TBM Magazine May 2020

K.34 Rizkananda Salsabila

K.35 Iza Azmar

K.36 Georgius Enrico

K.42 Favian Adyatma

K.43 Pasha Akmal

K.44 Dinda Waasthia

K.45 Eric Hansel

K.46 Kevin Geraldo

K.47 M. Anindya Fausta

K.48 Zedric Immanuel

K.49 Mochammad Fadly

K.50 M. Jabar Alfian

K.52 Gaizka Ghifari

K.53 Adhitya Talentra

SAHABAT KASTRAT

Rahman Muhamad Mughnysar Zuhuda Adhitya Wisnugrah

Kestari

Kebend

Yasmine Karenita Siregar

Humas

K.51 Faustelian Hafizh

Renaldi Haryo Yudho

Athallah Ardifa Siregar

Litbang

Humas

Kastrat is a division in Ikatan Mahasiswa Mesin That Assess Politics, Economy, Social, Culture, Defense, Security, and Technology issue all around the World, especially Indonesia.

From these issues, Kastrat wants to encourage stundents of Mechanical Engineering University of Indonesia to be more critical and sensitive about their surrounding.

Think Beyond Mechanical (TBM) Magazine merupakan media literasi karya Kastrat IMM FTUI sebagai penyalur aspirasi dan ide-ide yang dituangkan secara informatif, kreatif, dan beretika jurnalisme. TBM Magazine menghadirkan isu-isu terkini seputar teknologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini juga merupakan salah satu upaya kami dalam memenuhi kewajiban untuk mencerdaskan warga IKM FTUI terkait isu-isu yang ada.

Pada edisi TBM Magazine kali ini, kami memillih tema besar Kuldesak yang secara harfiah berarti jalan buntu. Kata kuldesak mencoba menggambarkan permasalahan yang seakan-akan tidak memiliki solusi. Mulai dari pemerintah yang terkesan kebingungan menangani pandemi covid-19, isu sosial yang tak ada ujungnya hingga masalahmasalah dalam kehidupan mahasiswa. Semua permasalahan pelik tersebut memiliki satu kesamaan gamblang, yaitu kebuntuan solusi.

Kemudian, semua itu kami ringkas dalam satu kata: Kuldesak.

Harapan kami adalah TBM Magazine ini dan edisi-edisi yang akan datang dapat menyediakan informasi dan wawasan yang bermanfaat serta terpercaya bagi para pembaca. Kami juga berharap majalah ini dapat membuka perspektif baru serta menginspirasi para pembaca untuk memikirkan dan mencari sendiri solusi untuk isu-isu yang ada.

Semoga pembaca dapat menikmati karya kami ini.

Zedric Immanuel K. 48

THINK BEYOND MECHANICAL

Head of Kastrat

Rizkananda Salsabila Putri M. Iza Azmar

Editor in Chief

Zedric Immanuel

Editor

Favian Adyatma Kevin Geraldo M. Anindya Fausta

Pasha Akmal Faustelian Hafizh Adhitya Talentra

Creative

Georgius Enrico Mochammad Fadly Dinda Waasthia

Gaizka Ghifari Athallah Ardifa Siregar

Public Relations

Eric Hansel Yasmine Karenita Renaldi Haryo Yudho

Jabar Alfian Sena Rahman Muhamad Zuhuda Mughnysar Adhitya Wisnugrah

TBM Magazine Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424 Mei 2020 issuu.com/kastratimm

P 06

ALL AROUND US

INTERNATIONAL

P 43

SPECIAL KULDESAK

P 46

P 18

P 30

BEYOND MECHANICAL

CONTENTS ALL AROUND US

Efek Domino Virus Corona

Biological Weapon

P 06 P 12

KULDESAK

P 18 Kesehatan Mental pada Mahasiswa

Ganja: Dari Legalisasi, Mengakali P 21 Regulasi, hingga Khawatir Dijadikan Rekreasi

P 26 Polisi Moral

BEYOND MECHANICAL

Omnibus Law: ‘Karpet Merah’ P 30 Investor?

Bahaya Oligarki: Bungkam Oposisi, P 32 Gembosi Demokrasi, hingga Ingkar Janji pada Rakyat Sendiri

Rapor Merah Penunantasan P 34 Pelanggaran Ham Berat di Indonesia

P 38 Ada Apa dengan natuna

INTERNATIONAL

US VS Iran P 43

SPECIAL Penyesuain Menanggapi Merdeka Reference

Kampus Kebijakan

untuk P 46 Kampus P 50

P 21

P 12 P 38

ALL AROUND US

TBM>>

THE TOPIC YOU GRAVELY WANT TO SEE

EFEK DOMINO VIRUS CORONA Written By: Favian Adyatma & Gaizka Ghifari Nasution

S

ejarah mencatat kerap kali terjadi perang dagang atau persaingan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Salah satunya ketegangan yang terjadi pada tahun 2001 saat Amerika Serikat masih dipimpin oleh George W. Bush. Saat itu hubungan Tiongkok-AS berubah dari strategic partnership approach menjadi strategic competition approach yang lebih bersifat konfrontatif (Ubayaji, 2009). Pada awal tahun, Presiden Xi Jinping menargetkan pertumbuhan ekonomi dan sosial di angka 6%. Bisa diartikan bahwa Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi dahsyat sehingga mampu menandingi kekuatan ekonomi negara adidaya, Amerika Serikat.

Apa Yang terjadi di dunia?

N

amun, kini ekonomi dari negeri tirai bambu tersebut kian menurun yang dilatarbelakangi oleh Coronavirus-Covid 19 atau virus corona yang ditemukan pertama kali pada Desember 2019. Salah satu kota industri Tiongkok, Kota Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei,

dimana merupakan lokasi pertama kali virus corona ditemukan telah menjelma menjadi kota mati.

Kota Wuhan pun tidak lagi diwarnai aktivitas ekonomi. Perlu diingat bahwa Wuhan adalah satu dari beberapa kota industri di Tiongkok, dan perusahaan-perusahaan yang membuka pabriknya terpaksa ditutup karena karyawan mereka tidak dapat kembali setelah liburan imlek silam lantaran

01 | THINK BEYOND MECHANICAL 06

“COVID-19 will reshape our world.

We don’t yet know when the crisis will end. But we can sure that by the JOSEPbeBORRELL JOSEP time it does, our BORRELL world will look very different.�

Efek Dari

Hukum Rantai Suplai E

konomi Tiongkok yang kuat niscaya membuat perdagangan luar negeri Tiongkok juga terkoneksi dengan banyak negara lainnya. Negeri tirai bambu menjadi pelaku ekspor impor yang masif dan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global. Artinya negara Tiongkok menjadi tempat beberapa negara menggantungkan supply chain-nya. Pada 2019 silam, impor Tiongkok mencapai 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. Kita dapat mengambil contoh contoh dari Jepang yang mengimpor makanan dan pakaian serta menjadi mitra dagang Tiongkok, Indonesia yang menjadi eksportir batu bara dan minyak bumi ke negeri ini sehingga terjadi penurunan permintaan komoditas tersebut, dan negara lainnya yang memiliki hubungan ekspor impor dengan Tiongkok. Lebih dari 1,3 miliar penduduk warga negara Tiongkok menjadikan negara ini menjadi produsen sekaligus pasar besar bagi negara-negara di dunia.

A

lhasil, dampak dari wabah virus ini pun menurunkan perekonomian dunia. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi perekonomian dunia akan tumbuh 2,4% pada tahun 2020, turun dari tahun lalu, yakni 2,9%. Namun jika wabah tidak segera teratasi organisasi tersebut memberi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan turun hingga pada angka 1,5%, setengah dari prediksi awal. Sementara itu, menurut prediksi New York Times, disebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian dunia turun hingga 0,2%. Hal tersebut juga diperkuat dengan kekuatan pabrik Tiongkok sekarang yang menjadi negara manufaktur raksasa dunia seperti yang dikemukakan oleh BBC.com. Tentunya situasi akan berubah jika virus corona dapat segera teratasi. Dilansir dari OECD, perekonomian dunia akan membaik menjadi 3,4% pada tahun 2021.

Lesunya Sektor Pariwisata B

anyaknya jumlah warga negara Tiongkok menjadikan negara ini juga menjadi penyumbang jumlah wisatawan besar untuk negara lainnya. Beberapa negara seperti Thailand,

MEI 2020 | 07

ALL AROUND US Vietnam, dan Singapura terkena dampak dari menurunnya volume wisatawan dari negeri Tiongkok. Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara tersebut relatif terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung, dan Tiongkok memiliki saham besar untuk jumlah wisatawan tersebut. Bahkan negara kita, Indonesia, warga negara dari Tiongkok menjadi penyumbang wisatawan kedua terbesarnya. Data membuktikan bahwa dari Januari hingga November 2019, sekitar 1,9 juta warga negara Tiongkok telah mengunjungi Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bagaimana masifnya wisatawan Tiongkok sangat memberikan kontribusi pada perekonomian dunia.

Daerah-daerah pariwisata di negara di luar Tiongkok kerap terlihat sepi karena jumlah wisatawan berkurang drastis.

Perusahaan maskapai raksasa negara-negara di dunia juga sudah menutup penerban-

gannya ke Tiongkok. Sebut saja United Airlines, American Airlines, Lufthansa, hingga Lion Group yang berasal dari Indonesia. Bagaimana tidak memberikan pukulan hebat kepada negara tersebut, mengingat sektor pariwisata juga menjadi penyumbang cukup besar bagi ekonominya. Sektor pariwisata Tiongkok menyumbang sebesar lebih dari 11 persen dari total PDB-nya pada tahun 2017. Tidak hanya itu, pariwisata juga menjadi ladang bisnis serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, kurang lebih 100 juta tenaga kerja diserap oleh sektor pariwisata Tiongkok.

01 | THINK BEYOND MECHANICAL 08

Momok Menakutkan Ekonomi

Bernama Corona T

idak berhenti hingga di negeri tirai bambu saja, tetapi dampak yang ditimbulkan virus corona juga merambat menuju Indonesia. Dapat terlihat selain menimbulkan banyaknya korban di Indonesia, corona juga menimbulkan permasalahan besar di pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.

G

ubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona ini, diperlukannya suatu penanganan yang bertajuk koordinasi antar lembaga yang terkait. Hal tersebut tentu saja memiliki tujuan khusus untuk mencapai suatu pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, serta tinggi dengan menciptakan sebuah stabilitas dari segi makro ekonomi maupun finansial. Lebih lanjut Perry menjelaskan, bahwa reformasi struktural perlu untuk diupayakan sehingga mencapai pertumbuhan tinggi melalui produktivitas tenaga kerja, modal, dan teknologi serta mengembangkan infrastruktur, iklim investasi, maupun perdagangan.

M

enuju sektor industri pariwisata sendiri, menurut Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA), diprediksi bahwa kerugian dari sektor industri pariwisata dapat mencapai puluhan miliar per bulan akibat dari anjloknya turis dari Tiongkok. Wakil Ketua Umum ASITA, Budijanto Ardiansjah, mensinyalir bahwa kerugian tersebut muncul dari perhitungan keuntungan rata-rata Rp1 juta rupiah untuk setiap turis dan prediksi pengurangan jumlah turis dari Tiongkok sendiri setiap bulannya.

Bank

Indonesia mengkaji ulang proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Diketahui bahwa pada rapat dewan gubernur (RDG) BI periode Februari tahun 2020 kemarin, bank sentral telah menurunkan proyeksi ekonomi menjadi 5%-5,4% yang tentu saja lebih rendah dibandingkan proyeksi ekonomi sebelumnya, yaitu 5,1%-5,5%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS)

sendiri telah menunjukkan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2019 mampu mencapai lebih kurang 1,05 juta orang atau dapat dikatakan mendekati angka 175.000 untuk setiap bulannya.

Dapat Disimpulkan Sebanyak 13,6 juta turis yang mengunjungi negara Indonesia ini, turis dari Tiongkok sendiri menempati posisi kedua terbanyak setelah wisatawan yang berasal dari Malaysia.

Sektor Perdagangan Dapat diketahui salah satu efek yang ditimbulkan oleh pandemik corona, yaitu panic buying. Hal tersebut mulai terjadi sesaat setelah Presiden Jokowi mengumumkan dua pasien warga Depok, Jabar, positif korona. Sejumlah pusat perbelanjaan dipenuhi warga yang memborong kebutuhan pokok untuk persediaan di rumah.

MEI 2020 | 09

ALL AROUND US M

enteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu devisa andalan yang dimiliki Indonesia, yaitu mencapai US$19,29 miliar pada 2018 dengan kunjungan wisatawan asing mencapai 15,8 juta orang. Dikutip dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), para turis asing yang telah berkunjung pada 2018 merogoh kocek untuk belanja atau Average Spending Per Arrival (ASPA) sebesar US$1.220. Dengan itu, dapat dipahami bahwa potensi kehilangan devisa dari turis Tiongkok dengan asumsi 90.000 orang setiap bulan dan ASPA 2018 sebesar US$1.220 adalah hampir US$110 juta.

Perilaku panic buying ini menurut Enny Sri Hartati, Direktur

Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Dalam ekonomi, maraknya orang yang memburu suatu barang, seperti masker maupun sembako, sangatlah mempengaruhi sisi permintaan. Sebagaimana yang telah dipelajari dari hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi, berlaku yaitu efek dari demand dan supply. Ini tentu saja berarti dengan semakin banyak

permintaan yang ada di pasar maka tentu saja akan semakin berkurang dan semakin mahal barang yang tersedia. Tentunya, akibat dari kelangkaan barang, timbul suatu kesenjangan antara demand dan supply. Faktor inilah yang tentunya dimanfaatkan oleh para pencari keuntungan baik dari penjualan di pasar maupun online.

Antisipasi Panic Buying Diperlukan kejelasan informasi dari otoritas yang berwenang, sebut Enny. Selain itu, informasi yang disajikan pemerintah, idealnya tidak tumpang tindih. Jelasnya informasi yang diterima oleh masyarakat, lanjutnya, dapat meredam tekanan psikologis masyarakat termasuk dari berbagai macam berita yang terutama tidak bersifat aktual.

“You are your last line of defense in safety. It boils down to you.�

KINA REPP

10 | THINK BEYOND MECHANICAL

#stayathome

MEI 2020 | 11

ALL AROUND US

BIOLOGICAL WEAPON

Oleh Dinda Waasthia K. 44

Pasha Akmal R. K. 43

S

aat mendengar kata senjata biologis, hal yang mungkin terlintas dalam pikiran kebanyakan orang adalah senjata pemusnah massal dari material hidup. Senjata biologis sendiri merupakan senjata yang berasal dari komponen biologis, seperti bakteri, tumbuhan, dan hewan, yang digunakan sebagai alat untuk memusnahkan target secara massal dan/atau menyebarkan kekhawatiran, kepanikan, dan juga untuk mendestabilisasi suatu wilayah.

Secara umum senjata biologis memiliki empat komponen dan sistem utama, yaitu muatan amunisi, sistem pengantaran, dan sistem dispersi atau penguraian. Muatan dalam senjata biologis adalah bahan yang ditargetkan untuk disebar, dapat berupa patogen dan toksin. Amunisi berperan untuk menyimpan muatan dan mencegah muatan tersebar secara tidak tepat. Sistem pengantaran berfungsi untuk memindahkan segala komponen dengan aman dan 12 | THINK BEYOND MECHANICAL

terakhir sistem dispersi untuk menyebarkan muatan dengan mekanisme yang diinginkan. 1

S

e

Sejarah senjata biologis terbagi menjadi empat era dari awal mulanya muncul.

Era pertama adalah era pre-germ theory. Era

j

a

r

a

h

ini sangat tradisional dimana saat itu tentara militer mengontaminasi persediaan milik musuh dengan bahan beracun dari tanaman, hewan atau manusia mati, hingga mengirim orang yang terinfeksi penyakit ke dalam kamp musuh.

Namun, sumber-sumber mengenai program Biological Weapon (BW) milik Soviet tidak ada yang resmi, hanya berdasarkan sejarah lisan dan studi dari arsip

Pada era selanjutnya, biological weapon mulai menggunakan mikrobiologi seiring dengan berkembangnya teori mengenai germ atau agen pembawa penyakit. Ilmuwan pada saat itu menemukan dan meneliti bakteri serta penyakit. Penelitian bakteri tidak hanya mengenai keberadaan dan penyakit spesifiknya, melainkan juga dikembangkan cara untuk mempercepat pertumbuhan bakteri. Perkembangan studi mikrobiologi juga merujuk pada ditemukannya vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit dari virus yang tidak diinginkan. Pada tahun 1925, muncul larangan terhadap penggunaan senjata kimia dan biologis yang diatur dalam Geneva Protocol. Namun, dalam protokol tersebut tidak terdapat larangan untuk mengembangkan senjata biologis sehingga negaranegara berkekuatan besar tetap menjalankan program senjata biologisnya secara ofensif dan defensif.

Era ketiga adalah era industri mikrobiologi dan aerobiologi. Era ini muncul pada akhir Perang Dunia II dan ditandai dengan majunya perkembangan teknologi dalam penelitian mikrobiologi. Saat itu, mikroorganisme diproduksi dalam skala besar. Pada awalnya, produksi mikroorganisme diperuntukkan dalam dunia farmasi dan makanan. Salah satu contoh pengembangan senjata biologis adalah Amerika Serikat yang pada saat Perang Dunia II membangun fasilitas untuk memproduksi B. anthracis beserta amunisinya di Vigo, Indiana. Namun dikarenakan sulitnya memproduksi bakteri tersebut dengan aman fasilitas tersebutpun akhirnya tidak beroperasi.

Era terakhir adalah era biologi molekul dan bioteknologi. Era ini dimulai pada tahun 1970an dimana perkembangan senjata biologis tidak hanya dilihat dari besarnya produksi yang dilakukan, melainkan juga pada perkembangan patogen melalui rekayasa genetika.

Dengan rekayasa genetika pada DNA mikroorganisme, patogen dapat menjadi lebih kuat dan resisten terhadap antibiotik dan vaksin, bahkan mikroorganisme yang tidak berbahayapun dapat direkayasa agar mematikan.2

Soviet Biological Weapon Program Soviet memang dikenal dengan program senjata biologis yang besar.

serta dokumen. Salah satu studi yang menjadi rujukan mengenani program ini adalah milik Ken Alibek dan Igor Valeryanovich Domaradsky. Menurut Ken Alibek, Uni Soviet melakukan penelitian dan pengembangan pada Bacillus anthracis, Brucella spp., Ebola virus dan Marburg virus, hingga Yersinia pestis. Tidak hanya sebatas meneliti mikroorganisme dan virus saja, program ini juga mengembangkan sistem untuk mendeteksi patogen dan toksin serta pencegahannya.

Namun, lebih luasnya lagi mereka menguji para agen atau perantara (patogen dan toksin) untuk kemudian

MEI 2020 | 13

ALL AROUND US

diproduksi dan digunakan sebagai senjata.

Soviet mulai berkeinginan untuk mencanangkan program BWnya pada sekitar tahun 1928. Saat Perang Dunia II dimulai, Soviet telah mengembangkan bahkan menguji sistem dispersi pada program BWnya.

Namun, program ini tidak berkembang hingga Perang Dunia II usai. Sekitar tahun 1950an, program ini kemudian diklaim berlanjut karena ada laporan yang menunjukkan dibangunnya laboratorium rahasia yang terintegrasi dengan berbagai universitas dan institut teknologi. Seiring dengan berkembangnya studi mengenai ilmu biologi, Pemerintah Soviet memerintahkan agar keahlian sipil digunakan secara efektif dalam militer yang berkaitan dengan senjata biologi Pada 1972, Soviet menandatangai BWC dan meratifikasinya pada tahun 1975. Sejalan dengan resolusi dari Partai Komunis Soviet untuk menciptakan teknologi militer canggih, pada tahun berikutnya Politbiro mengambil keputusan untuk memperluas program BW Soviet berdasarkan proposal yang dibuat oleh Direktorat Kementerian Pertahanan (MOD). 3 Perluasan program ini adalah dengan melibatkan pihak sipil serta dibentuknya Ministry of Medico-Biological Industry (MinMedBioProm) yang selanjutnya menjadi direktur utama dalam Biological Preparation atau Bio-Preparat, sebuah program yang fokus untuk membentuk senjata dari Yersinia pestis.

14 | THINK BEYOND MECHANICAL

A

n

t

h

r

a

x

Pada perang dunia pertama (1917 dan 1918) pasukan Jerman menggunakan anthrax sebagai senjata biologis dengan cara mengkontaminasi pakan ternak negara sekutu (Amerika, Rumania, Argentina, dan Spanyol) dengan tujuan mengurangi pasokan pangan. Hasilnya, 200 ternak sumber pangan untuk pasukan Argentina

mati. Pada perang dunia kedua, unit 731 dari Jepang dalam operasi “Cherry Blossom” menggunakan anthrax dan senjata biologis lainnya melawan Cina.

Mereka mengkontaminasi setidaknya 11 kota di Cina dengan menaburkan anthrax menggunakan pesawat. Lebih dari 480.000 jiwa menjadi korban tewas. Pada tahun 1979, terjadi kebocoran pabrik industri militer di Sveldovsk yang mengakibatkan tewasnya seluruh pekerja berjumlah 105 hanya dalam waktu seminggu.

68 kasus yang mendapat izin untuk diteliti oleh tim peneliti dari barat yang dipimpin oleh Meselson pada tahun 1992 menemukan bahwa anthrax juga memakan korban sipil dan warga biasa yang hidup di kota tersebut dan penyebarannya melalui udara.

Uni Soviet mengaku bahwa kejadian tersebut adalah murni kecelakaan di lapangan kerja.

BWC We a p o n

(Biological Convention)

Penggunaan material hidup dalam bidang militer diatur dalam sebuah protokol yaitu Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare yang kemudian dinamakan Protokol Jenewa karena ditandatangani pada 17 Juni 1925 di Jenewa.

Protokol Jenewa melarang penggunaan senjata biologi

dan senjata kimia dalam konflik bersenjata. Meskipun begitu, protokol ini tidak mengatur larangan dalam pengembangan dan produksi senjata biologi maupun kimia. Alhasil, banyak negara yang melakukan penelitian dan pengembangan senjata biologi dengan alasan defensif atau pencegahan.

Diturunkan dari Protokol Jenewa 1925, BWC (Biological Weapon Convention) atau “The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction” muncul sebagai landasan dalam menghapus penggunaan senjata biologis di dunia. Konvensi yang terbuka untuk ditandatangani pada 10 April 1972 di London, Washington, D. C, dan Moscow ini bukan hanya melarang pada penggunaan material biologis pada senjata saja, namun juga pada pengembangan, produksi, dan penimbunannya.

Meskipun telah dilarang mulai dari penggunaan hingga penimbunannya, bukan berarti ancaman dari senjata biologi berhenti sampai disitu. Salah satu peristiwa lain yang diyakini sebagai kasus penggunaan senjata biologi dalam konflik adalah Anthrax Letter. Pada tahun 2001, setelah terjadinya penyerangan Gedung WTC dan Pentagon, surat yang mengandung spora B. anthacis dikirimkan kepada beberapa pejabat pemerintahan serta karyawan media. Terdapat kira-kira 22 kasus bioterorisme terkait Anthrax pada 2001 di Amerika Serikat. 4

MEI 2020 | 15

ALL AROUND US K

e

s

i

m

p

u

l

a

n

Terdapat tiga prinsip kepentingan dalam hukum perang, antara lain kepentingan militer, perikemanusiaan, dan ksatriaan. Dalam berperang, penggunaan senjata yang efektif dan efisien semisal senjata nuklir, biologi, dan kimia tidak sesuai dengan prinip kemanusiaan. Di satu sisi, peperangan dengan jangka waktu yang lama juga tidak menunjukkan adanya prinsip kemanusiaan.

Padahal, tujuan dari perang itu sendiri juga untuk meraih kepentingan dalam waktu singkat dan dengan cara yang efektif dan efisien. Pertanyaan dari ahli pun muncul mana yang lebih

In the field of biological weapon, there is almost no prospect of detecting a pathogen

berperikemanusiaan antara menggunakan senjata y a n g tidak sesuai dengan hukum perang n a m u n perang terjadi secara singkat, atau menggunakan senjata biasa namun perang tak kunjung usai.5 Oleh karena itu, sering terjadi pelanggaran hukum perang akibat konflik kepentingan tersebut sehingga pengembangan senjata biologi tetap ada dan bahkan mungkin hingga saat ini.

Senjata biologi, kimia, dan nuklir bagaimanapun juga tidak dapat dibenarkan baik dengan alasan ofensif, defensif, maupun pencegahan. Hal ini dikarenakan sulitnya mengontrol penyebaran jika senjata tersebut terdispersi secara tidak sengaja. Risiko ancaman terhadap populasi manusia, hewan, dan tumbuhanpun sangat tinggi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pemimpin dari tiap-tiap negara haruslah membentuk kebijakan mulai dari pencegahan, investigasi, penanggulangan hingga penegakkan hukum secara tegas.

16 | THINK BEYOND MECHANICAL

until it has been used in an attack

Barton Gellman

MEI 2020 | 17

KULDESAK

01 | THINK BEYOND MECHANICAL 18

MEI 2020 | 19

KULDESAK

01 | THINK BEYOND MECHANICAL 20

GANJA

Dari Legalisasi, Mengakali Regulasi, hingga Khawatir Dijadikan Rekreasi.

Oleh

Kevin

Geraldo

Faustellian

Hafizh

K. K.

46 51

In most high-income countries, regulatory authorities grant a marketing authorization after an extensive evaluation of a submitted application for a new medicinal product. Having a marketing authorization usually implies that the product went through extensive clinical trials and that the drug has been tested for safety, effectiveness and side effects.

(Osakwe, 2016; Rago and Santoso, 2008).

W

acana legalisasi ganja sempat hangat dibicarakan di kalangan masyarakat ketika salah satu anggota komisi VI DPR RI yaitu Rafli Kande mengusulkan agar ganja dijadikan komoditi ekspor.

Hal ini menjadi kontroversi karena dalam Lampiran Permenkes 50/2018 menyatakan bahwa tanaman ganja adalah narkotika golongan I. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM.

Te n t a n g Ganja adalah istilah umum yang digunakan untuk obat (narkoba) yang dihasilkan dari tanaman yang termasuk dalam genus Cannabis. Ganja/Cannabis adalah salah satu dari banyak obat rekreasi yang populer di seluruh dunia. Cannabis dimasukkan sebagai obat yang dikendalikan dalam Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika yang diadakan pada tahun 1961 dan penggunaannya ilegal di sebagian negara. Ganja medis mengacu pada penggunaan ganja sebagai terapi medis untuk mengobati penyakit atau meringankan gejala.

Cannabinoids dapat dihisap, dihirup, dicampur dengan makanan, atau dibuat menjadi teh. Mereka dapat diambil dalam bentuk herbal, diekstrak secara

Ganja

alami dari tanaman, diperoleh dengan isomerisasi cannabidiol, atau diproduksi secara sintetis.

Beberapa negara telah melegalkan ganja sebagai obat pasien yang sakit kronis. Kanada dan Belanda punya program yang dijalankan pemerintah di mana perusahaan khusus akan memasok ganja herbal yang diawasi kualitasnya.

Di Amerika Serikat, 23 negara bagian dan Washington DC telah memperkenalkan undangundang untuk mengizinkan penggunaan cannabis secara medis, diikuti beberapa negara lain yang memiliki hukum serupa. Tujuan sistematis ini adalah untuk mengevaluasi bukti dari manfaat dan efek samping dari cannabinoids medis pada berbagai indikasi.

MEI 2020 | 21

KULDESAK TECHNOCRUNCH

Apa urgensi pemanfaatan ganja?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengalami defisit 32 triliun pada akhir tahun 2019. Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, salah satu penyebabnya adalah hampir 90 persen bahan baku industri farmasi diperoleh dari luar negeri (impor) yang angkanya mencapai US$1 Miliar.

Di sisi lain, menurut BNN sekitar 130 ton ganja telah dimusnahkan sepanjang tahun 2019 lalu.

Di

sinilah

pentingnya

22 | THINK BEYOND MECHANICAL

pemanfaatan ganja sebagai tanaman herbal yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam jurnal “Medical Use of Cannabis and Cannabinoids� yang dikeluarkan oleh European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, ganja bisa merangsang nafsu makan pengidap AIDS, meringankan nyeri neuropatik, menyembuhkan sakit kronis bukan kanker, perawatan kanker paliatif, epilepsi yang dialami anak-anak, radang penyakit usus, hingga anxiety disorder.

Merupakan sebuah kemunduran jika pemerintah menutup mata untuk melakukan kajian yang mendalam tentang manfaat ganja. Karena jika nantinya ganja benar bisa dimanfaatkan, pemerintah bisa memakai ganja yang dianggap hanya untuk

rekreasi, bisa jadi penolong defisit APBN untuk rakyat sendiri.

Ingat kasus Fidelis?

Fidelis Ari Sudewarto ditangkap karena kepemilikan ganja untuk pengobatan istrinya. Pada 19 Februari 2017, BNN menangkap Fidelis Ari Sudewarto, warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia dituduh menanam 39 batang ganja di rumahnya.

Ekstrak ganja itu digunakan untuk pengobatan istrinya yang terkena penyakit syringomyelia atau kista di sumsum tulang belakang setelah perawatan konvensional dan alternatif gagal. Karena tindakannya itu, Fidelis divonis majelis hakim delapan bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu bulan dalam sidang putusan pada 2 Agustus 2017. Ketika suaminya ditahan, Yeni tidak mendapatkan ekstrak ganja sehingga

meninggal. Meski menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya, Fidelis negatif mengonsumsi ganja setelah dites dan tidak mengedarkannya.

Ganja yang digunakan untuk pengidap syringomyelia digadang-gadang berfungsi sebagai analgesik alami yang aman. Mengonsumsi ganja secara medis sering kali memberikan penghilang rasa sakit segera, yang dapat membuat kondisi lebih mudah ditangani. Alihalih menggunakan beberapa pil yang dapat menyebabkan kerusakan hati untuk mengatasi berbagai jenis rasa sakit, ganja lebih disarankan karena tanpa efek samping yang berbahaya.

Beberapa orang memilih ganja untuk mengelola rasa sakit dan menghindari risiko operasi.

(GPO), selaku perusahaan penyedia produk obatobatan dan alat kesehatan mendistribusikan 4.500 botol minyak ganja berukuran 5 ml ke rumah sakit untuk sekitar 4.000 pasien terdaftar.

Direktur Pelaksana Eksekutif GPO, Withoon Danwiboon, mengatakan minyak ganja akan digunakan untuk mengobati pasien yang menderita mual setelah kemoterapi, epilepsi, dan nyeri. Selain itu, pasien alzheimer, parkinson, dan perawatan paliatif juga dapat menggunakan minyak ganja. Kini, Thailand sudah jadi incaran dan bahkan sudah dikontrak oleh beberapa perusahaan ganja medis dari Korea Selatan, Kanada dan AS sebagai lahan baru bagi mereka

untuk menanam ganja.

Filipina, membuat satu undangundang spesifik tentang ganja yang mengatur dari penanaman sampai distribusinya seperti apa, bernama Act Providing Compassionate and Right of Access to Medical Cannabis and Expanding Research into its Medicinal Properties and for Other Purposes atau UU Penyediaan Belas Kasih dan Hak untuk Mengakses Ganja Medis dan Perluasan Riset pada Manfaat Medisnya dan Guna Lainnya.

Korea Selatan, mempunyai UU Manajemen Narkotika dimana dikatakan bahwa ganja dengan dosis yang tidak berdampak

Bagaimana negara lain menangani hal serupa?

Thailand, Pharmaceutical

Government Organization

MEI 2020 | 23

KULDESAK

halusinogen diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara medis. Mungkin definisinya sudah tepat, karena bahan kimia bisa dikatakan memiliki dampak halusinogennya atau tidak adalah berdasarkan jumlah dosisnya.

Namun, hanya penyakit langka saja yang bisa diobati dengan ganja, seperti epilepsi, kanker, hingga mendukung pemulihan HIV/ AID misalnya.

Pasien harus mendaftar ke sebuah lembaga khusus bernama Korea Orphan Drug Center, sebuah lembaga

24 | THINK BEYOND MECHANICAL

pemerintah yang bertugas memfasilitasi pasien untuk mendapat obat “terlarang�, yang tentu saja mensyaratkan resep dokter.

Sejarah penggunaan ganja?

Jika dirunut ke belakang, selama lebih dari 100 tahun, ganja sudah dimanfaatkan oleh masyarakat nusantara untuk kepentingan ritual, pengobatan, dan bahan makanan. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara, Inang Winarso, yang paling aktif menggunakan ganja dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah masyarakat Aceh.

Inang mengatakan hal tersebut karena kata ganja tertulis dalam Kitab Tajul Muluk di Aceh.

Kitab Tajul Muluk adalah sebuah naskah kuno yang berasal dari Arab, dibawa masuk ke Aceh oleh saudagar dan pedagang dari Persia serta Negeri Rum (Turki) sekitar abad ke-16. Dalam Kitab Tajul Muluk, ganja dijadikan obat untuk penyakit kencing manis atau diabetes. Ganja juga digunakan sebagai penyedap rasa makanan dan penambah nafsu makan oleh masyarakat Serambi Mekkah pada zaman dahulu. Selain Aceh, jejak ganja juga tercatat di Maluku, khusunya Ambon. Budidaya dan penggunaan ganja di Ambon didokumentasikan oleh ahli botani Jerman-Belanda, G. E. Rumphius, yang menulis tentang penggunaan rekreasi dan medis dari Cannabis Indica―dan terkadang dari Cannabis Sativa― di dalam bukunya Herbarium Amboinense (diterbitkan pada tahun 1741). Orang Maluku menggunakan ganja untuk mengobati gonore, gangguan asma, nyeri dada pleuritik dan sekresi empedu.

Pada akhir abad 19, iklan ganja terkadang muncul dalam koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda. Iklan-iklan tersebut hadir untuk mempromosikan rokok ganja sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk dan penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit tidur. Namun, untuk diingat, iklan-iklan ini diarahkan untuk masyarakat Eropa yang berada di Hindia Belanda, mengingat penggunaan ganja medis sudah umum dilakukan di Eropa.

Dimulai dari tahun 1927, ekspor, impor, kepemilikan, dan penggunaan ganja mulai dibatasi.

Budidaya tanaman ganja sudah mulai dilarang. Pada tahun 1976, terbit Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Dalam UU tersebut tanaman ganja hanya diperbolehkan untuk keperluan medis dan penelitian. Di UU tersebut juga masih belum ada penggolongan

zat. Penggolongan zat terhadap narkotika, yang menempatkan tanaman ganja pada golongan I, yang penggunaannya hanya diizinkan hanya untuk kepentingan penelitian dimulai pada tahun 1997, saat Undangundang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika disahkan.

Hingga pada saat ini yang mengaturnya adalah Undangundang No. 35 Tahun 2009.

awal, harus ada izin penelitian dari BNN kepada institusi yang bersedia melakukan kajian dan riset mengenai kebenaran manfaat dan efek samping ganja.

Karena dari hasil penelitian batas aman dosis yang dilakukan Francis Young pada 1988, risiko kematian akibat ganja diklaim lebih kecil dibandingkan valium, aspirin, nikotin (rokok), garam, dan vitamin C.

Apa yang bisa dilakukan Indonesia saat ini?

Hingga pada akhirnya, ganja harus dikontrol secara ketat penggunaannya, bisa dimanfaatkan jadi bahan baku industri farmasi, atau dieskpor dengan keadaan sudah barang jadi. Kemudian yang terpenting ialah membuka mata bahwa ganja bisa diteliti sebelum dimusnahkan tanpa arti dan bisa dimanfaatkan secara positif bukan hanya berfokus pada penyalahgunaan.

Jika berkaca pada Filipina yang bersedia merevisi UU-nya, Indonesia bisa mencontohnya dengan memindahkan ganja yang sebelumnya narkotika golongan I ke narkotika golongan 2 atau 3 agar memungkinkan untuk digunakan untuk terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan demi kepentingan penelitian. Atau untuk langkah

MEI 2020 | 25

KULDESAK

POLISi S

Written by: Pasha Akmal

Moral

eperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki lembaga atau aparat hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hal ini tertuang dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 yang menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia yang intinya adalah bahwa kepolisian adalah lembaga hukum yang berfungsi dan memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

APAKAH KEPOLISIAN INDONESIA MEMILIKI HAK & WEWENANG DALAM MENEGAKKAN HUKUM?

N

orma itu sendiri memiliki keberagaman yang sangat bermacammacam. Mengapa? Karena norma yang berlaku di Indonesia tidak sama di semua wilayah. Contohnya bisa kita lihat penerapan hukum norma di Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan hukum agama Islam seolah-olah menganggap semua masyarakat disana memeluk agama Islam. Berbeda dengan Bali yang lebih mengedepankan toleransi dalam keberagaman. Berbeda pula dengan norma yang diterapkan di Jawa Barat, dimana batasan penerapan norma itu sendiri tidak jelas atau tidak spesifik. Norma bergantung kepada mayoritas masyarakat di wilayah tertentu. Lantas, apakah kedudukan norma lebih tinggi daripada hukum? Hukum bisa dikatakan sebagai garis tengah dari berbagai macam norma yang ada dan dianut di Indonesia. Hukum itu sendiri tercipta dari kesepakatan masyarakat untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara.

K

ita bisa mengambil contoh pelanggaran norma yang lazim terjadi di sekitar kita yaitu kenakalan remaja, atau lebih spesifiknya, seks bebas. Namun, kenakalan remaja ini mayoritas dilakukan atas dasar kemauan dari kedua belah pihak, dimana pihak perempuan dan laki-laki menyetujuinya. Jadi, tidak ada unsur paksaan atau ancaman diantara keduanya Lalu, apakah kepolisian sebagai aparat hukum memiliki hak dan wewenang untuk menindak kasus moral tersebut?

B

elakangan ini beberapa media menyorot tentang bagaimana kepolisian menindak kasus pelanggaran norma atau kasus kenakalan remaja yang terjadi, dimana kebanyakan pelakunya adalah remaja yang sudah dikategorikan diatas umur perkawinan atau sudah tidak bisa dimasukan ke dalam kategori bawah umur.

26 | THINK BEYOND MECHANICAL

“Polisi yang baik itu cuma tiga. Pak Hugeng almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur.�

-K. H. Abdurrahman Wahid

uu & kuhp yang mengatur seks bebas Pasal 284 KUHP

Sebuah pelanggaran apabila salah satu dari pelaku terikat perkawinan

Lalu, kegiatan yang mereka lakukan tidak dengan paksaan atau ancaman apapun melainkan dengan persetujuan bersama. Dan juga, kedua belah pihak belum ada yang terikat dengan perkawinan. Lantas, bisa dikatakan bahwa hal tersebut tidak ada yang melanggar hukum.

P

ertanyaan selanjutnya, apakah kepolisian yang menindak hukum norma tersebut Kegiatan tersebut dikatakan sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku melanggar hukum apabila salah di wilayah tersebut? Atau menegakkan normasatu pihak berada dibawah norma yang dianut mayoritas masyarakat di tekanan, ancaman kekerasIndonesia, padahal tidak menutup kemungkinan an, atau paksaan dari pihak daerah tersebut menganut norma-norma yang lainnya. sedikit berbeda? Memang sudah merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian untuk menjaga Pasal 286 KUHP ketertiban dan melakukan pengayoman Kegiatan tersebut melanggar kepada masyarakat. Maka dari itu, penindakan hukum apabila salah satu pihak terhadap pelanggaran norma dibolehkan karena sedang dibawah pengaruh alco- adanya laporan keresahan dari warga. Atau hol, tidak sadarkan diri, atau bisa juga penindakan tersebut dilakukan ketika kepolisian sedang melakukan razia. Namun, tidak berdaya. tidak ada penjelasan secara spesifik bentuk atau contoh dari pelanggaran norma yang Pasal 287 & 289 KUHP disebut dalam pasal 19 UU No. 12 tahun 2002 Mengatur apabila salah satu tersebut. Maknanya, kepolisian tidak memiliki pihak atau keduanya belum parameter yang akurat atau spesifik tentang cukup umur untuk memasuki pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat. masa perkawinan.

Pasal 285 KUHP

Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia�

Menjelaskan bahwa kepolisian memiliki hak dan wewenang untuk menegakan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Namun, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, menandakan bahwa norma-norma di setiap daerah tidak dapat disamakan.

MEI 2020 | 27

KULDESAK

Kepolisian

Republik Indonesia memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan penggeledahan dan/atau razia, selama mereka memiliki surat tugas atau mendapatkan aduan dari masyarakat berupa keresahan atau hal yang menganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar. Yang tidak dibenarkan adalah kepolisian yang bertindak semena-mena dengan langsung menggerebek suatu tempat tanpa surat izin, apalagi jika ia sedang tidak bertugas, bahkan apabila sampai menganggu hak privasi seseorang.

“Most thoughtful people would agree that morality in the absence of policing is somehow more truly moral than the kind of false morality that vanishes as soon as the police go on strike or the spy camera is switched off, whether the spy camera is a real one monitored in the police station or an imaginary one in heaven�

-Richard Dawkins

28 | THINK BEYOND MECHANICAL

TBM

WORD SEARCH

FIND THE WORD !

MEI 2020 | 29

BEYOND MECHANICAL

Omnibus Law: ‘Karpet Merah’ Investor?

K.45 K.50 Melihat kembali ke Oktober 2019 kemarin, tepatnya pada hari Minggu (20/10/2019), Presiden Joko Widodo memulai periode kedua dengan pidato pelantikannya di gedung MPR DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa ia akan mengajak DPR untuk mengeluarkan rancangan undang-undang yang dapat langsung menggantikan beberapa atau bahkan puluhan undang-undang dengan tujuan kemudahan investasi yang disebutnya sebagai Omnibus Law. Namun, tidak lama setelah dicanangkannya Omnibus Law tersebut, tepatnya pada Februari 2020, naskah akademik dan juga draf RUU Omnibus Law sudah selesai ditulis. Dilansir dari economy.okezone. com, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, draf RUU ini terdiri dari 79 Undang-Undang yang akan dirombak dan nantinya akan disatukan menjadi 15 bab dan 74 pasal.

Melihat banyaknya pasal yang dirombak dalam waktu yang sangatlah singkat yaitu hanya sekitar tiga bulan ini, apakah Omnibus Law atau Omnibus Bill ini telah ditulis dengan benar-benar matang dan transparan, ataukah sebaliknya?

Pengertian omnibus law Omnibus Law sendiri terdiri dari kata Omnibus yang diambil dari Bahasa latin dan memiliki makna “for everything” atau untuk semua. Maksud dari kata Omnibus ini sendiri ialah merujuk pada suatu bahasan yang dapat mencakup bahasan-bahasan yang lain. Dari perspektif hukum sendiri, Omnibus dapat diartikan sebagai penggabungan beberapa hukum atau peraturan yang sebelumnya berbeda-beda. Bryan A. Garner dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition juga menjelaskan bahwa omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.

Omnibus Law dalam sistem perundangundangan Indonesia Omnibus law sendiri apabila ditinjau dari perspektif hukum jelas telah melanggar asas pembentukan perundang-undangan yang baik menurut UU. Dalam Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

01 | THINK BEYOND MECHANICAL 30

dijelaskan bahwa terdapat tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satu diantaranya adalah asas keterbukaan. Omnibus law sendiri sangat jelas telah melanggar asas keterbukaan karena dalam pembentukannya, tidak melibatkan golongan masyarakat yang terkait dan juga masyarakat merasa kesusahan dalam mengakses draf RUU Omnibus Law sehingga terkesan bahwa Omnibus law ini bersifat rahasia dan disusun secara sepihak. Dilansir dari tirto.id bahwa Pemerintah berdalih RUU Omnibus Law belum dibuka ke publik karena harus diserahkan dulu ke Presiden Jokowi dan diproses menjadi surat presiden yang harus dikirim ke DPR. Hal ini tetap saja bertentangan dengan asas keterbukaan yang telah dijelaskan di atas.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Salah satu RUU yang dipermasalahkan oleh banyak orang iala RUU Cipta Lapangan Kerja. RUU ini banyak dipermasalahkan orang dikarenakan dalam penyusunannya hanya melibatkan pemerintah dan golongan investor, dimana isi substansi dari RUU ini sangatlah berimbas kepada golongan petani, buruh, dan lain-lain. Pemerintah beranggapan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini dapat mendorong tingkat investasi dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan PDB Indonesia. Dilansir dari onlinepajak.com, Jokowi menyebutkan bahwa omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Pemerintah juga meyakini omnibus law akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional. Lantas, apakah Omnibus Law Cilaka yang dicanangkan oleh Pemerintah ini memang efektif untuk mendorong kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia? Dilansir dari World Economic Forum, berikut adalah data mengenai

faktor apa saja yang mempengaruhi para investor untuk berinvestasi di Indonesia Melalui data yang disajikan di atas, terlihat bahwa faktor terbesar lemahnya angka investasi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh rumitnya administrasi di Indonesia, melainkan melainkan disebabkan oleh korupsi. Dilansir dari neraca.co.id, salah satu faktor yang mempengaruhi investor adalah faktor kepastian hukum. Semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka semakin tinggi tingkat ketidakpastian hukum di negara tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan para pengusaha asing menjadi ketakutan menanamkan investasinya di Indonesia.

Bahkan yang sangat disayangkan adalah pemerintah secara tidak langsung melemahkan satu- satunya lembaga pemberantasan korupsi Indonesia melalui pengesahan RUU KPK yang telah dilakukan Oktober 2019 kemarin. Bahkan, ketidakstabilan kebijakan menduduki peringkat kelima yang berarti apabila Omnibus Law disahkan, kemungkinan investor masih banyak yang ragu dalam berinvestasi di Indonesia karena ketidakstabilan kebijakan. Dan juga, salah satu isu yang digemborkan pemerintah dalam pembentukan Omnibus Law ini ialah peraturan mengenai buruh yang terlalu membatasi. Justru isu tersebut hanya menempati posisi ke-13 dalam data tersebut.

Tujuan Omnibus Law Cilaka Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, RUU Omnibus Law Cilaka bertujuan untuk menciptakan peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perijina, pemebrdayaan UMKM dana koperasi, penciptaan lapangan kerja dan perlindung kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Urgensi Omnibus Law Presiden Joko Widodo mengatakan akan memberikan dua jempol bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila bisa menyelesaikan RUU ini dalam waktu 100 hari, terhitung sejak diajukan pemerintah ke DPR. Menurut ekonom senior, Faisal Basri, tidak ada yang darurat sehingga RUU Omnibus Law ini harus buruburu diselesaikan. Kondisi objektif saat ini menurutnya tidak ada investasi kolaps, usaha terus meningkat, dan investor asing terus meningkat. Melihat kondisi ini dirinya justru mempertanyakan urgensi dari darurat ini apa? Dirinya menyebut satu-satunya darurat saat ini yang membuat pemerintah mendorong percepatan RUU Omnibus Law adalah nasib dari pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B)

yang kontraknya akan segera habis. Lebih lanjut dirinya mengatakan, RUU Omnibus Law saat ini seolaholah menggambarkan kehidupan yang nyaman bagi pelaku usaha batu bara. Transformasi jilid tiga namun kerangka dan detailnya tidak disebutkan. Keuntungan bagi pengusaha batu bara juga tidak disebutkan.

Merugikan Buruh? Menguntungkan Investor?

Turun Gaji Di dalam Pasal 88 RUU Ciptaker, pemerintah menggunakan terminologi Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),Said Iqbal,itu tidak dibutuhkan.

Yang dibutuhkan sebenarnya adalah upah minimum kabupaten-kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten-kota (UMSK). “Misalnya Jawa Barat UMPnya Rp 1,8 juta. Sementara UMK di Kabupaten-Kota Bekasi [saat ini] UMK-nya Rp 4 juta dan Kabupaten Karawang UMK-nya Rp 4,5 juta. Berlakunya RUU ini, maka turun upah,� jelas Iqbal.

Hilangnya Pesangon Di dalam pasal 56, pemerintah memperbolehkan pekerja kontrak untuk bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan. Tidak ada batasan waktu, sehingga kontrak bisa dilakukan seumur hidup. “Pekerja tetap akan semakin langka. Dengan demikian juga tidak adanya pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap,� kata Iqbal. Meskipun di dalam RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut pemerintah telah memberikan skema uang pemanis atau sweetener bagi para pekerja aktif dengan threshold upah maksimal Rp 20 juta. Menurut Iqbal, buruh tidak membutuhkan itu.

Jam Kerja yang Eksploitatif Dalam Pasal 77 ayat (2) disebutkan, waktu kerja sebagaimana dimaksud paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Di mana opsi 6 hari kerja dan 7 hari kerja dihapus. Sehingga memungkinkan pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel.

Sanksi Pidana Dihapuskan Dalam RUU Omnibus Law Cilaka, beberapa pasal mengenai sanksi pidana untuk perusahaan dihapuskan.

Salah satunya adalah apabila pengusaha tidak membayarkan upah, maka pengusaha tidak diberikan sanksi apapun, termasuk tindakan pidana.

MEI 2020 | 31

BEYOND MECHANICAL

Bahaya Oligarki: Bungkam Oposisi, Gembosi Demokrasi, hingga Ingkar Janji pada Rakyat Sendiri K.46 & K.52 Politik Oligarki?

Menurut Thomas Aquinas, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan kelompok kecil, sedangkan dalam oligarki penguasa negara menindas rakyatnya melalui represi ekonomi. Penguasa oligarki adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Sedangkan dalam International Encyclopedia of Social Sciences, oligarki didefinisikan sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Namun, pengertian ini masih sedikit kabur jika hanya mengacu pada “minoritas yang berkuasa dalam mayoritas”. Bila konsep oligarki ini didasarkan pada tiap kekuasaan, pemerintahan atau direksi perusahaanyang menempatkan minoritas pada ujung kekuasaan, maka dapat juga digolongkan sebagai oligarki. Sedangkan menurut Jeffrey Winters, dalam konteks di Indonesia, Oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan materil (oligark).

Adakah oligarki di sistem pemerintahan di Indonesia?

Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang bertujuan memeratakan kekuasaan serta ekonomi, ternyata tidak berjalan sesuai tujuannya. Menurut seorang profesor dari Northwestern University, Jefrey A. Winters, “Demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki. Akibatnya, sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan

32 | THINK BEYOND MECHANICAL

untuk mensejahterakan masyarakatnya”.

Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya setelah mengalahkan pesaingnya, Prabowo Subianto. Menariknya, ini kali kedua Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo dalam kontes Pemilihan Presiden yang sebelumnya juga berhasil mengalahkan pada tahun 2014 lalu. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, gaya “blusukan”-nya merupakan hal yang baru di politik Indonesia. Blusukan yang kerap dilakukan Jokowi saat masih menjabat sebagai walikota Solo hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta membuat dirinya dikenal sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat. Sialnya, seorang pemimpin yang lahir dari rakyat membutuhkan kelas oligarki tersebut demi mewujudkan cita-cita dan aspirasi rakyat yang di embannya. Sebab hanya mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum atau undang-undang atas nama rakyat, yang tanpanya kepemimpinan manapun tidak mungkin bisa bekerja. Hal inilah yang mungkin sedang terjadi di era pemerintahan Jokowi, dimana hubungan dia dengan kelompok oligarki memaksa Jokowi membuat keputusan yang terkesan ditekan atau dintervensi oleh kelompok tersebut. Sehingga keputusan yang dibuat Jokowi menguntungkan kelompok oligarki.

Apa bahaya oligarki?

Ambil contoh saja saat Revisi Undang-Undang KPK, dimana para aktivis kelompok organisasi hingga mahasiswa menolak RUU dan menuntut Jokowi untuk membuat Perppu untuk memulihkan KPK. Namun, Jokowi malah membiarkan revisi UU KPK tetap bergulir

di DPR meskipun proses revisi itu telah dikritik habishabisan oleh publik. Keputusan Jokowi itu juga dinilai sebagai bentuk pengingkaran janji. Pasalnya, Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan Perppu KPK menyusul gelombang unjuk rasa besar-besaran yang terjadi pada September 2019 lalu. Sejumlah mahasiswa bahkan dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrok dengan aparat kepolisian yang berjaga.

Bahkan, beberapa mahasiswa di sejumlah daerah dilaporkan meninggal dunia akibat terkena peluru tajam. Hingga akhirnya Jokowi terkesan memperjelas posisinya di mata publik, yang memilih berada bersama oligarki dan membuat kecewa lantaran dinilai membiarkan KPK dilemahkan.

Contoh kasus lain adalah ketika elite politik yang tadinya bersebrangan malah bergabung dengan pemerintahan. Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua elite politik yang awalnya hadir menjadi oposisi akhirnya bergabung dengan pemerintah dan legowo menjadi “pembantu” Jokowi. Ini artinya, pertama kalinya sejak Orde Baru berakhir, kita akan memiliki pemerintah dengan kekuatan oposisi yang amat lemah. Praktis tinggal PKS yang suaranya bersebrangan dengan istana. (Di samping sikap PAN dan Demokrat dinilai cari aman karena ‘standar ganda’-nya). Ini kecenderungan yang berbahaya. Tanpa oposisi, tidak ada mekanisme checks and balances yang penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dikontrol dengan ketat. Partai pendukung koalisi pemerintah akan sulit bersikap kritis. Inilah yang dahulu terjadi pada masa orde baru. Dewan Perwakilan Rakyat hanya berfungsi sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah. Fungsi-fungsi DPR, terutama fungsi pengawasan, sulit diharapkan berjalan optimal. Suara Istana dan Senayan yang seragam akan menjadi akhir dari praktik politik demokrasi di negeri ini. Satu-satunya oposisi yang harus terus berdiri adalah mahasiswa yang akan mengawal praktek demokrasi negeri ini mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Hereditary politics

Selain dengan cara menarik oposisi masuk parlemen dan meloloskan revisi UU KPK, politik oligarki juga biasa dikenal dengan caranya memberikan jabatan politik ke sejumlah pendukungnya, baik di kementerian/lembaga pemerintah ataupun kabinet. Di balik siasat tersebut ada aroma oligarki: mereka yang diuntungkan karena hubungan orangtuanya dengan Jokowi dan masuk dalam politik turun-temurun atau hereditary politics.

Setidaknya ada tiga orang yang mendapat jabatan dalam pemerintahan Jokowi jilid kedua dan dipercayai hal itu terjadi lantaran kedekatan orang tua mereka dengan sang presiden. Mereka adalah Angela Herliani Tanosoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dua staf khusus Jokowi:

Diaz Hendropriyono dan Putri Indahsari Tanjung.

Angela dan Putri adalah anak dari dua konglomerat di Indonesia, yaitu Hary Tanoesoedibjo dan Chairul Tanjung. Sedangkan Diaz merupakan putra mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M Hendropriyono.

Angela dinilai dipilih karena pengaruh ayahnya yang juga pendukung setia Jokowi dalam pilpres 2019.

Putri dipilih karena sang ayah gagal menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, karena pada akhirnya posisi itu mendarat pada Erick Thohir. Sedangkan Diaz bisa jadi ditunjuk semata-mata sebagai balas budi terhadap ayah Diaz, A.M Hendropriyono. Karena A.M Hendropriyono pernah jadi tim sukses Jokowi pada pilpres 2014 lalu. Kala itu Hendropriyono juga mendapat tawaran staf ahli dari Jokowi, tetapi menolak.

Pada 2015, Diaz malah direkrut Jokowi menjadi staf khusus bidang sosial.

Lawan oligarki, manifesto reformasi

kawal

Atas nama kemajuan Indonesia, rakyat harus jadi oposisi paling lantang bersuara ketika persekongkolan oligarki di Istana dan Senayan terus menimbulkan kekacauan di negeri ini. Perampasan tanah, kriminalisasi aktivis, pembungkaman suara pers, dan perilaku represif aparat sekarang sangat terasa keberadaanya. Hak tanah sipil dikatakan sebagai hak tanah negara demi pembangunan jalan tol atau pengembangan parawisata. Aktivis pro-demokrasi yang kini bersuara dengan lantang dibungkam dengan intimidasi, ancaman, serta terorteror yang menghilangkan sisi kewarasan manusia. Pers yang memilih independen dan berdiri pada kebenaran akan mati oleh media massa milik oligarki. Aparat kini juga telah lupa amanah mereka untuk mengayomi, tetapi lebih mengamankan dan bersikap sebagai polisi moral. Kondisi-kondisi ini ialah bentuk baru dari orde kediktatoran yang semakin lama semakin menjadi-jadi.

Orde baru milik Soeharto sebenarnya tidak kembali muncul. Dahulu kita punya satu musuh bersama, yakni penguasa yang diktator dan semena-mena. Namun kini kita punya lebih banyak musuh, mereka yang bersekongkol meloloskan pasal agar pemerintah kebal hukum, mereka yang namanya santer terdengar sebagai dalang kasus HAM namun tak pernah diusut, hingga wakil rakyat yang hanya menganggukan kepala atas semua yang dikatakan Istana. Musuh Rakyat yang sesungguhnya adalah oligarki dan para elite politik dan ekonomi baik di Senayan, di Istana maupun di sudutsudut kota dan desa yang menggusur dan menindas kaum miskin kota, buruh dan petani.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata: lawan!”

- Wiji Thukul MEI 2020 | 33

BEYOND MECHANICAL

Rapor Merah

Written By: Jabar Alfian S. & Zedric I. A

PENUNTASAN PELANGGARAN

HAM BERAT DI INDONESIA Apa itu HAM? Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Tuhan kepada hamba-Nya.

Mengingat

Bambang Sutiyoso

karena HAM adalah karunia Tuhan, maka badan apapun yang dapat seorang pun diperkenankan untu merampasnya serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya.

D

alam hukum nasional Indonesia, Pelanggaran HAM berat diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tetapi tidak memuat definisi pelanggaran HAM berat. UU tersebut hanya menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Pasal 1 angka 2 UU No.26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM). Sementara itu di dalam Pasal 7 hanya memuat kejahatan yang termasuk “pelanggaran HAM yang berat� yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

S

ementara itu, sudah seratus hari lebih masa jabatan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini.

Namun, masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih terlihat seperti jalan di tempat.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih memiliki berbagai rentetan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat di masa lalu,

M

elihat kembali saat periode pertama Jokowi pada 2014, beliau memiliki sembilan janji yang disebutnya dengan Janji Nawacita. Pada poin pertama Nawacita, tertulis bahwa beliau akan menegakkan dan menghormati kasus pelanggaran HAM maupun penyelesaiannya selama masa jabatannya saat itu.

34 | THINK BEYOND MECHANICAL

TAHUKAH KAMU?

TRAGEDI 65’

Tercatat dari 15 kasus pelRENTETAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU

TRAGEDI TRISAKTI Perkembangan Penyelesaian Kasus HAM Berat

Penyelesaian

kasus HAM berat di masa lalu masih mengalami kemandekan di era kepresidenan Jokowi ini. Janji Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di periode pertamanya, yang tertuang dalam janji Nawacita, belum terealisasi hingga periode kedua ini.

B

erkas penyelidikan kedua belas kasus pelanggaran HAM berat telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung sejak tahun 2002. Namun, hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum menindaklanjuti upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Berkas-berkas penyelidikan yang diserahkan dianggap memiliki kendala formil dan materiil oleh kejaksaan agung. Namun, jaksa agung sendiri tidak berupaya membantu Komnas HAM untuk melengkapi berkas-berkas penyelidikan tersebut.

the lady of Good

anggaran HAM berat yang ditangani Kejaksaan Agung, hanya tiga kasus yang telah dituntaskan yaitu kasus Timor Timur tahun 1, kasus Tanjung Priok 1, dan Peristiwa Abepura tahun 2000. Sementara itu, penyelesaian 12 kasus lainnya masih terbengkalai.

Berkas

penyelidikan kedua belas kasus pelanggaran HAM berat telah diserahkan Kom-

PERLU DIKETAHUI! Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum men-

indaklanjuti upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Berkas-berkas penyelidikan yang diserahkan dianggap memiliki kendala formil dan materiil oleh kejaksaan agung. Namun, jaksa agung sendiri tidak berupaya membantu Komnas HAM untuk melengkapi berkas-berkas penyelidikan tersebut.

Faktor-Faktor Terhambatnya Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM

Adapun beberapa faktor yang menurut penu-

lis turut mengakibatkan mangkraknya proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah faktor kelengkapan berkas.

Ketika penyelidikan sudah selesai dilakukan oleh Komnas HAM, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, tetapi apabila terdapat bukti permulaan yang kurang cukup dan kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik dirasakan oleh penyidik kurang lengkap, maka pasti akan terjadi bolak-balik berkas yang memakan waktu cukup lama.

240 HARI Batas waktu yang secara limitatif ditentukan untuk menyidik isi dari: Pasal 22 ayat (1) Pasal 22 ayat (2) Pasal 22 ayat (3) Pasal 22 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2000 Mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia.

MEI 2020 | 35

BEYOND MECHANICAL F

aktor lain yang membuat penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat terhambat dan tidak efektif adalah pembatasan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM yang hanya dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam pengaplikasiannya, sering kita dapatkan bahwa hasil penyelidikan yang dilimpahkan oleh Komnas HAM ditolak oleh pihak Kejaksaan Agung yang di dalam undang-undang tersebut bertindak sebagai penyidik dan juga penuntut umum. Sehingga pada akhirnya kasus-kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan melainkan hanya sebagai arsip yang dimiliki oleh Komnas HAM.

Selanjutnya ada pula budaya impunitas yang masih berlanjut di jajaran pemerintahan Indonesia saat ini.

A

kibat adanya fenomena impunitas ini membuat Kejaksaan Agung terhambat dalam melakukan penyidikan karena tidak dapat memeriksa beberapa pejabat dan perwira yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Selain itu, fenomena impunitas dapat mengakibatkan para saksi berpikir “seribu kali� untuk menerangkan peristiwa apa adanya diantaranya hal-hal yang ditemukan dalam melakukan penyidikan. Fenomena impunitas di Indonesia juga terjadi di era Orde Baru yang banyak sekali melakukan pelanggaran HAM berat namun tidak satupun pelaku pelanggaran HAM dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apapun.

Dari beberapa kasus impunitas tersebut menunjukkan bahwa setiap negara termasuk negara luar bahkan PBB sekalipun berpeluang untuk melindungi pelaku kejahatan HAM berat sebagai akibat adanya kepentingan politik, ideologis, dan ekonomi dibandingkan penegakan HAM dan keadilan.

Upaya Mengatasi Faktor-Fak Efek Dari

Dalam menindaklanjuti dan meminimalisir faktor-fak-

tor penghambat penyelidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM berat tersebut, dapat dilakukan upaya-upaya seperti contohnya mengkaji ulang undang-undang yang berlaku sekarang. Kajian ulang undang-undang yang dimaksud adalah untuk mengatur bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat dapat dilakukan oleh satu lembaga saja dalam rangka menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan yang memakan waktu cukup lama. Lebih spesifiknya lagi adalah mengkaji ulang Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Komnas HAM hanya mendapat tugas dan wewenang sebatas menyelidiki saja. Dengan Komnas HAM mendapatkan wewenang untuk menyidik, maka tidak akan terjadi bolak-balik berkas dan juga diharapkan Komnas HAM langsung dapat menyeret para pelaku. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus turut hadir dalam mensosialisasikan budaya kesadaran hukum di Indonesia bagi masyarakat kita sehingga dalam penegakan hukum tidak terlalu sulit karena masyarakat telah tertib dan sadar hukum.

What’s Next?

Pada akhirnya, pelanggaran HAM berat merupakan salah satu 01 | THINK BEYOND MECHANICAL 36

Martha Meijer Apa itu Impunitas?

Impunitas

adalah ketidakmungkinan, de jure atau de facto dalam membawa para pelaku pelanggaran HAM untuk mempertanggungjawabkan entah dalam proses dan persidangan pidana, perdata, administratif atau tindakan disipliner-karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan apapun yang mungkin menjadikan mereka bisa didakwa, ditangkap, diadili, dan jika ditemukan bersalah, dihukum dengan penghukuman yang tepat, dan untuk memberikan reparasi bagi para korban kejahatan mereka.

persoalan serius di dalam pemerintahan Indonesia dimana pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat melalui instrumen hukum yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM meskipun belum dapat berfungsi serta berjalan secara maksimal di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Penegakan kasus pelanggaran HAM juga harus ditanggapi serius oleh Presiden Joko Widodo karena di dalam penyelesaiannya banyak terjadi berbagai hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena sangat sulit untuk melakukan pemanggilan saksi dan korban karena pengadilan HAM terbatas dan juga tidak lupa kita harus bisa memutus rantai fenomena impunitas yang telah menghambat proses penyidikan kasus pelanggaran HAM berat ini. Semoga selama periode kedua ini Presiden Joko Widodo dapat menepati janjinya untuk menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM sesuai dengan yang tertera pada poin pertama Janji Nawacitanya.

MEI 2020 | 37

BEYOND MECHANICAL

Ada Apa Dengan Natuna?

M. Anindya Fausta k.47 zedric immanuel k.48

01 | THINK BEYOND MECHANICAL 38

P

ada Desember tahun lalu, terjadi pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh China. Pelanggaran tersebut adalah kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing oleh nelayan China dan patroli tanpa izin oleh coast guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna Utara. Banyak nelayan Indonesia yang diusir dan diintimidasi oleh nelayan China saat melakukan penangkapan ikan disana. Hal ini disebabkan karena klaim sepihak China atas Perairan Natuna Utara, yang merupakan wilayah teritorinya berdasarkan Nine-Dash Line yang mereka buat.

Nine Dash Line dan Hukum UNCLOS Nine-Dash Line, landasan yang digunakan Cina untuk mengklaim ZEE Indonesia, merupakan garis putus-putus dalam peta Cina yang mencangkup sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk Perairan Natuna Utara. Nine-Dash Line ini telah menyebabkan Cina bersengketa dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia, yang menetapkan wilayah ZEE nya berdasarkan Hukum Laut Internasional 1982 atau biasa disingkat UNCLOS, menentang landasan yang digunakan Cina karena tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UNCLOS. Menurut UNCLOS, anggapan Cina memiliki hak historis atas wilayah perairan yang ada di dalam NineDash Line dengan alasan wilayah tersebut merupakan Traditional Fishing Ground nelayan Cina tidaklah relevan. Kata Traditional Fishing Ground tidak dikenal dalam UNCLOS, yang ada adalah konsep Traditional Fishing Rights yang diatur dalam Pasal 51 UNCLOS. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 51 UNCLOS, keberadaan Traditional Fishing Rights harus didasarkan pada perjanjian bilateral kedua negara yang bersangkutan, bukan klaim sepihak seperti yang dilakukan Cina.

Potensi Natuna Sebenarnya, sudah sejak lama Perairan Natuna menjadi daerah yang direbutkan beberapa pihak, salah satunya Cina dengan klaimnya secara sepihak. Perairan yang merupakan wilayah ZEE Indonesia ini memang menggoda negara-negara tetangga karena kekayaan lautnya yang melimpah. Apalagi, eksploitasi dan pengembangan potensi kelautan Perairan Natuna oleh Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Maka dari itu, bukanlah suatu keanehan Perairan Natuna diminati negara lain.

Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2011, potensi ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Angka itu hampir 50 persen dari potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP 711 (Laut Cina selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata) yang

menyentuh 1.143.341 ton per tahun. Kekayaan sumber laut itu terkonfirmasi dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47 Tahun 2016. KKP mencatat laut Natuna dipenuhi berbagai jenis ikan, mulai dari ikan pelagis kecil, ikan Demersal, ikan karang, udang Penaeid, lobster, kepiting, rajingan, hingga cumi-cumi.

Tak hanya dari perikanan saja, Laut Natuna juga menyimpan harta karun dengan kandungan minyak dan gas (migas) yang ada didalamnya. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok East Natuna mempunyai kandungan volume gas di tempat (Initial Gas in Place/IGIP) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tcf), serta cadangan sebesar 46 tcf.

Blok tersebut dikembangkan oleh Pertamina bersama ExxonMobil dan PTT Exploration and Production Plc (PTTEP) di dalam satu konsorsium. Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga melirik potensi kandungan minyaknya. Potensi minyak di blok itu mencapai 36 juta barel minyak. Namun baru dimanfaatkan sekitar 25 ribu barel minyak.

Selain potensi-potensi tersebut, laut Natuna juga tercatat memiliki kekayaan situs sejarah. Dalam jurnal yang ditulis oleh Shinatria Adhityatama dan Priyatno Hadi Sulistyarto dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Natuna disebut memiliki situs karang antik.

Banyak peninggalan keramik utuh yang bisa diambil bahkan diperdagangkan dari dasar laut tersebut. Masa peninggalannya pun beragam mulai dari 960-1279 Masehi masa Dinasti Song hingga abad ke-17 masa Dinasti Qing. Sebagian besar keramik ini adalah barang niaga dari luar Nusantara atau barang impor masa silam.

Sikap pemerintah Dengan kekayaan berlimpah yang dimiliki Laut Natuna, sikap yang diambil oleh pemerintah menjadi sangat penting dan berpengaruh kedepannya. Presiden, lewat juru bicaranya, mengatakan “pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna”. Menko Polhukam—Mahfud Md— menegaskan tidak ada negoisasi dengan Cina dan tetap akan mempertahankan kedaulatan dengan mengusir China dari Laut Natuna dengan segala kemampuan yang ada. Prabowo sebagai Menhan juga mengatakan untuk “Cool” saja, mengisyaratkan pendekatan permasalahan lebih dengan jalur diplomasi.

Pada rapat hari Jumat tanggal 3 Januari 2020, yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, salah satu hal yang disepakati adalah intensifikasi patroli di wilayah Natuna. TNI yang memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara lewat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan

MEI 2020 | 38

BEYOND MECHANICAL

01 | THINK BEYOND MECHANICAL 40

(Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah perairan Natuna. Sebanyak 600 personel TNI dikerahkan dalam operasi siaga tempur tersebut. Lalu sejumlah alutsista juga diterjunkan untuk mendukung operasi tersebut, antara lain tiga KRI, satu pesawat intai, dan satu pesawat Boeing TNI AU. Selain itu, akhir-akhir ini pemerintah telah berinisiatif untuk mendatangkan nelayan dari Pantai Utara Tegal, Jawa Tengah ke Perairan Natuna untuk meramaikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di Laut Natuna Utara.

Kesepakatan ini dilakukan antara Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia dan pemerintah daerah Natuna dengan beberapa tokoh masyarakat serta nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pelabuhan Perikanan, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (7/3/2020). Pada kesepakatan tersebut, Bakamla yang mewakili pemerintah menegaskan akan meningkatkan penjagaan wilayah Laut Natuna Utara. Sementara nelayan lokal akan menerima nelayan-nelayan dari Pantura, selama mereka tak menggangu nelayan lokal dalam mencari ikan.

tidak terjadi perebutan hasil tangkapan dengan nelayan lokal, para nelayan dari Pantura hanya boleh mencari ikan di wilayah minimal 50 mil jauhnya dari Pulau Laut, pulau terluar di Natuna. Jarak ini dipilih karena wilayah dibawah 50 mil dari pulau terluar digunakan nelayan tradisional yang masih mencari ikan dengan alat-alat yang masih tradisional serta kapal berukuran paling besar hanya 10 groston (GT). Kemudian, ikan tangkapan nelayan pantura juga harus dibawa ke SKPT untuk meningkatkan ekonomi Natuna.

Saat ini, Pemerintah telah mengirim 30 kapal ikan dari Pantura yang diisi sekitar 900 nelayan untuk memaksimalkan potensi perikanan di Laut Natuna Utara. Namun, agar

Selain itu, para nelayan Natuna dalam upaya memanfaatkan kekayaan laut di Natuna, masih sangat terbatas. Peralatan yang digunakan hanyalah alat tradisional seperti pancing, jala, dan alat perangkap ikan sederhana lainnya. Mereka juga hanya menggunakan kapal-kapal kecil yang rata-rata berukuran dibawah 10 GT. Para nelayan juga banyak yang belum bisa membaca peta, kebanyakan dari mereka hanya mengandalan petunjuk alam. Namum, pemerintah belum juga mengatasi hal ini. Belum ada inisiatif dari pemerintah untuk melatih dan memfasilitasi para nelayan Natuna.

Kemudian, Bakamla yang dibentuk untuk menjaga

Kesalahan kita sendiri Sebenarnya, masuknya nelayan dan Coast Guard China ke Perairan Natuna menunjukan ketidakhadirannya Indonesia disana. Kejadian ini menunjukan kurangnya upaya pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan wilayah ZEE Indonesia, khususnya Perairan Natuna.

Sebelumnya, kapal nelayan yang memiliki izin untuk menangkap ikan di Perairan Natuna berjumlah sekitar 3.000 kapal. Namun, hanya 800 kapal yang aktif melakukan penangkapan. Padahal, kehadiran nelayan di Perairan Natuna sangat penting untuk menunjukan eksistensi disana.

MEI 2020 | 41

BEYOND MECHANICAL perairan Indonesia juga masih belum maksimal.

Kapal yang dimiliki Bakamla dinilai belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan patroli di Perairan Indonesia. Sejauh ini kapal yang memiliki kemampuan untuk berpatroli di wilayah tersebut ialah milik TNI Angkatan Laut. Padahal, menurut pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, ini akan memicu pertanyaan dunia internasional terkait kehadiran kapal militer di ZEE dan berpotensi dipandang sebagai opsi militer.

Kesimpulan Upaya pemerintah dalam mempertahankan Laut Natuna Utara dari “serangan� Cina layak untuk diapresiasi. Sikap tegas dari Menkopolhukam Mahfud MD, operasi gabungan TNI untuk mempertahankan perairan natuna, dan usaha pemerintah mendatangkan para nelayan dari Pantura ke Natuna sudah tepat.

Kehadiran negara di wilayah lautnya sangatlah penting, apalagi Indonesia merupakan negara kelautan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih pada wilayah laut Indonesia, khususnya wilayah ZEE yang seringkali dimasuki nelayan-nelayan asing.

Selain itu, Negara-negara ASEAN, terutama negara yang wilayah lautnya juga diklaim oleh Cina, perlu dirangkul untuk melawan klaim sepihak yang dilakukan Cina.

Hal ini perlu dilakukan untuk menentang hegemoni wilayah perairan dan menghormati UNCLOS 1982 yang telah mengatur wilayah perairan suatu negara. Jika masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), kemungkinan besar negaranegara ASEAN akan memenangi gugatan terhadap Cina, karena klaim China tidak didasarkan pada UNCLOS 1982. Apalagi sebelumnya klaim Cina sudah ditolak dalam perkara gugatan Filipina di Mahkamah Arbitrase Nasional.

Pada akhirnya, mempertahankan wilayah laut Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga wilayah laut Indonesia serta kemampuan memanfaatkan sumber daya alamnya harus ditingkatkan. Jangan sampai kita lengah dalam mengawasi wilayah laut Indonesia, yang berakibat datangnya kapal-kapal asing ke wilayah laut kita. Kejadian di Laut Natuna ini harus dijadikan pelajaran untuk pemerintah agar lebih memperhatikan wilayah lautnya. Jangan sampai negara kita tidak bisa menjaga wilayah lautnya sendiri dan tidak dapat memberi keamanan bagi para nelayan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya laut negara kita sendiri.

42 | THINK BEYOND MECHANICAL

US vs Iran K.49

“ DC

In order to get elected, Barack Obama will start a war with Iran.” onald J. Trump irca 2011

MEI 2020 | 43

INTERNATIONAL

Iran?

Iran?

Iran?

Iran is the second-largest country in the middle east with 83 million inhabitants. Iran was once known as Persia, the home of early civilization. There are so many scientists or doctors or whatever you can name that came from Persia, for example, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, the inventor of algebra, or Avicenna also known as ibn Sina in the eastern country who known as the father of modern medicine. Iran adopted Presidential Democracy with a blend of theocratic led by the Supreme Leader of Iran.

Love Hate Relationship As a sovereign nation, Iran surely had some of the bilateral relations with many countries, the USA is one of a kind. The relation started when the Emperor of Iran (Shah of Iran)Nassereddin Shah Qajar sent Iran’s first ambassador, Mirza Abolhasan to Washington D.C. in 1856, then the US responded by sending Samuel G. W. Benjamin to Iran in 1883.

Despite the two countries have sent their ambassador to each other, their diplomatic relation has just started in 1944, 88 years after the first ambassador from Iran had been sent to the US. In the beginning, it is mostly Iran that has some interest to build relations with the US, for example at the end of 19th century Iran initiated a negotiation with one of US companies in seek of the development of a railway system that spans from the Persian Gulf to Tehran. The relations between the two remained good and cordial until the World War II, Morgan Shuster got appointed as the treasurer-general by the Iranian Parliament is one of its 44 | THINK BEYOND MECHANICAL

concrete proof, but it did not go as easy as we thought, at the time Iran got some pressure from the two existing powerhouses, those are British and Imperial Russia, a few underground movements occurred at the time, such as the Assassination of US citizen in Tehran right after Morgan Shuster is Appointed by the Parliament.

The assassination was closely related to the Russian or British interest. In 1941, Reza Shah was impeached by the Anglo-Soviet Invasion of Iran, Reza Shah is believed to be Axis-leaning person in Iran. The Invasion was meant to ensure the safety of logistic lines from Iran to the USSR, also to secure the Iranian oil fields and to limit German’s influence in Iran, Mohammad Reza Pahlavi was appointed as the new Iranian Shah. As the time goes by, the World War II ended up with allies as its winner, but then Cold War between US and Soviet began to emerge, Iran’s long border with America’s Cold War rival, the Soviet Union, and its position as the largest, most powerful country in the oil-rich Persian Gulf, made Iran a “pillar” of US foreign policy in the Middle East. Fast forward to 1953 when Iran Prime Minister Mohammad Mosaddegh was overthrown in favour of strengthening the Influence of US and British also to support the ruling parties, Mohammad Reza Pahlavi. This coup d’etat was orchestrated by the US under the name “Operation Ajax” and the UK under the name of “Operation Boot”. Mossadegh was having some special audit

to Anglo Iranian Oil Company, a British oil company, associated with BP, Mossadegh wanted to limit foreign control over Iranian oil reserves. The Majlis (Iranian Parliament) took a positive response towards the Prime Minister motion, the Majlis voted to nationalize Iran’s oil industry and to minimize foreign influences. After the vote British was done a few moves such as boycotting Iranian oil, mobilizing armed troops to vital objects such as Abadan Oil Refinery (which) this phenomenon is later known as the Abadan Crisis.

Following the coup, the relation between US and Iran become more cordial and close, in the first three weeks, US government gave Iran 68 Million USD in emergency aid also 1.2 Billion USD over the next decade. In Mohammad Reza Pahlavi’s era the US came along so close with the Iranian government, SAVAK (Sazeman e Et-tela VA Aminiyat e Keshvar), is one of many proofs that shows US influences in Iran at the time. SAVAK was Iranian secret agencies and intelligence that had received some direct guidance from the CIA (Central Intelligence Agency) and the MOSSAD, Israeli Intelligence.

SAVAK was reportedly unfriendly to Iranian peoples, especially the clerics and religious figure. Cited from 19 February 1979 Times Magazine, SAVAK were described as “long been Iran’s most hated and feared institution” which had “tortured and murdered thousands of the Shah’s opponents.”.

Yes, my sin — my greater sin and even my greatest sin is that I nationalized Iran’s oil industry and discarded the system of political and economic exploitation by the world’s greatest empire. This at the cost to myself, my family; and at the risk of losing my life, my honor and my property. With God’s blessing and the will of the people, I fought this savage and dreadful system of international espionage and colonialism.

-Mohamad Mosaddegh-

1979

The cordial relations remained to be like that until 1979, the Iranian Revolt had come, thetime had come, America’s worst nightmare is right behind the door.

The pro-American shah got devoted and replaced by the anti-American Supreme Leader. The revolt took 52 American diplomats as hostages for 444 days.

According to Emadeddin Baghi, a researcher at the Martyrs Foundation the revolt took 2,781 protesters as casualties. The revolt caused shifting in the Iranian government, the Supreme Leader is now in charge of taking a major decision.

After the Revolt As a result of the revolt, the relation between the two

countries has become chilled, the US pulled back its diplomats and Iran destroying every US footprints in Iran. US took some strategic steps such as freezing about 12 Billion USD Iranian assets. The great epoch did not stop right there, in 1980 the Iran-Iraq war blew up and the US has foreseen it as a great chance to get their hands “dirty” once again. America played a major role in supporting Iraq logistics and ammunition in this war. The war ceasefire on 1988 and as we all could have predicted it is once again the US get their hand dirty on this. It didn’t stop right there, this cat and dogs behaviour keep on going until this day, to put it chronologically there are a few events to note, for example, the 1983 Hezbollah bombing, Hezbollah is Shia organization that has done some radical movement to the United States side, such as the bombing of US embassy in Lebanon on 18th April 1983 and cost 17 Americans as its casualties. Then in 1988, US launch the operation praying mantis, it was aiming for some Iranian vital mining areas, the operation is quite successful, and it left Iran with no choice other than to have a ceasefire with Iraq. But in terms of some destroyed oil platform, Iranian government were unable to accept that, they sued the US in the International Court of Justice for Breaching the 1955 treaty of amity, but the claim was dismissed by the International Court of Justice, however, the Court has took some notes on US actions and state that the action cannot be justified as measures necessary to protect the essential security interests of the United States of America. Then later on 3rd of July 1988, USS Vincennes shot down Iranian commercial flights, it was the Iran Air flight 655 departing for Dubai, the United Arab Emirates from Tehran, Iran.

The US side claimed that they recognized the plane as a warplane that has trespassed the territory, the plane was flying above Strait of Hormuz. On the other side, Iran claimed the attack as a planned attack and denied US arguments of misidentified attack. According to some source, the US did some calls to the plane, but they had done it in military frequencies so that the

plane couldn’t respond to the call and recognized as the enemy warplane. The incident took 290 civilians from six nations, including 66 children as the casualties of the attack. Later on, 30th of September 2006 the POTUS (President of The United States) made an Iran Freedom and Support Act, that requesting about 10 Million USD to support the Pro-Democratic parties in Iran to oppose the Iranian government. There are many more such movements that occurred between the two, to date, there is an assassination of Iranian main general, Qassem Soleimani. The escalation started from early 2019 when the US deployed more militaries assets to the Persian Gulf after receiving intelligence reports of an alleged “campaign” by Iran and its “proxies” to threaten U.S. forces and Strait of Hormuz oil shipping.

On June 2019, Iran shot down a US drone that was once again claimed to surpass Iranian Airspace, but once again the US denied the argument and stated that the drone was flying above the international airspaces.

Trumps were uneasy about it, he called for closed-door United Nations Security Council meeting to address the regional tensions with Iran, according to diplomats.

From the date, the tension keeps rising until it peaked on the 3rd January 2020, when the US launched an airstrike that killed General Qassem Soleimani.

Wind of Change As normal human beings without our tendencies or

bias to one or other parties, we hope for the best for the two countries, we seek for peace, and also with the current COVID-19 Pandemics, it is unnecessary to goes for a debate about who is right and who is wrong.

For the actions in the past, we should do a sophisticated investigation to seek justice for the victims. As a closing statement for this writings, writer would seek for help to anyone of us to be a better person, let’s spread a positive message, denying hoaxes and always watch over someone shoulders, especially the one that needed our help, because the peace of the world is started from us the people.

MEI 2020 | 45

SPECIAL

46 | THINK BEYOND MECHANICAL

I

ndonesia sebagai negara dengan landasan kehidupan Pancasila, disokong dengan tujuan bangsa yang tertera jelas pada pembukaan undang-undang dasar 1945 yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki visi bersama untuk meningkatkan intelektual peradaban bangsa. Untuk mencapai tujuan bangsa tersebut, pemerintahan negara akan selalu melakukan evaluasi untuk memberikan sarana pengembangan kemajuan pengetahuan teknologi yang sesuai dan efektif, salah satu sarana tersebut adalah fasilitas pengembangan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia menjadi tombak terdepan dalam pengembangan penelitian dan pendidikan, untuk mencetak SDM yang sesuai dengan pengembangan industri dan ilmu pengetahuan.

Namun, seiring waktu kebutuhan industri mengalami perubahan dalam kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada

Februari 2019, tercatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) berjumlah 6,82 juta orang, dimana lulusan universitas terdapat sebanyak 6,2% dari total data TPT tersebut. Angka ini meningkat dari 5,1% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, ekspektasi penghasilan lulusan yang tidak sesuai, dan yang utama adalah keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

Sadar akan hal tersebut, maka diperlukan penyesuaian sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif dan versatile demi menumbuhkan perkembangan industri serta meningkatkan daya serap sumber daya manusia dalam negeri. Menteri Pendidikan dan Budaya Indonesia, Nadiem Makarim, mencanangkan kebijakan “Kampus Merdeka” dimana ditetapkan 4 poin perubahan pada peraturan pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Perubahan yang diterapkan sebagai berikut,

Kebijakan Baru

Kebijakan Lama

• Hanya PTN BH (Badan Hukum) yang bisa membuka program studi baru • Program studi baru mendapat akreditasi minimum

• PTN dan PTS bisa buka prodi baru jika - Memiliki akreditasi A atau B - Mengadakan kerjasama dengan perusahaan/NGO/ institusi multilateral/Univ. Top 100 QS Ranking • Kerjasama dalam bentuk penyusunan kurikulum, kerja praktik, atau penempatan kerja • Prodi baru mendapat akreditasi C

• Akreditasi wajib setiap 5 tahun

• Akreditasi dperbaharui otomatis • Akreditasi A diberikan kepada prodi dengan akreditasi internasional sesuai dengan keputusan Menteri

• PTN harus terakreditasi A untuk mernjadi PTN BH • PTN BLU (Badan Layanan Umum) dan PTN Satker (Satuan Kerja Kementrian) lebih tidak fleksibel dengan finansial dan kurikulumnya

• Persyaratan menjadi PTN BH bagi PTN BLU dan PTN Satker dipermudah • PTN BLU dan PTN Satker dapat mengajukan permohonan PTN BH kapanpun

• SKS = Jam Belajar • Pembobotan SKS kegiatan di luar kelas sangat kecil • Petukaran Pelajar dan Kerja Praktik dinilai memperlambat kelulusan

• SKS = Jam Kegiatan • Hak mahasiswa - Mengambil SKS ekstra kampus sebanyak 40 SKS - Mengambil SKS di luar prodi sebanyak 20 SKS - SKS disetujui oleh program pemerintah atau persetujuan rektor • Kegiatan mahasiswa luar kampus yang dimaksud - Magang / Kerja Praktik - Proyek desan dan mengajar - Pertukaran Pelajar - Penelitian / riset - Kegiatan wirausaha - Studi / proyek kemanusiaan - Proyek independen

MEI 2020 | 47

SPECIAL Dengan kebijakan-kebijakan baru ini, tentu akan memiliki dampak baru dalam impementasinya.

Berbagai pertimbangan pro dan kontra juga akan menjadi konsiderasi yang patut dipertimbangkan agar kita mendapat manfaat dari perubahan ini secara maksimal dan menghindari dampak buruknya.

Magang: Buruh murah 4.0?

Dari kebijakan yang diusulkan, dapat kita amati bahwa kemdikbud memiliki visi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan diri menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

Dengan mengubah definisi SKS menjadi jam kegiatan, mahasiswa jadi dapat belajar tidak hanya penanaman materi dari lektor, namun juga melalui pengalaman jam kerja di luar kelas seperti kerja praktik dan magang yang bisa menambah pengalaman turun di lapangan supaya lulusan dapat lebih mudah beradaptasi dengan ritme kerja di lapangan. SKS luar prodi juga memungkinkan mahasiswa untuk mengambil hard skill yang dibutuhkan pada industri terkini seperti UX design, Analytical Reasoning, dan Business Analysis yang diprediksi menjadi kemampuan lulusan yang paling dibutuhkan menurut survey oleh LinkedIn yang berjudul “The Skill Companies Needed Most in 2020�.

Namun di sisi lain, hal ini juga melepaskan orientasi pendidikan tinggi kepada kebutuhan industri sehingga dapat terjadi eksploitasi. Dalam magang, mahasiswa dapat menjadi pekerja dengan jam kerja yang sama dengan pekerja penuh, tetapi dengan upah yang lebih kecil. Hal ini menjadi opsi alternatif yang lebih baik untuk memotong biaya operasional. Kontroversi inilah yang membuat serikat kerja masih meragukan konsep permagangan, terbukti dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang 70% dari semua serikat masih menolak konsep permagangan (Irsyan, 2019).

Pembukaan jalur SKS luar kampus ini dapat menjadi celah bagi industri startup menggunakan lebih banyak mahasiswa melalui program magang untuk dapat menggunakan tenaga kerja yang lebih murah.

Sistem SKS baru dapat menjadi bukaan baru untuk pengembangan SDM dengan kemampuan yang lebih beragam, meningkatkan kemampuan adaptasi dengan perkembangan industri, namun regulasi terkait permagangan perlu dimatangkan kembali.

Kenapa harus PTN BH? Dari kebijakan yang dicanangkan oleh kemdikbud, kita juga dapat memahami bahwa perguruan tinggi dimudahkan untuk mengubah statusnya jadi PTN BH. Sebenarnya ap aitu PTN BH? PTN BH atau Perguruan Tinggi Badan Hukum adalah salah satu dari tiga jenis PTN, yakni PTN BLU (Bantuan Layanan Umum) dan PTN Satker (Satuan

48 | THINK BEYOND MECHANICAL

Kerja Kementrian). PTN BH memiliki keistimewaan dibandingkan dengan jenis PTN lainnya, yakni otonomi perguruan tinggi. PTN BH berhak untuk mengurus finansial dan operasionalnya sendiri, serta dapat mengadakan kerja sama dengan pihak swasta.

Dengan status PTN BH, kampus dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitasnya karena sudah mandiri dengan pengaturan finansial serta operasionalnya. Kampus bisa melakukan peningkatan kualitas fasilitas serta kerjasama dengan mitra perusahaan untuk pengembangan kampus. Kampus bisa membuka ataupun menutup program studi dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri serta standar pendidikan yang ingin dicapai. Contoh pada kasus ini adalah Universitas Indonesia yang memperoleh status PTN BH pada tahun 2013 tercatat pada Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2013 yang berisikan statuta UI. Sejak status itu diterbitkan, Universitas Indonesia banyak membuka program studi baru untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan dunia kerja. Hal tersebut tampak jelas pada dua tahun terakhir dimana pada 2018 dibuka program studi teknik biomedik di fakultas teknik dan aktuaria di fakultas MIPA, sedangkan pada 2019 dibuka program studi periklanan kreatif dan prodi penyiaran multimedia di fakultas vokasi.

Di sisi lain, status PTN BH berarti juga terdapat pemotongan dana subsidi dari pemerintah yang memaksa kampus untuk mengatur sendiri pendanaannya baik dengan meningkatkan iuran operasional bagi mahasiswa atau dengan menggalakan kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini dapat mengendurkan kendali pemerintah terhadap biaya perkuliahan dan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi, serta dapat membuka potensi komersialisasi kampus yang dapat mengakibatkan eksposur kampus oleh pihak swasta dan mekanisme pasar.

Bisa kita simpulkan bahwa kemdikbud memiliki visi untuk memberikan kemandirian kampus untuk memberikan kebebasan dalam meningkatkan dan mengembangkan kampus dengan mitra kerjasama serta penyesuaian yang lebih fleksibel, namun tetap dengan kontrol dan pemantauan yang berkala untuk menjaga kampus dari eksposur korporasi.

Rekomendasi Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang ada, diperlukan penyesuaian yang bisa dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Mempertimbangkan konsiderasi di atas, maka berikut hal-hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi menjawab perubahan baru ini.

Riset Kebutuhan Industri yang menyangkut dengan program studi Program studi yang telah dibangun oleh perguruan tinggi harus mengadakan riset lulusan baik dari performa alumni dan lulusan serta kebutuhan industri.

Program studi mengevaluasi dan menjaga performa lulusan serta melakukan riset dengan pendekatan akurat untuk mendeteksi dan mengelompokkan kebutuhan industri agar kurikulum yang diadakan bisa relevan serta dapat menentukan rekomendasi kegiatan ekstra kampus maupun ekstra prodi yang dapat mewujudkan profil lulusan yang diinginkan. Riset ini juga harus diperbaharui secara berkala untuk menjaga relevansi data yang dimiliki agar daya serap lulusan dapat meningkat.

Orientasi mahasiswa dengan proyeksi lulusan prodi Dengan kebebasan memilih pilihan kegiatan untuk mahasiswa, program studi juga perlu melakukan orientasi untuk mahasiswa. Orientasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan proyeksi lulusan dan output kegiatan kampus sehingga mahasiswa program studi tersebut dapat menentukan pilihan kegiatan perkuliahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menentukan pilihan kegiatan yang tepat untuk prospek lulusan yang diinginkan mahasiswa tersebut.

Diharapkan dengan penyesuaian ini, mahasiswa dapat menentukan sendiri arah pengembangan diri dan bisa memfasilitasinya dengan kegiatan SKS yang disetujui kampus.

Kegiatan penunjang pengalaman untuk pengembangan soft skill Dari arahan kebijakan kemdikbud ini, kita dapat menyadari bahwa difokuskan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pengalaman. Hal tersebut bisa diperoleh melalui kegiatan magang, kerja praktik, pertukaran pelajar, dan organisasi intra kampus. SKS

juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan kampus karena bisa menjadi wadah pengalaman pengembangan mahasiswa dengan menggunakan komunitas mahasiswa yang sudah ada. Dengan memberdayakan komunitas mahasiswa, kampus bisa memberikan kesempatan pengalaman untuk pengembangan soft skill sekaligus menghidupi komunitas mahasiswa.

Penjagaan berkala PTN BH Pengangkatan status PTN BH dapat memberikan kebebasan bagi kampus untuk meningkatkan kemandirian finansial dan operasional serta dapat mengembangkan kualitas pendidikan melalui kerjasama mitra perusahaan. Hal ini bisa membangun standar baru untuk memajukan pendidikan perguruan tinggi, namun pemerinta juga perlu melakukan upaya pengawasan untuk melindungi kampus dari komersialisasi kampus dengan penjagaan berkala dan regulasi yang memfasilitasi kesepakatan kedua pihak agar kerjasama yang dijalankan mutual.

Kesimpulan Kebijakan kampus merdeka memiliki potensi untuk mengembangkan standar pendidikan perguruan tinggi dengan otonomi kampus dalam menggaet kerjasama serta meningkatkan standar pendidikan. Kebijakan ini juga menyediakan lebih banyak pilihan bagi mahasiswa untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri, tetapi masih diperlukan pengawasan dan intervensi pemerintah untuk memantai dan menjaga keberlangsungan kegiatan perguruan tinggi untuk memaksimalkan potensi pendidikan tinggi Indonesia.

Diperlukan juga tindakan adaptasi dari kampus baik dari jajaran eksekutif, perangkat operasional, maupun mahasiswa untuk menghadapi perubahan ini agar siap dengan kemungkinan dinamika serta risiko yang ada.

MEI 2020 | 49

REFERENCES

REFERENCES

ALL AROUND US

Efek Domino Virus Corona

Ubayaji, Wisma. (2009). Kemajuan Ekonomi China. FISIP UI, 2-4.

Opini.id. (2020, 18 Februari). Dampak Ekonomi Coronavirus. Diakses pada 5 Maret 2020, dari https://opini.id/sosial/read-14231/dampak-ekonomi-coronavirus.

Kompas. (2020, 19 Februari). Dampak Virus Corona, Sri Mulyani: Ekonomi China Turun 1 Persen, RI Bisa Turun Hingga 0,6 Persen. Diakses pada pada 8 Maret 2020, dari https://money.kompas.com/read/2020/02/19/214300826/dampak-virus-corona-srimulyani--e konomi-china-turun-1-persen-ri-bisa-turun?page=all

Tempo. (2020, 19 Februari). Gempa Seusai Corona. Diakses pada 5 Maret 2020, dari https://majalah.tempo.co/read/internasional/159749/gempa-seusaicorona?hidden=login

CNBC. (2020, 19 Februari). China’s Xi Jinping, Under Fire from Virus Outbreak, Could Also Face an “Economic Crisis”. Diakses pada 7 Maret 2020, dari https:// www.cnbc.com/2020/02/19/xi-jinping-to-meet-chinas-2020-growth-target-amid-coron avirus.html

Tempo. (2020, 1 Februari). More Than Half of China Extends Shutdown Over Virus. Diakses pada 9 Maret 2020, dari https://www.cnbc.com/2020/02/01/ coronavirus-more-of-china-extend-shutdown-accounting-f or-80percent-of-gdp.html.

BBC. (2020, 1 Februari). Virus corona berpotensi melenyapkan triliunan rupiah devisa: ‘Seluruh Bali pasti akan kena dampak. Diakses pada 10 Maret 2020, dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51324351

Detik. (2020, 12 Maret). Corona Makin Menyebar, Ini Dampak Ngerinya ke Ekonomi RI. Diakses pada 12 Maret 2020, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-4935346/corona-makin-menyebar-ini-dam pak-ngerinya-ke-ekonomi-ri?utm_ source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium =mobile

Lampost. (2020, 12 Maret). Virus Korona: Makna Pandemik, Endemik, Epidemik, dan Wabah. Diakses pada 12 Maret 2020, dari https://www.lampost.co/beritavirus-korona-makna-pandemik-endemik-epidemik-dan-wabah

BBC. (2020, 6 Februari). Dampak virus corona bagi Indonesia: ‘Sepi turis hingga berpotensi gerus nilai ekspor. Diakses pada 10 Maret 2020, dari https://www.bbc. com/indonesia/indonesia-51369660

Biological Weapon

Jernigan, D. B., Raghunathan, P. L., Bell, B. P., Brechner, R., Bresnitz, E. A., Butler, J. C., Cetron, M., Cohen, M., Doyle, T., Fischer, M., Greene, C., Griffith, K. S., Guarner, J., Hadler, J. L., Hayslett, J. A., Meyer, R., Petersen, L. R., Phillips, M., Pinner, R., …

Gerberding, J. L. (2002). Investigation of bioterrorism-related anthrax, United States, 2001: epidemiologic findings. Emerging Infectious Diseases, 8(10), 1019–1021

Guillemin, J. (2006). Scientists and the history of biological weapons. A brief historical overview of the development of biological weapons in the twentieth century.

EMBO Reports, 7 Spec No, S45–S49.

Hart, John (01/01/2015). “The Soviet Biological Weapons Program” in Deadly cultures : biological weapons since 1945 (0-674-01699-8, 978-0-674-01699-6), (p.

132-134) Koblentz, G. D. (2010). Living weapons : Biological warfare and international security.

Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com,

Hawley, R. J., & Eitzen,Edward M.,,Jr. (2001). Biological weapons--a primer for microbiologists. Annual Review of Microbiology, 55, 235-253. Retrieved from https:// search.proquest.com/docview/205881600?accountid=17242

Leitenberg, M., Zilinskas, R. A., & Kuhn, J. H. (2012). The soviet biological weapons program : A history. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com (p. 1-50) The Biological Weapons Convention : An Introduction. (2017). The Biological Weapons Convention : An Introduction. Retrieved from https://www.un.org/disarmament/wpcontent/uploads/2017/07/BWS-brochure.pdf

Geneva (1925) Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare.

Mahfud, Mahfud. “Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat dalam suatu Konflik Bersenjata.” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 6, no. 2, 2013.

KULDESAK

Kesehatan Mental pada Mahasiswa https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental https://www.cigna.co.id/health-wellness/anak-muda-dan-kesehatan-mental https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01317979/mahasiswa-rentanmengalami-masalah-gangguan-mental https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/11/09554991/kesehatan-mental-mahasiswajadi-isu-utama-global-lalu-apa-solusinya?page=all

Ganja: Dari Legalisasi, Mengakali Regulasi, hingga Khawatir Dijadikan Rekreasi

Lumbanrau, R. E. (2020, Februari 10). Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan. Retrieved from BBC: https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909

Putri, D., & Blickman, T. (2016). Ganja di Indonesia. Amsterdam: Transnational Institute (TNI). Retrieved from https://www.tni.org/files/publicationdownloads/dpb_44_web_def_bahasaindonesia.pdf

50 | THINK BEYOND MECHANICAL

Raga, A. (n.d.). Khasiat Ganja dalam Kitab Melayu. Retrieved from LGN - Indonesia Cannabis News & Movement: http://www.lgn.or.id/khasiat-ganja-dalam-kitabmelayu/

Sulaiman, M. R. (2019, Agustus 5). Thailand Legalkan Ganja Medis Sebagai Obat, Indonesia Kapan? Retrieved from suara.com: https://www.suara.com/ health/2019/08/05/061500/thailand-legalkan-ganja-medis-sebagai-obat-indonesia-kapan

Misero, Yohan. (2019, Februari 25). 94. SCRIPT: GANJA MEDIS LEGAL DI MALAYSIA, KOREA, FILIPINA, DAN THAILAND. APA KABAR INDONESIA?.

Retriever from sembunyimu: http://sembunyimu.blogspot.com/2013/10/yang-menulis-atau-mengetik.html

Tim CNN Indonesia. (2019, Agustus 2). Thailand Distribusikan Ganja Medis untuk Pertama Kali. Retriever from CNN: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190802111518-255-417659/thailand-dis tribusikan-ganja-medis-untuk-pertama-kali

Redaksi Kumparan. (2017, Maret 31). Ekstrak Ganja untuk Mengobati Syringomyelia.

Retriever from Kumparan: https://kumparan.com/kumparannews/syringomyelia-penyakit-yang-menyerang-istri-s ang-penanam-ganja

Victoria, Agatha Olivia. (2019, Agustus 27). Sri Mulyani: Iuran Tak Naik, BPJS Kesehatan Defisit Rp 32,8 Triliun. Retriever from katadata: https://katadata.co.id/berita/2019/08/27/sri-mulyani-iuran-tak-naik-bpjs-kesehatan-de fisit-rp-328-triliun

Humas BNN. (2020, Januari 31). BNN Tegas Melarang Usulan GanjaSebagai Komoditas Ekspor. Retriever from BNN: https://bnn.go.id/bnn-tegas-melarang-usulan-ganja-sebagai-komoditas-ekspor/

Prasongko, Dias. (2019, Maret 27). Sebanyak 90 Persen Bahan Baku Industri Farmasi Diimpor.

Retriever from tempo: https://bisnis.tempo. co/read/1189696/sebanyak-90-persen-bahan-baku-industri-farmasi-diimpor

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2018, Desember). Medical use of cannabis and cannabinoids: questions and answers for policymaking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Polisi Moral

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 UU No. 2 tahun 2002 Pasal 284, 285, 286, 290 KUHP

86 & Custom Protection NET. (2018, January 4th). Asyik Berciuman, Petugas Paksa Remaja Ini Mengakui Perbuatannya – 86 [Video]. https://www.youtube. com/watch?v=XBY33mSa8IA

86 & Custom Protection NET. (2018, June 2nd). Keluyuran Tengah Malam, Anak Gadis Ini Melukai Hati Ibunya – 86 [Video]. https://www.youtube.com/ watch?v=9JyqRvDDSCE

86 & Custom Protection NET. (2018, December 19th). Terciduk Berduaan Dengan Perempuan Dikamar Kost, Laki-Laki Ini Ngakunya Sedang Nonton 86 [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=1-XBfr1bCAg

Netmediatama. (2015, March 17th). 86 - Pasangan tidak resmi banyak ditemukan di Rumah Kos Makassar [Video]. https://www.youtube.com/ watch?v=MHXrfsKufEM

86 & Custom Protection NET. (2019, November 26th). Geledah Kamar Hotel, Ditemukan Pasangan ini di Bawah Selimut – 86 [Video]. https://www.youtube.com/ watch?v=D2ljfyxgnsQ

TRANS7 OFFICIAL. (2018, December 7th). THE POLICE | Penggerebekan Kafe dan Penginapan (06/12/18) [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=xavln84poik

TRANS7 OFFICIAL. (2019, August 13th). THE POLICE | Razia Penyakit Masyarakat Polres Serang Kota (12/08/19) [Video]. https://www.youtube.com/ watch?v=2eEn4aWi9OA

TRANS7 OFFICIAL. (2019, October 18th). THE POLICE | Polres Pekalongan Razia Penginapan (17/10/19) [Video]. https://www.youtube.com/ watch?v=lTpEVPJODZc

TRANS7 OFFICIAL. (2020, January 20th). Sat Sabhara Polres Cianjur Razia Kos | THE POLICE (22/01/20) [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=_7dTWvjkstA

BEYOND MECHANICAL

Omnibus Law: ‘Karpet Merah’ Investor?

B a h a y a

Garner, B. A. (1999). Black’s law dictionary: Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern. West Publishing.

Investments, I. (2017, September 27). Indonesia Investments.

Retrieved from https://www.indonesia-investments.com/news/todaysheadlines/indonesia-improves-in-we f-s-global-competitiveness-report-2017-2018/item8231

Kajian Kolaborasi Omnibus Law. (n.d.). Retrieved from h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e / folders/1xl73JnDQVbpBGWqDGipcz9DL2pFPa8DP

Korupsi Hambat Laju Investasi. (n.d.). Retrieved fromhttp://www.neraca.co.id/article/35587/Korupsi-Hambat-LajuInvestasi

Okezone. (2020, February 05). Presiden Jokowi Jelaskan Tujuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja : Okezone Nasional. Retrieved from https://nasional.okezone.com/read/2020/02/05/337/2163976/ presiden-jokowi-jelaskan-tuju an-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja

Omnibus Law #KajianKeilmuwan.pdf. (n.d.). Retrieved from https://drive.google.com/file/d/12cqB5MA2-vGQCVURZ9bu6-8HI7Dwi2y4/view

Zsazya, O. (2020, January 16). Omnibus Law dan Rencana Penerapannya di Indonesia. Retrieved from https://www.online-pajak.com/omnibus-law

Oligarki: Bungkam Oposisi, Gembosi Demokrasi, hingga Ingkar Janji pada Rakyat Sendiri

Litelnoni, K. (2019, Agustus 17). Apa itu Oligarki? Retrieved from Medium: https://medium.com/hipotesa-indonesia/apa-itu-oligarki-e73a7d7e451a

Saputra, E. H. (2018, Maret 8). Demokrasi Indonesia di Bawah Kendali Oligarki.

Retrieved from MEDIA INDONESIA: https://mediaindonesia.com/read/detail/148526demokrasi-indonesia-di-bawah-kendali-oligarki

Siregar, A. A. (2019, Oktober 22). Pandangan Jeffrey Winters tentang Oligarki di Indonesia. Retrieved from qureta: https://www.qureta.com/post/pandanganjeffrey-winters-tentang-oligarki-di-indonesia

Sraders, A. (2018, Agustus 3). What Is an Oligarchy and What Does It Mean in 2019? Retrieved from TheStreet: https://www.thestreet.com/politics/what-isan-oligarchy-14671881

Winter, Jeffrey A. 2011. Oligarki (terj). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Anwar Bagus. (2019, September 24). Lawan Oligarki:Manifesto Reformasi Jilid 2.Retrieved from Indoprogress:https://indoprogress.com/2019/09/lawan-oligarki-manifestoreformasi-jilid-2/

Ng, Kevin. (2019, November 28). Tiada Oposisi di Orde Oligarki Indonesia.

Retrieved from Whiteboard Journal: https://www.whiteboardjournal.com/column/tiadaoposisi-di-orde-oligarki-indonesia/

Nathaniel, Felix. (2019, Desember 2). Politik Turun-temurun dalam Lingkaran Oligarki Jokowi. Retrieved from tirto: https://tirto.id/politik-turun-temurun-dalam-lingkaranoligarki-jokowi-emvH

Khusaeni, Muhamad Rizal. (2019, Oktober 23). Politik Oligarki, Gaya Baru Pemerintahan Jokowi. Retrieved from kompasiana: https://www.kompasiana.com/ rizalvaldiffa/5db05d060d823046585082f3/politik-oligarki-gaya-baru-pemerintahanjokowi?page=all

Rapor Merah Penunantasan Pelanggaran Ham Berat di Indonesia

Anaada, D. F. (2018). Mekanisme Penyidikan Dan Penutupan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham. Jurnal hukum dan HAM, 6(4), 133-140. Retrieved from https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20530/20137

Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria, 11(1), 90-126. Retrieved from https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/ article/view/1509

Erdianto, K., 2019. Dari 15 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Hanya 3 Perkara yang Tuntas. [Online] Available at: https://nasional.kompas.com/ read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkarayang-tuntas [Acessed 4 March 2020].

Arifin, Z., 2020. Impunitas Dianggap Menjadi Masalah Penyelesaian Kasus HAM. [Online] Available at: https://www.medcom.id/nasional/hukum/DkqVm7nKimpunitas-dianggap-menjadi-masalah-penyelesaian-kasus-ham [Acessed 4 March 2020].

Santoso, B., 2018. Komnas HAM Ungkap Sulitnya Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu. [Online] Available at: https://www.suara.om/news/2018/09/18/193042/ komnas-ham-ungkap-sulitnya-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu [Acessed 4 March 2020]

Surya, M., 2019. Survei Kasus Pelanggaran HAM: Nuansa Politis Menjadi Hambatan Terbesar Presiden Jokowi Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus HAM Masa Lalu.

[Online] Available at: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50641556 [Acessed 5 March 2020].

Ada Apa dengan Natuna

Hendra, T. (2014). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Kelautan, 26(3), 355-365 Retrieved from https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16024

Adhityatama, S., & Sulistyarto, P. H. (2018). Bukti Langsung Interaksi Perdagangan di Kepulauan Riau. Jurnal Segara, 14(3), 128-130. Retrieved from http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/segara

Idris, M., 2020. Jadi Dasar China Mengklaim Natuna, Apa Itu Nine Dash Line.

[Online] Available at: https://money.kompas.com/read/2020/01/04/162131726/jadidasar-china- mengklaim-natuna-apa-itu-nine-dash-line [Accessed 25 February 2020].

Nadira, F., 2020. Indonesia Tegaskan Tolak Klaim Unilateral Cina Atas ZEE. [Online] Available at: https://internasional.republika.co.id/berita/q3fxoz354/indonesia-tegaskan-tolakklaim-unilateral-cina-atas-zeei [Acessed 25 February 2020].

Koesmawardhani, W., 2016. Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal LautChina Selatan. [Online] Available at: https://news.detik.com/ internasional/d3251971/ini-putusan-lengkap- mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan [Acessed 25 February 2020].

Utami, K., 2020. Nelayan Pantura Mulai Diberangkatkan ke Natuna.

[Online]Available at: https://kompas.id/baca/ nusantara/2020/03/04/nelayan-pantura-mulai-diberangkatkan-kenatuna/ [Acessed 1 March 2020].

Vabian, F., 2020. Kekayaan Laut Natuna & Alasan Kenapa Cina SelaluMengklaimnya. [Online] Available at: https://tirto. id/kekayaan-launatuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnyaerpk [Acessed 5 March 2020].

Novelino, A., 2020. Mahfud: Indonesia Tak Akan Negosiasi

dengan China soal Natuna.

[Online] Available at: https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200105133435-20-462534/mahfud-indonesia-tak-akan-negosiasi-denganchina-soal-natuna [Acessed 5 March 2020].

Nashrullah, N., 2020. Kapal China Masuk Zona ZEE, Prabowo: Kita Cool Saja.[Online] Available at: https://republika.co.id/berita/q3uj4m320/kapal-china-masukzona-zee-prabowo-kita-ltemgtcoolltemgt-saja [Acessed 5 March 2020].

Metta, W., 2020. Soal Laut Natuna, Pemerintah Indonesia Sepakat Intensifkan Patroli, Berikut Video Kapal China Diusir. [Online] Available at: https://www.tribunnews.com/internasional/2020/01/03/soal-laut-natuna-pemerintah indonesia-sepakat-intensifkan-patroli-berikut-video-kapal-china-diusir [Acessed 5 March 2020].

Chris, A., 2020. Siap Pertempuran Laut, TNI Kirim 600 Prajurit Dan 5 KapalPerang ke Perairan Natuna, 18 Kali Operasi Siaga Tiap Hari, Pangkogabwilhan: TNI Wajib Melakukan Penindakan. [Online] Available at: https://sosok.grid.id/read/411976368/siap-pertempuran-laut-tni-kirim-600-prajuritdan-5-kapal-perang-ke-perairan-natuna-18-kali-operasi-siaga-tiap-haripangkogabwilhan-tni-wajib-melakukan-penindakan [Acessed 5 March 2020]

INTERNATIONAL US VS Iran

Kinzer, Stephen, All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror, Stephen Kinzer, John Wiley and Sons, 2003, p. 86

Farrokh, Kaveh (20 December 2011). Iran at War: 1500–1988 Gasiorowski, writing in Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, Edited by Mark J. Gasiorowski and Malcolm Byrne, Syracuse University Press, 2004, p. 261

Murray, Donette (2009). US Foreign Policy and Iran: American–Iranian Relations Since the Islamic Revolution p. 8. Routledge.

2009-06-22 at the Wayback Machine Central Intelligence Agency in Persia Encyclopaedia Iranica Payind, Alam and Melinda McClimans, Keys to Understanding The Middle East

Zengerle, Patricia (1 December 2016). “Extension of Iran Sanctions Act passes U.S. Congress”Love, Robert William. History of the U.S. Navy. Harrisburg: Stackpole Books, 1992. p. 787

Peniston, Bradley (2006). No Higher Honor: Saving the USS Samuel B. Roberts in the Persian Gulf. Annapolis: Naval Institute Press. , p. 217.

“Iranian Boats May Not Have Made Radio Threat, Pentagon Says”. The Washington Post. January 11, 2008.

“1988: US warship shoots down Iranian airliner”. 3 July 1988 – via news.bbc. co.uk.

SPECIAL

Penyesuain Kampus untuk Menanggapi Kebijakan Kampus Merdeka

BPS. Keadaan K e t e n a g a k e r j a a n Indonesia Februari 2019.

Diakses dari https://www.bps.go.id/ pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkatpengangguran-terbuka--tpt-sebesar-5-01-persen.html, pada 1 Maret 2020

Hasyim, Irsyan. “Dilema Permagangan: Ditolak buruh disambut pengusaha”. Diakses dari https://investigasi.tempo.co/311/dilema-pemagangan-ditolakburuh- disambut-pengusaha pada 1 Maret 2020

Kemdikbud. 2020. Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Diakses dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka pada 1 Maret 2020

LinkedIn Learning. 2020. The Skills Companies Needed Most in 2020.

Diakses dari : https://learning.linkedin.com/blog/learning-thought-leadership/most-indemand- skills-2020, pada 1 Maret 2020

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Diaksesdari:https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/ PP0582013.pdf pada 1 Maret 2020

MEI 2020 | 51