Kompilasi Kajian Politik dan Pemerintahan by Kastrat Eksplorasi Makna

Kata Pengantar Genap 12 bulan perjalanan Departemen Kajian Strategis memberikan karya-karya terbaiknya bagi Kema Unpad. Awalnya, berbagai perencanaan yang telah dilakukan dengan optimistis. Kami tidak pernah menyadari bahwa tantangan yang dihadapi adalah adanya wabah penyakit yang menimbulkan krisis multidimensional dalam segala bidang kehidupan. Dari situasi ini, kami kemudian melakukan banyak penyesuaian kerja, merubah mimpi-mimpi ideal kami, dan nilai-nilai yang sudah disiapkan menjadi suatu sistem baru yang berprinsip pada nilai resilien. Bahwa pada titik ini, kami harus bisa mempertahankan relevansi kajian strategis di tengah dunia pergerakan yang memasuki babak baru, berbeda dengan apa yang generasi terdahulu hadapi. Departemen Kajian Strategis memiliki peran sebagai â&#x20AC;&#x153;Katalisator gagasan dalam membangun gerakan BEM Kema Unpad 2020 yang Responsif, Produktif, dan Representatifâ&#x20AC;?. Mimpi ini direalisasikan melalui penurunan fungsi yang terbagi menjadi analisis, pertimbangan, pengembangan gagasan, dan eskalasi gerakan. Muara dari mimpi ini adalah bagaimana nantinya BEM Kema Unpad menjadi stakeholders strategis yang diperhitungkan dalam proses agenda setting serta evaluasi kebijakan serta turut berpartisipasi aktif dalam proses penciptaan tekanan publik yang menekan pihak yang berwenang agar membentuk kebijakan publik yang sehat dan berpihak pada rakyat. Fungsi analisis direalisasikan melalui proses pengkajian terhadap isu-isu kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat secara luas. Fungsi ini akan menghimpun tahapan manajemen isu, proyeksi, elaborasi, dan produksi output yang berlandaskan pada kaidah ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nilai kaidah ilmiah serta pertanggungjawaban secara keilmuan menjadi harga yang tidak bisa digantikan. Artinya, semua output yang dikeluarkan oleh Departemen Kajian Strategis harus memiliki kualitas yang baik. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gerakan ke arah yang lebih substantif. Hal ini ditunjukan dengan cara pengembangan sumber daya departemen melalui pelatihan, studi banding departemen, peer review sebelum publikasi, serta evaluasi dan monitoring hasil publikasi. Fungsi pengembangan gagasan berkaitan dengan penciptaan diskursus publik melalui program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam hal ini, untuk dapat memastikan

program yang dikeluarkan memenuhi kualifikasi tepat guna dan tepat sasaran, maka yang dilakukan adalah survei publik yang dilakukan Biro Riset dan Data, asesmen ke departemen kajian dan aksi di fakultas lewat forum kastrat satu unpad, juga sinergisasi dengan masukan dari BPM Kema Unpad. Fungsi pertimbangan berkaitan dengan Departemen Kajian Strategis yang memberikan pertimbangan saran atas sikap yang akan dikeluarkan oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Unpad secara solutif dan dapat dipertanggungjawabkan melalui outputoutput yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Kajian Strategis. Fungsi eskalasi disini berkaitan dengan Departemen Kajian Strategis yang berperan aktif dalam koordinasi dengan Departemen Propaganda dan Aksi untuk merumuskan rancangan gerakan yang akan dibentuk BEM Kema Unpad bersama stakeholders lainnya. Hal ini ditujukan agar Departemen Kajian Strategis dan Departemen Propaganda dan Aksi memiliki keselarasan dan kesamaan cara pandang dalam mengeskalasikan suatu isu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Departemen Kajian Strategis diisi orang-orang terbaik yang sangat luar biasa kompeten di bidangnya. 15 orang dengan kepala dan pemikiran yang berbeda dan dibagi ke dalam 4 kedirjenan, yaitu kedirjenan politik, hukum dan HAM; kedirjenan sosial ekonomi; kedirjenan medika, dan; kedirjenan energi dan agro. Hal ini didasari oleh evaluasi 2 kepengurusan sebelumnya dimana banyak sumber daya manusia yang bekerja namun tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, juga dimaksudkan agar pembentukan output menjadi produktif. Terkhusus dalam menjalankan fungsi analisis, Departemen Kajian Strategis berhasil mempublikasikan 50 output yang terdiri dari 34 tulisan, 2 podcast, 2 video, dan 12 infografis. Berikut merupakan kompilasi tulisan dengan tema politik dan pemerintahan yang sudah kami publikasikan dan menjadi bukti bahwa apa yang kami banggakan bukan sekedar omong kosong belaka.

Darurat Sipil: Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah Oleh: BEM Kema Unpad, BEM Bima Fikom Unpad, dan BEM Gama FIB Unpad Pendahuluan Pada Senin, 30 Maret 2020 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan sebuah pidato melalui rapat terbatas mengenai kebijakan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penerapan penjarakan fisik, untuk menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia. Pemberlakukan dua kebijakan tersebut dilandasi oleh status darurat sipil, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. "Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (30/3)1. Dalam Pasal 3 Perppu tersebut disebutkan bahwa keadaan darurat sipil ditangani oleh pejabat sipil yang ditetapkan presiden dan dibantu oleh TNI atau Polri. Kebijakan status darurat sipil yang diumumkan presiden beberapa waktu yang lalu tersebut menuai banyak respon negatif di masyarakat. Salah satunya seperti yang diungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil, bahwa pemerintah seharusnya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19 berada di otoritas kesehatan bukan malah dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer 2. Namun, beberapa hari kemudian setelah pidato Jokowi yang menyinggung status darurat sipil tersebut, ada beberapa masalah komunikasi terlihat di dalam struktur internal pemerintah yang berusaha untuk mengklarifikasi maksud pidato tersebut, di antaranya adalah Juru Bicara

Sapto Andika Candra, Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Diikuti Darurat Sipil, dalam Republika, 30 Maret 2020, https://republika.co.id/berita/q7zxl5382/jokowi-tetapkan-pembatasan-sosial-diikuti-darurat-sipil 2 Farid Kusuma, Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat, dalam Suara Surabaya, 30 Maret 2020, https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/koalisi-masyarakatsipil-mendesak-pemerintah-tetapkan-darurat-kesehatan-masyarakat/

(Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum (Menkopolhukam), Mahfud MD. Jubir Presiden, Fadjroel Rachman menjelaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona Covid-19 semakin masif. "Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19," kata Fadjroel3. Senada dengan Fadjroel, Mahfud MD mengatakan pemerintah belum berencana menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tersebut di tengah penanganan wabah virus corona. Dalam Perppu itu memang dijelaskan terkait status darurat sipil dan langkah yang bisa diambil negara jika keadaan darurat berlaku. "Undang-undang itu sudah standby tapi hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan, kalau keadaan ini menghendaki darurat sipil, baru itu diberlakukan," kata Mahfud 4. Miskonsepsi Keadaan Darurat dalam Penanganan Covid-19 Dengan diaturnya hak asasi manusia dalam konstitusi meletakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melakukan penghormatan (obligation to respect), melakukan perlindungan (obligation to protect), serta mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak asasi tersebut (obligation to fulfill). Konsepsi hak asasi manusia pada umumnya terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) dan hak asasi manusia yang dapat dibatasi dalam keadaan tertentu (derogable rights). Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus diberi pembatasan perundang-undangan yang menyangkut ketertiban dan keamanan dalam negara. Pada konsepnya, pembatasan hak asasi manusia yang bersifat derogable rights dapat dilakukan, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa 3

Pingit Aria, Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Ini Beda Dampaknya, dalam katadata.id, 30 Maret 2020 https://katadata.co.id/berita/2020/03/30/pembatasan-sosial-skala-besar-dan-darurat-sipil-inibeda-dampaknya 4 Mahfud: Darurat Sipil Berlaku Jika Diperlukan Hadapi Corona, dalam CNN Indonesia, 1 April 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401131715-32-489101/mahfud-darurat-sipil-berlaku-jikadiperlukan-hadapi-corona

dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dalam pembatasan yang diatur oleh undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal keamanan dan ketertiban umum, hal yang sering dikaitakan ialah adanya suatu keadaan darurat atau bahaya yang dialami oleh negara. Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa keadaan bahaya adalah keadaan tiba-tiba yang mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak secara dengan cara tidak lazim menurut aturan yang berlaku dalam keadaan normal. 5 Instrumen hukum yang menjadi landasan penetapan keadaan bahaya adalah pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;presiden menyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat dan akibatnya diatur dalam undang-undangâ&#x20AC;?. Dalam hal ini, penetapan keadaan bahaya telah menjadi hak prerogatif presiden yang diatur oleh konstitusi dimana pengaturannya diatur dalam undang-undang, yang sejauh ini masih berada dalam Perppu Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Hans Ernst Folz dalam bukunya, a state of emergency and emergency legislation mengklasifikasikan keadaan darurat kedalam enam bentuk yaitu (1) adanya bahaya eksternal yang mengancam negara; (2) adanya kerusuhan domestik; (3) gangguan fungsi normal dari otoritas pemerintah disebabgkan oleh pemogokan dalam pelayanan sipil; (4) penolakan untuk membayar pajak;(5) kesulitan dalam bidang ekonomi dan keuangan; (6) kerusuhan buruh dan bencana nasional. 6 Walaupun pembatasan hak asasi diperbolehkan baik dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional, pembatasan hak asasi haruslah memenuhi kondisikondisi tertentu dengan maksud agar tidak diberlakukan secara sewenang-wenang. Kondisikondisi tersebut antara lain (1) prescribed by law (diatur berdasarkan hukum); (2) in democratic society (diperlukan dalam masyarakat demokratis); (3) public order (untuk melindungi ketertiban umum); (4) public health (untuk melindungi kesehatan publik); (5) public morals (untuk melindungi moral publik); (6) national security (untuk melindungi 5

Jimly Asshiddiqie. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Press., hlm 3 Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014., hal. 62 6

keamanan nasional); (7) public safety (untuk melindungi keselamatan publik); (8) rights and freedoms of other or the rights reputations of others (melindungi hak dan kebebasan orang lain).7 Dalam pemberlakuan kondisi darurat dalam suatu negara, menurut Jimly Asshidiqie terdapat beberapa asas yang menaungi pemberlakuan keadaan darurat tersebut diantaranya asas

deklarasi,

legalitas,

komunikasi,

kesementaraan,

keistimewaan

ancaman,

proporsionalitas, intangibility, dan pengawasan. Asas-asas tersebut diaktualisasikan dalam produk hukum yang mengatur keadaan darurat di Indonesia melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Perppu tersebut terdapat tiga kriteria yang dipakai untuk menentukan keadaan darurat yaitu (1) keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah RI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; (2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun; (3) hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959, pemberlakuan keadaan darurat meliputi tiga tingkatan yaitu darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Dalam penjelasan Perppu, disebutkan bahwa perang saudara, kerusuhan, dan bencana alam termasuk kategori keadaan darurat sipil. Keadaan pemberontakan termasuk ke dalam kategori darurat militer, sedangkan perang termasuk dalam kategori darurat perang. Sebelum sekarang ini, kebijakan darurat sipil pernah diberlakukan oleh beberapa presiden Indonesia terdahulu. Pada zaman presiden Megawati Soekarno Putri misalnya. Pada zaman itu, Megawati menetapkan status darurat sipil di Aceh, Selasa, 18 Mei 2004, melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004, dan berlaku mulai 19 Mei 2004 pukul 00.00. Hal ini diberlakukan unutk melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena mereka menolak ultimatum dua minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik ini berawal pada masa perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto yang merupakan pertanda bahwa akan terjadi 7

Ibid.,

pertumbuhan pembangunan masyarakat Aceh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang lebih baik dari pada masa orde lama. Namun pertanda itu berubah mnjadi kekecewaan karena kekayaan alam Aceh mulai dikuras oleh pemerintah dengan sistem kebijakan yang sentralistik sehingga hanya menjadikan Aceh sebagaisapi perah. Kejadian tersebut dianggap melanggar syariat islam. Nilai-nilai keislaman mulai hilang di tengah-tengah aktivitas perindustrian. Hal ini membuat para tokoh DI/TII Aceh yang dulu mereka konsisten berjuang untuk mendirikan Republik Islam Aceh dengan penegakan hukum dan norma-norma keislaman menjadi perihatin dan bersikap oposisi. Pada awalnya pemerintah pusat melalui keppres No.28/2003 menerapkan Darurat Militer dan darurat militer ini langsung berada dibawah presiden sebagai penguasa darurat militer pusat. Dalam darurat militer ini, pemerintah membenarkan seluruh tindakan aparat keamanan selama DOM (Daerah Operasai Militer) telah melakukan operasi yang menghalalkan segala cara, yang dilakukan justru kontra produktif. Spirit, nasionalisme dan NKRI adalah mempertahankan kepemilikan atas Aceh secara teritorial dengan daya koersif yang dimiliki negara, sehingga yang dipikirkan pemerintah adalah mengembalikan efektifitas kaki kekuasaannya di daerah dengan cara apapun. Dalam kondisi Darurat Militer tersebut, Amnesty international melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan dan pelanggaram HAM oleh TNI dari masa pra Daerah Operasi Militer hingga masa Darurat Militer seperti: melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk, melakukan penyiksaan terhadap penduduk, melakukan penangkapan terhadap para istri dan anak-anak anggota GAM, dan diantaranya melakukan penyandraan terhadap mereka, dan diantaranya yang ditangkap tersebut kemudian diperkosa serta melakukan pembunuhan. Darurat sipil juga pernah terjadi di Maluku dan Maluku Utara. Melalui Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2000 Kebijakan ini diambil oleh presiden Indonesia pada masa itu Abdurrahman Wahid dikarenakan konflik etnis politik yang melibatkan agama tak kunjung usai. Konflik ini dimulai pada pada Januari 1999 dan melibatkan umat Kristen dan Islam. Dalam konflik ini, sedikitnya 5.000 orang dikabarkan meninggal. Pelanggaran HAM juga bayak terjadi pada konflik ini. Menurut laporan terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara, terdapat total 991 korban. Faktor utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi di Indonesia setelah turunnya presiden Soeharto dan nilai tukar rupiah

mengalami devaluasi selama krisis ekonomi di Asia Tenggara. Faktor lain pemicu konflik ini adalah rencana pemekaran Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kebijakan ini diambil selama kurang lebih 3 tahun. Sampai pada 15 September 2003, Presiden Megawati yang kala itu menggantikan Presiden Abdurahman Wahid mencabut status Darurat Sipil tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 2003. Sekarang, berbicara masalah opsi darurat sipil sebagai tindakan untuk menangani penyebaran Covid-19, maka terjadi suatu kesalahan konsep penerapan darurat sipil dalam menangani keadaan bahaya. Yang harus diingat, Indonesia sendiri telah memiliki UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana jika kita melihat penyebaran Covid-19 sebagai suatu bencana, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bencana nonalam yang meliputi penyebaran wabah penyakit. Dalam hal ini, UU Nomor 24 Tahun 2007 telah memisahkan bencana sebagai bagian dari penetapan status darurat sipil. Dimana bencana memiliki penetapan status dan penanganannya sendiri berdasarkan UU a quo. Dimana UU a quo tidak menyebutkan darurat sipil sebagai bagian dari status darurat bencana. UU tersebut juga merupakan aturan spesialis dalam penanganan bencana nasional. Sehingga, menjadi suatu kesalahan jika menetapkan status darurat sipil untuk menangani keadaan bencana, pemerintah harusnya mengingat bahwa Indonesia memiliki UU Penanggulangan Bencana dalam penanganan bencana alam maupun non alam. Masalah Komunikasi Pemerintah Sebelum Wacana Darurat Sipil Sebelum permasalahan status darurat sipil, pemerintah sudah banyak menemui kendala komunikasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Pada masa-masa awal kemunculan virus di Wuhan dan merebak ke beberapa negara, pemerintah kerap kali meremehkan daruratnya penyebaran virus tersebut dan merespon dengan candaan dan ejekan. Salah satu kasusnya adalah pemerintah tidak menggubris penelitian seorang profesor di Universitas Harvard tentang kemungkinan Indonesia sudah memilik banyak kasus positif virus corona, yang pada saat itu Indonesia belum melaporkan kasus apapun. Koalisi Masyarakat Sipil pun menanggapi cara pemerintah menangani penyebaran virus itu sekadar untuk mencegah kepanikan publik, tetapi tidak menunjukkan kerja nyata dalam melindungi masyarakat.

Pemerintah juga terkesan membatasi masyarakat atas informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran virus8. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap terjadi dengan adanya simpang siur informasi untuk masyarakat. Salah satu contohnya dialami oleh pemerintah daerah Depok. Walikota Depok, Muhammad Idris, telah menyampaikan bahwa pasien kasus 1 dan 2 telah positif terinfeksi virus corona satu hari sebelum Presiden Jokowi memberikan pengumuman. Namun, ia diminta oleh pemerintah pusat untuk diam 9. Masalah beda pendapat pemda dan pusat juga terlihat pada penetapan kebijakan karantina wilayah yang sudah dilakukan beberapa daerah, yaitu Tegal, Banda Aceh, dan Jayapura. Namun, pemerintah pusat melarang sebelum ada intruksi dari pusat, dalam pernyataan presiden pada rapat terbatas 30 Maret lalu, “Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemda,” kata Jokowi. Lalu masalah komunikasi juga terjadi ketika adanya kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah awal April ini. Diawali dengan pernyataan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, dalam cuitannya di media sosial. Ia mengatakan, pemerintah tidak mengeluarkan larangan mudik, namun pemudik diwajibkan mengisolasi mandiri selama 14 hari sesuai ketentuan WHO, “Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.” Lalu pernyataan Fadjroel tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. “Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” tegasnya. Fadjroel pun kemudian meralat cuitannya dan mengimbau para perantau untuk tidak mudik dan tidak meninggalkan Jakarta jelang Idul fitri tahun ini 10. Buruknya Komunikasi Publik Pemerintah

Koalisi Masyarakat Sipil Beber Kegagapan Pemerintah Tangani Corona, dalam jpnn.com, 13 Maret 2020, https://www.jpnn.com/news/koalisi-masyarakat-sipil-beber-kegagapan-pemerintah-tangani-corona 9 Yuliawati, Masyarakat 'Gerah' Tuntut Transparansi Pemerintah Atasi Wabah Corona, dalam Katadata.id, 13 Maret 2020, https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/masyarakat-gerah-tuntut-transparansi-pemerintahatasi-wabah-corona 10 Andrian Pratama Taher, Mensesneg Meralat Pernyataan Jubir Jokowi Bolehkan Mudik, dalam Tirto.id, 20 April 2020, https://tirto.id/eKr3

Masalah kurangnya kualitas komunikasi publik pemerintah Indonesia, terutama ketika penanganan pandemi Covid 19 saat ini, diakui oleh beberapa pihak. Mulai dari lembaga legislatif, DPR RI, yaitu Wakil ketua Komisi IX, Saleh Daulay, yang menilai manajemen komunikasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih lemah, dilihat dari kasus pasien yang kabur dari RSUP Persahabatan beberapa waktu yang lalu. Ia mengkhawatirkan hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, dan menimbulkan rasa tidak percaya publik terhadap informasi yang dikeluarkan pemerintah dan stakeholder terkait 11. Dari lembaga eksekutif itu sendiri, Tenaga Ahli Utama Kepresidenan, Dany Amrul Ichdan, mengatakan, pemerintah mengakui bahwa masih ada kelemahan dalam melakukan komunikasi publik terkait penanganan virus corona. Ia menilai kelemahan tersebut terjadi sebelum ditunjuknya Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah ini12. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, melihat bahwa pemerintah hanya menanggulangi penyebaran virus corona kasus per kasus saja. Ia mengatakan sikap itu terlihat sejak pemerintah menyikapi rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Cina, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemerintah baru mengambil langkah evakuasi setelah sejumlah kalangan melayangkan kritik 13. Pembahasan Buruknya Komunikasi Pemerintah Paradigma adalah merupakan nuansa berpikir seseorang atau sekelompok orang dalam memandang dan menyikapi objek dan subjek tertentu14. Untuk melihat permasalahan komunikasi pemerintah dalam penanganan Covid-19, kajian ini menggunakan paradigma

Atalya Puspa, DPR Kritisi Komunikasi Publik Pemerintah Soal Covid-19, dalam Media Indonesia, 13 Maret 2020, https://mediaindonesia.com/read/detail/296484-dpr-kritisi-komunikasi-publik-pemerintah-soal-covid19 12 Dina Fitri Anisa, Terkait Corona, Pemerintah: Komunikasi Publik Kami Masih Lemah, dalam Berita Satu, 11 Maret 2020, https://www.beritasatu.com/kesehatan/607773-terkait-corona-pemerintah-komunikasi-publikkami-masih-lemah 13 DPR Sebut Jokowi Tak Punya Rencana Jangka Pendek Cegah Corona, dalam CNN Indonesia, 18 Maret 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318171241-32-484669/dpr-sebut-jokowi-tak-punya-rencanajangka-pendek-cegah-corona 14 Dr. Dra. Erliana Hasan, M.Si., 2014, Modul Paradigma Komunikasi Pemerintahan, hlm. 1.24

komunikasi pemerintahan, dengan komunikasi publik sebagai salah satu kajian metodologi ruang lingkupnya. Sebuah komunikasi bisa dikatakan sebagai komunikasi publik ketika komunikasi itu dilakukan dengan pihak ketiga. Komunikasi tersebut sudah masuk ke dalam ranah publik, sebagaimana yang dikatakan oleh Molefi K. Asante dan Jerry K. Frye (1977), â&#x20AC;&#x153;other people are involved in the communicative event, either as message originators or receivers.â&#x20AC;? Orangorang berkomunikasi untuk mengoper pesan kepada penerima pesan baik secara individual maupun kelompok15. Lebih jelasnya lagi, komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan di depan orang banyak, bisa berupa informasi, ajakan, gagasan, melalui berbagai sarana atau medium yang dapat menjangkau publik yang lebih luas. Komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien 16. Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Adapun tujuan komunikasi publik adalah untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedualian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran. Pada dasarnya, komunikasi publik merupakan komunikasi yang melibatkan khalayak luas, terlepas dari saluran apa yang digunakan. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, komunikasi publik menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, termasuk di dalamnya kebijakan hukum17. Bagaimanapun juga, sebuah organisasi pemerintahan tidak akan dapat

melaksanakan fungsinya,

dan tidak akan dapat

mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975: 580) 18. Pemerintah

Ibid, hlm. 1.28 Indrianti Azhar Firdausi, Fuqoha, 2018, Kisruh Regulasi Tenaga Kerja Asing Sebagai Kegagalan Komunikasi Publik Pemerintah, hlm. 91 17 Ibid, hlm. 90 18 Ulber Silalahi, 2004, Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik, hlm. 37 16

memerlukan komunikasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai salah satu unsur negara, serta mengelolanya dengan tujuan kepentingan dan kemaslahatan publik. Pengelolaan komunikasi publik, menurut Ahmed Kurnia Soeriawidjaja, adalah tata cara pengendalian informasi publik yang meliputi perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Adapun karakteristik pengelolaan komunikasi publik adalah19: 1. Melayani publik dengan informasi terkait kebijakan pemerintah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. 2. Melibatkan publik dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pemerintah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. 3. Berbasis fakta, data, dan updating informasi. 4. Menjelaskan duduk perkara secara proporsional (tidak ofensif dan tidak defensif dalam berkomunikasi). 5. Melaksanakan Edukasi di Ruang Publik.

Komunikasi publik dalam struktur pemerintahan ini dikaitkan dengan paradigma yang lebih spesifik, yaitu komunikasi pemerintahan, yang merupakan sebuah paradigma baru sebagai akibat penetapan kebijakan pemerintah, bahwa komunikasi pemerintahan dipandang sebagai pengembangan terapan dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu administrasi, ilmu manajemen, dan ilmu sosial serta psikologi terapan. Komunikasi publik digunakan sebagai kajian metodologi untuk membuat konstruksi lain dalam pengalokasian ruang lingkup aktivitas komunikasi pemerintahan, serupa dengan kajian komunikasi lainnya, seperti komunikasi antarmanusia (human communication), komunikasi politik, komunikasi organisasional, komunikasi manajerial, dan komunikasi pemasaran20. Manfaat dari komunikasi pemerintahan itu sendiri adalah kemampuan untuk mengevaluasi pesan, prosedur, dan teknik yang efektif untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat21. Bukti bahwa pemerintah bisa dipercaya oleh masyarakat sebagai pemberi 19

Thoriq Ramadani, 2019, Pengelolaan Komunikasi Publik, hlm. 13 Erliana Hasan, Op.Cit, hlm. 1.27 21 Ibid, hlm. 1.29 20

layanan dan menghasilkan produk hukum yang bijaksana melalui komunikasi tersebut. Dalam proses komunikasi ini, pemerintah diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun dalam kondisi tertentu, unsur tersebut dapat berbalik, masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Komunikasi pemerintahan tidak lepas dari masalah, baik itu kemungkinan adanya komunikasi yang tidak efektif bahkan kegagalan. Seringkali terdapat distorsi atau gangguan yang berujung kepada kesalahpahaman dalam internal organisasi pemerintah atau bahkan ketika berhadapan dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Pemerintah dapat dikatakan sebuah struktur organisasi, yang mana penting sekali untuk memahami proses komunikasi organisasional untuk melihat proses komunikasi internalnya. Pemerintah memiliki presiden sebagai pemimpin dalam sebuah kabinet, dengan berbagai struktur atau elemen lain di bawahnya, seperti staf kepresidenan, kementerian, dan lain sebagainya. Komunikasi pemerintahan secara khas dianggap sebagai organisasi yang â&#x20AC;&#x153;mengadopsiâ&#x20AC;? ciri-ciri birokrasi. Komunikasi bentuk ini sangat menekankan komunikasi vertikal (vertical communication) dengan arus komunikasi ke bawah dan ke atas (downward and upward communication), berdasarkan hubungan kekuasaan (power relationship) dalam hierarki organisasional22. Komunikasi pemerintahan internal lebih merupakan komunikasi dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja tersebut terjadi komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi ke samping. Masing-masing memiliki perbedaan fungsi yang sangat tegas23. Perihal kegagalan komunikasi yang dialami Presiden Jokowi ketika mengumuman landasan status darurat sipil beberapa waktu yang lalu, itu bisa terjadi karena komunikasi internal pemerintahannya yang kurang efektif, dapat dikatakan ada kemungkinan informasi yang diterimanya dari bawahan tidak lengkap atau tidak selaras. Ketika informasi yang diperoleh pimpinan tidak lengkap, maka akan berdampak pada tidak cermatnya keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tersebut 24. Henry Clay Lindgren menyatakan (dalam Ulbert 22

Ulber Silalahi, Op.Cit, hlm. 40 Ibid, 41 24 Erliana Hasan, Op.Cit, hlm. 1.32 23

Silalahi,

1992:220),

bahwa

effective

leadership

means

effective

communication

(kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi yang efektif). Tak bisa dipungkiri bahwa kualitas komunikasi internal sungguh penting adanya dalam struktur organisasi pemerintahan. Karena komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan. Kadang-kadang pemahaman masalah proses seperti gangguan komunikasi, pengambilan keputusan, atau sistem evaluasi prestasi kerja yang disusun secara kurang baik, dapat menghasilkan pengertian yang tidak tepat atas perilaku organisasi dibandingkan hanya mengkaji tatanan struktural25. Permasalahan yang sering muncul adalah informasi yang datang dari/dikeluarkan oleh organisasi sering berbeda dengan informasi yang mengalir di dalam organisasi itu sendiri. Seperti yang dialami oleh pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan karantina wilayah dengan status darurat sipil serta kebijakan pelarangan mudik yang keduanya berujung pada ralat informasi. Organisasi mempekerjakan individu-individu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai struktur organisasi. Artinya, kepentingan individu dan organisasi serta tujuannya perlu diparalelkan apabila keduanya ingin efektif 26. Agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik (efektif dan tepat sasaran), maka pemerintah sebagai aktor utama yang menginisiasi komunikasi antara lain perlu melakukan hal-hal berikut27: 1. Memilih secara tepat antara lain bahasa yang digunakan (disesuaikan dengan komunikan), saluran dan media yang digunakan (dengan pertimbangan outcome dan impact yang diharapkan). 2. Berusaha menyingkirkan atau meminimasi rintangan-rintangan komunikasi pemerintahan krisis (Stilman, 1992: 257-260). 3. Menguasai pengetahuan tentang praktek berkomunikasi efektif yang dapat membantu administrator pemerintah mengelola secara lebih efektif, seperti pengetahuan tentang audiens, pengetahuan tentang pesan, pengetahuan tentang medium (Garnett, dalam Perry, 1989: 547-555). 25

Ibid, hlm. 1.42 Ibid, hlm. 1.45 27 Ulber Silalahi, Op.Cit, hlm. 52 26

4. Mengubah pendekatan pemerintah terhadap informasi publik dari traditional press release policy â&#x20AC;&#x201D; based on interpersonal exchanges between politicians and journalists â&#x20AC;&#x201D; ke profesionalized and specialized process of strategic communication controlling the flow of news (Barbara Pfetsch, 1999: 99-101).

Masyarakat yang semakin kritis dengan kebijakan pemerintah Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan dan menyebarkan informasi, terutama dengan adanya akses internet. Selain itu, sistem perpolitikan negara yang semakin terbuka dan transparan setelah reformasi, meningkatkan daya kritis dan skeptis masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah. Hal tersebut diakui oleh Reydonnyzar Moenek, mantan Juru Bicara/Kapus Penerangan Kementerian dalam Negeri, yang menjelaskan adanya perubahan paradigma semasa era reformasi dan implikasinya yang terjadi di Indonesia, yaitu 28 1. Terjadinya demokratisasi yang membuat masyarakat bebas untuk memilih 2. Kebebasan mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi

mengakibatkan

masyarakat cenderung berbuat tanpa batas, ruang publik menerobos ruang privat, 3. Terbentuknya otonomi daerah yang menimbulkan desentralisasi yang menghasilkan peningkatan pendapatan daerah 4. Globalisasi membentuk pasar bebas yang membuat banyak pilihan, terjadinya persaingan bebas, fokus bisnis dan entitas 5. Edukasi membuat masyarakat menjadi kritis atas sesuatu hal 6. Good governance menjadi transparan, fair, akuntabel dan professional 7. Reinventing govt, pemerintah berperan sebagai enabler 8. Keterbukaan Informasi membuat masyarakat menjadi kritis atas kebijakan pemerintah, 9. Masyarakat cerdas dan kritis menciptakan good governance 10. Tingginya ekspektasi masyarakat kepada pemerintah menciptakan perubahan kultur birokrasi

JDIH Kemenristek, Upaya Membangun Komunikasi Politik yang Sistematis, Sinergis, dan Efektif pada Kementerian/Lembaga, http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/%E2%80%9Cupaya-membangun-komunikasipolitik-yang-sistematis-sinergis-dan-efektif-pada-kementerianlembaga%E2%80%9D

11. Kemajuan TI dan telekomunikasi membentuk pemerintahan yang adaptif, reponsif dan akomodatif.

Di tengah pandemi wabah Covid-19 saat ini, masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada informasi yang akurat dan faktual, disertai dengan kebijakan pemerintah yang seharusnya bisa mengakomodir hak masyarakat atas informasi dan perlindungan. Masyarakat saat ini dapat merasakan bahwa pernyataan pejabat publik Indonesia selama ini terkait penanganan Covid-19 dinilai masih simpang siur satu sama lain, tidak akurat karena tidak melihat kondisi di lapangan secara langsung, serta masih kurangnya kesigapan dan cekatan karena hanya bergerak berdasarkan respon, tidak dengan persiapan matang dan strategis. Apa yang sejauh ini ditunjukkan pemerintah melalui rendahnya kualitas pernyataan dan respon tersebut tidak hanya memperlihatkan kegagapan merespon situasi, namun juga menunjukkan kegagalan dalam penyampaian komunikasi kepada publik yang memuaskan terkait dengan Covid-19 di Indonesia. Ditambah lagi, di sisi yang sama dapat dinilai bahwa pemerintah tidak memiliki kecakapan atas penguasaan masalah dan koordinasi lintas sektoral atau antar lembaga yang lemah29. Komunikasi publik pemerintah juga terkesan masih terlihat â&#x20AC;&#x153;menyepelekanâ&#x20AC;? di berbagai situasi darurat seperti ini. Implikasinya adalah, pemerintah tidak bisa menghadirkan rasa tenang bagi masyarakat. Menurut Whisnu Triwibowo, dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, terdapat sebuah kerangka komunikasi publik yaitu model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) yang digunakan pada keadaan luar biasa. CERC memadukan strategi komunikasi risiko (risk communication) yang umum digunakan sektor pemerintah dalam keadaan darurat dan komunikasi krisis (crisis communication) yang digunakan sektor swasta untuk menghadapi krisis organisasi. Tahapannya adalah: sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution), evaluasi (evaluation)30.

J.16, Hiruk-Pikuk Lingua Elite Memerangi Corona, dalam Pinter Politik, 17 Maret 2020, https://www.pinterpolitik.com/hiruk-pikuk-lingua-elite-memerangi-corona/ 30 Whisnu Triwibowo, Analisis: Pemerintah Masih Bisa Perbaiki Komunikasi Krisis Pandemi yang Sejauh Ini Gagal, dalam The Conversation, 27 Maret 2020, https://theconversation.com/analisis-pemerintah-masih-bisaperbaiki-komunikasi-krisis-pandemi-yang-sejauh-ini-gagal-134542

Berdasarkan model ini, Indonesia telah mengalami tiga tahap pertama komunikasi krisis ini. Sebelum krisis tiba di Indonesia, ketika wabah memuncak di Cina awal tahun ini, Whisnu menilai pemerintah Indonesia terlihat tidak antisipatif terhadap dampak global virus. Pemerintah yang kurang tanggap terhadap potensi pandemi, membuat publik tidak memiliki pengetahuan awal terkait bahaya COVID-19. Whisnu juga menambahkan, informasi yang tidak pasti dari media sosial kemudian menjadi panduan utama publik. Publik yang selama ini tidak mendapatkan panduan resmi dari pemerintah menjadi kebingungan sehingga bertindak panik, misalnya dengan memborong sembako, ataupun tidak bereaksi dan tetap melakukan kegiatan harian. Hal ini ditambah tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah. Publik yang kebingungan masih tidak menjadikan informasi dari pemerintah sebagai acuan utama. Kegagalan komunikasi pemerintah terlihat sangat jelas dengan gagapnya penanganan informasi dan pengeluaran kebijakan terkait wabah Covid-19 tersebut.

Penutup Merespon kurang efektifnya komunikasi pemerintah Indonesia dalam menyediakan informasi terkait wabah Covid-19, di antaranya adalah kurangnya kesigapan dan terkesan meremehkan suasana, serta adanya kesimpangsiuran informasi dari pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik terkait wabah Covid-19 (seperti pemberlakuan karantina wilayah, pelarangan mudik, dan ketidaksinkronan dengan pemerintah daerah) dan berujung kepada seringnya pemerintah meralat informasi yang telah disampaikan kepada publik, kami memperlihatkan keterkaitan semua permasalahan tersebut melalui kaca mata kajian ilmu komunikasi. Pemerintah bisa dilihat sebagai salah satu unsur komunikasi yang berbentuk organisasi dan mengadopsi ciri-ciri birokrasi, yang memiliki struktur internal yang kompleks serta diharuskan melakukan komunikasi kepada publik. Oleh sebab itu, permasalahan komunikasi

yang dilakukan pemerintah, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tidak hanya kami lihat secara komunikasi eksternal saja (proses komunikasi publik pemerintah dengan masyarakat untuk menginformasikan kebijakan publik), melainkan juga harus dilihat dari komunikasi internalnya (komunikasi yang terjalin dalam struktur organisasional, antar pimpinan dan bawahan). Sehingga, paradigma komunikasi pemerintahan sangat sesuai untuk melihat kemelut komunikasi pemerintah di saat penanganan wabah Covid-19 ini, di mana paradigma ini menggunakan berbagai kajian komunikasi lain sebagai metodologi untuk membuat konstruksi lain dalam pengalokasian ruang lingkupnya, salah satunya adalah komunikasi publik

yang

memperlihatkan

komunikasi

eksternal

pemerintah,

dan

komunikasi

organisasional untuk melihat komunikasi internalnya. Komunikasi publik pemerintah masih belum bisa mencapai ekspektasi masyarakat, belum bisa menghadirkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat. Dengan gaya penyampaian informasi yang cenderung menyepelekan, meremehkan kedaruratan wabah global, dan kesimpangsiuran informasi yang berasal dari banyak pintu, alhasil pemerintah belum melakukan komunikasi publik yang efektif, bahkan gagal dalam beberapa kondisi tertentu. Seringnya meralat informasi dan kebijakan, setelah diumumkan kepada publik dan menuai feedback atau respon tertentu, menandakan adanya kegagalan pemerintah dalam komunikasi organisasional internal karena miskomunikasi antara struktur yang ada. Bisa dengan kemungkinan, pimpinan tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mengeluarkan kebijakan yang benar (seperti yang terlihat pada kasus penetapan status darurat sipil), atau ketidakselarasan komunikasi antar struktur yang ada itu sendiri (terlihat pada kasus beda pendapat pelarangan mudik antara Jubir Presiden dan Mensesneg). Daftar Pustaka Anisa, Dina Fitri. 2020. Terkait Corona, Pemerintah: Komunikasi Publik Kami Masih Lemah. Dalam Berita Satu https://www.beritasatu.com/kesehatan/607773-terkaitcorona-pemerintah-komunikasi-publik-kami-masih-lemah

Aria, Pingit. 2020. Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Ini Beda Dampaknya. Dalam katadata.id https://katadata.co.id/berita/2020/03/30/pembatasan-sosial-skalabesar-dan-darurat-sipil-ini-beda-dampaknya Candra, Sapto Andika. 2020. Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Diikuti Darurat Sipil. Dalam Republika https://republika.co.id/berita/q7zxl5382/jokowi-tetapkan-pembatasansosial-diikuti-darurat-sipil CNN Indonesia. 2020. DPR Sebut Jokowi Tak Punya Rencana Jangka Pendek Cegah Corona, dalam CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318171241-32-484669/dpr-sebutjokowi-tak-punya-rencana-jangka-pendek-cegah-corona CNN Indonesia. 2020. Mahfud: Darurat Sipil Berlaku Jika Diperlukan Hadapi Corona. Dalam CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401131715-32489101/mahfud-darurat-sipil-berlaku-jika-diperlukan-hadapi-corona Firdausi, Indrianti Azhar. 2018. Kisruh Regulasi Tenaga Kerja Asing Sebagai Kegagalan Komunikasi Publik Pemerintah. Hlm. 91 Hasan, Erliana. 2014. Modul Paradigma Komunikasi Pemerintahan. Hlm. 1.24 J.16. 2020. Hiruk-Pikuk Lingua Elite Memerangi Corona. Dalam Pinter Politik https://www.pinterpolitik.com/hiruk-pikuk-lingua-elite-memerangi-corona/ Jimly Asshiddiqie. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Press JDIH Kemenristek. 2011. Upaya Membangun Komunikasi Politik yang Sistematis, Sinergis, dan Efektif pada Kementerian/Lembaga. http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/%E2%80%9Cupaya-membangun-komunikasipolitik-yang-sistematis-sinergis-dan-efektif-pada-kementerianlembaga%E2%80%9D Jpnn.com. 2020. Koalisi Masyarakat Sipil Beber Kegagapan Pemerintah Tangani Corona. Dalam jpnn.com https://www.jpnn.com/news/koalisi-masyarakat-sipil-beberkegagapan-pemerintah-tangani-corona

Kusuma, Farid. 2020. Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat. Dalam Suara Surabaya https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/koalisi-masyarakat-sipil-mendesakpemerintah-tetapkan-darurat-kesehatan-masyarakat/ Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014 Pratama Taher, Andrian. 2020. Mensesneg Meralat Pernyataan Jubir Jokowi Bolehkan Mudik. Dalam Tirto.id https://tirto.id/eKr3 Puspa, Atalya. 2020. DPR Kritisi Komunikasi Publik Pemerintah Soal Covid-19. Dalam Media Indonesia https://mediaindonesia.com/read/detail/296484-dpr-kritisikomunikasi-publik-pemerintah-soal-covid-19 Ramadani, Thoriq. 2019. Pengelolaan Komunikasi Publik. Hlm. 13 Silalahi, Ulber. 2004. Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. Hlm. 37 Triwibowo, Whisnu. 2020. Analisis: Pemerintah Masih Bisa Perbaiki Komunikasi Krisis Pandemi yang Sejauh Ini Gagal. Dalam The Conversation https://theconversation.com/analisis-pemerintah-masih-bisa-perbaiki-komunikasi-krisispandemi-yang-sejauh-ini-gagal-134542 Yuliawati. 2020. Masyarakat 'Gerah' Tuntut Transparansi Pemerintah Atasi Wabah Corona. Dalam Katadata.id https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/masyarakat-gerah-tuntuttransparansi-pemerintah-atasi-wabah-corona

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com ISIS eks-WNI: (Dipaksa) Stateless Pendahuluan "Saya sangat lelah tinggal di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih jika ada orang yang memaafkan dan menerima kami pulang,"1 begitu kiranya ucapan salah satu WNI eks ISIS yang berada di Suriah saat ini. Dengan kekuasaan ISIS di timur tengah mengalami penurunan, banyak masalah baru yang timbul atas hal ini. Salah satu masalah tersebut adalah banyaknya mantan tentara ISIS yang berasal dari berbagai negara, yang kini mengalami keambiguan terhadap status kewarganegaraannya. Di Indonesia, 689 WNI eks ISIS harus menelan kenyataan pahit ketika mendengar pernyataan pemerintah yang tidak akan memulangkan mereka.2 Beberapa alasan yang melatar belakangi hengkangnya mereka dari kelompok tersebut adalah banyak dari mereka yang terbohongi oleh propaganda dan janji-janji palsu dari ISIS. Ketidakpulangan mereka dinyatakan stateless atau dengan kata lain para eks ISIS akan kehilangan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia, salah satu alasan pemerintah melakukan hal demikian adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat di Indonesia. Pernyataan demikian sontak menuai pro dan kontra, para akademisi saling berbicara dengan memberikan pandangan terbaiknya atas polemik yang sedang panas saat ini. Atas kasus stateless tersebut juga menjadi refleksi bagi masyarakat atas bagaimana sebenarnya parameter yang digunakan oleh pemerintah dan seperti apa ancaman stateless yang digaungkan oleh pemerintah saat ini? Tentang ISIS Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) yang dalam bahasa Indonesia berarti Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) adalah suatu organisasi yang berdasarkan Islam pertama kali muncul di Irak pada 2004 ketika Amerika Serikat melakukan invansi ke Irak di era Sadam Hussein. Kelompok ini menjadi kelompok yang pertama memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan di Irak. 1

BBC News Indonesia, “Wawancara Khusus WNI eks ISIS yang terjebak di Suriah: “Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang.” Diakses di https://www.bbc.com/indonesia/dunia51410570 Pada 17 Februari 2020. 2 CNN Indonesia, “Istana: 689 WNI Eks ISIS Stateless” diakses di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213123946-20-474239/istana-689-wni-eks-isis-stateless Pada 17 Februari 2020.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Jumlah mereka tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan memiliki ribuan militant. BBC mengklaim ISIS sebagai salah satu kelompok jihad yang paling berbahaya setelah alQaeda. Abu Musab al-Zarqawi merupakan pelopor munculnya kelompok ISIS yang sebelumya tercatat sebagai bagian dari kelompok al-Qaeda yang berbasis di Iraq atau AlQaeda in Iraq (AQI). Zarqawi sebelumnya tergabung dengan kelompok Taliban pada 2001 dan terpaksa pindah ke Irak pasca jatuhnya Taliban di Afghanistan. Zarqawi kemudian membentuk kelompoknya sendiri bernama Jama‟at al-Tawhid w‟al-Jihad (kelompok monotheis dan jihad). Setelah terbentuknya kelompok tersebut, Zarqawi bersepakat dengan Osama bin Laden (pimpinan al-Qaeda) bahwa Jama‟at al-Tawhid w‟al-Jihad bergabung menjadi bagian dari al-Qaeda di Irak dan mengganti Namanya menjadi al-Qaeda di Irak. Zarqawi memfokuskan gerakan AQI untuk menargetkan penyerangan kepada pasukan koalisi pemerintah Irak, serta komunitas Muslim Syiah dengan berbagai serangan untuk memicu konflik antara muslim Sunni dan Syiah. Zarqawi bertanggung jawab atas sejumlah serangan bom bunuh diri di Irak dan Yordania. Perbedaan pendapat atas penyerangan musuh mengakibatkan berakhirnya hubungan antara al-Qaeda dengan AQI. Zarqawi ingin berfokus pada kaum Yahudi dan Yordania dan Laden ingin berfokus pada Amerika Serikat. Setelah Zarqawi terbunuh oleh Amerika Serikat pada 7 Juni 2006, Abu Ayyub alMasri membentuk Islamic State of Iraq (ISI) dan menunjuk Abu Omar al-Baghdadi sebagai pemimpin barunya. Pada 2010 Abu Omar al-Baghdadi digantikan oleh Abu Bakr al-Baghdadi karena tewas dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Irak. ISIS dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi yang bergabung setelah Irak diinvansi oleh Amerika Serikat. Baghdadi dikenal sebagai ahli taktik dan komandan perang yang membuat ISIS menjadi menarik bagi para jihadis muda dibandingkan dengan al-Qaeda. Prof. Peter Neumann dari King‟s College London memperkirakan sekitar 80 persen pejuang barat di Suriah telah bergabung dengan ISIS. Setelah berubah nama menjadi Islamic State (IS), mereka ingin menjadikan negara Islam di seluruh dunia. Namun, hal ini ditentang oleh al-Qaeda yang menganggap tujuan ISIS adalah dengan menjadikan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai pemimpin umat Islam diseluruh dunia.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Abu Umar al-Baghdadi menyebutkan beberapa hal mengenai bentuk dari paham dan ideologi ISIS: 1. Takfiri: pandangan yang mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Termasuk negara, sistem kenegaraannya, dan lembaga negara yang ada dianggapnya sebagai kafir. 2. Mengutamakan cara kekerasan dan kekejaman: mencitrakan dirinya demikian agar menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. 3. Menjustifikasi „sesat‟ segala nilai budaya kearifan lokal dengan ajaran Islam: memakai dalih tersebut untuk memberantas kesesatan, seperti menyerang tempat bersejarah, budaya, dan menhapus budaya local dan menciptakan budayanya sendiri. 4. Ideologi „Negara Islam‟ di bawah kekhalifahan Abu Bakar al-Baghdadi: berkeyakinan bahwa konsepsi khilafah menurut mereka yang paling benar dan menganggap ideologi negara lain adalah berhala dan harus dihanncurkan. 5. Mengutamakan nilai-nilai jihad: ISIS mengklaim jihad

sebagai doktrin untuk

berperang secara fisik Ancaman Stateless ISIS Status kewarganegaraaan merupakan hal yang sangat primer untuk dimiliki seorang individu, berbagai macam akses publik maupun privat akan sulit untuk didapat ketika seseorang mengalami masalah dengan status kewarganegaraannya. Betapa fundamentalnya kewarganegaraan telah diakui secara de facto dan de jure. Dalam deklarasi HAM PBB, Pasal 15 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan” dan Ayat (2) “Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya”. Status warga negara di Indonesia juga menjadi hal sakral dan sangat dihormati sebagaimana dituangkan dalam Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (4) yang berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” dan dituangkan kembali pada peraturan di bawahnya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Melihat dua Pasal di atas terdapat suatu pernyataan dan konotasi bahwa setiap orang memiliki hak dalam mendapatkan dan mempertahankan kewarganegaraannya, namun terdapat suatu isu menarik

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com dimana pemerintah Indonesia melakukan hal sebaliknya, mereka akan melakukan penghilangan status kewarganegaran bagi para mantan anggota ISIS asal Indonesia dan tidak akan memulangkannya ke tanah air. Apabila kita lihat, tindakan tersebut sejatinya memproyeksikan dua hal, pertama, status kewarganegaraan menjadi tidak mutlak karena nyatanya terdapat pengecualian dan kedua terdapat alasan tertentu yang seakan menjadi ancaman dan dikuatirkan oleh pemerintah ketika memulangkan mantan anggota kelompok ISIS. Terhitung sekira 689 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS terancam akan kehilangan status kewarganegaraannya (statelessness). Pernyataan demikian muncul setelah rapat paripurna yang diselenggarakan di Istana Bogor, Selasa 11 februari 2020. 3 Dalam rapat tersebut pemerintah menegaskan tidak akan memulangkan 689 kombatan ISIS yang saat ini berada di negara-negara timur tengah. Bahkan menurut Kepala Kantor Staff Kepresidenan, Moeldoko, mantan anggota ISIS sudah memiliki status stateless sejak eks ISIS tersebut melakukan pembakaran paspor yang hal tersebut ia jadikan sebagai indikator. 4 Akan tetapi, menurut juru bicara Wakil Presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi, Undang-undang kewarganegaraan nyatanya tidak mengenal istilah stateless sebab apabila kita lihat dalam Undang-undang tersebut tidak ada penjelasan yang secara eksplisit menyatakan hilangnya status kewarganegaraan (statelessness) yang disebabkan oleh masuknya seseorang menjadi bagian dari kelompok terlarang tertentu. Menurutnya, pemerintah menggunakan landasan filosofis pada Undang-undang Kewarganegaraan dan bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan maksimal bagi masyarakat. Isu penghilangan kewarganegaraan ini juga menjadi refleksi sekaligus menuai pertanyaan bagi masyarakat luas akan apa sebenarnya parameter yang digunakan oleh pemerintah indonesia dalam menghilangkan hak tersebut dan juga menjadi indikasi dari pemerintah kepada masyarakat atas gentingnya kelompok ISIS yang meresahkan masyarakat global. Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan Mahfud MD, menyatakan tindakan pemerintah didasarkan pada dua hal yakni keamanan dan kenyamanan yang 3

Okenews, “Keputusan Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS ke Indonesia Dinilai Komisi III DPR Sudah Tepat”, di akses dari https://nasional.okezone.com/read/2020/02/13/337/2167630/keputusan-pemerintah-tolakpulangkan-eks-isis-ke-indonesia-dinilai-komisi-iii-dpr-sudah-tepat pada 17 februari 2019. 4 CNBC Indonesia, “Moeldoko: 689 Anggota ISIS Eks WNI Sudah Dikatakan Stateless”, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200213143010-4-137645/moeldoko-689-anggota-isis-eks-wnisudah-dikatakan-stateless pada 17 februari 2020.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com diperlukan bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, tindakan pemulangan eks ISIS dikuatirkan akan menuai permasalahan yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Pakar dan analisis Hubungan Internasional, Dinna Wisnu juga mengamini tindakan pemerintah sebab menurutnya ISIS bukanlah kelompok teroris biasa, setiap komponen di dalamnya memiliki keinginan untuk membuat negara baru dan berbeda dengan kelompok teroris yang melakukan teror di Bali. Aktivitas kejahatan seperti pembunuhan masal, membuat sengsara perempuan dan anak-anak serta menjadi provokator pemberontak negara menjadi suatu tindakan fatal yang sangat menentang hak asasi manusia. Bahkan menurut Dinna, sejak mereka menjadi bagian dari kelompok tersebut seharusnya sudah tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara lagi, mengingat tindakan mereka tersebut. ISIS adalah kelompok yang tidak dapat disepelekan dan tak boleh diperlakukan sama dengan teroris lainnya. Dalam mendata eks ISIS dari Indonesia, pemerintah tetap melakukan pendataan terlebih dahulu dengan melakukan upaya Profiling,hal ini bertujuan demi kepentingan hukum dan banyak dari mereka yang masih dibawah umur. Profiling akan dilakukan oleh tim Indonesia dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan untuk masa verifikasi dan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan POLRI. Lalu apakah statelessness ini juga diatur dalam ketentuan lain? Terkait kewarganegaraan diatur pula dalam Convention on the Reduction of Statelessness yang dibentuk oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf A angka ii menyatakan â&#x20AC;&#x153;has conducted himself in a manner seriously prejudicial to the vital interest of stateâ&#x20AC;?. Hal ini mengakibatkan seseorang yang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan hal vital bagi negaranya seperti melakukan penghiatan terhadap negaranya sendiri dan tergantung pada hal lain yang diinterpretasikan oleh hukum nasional dapat dikecualikan dari peraturan ini atau bisa didesionalisasikan. 5 Kemudian, tindakan terorisme serta aksi lainnya yang menimbulkan ancaman perdamaian dan keamanan bagi suatu bangsa dan hal lain tergantung interpretasi hukum nasional negara masing-

Expert Meeting: Interpreting the 1961 Statelessness Convention and Avoiding Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality convened by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Tunis, Tunisia, 31 October-1 November 2013, URL: https://www.refworld.org/pdfid/533a754b4.pdf, diakses pada 18 Februari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com masing. 6 Tindakan kejahatan berat yang dilakukan oleh anggota ketika tergabung ke dalam ISIS dapat dimaknai sebagai ketidaksetiaannya terhadap negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b “..given definite evidence of his determination to repudiate his allegiance to the Contracting State” pun ketika seseorang melakukannya di negara sendiri. Akan tetapi tidak dijelaskan secara koheren maksud atau bagaimana bentuk dari bunyi Pasal “..definite evidence of his determination to repudiate his allegiance to the contravting state”.7 Oleh karena itu UNHCR memberikan legitimasi bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk dapat mencabut kewarganegaraan dengan melakukan pengecualian yang disebutkan Convention on the Reduction of Statelessness. Pengaturan ini banyak diaplikasikan pada sebagian besar negara walau tidak semua melakukan ratifikasi pada peraturan internasional terkait, akan tetapi menurut Secretary general of United Nations (UNSG) telah menetapkan beberapa syarat bagi negara yang hendak melakukan denasionalisasi warga negaranya yaitu dengan ; 1. Saat hendak mendenasionalisasikan warganya keputusan tersebut harus sudah tercantum atau dimiliki oleh pengaturan hukum nasional; 2. Untuk mewujudkan tujuan yang sesuai dengan hukum internasional dan HAM Internasional; 3. Mengaplikasikan prinsip non-diskriminasi; 4. Dan prinsip proporsionalitas; 5. Memberikan solusi terbaik pasca memberikan keputusan denasionalisasi. 8 Faktanya banyak negara yang belum memenuhi syarat di atas, di Indonesia juga belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai status kewarganegaraan seseorang yang tergabung atau telah melepas statusnya sebagai anggota kelompok tersebut. Penghilangan status kewarganegaraan dan pencabutan berdasarkan kewarganegaraan hanya dilakukan berdasarkan interpretasi dari Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Namun, tindakan pemerintah Indonesia terhadap status kewarganegaraan eks ISIS Indonesia bukanlah pencabutan status melainkan penghilangan dengan demikian pemerintah harus bersikap pasif

ibid James H. Martin, 2016, “TERRORISM-RELATED LOSS OF CITIZENSHIP-A POLICY REVIEW”, thesis Naval Postgraduate School Monterey, California, hlm. 27. 8 Christina van Kuijck, 2015, “Terrorism, Foreign Fighters and Deprivation of Nationality”, journal Tilsburg University, hlm.11. 7

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com dan prosesnya dilakukan dengan proses hukum administrasi dan akan diteliti oleh menteri untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden dan bukan melalui pengadilan. 9 Sejatinya, involuntary loss of citienship oleh anggota atau mantan anggota ISIS merupakan suatu konsekuensi atas perbuatannya yang telah melakukan pelanggaran berat dan menentang HAM melalui kelompok ini. Kemudian bagaimana dengan status anggota keluarga mantan anggota ISIS? Pun jika memang benar ada anggota keluarga mantan militan yang mendapatkan konsekuensi serupa ada baiknya agar tidak dilakukan penyeragaman sanksi seperti halnya yang dilakukan oleh militannya secara langsung. Karena mereka tidak secara langsung melakukan kejahatan seperti yang dilakukan anggota eks militannya. Perempuan dan anak-anak yang tidak tergabung dan hanya menjadi kelurga dari mantan anggota ISIS tetap memiliki kebebasan

fundamental termasuk

halnya

memiliki

kewarganegaraan. Polemik penghilangan kewarganegaraan ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya pernah ada kasus serupa yang dilakukan oleh mantan anggota ISIS Shamima Begum asal Inggris yang kehilangan status kewarganegaraannya. Pasca keluar dari kelompok tersebut Shamima mengajukan kembali status kewarganegaraannya kepada pengadilan Inggris namun ditolak dan tidak mengakui keberadaannya sebagai warga negaranya. 10 Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan penyebab hilangnya status kewarganegaraan di atur pada Bab IV Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 23: “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; 9

CNN Indonesia, “Polemik WNI Eks ISIS dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan”, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturankehilangan-kewarganegaraan pada 18 februari 2020 10 Tempo, “Komnas HAM: Eks ISIS Berhak Meminta Status Warga Negara”, diakses https://nasional.tempo.co/read/1307371/komnas-ham-eks-isis-berhak-meminta-status-warganegara/full&view=ok dari pada 18 Februari 2020.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan” Cara memperoleh kembali status kewarganegaraan dapat dilihat pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia “Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.” Dan Pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah ini tidak dijelaskan mengenai penolakan jika ada pengajuan untuk menjadi WNI kembali namun pada Undang-undang Kewarganegaraan tepatnya Pasal 13 Ayat (1) berbunyi “Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan”. Kemudian apakah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden yang berisi nama 689 mantan ISIS akan memberi pula peluang bagi mereka untuk mengajukan kembali status kewarganegaraannya? Sejauh ini pemerintah belum berbicara lagi mengenai bagaimana sikap pasca diterbitkannya Keppres tersebut akan tetapi menurut Komisioner Komnas HAM Amirudin Al Rahab mengatakan bahwa mantan anggota ISIS tetap memiliki hak untuk mengajukan kembali status kewarganegaraannya di asal negaranya maupun di negara lain sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat yang berlaku di negara yang bersangkutan. 11

Tempo, “Komnas HAM: Eks ISIS Berhak Meminta Status Warga Negara”, ibid.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Penutup Keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dengan menghilangkan kewarganegaraannya menjadi polemik dalam pandangan masyarakat. Keputusan tersebut selain mempertimbangkan sisi hak asasi manusia eks ISIS dan yuridisnya, juga perlu untuk dikaji dampaknya dalam bidang lain sehingga dapat menjadi pertimbangan yang akan memantapkan pemerintah dalam menetapkan keputusannya. Sampai saat ini kekuatiran yang ditakutkan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS disebabkan karena takut atas pola pikir ekstrim dari ISIS yang akan kian tumbuh dan menyebar secara sporadis. Hal ini cukup masuk akal, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa 689 WNI eks ISIS tersebut masih memilki pemikiran ekstrim dan kemudian ditelurkan kepada masyarakat sekitar. Menteri koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa keputusan yang dibuat ini berdasarkan niat untuk memberi rasa aman 267 juta rakyat Indonesia dari ancaman terorisme yang menjadi tanggung jawab pemerintah.12 Hingga kini, salah satu sikap yang akan diambil pemerintah adalah akan melakukan verifikasi dan identifikasi bagi WNI eks ISIS. Proses ini akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian untuk melakukan verifikasi kepada seluruh WNI eks ISIS dan diperkirakan akan berlangsung 3 sampai dengan 4 bulan. Kemudian, untuk anak dibawah umur, menurut Wakil Presiden Ma‟ruf Amin pemerintah akan mempertimbangkan pemulangan bagi mereka yang dibawah usia 10 tahun. 13 Dalam proses pemulangan anak dibawah umur tersebut juga mungkin untuk dilakukan deradikalisasi sehingga anak-anak tidak memiliki pemikiran ekstrem dan trauma mendalam yang mereka alami selama disana. Bagi mereka eks anggota ISIS yang kelak dinyatakan stateless, tetap memiliki hak untuk mengajukan kembali status kewarganegaraannya, sebagimana yang diungkap Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar bahwa mereka dapat menyatakan kembali kesetiaanya kepada negara dan memperoleh kewarganegaraan jika memenuhi syarat

Tirto, “Jokowi Mahfud md tak acuh soal pemuangan wni eks isis,diakses pada https://tirto.id/cara-jokowimahfud-md-tak-acuh-ham-soal-pemulangan-wni-eks-isis-eyv2 13 Kompas,”pemulangan anak wni eks isis wapres masih dipertimbangkan” diakses pada https://regional.kompas.com/read/2020/02/19/22232351/pemulangan-anak-wni-eks-isis-wapres-masihdipertimbangkan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Dan Kehilangan Kewargangeraan dan melakukan proses deradikalisasi. 14

Referensi BBC News Indonesia, “Wawancara Khusus WNI eks ISIS yang terjebak di Suriah: “Saya sangat lelah, saya

sangat berterima kasih jika menerima kami pulang.” Diakses di

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570 CNN Indonesia, “Istana: 689 WNI Eks ISIS Stateless” diakses di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213123946-20-474239/istana-689-wnieks-isis-stateless CNBC Indonesia, “Moeldoko: 689 Anggota ISIS Eks WNI Sudah Dikatakan Stateless”, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200213143010-4137645/moeldoko-689-anggota-isis-eks-wni-sudah-dikatakan-stateless CNN Indonesia, “Polemik WNI Eks ISIS dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan”, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan. Expert Meeting: Interpreting the 1961 Statelessness Convention and Avoiding Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality convened by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Tunis, Tunisia, diakses dari https://www.refworld.org/pdfid/533a754b4.pdf Kuijck, Christina van, 2015, “Terrorism, Foreign Fighters and Deprivation of Nationality”, journal Tilsburg University. Lukman, Nathania Agatha & Parsa, I Wayan. 2019. “Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS”, Fakultas Hukum Udayana Martin, James H. 2016. “TERRORISM-RELATED LOSS OF CITIZENSHIP-A POLICY REVIEW”. thesis Naval Postgraduate School Monterey, California. Okenews, “Keputusan Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS ke Indonesia Dinilai Komisi III

Wartaekonomi.id,”wni eks isis boleh pulang tapi harus”diakses pada https://www.wartaekonomi.co.id/read272134/wni-eks-isis-boleh-pulang-ke-indonesia-tapi-harus

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com DPR Sudah Tepat”, di akses dari https://nasional.okezone.com/read/2020/02/13/337/2167630/keputusan-pemerintahtolak-pulangkan-eks-isis-ke-indonesia-dinilai-komisi-iii-dpr-sudah-tepat Tempo, “Komnas HAM: Eks ISIS Berhak Meminta Status Warga Negara”, diakses https://nasional.tempo.co/read/1307371/komnas-ham-eks-isis-berhak-meminta-statuswarga-negara/full&view=ok Tirto, “Jokowi Mahfud md tak acuh soal pemuangan wni eks isis,diakses pada https://tirto.id/cara-jokowi-mahfud-md-tak-acuh-ham-soal-pemulangan-wni-eks-isiseyv2 Kompas,”pemulangan anak wni eks isis wapres masih dipertimbangkan” diakses pada https://regional.kompas.com/read/2020/02/19/22232351/pemulangananak-wni-eks-isis-wapres-masih-dipertimbangkan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Bola Panas Banjir Jawa Barat di Pengawal Tahun Pendahuluan Banjir telah menjadi musibah yang memilukan di pengawal tahun 2020. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), curah hujan yang esktrem yang melanda sebagian besar Jawa bagian Barat-Utara merupakan penyebab utama terjadinya banjir besar yang merata di wilayah Jabodetabek hingga Bandung Barat.1 Dari data yang dikeluarkan oleh BNPB terhitung 1 Januari 2019 mengenai sebaran titik banjir di area Jawa bagian Barat-Utara adalah sebagai berikut2

CNN Indonesia. 2020. Catatan BNPB, Curah Hujan Terekstrem Penyebab Banjir Jakarta. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200101161055-20-461638/catatan-bnpb-curah-hujan-terekstrempenyebab-banjir-jakarta diakses pada 5 Januari 2020 2 BNPB. 2020. Peta Sebaran Rendaman Banjir Jabodetabek. https://www.bnpb.go.id/peta-sebaran-rendamanbanjir-jabodetabek diakses pada 5 Januari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Selain menimbulkan banyak kerugian material, banjir yang terjadi di awal tahun juga menyebabkan kerugian nyawa. Kementrian Sosial mencatat setidaknya sampai 3 Januari 2020, terdapat 26 orang meninggal dunia akibat hujan ekstrem di Jabodetabek. 3 Perbincangan mengenai banjir pun mendapat perhatian khusus dari warganet. Google trends mencatat dalam kurun waktu lima hari terakhir, kata kunci “banjir” mendapatkan tingkat popularitas 100 pada tanggal 1 dan 2 Januari 2020 dengan Banten, DKI Jakarta, dan Jawa

Barat

menempati

urutan

teratas

dalam

perbincangan

dunia

maya.

Walaupun Jawa Barat menempati urutan ketiga dan kalah dalam sorotan publik dengan Banten dan DKI Jakarta, namun

Ridwan Kamil menetapkan enam daerah dengan status

tanggap darurat bencana banjir dan longsor melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 362/Kep.13-BPBD/2020 yang ditetapkan pada Kamis, 2 Januari 2020. Daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, Indramayu, dan Kota Bekasi.4 Hermansyah—Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat— mengatakan bahwa pemberian status ini ditujukan agar penanganan dampak dari banjir dan 3

Mohammad Bernie. 2020. Banjir Jawa Barat Tak Kalah Gawat, Kenapa Netizen Tak Berdebat?. https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/banjir-jawa-barat-tak-kalah-gawat-kenapa-netizen-takberdebat-eqcK diakses pada 5 Januari 2020 4 Humas Jawa Barat. 2020. Gubernur Jabar Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor. http://humas.jabarprov.go.id/gubernur-jabar-tetapkan-status-tanggap-darurat-bencana-banjir-danlongsor/2797 Diakses pada 5 Januari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com longsor di sejumlah daerah di Jawa Barat berjalan secara cepat dan efektif. Diantaranya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga seperti pangan, sanitasi, air bersih, tempat hunian, dan pelayanan sosial.5 Dengan adanya status ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memantik diskursus publik mengenai keefektifan dan komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Hal ini dimaksudkan agar fungsi pemerintah dalam melindungi masyarakat tetap hadir dalam situasi apapun. Tindak-Tanduk Banjir Banjir merupakan salah satu fenomena yang selalu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Schwab menyatakan bahwa banjir merupakan luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan.6 UNIDSR menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;floods are one of the most wide-reaching and commonly occuring natural hazard in the world, affecting on average about 70 million people each yearâ&#x20AC;?.7 Potensi bencana banjir di Indonesia sangat besar dilihat dari topografi dataran rendah, cekungan dan sebagian wilayahnya adalah lautan. BNPB pernah merilis peta indeks resiko bencana banjir di Indonesia sebagai berikut8

Ibid., Tri Randa Putra Firdaus. 2019. Analisis Permukiman Penduduk yang Terpapar Bencana Banjir di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Kapita Selekta Geografi Vol 2, No. 1, Januari 2019., hal. 153 7 Ibid., 8 BNPB. 2011. Risiko Bencana Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB., hal. 80 6

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Umumnya, banjir dapat disebabkan oleh dua jenis penyebab, yaitu (1) faktor alam seperti curah hujan, erosi, dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, pembendungan dari laut atau pasang pada sungai induk, dan (2) aktivitas manusia yang tidak sesuai, seperti mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya sarana pengendalian banjir, pembuangan sampah, kawasan kumuh di sepanjang sungai, dan sistem pengendalian banjir yang kurang tepat.9 WRI Indonesia, merangkum ada tiga faktor uama penyebab banjir dan longsor yang paling disoroti, yaitu berkurangnya tutupan pohon, cuaca ekstrem, dan kondisi topografis Daerah Aliran Sungai (DAS).10 Bilamana melihat penyebab banjir yang terjadi di enam wilayah Jawa Barat yang diberi status tanggap darurat, (1) Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa penyebab banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat adalah akibat dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung;11 (2) Kabupaten Bekasi, Bupati Eka Supria Atmaja, menyatakan selain curah hujan yang ekstrem, banjir di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh permukaan sungai yang dangkal, sistem drainase yang kurang baik, dan penumpukan sampah di sepanjang sungai; 12 (3) Indramayu, PLT Bupati Indramayu menyatakan bahwa banjir di Indramayu terjadi akibat meluapnya kali Cilalanang dan kerawanan tanggul;13 (4) Bogor, Ernan Rustiadiâ&#x20AC;&#x201D;ahli tata kelola lahan IPBâ&#x20AC;&#x201D;menyatakan bahwa setidaknya ada empat penyebab dari banjir dan longsor di Bogor, yaitu kombinasi jenis tanah yang rentan, faktor geomorfologi, curah hujan ekstrem dan penyalahgunaan

Ibid., Dede Sulaeman, dkk. 2019. 3 Faktor Utama Penyebab Banjir di Indonesia dan Bagaimana Mencegahnya. https://wri-indonesia.org/id/blog/3-faktor-utama-penyebab-banjir-di-indonesia-dan-bagaimanamencegahnya diakses pada 9 Januari 2020 11 Kompas. 2020. Warga Duga Banjir Bandung Barat Imbas dari Proyek Kereta Cepat. https://bandung.kompas.com/read/2020/01/02/16123721/warga-duga-banjir-bandung-barat-imbas-dariproyek-kereta-cepat?page=all diakses pada 8 Januari 2020 12 Tommy Andriyandi. 2020 Bupati Bekasi Ungkap Penyebab Banjir Besar yang Melanda 14 Kecamatan Sekaligus. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01330653/bupati-bekasi-ungkap-penyebab-banjirbesar-yang-melanda-14-kecamatan-sekaligus diakses 8 Januari 2020 13 Kumparan. 2020. Cerah Hujan Tinggi, Masyarakat Indramayu Diminta Waspada Banjir. https://kumparan.com/ciremaitoday/curah-hujan-tinggi-masyarakat-indramayu-diminta-waspada-banjir1sbTpAdkFFi diakses 8 Januari 2020 10

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com lahan; 14 (5) Karawang, penyebab banjir di Karawang disebabkan oleh meluapnya dua sungai;15 (6) Kota Bekasi, Rahmat Effendiâ&#x20AC;&#x201D;Walikota Bekasiâ&#x20AC;&#x201D;menyatakan bahwa penyebab banjir di Kota Bekasi adalah curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Bekasi karena kiriman air dari Bogor melalui Kali Cikeas dan Cileungsi.16 Melihat dari penyebab-penyebab banjir di daerah Jawa Barat, maka faktor alam dan faktor manusia memang memengaruhi terjadinya banjir, yaitu curah hujan yang ekstrem hingga sungai tidak mampu menampung debit air, masalah sampah dan sistem pengendalian banjir yang tidak berjalan efektif. Urusan Siapa? Pada konsepnya, pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuansatuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Menurut Bagir Manan, dalam dekonsentrasi teritorial bukan merupakan hubungan antar dua subjek hukum (publiek rechtspersoon) yang masing-masing mandiri. Suatu pemerintahan

dekonsentrasi

merupakan

kesatuan

wewenang dengan departemen atau kementrian atau departemen yang bersifat mandat atau delegasi. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi. Berbeda dengan otonomi teritorial yang merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurusi fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.17 Pemberian kekuasaan kepada daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilandasi dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dipertegas dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi 14

Winindyati Retno S. 2020. Longsor dan Banjir Bandang di Bogor, Pakar IPB Ungkap Empat Penyebab. https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01330429/longsor-dan-banjir-bandang-di-bogor-pakar-ipbungkap-empat-penyebab diakses pada 9 Januari 2020 15 Bram Salama. 2020. 5 Kecamatan di Karawang Tergenang Banjir Akibat Luapan Sungai. https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kecamatan-di-karawang-tergenang-banjir-akibat-luapan-sungai.html diakses 8 Januari 2020 16 Adi Warsono. 2020. Dua Sebab Bekasi Alami Banjir Terparah Sepanjang Sejarah. https://metro.tempo.co/read/1290894/dua-sebab-bekasi-alami-banjir-terparah-sepanjangsejarah/full&view=ok diakses 8 Januari 2020 17 Bagir Manan. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UII., hal. 35

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.18 Sementara tugas pembantuan lebih berkaitan dengan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.19 Prinsip otonomi secara sempit diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada daerah dalam kaitan pembuatan keputusan mengenai daerahnya sendiri.20 Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi.

Singkatnya, desentralisasi merupakan pemancaran

wewenang pemerintah pusat dalam hal menyerahkan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah biasanya mencakup kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan kontrol. Larry Diamond menyatakan bahwa desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk menyebarkan dan memperkuat demokrasi hingga tingkat lokal. 21 Menurutnya, hal ini didasarkan pada lima hal yaitu (1) desentralisasi dapat membantu mengembangkan nilainilai dan keterampilan demokratis di masyarakat; (2) desentralisasi meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas atas kepentingan dan urusan lokal; (3) desentralisasi dapat meningkatkan representasi demokrasi karena memberikan saluran tambahan bagi mereka yang dulu terpinggirkan; (4) desentralisasi dapat meningkatkan kontrol dan juga perimbangan kekuasaan di pusat; (5) desentralisasi memungkinkan kontestasi politik semakin terbuka dengan memberikan kesempatan bagi partai politik dan fraksi oposisi di tingkat pusat untuk berkuasa dan berpengaruh di tingkat lokal.22

Vide pasal 1 huruf 6 UU Pemda Vide pasal 1 huruf 11 UU Pemda 20 Widjadja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo., hal 76 21 Mardyanto Wahyu Tryatmoko. 2012. Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru. Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 38 No. 2 Desember 2012 22 Ibid., 19

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Dalam hal ini, sistem desentralisasi dalam telah membagi urusan-urusan pemerintahan, baik yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan tersebut dalam urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, juga agama.23 Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.24 Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat baik karena faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bilamana meninjau matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, bencana merupakan urusan pemerintahan yang termasuk dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial, yang mana baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota bertanggung jawab atas penanggulangannya. Fakta lapangan memang menunjukan bahwa banjir yang terjadi di Jawa Barat memiliki 97 titik25 yang tersebar di daerah yang ditetapkan dengan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Bilamana merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat

Vide pasal 10 ayat (1) UU Pemda Vide pasal 12 ayat (1) UU Pemda 25 Novianti Nurulliah. 2020. Jumlah Titik Banjir Jawa Barat Lebih Banyak dari Lokasi Banjir Jakarta 2020. https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-01329432/jumlah-titik-banjirjawa-barat-lebih-banyak-dari-lokasi-banjir-jakarta-2020 diakses pada 5 Januari 2020 24

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Bencana, status tanggap darurat provinsi dapat diberikan untuk kejadian bencana pada satu atau lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pemberian dan penetapan status darurat dalam skala provinsi merupakan wewenang oleh gubernur yang mana merupakan salah satu tahapan penanggulangan bencana. Pada tahap tanggap darurat, UU Penanggulangan Bencana telah mengamanahkan tugas-tugas berupa (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) penentuan status darurat; (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (4) pemenuhan kebutuhan dasar; (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.26 Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tepat dalam melakukan penanggulangan bencana dengan segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren yang didasarkanâ&#x20AC;&#x201D; salah satunyaâ&#x20AC;&#x201D;pada prinsip efisiensi yaitu pertimbangan urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota. Penanggulangan Banjir Perdebatan menarik muncul ke permukaan ketika penanganan banjir dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah yang terkena banjir. Tak dapat dipungkiri, bahwa banjir yang terjadi di daerah Jabodetabek merupakan fenomena rutin yang penangananya selalu mendapat perhatian publik. Grigg menyatakan bahwa terdapat dua upaya dalam penanggulangan banjir, yaitu upaya struktural dan upaya non struktural. 27 Upaya struktural meliputi normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan pengurangan debit banjir. Sementara upaya nonstruktural merupakan upaya penyesuaian dan pengaturan kegiatan manusia supaya harmonis dengan lingkungan.

Vide pasal 48 UU Penanggulangan Bencana Arief Rosyidi. 2013. Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 24, No. 3, Desember 2013., hal. 247 27

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com World Bank menyatakan ada tiga jenis kebijakan atau kegiatan dalam penanggulangan banjir, yaitu (1) indirect benefits, social cost; (2) large number of beneficiaries and few social cost; (3) targeted assistance.28 Indirect benefits, social cost dikenali pada kelompok kegiatan struktural di luar badan air (off stream structural measures) yang meliputi keiatan-kegiatan peningkatan dan pembangunan sistem drainase, pembangunan prasarana retensi air (retention facilities), pembangunan sistem serapan air, pembangunan sistem polder, dan masalah erosi dan kemiringan tebing.29 Kegiatan large number of beneficiaries and few social cost terdapat pada kelompok kegiatan non struktural jangka panjang (long term flood prevention non structural measures) yang mengatur kegiatan-kegiatan pengaturan dataran banjir, pengendalian penggunaan lahan di luar dataran banjir, kebijakan penyediaan ruang terbuka, kebijakan sarana dan pelayanan umum, pedoman pengelolaan air permukaan, serta pendidikan kepada masyarakat.30 Kegiatan targeted assistance ditemukan pada kegiatan manajemen darurat banjir jangka pendek (short term flood emergency management) khususnya pada kegiatan pre flood preparation yang terdiri atas pemetaan wilayah yang terkena banjir, penyimpanan bahan penahan banjir, pemeriksaan dan perawatan alat pengendali banjir dan penentuan tempat pengungsian.31 Bilamana kita melihat penanganan banjir Jawa Barat dengan penganktifan status tanggap darurat merupakan bagian dari manajemen banjir jangka pendek yang berfokus pada pemenuhan hak warga yang terkena bencana banjir. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan rangkaian kegiatan secara segera untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkn yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.

Rietbergen-McCracken, Jennifer, dan Deepa Narayan. 1998. Participation and Social Assessment, Tools and Techniques. The International Bank for Reconstruction and Development., hal 25 29 Ibid., 30 Ibid., 31 Ibid.,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Hal ini harus dilanjutkan dengan kegiatan penanganan jangka panjang. Perdebatan menarik dapat dilihat pada penanganan banjir Jakarta, penanganan banjir melalui program normalisasi sungai yang dicanangkan oleh Anies Baswedan dikritik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatâ&#x20AC;&#x201D;Basuki Hadimuljoâ&#x20AC;&#x201D;yang mengatakan banjir di Jakarta terjadi karena normalisasi Kali Ciliwung baru sampai 16 km dari 33 km panjangnya. Sementara, Anies menganggap bahwa pengendalian banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung sulit mencapai tahap optimal apabila tidak ada pengendalian di hulu.32 Program normalisasi dan pembentukan bendungan pada hulu pada dasarnya merupakan bagian dari Kegiatan large number of beneficiaries and few social cost. Program normalisasi pada hakikatnya merupakan perbaikan saluran yang mana dasar sungai yang sudah dangkal/tersedimentasi akibat pengendapan harus dikeruk, diperdalam sementara untuk batas tebing/atau tanggul dibantaran sungai di kiri-kanannya diperluas. Metode ini meningkatkan kemampuan penampungan lebihan air dan menurunkan peluang meluapnya air ke sekitar sungai.33 Sementara bendungan merupakan suatu konstruksi untuk membuat waduk (storage) yang mampu menyimpan cadangan air yang limpasan sekaligus melepasnya dengan tingkat yang masih bisa dikelola.34 Dari dua contoh yang disebutkan, memang penanganan banjir oleh Pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta perlu dilakukan harmonisasi agar tidak ada lagi asumsi-asumsi adanya banjir kiriman. Dalam hal ini, hulu Kali Ciliwung yang berada di Jawa Barat seringkali disebut mengirimkan banjir ke ibu kota. Pembentukan bendungan yang merupakan salah satu permintaan Pemerintah DKI Jakarta memang dapat dirasionalisasikan sebagai sarana pengendalian banjir di hulu. Dengan melibatkan dua provinsi, maka seyogyanya peran pemerintah pusat harus hadir karena hal ini dapat dikualifikasikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Dandy Bayu Bramasta. 2020. Beda Pandangan antara Jokowi, Basuki, dan Anies soal Banjir Jakarta. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/02/203326665/beda-pandangan-antara-jokowi-basuki-dananies-soal-banjir-jakarta?page=all diakses pada 9 Januari 2020 33 Ligal Sebastian. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Jurnal Dinamika Teknik Sipil Vol. 8, No. 2, Juli 2008., hal.168 34 Ibid.,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR dalam hal ini tengah membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi yang berlokasi di hulu Kali Ciliwung. Pembangunan ini merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir ibu kota yang diproyeksikan selesai pada Desember 2020. 35 Pembangunan bendungan harus memerhatikan patokan tertinggi permukaan air sewaktu banjir sehingga elevasi puncak/mercu bendungan berada di atas angka keamanan. Bila banjir ternyata lebih tinggi dan lebih kuat ketimbang bendungan maka akan terjadi limpasan over-toping yang bisa menyebabkan jebolnya pembangunan.36 Selain itu, perawatan terhadap bendungan yang ada harus diperhatikan agar meminimalisir resiko kerusakan. Penutup Pemberian status tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, Indramayu, dan Kota Bekasi merupakan langkah yang cepat dalam merespons musibah yang terjadi di pengawal tahun 2020. Hal ini memang telah menjadi suatu keharusan yang dipegang oleh pemerintah provinsi agar penanggulangan bencana dapat menjangkau masyarakat secara efektif. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah terkait juga perlu dilakukan agar tidak terjadi misunderstanding antara satuan pemerintah daerah dalam menolong masyarakat. Selain itu, agar menekan resiko banjir yang terjadi lintas provinsi, pemerintah pusat juga seyogyanya hadir untuk memberikan solusi nyata. Pembentukan bendungan Ciawi dan Sukamahi haruslah dilakukan dan memerhatikan memerhatikan patokan tertinggi permukaan air sewaktu banjir sehingga elevasi puncak/mercu bendungan berada di atas angka keamanan agar menekan resiko jebolnya bendungan.

Romys Binekasri. 2020. Hampir Separo Jalan, Basuki: Bendungan Ciawi dan Sukamahi Selesai 2020. https://www.jawapos.com/infrastruktur/03/01/2020/hampir-separo-jalan-basuki-bendungan-ciawi-dansukamahi-selesai-2020/ diakses pada 9 Januari 2020 36 Ligal Sebastian., loc.cit

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Bahwa dalam hal ini, pemerintah daerah yang mendapati fenomena banjir di daerahnya haruslah sigap dalam menanggulangi banjir, baik itu melalui program jangka pendek maupun program jangka panjang. Program jangka pendek diperlukan untuk merespon secara cepat bencana yang terjadi, sementara program jangka panjang ditujukan untuk mengendalikan bencana agar menekan angka resiko.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Referensi Buku Bagir Manan. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UII BNPB. 2011. Risiko Bencana Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB Solichin Abdul Wahab.2017. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Widjadja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo Karya Tulis Arief Rosyidi. 2013. Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 24, No. 3, Desember 2013 Ligal Sebastian. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Jurnal Dinamika Teknik Sipil Vol. 8, No. 2, Juli 2008 Mardyanto Wahyu Tryatmoko. 2012. Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru. Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 38 No. 2 Desember 2012 Rietbergen-McCracken, Jennifer, dan Deepa Narayan. 1998. Participation and Social Assessment, Tools and Techniques. The International Bank for Reconstruction and Development Tri Randa Putra Firdaus. 2019. Analisis Permukiman Penduduk yang Terpapar Bencana Banjir di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Kapita Selekta Geografi Vol 2, No. 1, Januari 2019 Media Daring

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Adi Warsono. 2020. Dua Sebab Bekasi Alami Banjir Terparah Sepanjang Sejarah. https://metro.tempo.co/read/1290894/dua-sebab-bekasi-alami-banjir-terparah-sepanjangsejarah/full&view=ok diakses 8 Januari 2020 BNPB. 2020. Peta Sebaran Rendaman Banjir Jabodetabek. https://www.bnpb.go.id/petasebaran-rendaman-banjir-jabodetabek diakses pada 5 Januari 2020 Bram Salama. 2020. 5 Kecamatan di Karawang Tergenang Banjir Akibat Luapan Sungai. https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kecamatan-di-karawang-tergenang-banjir-akibatluapan-sungai.html diakses 8 Januari 2020 CNN Indonesia. 2020. Catatan BNPB, Curah Hujan Terekstrem Penyebab Banjir Jakarta. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200101161055-20-461638/catatan-bnpb-curahhujan-terekstrem-penyebab-banjir-jakarta diakses pada 5 Januari 2020 Dandy Bayu Bramasta. 2020. Beda Pandangan antara Jokowi, Basuki, dan Anies soal Banjir Jakarta. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/02/203326665/beda-pandanganantara-jokowi-basuki-dan-anies-soal-banjir-jakarta?page=all diakses pada 9 Januari 2020 Dede Sulaeman, dkk. 2019. 3 Faktor Utama Penyebab Banjir di Indonesia dan Bagaimana Mencegahnya. https://wri-indonesia.org/id/blog/3-faktor-utama-penyebab-banjir-diindonesia-dan-bagaimana-mencegahnya diakses pada 9 Januari 2020

Humas Jawa Barat. 2020. Gubernur Jabar Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor. http://humas.jabarprov.go.id/gubernur-jabar-tetapkan-status-tanggapdarurat-bencana-banjir-dan-longsor/2797 Diakses pada 5 Januari 2020 Kumparan. 2020. Cerah Hujan Tinggi, Masyarakat Indramayu Diminta Waspada Banjir. https://kumparan.com/ciremaitoday/curah-hujan-tinggi-masyarakat-indramayu-dimintawaspada-banjir-1sbTpAdkFFi diakses 8 Januari 2020

Mohammad Bernie. 2020. Banjir Jawa Barat Tak Kalah Gawat, Kenapa Netizen Tak Berdebat?. https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/banjir-jawa-barat-tak-kalahgawat-kenapa-netizen-tak-berdebat-eqcK diakses pada 5 Januari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Novianti Nurulliah. 2020. Jumlah Titik Banjir Jawa Barat Lebih Banyak dari Lokasi Banjir Jakarta 2020. https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr01329432/jumlah-titik-banjir-jawa-barat-lebih-banyak-dari-lokasi-banjir-jakarta-2020 diakses pada 5 Januari 2020 Tommy Andriyandi. 2020 Bupati Bekasi Ungkap Penyebab Banjir Besar yang Melanda 14 Kecamatan Sekaligus. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01330653/bupatibekasi-ungkap-penyebab-banjir-besar-yang-melanda-14-kecamatan-sekaligus diakses 8 Januari 2020 Romys Binekasri. 2020. Hampir Separo Jalan, Basuki: Bendungan Ciawi dan Sukamahi Selesai 2020. https://www.jawapos.com/infrastruktur/03/01/2020/hampir-separo-jalanbasuki-bendungan-ciawi-dan-sukamahi-selesai-2020/ diakses pada 9 Januari 2020 Winindyati Retno S. 2020. Longsor dan Banjir Bandang di Bogor, Pakar IPB Ungkap Empat Penyebab. https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01330429/longsor-dan-banjirbandang-di-bogor-pakar-ipb-ungkap-empat-penyebab diakses pada 9 Januari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Menilik Diskursus Wyata Guna dan Permensos Nomor 18 Tahun 2018 Pendahuluan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna merupakan salah satu panti yang didirikan seorang doktor ahli mata berkebangsaan Belanda bernama C. H. A Westhoff pada 6 Agustus 1901 yang memberikan layanan kepada para tuna netra. 1 Di pengawal tahun 2020, terdapat peristiwa yang memantik diskursus publik mengenai pengusiran para disabilitas netra yang dinaungi PSBN Wyata Guna. Menurut Dian Wardanaâ&#x20AC;&#x201D;salah satu mahasiswa yang melakukan unjuk rasaâ&#x20AC;&#x201D; menuturkan bahwa pengusiran awalnya dilakukan pada Kamis (9/01/2020). Pengusiran dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dan fungsi dari tempat tinggal mereka. Saat itu, pengusiran dilakukan sebagian dimana mereka langsung melangsungkan negosiasi dengan pihak panti yang menghasilkan keputusan bahwa mereka diberikan waktu dua minggu untuk persiapan keluar. Namun, keputusan berubah seara sepihak dimana mahasiswa yang tinggal di sana diberikan waktu paling lambat untuk keluar pada 14 Januari 2020. Alhasil, 41 mahasiswa yang tinggal di sana terusir pada saat itu. 2 Kebijakan ini disinyalir merupakan buah implementasi dari diundangkannya Permensos Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Kebijakan itu mengubah nomenklatur Panti Sosial Bina Netra menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN). Menurut Elda Fahmi, awalnya panti Wyata Guna menyediakan layanan pendidikan dasar menyeluruh dari SD sampai Perkuliahan. Namun, sejak merubah nomenklatur menjadi balai, waktu pelayanan dipangkas drastis menjadi enam bulan yang tidak wajib memberikan layanan pendidikan. Perubahan ini membuat merea hanya menampung penyandang

Pikiran Rakyat. 2020. PSBN Wyata Guna. Diakses dari http://info.pikiranrakyat.com/?q=direktori/departemenkementerian/kota-bandung/psbn-wyata-guna pada 18 Januari 2020 2 Fadiyah Alaidrus. 2020. Duduk Perkara Disabilitas Netra Terusir dari Balai Wyata Guna. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-perkara-disabilitas-netra-terusir-dari-balai-wyata-gunaesZV pada 18 Januari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com disabilitas untuk sementara waktu dan memberikan pendidikan vokasional seperti pelatihan kerja.3 Selain itu, Panti Sosial Bina Netra menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) berpotensi akan menggusur sekolah luar biasa negeri (SLBN) A Kota Bandung.4 Walaupun, pihak sekolah telah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal meminta agar lahan SLBN A dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun pihak Kemensos melalui surat nomor 96/MS/C/07/2019 menolak permintaan tesebut, bahkan meminta pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencarikan lokasi pengganti dan segera memindahkan SLBN A Kota Bandung. Edi Suharto—Dirjen Rehabilitasi Sosial—menyatakan bahwa saat ini panti sedang berada dalam proses revitalisasi fungsional yang merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial pemerintah. salah satu konsekuensi dari adanya kebijakan itu adalah adanya batasan waku bagi para penerima manfaat sesuai ketentuan yang telah ditentukan.5 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Uu Ruzhanul Ulum telah menawarkan solusi berupa pemindahan sementara para demonstran ke UPTD Panti Sosial Rehabilitasi milik Dinas Sosial yang berlokasi di Cibabat, Kota Cimahi.6 Namun para demonstran hingga saat ini masih menolak tawaran tersebut karena merasa kecewa dengan keputusan Kemensos yang merenggut hak mereka. Dari kabar yang disampaikan salah satu humas di Wyata Guna,

bahwa telah

dibentuk nota kesepahaman antara pihak dari Kemensos dengan para demonstran. Poin utamanya adalah mengembalikan hak untuk tinggal di dalam panti Wyata Guna. Selain itu, terdapat beberapa poin tambahan yang menjadi tuntutan Tuna Netra Melawan yaitu (1) Pertemuan lebih lanjut dengan Menteri Sosial; (2) Membicarakan lebih lanjut pencabutan 3

Raka Ibrahim. 2020. Kenapa Penyandang Disabilitas Netra “diusir” dari Balai Wyata Guna?. Diakses dari https://www.asumsi.co/post/kenapa-tuna-netra-diusir-dari-balai-wyata-guna pada 18 Januari 2020 4 Debbie Sutrisno. 2020. Perubahan Bentuk Wyata Guna akan Menghilangkan SLB A Bagi Tuna Netra. Diakses dari https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/perubahan-bentuk-wyata-guna-akanmenghilangkan-slb-a-bagi-tunanetra/full pada 18 Januari 2020 5 Anwar Siswadi. 2020. Pemerintah Tawarkan Panti Buat Mantan Penghunia Balai Wyata Guna. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/difabel.tempo.co/amp/1295747/pemerintah-tawarkan-panti-buat-mantanpenghuni-balai-wyata-guna pada 18 Januari 2020 6 Ibid.,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Permensos Nomor 18 tahun 2018 dalam pertemuan; (3) Pemerintah Jawa Barat dan Kemensos akan bersinergi untuk menghadirkan fasilitas di Wyata Guna; (4) Menjamin adanya fasilitas pendidikan formal bagi Tuna Netra dari SD-Perguruan Tinggi. Telisik Permensos Nomor 18 Tahun 2018 Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dikenal adanya asas lex supreriori derogat legi inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Pemberlakuan asas ini diperlukan agar menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam peraturan dan tidak membingungkan masyarakat. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya ‘regressus’ ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut dengan norma dasar atau grundnorm.7 Hans Nawiasky—murid Hans Kelsen—mengembangkan teori gurunya tentang jenjang noma dalam kaitannya dengan suatu negara. Ia berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum di suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu staatsfundamentalnorm, staatsgrundgesetz, formell gesetz, dan verordnung & Autonome satzung.8 Teori ini turut menjadi dasar yang berlaku di negara-negara modern mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah sebagai berikut 1. UUD Negara Republik Indonesia 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 7 8

Maria Farida Indrati. 2011. Ilmu Perundang-Undangan I. Yogyakarta : Kanisius., Hal. 41 Ibid, hal. 44

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Lalu, dimanakah letak peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundangundangan? Secara eksplisit peraturan Menteri tidak disebutkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun peraturan Menteri tetap dianggap eksis dan mengikat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, hal ini ditegaskan oleh Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi,

Gubernur,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Permensos Nomor 18 Tahun 2018 merupakan revisi atas Permensos Nomor 14 Tahun 2017 merupakan bentuk delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundangundangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Maria Farida mengatakan bahwa delegasi kewenangan (delegate von wetgevingsbevoegheid) ialah kewenangan membentuk peraturan perundang-undnagan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah, baik itu dinyatakan dengan tegas maupun tidak. 9

Ibid.,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Kementrian Sosial menyatakan bahwa penerbitan Permensos Nomor 18 Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap layanan penyandang disabilitas yang berkualitas. Namun, penolakan terjadi di masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Forum Akademisi Luar Biasa yang menuntut untuk mencabut permensos tersebut pada 13 Februari 2019 di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna. Menurut para demonstran, Permen tersebut dinggap bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , dimana mereka merasa dengan diubahnya nomenklatur PSDN menjadi BRSPDSN membuat kurangnya pelayanan yang diberikan oleh Wyata Guna terhada klien baik secara kualitas maupun kuantitas. 10 Pada dasarnya, bilamana berbicara mengenai peraturan perundang-undanganâ&#x20AC;&#x201D; sebagaimana

dikatakan

oleh

Crabbeâ&#x20AC;&#x201D;maka

tidak

hanya

berbicara

mengenai

pengaturannya, tetapi juga sampai ke pembentukannya yang harus sesuai dengan asas-asas yang berkaitan dengan materi muatannya. 11 Maria Farida Indrati menyatakan bahwa asasasas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 12 Salah satu asas yang menjadi syarat dalam materi muatan perundang-undangan yang baik adalah asas pengayoman dan kemanusiaan, dimana asas ini memiliki definisi otentik yaitu bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat dan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa merupakan bentuk perwujudan dari digunakannya konsep negara hukum kesejahteraan. Menurut Bagir Manan, konsep tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak hanya

Aksara Bebey. 2019. Penyandang Diabilitas Desak Mensos Cabut Permen Nomor 18 Tahun 2018. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/penyandang-disabilitas-desak-mensoscabut-permen-nomor-18-tahun-2018.html pada 18 Januari 2020 11 VCRAC Crabbe. 1994. Legislative Drafting. London: Carendish Publishing Limited., hal. 4 12 Maria Farida Indrati., op.cit hal.252

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com menjadi sekedar penjaga malam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.13 Karenanya, pemerintah memegang peranan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya, yang mana salah satu unsur legitimasinya adalah dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka setidaknya terdapat dua cara dalam mengevaluasi peraturan tersebut Pertama, dapat dilakukan proses judicial review kepada Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung memiliki kewenangan secara pasif untuk memeriksa kesesuaian secara vertikal antara peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang. Kedua, adalah dilakukannya proses executive review terhadap Permensos Nomor 18 Tahun 2018. Dalam pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional menjalankan fungsi analisa dan evaluasi hukum. apabila executive review merupakan konsep analisa dan evaluasi hukum, maka hal tersebut merupakan konteks kontrol internal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik bersifat besschiking maupun regeling.14 Menyoal Hak Penyandang Disabilitas Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep dasar di dalam kehidupan manusia mengenai gagasan penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Dengan lahirnya gagasan seperti ini menimbulkan kewajiban kepada setiap manusia, yaitu sebuah â&#x20AC;&#x153;Tuntutan Moralâ&#x20AC;? tentang bagaimana memperlakukan manusia lain dengan sebaikbaiknya.

Syauqi dan Habibullah. 2016. Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari-April 2016., hal. 20 14 Taufik H. Simatupang. 2019. Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal De Jure Vol. 19, No. 2, Juni 2019., hal 226

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Konsepsi mengenai hak asasi manusia, menurut Jack Donnelly merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.15 Pengertian tersebut membawa konsekuensi, seperti: karena orang tidak bisa berhenti jadi manusia maka hak asasi tidak dapat dihilangkan, karena semua manusia maka hak asasi bersifat setara, dan hak asasi manusia bersifat universal karena secara biologis semua manusia adalah bagian dari homo sapiens. Artinya memang hak asasi manusia merupakan hak universal yang didapatkan oleh semua orang termasuk penyandang difabilitas. Disabilitas secara formal diperkenalkan dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak. Tuna netra sendiri menurut UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikategorikan sebagai disabilitas sensorik, yaitu adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Dalam instrumen hukum internasional, hak-hak terhadap orang dengan difabilitas tercermin dalam Convention on the Rights of Persons Disabilities (CRPD) yang dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa orang dengan difabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Deklarasi ini menyatakan bahwa para penyandang difabilitas berhak atas perawatan medis yang tepat dan pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan secara potensial, hak atas keamanan ekonomi, hak untuk mendapatkan perlindungan atas berbagai perlakuan yang bersifat eksploitatif, merendahkan dan menyalahgunakan wewenang.16 Indonesia secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional yang salah satunya adalah CRPD yang diratifikasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2011. Dengan adanya ratifikasi ini, maka pada dasarnya pemerintah memiliki konsekuensi hukum terkait

Jack Donnelly. 2006. Universal Human Rights in Theory and Practice 3rd Edition. New York: Cornell University Press., hal. 10 16 Aprilina Pawestri. 2017. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Jurnal Era Hukum Vol. 2, No. 1 Juni 2017., hal. 177

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com dengan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya penyandang difabilitas.17 Salah satu instrumen hukum nasional sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya penyandang difabilitas adalah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabilitas. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang difabilitas memiliki hak, yaitu hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan;

dan bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan dan

eksploitasi. Dalam hal ini juga, dengan adanya UU tentang Penyandang Difabel bukan berarti hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap orang lainnya. Tetapi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjelaskan terhadap kelompok-kelompok yang bersifat rentan dapat diberikan kekhususan dalam pengaturan haknya, dimana penyandang difabel merupakan kelompok yang diklasifikasikan sebagia kelompok rentan. Komitmen Pemerintah Pemberian kekuasaan kepada daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilandasi dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dipertegas dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945. 18 Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara tugas pembantuan lebih berkaitan dengan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari

17 18

Ibid., Bagir Manan. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UII., hal. 35

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dalam hal ini, sistem desentralisasi dalam telah membagi urusan-urusan pemerintahan, baik yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan tersebut dalam urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, juga agama. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Implikasi utama dari diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah urusan sosial merupakan urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah. Karenanya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat bertumpu pada kemampuan dari pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk pengalokasian APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini memberikan peluang penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi lebih efektif dan efisien karena pelayanan dasar tersebut dapat diselenggarakan secara cepat dan tepat karena pemerintah daerah jauh lebih mengetahui kondisi dari daerahnya. Pelaksanaan pelayanan urusan dasar urusan sosial berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Pemerintah pusat dalam hal urusan sosial, Kementrian Sosial menetapkan SPM dan NSPK. Dalma hal menetapkan SPM, pemerintah pusat wajib berkordinasi dengan pemerintah daerah dikarenakan kewenangan tersebut akan terkait pendanaan, personil dan kelembagaan di daerah. Sementara dalam menetapkan NSPK, pemerintah pusat harus memperhatikan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com urusan kewenangan masing-masing pemerintah daerah berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam kasus Wyata Guna, perdebatan mengenai urusan siapa dapat dijawab dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. Dimana dalam sub bidang rehabilitasi sosial, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Napza, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi panti. Dalam polemik Wyata Guna, tedapat dua hal yang menarik perhatian masyarakat. Pertama, adanya pembatasan waktu rehabilitasi. Mensos berpendapat bahwa pembatasan ini diperlukan agar setiap orang difabel dapat menggunakan fasilitas ini secara bergantian. Selain itu, hal ini juga didasarkan pada evaluasi karena adanya temuan pengalihfungsian panti sosial. Karenanya Kemensos merubah nomenklatur menjadi Balai agar pengelolaannya tetap dilakukan oleh Kemensos.19 Pada dasarnya, mendapatkan rehabilitasi merupakan hak setiap penyandang difabilitas yang mana merupakan salah satu bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan sosial dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 20 Dalam PP Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam tahapannya, terminasi atau penghentian penggunaan fasilitas merupakan salah satu tahap yang menuju bimbingan lanjutan. Artinya tahap tersebut dapat diberikan apabila tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu untuk mengembalikan keberlangsungan secara fisik,mental, dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan telah tercapai. Pastinya, jangan sampai terminasi dilakukan secara sepihak tanpa memerhatikan kesiapan orang yang akan diterminasi.

19 20

Anwar Siswadi., loc.cit Vide UU Penyandang Difabilitas

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Kembali lagi pada konsep kewenangan penyelenggaraan untuk memberikan fasilitas rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Napza, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi panti merupakan kewenangan pemerintah provinsi, secara logika wajar maka Permensos Nomor 18 Tahun 2018 memiliki potensi untuk tumpang tindih dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Dimana Kemensos dengan dalih penerbitan Permensos Nomor 18 Tahun 2018 sebagai respon terhadap pengalihan fungsi panti oleh pemerintah daerah berusaha untuk mengatur sendiri lagi kewenangan yang semestinya dimiliki oleh daerah dengan mengubah nomenklatur panti menjadi balai. Maka seharusnya, peninjauan ulang terhadap Permensos Nomor 18 Tahun 2018 wajib dilakukan. Kedua, mengenai potensi penggusuran SLBN A Kota Bandung dengan dalih lahannya akan dijadikan pembangunan balai. Maka disini belum terlihat solusi konkrit baik dari Kemensos dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghindari adanya penggusuran. Sebaiknya, harus dibuat terlebih dahulu kebijakan rasional agar para peserta didik tidak berada di tengah kesimpangsiuran mengenai masa depannya. Jangan sampai kebijakan dibuat secara terburu-buru tanpa memerhatikan nasib dari para siswa SLBN A Kota Bandung

Penutup Dari analisis yang telah dilakukan, maka sudah fitrahnya pemerintah untuk melakukan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia kepada siapapun tanpa terkecuali. Hal ini diwujudkan melalui program-program pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Polemik Wyata Guna yang terjadi selama sepekan terakhir telah sampai kepada pembentukan nota kesepahaman antara pihak dari Kemensos dengan para demonstran. Poin utamanya adalah mengembalikan hak untuk tinggal di dalam panti Wyata Guna. Selain itu, terdapat beberapa poin tambahan yang menjadi tuntutan Tuna Netra Melawan yaitu (1) Pertemuan lebih lanjut dengan Menteri Sosial; (2) Membicarakan lebih lanjut pencabutan Permensos Nomor 18 tahun 2018 dalam pertemuan; (3) Pemerintah Jawa Barat dan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Kemensos akan bersinergi untuk menghadirkan fasilitas di Wyata Guna; (4) Menjamin adanya fasilitas pendidikan formal bagi Tuna Netra dari SD-Perguruan Tinggi. Hal inilah yang harus menjadi pengawala bersama, karena memang terdapat potensi tumpang tindih antara Permensos Nomor 18 Tahun 2018 yang menginisiasi penggantian nomenklatur panti menjadi balai agar pengelolaannya dapat dilakukan kembali oleh Kemensos dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan untuk memberikan fasilitas rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Napza, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi panti. Selain itu, potensi penggusuran SLBN A Kota Bandung dengan dalih lahannya akan dijadikan pembangunan balai. Maka disini belum terlihat solusi konkrit baik dari Kemensos dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghindari adanya penggusuran. Sebaiknya, harus dibuat terlebih dahulu kebijakan rasional agar para peserta didik tidak berada di tengah kesimpangsiuran mengenai masa depannya. Jangan sampai kebijakan dibuat secara terburu-buru tanpa memerhatikan nasib dari para siswa SLBN A Kota Bandung. Maka dengan ini, BEM Kema Unpad menyatakan sikap 1. Menuntut Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang Permensos Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial karena diduga bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Menuntut adanya sinergisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam masyarakat. 3. Menyeru kepada masyarakat untuk mengawal nota kesepahaman yang telah dibentuk antara Kemensos dan rekan juang Tuna Netra yang melawan.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Referensi Buku Bagir Manan. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UII Jack Donnelly. 2006. Universal Human Rights in Theory and Practice 3rd Edition. New York: Cornell University Press Maria Farida Indrati. 2011. Ilmu Perundang-Undangan I. Yogyakarta : Kanisius VCRAC Crabbe. 1994. Legislative Drafting. London: Carendish Publishing Limited Jurnal Aprilina Pawestri. 2017. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Jurnal Era Hukum Vol. 2, No. 1 Juni 2017 Syauqi dan Habibullah. 2016. Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari-April 2016 Taufik H. Simatupang. 2019. Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal De Jure Vol. 19, No. 2, Juni 2019 Media Daring Aksara Bebey. 2019. Penyandang Diabilitas Desak Mensos Cabut Permen Nomor 18 Tahun 2018. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/penyandang-disabilitasdesak-mensos-cabut-permen-nomor-18-tahun-2018.html pada 18 Januari 2020 Anwar Siswadi. 2020. Pemerintah Tawarkan Panti Buat Mantan Penghunia Balai Wyata Guna. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/difabel.tempo.co/amp/1295747/pemerintah-tawarkanpanti-buat-mantan-penghuni-balai-wyata-guna pada 18 Januari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Debbie Sutrisno. 2020. Perubahan Bentuk Wyata Guna akan Menghilangkan SLB A Bagi Tuna Netra. Diakses dari https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbiesutrisno/perubahan-bentuk-wyata-guna-akan-menghilangkan-slb-a-bagi-tunanetra/full pada 18 Januari 2020

Fadiyah Alaidrus. 2020. Duduk Perkara Disabilitas Netra Terusir dari Balai Wyata Guna. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-perkara-disabilitas-netraterusir-dari-balai-wyata-guna-esZV pada 18 Januari 2020 Pikiran

Rakyat.

2020.

PSBN

Wyata

Guna.

Diakses

dari

http://info.pikiran-

rakyat.com/?q=direktori/departemenkementerian/kota-bandung/psbn-wyata-guna pada 18 Januari 2020 Raka Ibrahim. 2020. Kenapa Penyandang Disabilitas Netra â&#x20AC;&#x153;diusirâ&#x20AC;? dari Balai Wyata Guna?. Diakses dari https://www.asumsi.co/post/kenapa-tuna-netra-diusir-dari-balai-wyata-guna pada 18 Januari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com

Menilik Komitmen Konservasi Lingkungan Pasca Pemutusan Kerjasama KLHK dengan WWF Indonesia Pendahuluan Terdapat dugaan adanya keterikatan WWF Indonesia dalam kebakaran hutan di Jambi yang menyebabkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, mengakhiri kemitraan dengan WWF Indonesia yang telah bekerja sama sejak tahun 1998. Seharusnya, kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan WWF Indonesia berakhir pada tahun 2023. Akibat dari dugaan tersebut dapat dilaporkan, kebakaran hutan merusak 100 hektar kawasan konservasi yang merupakan bagian dari konsesi lahan yang diberikan kepada PT Alam Bukit Tigapuluh, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan WWF Indonesia PT Panda Lestari.1 Spekulasi lain adalah terdapat dugaan ketidakpedulian WWF Indonesia yang telah melampaui wewenang Kementerian LHK dalam menjalin kemitraan untuk upaya konservasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Papua (BKSDA). Diperkirakan bahwa Kementerian LHK menemukan terdapat pernyataan antara WWF Indonesia dan BKSDA Papua yang menetapkan 7,67 juta hektar kawasan konservasi di Papua dianggap ofensif. Ukuran luas dari kawasan konservasi mungkin menjadi apa yang disinggung oleh Kementerian LHK dalam tuduhannya tentang WWF Indonesia telah â&#x20AC;&#x153;Overclaimingâ&#x20AC;?.2 Setidaknya terdapat tiga kejadian yang membuat keputusan berakhirnya kerjasama antara Kementerian LHK dengan WWF Indonesia terjadi. Pertama, terjadi pada saat penandatanganan Deklarasi Manokwari tentang sumber daya alam Papua dan Papua Barat pada Oktober 2018. Deklarasi tersebut mengikuti kesepakatan antara BKSDA Papua dan WWF Indonesia, yang menetapkan bahwa ukuran keseluruhan area konservasi di Papua mencapai 7,67 juta hektar. Kedua, adalah laporan kinerja WWF Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian LHK pada awal 2019. Menteri Siti Nurbaya kecewa dengan laporan 1 The Jakarta Post. 2020. Indonesia blames WWF for forest fire in Jambi. Diakses dari https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/30/indonesia-blames-wwf-for-forest-fire-in-jambi.html pada 13 Februari 2020 2 Dodi Hidayat, dkk. 2020. Tanpa Panda di Manggala. Diakses dari https://majalah.tempo.co/read/laporanutama/159591/tanpa-panda-di-manggala pada 13 Februari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com tersebut, yang pertama disampaikan oleh LSM dalam lima tahun terakhir. Menteri LHK tersebut tidak senang dengan laporan itu, karena hanya memamerkan prestasi WWF Indonesia dalam program konservasi tetapi gagal untuk memasukkan program lain. Dan yang ketiga, muncul ketika beberapa selebriti populer seperti Luna Maya dan Chicco Jerikho memposting di akun Instagram mereka tentang kebakaran hutan di daerah tertentu. Dalam posting

media

sosial

mereka,

yang

merupakan

"prajurit

WWF

Indonesia"

ini

mempertanyakan mengapa kebakaran hutan terjadi di Jambi tahun lalu, saat menandai Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Siti.3 Dalam hukum Indonesia, semua NGO Asing yang hadir secara permanen di negara tersebut membutuhkan MOU untuk melakukan kerja lapangan dengan kementerian. MOU ini akan menjadi keterikatan hubungan antara Kementerian dan NGO dalam mengelola permasalahan di Indonesia, yang nantinya NGO memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada kementerian terkait. Pengaturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. Dengan diputusnya hubungan kerjasama antara Kementerian LHK dengan WWF Indonesia, hal tersebut dapat berdampak pada berakhirnya banyak pekerjaan konservasi hutan WWF di Indonesia, yang mensyaratkan pekerjaan konservasi lapangan seperti patroli taman nasional untuk mendeteksi ancaman terhadap kawasan lindung. WWF Indonesia setidaknya memiliki 24 kantor lapangan di Indonesia dan mempekerjakan 500 orang yang bekerja di berbagai program. WWF Indonesia memiliki perjanjian kerja sama yang sedang berlangsung dengan lembaga pemerintah lainnya, termasuk kementerian perikanan, kementerian pembangunan pedesaan, kementerian urusan dalam negeri, kementerian pertanahan, badan restorasi lahan gambut, dan berbagai pemerintah daerah. Hubungan kerjasama dengan lembaga lain tidak berakhir walaupun terdapat penghentian perjanjian dengan kementerian LHK. 4

Peraturan yang dimaksud

3 Tenggara. WWF Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s future in doubt as contract terminated. Diakses dari https://tenggara.id/backgrounder-tjp/tenggara-backgrounder-february-07-2020/wwf-indonesias-future-indoubt-as-contract-terminated pada 13 Februari 2020 4 Mongabay, Indonesian environment ministry ends WWF partnership amid public spat. Diakses dari https://news.mongabay.com/2020/01/indonesia-environment-ministry-klhk-wwf-partnership-forestconservation/ pada 13 Februari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com tentang pemutusan kerja sama dengan WWF Indonesia adalah Keputusan Menteri LHK Nomor SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 tentang Akhir Kerja Sama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Yayasan WWF Indonesia, yang didalamnya memutus tiga peraturan kontrak, yaitu; (1) Perjanjian kerja sama antara KLHK c.q Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan Yayasan WWF Indonesia Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/1998 tanggal 13 Maret 1997 dan semua pelaksanaan kerja sama tersebut, (2) Semua perjanjian kerja sama antara KLHK yang melibatkan Yayasan WWF Indonesia, dan (3) Semua kegiatan Yayasan WWF Indonesia bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam ruang lingkup bidang tugas, urusan, dan kewenangan KLHK. Keputusan tersebut ditinjau berdasarkan hasil evaluasi KLHK, yaitu; (1) Pelaksanaan kerja sama bidang konservasi dan kehutanan dengan dasar perjanjian kerja sama telah diperluas ruang lingkupnya oleh Yayasan WWF Indonesia, (2) Kegiatan Yayasan WWF Indonesia dalam bidang perubahan iklim, penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengelolaan sampah di lapangan, tidak memiliki dasar hukum kerja sama yang sah, dan (3) KLHK menemukan adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran kerja lapangan serta melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan pada tingkat yang sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia. Dengan diputusnya kontrak WWF dengan KLHK, apakah ini akan menguntungkan atau justru merugikan Indonesia?

WWF dan Kiprahnya di Indonesia WWF (World Wildlife Fund for Nature), adalah sebuah lembaga yang berkomitmen untuk bekerja terkait isu kehidupan alam liar dan juga isu-isu lingkungan lainnya yang strategis, secara resmi didirikan tahun 1961 di Morges, Swiss. WWF memulai kaprahnya di Indonesia pada tahun 1962 dengan penelitiannya terhadap konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon. Pada April 1998, WWF Internasional kantor Program Indonesia berubah menjadi WWF-Indonesia, yang secara hukum diakui sebagai organisasi Indonesia dengan status yayasan.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Selama 58 tahun berkiprah di Indonesia, ada 12 fokus utama yang dijalankan oleh Yayasan WWF, yaitu5 1. Menyelamatkan Badak Jawa dari Kepunahan Penyelamatan Badak Jawa sudah menjadi bagian dari fokus WWF di Indonesia sejak pertama kali didirikan. Pada tahun 1960, populasi Badak Jawa hanya mencapai 20-30 ekor saja. Saat ini, populasi Badak Jawa sudah mencapai 72 ekor dengan peningkatan populasi sekitar 1% pertahun. 2. Mengitegrasikan Perlindingan Harimau di Indonesia Populasi harimau sumatera di Indonesia terus berkurang pada awal abad ke-20. Dari estimasi sekitar 1000 populasi di tahun 1973, menurun menjadi hanya 400-500 ekor pada tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh perburuan dan perdagangan liar dari bagianbagian tubuh harimau, seperti taring, cakar, juga kulit di 28 kota di Indonesia.6 WWF-Indonesia bekerja bersama pemerintah, LSM dan komunitas lokal untuk mengamankan masa depan harimau Sumatra, dan mengakhiri perdagangan produk harimau di Indonesia. WWF-Indonesia bekerja untuk memastikan perdagangan satwa liar ilegal bagian-bagian tubuh harimau diidentifikasi, dicegah, dan dituntut pada setiap kesempatan. 3. Mengurangi Konsumsi Sirip Hiu Dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari sirip hiu, perdagangan sirip ikan hiu internasional yang didominasi oleh permintaan dari Cina, Hongkong, dan Singapura membunuh sekitar 100 juta hiu tiap tahunnya. Angka kematian ikan hiu ini lebih tinggi dari kemampuan reproduksi ikan hiu sehingga mengancam kepunahan terhadap spesies tersebut. WWF telah berjuang untuk mengurangi eksploitasi hiu yang berlebihan dengan menghilangkan permintaan komersial dan membatasi penangkapan ikan ilegal. Saat ini, hiu secara bertahap menghilang dari menu di seluruh dunia, dan populasi hiu di perairan Indonesia menuai manfaat dari penurunan permintaan.

5 WWF Indonesia. 2020. WWF-INDONESIA IMPACT STORIES 2018. Diakses dari https://www.wwf.id/upload/2019/06/WWF-ID_-_Impact_Stories_2018.pdf pada 12 Februari 2020 6 Kompas. 2008. BKSDA Selidiki Pendagangan Organ Harimau Sumatera. Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2008/02/19/18125972/bksda.selidiki.pendagangan.organ.harimau.su matera. Pada 13 Februari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Kampanye internasional melawan makan hiu mendorong penurunan 28 persen dalam jumlah hiu yang ditangkap di Indonesia antara tahun 2000 dan 2014. Kampanye WWF 2013 membawa topik tersebut ke dalam mata publik, dan membuat pengunjung berbicara tentang konsekuensi dari kebiasaan konsumsi mereka. Kampanye SOShark mempopulerkan pesan bahwa hiu bukan makanan, dan mengumpulkan pendukung melalui petisi dan kegiatan komunitas lainnya. SOShark menghasilkan penurunan konsumsi hiu sebesar 20 persen hanya dalam satu tahun.

4. Mengusahakan Manajemen Hutan yang Bertanggungjawab Sosial Hutan hujan tropis yang dahulu lebat menyelimuti Indonesia, sekarang hanya kawasan-kawasan kecil di pulau-pulau yang tersebar. Hutan di Indonesia adalah rumah bagi margasatwa yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi (seperti orangutan, badak jawa, dan berbagai entitas harimau). Tetapi, hutan-hutan tersebut ditebang dengan laju yang mengkhawatirkan untuk memenuhi permintaan pasar akan produk kayu. Pengelolaan hutan yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial diperlukan untuk memastikan masa depan ekosistem ini. Forest Stewardship Council (FSC) certification dan the Global Forest & Trade Network (GFTN) adalah kontribusi WWF untuk mencapai tujuan ini. Pada Juni 2018, WWF telah memainkan peran langsung dalam sertifikasi produk kayu yang bersumber dari lebih dari 802.828 hektar hutan, memastikan bahwa kawasan ini dikelola secara berkelanjutan. Dalam prosesnya, WWF-Indonesia telah bermitra dengan produsen publik dan swasta di seluruh industri, dari koperasi kecil hingga perusahaan berskala besar. GFTN juga telah melihat pertumbuhan yang cukup besar dalam keanggotaan dan aplikasi FSC. Sebagai awal 2019, tujuh anggota baru berada di proses pengajuan sertifikasi FSC. Dua perusahaan hutan alam bakau di Kalimantan Barat yang disertifikasi oleh FSC pada tahun 2016 telah melakukan upaya untuk melindungi habitat bernilai konservasi tinggi dari monyet belalai yang terancam punah dan lumba-lumba Irrawaddy di area produksi mereka.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com 5. Pembentukan Koridor Lanskap Kritis di Pusat Sumatra (RIMBA) dan Menghubungkan Zona Penyangga Taman Nasional Betung Kerihun Kawasan Ekosistem Koridor Rimba adalah kawasan hutan koservatif yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Tiga langkah penting upaya penyelamatan koridor RIMBA antara lain merestorasi hutan alam yang sudah rusak, mengupayakan perlindungan hutan alam dan ekosistem dalam rangka meningkatkan daya dukung ekosistem pulau Sumatera, dan mengembangkan model insentif dan disinsentif. Setidaknya dapat dilihat dari pencapaian di tiga kluster WWF Indonesia Program RIMBA. Antara lain; Kluster 1 yang berada di dua provinsi, yakni Riau dan Sumatera Barat, telah memberikan pelatihan pengelolaan kebun karet dan sawit yang ramah lingkungan. Bahkan ikut membantu pemerintah kabupaten Dharmasraya membuat dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diharapkan dapat dijadikan bagian dari kebijakan pemerintah provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sedangkan di Kluster 2 berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Di sini WWF Indonesia Program RIMBA membangun sekat kanal di areal Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang sebanyak 80 unit. Termasuk membangun fasilitas early warning system (EWS) sebagai bagian upaya pencegahan dini kebakaran lahan dan hutan. Infrastruktur EWS ini dibangun sebanyak 7 unit yang berada di kawasan HLG Londerang. Termasuk merestorasi areal HLG yang terdampak akibat karhutla pada 2015 lalu seluas 200 hektar. Untuk peningkatan kemampuan ekonomi petani, juga diluncurkan aplikasi RIMBA. Yakni sebuah aplikasi yang menghubungkan antara petani di lahan gambut, akademisi dan pasar. Dengan demikian, petani dapat mengetahui pergerakan harga pasar dari hasil bumi yang mereka produksi. Sementara di Kluster 3 yang berada di dua kabupaten Kerinci dan Merangin, Jambi, WWF Indonesia bekerja sama dengan KPH Produksi Unit 1 Kerinci. Upaya yang telah dilakukan wilayah kerja KPHP ini antara lain melakukan studi ekowisata dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Salah satu produk yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan adalah madu hutan. Di samping melakukan pembinaan kepada 11 kelompok tani kopi arabika. WWF-Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Lahar

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com juga menghubungkan petani dengan para pembeli. Setidaknya, hingga kini sejak intervensi pada 2017 lalu, petani kopi arabika yang tergabung di dalam Kopi Alam Kerinci telah berhasil menjual produk kopi arabika kerinci sebanyak 20 ton setiap bulannya. Penanaman juga dilakukan di kluster 3. Persisnya di Kabupaten Merangin, Jambi. Di wilayah ini, lebih dari 430 hektar kawasan hutan kritis ditanam dengan berbagai jenis tanaman kayu dan buah. Terkait pengelolaan kawasan, WWF-Indonesia melakukan rangkaian diskusi dan penelitian bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan lainnya. Hasilnya adalah dibutuhkannya kelembagaan tata kelola ekonomi hijau di koridor RIMBA yang melakukan pengelolaan lanskap yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui prinsip ekonomi hijau sebagai pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Tahun 2012-2032. Kelembagaan ini juga dapat berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. 6. Kawasan Konservasi Laut Saat ini, hanya sekitar empat persen dari lautan dunia yang dilindungi, dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak taman laut dan cadangan yang ada dikelola dengan buruk, atau tidak dijaga sama sekali. Inilah sebabnya mengapa WWFIndonesia telah berkomitmen untuk inisiatif baru utama untuk memperluas Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan mengelolanya dengan lebih baik. KKL di sepanjang garis pantai membantu melindungi bakau dan cemara rawa, terumbu karang, dan penghalang alami lainnya. KKL melindungi daratan pantai dari badai, sekaligus menjadi tempat berlindung tanaman dan satwa laut. KKL juga memiliki manfaat ekonomi. Semakin banyak ikan untuk ditangkap, semakin untung industri perikanan. Cagar alam laut pesisir dapat menarik minat wisatawan, yang mendorong ekonomi setempat. Pemantauan ilmiah dan penegakan aturan KKL juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. 7. Meningkatkan Engagement Industri Makanan Laut lewat Program Seafood Savers Seafood Savers adalah inisiatif WWF-Indonesia untuk menjembatani pelaku industri perikanan dalam menciptakan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Seafood

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Savers sendiri memiliki tujuan antara lain apresiasi, asistensi, penghubung, advokasi, dan edukasi bagi masyarakat 8. Membuat Program â&#x20AC;&#x153;Beli yang Baikâ&#x20AC;? Beli Yang Baik adalah sebuah program yang diusung oleh WWF-Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sustainability dari produk-produk yang dibeli oleh konsumen. Kampanye Beli Yang Baik (atau BYB), berfokus pada produkproduk utama seperti makanan laut, minyak kelapa sawit, bubur kertas & kertas, dan energi. 9. Pemetaan Ruang Vital untuk Papua & Perencanaan Pasial SBS Memetakan daerah-daerah terpencil atau yang tidak dapat diakses merupakan tantangan bagi perencanaan tata ruang di Indonesia. Di Papua, tanah ulayat (dikenal sebagai Ulayat), perlu dipetakan agar pemerintah membuat rencana dan kebijakan yang terintegrasi. Namun, masyarakat setempat sudah memiliki sistem yang telah lama terbentuk untuk pengelolaan lahan, membuat rencana baru untuk lahan provinsi menggunakan masalah yang rumit. WWF-Indonesia bekerja di Papua untuk mengisi kekosongan pada peta, sementara juga memastikan bahwa masyarakat lokal memainkan peran aktif dalam proses tersebut. 10. Membawa program Earth Hour ke Tingkat yang Lebih Tinggi Earth Hour adalah suatu program di mana dilakukannya pemadaman lampu/listrik massal di suatu daerah. Earth Hour pertama di Indonesia dilakukan pertama kali di Indonesia pada tahun 2009. Dilakukan pertama kali di Jakarta, dan merupakan sebuah program kolaborasi antara pemerintah dan WWF-Indonesia. Program ini kemudian menyebar hingga ke 100 kota di Indonesia dan dilaksanakan secara berkala setiap setahun sekali pada tanggal 30 Maret. 11. Memberdayakan Konservasi Komunitas Asli Selama 20 tahun terakhir, sekitar setengah dari sumber daya WWF telah dikhususkan untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat adat. Fokus ini adalah keputusan sadar yang mencerminkan prinsip utama pemrograman WWF: masyarakat adat sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di Indonesia, WWF telah mempelopori pendekatan ini dengan memperjuangkan Wilayah Adat dan Kawasan Konservasi Komunitas. Berdasarkan nilai-nilai mereka,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com pengetahuan tradisional, lembaga dan kepemimpinan, WWF-Indonesia telah mengakui dan mendukung masyarakat adat dan lokal sebagai pelestari asli di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Papua. 12. Mendorong Pemberdayaan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Rimbang Baling terletak di tanah Sumatera, membentang sekita 500.000 hektar dan merupakan salah satu rumah bagi satwa langka harimau yang terakhir. Tempat ini juga memiliki peran krusial dalam konektivitas satwa liar di utara dan selatan Indonesia. Meskipun penting sebagai habitat utama, pengelolaan Rimbang Baling telah lama diabaikan. Hingga 2010, hanya dua penjaga hutan yang meliput daerah ini yang wilayahnya lebih besar dari Singapura. Bekerja sama dengan komunitas lokal dan pemerintah Indonesia, WWF berjuang untuk melindungi Rimbang Baling dan menjaga ekosistem yang rentan ini tetap hidup. Pentingnya Kerja Sama dengan NGO NGO ( Non Govermental Organization) merupakan organisasi Private, Voluntary dan Non Profit yang mana anggota-anggota dari NGO merupakan orang yang secara sukarela mendedikasikan dirinya untuk mementingkan kepentingan orang banyak atau lingkungan (altuaruism) yang menjadi ciri utama dari sebuah NGO.7 Menurut Corcell, NGO merupakan organisasi diluar pemerintah yang tujuannya untuk mengimbangi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik mendukung maupun menolak, oleh karena itu organisasi ini juga sering menjadi aspirasi bagi masyarakat untuk dapat bersuara. Lebih jauh peranan NGO itu sendiri menurut Noeleen Heyzer Ngo memiliki tiga peranan yaitu:8 1. Mendukung dan Memberdayakan masyarakat pada tingkat â&#x20AC;&#x153;grassroootsâ&#x20AC;? yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Meningkatkan perngaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga Internasional lainnya. 3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenada pebangunan.

7 Syarifatul Zannah . 2014. Peran World Wild Fund For Nature ( WWF ) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Jurnal Fisip HI Universitas Mulawarman, Edisi 2, No. 1,2014, hlm 11. 8 Noeleen Heyzer, James V. Rayker and Antonio. 1995. Government NGO Relation in Asia. Kuala Lumpur: APDC., hlm. 8.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Seperti halnya WWF sebagai salah satu NGO yang telah terdaftar sesuai hukum Indonesia, yang merupakan bagian independen dari jaringan WWF dan Afiliasinya. Misi utama WWF Indonesia adalah melestarikan serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan demi keberlanjutan dan kesejateraan seluruh rakyat indonesia, yang dicapai dengan cara:9 •

Menerapkan dan mempromosikan praktik-praktik konservasi terbaik yang berbasis sains, inovasi dan kearifan tradisional

•

Memfasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan, membangun koalisi dan bermitra dengan masyarakat madani, dan bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta

•

Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi konservasi di kalangan masyarakat Indonesia

•

Melakukan advokasi dan mempengaruhi kebijakan, hukum, dan institusi terkait untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik Selama hampir 50 tahun WWF berdiri sebagai salah satu organisasi di luar

pemerintah di Indonesia sudah banyak program WWF yang terlakasana dan memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan Indonesia contohnya seperti Program Dukung ujung kulon di kabupaten pandegelang. Program yang dicanangkan WWF tersebut didukung oleh pemerintah kabupaten pandegelang melalui perjanjian kerja dengan enam organisasi pemerintah Kabupaten Pandegelang. WWF berkomitmen konservasi WWF Indonesia tidak hanya fokus pada spesies tetapi juga fokus terhadap peningkatan kapasitas disekitar kawasan taman nasional Ujung kulon.10 Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, 9 WWF Indonesia. 2020. VISI dan MISI WWF. Diakses dari https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2/ pada 14 Februari 2020 10Moh Mhory Alfrizi. 2019. Kabupaten Pandegelang Dukung Program Ujung Kulon WWF Indonesia. diakses dari https://tekno.tempo.co/read/1193659/kabupaten-pandeglang-dukung-program-ujung-kulon-wwfindonesia, pada 14 Februari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah

dengan

kategori

kritis

(critically

endangered)

ada

69 spesies,

kategori endangered 197 spesies dan kategori rentan (vulnerable) ada 539 jenis. 11 Satwasatwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkanya. Kemudian berdasarkan Daftar jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terdapat 293 Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi mencakup i. mamalia (menyusui) ii. aves (burung) iii. reptilia (melata) iv. insecta (serangga) v. pisces (ikan) vi. anthozoa vii. bivalvia tumbuhan i. palmae ii. rafflessiacea iii. orchidaceae iv. nephentaceae v. dipterocarpaceae12 World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mencatat, di antara satwa liar yang banyak menjadi incaran para pemburu tak bertanggung jawab, adalah Harimau Sumatera, Gajah, Trenggiling, dan Burung Enggang. Akibat terus diburu, satwa-satwa liar tersebut saat ini dinyatakan mendekati hampir kepunahan. Direktur Konservasi WWF Indonesia menyatakan, perburuan terhadap satwa-satwa liar saat ini memang semakin meningkat dan itu berpotensi 11

Jay Fajar. 2014. Daftar Merah IUCN Sebutkan 22.413 Spesies Terancam Punah. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2014/11/20/daftar-merah-iucn-terbaru-sebutkan-22-413-spesies-terancampunah/ pada 15 Februari 2020 12 Selengkapnya lihat Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No. 7 Tahun 1999,.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com untuk menambah jumlah satwa yang terancam punah. WWF mengajak masyarakat bersamasama menyelamatkan satwa-satwa liar yang sekarang masih ada di alam bebas.13 Dengan adanya pemutusan kerjasama KLHK dengan WWF berdampak pada proyekproyek yang akan terhenti, salah satu proyek strategis yang berdampak dari keputusan ini adalah pelestarian satwa langka, seperti badak Sumatera di kalimantan Timur yang bernama pahu, yang mana selama ini biaya operasional dan perawatan beserta tenaga ahli dalam pelestarian badak di wilayah itu didukung penuh oleh WWF. Kemudian pada proyek strategis lain, restorasi bekas lokasi pembakalan yang menjadi Taman Nasional Sebangau, yang kini jadi habitat 600 orangutan kalimantan, yang mana ada 1500 canal block kalau itu tidak dirawat sebentar saja rusak dan resiko kebakaran hutan dapat terjadi Lebih jauh Hariadi Kartodiharjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB mengatakan, berdasarkan pengalaman dalam empat tahun terakhir bersama dengan jaringan lembaga swadaya masyarakat di Riau seperti Jikalahari, WWF, Walhi, Mitra Insani, dan lain-lain, berjalan baik. Mereka bekerja bersama dengan UPT Taman Nasional Tesso Nillo dan BKSDA. â&#x20AC;&#x153;Kalau itu diputus (hubungan kerjasama KLHK dan WWF) jelas rugi. Semua karena potensi yang ada berkurang. WWF di Riau juga jadi motornya, Eye on the Forest yang data-datanya untuk kajian KPK dan menggugat perda 10/2018 tentang tata ruang Riau yang bermasalah itu.â&#x20AC;?14 Dengan demikian kerjasama pemerintah dengan Ngo seperti WWF Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan yang mana sudah banyak kontribusinya dalam perlindungan dan rekontruksi lingkungan Indonesia karena WWF Indonesia berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana masyarakat sipil yang memiliki hak berhimpun yang memiliki hal untuk kerjasama dan mengelola perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya Organisasi diluar pemerintah akan memudahkan Tugas pemerintah mengingat Indonesia 13 M. Ambari. 2016. Satwa Liar Semakin Terancam karena Perdagangan Illegal. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2016/06/03/satwa-liar-semakin-terancam-karena-perdagangan-ilegal/. Pada 15 Februari 2020 14 Lusia Arumingtyas dan Sapariah Saturi. 2020. Kala Kementerian Lingkungan Putus Kerja Sama dengan WWF Indonesia. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/01/31/kala-kementerian-lingkungan-putus-kerjasama-dengan-wwf-indonesia/?fb_comment_id=2648192378563876_2650573908325723 pada 15 Februari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com memiliki 34 Provinsi dan masyarakat yang Multikultural. Selain itu juga sudah banyak proyek yang sudah banyak proyek yang sedang berlangsung dan jika diputus akan menghambat kemajuan perlindungan lingkungan di Indonesia Penutup Pemutusan kerja sama dengan Yayasan WWF-Indonesia menandakan bahwa harus ada keseriusan ekstra dari pihak pemerintah khususnya dalam rangka perlindungan satwa liar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi dari kejahatan satwa liar kurang lebih mencapai Rp13 triliiun pertahun. Kejahatan satwa liar termasuk menduduki peringkat ketiga sebagai kejahatan yang kerap kali terjadi di Indoensia, setelah kejahatan narkotika dan perdagangan orang di tahun 2018.15 Saat ini, peraturan yang mengatur tentang perlindungan satwa liar masih sangat lemah. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem hanya memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara serta denda maksimal Rp200 juta untuk tindak pidana kejahatan satwa liar. Sedangkan, solusi yang ditawarkan dalam RUU KUHP pun belum dirasa akan berjalan maksimal, Wenny Adzkia dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti tentang ketidakjelasan petunjuk penjatuhan pidana kepada korporasi, di mana dalam RUU KUHP, menjelaskan bahwa sistem pemidanaan terhadap korporasi tidak menggunakan pidana minimum dan dirumuskan secara alternatif. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dianggap tidak efisien untuk mengatasi masalah perlindungan satwa liar. Untuk itu, perumusan instrumen hukum baru yang berfokus pada perlindungan satwa liar yang tegas, efektif, dan efisien perlu dilaksanakan dengan segera. Diharapkan instumen hukum yang baru akan dirumuskan dapat mencakup; (1) sanksi yang lebih tegas dan alur pemidanaan yang jelas bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar, (2) merumuskan tata kelola

15 Moh. Dani Pratama. 2018. Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b10a19554e54/upaya-perlindungan-terhadapsatwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal/ pada 15 Februari 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com yang baik guna pemeliharaan habitat asli satwa liar, dan (3) memberikan limitasi jumlah konsumsi bagi satwa-satwa yang terancam punah. Referensi Dodi Hidayat, dkk. 2020. Tanpa Panda di Manggala. Diakses dari https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159591/tanpa-panda-di-manggala pada 13 Februari 2020 Kompas. 2008. BKSDA Selidiki Pendagangan Organ Harimau Sumatera. Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2008/02/19/18125972/bksda.selidiki.pendagangan. organ.harimau.sumatera. Pada 13 Februari 2020 Jay Fajar. 2014. Daftar Merah IUCN Sebutkan 22.413 Spesies Terancam Punah. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2014/11/20/daftar-merah-iucn-terbaru-sebutkan-22-413spesies-terancam-punah/ pada 15 Februari 2020 Moh. Dani Pratama. 2018. Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b10a19554e54/upaya-perlindunganterhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal/ pada 15 Februari 2020 Moh Mhory Alfrizi. 2019. Kabupaten Pandegelang Dukung Program Ujung Kulon WWF Indonesia. diakses dari https://tekno.tempo.co/read/1193659/kabupaten-pandeglangdukung-program-ujung-kulon-wwf-indonesia, pada 14 Februari 2020 Mongabay, Indonesian environment ministry ends WWF partnership amid public spat. Diakses dari https://news.mongabay.com/2020/01/indonesia-environment-ministryklhk-wwf-partnership-forest-conservation/ pada 13 Februari 2020 Noeleen Heyzer, James V. Rayker and Antonio. 1995. Government NGO Relation in Asia. Kuala Lumpur: APDC

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: Student Center Kav. 23 Kampus Unpad Jatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Syarifatul Zannah . 2014. Peran World Wild Fund For Nature ( WWF ) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Jurnal Fisip HI Universitas Mulawarman, Edisi 2, No. 1,2014 Tenggara. WWF Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s future in doubt as contract terminated. Diakses dari https://tenggara.id/backgrounder-tjp/tenggara-backgrounder-february-07-2020/wwfindonesias-future-in-doubt-as-contract-terminated pada 13 Februari 2020 The Jakarta Post. 2020. Indonesia blames WWF for forest fire in Jambi. Diakses dari https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/30/indonesia-blames-wwf-for-forest-firein-jambi.html pada 13 Februari 2020 WWF Indonesia. 2020. WWF-INDONESIA IMPACT STORIES 2018. Diakses dari https://www.wwf.id/upload/2019/06/WWF-ID_-_Impact_Stories_2018.pdf

pada

Februari 2020 WWF

Indonesia.

2020.

VISI

dan

MISI

WWF.

Diakses

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2/ pada 14 Februari 2020

dari

Potensi Overcriminalization dalam Surat Telegram Kapolri Pendahuluan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan surat Telegram pedoman pelaksanaan tugas terkait kejahatan yang terjadi di ruang siber dan tindak pidana atas penyebaran hoaks terkait informasi perihal Covid-19, penghinaan terhadap Presiden dan pejabat negara terkait kebijakan dalam penanganan wabah Covid-19. Surat Telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020. Dokumen tersebut ditantangani langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Beberapa hal yang disoroti oleh penyidik Bareskrim Siber Polri adalah penyebaran berita bohong alias hoaks terkait virus corona Covid-19, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah, dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online.1 Setidaknya ada tujuh poin langkah-langkah yang diperintahkan Kapolri terhadap Kabareskrim

Polri

dan

Kapolda

dalam

surat

bernomor

ST/1100/IV/HUK.7.1./2020. Berikut poin-poinnya 1.

Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa internet di wilayah masing-masing;

Membantu memberikan akses kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin dan insidentil;

Memberikan dukungan kepada fungsi humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid-19:

Melaksanakan kegiatan kampanye perang terhadap cyber crime untuk dapat dukungan dan partisipasi masyarakat;

Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait Covid-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah, praktek penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, APD, antiseptik, obat-obatan dan disinfektan;

Tirto. 2020. Indonesia Butuh Corona Kelar, Bukan Aturan Hina Presiden & Pejabat. diakses dari https://tirto.id/eLyo 14/04/20 pada 14 April 2020

Melaksanakan penegakan hukum secara tegas;

Ekspose setiap hasil pengungkapan perkara guna memberi efek deterrent terhadap pelaku lainnya.

Dalam pelaksanaannya, surat telegram yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian ini didasari dengan aturan lain yaitu KUHP yaitu antara lain; Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, pasal 311, kemudian Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.2 Dikeluarkannya

Surat

menimbulkan

suatu

problematika

dengan

Penghinaan Penguasa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Penggunaan pasal 207 KUHP sebagai dasar atas kebijakan perihal penghinaan terhadap Presiden maupun pejabat pemerintah di dalam Surat Telegram tersebut haruslah disinkronkan dengan 2

Ibid.,

Putusan Mahkamah

Konstitusi

No.

013-022/PUU-IV/2006,

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Jadi, apabila pemerintah yang dihina tersebut tidak mengadukan kasus penghinaan ini maka tidak dapat dipidana. Dengan demikian jelas bahwa sejak putusan MK ini maka rumusan delik Pasal 207 dirubah dari jenis delik biasa menjadi delik aduan. Karena telah mengalami perubahan jenis delik, maka dapat ditafsirkan juga bahwa martabat yang dimaksudkan dalam pasal ini pun ikut mengalami perubahan, yaitu hanya pada martabat pejabat umum/penguasa

dan

bukan lagi martabat institusi (content fo

personal and not content of institutional). Selain dari pasal di KUHP, kita juga dapat melihat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang perlu dipahami bahwa berdasarkan UU 19/2016 revisi UU ITE menyatakan Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan.3 Perihal perubahan delik tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan sebagai delik. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Yang masing-masing memiliki arti:  Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,  Baar diartikan sbagai dapat dan boleh,  Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga, istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni4 “Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” Lalu, delik tersebut memiliki ruang lingkup dan salah satu ruang lingkupnya disebut dengan Delik aduan, delik ini menjadikan yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij).5 Karena penyidikan dan penuntutan merupakan satu tahapan, maka dalam pengertian delik aduan sebagai delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, sudah termasuk pula di dalamnya adalah penyidikan 3

ICJR. 2020. Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka, diakses dari http://icjr.or.id/sasar-kasus-penghinaan-presiden-polisi-lawan-putusan-mahkamah-konstitusisecara-terbuka/ pada 14 April 2020 4 Andi Hamzah.1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 88. 5 Sudarto.1990. Hukum Pidana I Cet ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip., hlm. 56

yang hanya dapat dilakukan penyidikan bila ada pengaduan karena penanggung jawab penyidikan (pengusutan) adalah juga penuntut umum. Secara keseluruhan, Surat Telegram tersebut dikeluarkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum yang diemban fungsi reserse kriminal dan jajarannya. Kabag Penum Polri Kombes Pol Asep Adisaputra menerangkan bila upaya preventif dan preemtif tak efektif, upaya penegakan hukum pun diambil dengan maksud memberikan kepastian hukum pada para pelanggar hokum.6 Namun yang perlu kembali menjadi poin kritis adalah dengan dimasukannya penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah tersebut adalah perihal gagalnya pihak kepolisian dalam memaknai suatu pasal dalam penerapannya. Ketika klausal penghinaan masuk kedalam Surat Telegram maka kepolisian menganggap memiliki hak untuk melakukan penangkapan dan berimplikasi pada bentuk pengabaian mengenai maksud daripada pasal tersebut. Terlebih pernyataan Kabag Penum Polri Kombes Pol Asep Adisaputra yang mengatakan jika ada pihak yang tidak puas dengan proses hukum, maka ada mekanisme tersendiri yang bisa ditempuh, misalnya praperadilan.7 Hal tersebut jelas seperti mencerminkan bahwa kepolisian seolah-olah ingin bertindak sewenang-wenang dengan menganggap setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus selalu diselesaikan di meja hijau. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan sangat tidak aneh apabila selama Indonesia dalam kondisi sedang menghadapi pendemi Covid-19 ini akan terjadi overcriminalization.

Kritik Ahli Terhadap Surat Telegram Pandemi Covid-19 belum usai, kini muncul pula perihal lainnya dengan diterbitkannya telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang berisi sanksi pidana terhadap masyarakat yang menghina Presiden dan Pejabat Pemerintah di media sosial terkait pelaksanaan penanganan Covid-19. Poin yang menjadi sorotan adalah terkait penghinaan kepada Presiden dan Pejabat Negara di tengah wabah Covid-19. Menurut Susilo 6

Bambang Yudhoyono, terbitnya telegram tersebut dapat menimbulkan persoalan baru sebab akan mengakibatkan adanya ketegangan antara warga dengan pemerintah melalui tindakan â&#x20AC;&#x153;mempolisikanâ&#x20AC;? warga yang salah bicara dengan dalil anggapan telah menghina Presiden dan para Pejabat Negara. Menurutnya, negara belum fokus dalam mengatur skala prioritas atas hal apa yang sepatutnya diutamakan. Ditengah bencana seperti ini memang seharusnya terjadi integritas antara warga dan pemerintah untuk bersinergi melawan wabah yang kian genting dengan cara bersama-sama fokus pada upaya penanganan alih-alih mengeluarkan kebijakan yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai kondisi. Beliau menambahkan, saat ini Pemerintah terkesan sangat sensitif dan kurang sabar dalam menghadap kritikan, utamanya hinaan dan cercaan.8 Sementara itu, menurut Jimly Asshidiqie, aparat kepolisian tidak boleh menafsirkan sendiri â&#x20AC;&#x153;Penghinaan Presidenâ&#x20AC;? sebab berpacu pada putusan MK nomor 013-022-PUUIV/2006, Pasal terkait penghinaan Presiden dalam KUHP telah dibatalkan, seperti Pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 ayat (1). Dalam RKUHP, terkait penghinaan Presiden juga telah dirubah menjadi delik aduan artinya hanya orang yang secara langsung merasa terhina itulah yang mengadu bukan melalui aparat kepolisian sebab justru akan merusak tatanan demokrasi. Beliau menambahkan, kritikan warga kepada pemerintah merupakan suatu konsekuensi dari demokrasi yang harus siap diterima oleh Pemerintah. Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus AT Napitupulu juga mengkritik tindakan represif yang dilakukan oleh Kapolri, pasalnya hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Akibatnya, kebebasan berekspresi yang dapat dikelurakan oleh masyarakat menjadi terbungkam karena dibayangi oleh iklim ketakutan akibat sanksi pidana yang dapat menangkap mereka. 9 Indonesia sebagai negara demokrasi memang tak akan lepas dari implikasi kebebasan berekspresi bagi warganya, terbitnya Telegram seakan menjadi upaya pembatasan demokrasi dan cenderung membentuk Abuse of Power sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni. Menurutnya, aturan ini akan 8

CNN Indonesia. 2020. SBY Minta Telegram Polri soal Penghina Presiden Dievaluasi. diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200408163937-32-491761/sby-minta-telegram-polri-soalpenghina-presiden-dievaluasi Pada 10 April 2020 9 CNN Indonesia. 2020. Jimly: Polisi Jangan Tafsirkan Sendiri Penghinaan Presiden. diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200407164250-12-491312/jimly-polisi-jangan-tafsirkan-sendiripenghinaan-presiden? Pada 10 April 2020

berbahaya jika dikaitkan dengan posisi Bareskrim yang dulunya ajudan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini juga seakan menjadi upaya kriminalisasi sebab jika ada yang mengkritisi sedikit akan langsung ditindak oleh Polisi. Di tengah bencana ini, sepatutnya Polisi berfokus melayani masyarakat dengan menjadi garda terdepan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Dibanding pada tindak refresif, menurutnya lebih baik pihak kepolisian mengalihkan perhatiannya pada upaya preventif dengan membantu masyarakat yang kesulitan dan memperketat pengawasan di lapangan, seperti pada orang yang enggan memakai masker dan tidak melakukan social distancing sebab akan jauh lebih bermanfaat.10 Senada dengan pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta agar ST tersebut dicabut karena dikhawatirkan membuka ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan oleh kepolisian dan penegak hukum untuk bersifat represif dan berpotensi menghilangkan kebebasan berpendapat sebagaimana sebelumnya telah dijamin pula oleh Peraturan Internal Kapolri. 11 Pendapat berbeda diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan bahwa telegram Kapolri memiliki legitimasi secara hukum karena berada dalam konteks untuk menjalankan pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Beliau membenarkan adanya penjaminan kebebasan berkekspresi yang dijamin oleh Konstitusi namun kebebasan ini bukanlah kebebasan yang absolut melainkan ada limitasi restriktif baik secara hukum dengan regulasi yakni KUHP dan UU ITE, doktrin/ilmu hukum, yurisprudensi, maupun restriksi etika sosial, sebab menurutnya harus ada batasan yang tegas antara yang disebut kebebasan berekspresi dengan pernyataan dalam format penghinaan formil yang strafbaar dan bersifat universal. Selain melihat Pasal KUHP yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK, beliau menyatakan bahwa terdapat Pasal lain yang digunakan untuk mengatur penghinaan terhadap pejabat dan badan umum yaitu 10

Matius Alfonso. 2020. Kritik Telegram Kapolri soal Corona, Komisi III DPR: Potensi Abuse of Power. diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4969056/kritik-telegram-kapolri-soal-corona-komisi-iii-dpr-potensiabuse-of-power Pada 10 April 2020 11 Chandra Iswinarno. 2020. Singgung Telegram Kapolri, AII: Aparat Harusnya Melindungi Bukan Represif! diakses dari https://www.suara.com/news/2020/04/06/175132/singgung-telegram-kapolri-aii-aparatharusnya-melindungi-bukan-represif Pada 10 April 2020

Pasal 207 KUHP yang dipahami bukan sebagai delik aduan namun delik biasa. Menurutnya Penghinaan yang dilarang dalam Pasal 207 KUHP merupakan bentuk formeele belediging yakni suatu pernyataan yang diutarakan secara kasar, tidak sopan, tidak konstruktif, tidak objektif, dan tidak bersifat zakelijk. Sistem Anglo-Saxon diatur juga pemidanaan terhadap libel (tertulis) dan slander (lisan) sebagai defamatory statement yang bisa juga dipidana.12 Sementara itu, dalam keterangannya melalui siaran langsung akun Instagram Divisi Humas Polri, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bukanlah langkah utama melainkan upaya terkahir atau ultimum remedium yang baru digunakan jika upaya preemtif dan preventif tidak berhasil. 13

Potensi Overcriminalization Isi dari surat telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 memang bukan hanya perihal penghinaan presiden dan pejabat pemerintahan semata. Terdapat penjelasan terhadap instruksi untuk menangkap pelaku penyebaran hoax covid-19 dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan. Namun, poin penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintahan seakan memperlihatkan adanya miskonsepsi kapolri terhadap penggunaan pasal 207 KUHP. Kekhawatiran yang muncul bila miskonsepsi ini malah tetap dijalankan adalah terdapat potensi overcriminalization yang dilakukan Polisi selaku aparat penegak hukum. Stephen F. Smith memang menempatkan overcriminalization sebagai kebijakan legislator yang terlalu banyak menaruh sanksi pidana pada undang-undang.14 Namun selain pandangan tersebut, terdapat beberapa pandangan lain mengenai overcriminalization. Salah satunya adalah pandangan dari Sarah Sun Beale yang mengkonsepsikan overcriminalization dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang

Asni Ovier. 2020. Pakar: Surat Telegram Kapolri Soal Penghinaan Presiden Miliki Legitimasi. diakses dari https://www.beritasatu.com/nasional/619151-pakar-surat-telegram-kapolri-soal-penghinaan-presiden-milikilegitimasi Pada 10 April 2020 13 Devina Halim. 2020. Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir. diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/06291501/polri-pemidanaan-dalam-pencegahan-covid-19upaya-terakhir Pada 11 April 2020 14 Stephen F. Smith. 2012. Overcoming Overcriminalization. Journal of Criminal Law and Criminology, vol 102, no. 3, 2012., hlm. 540

berlebihan (overenforcement) oleh aparat penegak hukum. 15 Hal ini diperkuat oleh pandangan Isaac D. Buck yang mengatakan bahwa tindakan seperti ini lebih cocok disebut sebagai overenforcement atau penegakan hukum yang berlebihan.16 Menurut Sarah Sun Beale, bentuk-bentuk overcriminalization yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah a. Pemberian kewenangan diskresi yang tidak terkontrol kepada penegak hukum; b. Disparitas pidana terhadap beberapa pelaku yang melakukan kejahatan yang sama; c. Penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum memang memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Menurut Kenneth Culp Davies, diskresi kepolisian merupakan kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal. 17 Atau dengan kata lain, Kenneth menyebut diskresi sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi. 18 Dalam hal ini, pelaksanaan diskresi sebagaimana yang disebutkan UU Kepolisian memang diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian. Namun, dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan sebagai berikut 1. Tidak bertentangan dengan hukum; 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; 3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk di lingkungan jabatannya; 4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 5. Menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini bila rasionalisasi pengeluaran kebijakan kriminalisasi pemerintah didasarkan atas pembenaran diskresi kepolisian. Maka hal yang diingat adalah hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa penggunaan pasal 207 KUHP harus merubah paradigma delik umum menjadi delik aduan. 15

Sarah Sun Beale. 2005. The Many Faces of Overcriminalization: From Morals an Mattress Tags to Overfederalization. American University Law Review, 54, 2005., hlm 749 16 Mahrus Ali. 2018. Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3, September 2018., hlm. 462 17 Aryanto Sutadi, dkk. 2013. Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional., hlm. 27 18 Ibid.,

Yang dalam hal ini, penghinaan bisa dikriminalisasi, bila Joko Widodo melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian. Bukan delik umum yang tidak membutuhkan adanya pengaduan. Hal ini jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Bilamana Kepolisian tetap bersikeras menentang putusan Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut sama saja tidak menghormati perlindungan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam putusan tersebut. Penegakan hukum yang berlebihan memperlihatkan bahwa hukum pidana hanya ditujukan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang dirasa menghina presiden dan pejabat pemerintahan. Hukum pidana malah kehilangan fungsi awal yang harus ditujukan sebagaimana dikatakan Andrew Asworth sebagai sarana preventif. 19 Namun apabila fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan menempatkan

perbuatan-perbuatan yang dilarang tidak berbahaya atau kemungkinan

timbulnya bahaya yang dituju dari dilarangnya suatu perbuatan masih jauh, maka hal tersebut malah menjadi overcriminalization.20

Penutup Di tengah kesulitan yang dihadapi, dengan masuknya klausal penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah di dalam Surat Telegram tersebut justru memberikan suatu stigma dari masyarakat kepada pemerintah karena dianggap anti kritik. Mengingat problematika atas kebijakan perihal pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini dinilai kurang tanggap dan berkesan saling melempar tanggung jawab. Seharusnya menjadi wajar bagi masyarakat merasakan kekhawatiran. Terlebih dikeluarkannya perintah dalam ST/1100 dapat menimbulkan potensi bahwa petugas Polri dapat berbuat represif dengan menafsirkan secara sendiri dan bebas dalam menetukan masyarakat yang dirasa melakukan penghinaan terhadap Presiden maupun pejabat pemerintah. Sehingga pemerintah ataupun negara dapat mempolisikan setiap orang yang dirasa menghina presiden dan para pejabat pemerintah. Yang menjadi dampak paling buruknya adalah masyarakat yang seharusnya dapat mengeluarkan pikiran mereka ataupun pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah mengenai pandemi Covid-19 bisa saja

19 20

Mahrus Ali., loc.cit Ibid.,

dibungkam atau bahkan disalah tafsirkan menjadi suatu penghinaan sehingga dapat memenuhi unsur delik. Kesalahpahaman dalam mengartikan rumusan pasal tanpa melihat putusan Mahkamah Konstitusi akan sangat berpengaruh pada penegakan hukum yang berlebihan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature dapat memberikan penafsira-penafsiran sesuai norma konstitusi yang keberlakuannya harus ditaati oleh lembaga-lembaga lain karena berlaku erga omnes.

Referensi Andi Hamzah.1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Aryanto Sutadi, dkk. 2013. Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional

CNN Indonesia. 2020. Jimly: Polisi Jangan Tafsirkan Sendiri Penghinaan Presiden. diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200407164250-12-491312/jimly-polisijangan-tafsirkan-sendiri-penghinaan-presiden? Pada 10 April 2020

Devina Halim. 2020. Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir. diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/06291501/polri-pemidanaandalam-pencegahan-covid-19-upaya-terakhir Pada 11 April 2020

Mahrus Ali. 2018. Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3, September 2018

Sarah Sun Beale. 2005. The Many Faces of Overcriminalization: From Morals an Mattress Tags to Overfederalization. American University Law Review, 54, 2005

Sudarto.1990. Hukum Pidana I Cet ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Stephen F. Smith. 2012. Overcoming Overcriminalization. Journal of Criminal Law and Criminology, vol 102, no. 3, 2012

Tirto. 2020. Indonesia Butuh Corona Kelar, Bukan Aturan Hina Presiden & Pejabat. diakses dari https://tirto.id/eLyo 14/04/20 pada 14 April 2020

Refleksi Reformasi: Menuju Orde Paling Baru? Disusun oleh: Aliansi BEM se-Unpad Pendahuluan Reformasi kini menatap usianya yang ke 22 tahun. Berbagai romantisme reformasi selalu menjadi hal yang dilihat setiap pembaharu kehidupan bernegara. Reformasi dianggap sebagai suatu kemenangan atas pemerintahan yang otoriter, kotor, dan busuk pada masa itu. Kemenangan tersebut terus dielukan hingga membawa kita pada refleksi, apakah 22 tahun reformasi membawa perubahan sebagaimana yang telah didambakan Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia telah mengalami pengarusutamaan pasca reformasi. Hal ini berkaitan dengan agenda reformasi hukum yang salah satunya adalah pengakuan secara komprehensif pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945. Hal tersebut merupakan perubahan progresif yang melepaskan aura ketakutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Dalam usianya yang ke 22 tahun, reformasi kini dihadapi pada permasalah serius mengenai kebebasan berpendapat. Antara lain kita dapat melihat tersebut dalam kasus Ravio Patra dan penerbitan Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020. Disamping itu, adanya pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dalam hal kebebasan berpendapat. Banyak hal yang dibatasi oleh pemerintah sebagai imbas dari Covid19, namun, pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan tersebut haruslah beralasan dan tetap dalam koridor penghormatan hak asasi manusia. Hal tersebut menjadi prinsip yang harus diingat dalam hal pembatasan. Walaupun pembatasan diperbolehkan, namun bila pembatasan tersebut malah menjadi bahaya bagi esensi hak yang dimaksud, hal tersebut malah menciptakan kondisi yang terjadi sebelum adanya reformasi, yaitu kondisi ketakutan dalam menikmati hak kebebasan berpendapat. Jika hal tersbut kembali terulang, maka apa bedanya orde baru dengan orde reformasi? Refleksi Reformasi: Sengkarut Marut Kasus Ravio Belum lama ini terdapat kabar yang begitu menggemparkan terkait diringkusnya Ravio Patra. Publik seakan dibuat terperanjat dengan kabar tersebut yang begitu tersebar pesat ke seluruh penjuru aktivis. Bagaimana tidak, Ditinjau dari riwayatnya Ravio dikenal sebagai sosok pemuda yang kritis yang gencar melayangkan kritik terhadap kebijakan dan

jalannya pemerintahan. Pada tanggal 22 April 2020 aktivis tersebut diringkus oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan menyiarkan berita onar atau provokasi membuat kekerasan atau menyebar kebencian. Hal tersebut tentunya membuat tanda tanya besar bagi publik perihal perbuatan tersebut kerap bertolak belakang dengan Riwayat serta sosok kepribadian Ravio sendiri. Ravio sendiri turut aktif sebagai perwakilan Indonesia dalam Steering Committee Open Government Partnership (SC OGP) pada tiga tahun terakhir. Tampak sering kali ia menyampaikan kritik-kritik nan ciamik serta turut penuntutan terhadap transparansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan upaya bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Juga penyampaian aspirasi yang memang kerap mendapatkan empati dan titik sorot bagi publik yang memang membuat Namanya melonjak dan masyhur di kalangan aktifis lainnya. Melalui media sosial Twitter Ravio mengkritik staf khusus presiden Billy Mambrasar yang terduga ikut berkecimpung dalam konflik kepentingan proyek-proyek pemerintah di Papua. Tak luput pula seiring dengan isu yang begitu menjadi polemik terkait penanganan pandemi covid-19 juga ia telisik dan kritik yang kembali ia kerahkan di media tulis lainnya. Berikut merupakan kronologi terkait sengkarut marut kasus Ravio 1 Selasa 21 April 2020, Ravio berkorespondensi dengan Billy Mambrasar via sms untuk memberitahu bahwa Ravio mengetahui seluk-beluk perusahaannya dalam menjalankan proyek pemerintah tidak sesuai dengan prosedur pengadaan yang tepat Rabu 22 April, Billy merespon pesan dari Ravio bahwa ia telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Ravio pun meminta bukti atas pengunduran diri yang telah dilakukan oleh Billy akan tetapi Billy tidak bisa memberikannya. Mengetahui hal tersebut Ravio mendesak Billy untuk menunjukan bukti otentik dan memberikannya ultimatum sebelum di blow up di media sosial. Pada pukul 08:31 WIB Ravio menuturkan di akun twitter pribadinya @Raviopatra berbunyi : Beneficial ownership transparency tapi sistemnya ga bisa diakses oleh publik. Oh mama oh papa, perusahaan om tante dan bro sis semua yang ngerjain tender pemerintah.â&#x20AC;? Setelah itu ia memutuskan untuk tidur Pukul 13:10 WIB Ravio terbangun dan tidak bisa untuk mengakses WhatsAPP miliknya. Ia pun mendapati sms berupa permintaan pengiriman One Time Password (OTP) 1

Eno Dimedjo. 2020. Kronologi penangkapan ravio patra versi kontras., diakses dari https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4989157/ini-kronologis-penangkapan-ravio-patra-versi-kontras Pada 25 April 2020

pada pukul 12:13 WIB Ketika ia sedang tertidur. Pada umumnya OTP biasa digunakan untuk mengkonfirmasi perubahan pada pengaturan WhatsApp. Pada pukul 13:20 hingga Ravio dan terkejut Ketika ia menemukan serangkaian panggilan telepon tak terjawab dari nomor tak dikenal yang beberapa berkode negara Malaysia dan Amerika Serikat. Ravio pun melacak nomor-nomor tak dikenal tersebut melalui aplikasi TrueCaller premium dan mencetuskan dua diantaranya terdaftar atas nama polisi AKBP berinisial HS dan seorang perwira militer , kolonel berinisial AAD Ravio langsung menghubungi rekannya dan menceritakan detail yang terjadi dan juga menghubungi provider telkomsel sebagai bentuk keluhan terhadap masalah yang Ravio alami Pukul 13:29 Rekan yang dihubungi Ravio menghubungi kenalannya di WhatsApp APAC yang kantornya terletak di singapura upaya menanyakan status akun WhatsApp Ravio. Pada pukul 14:00 Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto menerima laporan dari Ravio terkait insiden tersebut. Pukul 14:13 Ravio menerima tanggapan dari pihak WhatsApp bahwa

akunnya

memiliki

indikasi

peretasan

dan

pembobolan

(compromised)

pukul 15:24 akun WhatsApp milik Ravio mengirimkan pesan provokasi tertuju ke kontak yang tak dikenal dengan isi â&#x20AC;&#x153;Krisis sudah saatnya membakar! Ayo kumpul dan ramaikan 30 April 2020 aksi penjarahan nasional serentak, semua toko yg ada didekat kita bebas dijarahâ&#x20AC;? Pada pukul 15:27 hingga 15:31 Ravio membuat klarifikasi dan mengunci akun media social Twitternya bahwa akun WhatsApp miliknya telah diretas. Ia meminta agar rekanrekannya tidak menghubungi dan juga mengimbau agar akun WhatsAppnya dikeluarkan dari grup-grup ataupun mengimbau rekan-rekan agar keluar dari grup. Kemudian pada pukul 16:27, pihak WhatsApp memberitahu kepada Ravio bahwa telah mengamankan akun WhatsApp milik Ravio. Akan tetapi, Ravio kembali gagal mengakses akun WhatsAppnya. Kabar yang dikonfirmasi oleh Damar Juniarto , Pesan-pesan yang dikirim oleh peretas tidak satupun terkirim ke nomor telepon yang terdaftar pada ponsel Ravio. Lalu begitu banyak pengutaraan amarah dari nomor yang menerima pesan tersebut yang dikirimkan oleh peretas. Tangkapan layar tersebut telah disampaikan oleh Ravio kepada koleganya guna dikoordinasikan dengan pendamping hukum. Suatu hal yang begitu anomali ketika mencoba menghubungi salah satu nomor tak dikenal yang terdapat pada tangkapan layar tersebut, subjek nomor tersebut tidak mengenali sosok Ravio. Selain itu terdapat nomor tak dikenal lainnya yang menanggapi broadcast Ravio dengan amarah yang begitu bergejolak

mengaku bahwa ia salah satu aktivis 98 di Jawa barat, yang juga menjadi relawan jokowi saat kampanye tahun lalu. Juga sebagian relawan lain menerima broadcast serupa. Pukul 17:07 terdapat suatu artikel pada situs seword.com bertajuk â&#x20AC;&#x153;Siapakah Oknum yang Memprovokasi Penjarahan Nasional 30 April Nanti?â&#x20AC;? . Artikel tersebut pun juga mencantumkan tangkapan layer broadcast yang dikirimkan oleh akun WhatsApp Ravio. Tulisan tersebut pula cenderung memojokkan posisi dari Ravio yang dinilai provokatif terhadap makar. Pukul 19:00 Ravio berhasil mengakses akun WhatsApp nya secara penuh dan memperoleh sejumlah pesan pelontaran amarah serta kekhawatiran bahkan, kecaman akan melaporkannya ke polisi. Hal anomali lainnya berlanjut Ketika tidak ditemukan satupun jejak bukti bahwa broadcast tersebut telah dikirimkan kepada siapa. Hanya terdapat satu Bukti pesan broadcast yang dimana salah satu nomor tak dikenal tersebut mengirimkan bukti pesan provokatif tersebut. Berlanjut pukul 19:14 WIB , Ravio menghubungi Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SAFEnet mengkonfirmasi menerima kabar dari Ravio adanya indikasi oknum yang mencari keberadaan Ravio yang dibuktikan dengan menanyakan keberadaan Ravio kepada penjaga kosnya. Damar Juniarto memberikan instruksi kepada Ravio agar mematikan dan mencabut baterai dan mengevakuasikan diri ke safehouse. Safehouse atau rumah aman dapat diartikan sebagai nomenklatur dari operasi dan penegakan hukum, yang dimana sebuah pemberian fasilitas tempat untuk menyembunyikan seseorang dan merahasiakan keberadaannya dari pihak tertentu dalam situasi genting dan berbahaya. Pihak SAFEnet kerap menghubungi Lembaga YLBHI sebagai pendamping hukum dalam insiden ini. Pada pukul 20:30 hingga pukul 20:45 ia memberi kabar bahwa sedang berbincang dengan tetangga kosnya sembari menunggu kedatangan tim penjemput safehouse. Setelah itu tidak terdengar Kembali kabar dari Ravio seakan hilang begitu saja. Bahkan, pesan WhatsApp yang dikirmkan ke ponselnya pun tidak terkirim. Tetangga Kos nya menyampaikan informasi bahwasannya sekitar pukul 21:00 Ravio telah dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya dan didukung oleh konfirmasi Pihak safehouse bahwa Ravio telah dibawa polisi sebelum penjemputnya tiba. Tetangga Ravio yang kerap dibawa ke Polda Metro Jaya mengaku bahwa ia diperbolehkan pulang setelah menjawab sejumlah pertanyaan walau dibawa ke ruangan yang berbeda dengan Ravio.

Pukul 00:30 hari kamis 23 April 2020 kembali dipublikasikan artikel dalam situs seword bertajuk “Siapakah Oknum Yang Memprovokasi Penjarahan Nasional 30 April Nanti?” yang memaparkan pesan broadcasting Ravio dan Riwayat Ravio dalam segi penyudutan Ravio terkait dugaan provokasi. 2 Kombes Yuri Yunus selaku kepala bidang humas Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menangkap Ravio Patra pada rabu malam 22 april 2020 terkait dugaan menyebarkan berita onar dan menyebarkan kebencian.Pada pukul 15:27 Koordinator paguyuban Hukum ITE kerap mengakui bahwa pihak pendamping hukum masih belum bisa bertemu langsung dengan Ravio. Pada pukul 17:00 23 april,

pihak

pendamping hukum baru mendapatkan akses untuk menemui Ravio. Ahmad Fathanah dari LBH press menuturkan saat ia bertemu dengan Ravio berita acara perkara dinyatakan telah mencapai (90%). Ravio ditetapkan sebagai saksi yang ditunding melanggar Pasal 14 & 15 terkait Berita Bohong, Pasal 28 Ayat 1 junto Pasal 45 a Ayat 1 terkait Berita Bohong dengan pasal 160 KUHP. Semuanya “di atas 5 tahun tuntutannya.” Fathanah pun juga menuturkan bahwa proses penangkapan dinilai cacat prosedural. Sejatinya, sebagai saksi Ravio hendaknya memperoleh dua kali surat pemanggilan sebelum pemanggilan paksa yang dirasa tidak koheren dengan tindakan Pola Metro jaya yang langsung meringkus Ravio Pasca penangkapan dan pemeriksaan selama 33 jam, Ravio akhirnya dibebaskan pada 24 April 2020 sekira pukul 8.30 WIB. Beragam pihak melontarkan berbagai pendapat mengenai penyelesaian kasus Ravio yang dirasa masih memiliki kejanggalan, mulai dari kritik sebagai bentuk kriminalisasi, penanda tanganan petisi pembebasan, hingga urgensi diperlukannya Perlindungan terhadap Data Pribadi. Meskipun sebelumnya telah dikonfirmasi sebagai peretasan terhadap akun Whatsapp Ravio,3 namun dalam proses hukumnya masih ada beberapa poin yang dinilai justru tidak kooperatif dengan melakukan upaya kriminalisasi pada Ravio sebagaimana diungkap oleh Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (Katrok) yang mencatat beberapa permasalahan hukum diantaranya yaitu4 (1) Penangkapan dan penggeledahan dilakukan tidak sesuai prosedur. Ketika akan melakukan penangkapan 2

Raka Ibrahim. 2020. Kronologi peretasan Whatsapp penangkapan ravio patra., diakses dari https://www.asumsi.co/post/kronologi-peretasan-whatsapp-penangkapan-ravio-patra pada 25 April 2020 3 Kumparan. 2020. Ribuan Orang Tandatangani Petisi #BebaskanRavio. diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/ribuan-orang-tandatangani-petisi-bebaskanravio-1tHSzhioyrz/full Pada 25 April 2020 4 ICJR. 2020. Ravio Bebas dengan Status Sebagai Saksi, Ungkap Segera Peretas, Hentikan Upaya Kriminalisasi. diakses dari https://icjr.or.id/siaran-pers-koalisi-ravio-bebas-dengan-status-sebagai-saksi-ungkap-segeraperetas-hentikan-upaya-kriminalisasi/ Pada 25 April 2020

dan penggeledahan perlu bagi seorang polisi untuk memperlihatkan atau menunjukan surat penagkapan dan penggeledahan, namun dalam kasus Ravio, Polisi tidak melakukan hal tersebut dan bertindak tanpa landasan yang jelas sehingga tindakannya menjadi tidak sesuai dengan prosedur. (2) Pihak penyidik di Sub Direktorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) membantah frasa penangkapan dan penahanan dan tindakannya merupakan bentuk pengamanan. Dalam tatanan hukum acara Pidana, pengamanan tidak pernah dikenal apalagi Ravio ditangkap lebih dari 1x24 jam. (3) pada saat Penasihat Hukum meminta keterangan informasi mengenai keberadaan Ravio, Polda Metro Jaya dari berbagai unit menyatakan ketidak tahuan mereka atas keberadan Ravio dan baru dikonfirmasi mengetahui setelah melakukan siaran pers oleh Polda Metro Jaya; (4) penetapan status Ravio pun masih menimbulkan ambiguitas. Pada pemeriksaan Pukul 03.00-06.00 23 April 2020, status hukum Ravio merupakan seorang tersangka namun ia berubah statusnya menjadi saksi pukul 10.0017.00 WIB di hari yang sama dan anehnya ia memperoleh surat penahanan dalam statusnya sebagai seorang saksi. (5) Penyidik juga melakukan pengaksesan terhadap hal yang tidak relevan dengan dugaan tindak pidana. Dalam aksinya, penyidik mengakses pengeloaan keuangan pribadi milik Ravio bahkan mengubah kata sandi email milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. (6) Pasal yang dituduhkan mengalami perubahan yang tidak berkaitan dengan proses pemeriksaan. Pada awalnya Ravio dikenakan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE lalu berubah menjadi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Atas kejanggalan tersebut, Katrok berupaya mendesak agar Pertama, Presiden memberikan tindakan yang tegas dengan menghentikan upaya refresif dan teror terhadap warga negara yang kritis; kedua, Pihak kepolisian harus bertindak secara profesional utamanya dengan bertindak sesuai prosedur serta menghentikan tuduhan dan kasus Ravio; ketiga, kepolisian harus secara cepat menangkap peretas dan penyebar hoax dari akun whatsapp Ravio. Selain pendesakan oleh Katrok di atas, penanda tanganan petisi menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam membebaskan Ravio. Ryan Fajar Febrianto adalah orang yang menggagas untuk membuat petisi melalui laman Change.org dengan membuat tagar #BebaskanRavio, dan per 23 April sudah ditanda tangani oleh 6.889 orang dari target 7.500. Tidak terlepas dari kedua upaya di atas, sejatinya terdapat satu poin yang menyebabkan masalah ini timbul yakni adanya celah untuk melakukan peretasan yang dilakukan oleh

oknum tak bertanggung jawab melalui akun whatsapp. Kerentanan ini masih belum dibarengi dengan regulasi yang memadai sebab perlindungan data pribadi di Indonesia masih berupa draft Rancangan Undang-undang. Belajar dari Ravio: Penting Perlindungan Data Pribadi Kasus Ravio Patra juga menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Padahal di era digital, kebutuhan aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif sangatlah mendesak. Berdasarkan survey Mastel dan APJII pada 2017 menyebutkan,

79%

dari

responden

survey

tersebut

keberatan

data

pribadinya

dipindahtangankan tanpa izin dan 98% diantaranya bahkan menginginkan agar segera dibentuk UU Perlindungan Data Pribadi. 5 Pun, adanya instrumen hukum yang saat ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi, ialah, pertama Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Pasal 1 ayat (22) menyebutkan, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.” Ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana perlindungan tersebut termasuk ke dalam satu satu hak pribadi yang dapat diartikan sebagai berikut: a.

Hak pribadi adalah hak guna menikmati kehidupan pribadi serta bebas dari segala macam gangguan.

APJII. 2016. Hasil Survey Ekosistem DNA Nasional APJII dan MASTEL. Diakses dari https://apjii.or.id/content/read/39/282/Hasil-Survey-Ekosistem-DNA-Nasional-APJII-dan-MASTEL, pada 30 April 2020

Hak pribadi adalah hak guna berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimatamatai.

Hak pribadi adalah hak guna mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data individu.

Namun, instrumen hukum yang telah disebutkan di atas nyatanya belum cukup dan mampu untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Sehingga, Rancangan UndangUndang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) penting untuk segera disahkan, terlebih eksistensi atas regulasi tersebut sangat dibutuhkan guna melindungi data pribadi rakyat Indonesia apalagi mengingat dari 180 lebih negara yang ada di dunia, 126 di antaranya telah memiliki regulasi tersebut. RUU PDP ini juga dalam penyusunannya sendiri menggunakan acuan global yang meliputi Konvensi General Data Protection and Regulation (GDPR) Uni Eropa sehingga kedaulatan data sebuah negara juga ikut termasuk di dalamnya dan tidak hanya mencakup perlindungan individu. Lebih lanjut, dalam salah satu poinnya mengenai kegagalan perlindungan pribadi di RUU PDP disebutkan, jika terjadi kegagalan perlindungan terhadap data pribadi, misalnya data bocor ke pihak-pihak lain, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada pemilik data dan menteri atau instansi pengawas, dalam pengumuman itu memuat data pribadi yang bocor, kapan dan kronologinya, serta upaya penanganan dan pemulihannya.6 Sehingga RUU PDP ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat secara luas dengan adanya fasilitas serta pendampingan terhadap subjek data guna menyelesaikan sengketa apabila undang-undang tersebut nantinya dilanggar. Namun sayangnya, di dalam rancangannya yang telah dibahas semenjak 2012 masih ditemukan beberapa kendala yang masih dihadapi yaitu dengan banyaknya regulasi terkait dengan data pribadi. Alhasil, pembahasan secara lebih jauh dan mendalam masih dibutuhkan guna memperbaiki RUU PDP tersebut.7 Atas hal ini, perlindungan data pribadi menjadi 6

Hari Widowati. 2020. Diteken Jokowi, Ini Poin-poin RUU Perlindungan Data Pribadi. diakses dari https://katadata.co.id/berita/2020/01/29/diteken-jokowi-ini-poin-poin-ruu-perlindungan-data-pribadi, Pada 30 April 2020 7 Narasi Indonesia. 2020. Menunggu UU Perlindungan Data Pribadi. dari https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menunggu-uu-perlindungan-data-pribadi, Pada 30 April 2020

sebuah kebutuhan terlebih merupakan hal yang penting di era teknologi informasi. Seiring berkembangnya zaman dalam ranah revolusi industri 4.0 mengoptimalkan media digital sebagai wahana yang mempermudah aktifitas sehari-hari. Selain itu, maraknya inovasi ciamik juga menghimpun data-data pribadi yang memang tercantum pada prosedur kerap disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab belakangan ini.Hal ini jelas menjadi masalah krusial lantaran begitu banyak data yang tercantum pada gawai dan era digital ini yang pada dasarnya perlu diberikan atensi besar untuk melindungi data guna preventif tidak terjadi kasus-kasus serupa. Perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi privasi seseorang, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak dilanggar. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi juga dapat menyebabkan kerugian pada reputasi dan diri seseorang, bahkan dapat membawa kepada konsekuensi hukum. Perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi penting karena data telah menjadi aset yang sangat berharga di era ekonomi digital dan big data saat ini. Data pribadi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sebab, data ini dapat menjadi salah satu â&#x20AC;&#x153;senjataâ&#x20AC;? bagi perusahaan dalam mengekspansi bisnisnya agar produk/jasa yang mereka tawarkan dapat diminati oleh konsumen. Abu Bakar Munir (2015), mengungkapkan bahwa â&#x20AC;&#x153;data has become the raw material of production and a new source of immense economic and social valuesâ&#x20AC;?. Penjualan data yang dilakukan oleh perusahaan maupun pihak tak bertanggung jawab merupakan salah satu bukti sederhana dari sisi ekonomis data. Sisi privasi dari data pribadi tersebut digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai lahan siklus ekonomi gelap dan illcit trade Secara alami, supply muncul karena adanya demand. 8 Maraknya penjualan data di era ini menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Sejak 2014, Bareskrim Polri mulai cukup aktif menangkap oknum/pihak yang diduga melakukan transaksi bisnis penjualan data pribadi, khususnya penjualan data nasabah bank. Platform yang digunakan oleh pelaku untuk menjual data ini cukup beragam, mulai dari website pelaku seperti temanmarketing.com, jawarasms.com, walisms.net, hingga melalui akun dan grup Facebook. Oknum tersebut menawarkan beberapa pilihan paket kepada pembeli, di antaranya paket nomor HP member hotel, pemilk kendaraan mewah, nasabah pemain saham, nasabah kartu kredit, Nomor Induk 8

Sinta Dewi Rosadi. 2018. Protecting Privacy on Personal Data In Digital Economic Era: Legal Framework In Indonesia. Brawijaya Law Journal Vol. 5, No. 1, April 2018., hlm.153

Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, nomor rekening, dan lain sebagainya. Semakin banyak data kependudukan dalam satu paket, maka semakin mahal harganya. Paket dijual dengan harga dari Rp 350.000 hingga Rp 20 juta. Jumlah data yang ditawarkan pun bervariasi, yakni dari 1.000 data hingga 50 juta data. Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, setidaknya ada 5 hal alasan pentingnya menjaga data pribadi, (1) terkait dengan upaya penghindaran intimidasi online atas dasar gender, (2) mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, (3) menjauhi potensi penipuan, (4) menghindari potensi pencemaran nama baik, (5) hak kendali atas data pribadi. 9 Proliferasi IPTEK dalam perkembangannya justru juga berjalan paralel bersamaan dengan lebih rentannya peretasan terhadap data pribadi, sebab seiring perkembangan zaman dan canggihnya teknologi, oknum yang tidak bertanggung jawab kerap bertindak selaras dengan zaman modern. Maraknya kasus pembobolan data pribadi yang menyalahgunakannya data privasi untuk kepentingan tertentu. Data bak sebuah berlian yang direbutkan orangorang. Data-data tersebut dihimpun dan dijual kepada pihak yang menginginkanya dan tidak memiliki landasan yuridis serta persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Lembaga swadaya masyarakat

yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi

mengungkapkan telah menerima ribuan laporan terkait persoalan perlindungan data pribadi. Mereka menyebut setidaknya ada sekitar lima ribu kasus penyalahgunaan data pribadi milik warga yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dari banyaknya penyalahgunaan data tentunya kita bertanya apakah semudah itu data pribadi diretas? Ternyata Indonesia belum

mempunyai

undang

perlindungan data

pribadi,

pemerintah

baru

mencanangkan melalui RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) namun hingga kini belum disahkan, padahal beberapa negara-negara di Asia Tenggara sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam (dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Brunei (sedang dalam penyusunan), serta Thailand (proses pembahasan di parlemen). Ketertinggalan ini membuat oknum mudah untuk meretas data pribadi seseorang. Terlebih lagi belum optimalnya hukum untuk menjerat para 9

Kominfo. 2019. 5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi diakases dari https://kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perludilindungi/0/sorotan_media Pada 3 Mei 2020

peretas dan pencurian data pribadi menjadi faktor fundamental belum jeranya para pelaku tersebut. Selain undang undang, saat ini sosial media kian menjamur, hal ini dimanfaatkan hacker/oknum untuk mengirimkan phising ke email orang, yang nantinya ketika seseorang klik link tersebut hacker dengan mudah mendapatkan data pribadinya. Berikut ini adalah Pihak yang berkecakapan untuk meretas data pribadi : Pertama, Pemerintah mempunyai wewenang untuk meminta data pribadi kepada perusahaan yang terkait seperti Facebook, Google dan perusahaan lainnya. Namun perusahaan tidak sembarang memberikan data seseorang, harus jelas motif dan tujuannya meminta data tersebut. Pemerintah hanya bisa mengambil data pribadi konsumen perusahaannya jika orang tersebut terlibat kasus penjahatan atau lainnya yang merugikan pemerintah. Kedua yaitu hacker, hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh tantangan. Dengan ilmu yang dipelajarinya, hacker bisa memasuki akun media sosial kita yang kemudian datanya akan disalahgunakan. Kasus hacker ini tidak dianggap remeh, bahkan ada kasus yang membobol perusahaan dengan mencuri data datanya lalu kerugian bisa mencapai milyaran rupiah. Kebocoran-kebocoran atau tersebarnya data-data pribadi baik bersifat sensitif maupun biasa tentu sangat mengganggu bagi setiap orang, khususnya para pengguna internet. Beberapa kejadian seperti yang sempat ramai dibicarakan 2018 silam, yaitu bocornya 1 jutaan data WNI di firma Cambridge Analityca, meskipun sebenarnya kasus ini tidak memiliki dampak yang begitu signifikan atau krusial bagi si korban. Namun, bukan berarti bahwa pembocoran data merupakan hal â&#x20AC;&#x153;sepeleâ&#x20AC;?, kasus ini juga memperlihatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap sensitifnya pembocoran data pribadi. Karena, mungkin saja pencurian data-data tersebut dimanfaatkan lebih lanjut ke arah kriminal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan dampak-dampak yang buruk. Secara individual, terdapat dampak-dampak yang sangat membahayakan dan merugikan akibat adanya peretasan/pembocaran data pribadi. Misalnya, digunakannya data pribadi sebagai sarana promosi pengajuan pinjaman online, yang bagi Sebagian orang ini merupakan hal yang mengganggu. Kemudian, mungkin saja peretasan data pribadi juga digunakan untuk mengemukakan statement publik yang kontroversial, menyebar hoax, dan

lain-lain. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita, terutama di sosial media. Seseorang akan merasakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan akibat hal tersebut, yang nantinya akan mengganggu kebebasan berpendapat sebagai seorang individu yang merdeka menyatakan pendapatnya yang diselaraskan dengan asas demokrasi. Dampak lainnya, kemungkinan data tersebut diperjualbelikan di situs-situs yang tidak bertanggung jawab yang cenderung merugikan pihak bersangkutan. Dampak yang semakin buruk dapat saja terjadi ketika data pribadi diretas dan dicuri, karena hal-hal penting yang dimiliki pengguna dapat dikendalikan oleh si peretas, misalnya kasus pembobolan rekening bank milik seseorang di tahun lalu. Dampak nyata ini benarbenar perlu kita perhatikan bersama, mengingat kerugian-kerugian materi pun sangat bisa menjatuhkan para korban tersebut. Seseorang juga dapat menjadi sasaran pencemaran nama baik melalui pencurian data pribadi ini. Jika kita lihat dari bentuk-bentuk pencurian dan pembobolan data pribadi ini. Dampak yang cukup signifikan tertuju pada kondisi psikologis seseorang. Terlihat ragamnya jenis pelanggaran pada data pribadi yang mempengaruhi kondisi psikologis individu meliputi rasa anxiety dan distress .Tidak sedikit kita melihat fakta impact dari revenge porn berujung menyebabkan depresi hingga menimbulkan bunuh diri. Kebebasan dan keamanan individu lagi-lagi terancam, mereka akan takut dan ragu ketika harus mencantumkan data-data pribadi terhadap hal-hal yang perlu, takut untuk mengemukakan pendapat, dan merasa dunia internet sudah tidak aman bagi kehidupan mereka, layaknya â&#x20AC;&#x2DC;monsterâ&#x20AC;&#x2122; yang dapat mengancam kapanpun dan dimanapun. Belum lagi dampak ekonomi seseorang maupun organisasi, pencurian uang, transaksi jual-beli palsu, hingga peminjaman online dalam jumlah besar yang mengatasnamakan pemilik data pribadi tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak yang bersangkutan karena tuduhan melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Indonesia sendiri sudah berupaya untuk melindungi data-data pribadi seluruh warga negara dengan beberapa langkah dan program. Karena dampak dari pencurian data ini pun dapat bersifat kolektif dimana para pencuri data pribadi akan mempertimbangkan penjualan data berdasarkan jumlah dan demografinya. Seperti yang terjadi pada Indonesia terhadap tidak amannya data-data pribadi masyarakat pengguna platform media sosial Facebook.

Kemanan dan pertahanan negara pun tidak menutup kemungkinan akan turut terancam oleh hal ini. Refleksi yang timbul dari insiden-insiden menggambarkan bahwa perlindungan data pribadi memasuki status darurat. Maraknya kasus pelanggaran terhadap pencurian data pribadi menunjukan pentingnya penegakan dan tindaklanjut terkait masalah tersebut. Kendatinya, pemerintah telah memberikan atensi berupa pembuatan perancangan Undangundang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Presiden pula telah menandatangani RUU tersebut pada 24 Januari 2020. Rancangan Undang-undang tersebut sebagai bentuk spesifikasi lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Draf tersebut juga penegasan sensitifitas data pribadi yang memerlukan perlindungan secara khusus yang berkaitan dengan aspekaspek pokok meliputi agama, Kesehatan,kondisi fisik, seksualitas, data keuangan dan hal lainnya yang berpotensi membahayakan atau merugikan subjek data. Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membatalkan penyerahan RUU PDP lantaran 32 regulasi yang belum kongruen dan perlu diselaraskan Kembali. Juga perlu dikaji dan didiskusikan dengan Menteri terkait tutur Samuel Abrijani. 10

Pada dasarnya PDP yang

diwacanakan sejak dua tahun silam akan tetapi belum juga mencapai proses pembahasan oleh anggota DPR dan tahap pengesahan. Akan tetapi melihat tindakan yang diambil oleh DPR justru membuat tanda tanya besar bagi publik. Situasi Pandemi seperti ini yang memang masyarakat harus tetap melakukan kegiatan ekonomi ditengah pandemic dengan mengoptimalkan media online. Namun kasus penyimpangan cybercrime juga kerap bermunculan dengan memanfaatkan situasi seperti ini. Urgensi dan penanganan massif dan tanggap sangat diperlukan untuk meminimalisir dan sebagai tindakan preventif cybercrime tersebut . Alih-alih menggencarkan Perlindungan data pribadi justru DPR malah berfokus pada aspek lain seperti omnibus law serta RUU Minerba yang perlu dipertanyakan dimana titik balik urgensi penanganannya dalam situasi covid-19 ini. Pemerintah perlu membuka diri kepada public dan mengkaji usulan dari masyarakat sendiri dan diselaraskan dengan mempertimbangkan setiap kepentingan. Peninjauan ulang dengan melihat secara global dan pertimbangan yang matang 10

WJtoday. 2019. Kominfo batal kirim draf ruu data pribadi ke DPR. diakses dari https://www.wjtoday.com/berita/5203/kominfo-batal-kirim-draf-ruu-data-pribadi-ke-dpr Pada 5 Mei 2020

kelak menghasilkan penanganan strategis bagi seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah. Urgensi Perlindungan Data Pribadi selain menjadi problema secara yuridis, juga berdampak secara psikologis. Bak fenomena gunung es yang menyebar secara masif kejahatan cyber ini memiliki memiliki beragam bentuk seperti pembajakan, kasus jual beli data, penggelapan rekening nasabah, revenge porn, dan masih banyak lagi. Lalu sebenarnya, sebesar apa dampak isu peretasan dan penyalahgunaan data terhadap seorang individu? Untuk mempertimbangkan mengapa kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi ini harus ditangani dengan serius, kita dapat melihat kerugian-kerugian dalam aspek psikologis yang dapat dialami seseorang. Sama seperti kejahatan di dunia nyata, korban yang mengalami cybercrime juga memiliki dampak perasaan yang sangat mirip dengan korban penyerangan di dunia nyata. Mereka mengalami perasaan kesal, tertekan dan bersalah. 11 Bahkan menurut Dr. Bonnie Stewart, peneliti dan penulis dari Kanada berpendapat bahwa media sosial memberikan risiko yang lebih besar dalam menimbulkan anxiety dan distress. 12 Dari beberapa kasus-kasus yang terjadi, ditemukan bahwa korban-korban cybercrime memiliki masalah kesehatan mental bahkan membutuhkan pengobatan. 13 Korban-korban dari cybercrime juga mengalami trauma emosional yang dapat berakibat kepada depresi. 14 Oleh karena itu, mari kita tinjau kembali dampak psikologis atau emosional yang dapat muncul karena cybercrime. Salah satu dari dampak emosional itu adalah anxiety, yaitu merupakan emosi yang ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang cemas, dan perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah.15 Kenaikan tingkat anxiety dipastikan akan terjadi ketika korban mengetahui bahwa data-data pribadinya digunakan dengan tujuan yang salah, jahat, atau sewenang-wenang. Seberapa besar kenaikan tingkat anxiety tersebut ditentukan oleh banyak hal dari penyalahgunaan data yang akan dihadapi saat itu, salah satunya yaitu konsekuensi

Dallaway, E. 2016. #ISC2Congress:Cybercrime Victims Left Depressed and Traumatized. diakses dari https://www.infosecurity-magazine.com/news/isc2congress-cybercrime-victims/ Pada 6 Mei 2020 12 Walsh, R. 2019. Data Privacy: is it a Mental Health Issue?. Diakses dari https://proprivacy.com/privacynews/data-privacy-mental-health-concern. Pada 15 Mei 2020 13 Walsh, R. 2019. Data Privacy: is it a mental health issue? Pro Privacy, diakses dari https://proprivacy.com/privacy-news/data-privacy-mental-health-concern Pada 6 Mei 2020 14 Bada & Nurse. â&#x20AC;&#x153;Chapter 4: The Social and Psychological Impact of Cyberattacksâ&#x20AC;?. In Benson, V. & McAlaney, J. (Eds.) 2020. Emerging Cyber Threats and Cognitive Vulnerabilities. Cambridge, Massachusetts: Academic Press. 15 Diakses dari https://www.apa.org/topics/anxiety/

dari penyalahgunaan atau kejahatan data pribadi itu sendiri. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa data pribadi tersebut telah diketahui orang lain. Ini akan berdampak pada peningkatan rasa ketidaknyamanan dari individu. Selain itu, potensi dampak psikologis lain dari cybercrime ini adalah distress dan trauma. Distress adalah jenis stres yang dihasilkan dari kewalahan oleh tuntutan, kerugian, atau ancaman yang dirasakan. Distress memiliki efek merugikan dengan menghasilkan maladaptasi fisik dan psikologis, serta menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi individu.16 Sedangkan, trauma adalah respons emosional terhadap peristiwa yang mengerikan seperti kecelakaan, pemerkosaan, atau bencana alam. 17 Anxiety dan trauma yang ditimbulkan dari penyalahgunaan data juga diperparah dengan kurangnya proses hukum yang dapat dilakukan. Laporan dari perusahaan keamanan Norton pada 2010 mengungkapkan bahwa para korban merasa "tidak berdaya". Hal tersebut dikarenakan para korban menganggap penjahat cybercrime tidak akan diadili atas perbuatannya. Seberapa parah efek psikologis yang dirasakan oleh korban salah satunya ditentukan dari seberapa serius penyalahgunaan data dan jeda waktu antara penyalahgunaan data dengan saat korban mengetahui bahwa ia mengalami penyalahgunaan data. Semakin lama jeda waktunya maka semakin kuat pula rasa ketidakberdayaan dan ketidakpastian yang dialami korban. Dalam beberapa kasus, dampak emosional terhadap korban lebih tahan lama ketika data benar-benar disalahgunakan. Dapat kita lihat bahwa kerugian yang diakibatkan oleh peretasan juga meliputi dampak psikologis. Mulai dari distress dan anxiety hingga trauma. Bahkan, dampak psikologis ini dapat menetap dalam jangka waktu panjang ketika terjadi penyalahgunaan data. Dengan mempertimbangkan kerugian dari aspek psikologis ini, sudah selayaknya penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi dihentikan dan diantisipasi oleh pemerintah. Jadi, upaya-upaya perlindungan data, terutama pemberlakuan peraturan terkait perlindungan data harus dilakukan.

Refleksi Reformasi: Surat Telegram Kapolri

16 17

Diakses dari https://dictionary.apa.org/distress Diakses dari https://www.apa.org/topics/trauma/

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan surat Telegram pedoman pelaksanaan tugas terkait kejahatan yang terjadi di ruang siber dan tindak pidana atas penyebaran hoaks terkait informasi perihal Covid-19, penghinaan terhadap Presiden dan pejabat negara terkait kebijakan dalam penanganan wabah Covid-19. Surat Telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020. Dokumen tersebut ditantangani langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Beberapa hal yang disoroti oleh penyidik Bareskrim Siber Polri adalah penyebaran berita bohong alias hoaks terkait virus corona Covid-19, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah, dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online18 Setidaknya ada tujuh poin langkah-langkah yang diperintahkan Kapolri terhadap Kabareskrim

Polri

dan

Kapolda

dalam

surat

bernomor

ST/1100/IV/HUK.7.1./2020. Berikut poin-poinnya a. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa internet di wilayah masing-masing; b. Membantu memberikan akses kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin dan insidentil; c. Memberikan dukungan kepada fungsi humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid-19: d. Melaksanakan kegiatan kampanye perang terhadap cyber crime untuk dapat dukungan dan partisipasi masyarakat; e. Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait Covid-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam

mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19,

penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah, praktek penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, APD, antiseptik, obat-obatan dan disinfektan; f. Melaksanakan penegakan hukum secara tegas; g. Ekspose setiap hasil pengungkapan perkara guna memberi efek deterrent terhadap pelaku lainnya. 18

Tirto. 2020. Indonesia Butuh Corona Kelar, Bukan Aturam Hina Presiden dan Pejabat. Diakses dari tirto.id/eLyo_14/04/40 pada 15 Mei 2020

Surat

menimbulkan suatu

problematika

dengan

dimasukkanya perihal penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah sebagai fokus kepolisian dalam menangani pendemi COVID-19. Hal tersebut dianggap sangatlah tidak bijaksana, ketika saat masyarakat tengah mengalami penderitaan atas pendemi COVID-19 yang tidak hanya merugikan secara kesehatan, tetapi baik sosial maupun ekonomi sangat berdampak besar kepada masyarakat. Surat tersebut akan menindak siapa saja yang menghina presiden dan pejabat pemerintah, berbunyi seperti ini: "Bentuk pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber: penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP." Ditengah kesulitan yang dihadapi, dengan masuknya klausal penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah didalam Surat Telegram tersebut justru memberikan suatu stigma dari masyarakat kepada pemerintah karena dianggap anti kritik dan juga kegagalan kepolisian dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan berpengaruh kepada penegakan hukum yang berlebihan Pertama, dalam hal kegagalan menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi. penggunaan pasal 207 KUHP sebagai dasar atas kebijakan perihal penghinaan terhadap Presiden maupun pejabat pemerintah didalam Surat Telegram tersebut haruslah disinkronkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Jadi, apabila pemerintah yang dihina tersebut tidak mengadukan kasus penghinaan ini maka tidak dapat dipidana. Dengan demikian jelas bahwa sejak putusan MK ini maka rumusan delik Pasal 207 dirubah dari 19

Ibid.,

jenis delik biasa menjadi delik aduan. Karena telah mengalami perubahan jenis delik, maka dapat ditafsirkan juga bahwa martabat yang dimaksudkan dalam pasal ini pun ikut mengalami perubahan, yaitu hanya pada martabat pejabat umum/penguasa

dan

bukan lagi martabat institusi (content fo

personal and not content of institutional). Selain dari pasal di KUHP, kita juga dapat melihat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang perlu dipahami bahwa berdasarkan UU 19/2016 revisi UU ITE menyatakan Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan. 20 Perihal perubahan delik tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan sebagai delik. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Yang masing-masing memiliki arti:  Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,  Baar diartikan sbagai dapat dan boleh,  Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga, istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni 21 “Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” Lalu, delik tersebut memiliki ruang lingkup dan salah satu ruang lingkupnya disebut dengan Delik aduan, delik ini menjadikan yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij).22 Karena penyidikan dan penuntutan merupakan satu tahapan, maka dalam pengertian delik aduan sebagai delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, sudah termasuk pula di dalamnya adalah penyidikan yang hanya dapat dilakukan penyidikan bila ada pengaduan karena penanggung jawab penyidikan (pengusutan) adalah juga penuntut umum. Secara keseluruhan, Surat Telegram tersebut dikeluarkan untuk memberikan 20

ICJR. 2020. Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka. diakses dari http://icjr.or.id/sasar-kasus-penghinaan-presiden-polisi-lawan-putusan-mahkamah-konstitusisecara-terbuka/ pada 15 Mei 2020 21 Andi Hamzah.1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 72 22 Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, Cet ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip., hlm. 56

pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum yang diemban fungsi reserse kriminal dan jajarannya. Kabag Penum Polri Kombes Pol Asep Adisaputra menerangkan bila upaya preventif dan preemtif tak efektif, upaya penegakan hukum pun diambil dengan maksud memberikan kepastian hukum pada para pelanggar hukum. 23 Namun yang perlu kembali menjadi poin kritis adalah dengan dimasukannya penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah tersebut adalah perihal gagalnya pihak kepolisian dalam memaknai suatu pasal dalam penerapannya. Ketika klausal penghinaan masuk kedalam Surat Telegram maka kepolisian menganggap memiliki hak untuk melakukan penangkapan dan berimplikasi pada bentuk pengabaian mengenai maksud daripada pasal tersebut. Terlebih pernyataan Kabag Penum Polri Kombes Pol Asep Adisaputra yang mengatakan jika ada pihal yang tidak puas dengan proses hukum, maka ada mekanisme tersendiri yang bisa ditempuh, misalnya praperadilan.24 Hal tersebut jelas seperti mencerminkan bahwa kepolisian seolah-olah ingin bertindak sewenang-wenang dengan menganggap setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus selalu diselesaikan di meja hijau. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan sangat tidak aneh apabila selama Indonesia dalam kondisi sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini akan terjadi overcriminalization. Kedua,

terkait

dengan potensi overcriminalization dalam

surat

telegram.

Kekhawatiran ini berkaitan dengan adanya potensi overcriminalization yang dilakukan polisi selaku aparat penegak hukum. Sarah Sun Beale mengkonsepsikan overcriminalization dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang berlebihan (overenforcement) oleh aparat penegak hukum. 25 Hal ini diperkuat oleh pandangan Isaac D. Buck yang mengatakan bahwa overcriminalization yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih cocok disebut sebagai overenforcement.26 Sarah Sun Beale membagi bentuk-bentuk overenforcement yang dilakukan oleh aparat 23

Teguh Firmansyah. 2020. Surat Telegram Jadi Kontroversi, Ini Jawaban Kapolri. diakses dari https://republika.co.id/berita/q8gb2y377/surat-telegram-jadi-kontroversi-ini-jawaban-kapolri pada 15 Mei 2020 24 Ibid., 25 Sarah Sun Beale. 2005. The Many Faces of Overcriminalization: From Morals an Mattress Tags to Overfederalization. American University Law Review, 54, 2005., hlm. 749 26 Mahrus Ali. 2018. Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3, September 2018., hlm. 462

penegak hukum adalah sebagai berikut a. Pemberian kewenangan diskresi yang tidak terkontrol kepada penegak hukum; b. Disparitas pidana terhadap beberapa pelaku kejahatan yang sana; c. Penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Bilamana

mengkontekstualisasikan

surat

pada

bentuk-bentuk

overenforcement penegak hukum, maka hal tersebut lebih tepat masuk pada fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Hal ini dikarenakan kepolisian gagal memahami delik penghinaan penguasa dan bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan kriminalisasi terhadap penguasa berdasarkan pasal 207 KUHP

yang

penafsirannya berubah seiring diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

Kontekstualisasi Reformasi dalam Kebebasan Berpendapat di Media Reformasi konstitusi yang terjadi pada kurun watu 1999-2002 membawa angin segar dalam pembaharuan hukum nasional. Hak asasi manusia sebagai salah satu materi konstitutionalisme secara gamblang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, hal ini sebagai imbas daripada kurang diaturnya hak asasi manusia secara komprehensif dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang mengakibatkan banyaknya penyelewenangan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan yang korup. Dalam tulisan Susi Dwi Harijanti dan Bagir Manan, sudah selayaknya hak asasi manusia diatur secara gamblang dalam konstitusi. Dengan cara itu, hak asasi tidak sekedar sebagai natural rights atau legal rights, melainkan juga sebagai constitutional rights. Hal ini sebagaimana fungsi konstitusi itu sendiri yang menurut Murphy disebut sebagai Guardian of Fundamental Rights.27 Mendudukan hak asasi sebagai constitutional rights adalah upaya untuk mewujudkan konstitusi sebagai Guardian of Fundamental Rights karena langsung berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi. 28 Menurut Bagir Manan, ada tiga kemungkinan bentuk hukum dapat menampung rincian HAM. Pertama, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945; kedua, 27

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2016. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016., hlm. 456 28 Ibid.,

menetapkannya dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; ketiga, mengaturnya dalam undang-undang berikut sansi hukuman terhadap pelanggarnya. 29 Indonesia sudah menerapkan ketiga kemungkinan tersebut dalam penegakan hak asasi manusia, yaitu dengan perubahan UUD 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, mengklasifikasikan hak menyatakan berpendapat sebagai bagian dari hak berpolitik rakyat.30 Hal ini juga selaras dengan apa yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan berpendapat atau berekspresi dibutuhan untu melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang

pemerintahannya,

lalu

dapat

menyebarluaskan

informasi

tersebut

dan

mendiskusikannya satu sama lain. 31 Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu elemen penting dalam berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif. Hal ini dapat direalisasikan dari berbagai macam kegiatan seperti perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga proses pemilihan yang demokratis. Konsep kebebasan berpendapat membawa suatu pertanyaan, apakah penggunaan media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan hak kebebasan berpendapat? Bilamana merujuk pada pasal yang mengatur hak kebebasan berpendapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsaâ&#x20AC;?

Tenang Haryanto, dkk. 2008. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei 2008., hlm. 138 30 Jimly Asshiddiqie. 2014. Kontutusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 88 31 Tony Yuri Rahmanto. 2016. Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No. 1, Juli 2016., hlm. 48

Maka media eletronik merupakan kata yang merepresentasikan media sosial sebagai bagian dari sarana menyampaikan pendapat. Dalam dua dasawarsa terakhir, media sosial sebagai bagian dari internet telah menjadi salah satu kebutuhan individu dalam hal menunjang kehidupannya sehari-hari. Maka tak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan media penyalur informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses publik secara luas serta memiliki bentuk yang beragam. Media sosial juga akan berkaitan dengan diskursus ruang publik. Ruang publik, public sphere, atau locus publicus, dalam gagasan Jurgen Habermas, yaitu sebagai sebuah kumpulan individu privat yang mendiskusikan masalah yang menjadi perhatian umum.32 Dalam sebuah ruang publik ini terdapat jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan pendapat. Dengan perkembangan teknologi informasi seperti adanya media massa dan sosial saat ini, ide perseorangan yang privat tersebut muncul di sebuah ruang publik dan bisa dengan cepat berubah menjadi opini publik. Oleh karenanya, gagasan mengenai media ini pada dasarnya selalu mengacu pada arena di mana ranah pribadi dan publik saling terkait, sehingga memungkinkan terwujudnya â&#x20AC;&#x2DC;hidup bersama' (polis, atau res publica). Secara mendasar, bagi Habermas, media menempati titik sentral untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengabadikan prinsip komunikasi bebas33 yang merupakan prasyarat dari segala bentuk keadilan. Habermas berpendapat bahwa dalam demokrasi yang terbuka, pentingnya opini publik ditekankan pada proses ketika opini dikonstruksi. Kebutuhan akan ranah demokratis, di saat publik bisa dengan bebas mengemukakan opini, kepentingan, dan kebutuhan, menjadi sangat penting. Bagi Habermas, â&#x20AC;&#x2DC;ranah publik yang politisâ&#x20AC;&#x2122; merupakan salah satu prosedur komunikatif. Dari sinilah negara harus mulai berperan dengan memastikan ruang publik di antara masyarakat berjalan secara rasional dan terbuka. Bagi Habermas, ranah publik yang ideal adalah yang tidak masuk dalam institusi tertentu melainkan dapat diakses semua orang, dan memiliki otonomi yang tidak dapat diganggu atau diklaim oleh pemerintah maupun pasar. Lebih lanjut, ruang publik tidak bersifat tunggal, tetapi plural: ranah publik tidak hanya satu 32

Jurgen Habermas. 1989. The Structural Transformation if the Public Sphere. Cambridge: MIT Press., hlm 56 Jurgen Habermas. 1984. The Theory of Communicative Action, Vol 1: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon., hlm 44 33

tetapi jamak.34Negara seharusnya menjamin keterbukaan tersebut melalui kebijakan atau regulasi yang jelas dan mengedepankan kepentingan publik. Dalam masyarakat demokratis, ranah publik dijamin secara konstitusional (das sollen). Akan tetapi, sayangnya, secara realitas (das sein) jaminan keterbukaan melalui kebijakan tersebut tidak selalu berjalan seperti harapan publik karena ada pengaruh pelaku politik dan budaya. Habermas mengkaji peran aktif dari kelompok masyarakat sipil yang kritis. Bagi Habermas, masyarakat sipil dan ranah publik memiliki peran penting dalam mempengaruhi musyawarah para pembuat kebijakan, sehingga mereka mampu menciptakan kebijakan yang bijaksana dan rasional, seperti kebijakan yang mengatur dan melindungi segala hal yang terkait kepentingan publik. Namun jika pemerintah represif dan mengekang kebebasan individu, hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Pengaruh opini publik tidak akan sampai kepada pemangku kebijakan, bahkan tertahan secara konstitusional. Menurut Habermas, jaminan konstitusional atas ranah publik tidak selalu dapat dijalankan karena sangat dipengaruhi oleh para aktor politik dan kebudayaan. Hal ini karena, sesuai dengan gagasan Habermas, idealnya ranah publik tidak boleh hanya mewakili kepentingan orang-orang berpengaruh yang hanya sedikit, tetapi juga mengikutsertakan â&#x20AC;&#x2DC;suara dari bawahâ&#x20AC;&#x2122;.35 Regulasi yang dipengaruhi oleh aktor politik dan budaya yang mengekang ruang publik saat ini salah satunya adalah UU ITE, regulasi karet yang memberangus kebebasan berpendapat masyarakat yang disampaikan melalui jaringan telekomunikasi elektronik atau internet. Saat ini jaringan internet menjadi saluran yang paling mudah dan cepat menyebarkan informasi di antara masyarakat. Adanya UU ITE yang kurang sempurna merepresentasikan kepentingan publik ini mengancam keseimbangan ruang publik yang ada di masyarakat Indonesia. Publik menjadi tidak leluasa untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi, karena takut akan ancaman UU ITE yang bisa sewaktu-waktu menjerat mereka. Ruang publik menjadi tidak lagi bebas bersuara mewakili kepentingan bersama. Hal ini juga dikhawatirkan oleh Habermas. Ketika regulasi seharusnya melindungi, ia justru disalahgunakan untuk membahayakan hak-hak warga negara. Salah satu aspek penting dari kelemahan kebijakan semacam ini adalah adanya pasal karet seperti UU ITE ini yang

34 35

Ibid., Jurgen Habermas., loc.cit

mengindikasikan adanya kata-kata yang kabur di dalam UU dan dapat diinterpretasikan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Dengan adanya hal-hal semacam ini, apa yang pada awalnya dimaksudkan sebagai medium untuk memperkuat ranah publik telah terbukti menjadi alat yang dilegitimasi untuk menjajah ranah itu sendiri. Ini juga bisa menjadi indikasi kemungkinan muncul kembalinya pemerintahan otoriter pasca-reformasi. 36 Penting sekali bahwa seharusnya tidak ada â&#x20AC;&#x153;kekuatanâ&#x20AC;? yang menahan opini publik yang dihasilkan melalui ruang publik, terutama dari pihak pemerintah yang memiliki wewenang mengeluarkan regulasi dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, Habermas mengemukakan pentingnya â&#x20AC;&#x2DC;ranahâ&#x20AC;&#x2122; yang terpisah dari negara dan memiliki posisi yang sejajar terhadap kekuatan negara (Habermas, 1989). Ketika adanya kondisi warga negara yang otonom, hal tersebut akan menghasilkan eksistensi ranah yang tidak terancam oleh pengekangan regulasi dan pengawasan berlebih. Seharusnya pemerintah bisa menyadari, bahwa ranah publik tidak dapat hanya diasumsikan, apalagi disepelekan. Dapatkah Dibatasi? Dengan diaturnya hak asasi manusia dalam konstitusi meletakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melakukan penghormatan (obligation to respect), melakukan perlindungan (obligation to protect), serta mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak asasi tersebut (obligation to fulfill). Konsepsi hak asasi manusia pada umumnya terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) dan hak asasi manusia yang dapat dibatasi dalam keadaan tertentu (derogable rights). Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus diberi pembatasan perundang-undangan yang menyangkut ketertiban dan keamanan dalam negara. Pada konsepnya, pembatasan hak asasi manusia yang bersifat derogable rights dapat dilakukan, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dalam pembatasan yang diatur oleh undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhhi tuntutan yang adil 36

Yanuar Nugroho, dkk. 2012. Memetakan Kebijakan Media di Indonesia. Jakarta: CIPG., hlm. 93

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal keamanan dan ketertiban umum, hal yang sering dikaitakan ialah adanya suatu keadaan darurat yang dialami oleh negara. Hans Ernst Folz dalam bukunya, a state of emergency and emergency legislation mengklasifikasikan keadaan darurat kedalam enam bentuk yaitu (1) adanya bahaya eksternal yang mengancam negara; (2) adanya kerusuhan domestik; (3) gangguan fungsi normal dari otoritas pemerintah disebabkan oleh pemogokan dalam pelayanan sipil; (4) penolakan untuk membayar pajak; (5) kesulitan dalam bidang ekonomi dan keuangan; (6) kerusuhan buruh dan bencana nasional. 37 Walaupun pembatasan hak asasi diperbolehkan baik dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional, pembatasan hak asasi haruslah memenuhi kondisikondisi tertentu dengan maksud agar tidak diberlakukan secara sewenang-wenang dan tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri. Kondisi-kondisi tersebut dapat kita lihat dalam Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Principles in the ICCPR, antara lain (1) prescribed by law (diatur berdasarkan hukum); (2) in democratic society (diperlukan dalam masyarakat demokratis); (3) public order (untuk melindungi ketertiban umum); (4) public health (untuk melindungi kesehatan publik); (5) public morals (untuk melindungi moral publik); (6) national security (untuk melindungi keamanan nasional); (7) public safety (untuk melindungi keselamatan publik); (8) rights and freedoms of other or the rights reputations of others (melindungi hak dan kebebasan orang lain). 38 Bilamana

kita

mengkontekskan

pembatasan

HAMâ&#x20AC;&#x201D;khususnya

kebebasan

berpendapatâ&#x20AC;&#x201D;dalam fenomena untuk merespon covid, sebenarnya pembatasan memang telah dilakukan. Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai pengejawantahan dari wewenang penetapan status darurat dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Bilamana kita melihat politik hukum penerbitan Keppres a quo sesuai Siracusa Principles, maka Keppres tersebut ditujukan untuk melindungi kesehatan publik (public health). Siracusa Principles sendiri memberi penafsiran 37

Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014., hlm. 62 38 Ibid.,

otentik terhadap istilah public health sebagai upaya yang dilakukan negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam kaitannya dengan penyakit atau cidera yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat luas. Langkah-langkah tersebut berupa langkah pembatasan agar penyakit atau cidera yang dianggap berbahaya bagi kesehatan publik tidak menyebar ke masyarakat lain. Langkah-langkah tersebut kemudian dapat dilihat dalam muatan UU Kekarantinaan Kesehatan yang dalam hal ini, UU a quo memberikan tahapan untuk melakukan pembatasan, antara lain isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah sendiri memilih untuk menggunakan PSBB dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Melihat kenyataan Covid-19 yang menunjukan angka mengkhawatirkan dari waktu ke waktu, maka alasan pemerintah mengeluarkan status darurat dan melakukan pembatasan memang rasional. Namun, pemerintah sendiri jangan sampai salah menafsirkan tindakantindakan yang diperlukan untuk mendukung pembatasan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah terikat dengan asas proporsionalitas yang diberlakukan ketika akan melakukan pembatasan HAM. Asas ini mengartikan bahwa tindakan yang diambil harus dilakukan secara proporsional (berimbang dan wajar), dalam hal ini berkaitan dengan tindakan yang diambil harus merupakan tindakan yang diperlukan untuk menghadapu atau mengatasi keadaan darurat tersebut.39 Namun, bilamana mengambil contoh kasus Ravio dan terbitnya surat telegram Kapolri, hal ini malah menunjukan suatu tindakan yang tidak diperlukan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pertama, dalam kasus Ravio. Kita dapat melihat suatu kejanggalan, dimana penangkapan Ravio atas dugaan penyebaran berita onar dilakukan dalam jangka waktu tidak jauh dari pernyataan Kapolda Metro Jaya terkait dengan rencana kelompok anarko membuat aksi vandalisme besar-besaran di beberapa kota pada 18 April 2020.40 Apalagi hal ini ditambah dengan catatan dari Katrok mengenai penangkapan Ravio, antara lain (1) Penangkapan dan penggeledahan dilakukan tidak sesuai prosedur. Ketika akan melakukan penangkapan dan penggeledahan perlu bagi seorang polisi untuk memperlihatkan 39

Ibid., Detik. 2020. Polisi: Kelompok Anarko Rencanakan Vandalisme Massal 18 April. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4973526/polisi-kelompok-anarko-rencanakan-vandalisme-massal-18-april pada 15 Mei 2020 40

atau menunjukan surat penagkapan dan penggeledahan, namun dalam kasus Ravio, Polisi tidak melakukan hal tersebut dan bertindak tanpa landasan yang jelas sehingga tindakannya menjadi tidak sesuai dengan prosedur. (2) Pihak penyidik di Sub Direktorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) membantah frasa penangkapan dan penahanan dan tindakannya merupakan bentuk pengamanan. Dalam tatanan hukum acara Pidana, pengamanan tidak pernah dikenal apalagi Ravio ditangkap lebih dari 1x24 jam. (3) pada saat Penasihat Hukum meminta keterangan informasi mengenai keberadaan Ravio, Polda Metro Jaya dari berbagai unit menyatakan ketidak tahuan mereka atas keberadan Ravio dan baru dikonfirmasi mengetahui setelah melakukan siaran pers oleh Polda Metro Jaya; (4) penetapan status Ravio pun masih menimbulkan ambiguitas. Pada pemeriksaan Pukul 03.00-06.00 23 April 2020, status hukum Ravio merupakan seorang tersangka namun ia berubah statusnya menjadi saksi pukul 10.00-17.00 WIB di hari yang sama dan anehnya ia memperoleh surat penahanan dalam statusnya sebagai seorang saksi. (5) Penyidik juga melakukan pengaksesan terhadap hal yang tidak relevan dengan dugaan tindak pidana. Dalam aksinya, penyidik mengakses pengeloaan keuangan pribadi milik Ravio bahkan mengubah kata sandi email milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. (6) Pasal yang dituduhkan mengalami perubahan yang tidak berkaitan dengan proses pemeriksaan. Pada awalnya Ravio dikenakan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE lalu berubah menjadi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. 41 Kedua,

terkait

dengan

penerbitan

surat

Kapolri

bernomor

ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang mana salah satu poinnya adalah menindak penghina pejabat penguasa atau pemerintah berdasarkan pasal 207 KUHP, hal ini tentu menjadi kesalahan penerapan terhadap pasal 207 KUHP yang memposisikan delik tersebut menjadi delik aduan, bukan polisi yang proaktif menindak tanpa adanya aduan dari pejabat yang bersangkutan.

Penutup Dari pemaparan diatas maka sudah seharusnya reformasi direfleksikan antara tujuan awal dan penerapannya. Dari dua kasus yang disebutkan, maka kita dapat melihat bahwa semangat reformasi malah menjauh dari kenyataan. Walaupun tidak bisa digeneralisir, namun

ICJR. 2020. Ravio Bebas dengan Status Sebagai Saksi, Ungkap Segera Peretas, Hentikan Upaya Kriminalisasi. diakses dari https://icjr.or.id/siaran-pers-koalisi-ravio-bebas-dengan-status-sebagai-saksi-ungkap-segeraperetas-hentikan-upaya-kriminalisasi/ Pada 25 April 2020

dua kasus diatas harus menjadi cambuk bagi Indonesia untuk berpacu kembali ke jalur yang didambakan oleh gerakan reformasi. Kebebasan berpendapat bila dikontekstualisasikan kepada kenyataan sekarang, yang telah menjadikan media sosial sebagai diskursus publik harus dapat menjamin bahwa ada perlindungan hukum terhadap warga negara, dalam hal ini dari kasus Ravio kita dapat melihat adanya urgensi terkait perlindungan data pribadi. Bilamana dikontekstualisasikan dalam keadaan pandemi,tentu pembatasan sah-sah saja dilakukan. Namun, harus mematuhi aturan main yang telah ditetapkan hukum. Jangan sampai pemerintah dan aparat penegak hukumnya salah mengartikan ketentuan-ketentuan pembatasan. Hal ini akan membahayakan esensi dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Terakhir, Reformasi tidak boleh menjauhi trah yang diusungnya. Khususnya dalam hal kebebasan berpendapat yang mana telah menjadi core inti dari reformasi yang membedakan orde baru dengan orde reformasi.

Daftar Pustaka

Buku Andi Hamzah.1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta Benson, V. & McAlaney, J. (Eds.) 2020. Emerging Cyber Threats and Cognitive Vulnerabilities. Cambridge, Massachusetts: Academic Press. Jimly Asshiddiqie. 2014. Kontutusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Jurgen Habermas. 1989. The Structural Transformation if the Public Sphere. Cambridge: MIT Press Jurgen Habermas. 1984. The Theory of Communicative Action, Vol 1: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, Cet ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip

Yanuar Nugroho, dkk. 2012. Memetakan Kebijakan Media di Indonesia. Jakarta: CISG Jurnal Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2016. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 Mahrus Ali. 2018. Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3, September 2018 Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014 Sarah Sun Beale. 2005. The Many Faces of Overcriminalization: From Morals an Mattress Tags to Overfederalization. American University Law Review, 54, 2005 Sinta Dewi Rosadi. 2018. Protecting Privacy on Personal Data In Digital Economic Era: Legal Framework In Indonesia. Brawijaya Law Journal Vol. 5, No. 1, April 2018 Tenang Haryanto, dkk. 2008. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei 2008 Tony Yuri Rahmanto. 2016. Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No. 1, Juli 2016 Media Daring APJII. 2016. Hasil Survey Ekosistem DNA Nasional APJII dan MASTEL. Diakses dari https://apjii.or.id/content/read/39/282/Hasil-Survey-Ekosistem-DNA-Nasional-APJII-danMASTEL, pada 30 April 2020 Eno Dimedjo. 2020. Kronologi penangkapan ravio patra versi kontras., diakses dari https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4989157/ini-kronologis-penangkapan-ravio-patraversi-kontras Pada 25 April 2020 Detik. 2020. Polisi: Kelompok Anarko Rencanakan Vandalisme Massal 18 April. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4973526/polisi-kelompok-anarko-rencanakanvandalisme-massal-18-april pada 15 Mei 2020

Dallaway, E. 2016. #ISC2Congress:Cybercrime Victims Left Depressed and Traumatized. diakses dari https://www.infosecurity-magazine.com/news/isc2congress-cybercrime-victims/ Pada 6 Mei 2020 Hari Widowati. 2020. Diteken Jokowi, Ini Poin-poin RUU Perlindungan Data Pribadi. diakses dari https://katadata.co.id/berita/2020/01/29/diteken-jokowi-ini-poin-poin-ruuperlindungan-data-pribadi, Pada 30 April 2020 ICJR. 2020. Ravio Bebas dengan Status Sebagai Saksi, Ungkap Segera Peretas, Hentikan Upaya Kriminalisasi. diakses dari https://icjr.or.id/siaran-pers-koalisi-ravio-bebas-denganstatus-sebagai-saksi-ungkap-segera-peretas-hentikan-upaya-kriminalisasi/ Pada 25 April 2020 ICJR. 2020. Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka. diakses dari http://icjr.or.id/sasar-kasus-penghinaan-presiden-polisi-lawanputusan-mahkamah-konstitusi-secara-terbuka/ pada 15 Mei 2020 Kumparan. 2020. Ribuan Orang Tandatangani Petisi #BebaskanRavio. diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/ribuan-orang-tandatangani-petisi-bebaskanravio1tHSzhioyrz/full Pada 25 April 2020 Raka Ibrahim. 2020. Kronologi peretasan Whatsapp penangkapan ravio patra., diakses dari https://www.asumsi.co/post/kronologi-peretasan-whatsapp-penangkapan-ravio-patra pada 25 April 2020 Kumparan. 2020. Ribuan Orang Tandatangani Petisi #BebaskanRavio. diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/ribuan-orang-tandatangani-petisi-bebaskanravio1tHSzhioyrz/full Pada 25 April 2020 Kominfo. 2019. 5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi diakases dari https://kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perludilindungi/0/sorotan_media Pada 3 Mei 2020 Tirto. 2020. Indonesia Butuh Corona Kelar, Bukan Aturam Hina Presiden dan Pejabat. Diakses dari tirto.id/eLyo_14/04/40 pada 15 Mei 2020 Walsh, R. 2019. Data Privacy: is it a Mental Health Issue?. Diakses dari https://proprivacy.com/privacy-news/data-privacy-mental-health-concern. Pada 15 Mei 2020

WJtoday. 2019. Kominfo batal kirim draf ruu data pribadi ke DPR. diakses dari https://www.wjtoday.com/berita/5203/kominfo-batal-kirim-draf-ruu-data-pribadi-ke-dpr Pada 5 Mei 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Rilis Sikap: Tuduhan Makar dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat Papua Oleh: Aliansi BEM se-Unpad Pendahuluan Tindakan rasisme yang terjadi pada mahasiswa Papua di akhir 2019 lalu memberikan luka bagi masyarakat Papua. Tak ayal, tindakan ini memicu gelombang demonstrasi besarbesaran di tanah Papua karena dianggap tindakan rasisme tersebut telah melecehkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Namun, aksi menentang rasisme tersebut dianggap sebagai biang onar kerusuhan. Hal ini ditambah dengan penangkapan beberapa aktivis yang kemudian didakwa melakukan makar. Mereka adalah Wakil Ketua United Liberation Movement for Papua Buchtar Tabuni yang dituntut 17 tahun, anggota BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Irwanus Uropmabin yang dituntut 5 tahun, dua aktivis KNPB Agus Kossay dan Stevanus Itlay menghadapi tuntutan berat yaitu 15 tahun, mantan Ketua BEM Uncen Ferry Kombo yang dituntut 10 tahun, aktivis BEM USTJ Alexander Gobai yang dituntut 10 tahun dan aktivis BEM USTJ Hengki Hilapok yang dituntut 5 tahun. Padahal, tuntutan massa aksi merepresentasikan penentangan masyarakat Papua terhadap tindakan rasisme. Disamping proses persidangan yang masih terdapat beberapa catatan, hal ini justru menimbulkan tanya mengenai pengenaan delik makar yang seakan berlebihan dan berpotensi menjadi alat pembungkaman terhadap hak berpendapat dan berekspresi di Papua. Oleh karenanya, kajian ini akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan konsepsi delik makar, kaitannya dengan pembatasan hak asasi manusia, dan kontroversi dalam kasus yang disebutkan di atas. Konsepsi Makar di Indonesia Secara konsepsi, hukum pidana merupakan instrumen yang secara khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya melalui penjatuhan sanksi berupa pidana. Berkenaan dengan hal tersebut maka kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana berkaitan dengan kepentingan individu, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan negara. Perlindungan terhadap kepentingan negara mau tidak mau telah menjadi pandangan yang telah diterima secara universal sebagai hukum (opinion juris sive necessitates) yang

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com mana negara pun harus dilindungi oleh hukum pidana dari perbuatan yang hendak memperkosanya. Upaya perlindungan ini, oleh beberapa ahli hukum, dalam konteks hukum pidana sering disebut sebagai kejahatan politik atau pidana politik. Konferensi Internasional tentang Hukum Pidana Keenam di Kopenhagen pada tahun 1935 mendefinisikan kejahatan politik sebagai suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau fungsi negara terhadap hak-hak warga yang diturunkan darinya.1 J.S Mill mendefinisikan kejahatan politik sebagai kejahatan yang memiliki kaitan dengan perang sipil dan keributan politik. Hal tersebut kemudian senada dengan apa yang dikatakan Stephen bahwa kejahatan politik merupakan kejahatan yang dilakukan dalam hubungannya atau sebagai huru-hara politik. 2 Bilamana melihat konteks hukum pidana Indonesia yang ditinjau dari KUHP, maka dapat dilihat bahwa Buku II KUHP dengan empat buah bab pertama mengatur apa yang tadi telah disebutkan sebagai kejahatan politik atau para ahli juga menyebutnya sebagai kejahatan-kejahatan ketatanegaraan (staatkunduge misdrijven) yang diatur dalam berbagai klasifikasi kejahatan, yakni3 a. Kejahatan terhadap keamanan negara, diatur dalam Bab I Buku II KUHP mulai dari pasal 104-129 b. Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam Bab II Buku II dari pasal 130-139 c. Kejahatan yang terkaut dengan pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaaan pada Bab III buku II pasal 146-152 d. Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum di Bab IV pasal 154-169 e. Kejahatan terhadap kekuasaan umum dalam Bab IV pasal 207-233 Bagaimana dengan makar? Kata makar lebih cocok bila dipadankan dengan kata “aanslag” yang berarti serangan atau “aanval” yang berarti penyerangan dengan maksud

Supriyadi Widodo E, dkk. 2016. Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP. Jakarta: ICJR., hlm. 2 2 Ibid., 3 Ibid.,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com tidak baik. Istilah aanslag sendiri dalam KUHP Indonesia selalu dikaitkan dengan ketentuan pidana yang ditujukan untuk melindungi keselamatan negara.4 Namun, ICJR mencatat bahwa menerjemahkan aanslag sebagai makar yang tidak disertai definisi yang tepat dalam undang-undang justru merugikan, sebab aanslag yang dipersamakan dengan makar dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda artinya. Lebih lanjut, ICJR menyatakan bahwa makar yang diatur dalam KUHP lebih tepat bila dipahami sebagai gewelddadige aanval yang diterjemahkan sebagai violent attack.5 Dalam KUHP sendiri memang tidak dijabarkan secara detail apa yang disebut sebagai makar. Pasal 104, 106, 107, 140 KUHP langsung menyebutkan makar tanpa adanya penafsiran otentik dari KUHP. Bentuk makar sebagaimana disebutkan dalam KUHP terdapat tiga bentuk, yaitu6 1. Makar terhadap kepala negara, terdiri dari: makar dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala negara, mengalahkan kemerdekaan kepala negara, dan menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan 2. Makar untuk memasukkan Indonesia dalam penguasaan asing, yaitu: berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian menjadi jajakan negara lain dan berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka atau berdailat terlepas dari NKRI 3. Makar untuk menggulingkan pemerintahan Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa makar sebagai kata yang berdiri sendiri tidak dapat disebut sebagai konsep hukum. Kata makar sendiri baru berarti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Jadi yang dimaksud dengan makar sebagai konsep hukum adalah apabila kata makar yang berdiri sendiri tadi dikaitkan dengan tiga bentuk makar dalam KUHP yang telah disebutkan diatas. 7

Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono. 2017. Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vo. 4 No. 3 Tahun 2017., hlm. 477 5 Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2017. Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Ekspresi dalam Pasal-pasal Makar di RKUHP 2017. Diakses dari http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Ancaman-KebebasanRKUHP-tentang-Makar.pdf pada 11 Juni 2020 6 Lidya Suryani Widayati. 2016. Tindak Pidana Makar. Majalah Info Singkat DPR RI Vol. VIII, NO. 23/I/P3DI/Desember/2016., hlm. 2 7 Ibid.,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Selanjutnya, mengenai konsepsi kapan dilakukan makar, pasal 87 KUHP menegaskan bahwa apa yang menjadi bentuk-bentuk perbuatan makar sebagaimana yang telah disbeutkan diatas baru dikatakan makar apabila ada â&#x20AC;&#x153;permulaan pelaksanaanâ&#x20AC;?. Artinya, pasal ini menentukan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar. Mardjono Reksodiputro kemudian mengaitkan adanya kesamaan antara pasal 87 KUHP dengan pasal 53 KUHP yang notabene merupakan percobaan yang dapat dihukum (strafbare poging) yang memiliki tiga unsur yaitu (1) ada niat (untuk melakukan kejahatan); (2) ada permulaan pelaksanaan; dan (3) niatnya tidak terwujud bukan karena kehendaknya sendiri. 8 Anshari kemudian menegaskan bahwa kedua pasal tersebut berbeda, dimana dalam pasal 87 KUHP, unsur ketiga dalam delik percobaan dihilangkan atau ditiadakan. Contohnya, jika pembuat berniat membunuh presiden, dia sudah melakukan niatnya itu, tetapi pada saat menentukan dia sendiri menghentikan perbuatannya dengan sukarela maka ia tetap dipidana karena telah melakukan makar untuk membunuh presiden. 9 Hal ini dikarenakan makar sangat berbahaya, sehingga seseorang dapat dipidana walaupun dia dengan sukarela menghentikan perbuatannya. Dengan kata lain, meninjau ketentuan tersebut, maka pasal-pasal dalam KUHP dapat digolongkan sebagai delik formil. Artinya, tanpa melihat tercapainya tujuan dari tindakan makar itu tercapai atau tidak, maka tindakan yang terkualifikasi dalam delik makar sudah dapat dipidana. Tuduhan Makar dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat Berkaca pada Indeks Demokrasi Indonesia yang merupakan pengurukan kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, 10 maka dapat dilihat ada beberapa aspek yang menjadi pijakan untuk mengukur progress demokrasi di Indonesia yaitu kebebasan sipil, hakhak politik, dan lembaga demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu spektrum dalam kebebasan sipil bersamaan dengan kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. 11

Ibid., Anshari.2018. Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II). Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 3 2018., hlm. 498 10 Bappenas. 2018. Indeks Demokrasi Indonesia 2017. Diakses dari http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wpcontent/uploads/2018/12/Buku-IDI-2017.pdf pada 11 Juni 2020 11 Ibid., 9

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Kendati demikian, kebebasan sipil tersebut selalu mengalami fluktuasi akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah tuduhan makar yang disematkan pada masyarakat yang sedang menjalankan hak-haknya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat serius karena ancaman hukuman yang dikenakan oleh delik makar sangatlah berat. Oleh karenanya, tuduhan ini bak pisau bermata dua yang disatu sisi dapat melindungi kepentingan negara namun di sisi lain apabila tidak disikapi secara bijak maka akan menimbulkan euphoria yang mengekang kebebasan berpendapat. Hal ini ditambah dengan adanya kenyataan bahwa pengaturan kejahatan politik dalam instrumen hukum akan sangat bersinggungan dengan kepentingan penguasa yang mana merupakan hal yang sangat sensitif sifatnya. Anshari berpendapat bahwa bukan tidak mungkin terjadi bahwa seorang warga dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyerang pemerintah. Padahal di pihak lain, perbuatannya itu masih dianggap sebagai hak seorang warga untuk mengekspresikan haknya sebagaimana dijamin dalam konstitusi. 12 Melihat potensi tersebut, ICJR sendiri mencatat bahwasannya masalah utama adalah KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap kata aanslag. Akhirnya aanslag yang merupakan frasa penting dalam pasal KUHP ini banyak diterjemahkan sebagai â&#x20AC;&#x153;makarâ&#x20AC;?. Frasa makar kemudian diterjemahkan sesuai kesukaan masing-masing penerjemah. Akibatnya, pengertiannya menjadi kurang tepat dan keliru sehingga maksud dari aanslag dalam pasal 87, 104, 106, 107, 138a, 139b, dan 140 kerap dipraktekkan secara berbeda dalam pengadilan. 13 Dalam hal ini, ICJR kemudian mengambil tindakan constitutional review terhadap pasal 87, 104, 106, 107, 138a, 139b, dan 140 KUHP kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dalam Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi karena pengaturan ketentuan makar dalam tertib hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari kewenangan penuh Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat untuk mengaturnya, dan perihal makar sebagai serangan sebagaimana terjemahan aanslag tidak beralasan. Karena yang terpenting dalam mengkategorikan suatu tindakan sebagai tindakan makar berada dalam pasal 87 KUHP yang menyebutkan perlunya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa 12 13

Ibid., Aliansi Nasional Reformasi KUHP., op.cit hlm. 3

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD 1945. Dari pendapat Mahkamah Konstitusi, delik makar lagi-lagi harus disikapi secara bijak dalam penggunaannya. Artinya, penegak hukum harus bisa membedakan tindakan-tindakan mana yang dikategorikan sebagai makar beserta syaratnya sebagaimana dijelaskan dalam putusan

quo.

Jangan

sampai

delik

makar

salah

dikontekstualisasikan

untuk

mengkriminalisasi perseorangan atau kelompok yang mengkritisi pemerintahan. Dalam hal ini, jangan sampai karena salah mengkontekstualisasikan delik makar, penegak hukum malah memberikan ancaman esensil terhadap hak-hak yang dijamin keberlakuannya oleh UUD 1945. Apa yang dimaksud sebagai ancaman esensil berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia secara sewenang-wenang. Secara konsep, hak asasi manusia yang terklasifikasikan sebagai derogable rights memang bisa dibatasi. Namun, pembatasannya haruslah bersifat ketat, limitatif dan tidak multi interpretasi. Selain itu, mengutip Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;Negara-negara pihak harus menahan diri dari melakukan pelangaran terhadap hakhak yang diakui dalam kovenan, dan pembatasan apapun terhadap salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut harus memiliiki alasan yang sesuai dengan ketentuanketentuan dalam kovenan. Ketika pembatasan semacam itu dibuat, maka negaranegara harus menunjukan kebutuhan mereka dan hanya mengambil langkah-langkah yang proporsional guna mencapau tujuan-tujuan yang sesuai dengan hukum untuk menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan efektif terhadap hak-hak yang diakui dalam kovenan. Pembatasan-pembatasan tidak boleh diterapkan dalam cara yang dapat melemahkan inti suatu hak yang diakui oleh kovenanâ&#x20AC;?

Itulah yang harus menjadi perhatian agar penggunaan pasal makar tidak dijadikan alat yang intimidatif terhadap kebebasan berpendapat atau berkespresi. Dalam arti delik makar tidak boleh menjadi alat pembungkaman terhadap kegiatan-kegiatan warga negara dalam menjalankan hak-hak yang diberikan UUD 1945. Melihat Kontroversi Tuduhan Makar pada Masyarakat Papua Masyarakat Papua telah lama mendapati tindakan rasis di Indonesia sebagi buntut dari diskriminasi yang dialami. Mereka terus-menerus ditekan untuk tetap diam atas nama

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com persatuan, suasana harmonis, dan pengampunan. Pihak berwenang selalu berpikir bahwa Masyarakat Papua perlu diajarkan untuk tunduk pada otoritas pemerintah. Para pengajar di universitas meyakini bahwa mahasiswa Papua cenderung terbelakang secara intelektual, berpikiran lemah, dan menjalani gaya hidup primitif, bahkan di tengah kehidupan perkotaan. Para pelajar dilecehkan oleh sesama mahasiswa. Pelajar asal Papua itu akan ditanyai apakah mereka pernah mengenakan koteka seperti yang mereka saksikan di televisi. Masyarakat mengira bahwa para pelajar Papua itu memasak makanan mereka di atas api terbuka, menanam tanaman akar, atau memasak di pemanggang terbuka di hutan. Penduduk asli Papua tersebut secara diskriminatif dianggap sebagai orang-orang primitif. Beberapa mahasiswa Papua mengalami panggilan nama rasialis. Namun, rasisme juga muncul dalam banyak bentuk yang lebih terselubung, kompleks, dan merupakan bagian dari jalinan kehidupan sehari-hari. 14 Hal inilah yang mendorong masyarakat Papua untuk melawan diskriminasi yang disematkan padanya baik secara vertikal maupun horizontal dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum. Namun naas, tidak sekali ataupun dua kali, negara dengan kuasanya justru menangkap dan menjatuhi tuduhan makar kepada masyarakat Papua yang sedang mengutarakan pendapatnya di muka umum. Hal tersebut justru menggiring opini publik kepada dua hal. Pertama, negara takut terhadap kesadaran masyarakat Papua perihal hak mereka sebagai warga negara yang tidak terpenuhi. Kedua, karena negara selalu menormalisasi tindakan diskriminasi terhadap masyarakat minoritas. Adanya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat Papua yang mengutarakan hak berpendapat dan berekspresi di muka umum, membuat mereka dipaksa menjadi â&#x20AC;&#x153;Tahanan Politikâ&#x20AC;? (TAPOL) karena mereka telah dianggap sebagai sekelompok masyarakat yang patut di waspadai setiap gerak-gerik dan aktivitas politiknya. Mereka dianggap telah melakukan suatu kejahatan politik, dimana terdapat suatu kesulitan untuk mendefinisikan kejahatan politik lewat ketentuan kejahatan makar di KUHP (Pasal 104-110) di Indonesia juga menyebabkan adanya kesan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu.15

Jenny Munro.2020. Membicarakan Diskriminasi atas Papua dan Rasisme di Indonesia. diakses dari https://www.matamatapolitik.com/membicarakan-diskriminasi-atas-papua-dan-rasisme-di-indonesia-analisis/ pada 9 Juni 2020 15 Human Rights Watch. 2010. Prosecuting Political Aspirations; Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s Political Prisoners. New York: HRW., hlm. 14

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Sebagai studi kasus, kita dapat melihat kepada dua peristiwa hukum yang berkaitan dengan tahanan politik di tahun 2019. Pertama, kasus demonstrasi yang dilakukan oleh Masyarakat Papua yang menentang rasisme dan pengepungan asrama mahasiswa Papua pada 19 Agustus 2019. Dalam perkara tersebut, total ada tujuh terdakwa. Dua terdakwa telah menjalani sidang pada Selasa (2/6) yakni Wakil Ketua United Liberation Movement for Papua Buchtar Tabuni yang dituntut 17 tahun, dan anggota BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Irwanus Uropmabin yang dituntut 5 tahun. Daftar terdakwa selanjutnya dihadirkan dalam sidang pada 5 Juni Mulai dari Agus Kossay dan Stevanus Itlay (Ketua Komite Nasional Papua Barat/KNPB), Ferry Kombo (Presiden BEM Universitas Cendrawasih), lalu Hengki Hilapok dan Alexander Gobai (BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura). Dua aktivis KNPB Agus Kossay dan Stevanus Itlay menghadapi tuntutan berat yaitu 15 tahun. Sedangkan tiga mahasiswa menghadapi tuntutan berbeda, misal Ferry Kombo (10 tahun), Alexander Gobai (10 tahun), dan Hengki Hilapok (5 tahun). Mereka menjalani proses pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda. 16 Kasus hukum ini merupakan buntut dari demonstrasi besar-besaran yang melanda sebagian besar wilayah Papua pada Agustus 2019. Demonstrasi itu merespons aksi massa sekelompok masyarakat terhadap Asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur. 17 Kedua, peserta aksi yang ditangkap aparat Indonesia pada 30-31 Agustus 2019 usai aksi damai dua hari sebelumnya di depan Istana Negara Jakarta. Dalam aksi damai itu, mereka mengutuk kasus rasialisme terhadap mahasiswa Papua di asrama Surabaya pada 16 Agustus 2019. Mereka justru didakwa makar hanya karena saat protes membawa simbol kultural orang Papua: Bintang Kejora. Hakim akhirnya mengeluarkan vonis berbeda-beda terhadap keenam tapol. Jaksa menuntut Issay Wenda 10 bulan, sedangkan kelima tapol lainnya 17 bulan. Hakim kemudian memvonis lebih ringan para tapol pada 24 April lalu. Issay 8 bulan, sementara kelima lainnya 9 bulan. Vonis itu diterima para tapol. Issay Wenda telah bebas sesuai program asimilasi pada 28 April, tapi masih ada lima tapol lainnya belum bebas. Berdasar hitungan masa tahanan 16

Dalam Amicus Curiaenya, KontraS menyebutkan nomor perkara (1) No. 30/Pid.B/2020/PN Bpp; (2) No. 31/Pid.B/2020/PN Bpp; (3) No. 32/Pid.B/2020/PN Bpp; (4) No. 33/Pid.B/2020/PN Bpp; (5) No. 34/Pid.B/2020/PN Bpp; (6) No. 35/Pid.B/2020/PN Bpp; (7) No. 36/Pid.B/2020/PN Bpp 17 Kumparan. 2020. Dituding Makar, Terdakwa Kerusuhan Papua Dituntut 5 hingga 17 Tahun Penjara. diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/dituding-makar-terdakwa-kerusuhan-papua-dituntut-5-hingga-17tahun-penjara-1tZ33llzREI/full pada 9 Juni 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com sejak 1 September 2019, semestinya kelima tapol sudah bebas bila tidak terganjal peraturan pemerintah.18 Dari kedua kasus diatas terdapat beberapa catatan. Pertama, dalam kasus 7 tapol (kasus

pertama)

berdasarkan

Surat

Direskrimum

Polda

Papua

Nomor

B/816/X/RES.1.24/2019/Direskrimum perihal pemberitahuan pemindahan tempat penahanan tersangka dari Rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kalimantan Timur malah menunjukan pertentangan dengan Pasal 85 KUHAP yang berbunyi â&#x20AC;&#x153;Dalam keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksudâ&#x20AC;?. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menegaskan pemindahan tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada mereka selaku kuasa hukum dan belum ada pengusulan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura atau Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura kepada Mahkamah Agung untuk memindahkan Buchtar Tabuni dkk. 19 Kedua, bila mengkontekstualisasikan apa yang dituduhkan mereka dengan kasus pertama dan kedua berupa demonstrasi damai yang menentang rasisme, maka tuduhan makar malah terkesan dipaksakan. Melihat video mantan Ketua BEM Uncen yang menyatakan bahwa apa yang dituntut jaksa tidak sesuai dengan fakta lapangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan rektor Uncen yang menyebutkan bahwa Ketua BEM Uncen pada tanggal 25 Agustus 2019 ikut bersama rombongan Gubernur Papua ke Jawa Timur utuk menemui Gubernur Jawa Timur dan juga mahasiswa di Surabaya dan Malang. 20 Selain itu, tuntutan massa aksi memang berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan rasisme yang terjadi pada mahasiswa Papua. Sedangkan dalam kasus kedua terdapat bendera bintang kejora yang dijadikan legitimasi untuk menjatuhkan pasal makar. Terkait dengan adanya bendera yang merupakan ekspresi politik memang masih menjadi sesuatu yang pro dan kontra dalam masyarakat. Namun, merujuk pada Johannesburg Principles on National Security, Freedom 18

Tirto. 2020. Penundaan Pembebasan Tapol Papua Menguatkan Kejanggalan Kasus Makar. diakses dari https://tirto.id/frRC pada 9 Juni 2020 19 Atamus Kempo. 2020. Bantah Semua Dakwaan, Tuntut Bebaskan Tujuh Tapol Papua. Diakses dari https://suarapapua.com/2020/02/24/bantah-semua-dakwaan-tuntut-bebaskan-tujuh-tapol-papua/ pada 11 Juni 2020 20 Papua Bangkit. 2019. Rektor Uncen: BEM Uncen Tak Terlibat Demo Anarkis. Diakses dari https://www.uncen.ac.id/2019/09/rektor-uncen-bem-uncen-tak-terlibat-demo-anarkis/ pada 11 Juni 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com of Expression and Access to Information, menggarisbawahi bahwa penggunaan umbul-umbul ekspresi politik memang diwajarkan dengan pengecualian ekspresi tersebut tidak boleh untuk mengajak kekerasan.21 Terakhir, tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum tersebut sangat disayangkan karena didasari dengan anggapan makar. Di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebelahnya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosiokultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi. 22 Demonstrasi adalah salah satu bentuk perwujudan atas hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapatnya. Hal tersebut telah terjamin dengan nyata didalam konstitusi Indonesia. Sehingga tuduhan makar seharusnya tidak tepat dijatuhi ketika niat atas tindakan dari demonstrasi tersebut adalah upaya untuk menyuarakan ketidakadilan atas rasisme yang diterima oleh Masyarakat Papua. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di sub bab sebelumnya bahwa penggunaan pasal makar tidak dijadikan alat yang intimidatif terhadap kebebasan berpendapat atau berkespresi. Dalam arti delik makar tidak boleh menjadi alat pembungkaman terhadap kegiatan-kegiatan warga negara dalam menjalankan hak-hak yang diberikan UUD 1945.

KontraS. 2020. Pidana Makar dalam Hukum HAM Internasional: Amicus Curiae dalam perkara No. 30/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 31/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 32/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 33/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 34/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 35/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 36/Pid.B/2020/PN Bpp. Diakses dari https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/05/78_Permohonan-Penyampaian-Pendapat-Amicus_7-TapolPapua_Balikpapan.pdf pada 11 Juni 2020 22 Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia., hlm. 145

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com

Penutup Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan pasal makar walaupun konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, namun harus digunakan secara

bijak oleh aparat penegak hukum karena akan sangat bersinggungan dengan

keberlakuan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945. Melihat apa yang terjadi pada kasus kontroversi pengenaan tuduhan makar pada masyarakat Papua, maka hal ini malah membuat adanya pasal makar sebagai ancaman terhadap hak-hak orang Papua dalam menyampaikan berpendapat di muka umum. Atas dasar tersebut, Aliansi BEM se-Unpad menyatakan sikap 1. Mengecam keras segala bentuk tindakan rasisme yang ditujukan pada orang Papua; 2. Menuntut pembebasan para tahanan politik Papua secara segera dan tanpa syarat; 3. Menuntut pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seutuhnya di wilayah Papua; 4. Menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap secara bijak dalam menggunakan delik makar; dan 5. Menyampaikan rasa solidaritas sekaligus menyeru kepada masyarakat untuk bersolidaritas kepada tahanan politik Papua.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com

Referensi Anshari. 2018. Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II). Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 3 2018 Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2017. Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Ekspresi dalam Pasal-pasal Makar di RKUHP 2017. Diakses dari http://icjr.or.id/wpcontent/uploads/2017/04/Ancaman-Kebebasan-RKUHP-tentang-Makar.pdf pada 11 Juni 2020 Atamus Kempo. 2020. Bantah Semua Dakwaan, Tuntut Bebaskan Tujuh Tapol Papua. Diakses dari https://suarapapua.com/2020/02/24/bantah-semua-dakwaan-tuntut-bebaskantujuh-tapol-papua/ pada 11 Juni 2020 Bappenas. 2018. Indeks Demokrasi Indonesia 2017. Diakses dari http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2017.pdf pada 11 Juni 2020 Human Rights Watch. 2010. Prosecuting Political Aspirations; Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s Political Prisoners. New York: HRW Jenny Munro.2020. Membicarakan Diskriminasi atas Papua dan Rasisme di Indonesia. diakses dari https://www.matamatapolitik.com/membicarakan-diskriminasi-atas-papua-danrasisme-di-indonesia-analisis/ pada 9 Juni 2020 KontraS. 2020. Pidana Makar dalam Hukum HAM Internasional: Amicus Curiae dalam perkara No. 30/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 31/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 32/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 33/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 34/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 35/Pid.B/2020/PN Bpp; No. 36/Pid.B/2020/PN Bpp. Diakses dari https://kontras.org/wpcontent/uploads/2020/05/78_Permohonan-Penyampaian-Pendapat-Amicus_7-TapolPapua_Balikpapan.pdf pada 11 Juni 2020 Kumparan. 2020. Dituding Makar, Terdakwa Kerusuhan Papua Dituntut 5 hingga 17 Tahun Penjara. diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/dituding-makar-terdakwakerusuhan-papua-dituntut-5-hingga-17-tahun-penjara-1tZ33llzREI/full pada 9 Juni 2020

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN Sekretariat: StudentCenterKav. 23 KampusUnpadJatinangor Website: kema.unpad.ac.id, E-mail: bemkemaunpad@gmail.com Lidya Suryani Widayati. 2016. Tindak Pidana Makar. Majalah Info Singkat DPR RI Vol. VIII, NO. 23/I/P3DI/Desember/2016 Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia Papua Bangkit. 2019. Rektor Uncen: BEM Uncen Tak Terlibat Demo Anarkis. Diakses dari https://www.uncen.ac.id/2019/09/rektor-uncen-bem-uncen-tak-terlibat-demo-anarkis/ pada 11 Juni 2020 Supriyadi Widodo E, dkk. 2016. Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP. Jakarta: ICJR Tirto. 2020. Penundaan Pembebasan Tapol Papua Menguatkan Kejanggalan Kasus Makar. diakses dari https://tirto.id/frRC pada 9 Juni 2020 Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono. 2017. Problematika Pengertian AanslagAanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vo. 4 No. 3 Tahun 2017

RASISME DAN KEADILAN ATAS PAPUA Pernyataan Sikap KM ITB, BEM Kema UNPAD, BEM Telkom University, BEM Universitas Siliwangi dan BEM REMA UPI

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! â&#x20AC;&#x153;Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.â&#x20AC;?

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2)

Pembunuhan warga kulit hitam George Floyd oleh aparat kepolisian secara brutal dan melanggar hukum, telah mendorong gerakan Black Lives Matter yang menyedot perhatian dunia kepada rasisme sistemik di Amerika Serikat. Momentum ini juga mendorong perhatian terhadap gerakan Papuan Lives Matter di Indonesia. Hal ini bertepatan dengan pengadilan tujuh tahanan politik Papua di Balikpapan pada 2-5 Juni 2020, terkait tuduhan makar terhadap berbagai pihak yang terlibat aksi anti-rasisme Agustus 2019 silam, salah satunya Ketua BEM Universitas Cenderawasih, Ferry Kombo. Vonis hukuman 5 sampai 15 tahun penjara yang dijatuhkan pada ketujuh tahanan politik patut menjadi refleksi mahasiswa terhada rasisme sistemik yang juga terjadi pada masyarakat Papua di Indonesia.

Kontroversi Pengadilan Tahanan Politik Papua Masyarakat Papua telah lama menjadi korban perilaku rasialis di Indonesia. Mereka terus ditekan untuk tetap diam atas nama persatuan, suasana harmonis, dan pengampunan. Pihak berwenang berpikir bahwa masyarakat Papua perlu diajarkan untuk tunduk pada otoritas pemerintah. Para pengajar di universitas meyakini bahwa mahasiswa Papua cenderung terbelakang secara intelektual, berpikiran lemah, dan menjalan gaya hidup primitif, bahkan di tengah kehidupan perkotaan. Para pelajar dilecehkan oleh sesama mahasiswa. Pelajar asal Papua itu akan ditanya apakah mereka pernah mengenakan koteka seperti yang mereka saksikan di televisi. Masyarakat mengira bahwa para pelajar Papua itu memasak makanan mereka di atas api terbuka, menanam tanaman akar, atau memasak di pemanggang terbuka di hutan. Penduduk asli Papua tersebut secara diskriminatif dianggap sebagai orang-orang primitif. Beberapa mahasiswa Papua mengalami panggilan nama rasialis. Namun, rasisme juga muncul dalam banyak bentuk yang lebih terselubung, kompleks, dan merupakan bagian dari jalinan kehidupan 1 sehari-hari. Hal inilah yang mendorong masyarakat Papua untuk melawan diskriminasi yang disematkan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum. Namun nahas, tidak sekali maupun dua kali, negara dengan kuasanya justru menangkap dan menjatuhi tuduhan makar kepada masyarakat Papua yang sedang mengutarakan pendapatnya di muka umum. Hal tersebut justru menggiring opini publik pada dua kemungkinan, pertama, negara takut terhadap kesadaran masyarakat Papua perihal hak mereka sebagai warga negara yang tidak terpenuhi, atau kedua, negara menormalisasi tindakan diskriminasi terhadap masyarakat minoritas Adanya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat Papua yang menyatakan hak berpendapat dan berekspresi di muka umum, membuat mereka dipaksa menjadi tahanan politik karena mereka telah dianggap sebagai sekelompok masyarakat yang patut diwaspadai setiap gerak-gerik dan aktivitas politiknya. Mereka dianggap telah melakukan suatu kejahatan politik, dimana terdapat suatu kesulitan untuk mendefinisikan kejahatan politik lewat ketentuan kejahatan makar di KUHP (Pasal 104-110) di Indonesia yang juga menyebabkan adanya kesan diskriminatif terh2 adap kelompok-kelompok tertentu. Sebagai studi kasus, kita dapat melihat kepada dua peristiwa hukum yang berkaitan dengan tahanan politik di tahun 2019. Pertama, kasus demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Papua yang menentang rasisme dan pengepungan asrama mahasiswa Papua pada 19 Agustus 2019. Dalam perkara tersebut, total ada tujuh terdakwa. Dua terdakwa telah menjalani sidang pada Selasa (2/6) yakni Wakil Ketua United Liberation Movement for Papua Buchtar Tabuni

1 Jenny Munro, Membicarakan Diskriminasi atas Papua dan Rasisme di Indonesia, diakses melalui https:/ www.matamatapolitik.com/membicarakan-diskriminasi-atas-papua-dan-rasisme-diindonesia-analisis/ pada 9 Juni 2020 2 Human Rights Watch, Prosecuting Political Aspirations; Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s Political Prisoners, New York, 2010

yang dituntut 17 tahun, dan anggota BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Irwanus Uropmabin yang dituntut 5 tahun. Daftar terdakwa selanjutnya dihadirkan dalam sidang pada 5 Juni 2020 mulai dari Agus Kossay dan Stevanus Itlay (Ketua Komite Nasional Papua Barat/ KNPB), Ferry Kombo (Presiden BEM Universitas Cendrawasih), lalu Hengki Hilapok dan Alexander Gobai (BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura). Dua aktivis KNPB Agus Kossay dan Stevanus Itlay menghadapi tuntutan berat yaitu 15 tahun. Sedangkan tiga mahasiswa menghadapi tuntutan berbeda, misal Ferry Kombo (10 tahun), Ale ander Gobai (10 tahun), dan Hengki 3 Hilapok (5 tahun). Mereka menjalani proses pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda. Kasus hukum ini merupakan buntut dari demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sebagian besar wilayah Papua pada Agustus 2019. Demonstrasi itu merespons aksi rasialis sekelompok 4 masyarakat terhadap Asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kedua, peserta aksi yang ditangkap aparat Indonesia pada 30-31 Agustus 2019 usai aksi damai dua hari sebelumnya di depan Istana Negara Jakarta. Dalam aksi damai itu, mereka mengutuk kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di asrama Surabaya pada 16 Agustus 2019. Mereka justru didakwa makar hanya karena saat protes membawa simbol kultural orang Papua: Bintang Kejora. Hakim akhirnya mengeluarkan vonis berbeda-beda terhadap keenam tahanan politik. Jaksa menuntut Issay Wenda 10 bulan, sedangkan kelima tahanan politik lainnya 17 bulan. Hakim kemudian memvonis lebih ringan para tahanan politik pada 24 April lalu. Issay 8 bulan, sementara kelima lainnya 9 bulan. Vonis itu diterima para tahanan politik. Issay Wenda telah bebas sesuai program asimilasi pada 28 April, tapi masih ada lima tahanan politik lainnya belum bebas. Berdasar hitungan masa tahanan sejak 1 September 2019, semestinya kelima 5 tahanan politik sudah bebas bila tidak terganjal peraturan pemerintah. Dari kedua kasus di atas terdapat beberapa catatan. Pertama, bila mengkontekstualkan apa yang dituduhkan mereka dengan kasus pertama dan kedua berupa demonstrasi damai yang menentang rasisme, maka tuduhan makar terkesan dipaksakan, terlebih jika melihat video mantan Ketua BEM Uncen yang menyatakan bahwa apa yang dituntut jaksa tidak sesuai dengan fakta lapangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan rektor Uncen yang menyebutkan bahwa Ketua BEM Uncen pada tanggal 25 Agustus 2019 ikut bersama rombongan Gubernur Papua ke Jawa 6 Timur untuk menemui Gubernur Jawa Timur dan juga mahasiswa di Surabaya dan Malang. Selain itu, tuntutan massa aksi memang berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan rasisme yang terjadi pada mahasiswa Papua. Sedangkan dalam kasus kedua terdapat bendera bintang kejora yang dijadikan legitimasi untuk menjatuhkan pasal makar. Terkait dengan adanya bendera yang merupakan ekspresi politik memang masih menjadi sesuatu yang menjadi pro dan kontra. Namun, merujuk pada Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, penggunaan umbul-umbul ekspresi politik memang diwajarkan dengan pengecualian ekspresi tersebut tidak boleh untuk mengajak kekerasan. Artinya, niat demonstrasi bukan untuk makar melainkan untuk menentang rasisme. Penggunaan bendera bintang kejora sebagai bentuk makar pun masih patut dipertanyakan. 3 Dalam Amicus Curiaenya, KontraS menyebutkan nomor perkara (1) No. 30/Pid.B/2020/PN Bpp; (2) No. 31/Pid.B/2020/PN Bpp; (3) No. 32/Pid.B/2020/PN Bpp; (4) No. 33/Pid.B/2020/PN Bpp; (5) No. 34/Pid.B/2020/PN Bpp; (6) No. 35/Pid.B/2020/PN Bpp; (7) No. 36/Pid.B/2020/PN Bpp 4 Kumparan, Dituding Makar, Terdakwa Kerusuhan Papua Dituntut 5 hingga 17 Tahun Penjara, diakses melalui https://kumparan.com/kumparannews/dituding-makar-terdakwa-kerusuhan-papuadituntut-5-hingga-17-tahun-penjara-1tZ33llzREI/full pada 9 Juni 2020 5 Tirto, Penundaan Pembebasan Tapol Papua Menguatkan Kejanggalan Kasus Makar, diakses melalui https://tirto.id/frRC pada 9 Juni 2020 6 Papua Bangkit. 2019. Rektor Uncen: BEM Uncen Tak Terlibat Demo Anarkis. Diakss dari https://www.uncen.ac.id/2019/09/rektor-uncen-bem-uncen-tak-terlibat-demo-anarkis/ pada 11 Juni 2020

Kedua, tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum tersebut sangat disayangkan karena didasari dengan anggapan makar. Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebelahnya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan 7 konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi. Demonstrasi adalah salah satu bentuk perwujudan atas hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapatnya. Hal tersebut telah terjamin dengan nyata di dalam konstitusi Indonesia. Sehingga tuduhan makar seharusnya tidak tepat dijatuhkan ketika niat atas tindakan dari demonstrasi tersebut adalah upaya untuk menyuarakan ketidakadilan atas rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di sub bab sebelumnya, penggunaan pasal makar tidak boleh dijadikan alat yang intimidatif terhadap kebebasan berpendapat atau berekspresi. Artinya, delik makar tidak boleh menjadi alat pembungkaman terhadap kegiatan-kegiatan warga negara dalam menjalankan hak-hak yang diberikan UUD 1945. Ketiga, dalam kasus 7 tahanan politik (kasus pertama), penangkapan pada rentang waktu September 2019 dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Selain itu, Surat Direskrimum Polda Papua Nomor B/816/X/RES.1.24/2019/Direskrimum perihal pemberitahuan pemindahan tempat penahanan tersangka dari Rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kalimantan Timur malah menunjukkan pertentangan dengan Pasal 85 KUHAP yang berbunyi â&#x20AC;&#x153;Dalam keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksudâ&#x20AC;?. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menegaskan pemindahan tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada mereka selaku kuasa hukum dan belum ada usulan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura atau Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura kepada Mahkamah Agung untuk memindahkan Buchtar Tabuni dkk. Salah satu anggota tim kuasa hukum, Yohanis Mambrasar, menyatakan bahwa pemindahan pengadilan pun menambah biaya transportasi untuk men8 datangkan mereka dan 14 saksi dari Jayapura. Artinya, penangkapan ketujuh tahanan politik tidak sesuai prosedur. Pemindahan tempat pengadilan ke Balikpapan pun bertentangan dengan KUHAP serta prinsip peradilan yang transparan, mudah, dan berbiaya ringan.

7 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 145 8 VOA, Persidangan Tapol Papua di Balikpapan Beratkan Terdakwa. Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/persidangan-tapol-papua-di-balikpapan-beratkanterdakwa/5316571.html pada 11 Juni 2020

Hal tersebut menunjukan adanya pelanggaran terhadap prinsip due process of law. Mardjono Reksodiputro mengartikan due process of law tidak hanya penerapanhukum atau undang-undang yang diasumsikan adil secara formal, tetapi mengandung jaminan perlindungan hak-hak 9 bagi pihak yang berperkara selama proses penanganan berlangsung . Artinya, adanya penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan pemindahan tahanan yang tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan KUHAP malah memperlihatkan absennya perlindungan hak-hak ketujuh tapol Papua dalam prosedur penegakan hukum. Di samping itu, sulitnya untuk mengakses dokumen-dokumen terkait siding tujuhtapol papua juga menunjukan adanya ketidaktransparan dalam proses peradilan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan mendasar dalam rasisme sistemik terhadap masyarakat papua, yaitu kondisi demokrasi yang relative buruk dan tak kunjung membaik.

9 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994) hal. 1

Demokrasi di Papua, Apa Kabar? Saat membahas mengenai demokrasi yang berarti berkumpul, berdiskusi, berpendapat, maka bahasan awal yang paling tepat adalah dengan melihat kondisi demokrasi negara kita secara umum. Hal ini diukur dengan nilai IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). Indeks Demokrasi Indonesia merupakan pengukuran kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah. IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu variabel dalam aspek kebebasan sipil bersamaan dengan kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Hak memilih dan dipilih, partisipasi politik, pemilu yang bebas dan adil, serta peran DPRD adalah variabel dari aspek hak-hak politik. Peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen adalah bagian dari aspek 10 lembaga demokrasi. Kemudian, apabila kita hubungkan dengan kondisi saudara-saudara kita baik yang merupakan masyarakat asli Papua maupun perantauan yang berada di pulau-pulau lain di Indonesia, bagaimana realitanya apabila kita perbandingkan dengan data dan angka pada statistik? Mari kita lihat terlebih dahulu angka indeks yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia) Grafik 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2009-2018

Sumber: Hasil Olahan Data BPS, 2020

Interpretasi nilai demokrasi sesuai definisi BPS adalah “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada tahun 2018, indeks demokrasi Papua Barat sebesar 58,29 poin (kategori buruk). Padahal, tahun sebelumnya indeks demokrasi Papua Barat berada dalam kategori sedang yaitu sebesar 62,76. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Barat yaitu Papua, justru mengalami perbaikan indeks demokrasi. Pada tahun 2017, indeks demokrasi Papua sebesar 61,34 sementara pada 2018 mencapai 62,20. Apabila diamati, aspek indeks demokrasi beserta turunannya di Papua dan Papua Barat terlihat lebih rendah dari rata-rata nilai nasional. Apa penyebabnya? Ternyata pemerintah juga mengakui bahwa tiga indikator dari variabel turunan aspek yang paling dominan adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dan persentase jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif 11 DPRD; hal ini disampaikan oleh pihak BPS itu sendiri . Pembahasan mengenai indeks demokrasi tidak berarti mengalihkan fokus dari isu utama yang ada saat ini yaitu tindakan diskriminatif dan rasisme terhadap orang-orang yang sedang menjalankan haknya sebagai bagian dari masyarakat sebuah negara yang ‘demokratis’. Apabila kita tarik lebih jauh, permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang baik konflik secara horizontal maupun vertikal antar masyarakat dan pemerintah, apakah merupakan permasalahan yang terjadi secara terpisah dan tidak saling terkait? Pada tahun 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis buku yang berjudul Buku Road Map Papua. Terdapat 4 isu utama sebagai sumber konflik papua dalam buku itu. Pertama, masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970. Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan negara di 12 masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua . Selain itu, masih banyak penelitian lain yang membahas mengenai permasalahan di papua, yang akhirnya akan ditemukan kesimpulan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi saling berkaitan atau, dengan kata lain bersifat sistematik. Maka dari itu, dalam melihat permasalahan yang sedang terjadi saat ini, diperlukan juga tinjauan atas permasalahan-permasalahan yang lainnya, termasuk mengenai kebebasan berpendapat, hak atas informasi, kebebasan dari diskriminasi, ketimpangan sosioekonomi, dan permasalahan lain yang mungkin belum cukup terbahas dan menjadi perhatian bersama hingga saat ini.

11 Kompas.com, Indeks Demokrasi Papua Barat Buruk, Mengapa?, diakses dari https://money.kompas.com/read/2019/07/29/153800826/indeks-demokrasi-papua-barat-burukmengapa-?page=all pada 11 Juni 2020 12 Widjojo, M. S., Amiruddin, A. R., Pamungkas, C., & Dewi, R. 2008. Papua road map. Jakarta: Indonesian Institute of Sciences.

Terbukti Melanggar Hukum: Internet Shutdown Papua Efek demonstrasi besar-besaran yang terjadi di wilayah Papua dalam hal menentang tindakan rasisme membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk merespon demonstrasi tersebut. Salah satu lingkup kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan internet di wilayah Papua. Setidaknya ada beberapa tindakan yang diambil dalam rangka mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban melalui siaran pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, yaitu 1. Tindakan throttling atau perlambatan akses/bandwith di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT s.d 20.30 WIT 2. Tindakan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tertanggal 21 Agustus 2019 s.d 4 September 2019 pukul 23.00 WIT 3. Tindakan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan 2 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT s.d 9 September 2019 pukul 18.00 WIT Aliansi Jurnalis Indonesia dan SAFEnet kemudian menggugat tindakan-tindakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara konsep, adanya peradilan tata usaha negara dimaksudkan untuk membatasi kewenangan-kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peradilan tata usaha negara menjadi salah satu un13 sur esensial dalam konteks checks and balances antara negara dengan rakyatnya . Sehingga gugatan yang ditujukan pada negara dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyatnya dapat dipermasalahkan di depan hukum. Dasar pemblokiran internet pada masa itu adalah karena selama masa kerusuhan yang terjadi di Papua, ada banyak isu hoax dan propaganda yang disebarkan melalui media sosial. Total ada 713.166 url dari berbagai media sosial yang diblokiroleh Kominfo terkait persebaran isu hoaks atas kerusuhan di Papua. Dari sekian banyak isu hoax yang disebarkan, tidak semua berasal dari dalam negeri, ada juga yang berasal dari luar negeri. Australia merupakan negara asing terbanyak dengan 1.783 url. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh Menteri Kominfo Rudiantara, belum tentu warga negara tersebut yang menyebarkan, tetapi asal mention-nya dari 14 negara tersebut.

13 Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 125 14 Kementerian Kominfo, Pembatasan Akses Internet di Papua Sesuai Hukum, diakses dari https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/pembatasan-akses-internet-di-papua-sesuai-dengan-dasarhukum/ pada 11/6/2020

Pada akhirnya, majelis hakim memutuskan apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Hal ini dikarenakan memang secara prinsip, pembatasan hak asasi manusia haruslah memenuhi kondisi-kondisi tertentu dengan maksud agar tidak diberlakukan secara sewenang-wenang. Kondisi-kondisi tersebut antara lain (1) prescribed by law (diatur berdasarkan hukum); (2) in democratic society (diperlukan dalam masyarakat demokratis); (3) public order (untuk melindungi ketertiban umum); (4) public health (untuk melindungi kesehatan publik); (5) public morals (untuk melindungi moral publik); (6) national security (untuk melindungi keamanan nasional); (7) public safety (untuk melindungi keselamatan publik); (8) rights and freedoms of other or the rights 15 reputations of others (melindungi hak dan kebebasan orang lain) . Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan fakta bahwa apa yang dilakukan Menkominfo dalam hal memutus aliran internet di Papua sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar pada prinsip prescribed by law (diatur berdasarkan hukum), dalam konteks bila Menkominfo hendak membatasi hak asasi, dalam hal ini pemutusan aliran internet di Papua, haruslah didahului oleh penetapan keadaan bahaya oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959. Selain itu, menurut majelis, internet adalah wahana yang netral. Yang menjadikannya tidak netral adalah penggunanya. Melihat dampak positif yang diberikan internet, maka yang seharusnya dibatasi oleh pemerintah adalah penggunanya bukan sistem internetnya secara keseluruhan. Bila keseluruhan sistemnya yang diputus, maka akan menimbulkan kerugian secara langsung bagi pengguna lain. Walaupun banyak pihak yang kurang puas dengan putusan tersebut karena hukuman yang sangat ringan, namun hal yang harus digarisbawahi adalah hakim memutus berdasarkan apa yang telah menjadi petitum dari penggugat. Hal yang harus dikedepankan adalah putusan ini merupakan tamparan bagi pemerintah untuk mengingatkan bahwa apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga jangan sampai diulang kembali. Dalam hal ini, akses terhadap internet merupakan salah satu bentuk hak atas informasi yang keberlakuannya dijamin oleh UUD 1945 sehingga meletakkan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melakukan penghormatan (obligation to respect), melakukan perlindungan (obligation to protect), serta mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak asasi tersebut (obligation to fulfill).

Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014., hlm. 62

Kilas Balik Pernyataan Sikap KM ITB (Februari 2020) - Pembatasan Informasi Penutupan akses media sosial dan internet oleh pemerintah tidak hanya melukai kebebasan masyarakat Papua untuk berpendapat dan menginformasikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah mereka, tapi juga hak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat langsung. Clay Shirky, profesor di bidang media dari New York University, Amerika Serikat, dalam artikelnya The Political Power of Social Media (Kekuatan Politik Media Sosial) mengatakan bahwa media sosial dapat membantu proses demokrasi dengan membolehkan siapa saja membagi informasi dan menciptakan apa yang disebut sebagai 16 kesadaran bersama . Tindakan pembatasan internet - informasi merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Umum HAM. Dewan HAM PBB pun mengecam praktik tersebut sebagai tindakan disruptif terhadap akses informasi yang dilakukan negara. Penutupan informasi ini menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme, dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara. Terlebih dalam situasi yang dialami Papua, guna menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan aparat (keamanan), akses informasi seharusnya dibuka dengan lebar untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM dan penanganannya. Tindakan untuk membatasi akses terkait informasi terhadap permasalahan Papua sebenarnya bukan hal baru lagi. Laporan yang dilakukan oleh Human Right Watch dengan melibatkan 107 wartawan, editor, penerbit, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan akademisi menyatakan bahwa terdapat pembatasan akses terhadap informasi, serta adanya sejumlah instansi pemerintah yang menolak keras untuk mengubahnya. Selama setidaknya 25 tahun, mungkin lebih, wartawan asing yang hendak meliput ke Papua harus melalui â&#x20AC;&#x153;clearing houseâ&#x20AC;? lintas lembaga, diawasi oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan 18 unit kerja dari 12 kementerian, termasuk Polri dan Badan Intelijen Negara. Clearing house ini bertindak sebagai penjaga gerbang yang ketat, dan sering mengabaikan sama sekali permohonan izin wartawan asing meliput di Papua atau menggagalkan begitu saja, menempatkan wartawan dalam ketidakpastian birokratis. Pemerintah Indonesia tampak mulai melonggarkan pembatasan ini selama satu dasawarsa terakhir, namun proses bagi para wartawan asing untuk mendapatkan izin masuk resmi ke Papua tetap gelap dan sangat tak bisa diprediksi. Tertanggal 10 Mei 2015, pengumuman dari Presiden Joko Widodo terkait pencabutan pembatasan akses bagi wartawan asing untuk meliput di

16 Shirky, C. 2011. The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. Foreign Affairs, 90(1), 28-41.

Papua dan Papua Barat disambut pujian di beberapa tempat. Namun tetap saja, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Suwardjono berpendapat bahwa pengurusan izin meliput ke Papua bagi wartawan asing memang lebih rumit dibanding ke daerah lain di In17 donesia . Bahkan Kementerian Luar Negeri, yang mengatakan telah â&#x20AC;&#x153;membubarkanâ&#x20AC;? clearing 18 house , mengatakan bahwa izin dari kepolisian diperlukan untuk mendapatkan akses ke Papua dan bahwa wartawan asing harus memberitahukan sumber dan jadwal mereka kepada Kementerian Luar Negeri. Masalah tidak hanya terbatas pada hambatan yang menjauhkan wartawan dari Papua, melainkan juga memperpanjang kondisi yang dihadapi oleh mereka yang datang, seperti pengawasan, pelecehan, dan ada kalanya, penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat keamanan Indonesia, terutama bagi para wartawan yang meliput ketidakpuasan orang Papua terhadap keadaan sosial atau politik. Pembatasan akses yang masif bagi wartawan Indonesia di Papua juga disertai hambatan serius untuk secara leluasa meliput berbagai kejadian di Papua, terutama bagi wartawan dari etnis Papua. Meliput korupsi dan perampasan lahan merupakan bahaya besar di Papua, terlebih, para wartawan di Papua mengalami gangguan, intimidasi dan sewaktu-waktu juga mengalami kekerasan dari aparat, anggota masyarakat, dan pasukan pro 19 kemerdekaan, ketika meliput masalah sensitif maupun pelanggaran hak asasi manusia . Selain wartawan yang mengalami pembatasan akses, staf sejumlah LSM internasional, akademisi dan peneliti asing juga ditolak untuk masuk ke Papua. Aparat keamanan mengawasi secara ketat kegiatan kelompok-kelompok internasional yang diizinkan pemerintah untuk beroperasi di Papuaâ&#x20AC;&#x201C;mereka yang berusaha untuk menyoroti persoalan HAM mendapatkan pengawasan khusus. hal tersebut menunjukkan adanya pengekangan akses yang sangat signifikan di Papua. Karenanya, hanya menghentikan pembatasan akses tentu takkan menyelesaikan ketegangan politik dan konflik mendasar di Papua atau menghilangkan kecurigaan para pejabat Indonesia, namun hal itu merupakan langkah penting menuju penghormatan HAM: memberikan sinar terang bagi Papua, bukan menyembunyikannya dari pandangan, merupakan cara terbaik guna memastikan wilayah ini memiliki masa depan dimana hak asasi dilindungi.

CNN Indonesia, Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Meliput ke Papua, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150510135725-20-52357/jokowi-izinkan-jurnalis-asingmeliput-ke-papua pada 11 Juni 2020 18 Tempo, Kemlu: Tak Ada Clearing House Bagi Jurnalis Asing ke Papua, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/684278/kemlu-tak-ada-clearing-house-bagi-jurnalis-asing-ke-papua pada 11 Juni 2020 19 Human Rights Watch. 2015. Sesuatu yang Disembunyikan? Pembatasan Indonesia terhadap Kebebasan Media dan Pemantauan Hak Asasi Manusia di Papua. United States of America:Human Rights Watch

Kilas Balik Pernyataan Sikap KM ITB (Februari 2020) - Ketertinggalan Sosial Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwa reformasi 1998 telah membawa keterbukaan politik baik di tingkat nasional maupun di Papua. Optimisme atas suasana keterbukaan itu digambarkan oleh para sarjana sebagai â&#x20AC;&#x153;Musim Semi Papuaâ&#x20AC;? selama 1999-2001. Optimisme itu diawali oleh langkah pemerintahan Abdurrahman Wahid yang membebaskan tahanan politik Papua dan membuka ruang dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan, membolehkan mereka memakai bendera dan lambang Bintang Kejora serta lagu kebangsaan Papua yang tabu bagi elite konservatif Jakarta yang khawatir akan pemisahan diri Papua seperti Timor Timur. Berbagai organisasi sipil secara terbuka memperjuangkan kebebasan, demokratisasi lokal, rekonsiliasi dan pengakhiran represi militer hingga penataan ulang pengelolaan hasil kekayaan alam, termasuk kaum nasi20 onalis Papua yang menuntut kemerdekaan dan pemisahan diri secara damai. Seluruh dinamika tersebut mendorong pemerintah untuk memberlakukan sebuah otonomi untuk Papua melalui Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selanjutnya dilakukan pembaruan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Nilai dasar pertama dari Otsus Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua atas tanah dan air dalam batas-batas tertentu dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Sumule, dalam UU Otsus Papua, kata adat disebut 109 kali, adat istiadat empat kali, masyarakat hukum adat 32 kali, masyarakat adat 30 kali, hak ulayat 18 kali, kultural lima kali, 21 serta budaya lima kali. UU Otsus Papua juga bersifat lex spesialis, artinya semua UU lain di 22 Indonesia tetap mengikuti UU Otsus dalam penerapan UU tersebut di Papua . Selanjutnya, terkait pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, wewenang pemerintah pusat hanya pada fiskal dan moneter, politik luar negeri, agama, pertahanan dan keamanan, dan yudisial, lainnya diatur daerah atau dikelola bersama. Untuk menghormati dan melindungi hak-hak orang asli Papua, otonomi memandatkan pendirian sebuah lembaga baru bernama Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berfungsi sebagai representasi penduduk asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka melindungi hak-hak kemanusiaan dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

20 Philosophical Foundations of Human Rights (Oxford: Oxford University Press, 2015), hal. 502-514 21 Sumule, Agus. Melindungi Tanah Adat Papua, diakses dari https://suarapapua.com/2020/04/16/melindungi-tanah-adat-papua/ pada 9 Juni 2020 22 Asrida Elisabeth, Revisi UU Otonomi Khusus, Bagaimana Posisi Masyarakat Adat dan Alam Papua?, diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/05/07/revisi-uu-otonomi-khusus-bagaimana-posisimasyarakat-adat-dan-alam-papua/ pada 11 Juni 2020

Berbeda dari masa pemerintahan Soeharto, Reformasi memungkinkan Papua memperoleh alokasi lebih adil atas sumber-sumber kekayaan sumber daya alam mereka demi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Papua. Otonomi memberi pembedaan hak keuangan atas kekayaan alam. Jika wilayah lain mendapat hak keuangan 15,5 persen dari hasil pertambangan minyak bumi dan 30,5 persen dari hasil pertambangan gas bumi/alam (UU No 33/2004), maka Papua berhak mendapat 70 persen masingmasing selama tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25, dikurangi 50 persen untuk tahun ke-26 dan seterusnya, sementara Badan Pembangunan Daerah menyebutkan Papua berhak atas dana bagi hasil minyak bumi sebesar 55 persen dan gas bumi sebesar 40 persen selama 25 tahun. Seluruh perubahan tata pemerintahan dan hak keuangan tersebut diharapkan membuat Papua sejahtera. Penerimaan besar tersebut belum termasuk hak penerimaan khusus atau dana otonomi khusus (otsus) yang setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 20 tahun, dengan jangka waktu yang mulai mendekati akhir pada tahun 2021. Dari dana otonomi tersebut, sesuai Pasal 36 ayat 2 dalam UU yang sama, Pemerintah Provinsi Papua harus mengalokasikan dana sekurangkurangnya 15 persen per tahun untuk kesehatan dan perbaikan gizi di Papua. Berdasarkan UU tersebut, orang Papua, khususnya anak-anak, harus mendapatkan hak atas kesehatan yang layak. Khusus untuk dana Otsus saja, besaran yang didapat Pemerintah Provinsi Papua secara kumulatif mencapai lebih dari 80 triliun rupiah untuk masa 2002-2019. Hak penerimaan itu terutama ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta dana tambahan infrastruktur. Sebelas hari sebelum otonomi disahkan, terjadi ketegangan antara Jakarta dan Papua ketika seorang tokoh kharismatik yang memimpin Presidium Dewan Papua (PDP), Theys Hiyo Elluay, sempat melanggar Kongres Rakyat Papua menuntut kemerdekaan, terbunuh pada 10 November 2001. Pembunuhan yang melibatkan satuan elite angkatan darat Indonesia itu membuat sejumlah pengamat menyatakan “Musim Semi Papua” telah berakhir. Hal itu tidak lantas berarti seluruh tatanan yang telah disepakati di bawah bendera otonomi menjadi gagal, namun akhirnya berjalan tanpa bangunan saling percaya antara Jakarta dan Papua, sebuah pondasi penting bagi penyelesaian konflik pemisahan diri seperti Papua. Implementasi otonomi dimulai empat bulan setelah Abdurrahman Wahid—yang sangat akomodatif terhadap tuntutan pro-kemerdekaan—digulingkan. Pemerintah Megawati Soekarnoputri menolak pengibaran bendera maupun penggunaan lambang Bintang Kejora dalam bentuk apapun. Selain tidak mentoleransi ekspresi damai pro-kemerdekaan, pemerintah menyamaratakan dua hal yang berbeda:ekspresi damai menuntut kemerdekaan dan gerakan bersenjata menuntut kemerdekaan. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono juga serupa: menolak tuntutan kemerdekaan sebagai bentuk kebebasan ekspresi yang sah meskipun disuarakan secara 23 damai dan dengan sendirinya makin meningkatkan jumlah pemenjaraan politik. Kedua rezim itu mengakhiri babak baru yang semula membawa banyak harapan. Dalam hal penghormatan dan perlindungan hak-hak orang asli di Papua, pemerintah cenderung menganggap ringan.

23 Lihat, Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, The Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies, Policy Studies (Honolulu, Hawaii: East- West Centre, 2004).

sejumlah masalah di Papua. Pemerintah terus-menerus menonjolkan besarnya dana untuk Papua, hingga proyek-proyek besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan harapan hal-hal tersebut akan meredam tuntutan pemisahan diri dari Indonesia. Otonomi membuat Papua menjadi penerima dan pengelola anggaran yang besar. Sebagai contoh, dengan rancangan tata kelola otonomi tersebut, APBN untuk Papua pada tahun 2018 berkisar Rp 58,97 triliun. Perinciannya, alokasi anggaran yang dikirim ke daerah termasuk untuk dana desa Provinsi Papua sebesar Rp 44,67 triliun, naik 1,5 triliun dari Rp 44,67 triliun yang diterima pada 2017, selain juga terdapat alokasi sebesar Rp 14,29 triliun untuk kementerian negara/lembaga. Sementara itu, alokasi dana Otsus sebesar 53,48 triliun rupiah untuk dana otonomi (2% DAU Nasional) dan Rp 14,69 triliun untuk tambahan infrastruktur. Sebagai per24 bandingan, APBD Jawa Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 46 triliun dan Jawa Timur pada 25 tahun 2020 sebesar 35,1 triliun . Pertanyaannya, kemana saja semua dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat? Apakah terjadi penyelewengan dana, inefisiensi penggunaan dana, ketidakmampuan pengelolaan dana, atau bahkan perlu ada pendekatan baru yang tidak hanya berbicara dari segi pendanaan atau ekonomi saja? Sayangnya, hingga memasuki dua dasawarsa Reformasi, tidak tampak upaya serius yang baru untuk memastikan agenda Jakarta untuk Papua benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat Papua. Ketimbang mendengar suara protes pelanggaran HAM atau tuntutan dialog, kebijakan-kebijakan Jakarta selalu berjalan dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan pembangunan ekonomi menimbulkan tantangan jauh lebih kompleks, apalagi hanya terfokus di kota-kota besar. Di sisi lain, kesenjangan pendapatan dalam pengelolaan hasil kekayaan alam tetap terjadi di provinsi yang terkaya di antara provinsi paling timur lain Indonesia ini, terutama karena 26 industri ekstraktif yang meliputi batu bara, tembaga, gas alam, dan hutan . Papua menjadi lokasi areal tambang emas terbesar di dunia, sebagaimana dilansir Thomson Reuters GFMS Gold Mine Economics. Sayangnya, dibanding jumlah total dana yang diterima Papua, termasuk tambahan dana Otsus, penerimaan keseluruhan oleh pemerintah dari industri ekstraktif sesungguhnya jauh lebih besar. Namun, keberadaan industri ekstraktif juga menimbulkan permasalahan lainnya baik dari pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu lembaga dunia, Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Raâ&#x20AC;&#x2122;ad Al Hussein, menganggap praktik bisnis industri ekstraktif Indonesia seperti perkebunan dan pertambangan 27 sarat akan pelanggaran hak asasi manusia . Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua dan Papua Barat Maurist J Rumbekwan mengatakan bahwa pemerintah dan para investor harus menyelesaikan terlebih dahulu pelbagai kasus yang merupakan dampak dari investasi. Ekspansi industri ekstraktif hanya memandang sumber daya alam sebagai komoditas. Tidak 28 ada jaminan perlindungan terhadap ruang kelola dan kearifan lokal masyarakat adat . 24 Friska Yolanda, DPRD-Pemprov Jabar Sepakati Rancangan APBD 2020 Rp 46 T, diakses dari https://republika.co.id/berita/q1q88w370/dprdpemprov-jabar-sepakati-rancangan-apbd-2020-rp-46-t pada 9 Juni 2020 25 https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/22/apbd-jatim-2020-diputuskan-sebesar-351-triliunkesehatan-dan-pendidikan-jadi-prioritas 26 Provinsi-provinsi yang berada di timur Indonesia, antara lain, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua; lihat, Resosudarmo dan Jotzo (eds), Working with Nature Against Provertyâ&#x20AC;Ś, hal.6. 28 Dominggus Mampioper, Walhi ingatkan dampak buruk investasi ekstraktif, diakses dari https://jubi.co.id/walhi-ingatkan-dampak-buruk-investasi-ekstraktif/ pada 12 Juni 2020

Apabila kita cermati, banyak perusahaan di Papua yang terkesan beroperasi secara ugalugalan. Temuan dari organisasi lingkungan Greenpeace, yang memantau ekspansi sawit di Papua, menunjukkan bahwa beberapa konsesi lahan perusahaan sawit seutuhnya berdiri di atas hutan primer alias hutan alami. Temuan kehadiran perusahaan sawit di Boven Digoel memicu kisruh dengan penduduk lokal telah sejak 2016. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa Indonesia sudah memenuhi ketentuan lingkungan yang diajukan Eropa, dan membujuk agar menghargai sertifikasi sawit ramah lingkungan. Namun hal ini dikecam oleh aktivis lingkungan Jerman Matthias Rittergrott dari organisasi Rettet dan Regenwald, yang mengatakan dari wawancara Luhut â&#x20AC;&#x153;tidak mengertiâ&#x20AC;? kekhawatiran terhadap ancaman ker29 usakan lingkungan. Juga modus perusahaan seperti konsesi 280 ribu hektar oleh PT Menara yang diadukan lewat lima lembar surat oleh Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop, dimana PT Menara memutar transaksi penjualan perusahaan sehingga seolah-olah tak menjual izin 30 pelepasan kawasan hutan yang dipegang anak usahanya . Selama ini, berbagai kejadian maupun konflik yang terjadi disebabkan karena perusahaan atau pemerintah itu sendiri kurang melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan proyeknya. Hal itu, menyebabkan kepentingan warga sekitar terkesampingkan, bahkan terabaikan. Seharusnya perencanaan bisnis terutama yang menyangkut sumber daya alam tidak dilakukan tanpa kesepakatan yang adil, di mana masyarakat terdampak proyek harus diinformasikan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa industri ekstraktif mampu menggenjot pembangunan dan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Namun, semua keuntungan tersebut harus bisa dirasakan hingga level masyarakat terendah dan terkecil, terutama di daerah yang notabene cukup tertinggal seperti Papua dan Papua Barat. Kemudian, pendekatan ekonomi pemerintahan Joko Widodo juga tidak berbeda, terbaru adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, mencakup bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas. Inpres itu tidak memasukkan agenda HAM. Di antara belasan menteri yang diinstruksikan, tak satupun dari tiga butir instruksi kepada menteri yang membidangi masalah hukum dan HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dalam hal Freeport, pemerintahan Joko Widodo menjanjikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika berhak atas 10 persen saham PT Freeport Indonesia sesudah divestasi 51 persen oleh Pemerintah Indonesia dalam jangka tertentu yang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ditujukan untuk mengakomodir hak-hak dari masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PT Freeport Indonesia. Namun, upaya-upaya tersebut tidak mendapat sambutan positif yang luas di Papua, terutama mereka yang tinggal di area terdekat areal tambang banyak yang sulit untuk hidup dalam standar kesehatan yang layak serta ketersediaan sumber pangan. Poin-poin maupun perhatian mengenai dampak sosial termasuk hak asasi dan lingkungan nampaknya belum juga menjadi perhatian perbaikan hingga saat ini, walaupun kritik, aspirasi, dan tuntutan

29 DW. Moratorium Diabaikan, Perusahaan Sawit Babat hutan Tropis di Papua. diakses dari https://www.dw.com/id/moratorium-diabaikan-perusahaan-sawit-babat-hutan-tropis-dipapua/a-43605265 pada 12 Juni 2020 30 https://majalah.tempo.co/read/investigasi/156631/main-main-izin-sawi

berbagai pihak telah digaungkan selama bertahun-tahun ke belakang.

Grafik 2. Persentase Kemiskinan 2007-2019

Sumber: Hasil Olahan Data BPS, 2020

Selanjutnya, secara objektif dapat dikatakan Papua memiliki standar kehidupan yang lebih rendah dari provinsi lain ditinjau dari berbagai indikator sosial dan kesejahteraan. Papua tercatat memiliki kemiskinan paling serius di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 mencatat angka kemiskinan di 16 daerah masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yaitu 9,22 persen. Angka kemiskinan tertinggi terjadi di Papua sebesar 26,55 persen dan 31 disusul oleh Papua Barat sebesar 21,51 persen . Insentif pendanaan yang dicanangkan mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan rupanya belum cukup optimal dalam menurunkan angka kemiskinan di Papua. Terdapat kenaikan anggaran Otsus, yakni dari Rp 1,4 triliun pada 32 2002 menjadi 8,37 triliun pada 2020 . Namun, tidak ditemukan adanya dampak positif berupa penurunan signifikan persentase penduduk miskin di Papua apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Data tersebut memperlihatkan sedikit penurunan dari 39,03 persen pada 33 2003 menjadi 26,55 persen pada September 2019 . Dengan demikian, klaim sejumlah pihak bahwa otonomi berhasil dalam mengatasi kemiskinan masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan realita yang ada. Grafik 2. Persentase Kemiskinan 2007-2019

Sumber: Hasil Olahan Data BPS, 2020

31 CNN Indonesia, Papua Masih Jadi Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115174641-532-465658/papua-masih-jadi-provinsidengan-angka-kemiskinan-tertinggi pada 11 Juni 2020 32 CNN Indonesia, Jokowi Evaluasi Total Otonomi Khusus Papua, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191011141744-20-438716/jokowi-evaluasi-totalotonomi-khusus-papua 11 Juni 2020 33 Papua.bps.go.id

Indikator lain yang memperlihatkan Papua tetap tertinggal adalah nilai indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata di Papua yang disusun berdasarkan tingkat harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan maupun pengeluaran per kapita masih rendah dari tahun ke tahun. Pada 2019, BPS mencatat skor IPM Papua dan Papua Barat berada dalam posisi terendah dibanding provinsi lain yaitu 60,84 dan 64,70, lebih rendah dari angka rata-rata IPM nasional yang mencapai 71,92. Lebih detail lagi, permasalahan ketimpangan atau disparitas IPM antar kabupaten/kota di Papua tercatat menjadi yang paling tinggi. BPS mencatat IPM kabupaten Nduga hanya 30,75 (kategori rendah karena di bawah 60), timpang 34 dibanding Kota Jayapura di kisaran 80,16 . Dari sini dapat disimpulkan bahwa berbagai sektor seperti angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) masih sangat perlu untuk diperhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Papua itu sendiri.

34 â&#x20AC;&#x153;Indeks Pembangunan Manusia 2019 di Bawah Target, Papua Terparahâ&#x20AC;?, https://tirto.id/ezzq

Grafik 4. Variabel Penentu IPM 2010-2019

Sumber: Hasil Olahan Data BPS, 2020

Mari kita lihat realitanya. Beberapa kabupaten yang mengalami krisis pendidikan menjelang memasuki dua dasawarsa Reformasi adalah kabupaten dengan fasilitas pendidikan formal sangat terbatas. Sebagai contoh, Kabupaten Nduga hanya memiliki 1 sekolah, sedangkan Dogiyai, Deiyai, dan Pegunungan Bintang masingmasing 2 sekolah, sementara Asmat dan Yahukimo hanya memiliki masing-masing 4 sekolah, dan Lanny Jaya 6 sekolah. Dari sisi pengeluaran per kapita, keadaan di Papua juga tak terlalu menggembirakan. Pada 2010, pengeluaran per kapita terdata sekitar 6.251 rupiah, pada tahun terakhir, yakni 2016, hanya berkisar 6.637 rupiah. Sedikit perbaikan terlihat untuk Provinsi Papua Barat dari sekitar Rp 6.676,79 pada 2010 naik menjadi Rp 7.493 pada 2017. Namun demikian, mengingat di provinsi itu mayoritas penduduknya merupakan warga pendatang, terutama di Merauke, banyak kalangan pemerhati Papua meragukan perbaikan itu dinikmati orang-orang asli Papua. Salah satunya memperlihatkan bahwa penduduk pendatang itulah yang banyak menikmati pertumbuhan ekonomi di Papua ketimbang orang asli Papua. Dengan kata lain, setelah Reformasi 1998 memasuki usia dua dasawarsa, yang terlihat di Papua tetap tidak banyak berubah. Meski pembagian dan penerimaan dana hasil kekayaan alam Papua telah mengalami banyak perubahan dan bertambah dari tahun ke tahun, sulit dibantah kenyataan bahwa Papua masih tetap tertinggal akibat mandat otonomi yang belum dijalankan secara konsisten; masih banyak yang belum terlaksana dan terdapat isu-isu sosial lain yang sepertinya menjadi isu â&#x20AC;&#x2DC;sekunderâ&#x20AC;&#x2122; dalam penanganannya oleh pemerintah pusat.

Kilas Balik Pernyataan Sikap KM ITB (Februari 2020) - Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Ketertinggalan sosial ekonomi, terutama dalam bidang kesehatan, juga dipengaruhi oleh kekerasan dan pelanggaran HAM. Dalam kerangka pemikirannya â&#x20AC;&#x153;Do We Have a Human Right to the Political Determinants of Health?â&#x20AC;? Kimberley Brownlee menyatakan bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM menciptakan kondisi konflik fisik yang tidak kondusif dan memicu permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat. Dalam konteks Papua, tidak terhitung jumlah kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang telah terjadi, namun setidaknya terdapat tiga kasus besar yang patut menjadi perhatian, yaitu: 1. Penembakan di Abepura Satu koalisi aktivis Papua menyelenggarakan rapat politik damai di lapangan di depan gedung seminari teologi di Abepura, Provinsi Papua pada 17 hingga 19 Oktober 2011. Panitia acara ini juga mengundang pejabat pemerintah setempat untuk berpidato dan memberitahukan pelaksanaan acara ini pada Kapolda Papua. Menurut para saksi yang kemudian bersaksi pada Komnas 35 HAM, pada pagi hari 19 Oktober, polisi dan militer bersenjata menutup jalan utama dengan menggunakan tank serta kendaraan lapis baja dan mengepung lapangan tempat pelaksanaan kongres. Sore harinya, dua jam setelah kongres usai, satuan polisi dan militer masuk ke dalam lokasi. Banyak dari mereka berpakaian preman. Polisi dan tentara ini menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan sekitar seribu orang perwakilan warga yang tengah berkumpul dengan damai tanpa meminta mereka untuk bubar terlebih dahulu. Tembakan senjata api ini membuat panik para peserta kongres yang kemudian berlarian menyelamatkan diri. Saat mereka lari, satuan-satuan Kepolisian Kota Jayapura dan Kepolisian Provinsi Papua menembakkan gas air mata. Sekitar 387 peserta, termasuk 58 diantaranya perempuan, ditangkap secara sewenang-wenang. Pasukan keamanan juga menendang, memukul, dan menghajar orang-orang yang ditangkap ini menggunakan gagang senapan. Beberapa peserta kongres ditembak pada bagian kaki. Kebanyakan dari mereka dibebaskan keesokan harinya, namun lima orang didakwa dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pemberontakan dan penghasutan sedangkan satu orang ditangkap dengan dakwaan kepemilikan senjata. Komnas HAM menemukan setidaknya ada 96 orang tertembak, ditendang, atau dipukul oleh polisi dengan tidak ada satupun bukti para peserta kongres memprovokasi polisi untuk melakukan tindak kekerasan.157 Pihak kepolisian dan pihak militer menyatakan bahwa tidak ada seorang pun peserta kongres yang melakukan tindakan membahayakan nyawa pasukan keamanan. Pada 20 Oktober, warga setempat menemukan jenazah Demianus Daniel Kadepa, Yakobus

35 Amnesty Internasional. 2018. Sudah, Kasi Tinggal dia Mati : Pembunuhan dan Impunitas di Papua.

Samonsabara, dan Max Asa Yeuw. Yakobus dan Max Asa merupakan anggota PETAPA (Penjaga Tanah Papua) yang juga panitia kongres. Menurut Komnas HAM, ketiga jenazah tersebut menderita luka-luka tembakan dan pukulan. Komnas HAM belum bisa memastikan apakah mereka bertiga dibunuh oleh polisi atau oleh militer. Polisi dan militer membantah telah menembak ketiga orang itu. Menurut mereka, para petugas keamanan hanya menembakkan tembakan peringatan. Namun, pada bulan November 2011, pihak kepolisian mengambil tindakan disiplin internal terhadap sejumlah personilnya karena melakukan “tindakan berlebihan” saat membubarkan kongres tersebut. Mabes Polri mengeluarkan “peringatan tertulis” pada 9 orang anggota polisi, menghukum 7 orang lainnya dengan hukuman disiplin selama 7 hingga 14 hari, serta 36 memindahtugaskan Kapolres Jayapura. 2. Krisis Kemanusiaan di Nduga Pada tahun 2019, terjadi kasus penembakan di Nduga. Kasus ini terbilang kasus yang cukup besar, hingga 182 orang tewas dalam kasus ini. Dari 182 orang tersebut, sebagian meninggal dalam konflik bersenjata antara tentara Pembebasan Papua Barat dan TNI. Sebagian lainnya tewas dalam pelarian di hutan, dan sebagian lain tewas di pengungsian karena kelaparan. Sejumlah 182 korban tewas itu terdiri atas 17 bayi perempuan; 8 bayi laki-laki; 12 balita laki-laki; 14 balita perempuan; 20 anak laki-laki: 21 anak perempuan; 21 perempuan dewasa; dan 69 orang laki-laki dewasa. Konflik ini terjadi karena adanya pembunuhan terhadap 16 pekerja konstruksi PT Istaka Karya di Papua yang diduga dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional (TPN), sayap kanan dari Organisasi Papua Merdeka, pada 1 Desember 2018. Hal ini memicu dilaksanakannya operasi militer oleh pemerintah. Tirto menyebut, “...operasi aparat gabungan TNI/ Polri tanpa batas waktu itu berujung pengungsian massal warga Nduga demi mengemasi nyawa agar terhindar dari korban sasaran tembak dan kekerasan. Sekalipun begitu, setidaknya pada 1 Maret 2019, sekitar 2000 warga Nduga telah mengungsi ke Wamena, ibu kota Jayawijaya, pu37 sat ekonomi tengah Papua.” Relawan yang dikelompokkan di bawah Koalisi Masyarakat Sipil Solidaritas Nduga melaporkan bahwa kematian 182 warga sipil terjadi saat mereka mengungsi di berbagai daerah setelah melarikan diri dari rumah mereka di Kabupaten Nduga yang dilanda konflik antara Desember dan Juli. Mereka diduga meninggal karena kelaparan dan penyakit lain karena kondisi hidup yang buruk di tempat penampungan setelah melarikan diri dari rumah mereka di tengah konflik keamanan di kabupaten tersebut. Warga sipil dipaksa untuk melarikan diri dari operasi keamanan yang sedang berlangsung terhadap pemberontak bersenjata terkait dengan Gerakan Papua Merdeka (OPM).

36 Amnesty Internasional. 2018. “Sudah, Kasi Tinggal dia Mati : Pembunuhan dan Impunitas di Papua”. Jakarta: Amnesty International Indonesia 37 Tirto, “Aktivis HAM Papua Ungkap 182 Warga Tewas Jadi Korban Konflik Nduga”, diakses dari https://tirto.id/eggE pada 12 Juni 2020

Kasus pahit Nduga ini merupakan sebuah bukti bahwa suatu gerakan militeristik dapat menekan warga dan menyebabkan kematian karena penyakit dan kelaparan—selain karena gerakan itu sendiri. Pengungsi bahkan terpaksa memakan daun dan kayu karena tidak dapat menemukan makanan. Gerakan militeristik menyebabkan ketakutan dan kekacauan, warga tertekan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, fakta-fakta terkait konflik yang terjadi di Nduga masih simpang siur, bahkan hingga kini, karena adanya pembatasan informasi oleh pemerintah terhadap kasus-kasus yang ada di Papua. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di Papua. Meskipun korban jiwa terbilang besar, namun kasus ini kurang diketahui khalayak umum, dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. John Jonga, anggota tim kemanusiaan yang dibentuk pemerintah kabupaten Nduga mengatakan bahwa konflik di Nduga adalah “bencana besar, tetapi Jakarta 38 santaisantai saja” . 3. Pelanggaran HAM Berat di Paniai 3 Februari 2020 lalu, Komnas HAM baru saja menetapkan Peristiwa Paniai tahun 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kasus ini berawal pada malam hari tanggal 7 Desember 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. Bermula dari teguran kelompok pemuda kepada anggota TNI yang membawa mobil Toyota Fortuner Hitam tanpa menyalakan lampu, berujung kepada pertengkaran dan akhirnya, penganiayaan oleh TNI. Esok harinya, 8 Desember 2014, rombongan masyarakat Ipakiye berangkat menuju Enarotali, mendatangi Polsek Paniai dan Koramil untuk meminta penjelasan: mengapa mereka, teman mereka, keluarga mereka dianiaya? Mereka berkumpul di Lapangan Karel Gobai di depan Polsek dan Koramil—menyanyi dan menari sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat sehari sebelumnya. Namun mereka merasa tidak ditanggapi. Situasi mulai memanas dan masyarakat mulai melempari pos polisi dan pangkalan militer dengan batu. Aparat menanggapi aksi tersebut dengan penembakan untuk membubarkan massa. Lima orang warga sipil tewas dalam kerusuhan ini. Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc yang bekerja selama 5 tahun, dari 2015 hingga 2020, dipimpin oleh salah satu komisioner yakni Choirul Anam, untuk menyelidiki kasus ini. Ia menyebut penyelidikan ini “memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan.” Sementara itu, Juru Bicara Kejaksaan Agung, Heri Setiono mengaku berkas rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus Paniai sudah diterima sejak pekan lalu. “Paniai, kemarin hari Jumat (14/02), berkasnya itu baru diterima di Direktorat HAM Berat Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus). Tentu akan diteliti, apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil,” kata Heri saat dihubungi melalui sambungan telepon. Menurut Heri jika syarat formil dan materiil atau bukti-bukti sudah cukup, maka Kejaksaan Agung akan menindaklanjutinya ke tahap berikutnya. “Maka tentu akan kita anggap lengkap, kemudian kita lanjutkan dengan penyidikan,” katanya, Selasa (18/02). Namun, pemerintah lagi-lagi berulah. Komnas HAM menyebut TNI dan Polri melakukan penghalangan

38 Tribunnews, Soal Konflik Nduga, Tim Kemanusiaan: Ini Bencana Besar, tapi di Jakarta Biasa-biasa Saja, diakses dari https://papua.tribunnews.com/2019/08/16/soal-konflik-nduga-tim-kemanusiaanini-bencana-besar-tapi-di-jakarta-biasa-biasa-saja pada 12 Juni 2020

terhadap proses penyelidikan (obstruction of justice) dalam kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014. Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mengatakan perintangan dimulai saat Polda Papua menghentikan penyelidikan. Langkah itu membuat penanganan kasus menjadi tersendat. Perintangan tidak hanya dilakukan kepolisian, tapi juga unsur militer. Komnas HAM menyebut TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap warga sipil juga melakukan penghalangan terhadap proses hukum yang berjalan. TNI tidak kooper39 atif memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidikan oleh Komnas HAM . Salah Langkah Penanganan Konflik Papua Ketiga kasus di atas menunjukkan pola penanganan konflik di Papua oleh pemerintah yang problematis: pengusutan kekerasan aparat yang hanya dilakukan internal tanpa sanksi tegas maupun akuntabilitas pada masyarakat; pengabaian krisis kemanusiaan; bahkan penghalangan terhadap proses penyelidikan. Memang pemerintah telah melakukan beberapa langkah awal untuk memperbaiki penanganan konflik di Papua. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Desember 2004, sebuah implementasi otonomi yang semestinya dilakukan sejak awal pemberlakuan otonomi. Namun, upaya itu menjadi tidak signifikan tatkala Papua terbelah menjadi dua provinsi dan pemenjaraan politik atas tokoh-tokoh sipil Papua meningkat tajam di era pemerintahan SBY. Klaim Jakarta untuk memperbaiki Papua juga tampak pada pemerintahan Joko Widodo. Kedatangannya pada 27 Desember 2014 membawa harapan bahwa insiden penembakan terhadap siswa sekolah yang terjadi di Paniai, 8 Desember, akan diselesaikan. Kedatangan Presiden Joko Widodo pada 10 Mei 2015 memperoleh apresiasi karena membebaskan lima tahanan politik dalam upacara pemberian grasi di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, termasuk pernyataannya yang mencabut restriksi peliputan media internasional. Namun, langkah awal tersebut tidak berlanjut dengan kemajuan nyata. Keputusan pembebasan tapol berhenti pada lima orang saja, menyisakan sejumlah tapol serta prisoners of conscience yang masih dipenjara. Menurut Tabloid Jubi, per 2016 setidaknya 27 orang tapol masih berada di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Biak, Wamena, Nabire, dan Jayapura. Jumlah itu turun dari sebanyak 57 orang tapol pada tahun sebelumnya. Dalam periode yang sama, Human Rights Watch mencatat setidaknya saat ini ada satu sampai enam tahanan politik di Papua berada di balik jeruji. Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Papua hanya mengakui tiga orang masih berstatus tapol dan kini berada di lembaga pemasyarakatan. Bila ditambah dengan tahanan politik Maluku, maka fakta itu membuat Indonesia yang demokratis tetap memiliki daftar tapol. Lebih jauh, kebijakan-kebijakan untuk Papua mengandung banyak kesalahan kalkulasi, sehingga hubungan Jakarta dan Papua terus memburuk. Janji pemerintah di depan Sidang Dewan HAM PBB untuk menggelar pengadilan atas Wamena dan Wasior tak kunjung terwujud. Tidak

39 Kompas, Komnas HAM Kirim Berkas Peristiwa Paniai yang Sudah Dilengkapi ke Kejagung, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/17322821/komnas-ham-kirim-berkas-peristiwapaniai-yang-sudah-dilengkapi-ke-kejagung?page=all pada 12 Juni 2020

ada satupun kemajuan hukum yang telah dilakukan oleh jaksa agung, meski dikabarkan telah mengaktifkan kembali direktorat penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Sementara mandat untuk membentuk Komisi HAM Papua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua, dan Pengadilan HAM Papua yang diwajibkan oleh UU Otonomi Khusus juga tak kunjung dibentuk oleh pemerintahan Megawati, SBY, dan Jokowi. Di bawah pemerintahan Jokowi, banyak kajian memperlihatkan betapa seriusnya persoalan HAM, tetapi tak mendapat prioritas. Kajian terbaru Amnesty International Indonesia, misalnya, menemukan kurang lebih 69 kasus pembunuhan, baik yang masuk dalam kategori pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) maupun eksekusi ekstrayudisial (extrajudicial executions) di Papua dalam kurun waktu Januari 2010 – Februari 2018. Laporan itu mencatat 36 kasus pelakunya berasal dari kepolisian, 24 kasus dari tentara, dan sekitar 11 kasus berasal dari keduanya. Dari jumlah korban sebanyak 95 orang, 88 persen adalah etnis Papua. Amnesty mencatat bahwa sebanyak 26 kasus tidak pernah diproses hukum, sementara sebanyak 25 kasus lainnya diklaim aparat telah diproses secara hukum. Namun demikian, Amnesty menemukan hanya sekitar 8 kasus yang benar-benar tercatat telah masuk ke pengadilan, tetapi itu pun terbatas pengadilan militer, bukan pengadilan umum. Bahkan, Lukas Enembe, Gubernur Papua periode 2013-2018, mengeluhkan, “Setiap peristiwa penembakan tidak pernah diakhiri secara tuntas. Tidak ada yang tuntas, seluruhnya. Laporan Amnesty mengkonfirmasi kasus-kasus pe40 langgaran HAM yang baru terus terjadi tanpa ada pelaku yang diajukan ke pengadilan umum . Menurut Dekan FKIP Universitas Cenderawasih, Nommensen St. Mambraku, pendekatan keamanan-militer pasca reformasi memang relatif berkurang dibandingkan Rezim Orde Baru, namun, tetap bersifat militeristik dan alienatif terhadap masyarakat asli Papua. Pemerintah tidak pernah melakukan upaya-upaya dialog yang menghasilkan konsensus bersama. Padahal, modal penyelesaian konflik atau sebaliknya “pembangunan perdamaian” atau “permufakatan” sebagaimana penanaman Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 yakni lewat metoda permufakatan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif atas penyelesaian yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sampai saat ini masih melaksanakan tindakan yang salah dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi di Papua sepanjang sejarah perjalanan Indonesia. Selain itu, apabila masyarakat Papua masih dianggap warga negara, yang dapat dikenai pasal makar dalam hukum pidana, semestinya aparat kepolisian sudah cukup untuk menangani konf41 lik-konflik tersebut. Keberadaan militer, perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan, serta pembungkaman atas hak kebebasan berpendapat di muka umum hanya akan memperburuk situasi konflik yang terjadi di Tanah Papua.

40 Amnesty Internasional. 2018. Sudah, Kasi Tinggal dia Mati : Pembunuhan dan Impunitas di Papua. Jakarta: Amnesty International Indonesia 41 Sapariah Saturi dan Agapitus Batbual. 10 Juli 2015. Organisasi Masyarakat Sipil Bawa Kasus Mifee ke Sidang HAM PBB. https://www.mongabay.co.id/2015/07/10/ organisasi-masyarakat-sipil-bawakasus-mifee-ke-sidang-ham-pbb/

Pernyataan Sikap KM ITB, BEM Kema UNPAD, BEM Telkom University, BEM Universitas Siliwangi dan BEM REMA UPI

Di tengah segala bentuk konflik yang terjadi di Papua saat ini, dan menilik kembali rekam jejak sejarah panjang di Papua, sudah sepatutnya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia dan pemaknaan terhadap Pancasila perlu dijalankan dalam konsep berbangsa dan bernegara. Kondisi perbedaan dan keberagaman jangan sampai menciptakan cara pandang tersendiri yang berdampak pada tidak adanya penghargaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi dalam kondisi berbangsa dan bernegara. Jangan sampai pemerintah pun salah bertindak dalam upaya menciptakan suasana kondusif atas konflik yang terjadi selama ini di Tanah Papua. Maka dari itu, Keluarga Mahasiswa ITB dan BEM Kema UNPAD menyatakan:

1. Menolak dengan tegas segala bentuk tindakan rasisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Menuntut aparat penegak hukum menindak tegas pelaku tindakan rasisme,apapun latar belakang dan jabatannya, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku 3. Menuntut pembebasan tanpa syarat seluruh tahanan politik Papua yang diadilimelalui proses hukum yang melanggar prinsip due process of law, yaitupengadilan yang tidak sesuai prosedur KUHAP dan prinsip peradilan (praktik Unfair Trial) 4. Menentang segala bentuk penggunaan delik makar sebagai alatpembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang diamanatkan dalamUUD 1945 sebelum adanya penjelasan makna makar yang definitif dalam KUHP 5. Mengecam tindakan pemblokiran internet yang telah dilakukan olehpemerintah dan segala bentuk pembatasan informasi terkait Papua secara umum, serta mendesak pemerintah untuk membuka akses informasi mengenai konflik di Papua secepatnya terutama bagi jurnalis dan peneliti 6. Menuntut pemerintah untuk mengusut pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan di Papua, serta menghentikan represifitas dan kekerasan aparat di Tanah Papua 7. Mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik pasukan militer dari Papua dan hentikan penanganan konflik dengan pendekatan militeristik 8. Mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap semua perusahaan yang beroperasi di Papua; audit pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan 9. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada tahun 2021 dalam memberi kesejahteraan bagi rakyat Papua 10. Mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog secara terbuka dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat Papua terkait usaha penyelesaian konflik di Papua dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara umum Bandung, 15 Juni 2020 atas nama KM ITB dan BEM Kema UNPAD, BEM Telkom University, BEM Universitas Siliwangi dan BEM REMA UPI

Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UNPAD Riezal Ilham Pratama Presiden Mahasiswa BEM Tel-U Aninditya Santiko Wibowo

Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Nada Zharfania Zuhaira Ketua BEM Universitas Siliwangi Jaka Pria Purnama

Presiden Mahasiswa BEM REMA UPI Fatiha Khoirotunnisa Elfahmi

Narahubung: Gerald (081287895640) Meza (085719346050)

Melihat Masa Depan Otonomi Khusus Papua Pendahuluan Pelaksanaan otonomi khusus (otsus) sudah berjalan sejak setelah Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Terdapat empat daerah yang mendapatkan hak â&#x20AC;&#x153;spesialâ&#x20AC;? dari pemerintah pusat untuk mengatur daerah agar tercapainya kesejahteraan. Keempat daerah itu, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Papua. Tentunya, ada regulasi yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus tersebut. Setiap daerah pun memiliki karakteristik dalam melaksanakan kewenangannya untuk kebijakan daerah tersebut.1 Provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah dua dari daerah yang mendapat otonomi khusus dalam mengatur pemerintahan daerahnya. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam pelaksanaannya diberlakukan dua bentuk peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Keduanya setingkat dalam tatanan peraturan daerah di Papua itu sendiri, tetaoi berbeda dalam pembuatan dan penetapannya. Papua memiliki sejarah sendiri sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua bergabung pada tahun 1969 setelah menjalani perpera yang diinisiasikan oleh UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority). Masuknya Papua menjadi kemenangan tersendiri untuk Indonesia. Terlebih lagi untuk mendapatkan Papua, Indonesia perlu berjuang sejak di KMB dan kehilangan beberapa personil TNI seperti Laksamana Madya Yosaphat Sudarso yang berjuang merebut Papua. Namun, masuknya Papua juga menimbulkan beberapa kasus perselisihan hingga konflik antarsuku serta masalah kemiskinan yang masih eksis hingga sekarang.

Permatasari, Ane. 2014. Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia. Jurnal Media Hukum. 21(2):225. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kemewahan Papua juga bukan menjadi rahasia hidden gems semata. Papua memiliki sumber daya alam yang hampir lengkap untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari. Kekayaan terbesarnya adalah emas. Emas yang dikelola PT Freeport Indonesia merupakan salah satu gems yang dimiliki masyarakat Papua. Kekayaan hutan Papua yang terdiri dari banyak hutan hujan menjadi salah satu paru-paru dunia untuk menghasilkan oksigen dan udara yang segar. Di samping kemewahan dan kekayaan yang dimiliki, Papua juga memiliki segudang masalah internal dan eksternal untuk pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi khusus untuk Papua, banyak terjadi kasus separatisme dan konflik di dalamnya, seperti konflik antara aparat gabungan dengan kelompok OPM (Operasi Papua Merdeka). Kasus yang terjadi di Papua ini menimbulkan delima bagi rakyat Papua dan pemerintahan pusat sendiri. Dana yang dikeluarkan untuk otonomi khusus Papua itu sendiri terbesar dibanding daerah lain yang mendapat otsus. Bahkan APBNP tahun 2019 akan dialokasikan sebanyak Rp8,4 triliun yang dibagi Rp5,8 triliun untuk Papua dan Rp2,5 triliun untuk Papua Barat. Ada juga dana tambahan infastruktur sebesar RP4,6 Triliun. Dana terbesar yang pemerintah pusat berikan untuk pengembangan Papua karena masih ada banyak daerah yang terbelakang. Banyaknya dana yang dikeluarkan untuk otsus Papua cukup membuat ekspektasi publik akan berkembang menjadi daerah yang maju. Namun, hal ini menjadi suatu realitas yang kontradiktif. Masih banyaknya rakyat Papua yang miskin dan beberapa keterbelakangan membuat pertanyaan publik di mana dana yang sebegitu besar dialokasikan. Banyak juga rakyat Papua yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat membuat keadaan Papua semakin memanas. Berbagai persepsi tentang kemerdekaan Papua yang sering digembor-gemborkan semakin mencuat ke publik akhir-akhir ini. Otsus dan dana otsus yang diberikan seakan-akan belum mampu menjadi tameng dan surga untuk pengembangan Papua itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan banyak akademisi, kritikikus politik, dan mahasiswa itu sendiri akan keefektivitas dana

otsus dan sistem otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dikelola pemda Papua itu sendiri. Definisi Otonomi Khusus Praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara adalah memberikan otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah. 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah provinsi mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya di Pasal 18B. Satuan pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Pengaturan mengenai Otonomi Khusus di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada di dalam Pasal 225. Pengaturan di dalam Pasal 225 ini menegaskan tentang pengakuan negara terhadap daerah yang memperoleh pengakuan khusus. Selain diatur dalam undang-undang ini, diatur pula dalam undangundang lain. Daerah yang diberikan otonomi khusus di Indonesia ada empat, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), DI Yogyakarta, dan Papua. Menurut Pasal 1 angka (6) dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada undang-undang tentang Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan 2

Ane Permatasari. 2014. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA. Jurnal Media Hukum Vol. 21, No. 2, Desember 2014., hlm. 228.

nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, dan memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, untuk keistimewaan pada daerah Yogyakarta, di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dikatakan bahwa keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DI Yogyakarta berdasarkan sejarah hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Adapun pada Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar mayarakat. Tidak dapat dipungkiri, dua daerah yaitu Aceh dan Papua, pemberian otonomi khusus dilakukan karena adanya konflik dan tuntutan separatisme. Kedua daerah tersebut mendapatkan perlakuan khusus dalam bentuk otonomi khusus karena konflik antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah nasional karena perebutan sumber daya. 3 Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, hal ini adalah suatu langkah yang bijak sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di daerah seperti Aceh dan Papua. Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur. Besaran dana tambahan infrastruktur ini disepakati antara Pemerintah dengan DPR, dan penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Otonomi khusus yang merupakan sebuah terobosan dari kebijakan sangat diperlukan untuk mengatasi fenomena dimana sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan 3

Ibid., hlm. 229

pembangunan oleh pemerintah sebelumnya ternyata justru membawa dampak negatif yang sangat besar, mulai dari kerusakan lingkungan hingga peminggiran hak-hak masyarakat asli. 4 Begitu juga saat sebelum reformasi, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan kekayaan alam Papua terkesan sangat eksploitatif dan justru meminggirkan peran masyarakat lokal yang berdampak pada terhambatnya tingkat kesejahteraan mereka. Selain itu, otsus memiliki dampak positif dalam masyarakat yang heterogen. Dengan otonomi ini, kalangan minoritas dapat lebih terlibat aktif dalam politik dan menawarkan kesempatan bagi minoritas untuk mempertahankan kebudayaannya, meningkatkan kesempatan untuk lahir, dan membangun koalisi antaretnis. Namun, otonomi dapat pula menghasilkan beberapa dampak, antara lain kekhawatiran bahwa otonomi bisa menjadi sebuah tolakan awal untuk pemisahan diri, pimpinan-pimpinan yang khawatir kehilangan dukungan suara, dan menguatnya identitas suatu etnis atau terciptanya bentuk-bentuk identitas baru.5 Maka, perlu adanya penempatan kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikan otsus tersebut. Implementasi Otonomi Khusus di Papua Politik desentralisasi yang telah ada sebelum era reformasi menunjukkan bahwa masih terdapat penyalahgunaan prinsip kekuasaan dalam menjalankan otonomi daerah. Bukti nyatanya adalah masih terdapat kesenjangan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. 6 Daerah yang paling tersorot adalah Papua. Salah satu penyebabnya adalah masih terdapat campur tangan dominan pihak Jakarta dan MRP (Majelis Rakyat Papua) yang turut andil dalam menjalankan peran pemerintahan. Kesenjangan pembangunan ini membuat daerah timur Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi berlimpah, seperti sumber daya alam menjadi tidak tersorot. Pemerintah yang tidak konsisten membuat rakyat tidak percaya sebab mereka melihat bahwa dalam mengambil kebijakan, pemerintah tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan, keadilan, 4

Malak, S. (2012). Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Ar-Raafi.

MUTAQIN, A. (2013). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik. 4(1): 5-18. 6

MA. Musaâ&#x20AC;&#x2122;ad. 2011. KONTEKSTUALISASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA: Perspektif Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan. Kajian. 16(2): 358.

dan kemampuan masyarakat.7 Hal ini memicu disintegrasi dan tumbuhnya gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari Indonesia Selanjutnya, untuk menindaklanjuti permasalahan ini dibentuklah UU No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah dalam mewujudkan tuntutan reformasi, yaitu Indonesia yang lebih baru, demokratis, adil, dan sejahtera.8 Provinsi Papua pun diberi otonomi khusus sebagai wujud nyata pemenuhan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan yang lebih baik lagi. Otonomi khusus ini diharapkan membuat rakyat Papua dapat andil bersama dalam pembangunan di daerah dan di Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan oleh seringnya muncul konflik di Papua karena minimnya pengetahuan dan pembangunan di masyarakat akibat kesenjangan. Meskipun tanah Papua kaya akan sumber daya alam, rakyatnya ternyata masih hidup dalam kekurangan. Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah Undang-Undang No.21 Tahun 2001, lalu diperbaharui oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Papua diberi kewenangan berupa otonomi khusus untuk mengelola sumber daya alam agar masyarakatnya dapat memaksimalkan potensi dan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dimilikinya. 9 Implementasi otsus ini dalam realitanya masih memiliki banyak kekurangan dan dianggap gagal. Pertama, pemerintah pusat dinilai tidak berpihak pada pelaksanaan otsus setelah mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2003. Inpres ini menjelaskan tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya (Papua) dan Majelis Rakyat Papua Irian Jaya Barat sesuai UU No. 45 tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan. Konflik yang anarkis dan menggunakan kekerasan pun muncul dan mengancam ketentraman rakyat Papua.10 Kedua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pelaksanaannya tidak diakui kedudukannya. Seharusnya MRP dapat menjadi jembatan

MA.Musaâ&#x20AC;&#x2122;ad, Loc.cit.

Abdullah, H. Razali. 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 9

Effendi. 2011. KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BINGKAI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 19(1): 45-61. 10

N Rohim. 2014. Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. Fiat Justicia, Jurnal Ilmu Hukum. Hal: 96.

antara pemerintah dan rakyat papua kepada pejabat-pejabat di pemerintah pusat maupun DPR Provinsi. Akibatnya, MRP tidak memiliki kewenangan sebagai peredam konflik maupun pertikaian sebab tidak diakui keberadaannya sebagai lembaga eskekutif maupun legislatif. Padahal dalam PP No. 54 tahun 2004 dijelaskan bahwa MRP memiliki peran sebagai penasihat kebijakan daerah agar tidak ada kesenjangan dalam kerangka keberagaman masyarakat dan sumber daya alam Papua.11 Dana otsus sebesar Rp59,10 triliun atau sebesar dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) Indonesia per tahun disalurkan untuk Papua. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan salah satunya pembangunan manusia di bidang kesehatan dan pendidikan untuk orang asli Papua (OAP) sebagai target utamanya. Namun, realitanya pertumbuhan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) cenderung negatif. Berdasarkan data BPS tahun 2018, angka melek huruf di Papua rendah untuk usia diatas 15 tahun yakni sebesar 76,79 persen. Beberapa faktor yang memengaruhinya, antara lain jarak yang jauh antara pemukiman ke sekolah terdekat dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Jadi, pada realitanya dana otonomi khusus tidak memengaruhi IPM secara signifikan. 12 Lain halnya di bidang kesehatan, dana otonomi khusus berpengaruh terhadap peningkatan IPM meski tidak terlalu signifikan yakni sebesar satu persen. Ini terlihat dari meningkatnya angka harapan hidup (AHH) yang merupakan bagian dari parameter pembangunan bidang kesehatan. 13 Pemberlakuan otonomi khusus juga berpengaruh terhadap program transmigrasi di Papua. Implementasinya diatur dalam Perdasi No. 15 Tahun 2008 bahwa dalam rangka melindungi penduduk lokal dan adat, transmigrasi dari luar Papua ditolak. Transmigrasi pada prinsipnya dibukakan kesempatan yang besar untuk memanfaatkan lahan pertanian dan yang pantang menyerah akan berhasil. Masalah muncul bila lahan pertanian ini menggunakan tanah ulayat yang dapat memicu konflik. Hak kepemiilikan tanah akan 11

N Rohim, Loc.cit.

VD Kahrisma, PL Samputra, dan PZ Muntaha. 2020. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA. Journal Publicho. 3(1): 15. 13

Ibid., hlm. 16

bermasalah jika transmigran tidak punya sertifikat. Lalu, poblematika selanjutnya, yakni nama lokal daerah transmigrasi dianti menjadi nama daerah asal transmigran. Hal ini dinilai tidak menghargai sejarah nenek moyang. 14 Implementasi lainnya, yakni alokasi dana desa. Dana desa sebesar Rp1,4 triliun telah diberikan kepada Papua dan ini merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Tiap kampung mendapat Rp1.000.000.000 (satu miliar) maupun satu miliar lebih. Namun pada pelaksanaannya, dana desa ini belum mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Papua. Beberapa faktornya adalah tidak ada pendampingan dalam mengelola dana desa. Tidak ada monitoring secara khusus dan pengawasan kerja. Padahal selain untuk perbaikan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, dana ini juga berguna untuk memperbaiki infrastruktur yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan fisik daerah yang tertinggal. Rakyat hanya tahu diberi uang, tetapi tidak paham cara mengelolanya maka uang ini akan habis sesaat dan hanya menunggu mendapat uang berikutnya. Ini mencerminkan mental miskin yang konsumtif bukan produktif. 15 Implementasi Otonomi Khusus di DIY Yogyakarta Status istimewa untuk Yogyakarta ini bermula ketika Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII, penguasa D.I.Yogayakarta yang mengambil pilihan politik sendiri, bukan mengikuti politik nasional. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2012, kewenangan dalam keistimewaan D.I.Yogyakarta yakni lembaga pemerintahan DIY, kebudayaan, tata ruang, pertanahan, tata cara isi jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan gubernur dan wakil gubernur.16 Kondisi penting yang dapat terwujud ketika suatu daerah menerapkan desentralisasi, antara lain menumbuhkan masyarakat yang peduli dan dapat berpartisipasi dalam aspek politik daerah lokal,peningkatan pelayanan

U Yuminarti. 2017. Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua : Masalah dan Harapan. Jurnal Kependudukan Indonesia. 12(1): 13-24. 15

A Uamang, CI Gunawan, dan C Sasmito. 2018. Implementasi otonomi khusus provinsi papua dalam ketahanan wilayah NKR di Pemerintahan Kabupaten Mimika. Reformasi. 8(1):55. 16

G.Kartapranata. UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2012-keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta pada 5 Desember 2020.

publik sebab perangkat daerah ditekan untuk maksimal dalam melayani masyarakat, dan terdapat kerja sama dalam memecahkan masalah antarpemerintah daerah. Selain itu, terdapat tiga aspek kelembagaan baru, yakni regulatif, normatif, dan kultural. Nilai-nilai regulatif berdampingan dengan budaya, pemantauan atau monitoring, dan sanksi. Masyarakat pun terdorong untuk mengimplementasikan nilai kebudayaan dalam keseharian mereka dengan rela hati tanpa perlu dipaksa. Lembaga otsus punya tanggung jawab untuk menjaga nilai budaya di DIY. Nilai normatif muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban atau evaluasi tata pemerintahan berbasis pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat DIY seperti religius, spiritual, filosofi, dan perjuangan yang menjadi ciri khas DIY. Maka dari itu, tanggung jawab yang perlu diemban yakni pengelolaan dan perlindungan produk budaya dari DIY dan mengembangkan masyarakat sebagai satu bagian dari sistem sosial DIY. Nilai Kultural menekankan bahwa lembaga otsus harus memahami inti besar dalam regulasi kebudayaan.17 Dalam implementasinya, masih terdapat kekurangan dalam menjalankan UndangUndang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Pertama, pengelolaan keuangan yang belum baik. Uang pemerintah daerah yang belum turun menghambat kinerja kuasa pengguna anggaran (KPA) sehingga kegiatan yang telah disusun mundur jadwalnya. Kedua, adanya perbedaan implementasi dari Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan wakil daerah seperti gubernur, bupati, maupun walikota dilakukan dengan demokratis. Realitanya, pada tahun 2017 pernah terjadi keributan akibat penyatuan jabatan gubernur dan Raja Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono X. Ketiga, di bidang pertanahan, Undang-Undang Pokok Agraria tidak terealisasi sebab UUK DIY tidak memfasilitasi jaminan kepemilikan tanah. 18

K Annafie dan A Nurmandi. 2016. Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) dalam mempertahankan nilainilai kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy. 3(2): 335-337. 18

R Dewi dan E Nuriyatman. 2017. Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Hukum Respublica. 16(2): 337â&#x20AC;&#x201C;347.

Implementasi Otonomi Khusus Aceh Aceh sebagai daerah provinsi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan satu prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Urusan Pemerintah Aceh adalah pelayanan administrasi umum pemerintahan lintas kabupaten atau kota sedang yang menjadi urusan pemerintah kabupaten atau kota adalah pelayanan administrasi umum pemerintahan kabupaten yang bersangkutan saja. Namun, dalam implementasi otsus ini terdapat kegagalan adalah pelayanan administrasi umum. Pada pelaksanaan sering terjadi misinterpretasi antara pemerintah kabupaten atau kota dengan provinsi. Lalu, di pasal 16 dan pasal 17 UU Pemerintah Aceh 2006 menyebutkan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan kabupaten atau kota merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh, antara lain: a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariâ&#x20AC;&#x2122;at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariâ&#x20AC;&#x2122;at Islam, dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Dari peraturan diatas, terdapat ketidakjelasan siapa yang mengatur. Yang mana yang harus dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah Kota Aceh bersama-sama dengan pusat untuk lebih memerinci dalam penulisan undang undang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengimplentasiannya.19 Apabila pemerintah (dalam hal ini pemerintah Kota Aceh dan 19

Husni Jalil dkk. 2016. Implementasi Otonomi Khusus di Aceh Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006. KANUN. Edisi 50: 216.

pusat) tidak memperinci mana hal-hal yang diatur oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten akan terjadi misinterpretasi dalam pengaturan serta pelaksanaan di pemerintahan. Implementasi otonomi khusus ini harus diperbaiki dengan memperhatikan tingkatan birokrasi dari setiap peraturan dan kebijakannya agar lebih tepat dan proporsional berdasarkan kebutuhan nyata yang diperlukan di daerah, ramping, fleksibel, dan adaptif di berbagai situasi sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta hubungan kerja antartingkat pemerintahan, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya, menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di seluruh daerah kabupaten atau kota, menata kembali keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap lembaga perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia di daerah dengan pelatihan berdasarkan standar kompetensi yang terbaik. Di pemerintah Aceh, dana otsus adalah salah satu sumber pendapatan Aceh dan kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 179 ayat (2C) UUPA. 20 Meskipun disebutkan sebagai sumber pendapatan daerah kabupaten atau kota, dana otsus tidak langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau kota. Namun, dana itu ditransfer menjadi penerimaan pemerintah Aceh. 21 Hal ini sesuai dengan ketentuan UUPA, yaitu dana otsus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. 22 Namun, pihak kabupaten banyak mengeluhkan mengenai dominasi pemerintah provinsi di dalam pengelolaan dana otsus. Padahal di 20

Teuku Triansa Putra dkk. 2015. Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Hal: 4.

Heru Cahyono. 2012. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS ACEH: GAGAL MENYEJAHTERAKAN RAKYAT DAN SARAT KONFLIK INTERNAL. Hal: 4. 22

Pasal 183 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 Tentang Sumber Penerimaan dan Pengelolaan.

dalam UUPA disebutkan bahwa pemerintah provinsi hanya â&#x20AC;&#x153;mengadministrasikanâ&#x20AC;? dana otsus dan bukan mengelolanya. Oleh karena itu, dalam pandangan pemerintah kabupaten, mestinya dana otsus langsung ditransfer ke rekening pemerintah kabupaten atau kota agar dapat dikelola secara relatif otonom oleh pemerintah kabupaten atau kota. Namun, pemerintah provinsi berdalih bahwa dana otsus harus dikelola oleh pemerintah provinsi terlebih dahulu karena otonomi khusus bagi Aceh berada di provinsi dan bukan di pemerintah kabupaten kota. Inilah alasan disebut otonomi khusus Pemerintah Aceh dan bukan juga otonomi khusus bagi pemerintah Kabupaten Pidie atau otonomi khusus bagi Pemerintah Bener Meriah, dan sebagainya. Kemudian, lantaran otonomi khusus terletak di level provinsi maka pemerintah provinsi yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana otsus. Oleh karena itu, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan terlebih dahulu di tingkat provinsi karena riskan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan di tingkat

kabupaten

atau

kota.

Di sisi

lain

juga

provinsi

yang

harus

mempertanggungjawabkan penggunaannya nanti. Hal inilah yang menyebabkan kurang efektifnya penyerapan anggaran dana untuk pembangunan Provinsi Aceh. Implementasi Otonomi Khusus DKI Jakarta DKI Jakarta merupakan salah satu kota tertua yang ada di Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pusat dari pemerintahan serta ekonomi sejak zaman kolonial. Tak heran jika pada awal masa kemerdekaan Indonesia, Jakarta mendapatkan status khusus sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia pada tahun 1961 yang diatur dalam UU No. 2 PNPS 1961. Dalam perjalanannya, status khusus DKI Jakarta telah di revisi sebanyak beberapa kali hingga yang terakhir terakhir oleh UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memberikan hak khusus kepada pemerintah DKI Jakarta untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahannya. Hal ini sebagai kewajiban DKI Jakarta terhadap pengimplementasian desentralisasi asimetris yang diaktualisasikan oleh pemberian otonomi khusus. Praktik otonomi khusus di DKI

Jakarta yang mencangkup kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 23 1. Otonomi Tunggal Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakan pada tingkat provinsi saja, berbeda dengan Provinsi lain yang turut menyertakan otonomi pada tingkat kabupaten atau kota. Hal inilah yang menyebabkan kabupaten atau kota di DKI Jakarta hanya sebagai daerah administratif saja sehingga walikota atau bupati dipilih oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD. Hal ini disebabkan karena permasalahan di DKI Jakarta lebih kompleks sebagai ibu kota negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing. Untuk menjawab tantangan tersebut maka otonomi DKI Jakarta dibuat menjadi tunggal agar perintah dan aturan menjadi satu komando. 2. Peran Ganda Gubernur UU status quo mengamanatkan bahwa gubernur memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi dan pelaksana dekonsentrasi atau wakil dari pemerintah pusat. Dengan peran ganda tersebut maka tugas gubernur dalam kerangka dekonsentrasi, antara lain: ď&#x201A;ˇ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. ď&#x201A;ˇ Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. ď&#x201A;ˇ Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyeleggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota, antara lain: 1. Gubernur dibantu deputi gubernur Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah dan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jakarta dapat mengangkat maksimal empat orang deputi 23

Rizky Putri Utami. 2018. Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

untuk membantu jalannya tugas di pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Pada masa pemerintahan saat ini, terdapat empat deputi yang membantu tugas gubernur, antara lain: 24 a. Deputi Gubernur bidang Tata Usaha dan Lingkungan Hidup; b. Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi; c. Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan; d. Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman. 2. Gubernur diberikan kekhususan tugas, hak, kewajian, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, meliputi: a. gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan b. gubernur mempunya hak protokoler, termasuk mendampingi presiden. 3. DPRD DKI Jakarta hanya berada di tingkat provinsi seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah yang selanjutnya direvisi dengan UU Nomor 9 tahun 2015 untuk menjawab UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1) yang bunyinya Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. 25 4. Pendanaan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan dalam APBN. Permasalahan dalam Implementasi Otsus di Daerah Berotonomi Khusus

Fajri, Fitriyandi Al. 2020. Empat Jabatan Deputi Gubernur DKI Jakarta Terancam Dihilangkan, Ini Penyebabnya. Diakses dari https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/09/empat-jabatan-deputigubernur-dki-jakarta-terancam-dihilangkan-ini-penyebabnya pada 8 Desember 2020. 25

Simabura, Charles. 2019. Alasan Walikota DKI Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung. Diakses dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd5441ad8b65/alasan-walikota-dki-jakarta-tidak-dipilihsecara-langsung pada 8 Desember 2020.

Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006. Undang-undang tersebut menindaklanjuti MoU Helsinki 2005 antara Indonesia dan kelompok separatis GAM. 26 UUPA ini bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. 27 Hadirnya UUPA ini sebenarnya diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun, dalam implementasinya selama 14 tahun patut dipertanyakan. Sesuai dengan Pasal 183 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana dtsus dikucurkan selama 20 tahun. Dengan besaran dua persen dari Dana Alokasi Utama (DAU) untuk tahun pertama sampai tahun ke lima belas dan satu persen untuk sisanya hingga tahun ke dua puluh. Buruknya pengelolaan dana otsus dikemukakan oleh Inspektorat Provinsi Aceh. Dana otsus dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami banyak kendala dan dinilai tidak tepat sasaran. 28 Presiden Joko Widodo pada Februari 2020 juga masih mempertanyakan bagaimana pengelolaan dana otsus. Jokowi menegaskan bahwa tingka kemiskinan sebesar 14 persen ini perlu diturunkan mengingat dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit, yakni sebesar 8 triliun rupiah. 29 Penangkapan Gubernur Aceh pada 2018 lalu menjadi catatan buruk penggunaan dana otsus. Penangkapan tersebut akibat penerimaan suap dari Bupati Bener Meriah dan

Abdurahman, Ali dan Dewansyah, Bilal. 2019. Asymmetric Decentralization and Peace Building: A Comparison of Aceh and Northern Ireland. PJIH. 6(2): 255. 27

Cahyono, Heru. 2012. Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal. Jurnal Penelitian Politik. 9(2): 2. 28 29

Ibid. hlm. 3

Gian Asmara, Chandra. 2020. Jokowi Masih Tanda Tanya Otsus Aceh Rp 8 T, Bermanfaat?. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200222171720-4-139821/jokowi-masih-tanda-tanya-danaotsus-aceh-rp-8-t-bermanfaat pada 4 Desember 2020.

melibatkan Gubernur Aceh saat itu.30 Di tahun yang sama, ICW juga banyak menerima pelaporan terkait penyelewengan dana otsus ini. 31 Dari persentase tingkat kemiskinan di Aceh memperlihatkan bagaimana penyelewengan dan buruknya pengelolaan dana otsus ini berdampak buruk bagi fungsi UU Otonomi Khusus itu sendiri. Jika terus dibiarkan dan tanpa pengawasan yang ketat, fungsi UUPA ini tidak akan pernah tepat sasaran. Selanjutnya ada kebijakan otonomi khusus di Papua. Dilatarbelakangi pembangunan yang tidak merata di zaman Orde Baru, muncullah kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok-kelompok tersebut kemudian dibalas dengan tindakan represif oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap mengancam integrasi nasional sehingga perlu diatasi dengan pendekatan keamanan (security approach). Hal tersebut tentunya berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menimbulkan potensi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua diharapkan dapat menyelesaikan konflik multidimensional. Namun, dalam implementasinya banyak permasalahan yang timbul dan menujukkan tidak efektifnya UU Otonomi Khusus ini. Bahkan secara garis besar UU Otsus ini tidak mendapatkan legitimasi penuh dari Masyarakat Papua. Contohnya, otsus ini pernah dikembalikan oleh Masyarakat Papua kepada negara sebanyak dua kali, yaitu di tahun 2005 dan di tahun 2010.32

Bernie, Mohammad. 2018. ICW Akui Banyak Terima Laporan Penyelewengan Dana Otonomi Khusus. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/icw-akui-terima-banyak-laporanpenyelewengan-dana-otonomi-khusus pada 4 Desember 2020. 31 32

Ibid.

Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. 2016. UU Otonomi Khusus bagi Papua: masalah legitimasi dan kemauan politik. Jurnal Penelitian Politik. 9(1): 69.

Sebenarnya ada empat kewenangan mendasar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu pengembangan kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan pembangunan infrastruktur. 33 Dalam bidang pengembangan kesehatan, Papua tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam 20 tahun terakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Ketuhanan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) Yuliana Languwuyo.34 Pemerintah disebut sudah mengeluarkan dana yang besar untuk urusan kesehatan. Namun, selama ini hanya fokus pada sisi infrastruktur tanpa memastikan pelayanannya terus berjalan.35 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia bisa dihitung dari rata-rata sederhana indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. 36 IPM terendah di Indonesia yang tercatat pada 2019 adalah Provinsi Papua dengan angka 60,84. Jauh dibandingkan DKI Jakarta yang berada di angka 80,76.37 Jika diperhatikan lebih detail lagi, ketimpangan atau disparsitas IPM di antar kota atau kabupaten tercatat paling tinggi. Data yang tercatat oleh BPS adalah 30,75 untuk

Kompas.com. 2020. Otonomi Khusus dan Perjuangan Papua. Diakses dari https://www.kompas.tv/amp/article/123924/videos/otonomi-khusus-dan-perjuangan-papua?page=2 pada 4 Desember 2020 34

Bernie, Mohammad. 2019. Kondisi Kesehatan di Papua Disebut Tak Berubah 20 Tahun Terakhir. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kondisi-kesehatan-di-papua-disebut-tak-berubah-20tahun-terakhir pada 4 Desember 2020 35

Ibid.

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik â&#x20AC;&#x201C; Badan Pusat Statisik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia. 37

Fabian Thomas, Vincent. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019 di Bawah Target, Papua Terparah. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/indeks-pembangunan-manusia-2019-dibawah-target-papua-terparah pada 4 Desember 2020

IPM Kabupaten Nduga (termasuk kategori rendah karena dibawah angka 60), sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Jayapura yang memiliki IPM 80,16.38 Selanjutnya di bidang ekonomi, Papua masih menjadi provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada 2019. BPS mencatat persentase kemiskinan Provinsi Papua dan Papua Barat jauh di atas rata-rata nasional yang memiliki persentase 9,22 persen.39 Persentase kemiskinan di Provinsi Papua adalah sebesar 26,55 persen disusul oleh Papua Barat sebesar 21,51 persen. 40 Tingkat kemiskinan yang masih tinggi menjadi bukti bahwa penggunaan dana otsus tidak sesuai harapan dan tidak tepat sasaran. Dana otsus yang besar tidak membuat masyarakat Papua sejahtera dan tentunya hal ini sudah keluar dari tujuan dan fungsi UU Otonomi Khusus itu sendiri. Meskipun pembangunan infrastruktur di Papua begitu gencar dilakukan, tetap harus ada pengawasan dari masyarakat luas terkait kebijakan pemerintah ini. Tiap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Papua harus berdasar pada aspirasi masyarakat itu sendiri. Bahkan Ketua Majelis Rakyat Papua menyebut Presiden Jokowi tidak pernah datang dan berbicara kepada MRP.41 Oleh karena itu, wajar kalau kebijakan infrastruktur pemerintah dipertanyakan dan tidak mendapat legitimasi penuh dari masyarakat. Situasi keamanan di Papua tiap tahunnya mengalami pasang surut. Di tahun lalu tercatat peristiwa kerusuhan di Manokwari yang mendapat sorotan masyarakat luas akibat

Ibid.

Mustafa, Ardita. 2020. Papua Masih Jadi Provinsi Dengan Angka Kemiskinan Tertinggi. Diakses dari https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115174641-532-465658/papua-masih-jadi-provinsidengan-angka-kemiskinan-tertinggi pada 4 Desember 2020 40 41

Ibid.

Briantika, Adi. 2020. Otsus Papua Sudah Gagal, Tak Perlu Diperpanjang Lagi. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/otsus-papua-sudah-gagal-tak-perlu-diperpanjang-lagi pada 5 Desember 2020.

gedung DPRD Manokwari dibakar.42 Gerakan separatisme di Papua juga cukup kuat. Ada kelompok bersenjata yang secara terang-terangan menunjukkan dirinya di hadapan publik. Kelompok tersebut yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Terakhir, mereka melakukan penyerangan di depan Kantor Bupati Intan Jaya, Papua.43 Selain itu, ada banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua seperti pembunuhan warga sipil di Papua yang terjadi di luar proses hukum yang semestinya dijalankan. Antara bulan Januari 2010 sampai Mei 2020, Amnesty International menemukan 95 kasus warga Papua meninggal di tangan aparat.44 Stigma masyarakat Papua yang primitif sepertinya masih melekat di dalam aparat. Tindakan represif aparat menjadi alasan bagaimana implementasi UU Otonomi Khusus ini tidak melindungi masyarakat di sana. Pendekatan keamanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dinilai tidak melibatkan masyarakat asli Papua menjadi penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dilihat dari implementasinya selama ini, maka menimbulkan pertanyaan masih relevan atau tidak otsus di Indonesia. Permasalahan yang muncul akibat otsus ini, seperti penyelewengan dana dibutuhkan pengawasan yang ketat dari semua pihak. Permasalahan yang tidak tertangani dengan baik seperti gerakan separatisme yang masih ada menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak pernah berhasil. Wacana Pemanjangan Otsus di Papua

Billiocta, Yacob. 2019. Pasang Surut Keamanan di Tanah Papua. Diakses dari https://m.merdeka.com/peristiwa/pasang-surut-keamanan-di-tanah-papua-kaleidoskop-2019.html pada 4 Desember 2020. 43

CNN Indonesia. 2020. TPNPB-OPM Klaim Serang Kantor Bupati di Papua, TNI Tertembak. Diakses dari https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200923144411-20-549860/tpnpb-opm-klsim-serang-kantorbupati-di-papua-tni-tertembak diakses pada 4 Desember 2020. 44

Amnesty International. 2020. Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan. Diakses dari https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/ pada 4 Desember 2020.

Wacana terkait pemanjangan RUU otsus Papua semakin mendesak. Terlebih pada tahun 2021, masa berlakunya UU Otonomi Khusus Papua akan berakhir. Terhitung otsus Papua sudah berlaku selama 19 tahun sejak ditandatanganinya UU Nomor 21 tahun 2001 oleh Presiden Megawati kala itu. 45 Adanya otsus ini juga memberikan Papua dan Papua Barat kewenangan otonomi yang lebih dibanding dengan otonomi daerah lainnya. Jumlah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah Papua dan Papua Barat mencapai nilai Rp94,24 triliun terhitung sejak tahun 2002 hingga 2020. 46 Bantuan finansial yang diberikan pemerintah termasuk dana yang sangat besar, tetapi faktanya segala aspek yang mencakup dari tujuan dari diadakannya otsus seperti perkembangan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak mengalami kemajuan yang sebanding dengan dana yang digelontorkan pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020, Papua menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan persentase 26,64 persen atau sebanyak 911,37 ribu penduduk miskin di Papua. 47 Dari data ini dapat menggambarkan bahwa dana yang diberikan pemerintah pusat belumlah efektif dalam menanggulangi masalah di Papua, terutama masalah tingginya angka kemiskinan. Meskipun terdapat banyak penolakan dari penduduk Papua sendiri, Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung berlangsungnya kembali UU otsus Papua jilid dua. Dikutip dari CNN Indonesia, Tito Karnavian (2020) mengemukakan bahwa adanya status otonomi khusus Papua sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan di Papua. Lewat adanya perpanjangan status otonomi khusus Papua ini, diharapkan perkembangan pembangunan di Papua

Mirino, Jost W. 2012. Jalan Tengah Dua Ekstrem. Dalam http://www.suaraperepuanpapua.org diunduh pada 10 Maret 2012. 46

CNN Indonesia. 2020. Tito Dukung Otsus Papua dan Papua Barat 20 Tahun Lagi. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200723125632-20-528112/tito-dukung-otsus-papua-danpapua-barat-untuk-20-tahun-lagi pada 2 Desember 2020. 47

Badan Pusat Statistik. 2020. 10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi di Indonesia per Maret 2020. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-kemiskinantertinggi-di-indonesia-per-maret-2020 pada 2 Desember 2020.

semakin cepat. Tidak hanya itu, beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian diantaranya pendidikan, kesehatan, serta sumber mata pencaharian penduduk Papua yang mencakup pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Adapun adanya perpanjangan status otonomi khusus Papua memiliki manfaat dalam jaminan fasilitas ekonomi rakyat Papua. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak proyek pembangunan yang hadir dalam periode otonomi khusus Papua ini, seperti hadirnya proyek nasional Jalan Trans Papua. Dengan panjang mencapai 2.902 km, jalan ini menjadi penghubung antara provinsi Papua dengan Papua Barat.48 Meskipun begitu, masalah yang terjadi adalah masyarakat Papua belum merasakan manfaat yang signifikan dari hadirnya beberapa proyek yang dibangun selama periode otonomi khusus Papua. Rencana dana yang akan digelontorkan pemerintah pusat dalam melanjutkan kembali otonomi khusus Papua juga mengalami peningkatan dalam RAPBN 2021 menjadi Rp7,8 triliun yang sebelumnya pada tahun 2020 bernilai sebesar Rp7,6 trilun. Kenaikan ini disebabkan oleh keinginan pemerintah yang berusaha melakukan pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi saat ini. Adapun empat program pokok yang diusung pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 lewat penambahan dana otsus Papua dalam RAPBN 2021.49 Program pertama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki fokus pada pengembangan pasar tradisional. Lalu, program kedua adalah pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi di Papua. Program selanjutnya adalah perluasan akses dan dan peningkatan efektivitas. Dalam hal ini, pemerintah berupaya memperluas akses layanan pendidikan serta kesehatan rakyat Papua dan juga pembangunan infrastruktur listrik perdesaan yang ada di Papua dan Papua Barat. Program terakhir adalah meningkatkan tata kelola dana otsus melalui penguatan 48

Elisabeth, Asrida. 2020. Jalan Trans Papua Hampir Semua Terhubung, Dampak bagi Orang Papua dan Lingkungan?. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/10/05/jalan-trans-papua-hampir-semuaterhubung-dampak-bagi-orang-papua-dan-lingkungan/ pada 2 Desember 2020. 49

CNN Indonesia. 2020. Jokowi Naikkan Dana Otsus Papua dan Papua Barat Jadi Rp7,8 T. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200817125105-532-536504/jokowi-naikkan-dana-otsuspapua-dan-papua-barat-jadi-rp78-t pada 2 Desember 2020

perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan. Banyaknya dana yang akan kembali diberikan pemerintah dalam wacana pemanjangan otsus Papua pada tahun 2021 memerlukan SDM yang berkualitas dalam mengolah dana tersebut agar tepat sasaran. Periode otsus Papua sebelumnya yang berlaku selama 20 tahun bukanlah waktu yang singkat. Namun selama periode tersebut, perkembangan Papua belum juga mengalami peningkatan yang signifikan. Maka dari itu, adanya perencanaan otsus Papua jilid dua diharapkan lebih efektif dalam segi pemanfaatan dan pengolahan dana sehingga rakyat asli Papua dapat merasakan lebih dampak yang positif dari pemberian dana oleh pemerintah pusat, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi rakyat. Langkah yang bisa diambil pemerintah pusat menurut LIPI salah satunya mengadakan dialog segitiga antara pemerintah pusat, pemerintah Papua dan pemerintah Papua Barat. Model ini pernah diusulkan di Jayapura, Papua, pada 2008 lalu setelah melakukan penelitian dan pembicaraan tim LIPI terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal ini dapat dilakukan agar aspirasi rakyat Papua bisa disampaikan secara keseluruhan lewat model tersebut. Terkait wacana pemanjangan otsus Papua yang kemungkinan besar akan direalisasikan, masih banyak rakyat Papua yang menolak dan memilih untuk tidak melanjutkan kebijakan otsus Papua. Contohnya, pada Juli 2020 lalu sejumlah mahasiswa Papua di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan unjuk rasa yang tergabung dalam Komite Aksi Penolakan Otsus. Mereka merasa bahwa kebijakan tersebut bukan kebutuhan rakyat Papua.50 Tidak hanya itu, aksi demonstrasi juga dilakukan di Kabupaten Nabire, Papua pada September lalu yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menolak penerapan otsus Papua jilid dua. Salah satu alasan terkuat terkait banyaknya penolakan dari rakyat Papua adalah tidak adanya dampak positif yang

CNN Indonesia. 2020. 19 Tahun Dana Otsus yang Tak Mampir di Hati Warga Papua. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925202116-32-551153/19-tahun-dana-otsus-yang-takmampir-di-hati-warga-papua pada 7 Desember 2020

terasa bagi rakyat Papua dari hasil kebijakan otonomi khusus selama ini. Pemerintah pusat sudah seharusnya mendengar aspirasi rakyat Papua dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil nantinya. Bila tidak, akan semakin banyak konflik dan aksi demonstrasi di Papua selama pelaksanaan otsus jilid dua nantinya. Bahkan dampak terburuknya, rakyat Papua tidak akan segan akan mendeklarasikan Papua merdeka dan menyatakan berpisah dari Indonesia sebagaimana kasus Timor Timur pada 21 tahun silam. Badan Pemerika Keuangan (BPK) pernah menilai pada 2019 bahwa penggunaan dan pengelolaan dana otsus Papua belum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur bagi masing-masing sumber dana.51 Pada otsus Papua jilid dua, bila pengelolaan dana semakin buruk, maka kesenjangan sosial akan semakin meningkat di Papua. Ketimpangan ekonomi ini terjadi akibat tidak efektifnya penggunaan dana oleh pemerintah daerah sehingga rakyat Papua sama sekali tidak merasakan dampak positif dari kebijakan otsus Papua ini. Penutup Otonomi khusus untuk Papua harus kembali ditinjau. Dampak dari otsus tersebut membuat Papua terjadi banyak konflik dan ketidakmajuan dalam sektor yang sudah digadang-gadang akan membuat Papua lebih â&#x20AC;&#x153;dipandangâ&#x20AC;?. Apalagi biaya yang dikeluarkan untuk otsus Papua terbesar dari banyaknya daerah yang diberikan otsus dan seharusnya membuat Papua lebih maju dari daerah-daerah tersebut. Namun, realitas di lapangan menggambarkan kontradiksi dari ekspektasi yang sudah diprediksi. Banyaknya miskonsepsi dan miskomunikasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah Papua cukup menambah rumit permasalahan ini. Pemerintah pusat juga harus mengambil tindakan tegas untuk menyikapi wacana perpanjangan otsus ini. Perbandingan yang mencolok antara tiga daerah otsus dengan

Tirto.id. 2019. Dana Otsus dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan & Kesehatan di Papua. Diakses dari https://tirto.id/dana-otsus-dan-pengaruhnya-terhadap-pendidikan-kesehatan-di-papua-eiGH pada 7 Desember 2020

Papua cukup harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Terlebih APBN yang dikeluarkan sebaiknya digunakan secara efektif. Tindakan tegas lainnya tentu mengecek dana otsus Papua yang mengalir di sana karena banyak kepentingan dari perusahaan nasional dan asing yang terjadi di Papua itu sendiri.

Penulis Alvita Karina

FPIK 2020

Naufaldy Rizkiansyah

FISIP 2020

Nizar Fachri Rabbani

FIKOM 2020

Shinta Nuradha

FISIP 2020

Syafiq Imam

FEB 2020

Wafi Fuâ&#x20AC;&#x2122;adi

FEB 2020

Daftar Pustaka Dokumen Hukum Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaran Negara RI Tahun 2001, No. 114. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara RI Tahun 2001, No. 135. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 93. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 170. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No 11. Sekretariat Negara. Jakarta. Buku Abdullah, H. Razali. 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Malak, S. 2012. Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Ar-Raafi. Jurnal

A Uamang, CI Gunawan, dan C Sasmito. 2018. Implementasi otonomi khusus provinsi papua dalam ketahanan wilayah NKR di Pemerintahan Kabupaten Mimika. Reformasi. 8(1):55. Abdurahman, Ali dan Dewansyah, Bilal. 2019. Asymmetric Decentralization and Peace Building: A Comparison of Aceh and Northern Ireland. PJIH. 6(2): 255. Cahyono, Heru. 2012. Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal. Jurnal Penelitian Politik. 9(2): 2. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistikâ&#x20AC;&#x201C;Badan Pusat Statisik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia. Effendi. 2011. KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BINGKAI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 19(1): 4561. Heru Cahyono. 2012. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS ACEH: GAGAL MENYEJAHTERAKAN RAKYAT DAN SARAT KONFLIK INTERNAL. Hal: 4. Husni Jalil dkk. 2016. Implementasi Otonomi Khusus di Aceh Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006. KANUN. Edisi 50: 216. K Annafie dan A Nurmandi. 2016. Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy. 3(2): 335-337. Kambu, Y. 2020. KEHADIRAN NEGARA MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA (Studi Kasus Dampak Otsus Pada Ekonomi Orang Asli Papua). BADATI. 3(2): 1-9.

MA. Musa’ad. 2011. KONTEKSTUALISASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA: Perspektif Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan. Kajian. 16(2): 358. Muryantini, S. 2018. Konflik Otonomi Khusus Papua Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Paradigma, 20(1). Musa'ad, M. A. 2016. Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan. Jurnal DPR. 16(2): 357-385. MUTAQIN, A. (2013). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik. 4(1): 5-18. N Rohim. 2014. Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. Fiat Justicia, Jurnal Ilmu Hukum. Hal: 96. Permatasari, Ane. 2014. Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia. Jurnal Media Hukum. 21(2):225239. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. R Dewi dan E Nuriyatman. 2017. Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Hukum Respublica. 16(2): 337–347. Rizky Putri Utami. 2018. Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teuku Triansa Putra dkk. 2015. Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Hal: 4. U Yuminarti. 2017. Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua : Masalah dan Harapan. Jurnal Kependudukan Indonesia. 12(1): 13-24. VD Kahrisma, PL Samputra, dan PZ Muntaha. 2020. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI

DANA

OTONOMI

KHUSUS

BIDANG

PENDIDIKAN

DAN

KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA. Journal Publicho. 3(1): 15. Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. 2016. UU Otonomi Khusus bagi Papua:

masalah

legitimasi dan kemauan politik. Jurnal Penelitian Politik. 9(1): 59-80. Media Daring Amnesty International. 2020. Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan. Diakses dari https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/ pada 4 Desember 2020. Badan Pusat Statistik. 2020. 10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi di Indonesia per Maret

2020.

Diakses

dari

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengankemiskinan-tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020 pada 2 Desember 2020. Bernie, Mohammad. 2018. ICW Akui Banyak Terima Laporan Penyelewengan Dana Otonomi Khusus. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/icwakui-terima-banyak-laporan-penyelewengan-dana-otonomi-khusus

pada

Desember 2020. Bernie, Mohammad. 2019. Kondisi Kesehatan di Papua Disebut Tak Berubah 20 Tahun Terakhir.

Diakses

dari

https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kondisi-

kesehatan-di-papua-disebut-tak-berubah-20-tahun-terakhir pada 4 Desember 2020. Billiocta, Yacob. 2019. Pasang Surut Keamanan di Tanah Papua. Diakses dari https://m.merdeka.com/peristiwa/pasang-surut-keamanan-di-tanah-papuakaleidoskop-2019.html pada 4 Desember 2020. Briantika, Adi. 2020. Otsus Papua Sudah Gagal, Tak Perlu Diperpanjang Lagi. Diakses dari

https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/otsus-papua-sudah-gagal-tak-

perlu-diperpanjang-lagi pada 5 Desember 2020.

CNN Indonesia. 2020. 19 Tahun Dana Otsus yang Tak Mampir di Hati Warga Papua. Diakses

dari

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925202116-32-

551153/19-tahun-dana-otsus-yang-tak-mampir-di-hati-warga-papua

pada

Desember 2020. CNN Indonesia. 2020. Jokowi Naikkan Dana Otsus Papua dan Papua Barat Jadi Rp7,8 T. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200817125105-532536504/jokowi-naikkan-dana-otsus-papua-dan-papua-barat-jadi-rp78-t

pada 2

Desember 2020. CNN Indonesia. 2020. Tito Dukung Otsus Papua dan Papua Barat 20 Tahun Lagi. Diakses

dari

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200723125632-20-

528112/tito-dukung-otsus-papua-dan-papua-barat-untuk-20-tahun-lagi

pada 2

Desember 2020. CNN Indonesia. 2020. TPNPB-OPM Klaim Serang Kantor Bupati di Papua, TNI Tertembak. Diakses dari https://m.cnnindonesia.com/nasional/2020092314441120-549860/tpnpb-opm-klsim-serang-kantor-bupati-di-papua-tni-tertembak diakses pada 4 Desember 2020. Elisabeth, Asrida. 2020. Jalan Trans Papua Hampir Semua Terhubung, Dampak bagi Orang

Papua

dan

Lingkungan?.

Diakses

dari

https://www.mongabay.co.id/2020/10/05/jalan-trans-papua-hampir-semuaterhubung-dampak-bagi-orang-papua-dan-lingkungan/ pada 2 Desember 2020. Fabian Thomas, Vincent. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019 di Bawah Target, Papua Terparah. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/indekspembangunan-manusia-2019-di-bawah-target-papua-terparah pada 4 Desember 2020. Fajri, Fitriyandi Al. 2020. Empat Jabatan Deputi Gubernur DKI Jakarta Terancam Dihilangkan,

Ini

Penyebabnya.

Diakses

dari

https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/09/empat-jabatan-deputi-gubernur-dkijakarta-terancam-dihilangkan-ini-penyebabnya pada 8 Desember 2020. G.Kartapranata. UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses

dari

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2012-keistimewaan-

daerah-istimewa-yogyakarta pada 5 Desember 2020. Gian Asmara, Chandra. 2020. Jokowi Masih Tanda Tanya Otsus Aceh Rp 8 T, Bermanfaat?.

Diakses

dari

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200222171720-4-139821/jokowi-masihtanda-tanya-dana-otsus-aceh-rp-8-t-bermanfaat pada 4 Desember 2020. Kompas.com. 2020. Otonomi Khusus dan Perjuangan Papua. Diakses dari https://www.kompas.tv/amp/article/123924/videos/otonomi-khusus-danperjuangan-papua?page=2 pada 4 Desember 2020. Mirino,

Jost

2012.

Jalan

Tengah

Dua

Ekstrem.

Dalam

http://www.suaraperepuanpapua.org diunduh pada 10 Maret 2012. Mustafa, Ardita. 2020. Papua Masih Jadi Provinsi Dengan Angka Kemiskinan Tertinggi. Diakses

dari

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115174641-532-

465658/papua-masih-jadi-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi

pada

Desember 2020. Rusman. 2017. Ironi Papua: Kaya Sumber Daya Alam dan Seluas Setengah Eropa tapi Tidak Berdaulat. Diakses dari https://theglobal-review.com/ironi-papua-kayasumberdaya-alam-dan-seluas-setengah-eropa-tapi-tidak-berdaulat/

pada

Desember 2020. Saputra, Andi. 2019. Jokowi Teken APBN 2020: Papua Dapat 13 T, Aceh 8 T dan Yogya Rp 1,3 T. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4762456/jokowi-tekenapbn-2020-papua-dapat-13-t-aceh-8-t-dan-yogya-rp-13-t pada 3 Desember 2020.

Simabura, Charles. 2019. Alasan Walikota DKI Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung. Diakses

dari

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd5441ad8b65/alasan-walikotadki-jakarta-tidak-dipilih-secara-langsung pada 8 Desember 2020. Tirto.id. 2019. Dana Otsus dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan & Kesehatan di Papua.

Diakses

dari

https://tirto.id/dana-otsus-dan-pengaruhnya-terhadap-

pendidikan-kesehatan-di-papua-eiGH pada 7 Desember 2020.