkin belum banyak kasus positif yang dilaporkan di Jatinangor, namun bukan berarti tidak ada kasus positif yang belum terdeteksi. Dan merupakan sebuah kesalahan jika perangkat daerah baru membuat kebijakan saat kasus positif yang terlaporkan sudah banyak. Sudah sepatutnya perangkat daerah melakukan tindakan pencegahan yang komprehensif. Dimulai dari pencegahan primer untuk mengurangi risiko dengan melakukan pencerdasan dan penyuluhan yang masif serta menggalakkan physical distancing. Dilanjutkan dengan pencegahan sekunder berupa pendeteksian sedini mungkin menggunakan tes cepat (rapid test), pelacakan kontak, dan penanganan sedini mungkin. Testing, Tracing, dan Treatment (3T) adalah tiga intervensi utama kesehatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Testing dapat dilakukan dengan alat tes cepat yang diikuti RT-PCR jika ditemukan hasil reaktif. Tracing dilakukan sebagai respon terhadap kasus konfirmasi positif COVID-19 untuk mencegah penyebaran lebih luas. Treatment dimulai dari kesiapan Puskesmas Jatinangor untuk menangani dan merujuk kasus sesuai kebutuhan. Perlu dipahami bahwa hanya dengan usaha-usaha tersebut Kecamatan Jatinangor dapat menjaga kesehatan penduduknya. Keterlambatan dalam tindakan pencegahan dan pengendalian tersebut dapat menjadi bentuk pembiaran perangkat daerah dalam menjaga kesehatan warga.

Kontributor: Hario Danang Pambudhi

FH 2017

Hasmaindah Pertiwi R.

FK 2017

Almira Tatyana D.

FK 2017

Muhammad Irsyad

FIB 2019

Nirvana Latifah

FISIP 2019

Daftar Pustaka Bergman, Nittai K, and Ram Fishman. 2020. “Correlations of Mobility and Covid-19 Transmission in Global Data.” medRxiv: 2020.05.06.20093039. diakses dari http://medrxiv.org/content/early/2020/06/02/2020.05.06.20093039.abstract. Centers for Disease Control and Prevention. 2020. Communities, Schools, Workplaces, & Events. [online] Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/reopen-guidance.html> [Accessed 25 June 2020]. City News Toronto. 2020. Coronavirus can be characterized as a Pandemic says WHO. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=ZCVR3CM3yfM pada 25 Juni 2020 Cleevely, M., Susskind, D., Vines, D., Vines, L. and Wills, S., 2020. A workable strategy for Covid-19 testing: Stratified periodic testing rather than universal random testing1. Covid Economics Detik. 2020. “Ridwan Kamil: 15 Daerah New Normal, 12 Lanjutkan PSBB”. Diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5033776/ridwan-kamil-15-daerah-new-normal-12lanjutkan-psbb pada 25 Juni 2020 European Centre for Disease Prevention and Control. 2020. Transmission Of COVID-19. [online] Available at: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latestevidence/transmission> [Accessed 25 June 2020]. Fitria Chusna. 2020. “sebelum terapkan new normal, suatu daerah wajib melakukan sosialisasi hingga simulasi” dapat diakses pada https://nasional.kompas.com/read/2020/05/31/17415181/sebelum-terapkan-new-normalsuatu-daerah-wajib-lakukan-sosialisasi-hingga pada 25 Juni 2020 Ferretti, L., Wymant, C., Kendall, M., Zhao, L., Nurtay, A., Abeler-Dörner, L., Parker, M., Bonsall, D. and Fraser, C., 2020. Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Science, 368(6491). Huang, L., Zhang, X., Zhang, X., Wei, Z., Zhang, L., Xu, J., Liang, P., Xu, Y., Zhang, C. and Xu, A., 2020. Rapid asymptomatic transmission of COVID-19 during the incubation period demonstrating strong infectivity in a cluster of youngsters aged 16-23 years outside Wuhan

and characteristics of young patients with COVID-19: a prospective contact-tracing study. Journal of Infection. Kawalcovid19.id. 2020. Prosedur Mendirikan Pusat Karantina Di Luar Fasilitas Kesehatan. Diakses dari https://kawalcovid19.id/content/960/prosedur-mendirikan-pusat-karantina-diluar-fasilitas-kesehatan pada 25 June 2020 Leclerc, Q.J., Fuller, N.M., Knight, L.E., Funk, S., Knight, G.M. and CMMID COVID-19 Working Group, 2020. What settings have been linked to SARS-CoV-2 transmission clusters?. Wellcome Open Research, 5(83) Mikhail Gorbachev. 2020. “Gaya hidup menyongsong new normal di masa covid-19 dan pengalaman negara lain”. Diakses dari https://csis.or.id/publications/gaya-hidup-barumenyongsong-new-normal-di-masa-covid-19-dan-pengalaman-negara-lain pada 12 juni 2020 Mueller, M., Derlet, P.M., Mudry, C. and Aeppli, G., 2020. Using random testing to manage a safe exit from the COVID-19 lockdown. arXiv preprint arXiv:2004.04614. Muhammad Rangga Pandika. 2020 “ Ridwan Kamil jelaskan tujuan tes massif virus corona” dapat diakes dari https://depok.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-09355444/ridwan-kamiljelaskan-tujuan-tes-masif-virus-corona?page=2 pada 25 Juni 2020 Nishiura, H., Kobayashi, T., Miyama, T., Suzuki, A., Jung, S.M., Hayashi, K., Kinoshita, R., Yang, Y., Yuan, B., Akhmetzhanov, A.R. and Linton, N.M., 2020. Estimation of the asymptomatic ratio of novel coronavirus infections (COVID-19). International journal of infectious diseases, 94, Putri, Inkana “Masuk ke Zona Biru, Kabupaten Sumedang Siap Hadapi New Normal”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5036462/masuk-ke-zona-biru-kabupatensumedang-siap-hadapi-new-normal pada 24 Juni 2020 Science News. 2020. COVID-19 Case Clusters Offer Lessons And Warnings For Reopening. [online] Available at: <https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-caseclusters-lessons-warnings-reopening> [Accessed 25 June 2020]. Suryahudaya, Edbert Gani. 2020. “Gambaran Mobilitas Penduduk Se-Indonesia : Analisis Data Facebook Disease Prevention Map.” Diakses dari

https://www.csis.or.id/publications/gambaran-mobilitas-penduduk-se-indonesia-analisis-datafacebook-disease-prevention-map Tirto. 2020. â&#x20AC;&#x153;Relaksasi PSBB yang Sepelekan Pandemi demi Ekonomiâ&#x20AC;?. Diakses dari https://tirto.id/relaksasi-psbb-yang-menyepelekan-pandemi-demi-ekonomi-fBHQ pada 25 Juni 2020