SEJARAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH KEMENTERIAN AGAMA untuk wilayah Sumatera, yang Provinsi Aceh termasuk salah satu di dalamnya, dibentuk beberapa bulan setelah Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945. Lima bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 yang berpusat di Jakarta. Bersama Menterinya yang pertama H. Rasjidi, BA (berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946) dan baru aktif pada tanggal 12 Maret 1946. Aktif setelah dicapainya konsensus dalam Rapat Bidang Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 25 sampai 27 November 1946 bertempat di Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta. Adapun maksud didirikan Kementerian Agama adalah untuk memenuhi maksud pasal 29 UUD 1946 (pernyataan Menteri Agama I dalam Konferensi Dinas Djawatan Agama tanggal 17 Maret 1946 di Madura). Seiring dengan waktu, organisasi Kementerian Agama mengembangkan strukturnya sampai ke setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Pada saat berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946, Sumatera masih merupakan
satu Provinsi dengan Gubernurnya Mr. Teuku Moch. Hasan yang berasal dari Aceh. Djawatan Agama Sumatera oleh pemerintah dipercayakan kepada H. Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Barulah pada tahun 1956, dengan berubahnya struktur pemerintahan, Daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh berkedudukan di Koetaradja (Banda Aceh) dan untuk memimpin Djawatan Agama Daerah Istimewa Aceh ditunjuk Tengku Wahab Seulimeum. Kemudian dengan adanya Keputusan Menteri Agama No. 53 Tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama Daerah, jika sebelumnva sebagai koordinator ditunjuk Kepala Djawatan Urusan Agama sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama, maka sejak itu istilah Kepala Djawatan diganti dengan Kepala Perwakilan sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama Provinsi. Pada masa ini, jabatan Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh berturut-turut diper ca yakan kepada H. M. Hasan, KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
3
dilanjutkan dengan A. Kadir Thahir (AKTA), MA, Ibrahim Amin, dan H. Ibrahim Husin yang pada masa jabatannya keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, sehingga terjadi perubahan nama perwakilan menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada masa ini setelah Prof. H. Ibrahim Husin, kepala kantor berturut-turut dijabat oleh Drs. H. T. A. Mahmudi, Drs. H. Razali Azis, dan Drs. H. M. Nur Ali. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka disesuaikan lagi namanya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dengan kepala kantor masih dijabat oleh Drs. H. M. Nur Ali dan kemudian digantikan oleh Drs. H. Ghazali Mohd. Syam. Ketika Almarhum Drs. H. Ghazali Mohd. Syam memasuki masa pensiun pada tahun 2006 (menjadi Wakil Ketua dan selanjutnya menjadi Ketua MPU Aceh), maka sebagai Pgs. Kepala dipercayakan kepada Drs. H. A. Rahman TB, Lt yang pada masa itu menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Pada tanggal 2 November 2007 dia dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan menjabat sampai November 2011. Kemudian, pada akhir 2011 s.d. Awal Tahun 2015 Kementerian Agama Aceh
1956
1972
1972-1973
Tgk. Wahab Seulimum
H. M. Hasan
Abdul Kadir Thair, MA
1973-1974
1974-1982
1982-1992
Ibrahim Amin
Prof. Ibrahim Husen, MA
H. T. A. Mahmudi
4
PROFIL TAHUN 2016
DRS. H. M. DAUD PAKEH KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
5
1992-1997
1997-2002
2002-2006
Drs. H. M. Nur Ali
Drs. H. M. Nur Ali
Drs. H. Gazali Mohd. Syam
2006-2011
2011-2015
2015-sekarang
Drs. H. A. Rahman TB, Lt Drs. H. Ibnu Sa’dan, M.Pd
dikomandoi oleh Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd, yang sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam dan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Aceh. Selanjutnya Pada Bulan Maret 2015 s.d Sekarang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di Pimpin Oleh Drs. H. M. Daud Pakeh, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Kankemenag Sabang, Aceh Jaya dan Kabid Haji pada Kanwil Kemenag Aceh. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009 tentang peng gunaan sebutan nama Aceh, maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan lagi namanya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh. 6
PROFIL TAHUN 2016
Drs. H. M. Daud Pakeh
Pada akhirnya, Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara, dan juga dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka Kanwil Departemen Agama Provinsi Aceh berubah namanya menjadi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Demikian sejarah singkat perkem bangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang telah menempuh sejarah yang panjang menurut situasi dan kondisi yang ada.
Bagian Tata Usaha Bagian tata usaha adalah satuan kerja pelayanan yang berada dilevel eselon III pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Bagian ini merupakan unit yang melaksanakan pelayanan secara internal lembaga dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, lapor
an serta pelaksanaan urusan keuangan; pengelolaan urusan kepegawaian; penyu sunan peraturan perundangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan bimbing an kerukunan umat beragama; pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bagian Tata Usaha memiliki 5 (lima) Sub Bagian, yang bertugas melaksanakan fungsinya, yaitu : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sub Bagian Organisasi Tata Laksana, dan Kepegawaian; Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama; Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan Sub Bagian Umum.
Drs. H. Asy’ari, Kepala Bagian Tata Usaha KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
7
Bidang Pendidikan Madrasah Bidang Pendidikan Madrasah (dahulu Mapenda) adalah satuan kerja teknis level eselon III, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah. Implementasi tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Madrasah dijabarkan melalui tugas Seksi yang berada dalam lingkup Bidang, yaitu: Seksi Kurikulum dan Evaluasi; Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Seksi Kesiswaan; Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren
Drs. Efendi, M.Si Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah; pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan 8
PROFIL TAHUN 2016
H. Abrar Zym, S. Ag Kepala Bidang PD Pontren
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Adapun susunan organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah: Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Kesetaraan; Seksi Pondok Pesantren; Seksi Pendidikan AlQuran; Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Bidang Pendidikan Agama Islam Bidang Pendidikan Agama Islam bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem Informasi di bidang Pendidikan Agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Fungsi Bidang PAI adalah: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan di bidang pendidikan agama lslam; Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/ SMALB/SMK), dan pengelolaan sistem informasi Pendidikan Agama lslam; dan Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Pendidikan Agama Islam Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang PAI terdiri dari lima seki, yaitu: Seksi Pendidikan Agama Islam Pada PAUD dan TK; Seksi Pendidikan Agama Islam Pada SD/ SDLB; Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMP/ SMPLB; Seksi Pendidikan Agama Islam
Drs. Saifuddin AR Kepala Bidang PAI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
9
pada SMA/ SMALB/ SMK; dan Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam. Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI, nomor 13 Tahun 2012 dalam pasal 27 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah; Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di bidang Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, Transportasi, Perlengkapan Haji, Penge lolaan Keuangan Haji, dan Pembinaan Jamaah Haji dan Umrah serta Pengelolaan Sistem Informasi Haji dan Umrah; Evaluasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Drs. H. Herman, M. Sc, MA Kepala Bidang PHU 10
PROFIL TAHUN 2016
Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana tersebut dalam pasal 28 terdiri atas: Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji; Seksi Pembinaan Haji dan Umrah; Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji; Seksi Pengelolaan Keuangan Haji; Seksi Sistem Informasi Haji; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Bidang Urais dan Binsyar menjalankan fungsi: penyiapan Perumusan Kebijakan Teknik dan Perencanaan di Bidang Urusan Agama Islam dengan Pembinaan Syariah; pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di Bidang Kepenghuluan, Pemberdayaan Kantor Urusan Agama dan keluarga Sakinah, Pemberdayaan Masjid, Produk Halal dan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Pengelolaan
Drs. H. Hamdan, MA Kepala Bidang Urais & Binsyar
Sistem Informasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; evaluasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat. Struktur organisasinya terdiri atas: Seksi Kepenghuluan; Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama; Seksi Kemasjidan; Seksi Produk Halal, dan Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Bidang penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf mempu nyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama .
Drs. H. Bukhari, MA Kepala Bidang Penais, Zakat & Wakaf
Fungsi bidang Penais diantaranya: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat Islam dan publikasi dakwah,hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al Qur’an dan al-Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi; Evaluasi dan penusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf. Susunan organisasi bidang penerangan Agama Islam, zakat dan wakaf terdiri atas: Seksi penerangan dan penyuluhan Agama Islam; Seksi Kemitraan umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam; Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur’an dal Al Hadits; Seksi Pemberdayaan Zakat; dan Seksi Pemberdayaan Wakaf. Pembimbing Masyarakat Pembimbing Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh memiliki 4 Pembimas: Pembimas Kristen, Katolik, Hindu; dan Budha.
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
11
ACEH BARAT Pada tahun 1968 Djawatan Urusan Agama Kabupaten Aceh Barat dibentuk. Untuk memimpin lembaga baru di Kabupaten Aceh Barat itu dipercayakan pada Nyak Ali, yang mimimpin dari tahun 1968 s/d 1972. Ini awal terbentuknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kemudian dengan adanya Keputusan Menteri Agama No. 53 Tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama Daerah, maka pada tahun 1972 Djawatan Urusan Agama Kabupaten Aceh Barat menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Barat dan menjabat sebagai
12
PROFIL TAHUN 2016
Kepala Kantor Kementerian Agama pertama adalah Ismail Fakri, yang memimpin dari tahun 1972-1977. Melalui Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, meng ubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara, dan juga dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka Kantor Departemen Agama Kabuapeten Aceh Barat berubah namanya menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
Setelah ditetapkan Undangundang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya. Pasca pemekaran tersebut Kantor Kementerian Agama pun terbagi menjadi tiga Tipologi Kantor Kementerian Agama pada masingmasing Kabupaten, Yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Kantor Kementerian Agama Nagan Raya dan Kantor Kementerian Agama Aceh Jaya.
H. Habib Badaruddin, S.Sos Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Barat
70 9 12 60
PEGAWAI K U A
KECAMATAN
MADRASAH
34 NEGERI 26 SWASTA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
13
ACEH BARAT DAYA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabuapaten Aceh Barat Daya mencakup sembilan kecamatan yaitu Babah Rot, Blangpidie, Jeumpa, Kuala Batee, Lembah Sabil, Manggeng, Setia, Susoh dan Tangan-Tangan
14
PROFIL TAHUN 2016
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya mengemban amanah untuk memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan dan pendidikan agama kepada masyarakat yang bebas dari pungli dan gratifitasi yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan lima budaya kerja Kementerian Agama yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan. Dalam Kehidupan sehari-hari
Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya, Blangpidie Masyarakat Aceh Barat Daya Hidup rukun, damai dan tentram dengan saling menghormati antar suku, ras dan agama. Dalam perekonomiannya masyarakat di daerah ini mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan seperti  pala, sawit, karet dan coklat. Potensi lain yang dapat digali di kawasan ini yaitu pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu di Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agrobisnis dan peternakan terpadu.
(0659) 9494092 kabacehbaratdaya@kemenag.go.id
Drs. H. Arijal Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Barat Daya
MADRASAH DI ACEH BARAT DAYA
9
KUA KECAMATAN PEGAWAI
443 ORANG
39
MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
15
ACEH BESAR Melalui Undang-undang nomor 7 Tahun 1956 Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom dengan Ibu Kotanya waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kota Madya Banda Aceh. Kemudian dengan Peraturan pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1976, maka secara bertahap pemindahan ibukota dimulai, aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak
16
PROFIL TAHUN 2016
Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984. Begitu juga dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, sebelumnya berkantor di Jalan Pocut Baren Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, mulai beraktifitas di Kota Jantho Jalan Bupati T.Bachtiar Panglima Polem, SH Aceh Besar. Dari Kota Jantho yang jarak dari Kota Banda Aceh sekitar 52 KM itu, sampai saat ini sudah dipimpin sejumlah enam Kepala kantor, yaitu: H. Ghazali Ibrahim (...-1984), Drs. Sayed Silahuddin (1984-1993), Drs. H. Anwar Mizan, BA (1993-2002), Drs. H. Syafruddin, AR
(2002-2004), Drs. H. Burhan Ali (20052009), an Drs. H. Salahuddin, M.Pd (2010-Sekarang). Sebanyak 1406 Aparatur Sipil Negara yang tersebar pada 23 KUA, 61 Madrasah Negeri dan 35 Swasta serta 5 RA, juga Kantor Kemenag, dengan dedikasi tinggi, integritas dan tanggungjawab menjalakan tugas dan fungsi Pelayanan Keagamaan dan administrasi untuk masyarakat di 23 Kecamatan di Aceh Besar dengan jumlah penduduk 380.594 Jiwa itu. Walau geografis dan daerah kerja yang luas, ASN Kementerian Agama Aceh Besar siap melayani dengan profesionalitas dan bertanggungjawab.
Drs. H. Salahuddin, M.Pd Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Besar
PEGAWAI
386 PRIA 1020 WANITA
K U A
KECAMATAN
MADRASAH
5 RA 51 MI 28 MTs 17 MA
1406 23 101
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
17
ACEH JAYA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya lahir pada Tahun 2003 sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Agama RI Nomor 472 Tahun 2003 Tentang Pembentukan 28 (Dua puluh delapan) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, setelah terjadi pemekaran daerah dari Kabupaten Aceh Barat Tahun 2002. Pada awalnya, kegiatan operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya menggunakan fasilitas MIN Dayah Baro sebagai tempat melayani masyarakat. Namun akhir Desember 2014 gedung tersebut hancur diterpa
18
PROFIL TAHUN 2016
gelombang tsunami sehingga kegiatan operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya harus menggunakan kantor darurat yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Aceh Jaya sampai tahun 2007. Tepatnya bulan November tahun 2007, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya menempati sebuah kantor permanen di Jalan Ulee Ateueng Gampong Keutapang kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya hingga saat ini. Dari segi aparatur dan SDM pendukung tupoksi, saat ini
Kankemenag Kabupaten Aceh Jaya memiliki 221 PNS dan juga memiliki 1 (satu) jabatan strukturanl eselon III dan 11 (sebelas) jabatan struktural eselon IV. Semuanya telah terisi kecuali 1 (satu) posisi eselon III dan 1 (satu) posisi eselon IV yang sedang dalam proses pengisian. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami terus melakukan berbagai pembenahan. Bersamaan dengan itu, telah menjadi tekad bulat kami semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik, profesional dan bermartabat.
Samsul Bahri, S.Ag Pgs. Kepala Kankemenag Kab. Aceh Jaya
2 2 1 PEGAWAI 6 39 K U A
KECAMATAN
MADRASAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
19
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh berdiri sejak tahun 1971 sesuai dengan PMA No. 53 Tahun 1971, nomor register KK.01.01 beralamat di Jalan Syeh Abdurrauf Kelurahan Hulu Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan. 20
PROFIL TAHUN 2016
Sejak berdiri hingga sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua kali pengurangan wilayah kerja dikarenakan pemekaran, yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan ABDYA sehingga menyisakan 16 Kantor Urusan Agama, yang dimulai dari Kecamatan Labuhan Haji Barat
H. Khairizal, S.Ag Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan
ACEH SELATAN sampaiTrumon Timur yang berbatasan dengan Pemko Subulussalam. Pemeluk Agama lslam merupakan pemeluk agama mayoritas di Kabupaten Aceh Selatan, praktis tidak pernah ada gesekan dengan pemeluk agama lain. Masyarakat hidup dengan tentram dan damai.
169 450 16 70
PEGAWAI GURU K U A
KECAMATAN
MADRASAH
35 MI 23 MTs 12 MA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
21
ACEH SINGKIL Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil terletak dijalan Bahari Pulo Sarok yang secara Geografis letaknya 2º 02 – 2º 27’30’ Lintang Utara (LU), dengan Bujur Timur (LT) Bujur Timur (LT) 97º 04 – 97º 45 00 , dengan luas daerah 2.187 Km², yang terbagi kedalam 11 Kecamatan, 15 Mukim dan 120 Desa. Dengan batas wilayah Sebelah Utara berbatas dengan Kota Subulussalam, Sebelah Selatan berbatas dengan Samudra Indonesia, Sebelah Timur Berbatas dangan Propinsi Sumatra Utara, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil merupakan
22
PROFIL TAHUN 2016
salah satu Instansi Vertikal dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan seterusnya bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah Pusat yang mengurus pembangunan sektor Agama di daerah, yang kewenangannya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam bidang pembangunan Agama di Daerah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil lahir pada tahun 2000, setelah memisah diri dengan
Drs. Salihin Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Singkil
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan selaku Kabupaten Induk. Dimana kondisi sumber daya manusia dan kelembagaannya sangat terbatas sekali dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil. Konon lagi dengan turunnya struktur organisasi dan pelantikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam pada tanggal 4 April 2011, aset dan wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil terus mengalami penurunan, baik dari segi aset maupun dari segi sumber daya manusia dan jumlah kelembagaannya.
163 10 21
PEGAWAI K U A
KECAMATAN
MADRASAH 8 MI 7 MTs 6 MA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
23
ACEH TAMIANG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 472 tahun 2003 tentang Pembentukan 28 Kantor Departemen Agama. Menindaklanjuti KMA tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor WA/I-b/Kp.01.00/614/2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Mulai Operasionalnya Kandepag Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama maka Kator
Salamina, MA Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tamiang 24
PROFIL TAHUN 2016
Departemen Agama Kab. Aceh Tamiang menjadi Kator Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang. Awal berdirinya Kandepag Aceh Tamiang menggunakan Kantor KUA Kecamatan Karang Baru sebagai pusat operasionalnya, baru pada tahun 2009 menggunakan gedung sendiri yang luas dasarnya 400 m2 dengan 2 lantai, beralamatkan di Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Karang Baru 24476. Gedung tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan RI Cq Kankemenag Kabupaten Aceh Tamiang.
Wilayah kerja Kankemenag Aceh Tamiang meliputi 12 Kecamatan (setelah pemekaran 2007, sebelumnya hanya 8 Kecamatan) dan 213 Kampung/ desa. Aceh Tamiang merupakan daerah yang berpenduduk majemuk, ada suku Melayu/Tamiang (suku terbanyak), diantaranya Jawa, Batak, Banjar, Aceh, Padang, Gayo dan lain-lain. Jumlah penduduk saat ini 275.339 jiwa dengan berbagai penganut agama dan Islam agama terbanyaknya. Kankemenag Aceh Tamiang membawahi 12 KUA, 15 Madrasah Negeri dan 34 Madrasah Swasta.
PEGAWAI
493 OR A N G K U A
12
KECAMATAN
MADRASAH
58
22 MI 23 MTs 13 MA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
25
ACEH TENGAH Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-oendang Nomor 10 tahoen 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956. Wilayahnya meliputi tiga kewedanaan yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas. Letak geografis dan sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974. Kemudian, Pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh
26
PROFIL TAHUN 2016
Tengah dan Bener Meriah dengan Undang -undang Nomor 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon. Di Aceh Tengah, suku asli Gayo hidup berdampingan dengan suku-suku lain (pendatang) lainnya. Secara umum para pendatang di tanoh Gayo ialah suku aceh, jawa, minang, cina (Tiongha) dan suku suku lainnya. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Gayo adalah sebagai petani (kopi, hortikultura). Seiring dengan perkembangan zaman, demi memenuhi pelayanan pada masyarakat maka berdirilah Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah tepat pada tahun 1974. Sekarang berganti nama menjadi Kantor
Kementerian agama Kabupaten Aceh Tengah. Tugas Pokok Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah adalah melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama dalam Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah adalah menyelenggarakan kegiatan perencanaan ketijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta pelayanan bidang agama berdasarkan aturan-atuaran yang berlaku, mengelola aset negara yang menjadi tanggungiawab Kementerian Agama dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pokok sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah adalah memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan agama pembinaan dan peningkatan kerukunan umat beragama serta meningkatkan pelayanan kehidupan umat beragama.
Drs. H. Amrun Saleh, MA Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah
PEGAWAI
78 8
297 PRIA 491 WANITA
K U A
14
KECAMATAN
MADRASAH
67
32 MI 20 MTs 15 MA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
27
ACEH TENGGARA Pada awal mulanya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara yang masa itu disebut dengan Kantor Departemen Agama dipimpin oleh Tgk. H. Mhd. Husin dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1975, ketika itu kantor masih menumpang disalah satu instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tahun 1975 kepala kantor dipimpin oleh Drs. Makasi, dengan berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara mendirikan bangunan kantor sendiri tepatnya tanggal 24 Januari 1981. Drs. Makasi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara membuat surat permohonan
28
PROFIL TAHUN 2016
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tenggara dengan nomor surat M/I/A-10/40/1981. Selanjutnya pada tahun 1981 ini pula Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tenggara memberikan izin dengan nomor surat 17/BUP/I/1981 tanggal 10 Agustus 1981 untuk mendirikan Kantor Kementerian Agama di Kecamatan Babussalam di atas sebidang tanah wakaf dengan ukuran 35 x 70 m. Kemudian estapet kepemimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara terus berganti yaitu pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1990 dipimpin oleh Drs. H. Syahidan Beruh, lalu pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 dipimpin oleh Tgk. H. M. Kasim Abdullah. Pada tahun 1997 sampai dengan
tahun 2002 dipimpin Drs. H. Abd. Muthalib Ahmad, dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dipimpin oleh H. Abd. Rahman K, S.Ag, seterusnya tahun 2008 sampai dengan 2016 dipimpin oleh Drs. H. Jauharuddin, M.M. Pada saat ini kepala kantor kementerian agama kabupaten Aceh Tenggara belum defenitif masih dijabat oleh Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) oleh Saharudin, S.Ag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara adalah instansi vertikal dengan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat urusan di bidang keagamaan. Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Subbag Tata Usaha, Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Agama Islam, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kasi Bimas Islam, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Penyelenggara Syariah, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik Wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara meliputi 11 KUA Kecamatan, 11 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 16 Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 4 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 16 Madrasah Tsanawiyah Swasta, 3 Madrasah Aliyah Negeri dan 10 Madrasah Aliyah Swasta dengan jumlah pegawai negeri sipil 640 orang.
Saharudin, S. Ag Pgs. Kepala Kankemenag Kab. Aceh Tenggara
640 11 60
PEGAWAI K U A
KECAMATAN
MADRASAH 27 MI 20 MTs 13 MA
Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara adalah mutikultural dengan bermacammacam suku dengan suku Alas sebagai suku asli, suku Gayo, Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee. Sedangkan penganut agama di Aceh Tenggara terdiri dari agama islam, kristen dan katolik. Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, di mana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan SARA (suku, agama dan ras). KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
29
ACEH TIMUR Untuk meningkatkan peran Agama dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tahun 1946 oleh Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Timur pada masa itu adalah T. Djohansyah atau Ampon Djohan menunjuk lisan tempat perkantoran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur bernama Djawatan Agama Kabupaten Aceh Timur yang bertempat di Jalan A.Yani Gampong Jawa Langsa, dengan luas tanah 1.525 m yang diatasnya waktu itu berdiri bangunan peninggalan kolonial Belanda bertiang kayu dan berdinding papan, sebagai pimpinan Djawatan Agama Kabupaten Aceh Timur pada waktu itu dipimpin oleh Tgk.Mahmud Usman atau Abu Pucuk Alue. Tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No.53 Tahun 1971
Drs. H. Marzuki A, MA Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Timur 30
PROFIL TAHUN 2016
tentang Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja, istilah Pimpinan Djawatan Agama diganti menjadi Kepala Perwakilan Agama, waktu itu kepala Perwakilan Agama dijabat oleh Tgk Ali Pulo Sampoe dan dilanjutkan oleh T. Ibrahim Hasan dan pada tahun 1975 keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang perubahan nama perwakilan menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Hasan ZZ,BA. Demi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah terus memberi kan perhatian kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur yaitu dengan adanya bantuan Gedung yang selesai rampung pembangunannya pada tahun 1977/1978 dan tepat pada tanggal 27 Desember 1981 Menteri Agama Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh H. Alamsyah Ratu Perwira, negara meresmikan perluasan gedung dan pembangunan Mushalla Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur disertai penanda tanganan prasasti. Hingga akhirnya keluarlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan nama Departemen Agama menjaÂdi Kementerian Agama, Saat itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dijabat oleh Drs. H. Faisal Hasan. Pada tahun 2001 dikeluarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Langsa menjadi Kota Langsa dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Kuala Simpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang. Maka pada tahun 2007 dikeluarkan PP Nomor 1 tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Langsa ke wilayah Idi. Walaupun sudah keluarnya PP tersebut, namun tidak serta merta pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke Idi, berhubung masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang di Idi, aktivitas pemerintahan masih tetap berkantor di Langsa. Pada tanggal 6 juli 2012 Pemerintah Aceh melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur terpilih yaitu Hasballah M Thaib dan Syahrul Syamaun, disaat itulah Bupati mengintruksikan kepada seluruh Kepala Instansi Pemerintahan untuk berkantor di Idi, walaupun masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Sesuai Intruksi tersebut Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Timur yang pada waktu dijabat oleh Drs.H.Faisal Hasan tepatnya pada tanggal 6 Februari 2013, Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Timur resmi menempati Gedung milik sendiri. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur kembali terjadi pergantian di tahun 2015 dari Drs.H.Faisal Hasan kepada Drs.H.Marzuki, A.MA.
Pada tahun 2012 Kementerian Agama RI mengeluarkan PMA Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Syariah, Kelompok Jabatan Fungsional Wilayah kerja terdiri dari KUA dan Madrasah yang tersebar di 513 desa, 24 Kecamatan, 23 KUA Kecamatan, 355 Masjid, 14 Madrasah Diniyah, 65 Pondok Pesantren dan 1094 TPQ, 33 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 15 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), 9 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 20 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), 5 Madrasah Aliyah (MA) dan 10 Masdrasah Aliyah Swasta (MAS), dengan jumlah pegawai 1020 Orang, Hal ini menggambarkan Kantor Kementerian Kab. Aceh Timur mempunyai tantangan yang cukup berat dengan kondisi wilayah kerja yang terpencil dan jauh. KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
31
ACEH UTARA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara telah berdiri sejak tahun 1946, tidak lama berselang setelah lahirnya Departemen Agama Pusat tanggal 3 Januari 1946. Sejak berdiri sampai dengan sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Kepala Kantor. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor : 13 Tahun 2012 pasal 42, susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, terdiri atas: Subbagian Tata Usaha; Seksi Pendidikan Madrasah; Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; Seksi Pendidikan Agama Islam; Seksi Penyelenggara Haji dan
Drs. H. Zulkifli Idris, M.Pd Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Utara 32
PROFIL TAHUN 2016
Umrah; Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; Penyelenggara Syariah; Kelompok Jabatan Fungsional.
PEGAWAI
1 ORA . 2 NG 31
K U A
MADRASAH
KECAMATAN
47 MI 54 MTs 26 MA
27
12 7
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
33
BANDA ACEH Jumlah penduduk kota Banda Aceh tahun 2015 sebanyak 228.562 jiwa, tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.142 jiwa/km2 terdiri dari laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan sebanyak 110.830 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,4% /tahun. Berbeda jauh dengan kondisi sebelum tsunami (tahun 2003) , dimana
34
PROFIL TAHUN 2016
laju pertumbuhan penduduk kota Banda Aceh dapat dikategorikan pada tingkat pertumbuhan di atas nilai rata-rata dengan jumlah penduduk sebanyak 265.553 jiwa dan tingkat kepadatannya sebesar 4.328 jiwa/km2. Kondisi sekarang, komunitas penduduk dalam wilayah kota Banda Aceh yang tersebar di 9 (sembilan)
Drs. H. Amiruddin, MA Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
kecamatan dilihat dari aspek kuantitas/ jumlah, laju pertumbuhan penduduk adanya kenaikan/penambahan di atas rata-rata. Secara historis Departemen Agama sebagai organisasi dalam pemerintahan negara didirikan tanggal 3 Januari 1946 dengan Penetapan Pemerintah Nomor: 1/SD Tahun 1946. Susunan organisasi Departemen Agama yang pertama kali, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 1185/KJ Tahun 1946. Sedangkan organisasi instansi vertikal Departemen Agama di daerah awal pembentukannya berdasarkan PP 33 Tahun 1949 dengan susunan organisasi Kantor Departemen Agama Daerah, meliputi Kantor Kepenghuluan Kawedanan, Kantor Kenaiban Kecamatan, Kantor Inspeksi Pendidikan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/ Karesidenan.
2 65 9 32
PEGAWAI K U A
KECAMATAN
MADRASAH 14 MI 10 MTs 8 MA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
35
BENER MERIAH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada Tahun 2005. Kankemenag ini terletak di Kabupaten Bener Meriah dengan Ibukotanya Simpang Tiga Redelong terletak antara 4033’50” - 40 54’50” Lintang Utara dan 96 0 40’75” – 970 17’50” Bujur Timur dengan tinggi rata-rata diatas permukaan laut 100 - 2.500 meter. Kabupaten yang memiliki luas 1.941,61 km2 terdiri dari 10 kecamatan, dan 233 desa dengan kecamatan paling luas yaitu Kecamatan Syiah Utama yang luasnya hampir setengah dari luas Kabupaten Bener Meriah. Sebelumnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah masih bergabung dengan kabupaten Aceh Tengah yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dimana jumlah pegawai yang ada sebanyak 497 0rang mencakup semua bidang sedangkan jumlah Madrasah yang negeri berjumlah 23 dan 26 Madrasah yang masih berstatus swasta selain itu terdapat 8 KUA yang berada di 8 Kecamatan, dimana banyak prestasi-prestasi yang dapat diraih setiap perlombaan yang di ikuti. Pada Tahun 2005 sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Bener Meriah maka Kantor Kementerian 36
PROFIL TAHUN 2016
Agama Kabupaten Bener Meriah sudah berdiri sendiri tidak lagi bergabung dengan Kabupaten Aceh Tengah yang sebelumnya adalah kabupaten induk. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah mulai beroperasi melaksanakan tugastugasnya secara devinitif setelah dilantinya pejabat eselon III H. Ilyas AR. S.Ag sebagai Kepala Kantor Kemenag Bener Meriah pertama oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs. H. Abdurrahman TB, LT pada Tahun 2005 di Redelong. Pada tahun 2005 sampai dengan awal tahun 2007 Kemenag Bener Meriah berkantor di ruang kelas MIN 1 Simpang
Drs. H. Sahirman Pgs. Kepala Kankemenag Kab. Bener Meriah
Tiga, Pada tanggal 31 Juli 2008 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah yang dibangun secara bertahap dari bantuan APBN Tahun 2007 diresmikan oleh Kakanwil saat itu. Sedangkan untuk gedung yang kedua yang sumber anggarannya berdasarkan bantuan BRR Tahun 2007 dan diresmikan oleh Bupati Bener Meriah Ir.H.Tagore Abubakar. Daerah yang dihuni penduduk sekitar 112.093 jiwa ini, memiliki kelembaban udara maksimum 75,8% sedangkan minimumnya 30%. Sebagian besar masyarakat nya bercocok tanam
terutama tanaman kopi di samping itu, Selain kopi di daerah inipun biasanya dibanjiri pula buah- buahan seperti durian, jeruk, avokad dan jenis buah lainnya sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat Bener Meriah.
Jln. Bandara Rembele - Pante Raya, Redelong Kab. Bener Meriah
(0643) 8001010 kabbenermeriah@kemenag.go.id
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
37
BIREUEN Kabupaten Bireuen adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara tanggal 12 Oktober 1999. Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen mulai berpisah dari Aceh Utara pada tanggal 16 Agustus 2002. Instansi ini menjalankan tugas secara definitif berdasarkan undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 dan Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 373 tahun 2002. Pada awalnya kabupaten ini terdiri dari tujuh kecamatan dan pada tahun 2001 yang kemudian dimekarkan menjadi sepuluh kecamatan. Selanjutnya pada
38
PROFIL TAHUN 2016
tahun 2004 dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan hingga saat ini, yang terdiri dari: Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, Kuta Blang. Luas wilayah Kabupaten Bireuen sebanyak 17,58 persen atau seluas 33.427 ha merupakan kawasan ladang/ huma, 8,63 persen atau 16.416,93 ha dimanfaatkan untuk perkebunan besar, seluas 27.791 ha (14,62 persen)
dimanfaatkan untuk lahan perkebunan rakyat, serta seluas 22.948 ha (12,07 persen) dari luas wilayah diperuntukan sebagai areal persawahan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen merupakan instansi vertikal yang memiliki wilayah kerja pada Raudhatul Atfal (19 RA), Satuan Kerja (Satker) Madrasah Ibtidaiyah Negeri/ Swasta (55/3 Madrasah), Madrasah Tsanawiyah Negeri/ Swasta (11/ 22), Madrasah Aliyah Negeri / Swasta (7/11) dan17 KUA Kecamatan. Adapun Jumlah Pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU) berjumlah 267 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berjumlah 197 orang terdiri dari, yaitu Pengawas PAI 5 orang dan Pengawas Madrasah 6 orang , Penghulu 20 orang, Penyuluh 28 orang, Analis Kepegawaian 1 orang, Perencana 1 orang, dan Barjas 1 orang dan Guru PNS yang mengajar di Madrasah Swasta 135 orang. Sedang Jumlah Guru di MIN, MTsN dan MAN berjumlah 1.206 orang dan Guru PAI berjumlah 325 orang.
Drs. H. Maiyusri Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bireuen
PEGAWAI
464 OR A N G GURU
1.2 0 6
313 PRIA 893 WANITA
K U A
17
KECAMATAN Jln. Banda Aceh–Medan Km. 217 Cot Gapu, Bireuen
(0644) 22272 kabbiereuen@kemenag.go.id
MADRASAH
82
58 MI 28 MTs 16 MA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
39
GAYO LUES Kabupaten Gayo Lues merupakan salah hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengara sebagai kabupaten induk yang di dirikan pada tahun 2002 lalu. Dampak dari otonomi daerah dan otonomi khusus memberikan hal yang positif bagi perkembangan instansi vertikal di daerah otonomi sebagai mitra kerja dalam membangun daerah ini ke arah yang lebih baik dan sejahtera serta bermartabat sesuai dengan syariah Islam. Kabupaten Gayo Lues berada pada titik koordinat 96˚ 43’ 24” - 97˚ 55’ 24” BT dan 3˚ 40’ 26” - 4˚ 16’ 55” LU. Di bagian timur, Kabupaten Gayo Lues berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara), bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Aceh Timur, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,95 km2 dengan kondisi geografis berupa daerah perbukitan dan pegunungan yang memiliki ketinggian berkisar antara 400 – 1200 mdpl. Kabupaten Gayo Lues dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu antara lain Blangkejeren, Dabun Gelang, Blang 40
PROFIL TAHUN 2016
Drs. Hasan Basri Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gayo Lues
Pegayon, Blang Jerango, Kuta Panjang, Rikit Gaib, Tripe Jaya, Pining, Terangun, Pantan Cuaca, dan Putri Betung. Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu instansi vertikal dari beberapa instansi yang ada saat ini di jajaran Pemerintah Daerah yang terbentuk seiring dengan terbentuknya Kabupaten Gayo Lues dari hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengara sebagai Kabupaten induk. Dampak dari otonomi daerah dan otonomi khusus memberikan hal yang positif bagi perkembangan instansi vertikal di daerah otonomi sebagai mitra kerja dalam membangun daerah ini kearah yang lebih baik dan sejahtera
serta bermartabat sesuai dengan Syariah Islam. Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 472 Tahun 2003 Tentang Pembentukan 28 (Dua Puluh Delapan) Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues telah memiliki 10 satuan kerja termasuk dan memiliki 11 Kantor Urusan Agama (KUA) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1, Madarasah Aliyah Negeri 1, serta Madarasah swasta yang terdiri dari MIS 6, MTsS 7
PEGAWAI
229 OR A N G K U A
11
KECAMATAN
MADRASAH
19
10 MI 8 MTs 1 MA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
41
LANGSA Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur, berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi Kota dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari 2 (Dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 (Tiga) kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan
Drs. H. Faisal Hasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa 42
PROFIL TAHUN 2016
Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa. Pada tahun 2007 berdasarkan keputusan Walikota Langsa No.5 terjadi pemekaran Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa kota, dengan 51 desa. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa terbentuk Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 472 Tahun 2003 Tentang Pembentukan 28 Kandepag Kabupaten/Kota, dan PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Kota Langsa adalah unit pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Langsa, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Pada saat terbentuknya Kantor Kementerian Agama Kota Langsa tahun 2004, penyebutan nama Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, yaitu Kantor Departemen Agama Kota Langsa, namun setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator
menjadi Kementerian Negara, dan juga dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka Kantor Departemen Agama Kota Langsa berubah namanya menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa. Kantor Departemen Agama Kota Langsa saat terbentuk, berkantor di Rumah Dinas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur, yaitu di Komplek MIN Paya Bujok / MIN Pilot , Jalan Ahmad Yani, No. 1, Kota Langsa Pada tahun 2005 Kantor Kementerian Agama Kota Langsa berpindah ke Ex
48 9 5 28
PEGAWAI K U A
KECAMATAN
MADRASAH 9 MI 11 MTs 8 MA
KUA Kecamatan Langsa Kota yang berkedudukan di Jln. Ahmad Yani.No. 10 Gp. Teugoh Kecamatan Langsa Kota. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2015 Kankemenag Kota Langsa berpindah ke Kantor Kementerian Aceh Timur yang lama yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, No. 21. Gp. Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa sampai dengan saat ini.
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
43
LHOKSEUMAWE Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama menerangkan bahwa instansi vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah yang terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Urusan Keagamaan merupakan salah satu kewenangan pemerintah pusat yang tidak di desentralisasikan kepada pemerintah daerah termasuk urusan pertahanan, urusan luar negeri, urusan hukum, dan urusan pertanahan. Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe terbentuk setelah Kota Lhokseumawe menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dibentuk berdasarkan
302 4 61 44
PEGAWAI K U A
KECAMATAN
MADRASAH
PROFIL TAHUN 2016
H. Salman, S. Pd, M.Ag Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe
Keputusan Menteri Agama No. 472 Tahun 2003, memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 4 kecamatan: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat. Masing-masing kecamatan memiliki perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas melayani pelaksanaan nikah dan rujuk serta tugas tambahan lainnya. Susunan organisasi dan jabatan struktural Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe terdiri atas: Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pendidikan Islam, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggara Syariah yang eselonisasinya adalah untuk Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon IIIa, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa, dan Penyelenggara Syariah eselon IVb. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe kepada publik berlandaskan pada lima nilai budaya kerja Kementerian Agama yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovatif, Tanggung Jawab, dan Keteladanan. Sehingga motto Ikhlas Beramal menjadi langkah untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Agama. KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
45
NAGAN RAYA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya mulai melaksanakan tugas-tugasnya secara definitif setelah dilantiknya pejabat Eselon III dan Eselon IV oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh pada tanggal 08 Juni 2004 di Banda Aceh. Pada tahun 2005 sampai dengan pertengahan 2006 berkantor di Jl. Nasional Simpang Peut-Ulee Jalan Desa Jeuram Kabupaten Nagan Raya dengan menyewa sebuah ruko. Pada pertengahan 2006 sampai dengan awal 2008 berkantor di Kompleks MAN
46
PROFIL TAHUN 2016
Jeuram Kabupaten Nagan Raya. Baru pada bulan Februari 2008 menempati Kantor yang baru Jl. Nuruddin Arraniry Komplek Perkantoran Suka Makmue. Kantor Kementrerian Agama Kabupaten Nagan Raya saat ini mempunyai 361 orang PNS. Kantor Kementerian Agama saat ini mempunyai 4 Kepala Seksi, 1 Kepala Penyelenggara, 3 Madrasah Aliyah, 10 Madrasah Tsanawiyah, 19 Madrasah Ibtidaiyah dan 6 KUA. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya pertama
Drs. H. Djulaidi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nagan Raya
361 6 32
PEGAWAI
terbentuk sampai dengan Bulai Mei 2010 dipimpin oleh H. Isa Beuransah, S. Ag dan pada Tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan saat ini di Pimpin oleh Drs. H. Djulaidi. Dengan segala keterbatasan yang ada, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya terus melakukan berbagai pembenahan. Bersamaan itu telah menjadi tekad bulat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, Profesional dan bermartabat kepada setiap masyarakat.
K U A
KECAMATAN
MADRASAH 19 MI 10 MTs 3 MA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
47
PIDIE Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawal moral bangsa dan menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional, bertanggungjawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, dinamis berdasarkan Pancasila. Kementerian Agama mempunyai tugas membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Selain tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Tahun 2015-2020, dalam
Drs. H. M. Jakfar M. Nur Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pidie 48
PROFIL TAHUN 2016
menghadapi tugas-tugas pembangunan yang semakin kompleks, Kabupaten Pidie beserta jajarannya diharapkan harus mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah dalam mengisi tugas-tugas pembangunan disetiap lini. Guna meningkatkan nilai tambah dari tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pembangunan bidang keagamaan dimaksud maka setiap lini harus mampu mendayagunakan seluruh aset atau kekuatan yang dimiliki untuk manangkap peluang yang ada dengan cara menggali potensi-potensi yang ada, menciptakan terobosan kegiatan strategis dan lintas sektoral dalam rangka mengembangkan dan mengambil manfaat melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral seluruh lini aparatur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie harus mampu memanfaatkan peluang untuk mengisi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan beriman.  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, merupakan instansi vertikal yang pelaksanaan tugasnya dipertanggung jawabkan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie terus melayani
masyarakat di Dua Puluh Tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie dalam bidang keagamaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Pidie berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai kepanjangan tangan dari pelaksanaan program-program kerja dari Menteri Agama Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEGAWAI
1.768 OR A N G K U A
22
KECAMATAN
MADRASAH
15 2
36 RA 61 MI 36 MTs 19 MA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
49
PIDIE JAYA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Kantor Kementerian Agama dari 23 Kantor Kab/ Kota dalam Provinsi Aceh yang berdiri berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober yang pelaksanaan administrasi dimulai pada bulan Mei tahun 2011 dengan nomenklatur berada di urutan ke-20, memiliki struktur organisasi 1 Kepala Kantor, 1 Subbag tata usaha, 3 seksi, yaitu: seksi Bimas Islam, seksi Haji dan Umrah, Seksi Pendidikan Islam dan 1 Penyelenggara Syari’ah. Secara Georafis, Kantor Kemenag Pidie Jaya memiliki wilayah kerja 8 kecamatan, jumlah gampong 222 gampong, jumlah
penduduk 147.029 jiwa. Kesemuanya beragama Islam (100% muslim). Sebagai Kantor di daerah pemekaran, kantor Kementerian Agama Pidie Jaya memiliki 714 orang PNS, terdiri 25 orang PNS yang bertugas di Kantor Kemenag, 2 orang Pengawas madrasah, 27 PNS di KUA, dan selebihnya PNS Guru/ pegawai yang tersebar diberbagai madrasah kabupaten Pidie jaya. Dari aspek ketersedian sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal, kantor Kemenag Pidie Jaya membawahi 25 unit MI (23 MIN dan 2 MIS), 12 MTs ( 5 negeri dan 7 Swasta). 8 MA ( 4 Negeri dan 4 Swasta). 20 unit
64 0 66
8
PEGAWAI
MADRASAH 21 RA 25 MI 12 MTs 8 MA
50
PROFIL TAHUN 2016
K U A
KECAMATAN
RA, Dari keseluruhan madrasah tersebut pada umumnya tidak memiliki gedung yang representatif dan bahkan ada yang sangat memprihatinkan. Terhadap lembaga keagamaan lainnya kita 110 unit dayah dengan berbagai type,73 mesjid, 319 menasah, dan 53 unit mushalla. Menyangkut dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dibidang keagamaan di kabupaten Pidie Jaya sampai saat ini telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun masih ada hambatan disana sini, baik SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana yang masih kurang serta anggaran yang belum mencukupi. Meskipun dengan
kondisi tersebut, Kemenag Pidie Jaya optimis dan terus bekerja berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terutama dalam pelaksanaan program perioritas lingkungan kantor Kementerian Agama kabupaten Pidie jaya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Kemenag Pidie Jaya terus melakukan berbagai pembenahan. Bersamaan itu telah menjadi tekad bulat kami semua untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan mutu pendidikan serta pelayanan haji yang maksimal.
H. Iqbal, S. Ag. M. Ag Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pidie Jaya KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
51
SABANG Wilayah Kota Sabang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo dengan luas sebesar 153 Km2, yang terdiri dari dua kecamatan dan 18 gampong. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas sebagai berikut : (1) Kecamatan Sukakarya 73 Km2 (47,71%) dan (2) Kecamatan Sukajaya 80 Km2 (52,29%). Kota Sabang terletak pada garis 05o46’28”LU-05o54’28” LU da 95o13’02”BT-95o22’36”BT. Cikal bakal Departemen Agama Kota Sabang bermula sejak tahun 1963 dengan nama Jawatan Agama kewedanaan Sabang yang menjadi Pimpinan pertama adalah Tgk. Razali Hasan beralamat di Jalan Diponegoro dengan menempati sebuah Gedung Peninggalan Belanda yang dipinjam pakai oleh Pemerintah Sabang Pada Tahun 1965 Sabang menjadi Kotamadya dan dibangun Kantor Walikota Sabang, maka Kantor Departemen
145 2 10 52
PEGAWAI K U A
KECAMATAN
MADRASAH 2 RA 5 MI 2 MTs 1 MA
PROFIL TAHUN 2016
Agama berpindah alamat di jalan Diponegoro bekas gedung pertemuan/ Hiburan Belanda di samping Kantor PDAM Sabang, sekarang yang menjadi Kepala adalah Tgk. Mahmud Krueng Kalee. Pada Tahun 1967 ditetapkan Perwakilan Departemen Agama Kota madya Sabang yang dikepalai oleh Tgk AR. Hasyim. Kemudian pada tahun 1968 ditetapkan Departemen Agama Kota madya Sabang juga dipimpin oleh Tgk. AR Hasyim sampai dengan tahun 1973. Pada tahun 1973 Kepala Kantor Departemen Agama dipimpin oleh Drs. Said Salahuddin. Seiring dengan perkembangan dan pemekaran Kota Sabang pada tahun 1984 pada saat Walikota Sabang dipimpin oleh Drs. Yusuf Walad, MBA dengan melakukan pembangunan Sabang secara besarbesaran.Sebagian Kantor dipindahkan ke lokasi yang baru,tepatnya di jalan KH. Agussalim Gampong Ie Meulee Sabang, tempat berdirinya Kantor Kementerian Agama sekarang. Dengan Kontruksi Bangunan lantai satu sampai tahun 2001 namun pada tahun 2002 mendapat bantuan APBN, maka dibangunlah gedung yang berkonstruksi dua lantai yang memiliki Ruangan yang memadai dan Fasilitas Pendukung yang hampir lengkap. Kantor Kementerian Agama Kota Sabang sekarang membawahi dua buah
KUA Kecamatan yaitu Sukajaya dan Sukakarya. 1 (satu) Madarash Aliyah, 2 (dua) Madarash Tsanawiyah, 3 (tiga) Madrasah ibtidaiyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan 2 (dua) buah Raudhatul Athfal Al-qur’an yang tersebar dalam dua kecamatan yaitu KUA Kecamatan Sukajaya yang beralamat di Balohan dan KUA Sukakarya beralamat di jalan Jend.A.Yani Kel. Kota Atas sabang, Khusus Madrasah Aliyah Negeri Sabang, MTsN Sabang, dan MIN Sabang berlokasi di Kota Atas Sabang ,kemudian pada tahun 2000 berpindah ke Komplek Madrasah Terpadu Gampong Cot Ba’u Sabang. Lokasi tanah Madrasah Terpadu di bebaskan oleh Pemerintah Daerah.
Murhaban S.PdI Pgs. Kepala Kankemenag Kota Sabang
Kota Sabang pada tahun 1999,2004 dan 2007 dengan luas lahan ± 22,438 m3 ( 2,2 hektar). Sedangkan Madrasah dan RA yang lain tersebar dibeberapa gampong di 2 (dua) kecamatan dalam kota Sabang.
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
53
SIMEULUE Berdirinya Wilayah Kabupaten Simeulue merupakan sebuah daerah kepulauan yang terletak di dalam wilayah Provinsi Aceh, berada kurang lebih 150 mil dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudra Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue. Simeulue yang sebelumnya hanya merupakan Kabupaten Administratif setelah itu ditetapkan menjadi Kabupaten Otonom dengan Ibukotanya Sinabang. Luas Wilayah Kabupaten Simeulue mencapai 2.051,48 Km², yang terdiri dari 45 pulau besar dan kecil ¹ yang terbagi atas 29 Kemukiman dan 138 Desa, dengan jumlah penduduk 88.335 jiwa yang kesemuanya terangkum dalam 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan, Salang, Teupah Barat, Teluk Dalam, Alafan, Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut. Kementerian Agama adalah salah satu lembaga yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Dalam kedudukannya sebagai pelayan masyarakat di bidang pembangunan keagamaan tidak 54
PROFIL TAHUN 2016
Dra. Hj. Mirati AM Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Simeulue
K U A
8
KECAMATAN
MADRASAH
21
13 MI 12 MTs 6 MA
terlepas dari pedoman dan ketentuan undang-undang serta kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue. Berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Keberadaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan PMA Nomor 13 Tahun 2012.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue adalah instransi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue beralamat Jln. Sinabang-Luan Balu Km 5 Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur dengan jarak tempuh ¹ 5 Km dari pusat Ibu Kota Sinabang. Kantor Kementerian Agama merupakan instansi vertikal yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
55
SUBULUSSALAM Kantor Kementerian Agama di Kota Subulussalam terbentuk awal 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2010 dan ditandatangani oleh Menteri Agama Suryadharma Ali tanggal 5 Oktober 2010, sebagai dasar hukum pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam. Drs. H. Ibnu Sa’dan, M. Pd menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam yang pertama. Belum genap setahun memimpin Drs. H. Ibnu Sa’dan, M. Pd dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan digantikan oleh H
56
PROFIL TAHUN 2016
Syarbaini, SH yang sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tanggal 1 Maret 2014, kabar duka menyelimuti Keluarga besar Kementerian Agama, H Syarbaini, SH yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam meninggal dunia. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka dilantik Rislizar Nas, S.Ag yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag TU menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama kota Subulussalam hingga saat ini. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Kementerian Agama Kota
Rislizar Nas, S. Ag Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam
Subulussalam membawahi 5 satker Madrasah dan 5 KUA Kecamatan. Aparatur Kementerian Agama terus dituntut untuk lebih professional, taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Meski terbilang baru, Kementerian Agama Kota Subulussalam, terus berupaya untuk melakukan inovasi dengan mengutamakan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan demi terwujudnya Kementerian Agama Professional.
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
57
DAFTAR EMAIL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB./KOTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya
kabacehbarat@kemenag.go.id kabacehbaratdaya@kemenag.go.id kabacehbesar@kemenag.go.id kabacehjaya@kemenag.go.id
Kabupaten Aceh Selatan
kabacehselatan@kemenag.go.id
Kabupaten Aceh Singkil
kabacehsingkil@kemenag.go.id
Kabupaten Aceh Tamiang
kabacehtamiang@kemenag.go.id
Kabupaten Aceh Tengah
kabacehtengah@kemenag.go.id
Kabupaten Aceh Tenggara
kabacehtenggara@kemenag.go.id
Kabupaten Aceh Timur
kabacehtimur@kemenag.go.id
Kabupaten Aceh Utara
kabacehutara@kemenag.go.id
Kota Banda Aceh Kabupaten Bener Meriah
kotabandaaceh@kemenag.go.id kabbenermeriah@kemenag.go.id
Kabupaten Bireuen
kabbiereuen@kemenag.go.id
Kabupaten Gayo Lues
kabgayolues@kemenag.go.id
Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kota Sabang Kabupaten Simeulue Kota Subulussalam 58
PROFIL TAHUN 2016
kotalangsa@kemenag.go.id kotalhokseumawe@kemenag.go.id kabnaganraya@kemenag.go.id kabpidie@kemenag.go.id kabpidiejaya@kemenag.go.id kotasabang@kemenag.go.id kabsimeulue@kemenag.go.id kotasubulussalam@kemenag.go.id