Anak Tiri Ibu Pertiwi: Perspektif Papua

Cover ntar disini ya gengs pake yang di potosop

#BreakingDownBarriers

B

“Racism is man’s gravest threat to man the maximum of hatred for a minimum of reason.”

- Abraham Heschel

Benny Giay

01 | THINK BEYOND MECHANICAL

hinneka Tunggal Ika, semboyan yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.

Sudah lebih dari 70 tahun semboyan tersebut dicengkeram oleh Garuda. Semboyan yang diharapkan dapat menciptakan persatuan bagi rakyat Indonesia di atas perbedaan.

Semboyan yang juga diharapkan dapat memberikan keadilan yang tanpa pandang bulu. Namun pada kenyataanya, semboyan tersebut belum sepenuhnya mewakili realita yang ada di masyarakat, khususnya bagi mereka yang berasal dari Papua.

Kasus diskriminasi berbau rasisme tahun 2019 akibat adanya tuduhan perusakan bendera Indonesia oleh mahasiswa Papua di surabaya bukan merupakan pertama kalinya terjadi. Kasus Obby Kogoya, kasus Natalius Pigai, dan sederet kasus diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua lainnya menjadi bukti adanya diskriminasi yang belum hilang di Indonesia hingga saat ini. Lantas hal ini menuai banyak pertanyaan terkait hingga kapan dan bagaimana diskriminasi terhadap Papua akan berakhir? sistemik, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diperhatikan akar permasalahan utama yang menjadi faktor awal berkembangnya isu rasial dan diskriminasi.

Menurut tokoh masyarakat Papua, Benny Giay, diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua sudah terjadi sejak tahun 1960-an ketika Papua masih dalam masa transisi antara koloni Belanda dan wilayah Indonesia. Menurutnya, Rasisme menjadi landasan pembangunan nasional di Papua, terlihat dari sebuah narasi yang populer saat itu adalah ‘mengangkat orang Irian Barat agar setara dengan suku-suku lain di Indonesia’.

Pemerintah Indonesia bahkan memiliki peran dalam menanamkan prasangka rasial terhadap orang Papua. Pemerintah orde baru sempat menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer dan menerapkan pembatasan terhadap jurnalis asing untuk datang ke Papua hingga tahun 2015 dengan alasan kondisi Papua yang tidak aman. Akibatnya, muncul citra buruk terhadap Papua sebagai daerah yang tidak

Gerakan #PapuaLivesMatter sebagai bentuk penolakan diskriminisi papua

aman dan harus dijauhi.

Citra buruk tersebut juga mempengaruhi dalam interaksi antara orang non-Papua dengan orang asli Papua. Bahkan, juga dapat memperlebar jurang kesenjangan di masyarakat.

Hal tersebut diperparah dengan stereotip tidak mengenakkan yang ditujukan kepada orang Papua, seperti kasar, pemberontak,dan suka membuat keributan.

Diskriminasi rasial terus berlanjut setiap tahunnya hingga saat ini. Hal ini menunjukkan buruknya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah bagi setiap warga Indonesia.

Pemerintah tidak dapat menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia dari tindakan diskriminataif seperti yang tertera pada pasal 28I ayat 2 UUD 1945

yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Penindakan hukum yang tidak jelas terhadap pelaku diskriminasi dan respon pemerintah yang tidak tegas, hanya akan menambah pelik permasalahan.

Berkembangnya diskriminasi rasial kepada orang Papua tidak terlepas dari adanya rasa takut masyarakat akan resiko membahas topik sensitif tersebut. Sebagian masyarakat cenderung lebih memilih untuk menutup mata mengenai topik tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh Rico, juru bicara Front Rakyat Indonesia

untuk Papua Barat.

Menurutnya, ada standar ganda dalam masyarakat dan anggapan bahwa rasisme yang dialami orang Papua merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh mereka yang dianggap separatis. Pemikiran ini justru semakin menutup celah bagi penyelesaian diskriminasi rasial di Indonesia.

Tanpa disadari, efek diskriminasi terhadap suatu ras telah mempengaruhi banyak hal. Diskriminasi rasial memungkinkan orang untuk dikecualikan dari diskusi tentang masa depan mereka. Akibatnya, ketertinggalan yang dialami oleh suatu ras bukan menjadi suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Hal yang serupa dialami oleh Papua.

JULY 2021 | 02

#BreakingDownBarriers Ketertinggalan dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan ekonomi, pendidikan yang memadai, dan kesetaraan dalam hak seakan menjadi menjadi mitos belaka. Predikat provisinsi termiskin di tahun 2020 pun menjadi salah satu bukti ketertinggalan Papua.

Pemerintah Indonesia sudah mulai memajukan ketertinggalan di Papua dengan membangun infrastruktur yang memadai.

Jembatan, jalan, dan bangunan sekolah menjadi beberapa infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah.

Namun, mereka lupa bahwa permasalahan dasar seperti diskriminasi rasial dan hak asasi yang belum terpenuhi masih ada hingga saat ini.

Permasalahan tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan membangun bangunan, tetapi juga dengan edukasi dan kesetaraan di dalam masyarakat. Jika masalah dasar tersebut tetap dibiarkan, maka ketertinggalan di Papua akan terus berjalan.

Pemerintah diminta serius dalam menegakkan keadilan dan hukum ketika masalah diskriminasi terjadi, bukan hanya dengan meminta masyarakat untuk saling memaafkan.

Selain itu, pemerintah juga harus turun tangan secara langsung dalam menangani segala permasalahan diskriminasi yang dirasakan oleh orang Papua. Melvill Kadakolo, seorang mahasiswa Universitas Indonesia asal Sorong menuturkan bahwa pemerintah harus turun langsung ke kampung-kampung dan organisasi-organisasi kecil

di daerah untuk berdialog menemukan solusi permasalahan, jangan hanya berdialog dengan wakil adat ataupun kepala suku saja. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengintrospeksi diri dan menanyakan kepada diri sendiri mengapa kasus diskriminasi Papua masih terus terjadi bahkan hingga lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka.

Ia pun menambahkan bahwa mahasiswa yang merupakan generasi muda juga bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan rasial mulai dari lingkungan terkecil hingga ke lingkungan yang lebih besar.

Lapisan masyarakat dan pemerintah harus bisa saling bekerja sama dalam mencegah serta menyelesaikan permasalahan diksriminasi Papua. Dengan begitu, bukan tidak mungkin permasalahan diskriminasi Papua dapat terselesaikan.

Papua adalah bagian dari Indonesia, dan selayaknya diperlakukan sama sebagai bangsa Indonesia. Tetaplah terimalah orang Papua sebagai anak kandung ibu pertiwi, kutipan tersebut menjadi harapan singkat salah satu mahasiswa asal Sorong, Melvill Kadakolo.

“Kekerasan Bukan Jawaban” #mesinbersamapapua

03 | THINK BEYOND MECHANICAL

Written by : Muhammad Reyhan H W (K.64) Designed by: Muhammad Reyhan H W (K.64) Referensi : Post, T. (2021). After a year of Papuan antiracism rallies, discrimination remains an everyday occurrence. Retrieved 21 June 2021, from https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/19/ after-a-year-of-papuan-antiracism-rallies-discrimination-remains-an-everyday-occurrence. html Post, T. (2021). ‘#PapuanLivesMatter’: George Floyd’s death hits close to home in Indonesia. Retrieved 21 June 2021, from https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/ papuanlivesmatter-george-floydsdeath-hits-close-to-home-in-indonesia.html Media, K. (2021). Diskriminasi hingga Pelanggaran HAM Dinilai Akar Masalah Papua yang Belum Tersentuh Halaman all - Kompas.com. Retrieved 21 June 2021, from https://nasional.kompas. com/read/2019/09/ 10/ 1537077 1/ diskriminasi-hingga-pelanggaran-ham-dinilai-akar-masalah-papua-yang-belum?page=all Will Indonesia’s ‘Papuan Lives Matter’ Translate to Support for Independence?. (2021). Retrieved 21 June 2021, from https:// tim e.com/5919228/west-pap ua-lives-matter-independence/ Post, T. (2021). At UN forum, Indonesia calls for greater action against racism as issues persist at home. Retrieved 21 June 2021, from https://www.thejakartapost.com/ news/2020/06/19/at-un-forum-indonesia-calls-for-greater-actionagainst-racism-as-issues-persistat-home.html Kadakolo, M. (2021). Diskriminasi Papua [In person].

Diskriminasi Rasial, Persoalan Mendasar di Papua. (2021). Retrieved 21 June 2021, from https://www.voaindonesia.com/a/diskriminasi-rasial-persoalan-mendasar-di-papua/5471179.html