Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
UNIVERSAL PERIODIC REVIEW &
MASYARAKAT SIPIL
Apa itu UPR? Bagaimana Masyarakat Sipil berperan dalam UPR? Bagaimana terlibat dalam Konsultasi Nasional? Apakah masyarakat sipil dapat membuat Laporan UPR? Peranan apa yang dapat dilakukan sebelum dan ketika review? Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
1
Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
Apa itu Universal Periodic Review (UPR)? Universal Periodic Review atau seringkali disingkat UPR adalah suatu mekanisme evaluasi (review) yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB secara periodik terhadap komitmen dan kewajiban suatu negara (baca: state under review, SuR) dalam pelaksanaan dan pemenuhan HAM semua Negara Anggota PBB. Karena berada di bawah Charter Based-Bodies yaitu mekanisme yang didasarkan pada Piagam PBB, UPR mencakup semua Negara di dunia yang tergabung dalam PBB, tanpa terkecuali. Review ini terdiri dari dua sesi sidang utama, sidang regular biasa dalam plenary dan sidang Working Group (WG). Kedua sesi ini sama-sama membahas pelaksanaan HAM di Negara dalam kerangka mekanisme UPR, hanya saja dalam forum WG masyarakat sipil tidak dapat menyampaikan intervensi, karena diskusi dalam WG hanya diskusi antara Negara yang direview (SuR) dan Negara-negara lain. Sementara pada Sesi plenary, intervensi dapat dilakukan oleh masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah hanya dalam upaya memberikan komentar hasil rekomendasi yang telah dirumuskan oleh WG. Bagaimana masyarakat sipil berperan dalam proses UPR? Meskipun tidak memiliki kesempatan dalam dialog interaktif di Dewan HAM dalam sesi Working Group, masyarakat sipil memiliki banyak kesempatan untuk terlibat dalam proses UPR ini, setidaknya dalam lima hal, yaitu: ü Terlibat dalam konsultasi nasional yang diselenggarakan oleh Negara yang sedang direview. Biasanya hal ini diselenggarakan oleh Negara karena memengaruhi kualitas laporan UPR yang akan disampaikan. ü Menyampaikan informasi tentang situasi HAM di Negara melalui laporan alternatif masyarakat sipil. ü Melakukan lobi dengan Anggota Working Group untuk menyampaikan rekomendasi terkait dengan situasi HAM di SuR. ü Terlibat pada saat adopsi rekomendasi di Dewan HAM. ü Memantau dan berpartisipasi dalam pelaksanaan rekomendasi UPR pasca i sidang di Dewan HAM PBB. Bagaimana masyarakat sipil terlibat dalam Konsultasi Nasional? Dalam proses penyusunan Laporan Negara terhadap Pelaksanaan HAM di bawah mekanisme UPR, berdasarkan pada Resolusi A/HRC/RES/5/1, Negara yang tengah direview didorong untuk melaksanakan Konsultasi Nasional dengan pelbagai pihak yang relevan, termasuk masyarakat sipil. Konsultasi ini seharusnya dilaksanakan satu tahun sebelum jadwal review di Dewan HAM di sejumlah kota dan wilayah, dengan Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
2
Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
melibatkan sebanyak-banyak pihak, seperti Komisi-komisi Nasional HAM, masyarakat sipil, pembela HAM, perkumpulan di tingkat lokal, organisasi di tingkat bawah, serikat buruh, masyarakat adat, dan sebagainya. Dalam hal ini, masyarakat sipil dapat terlibat dalam konsultasi nasional ini, melakukan kampanye, dan menggerakkan perhatian publik di ruang publik dan media. Dalam konteks Indonesia, Konsultasi Nasional ini biasanya diselenggarakan oleh Direktur Jenderal HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI, dengan mengundang organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Proses Persiapan dan Pelaporan UPR dan Peranan Masyarakat Sipil
Konsultasi Nasional (I)
• Dalam penulisan laporan UPR, Pemerintah akan membuat Konsultasi Nasional yang melibatkan semua kalangan, termasuk masyarakat sipil, sehingga masyarakat sipil dapat terlibat dalam proses tersebut. Komnas HAM juga dapat terlibat dalam proses ini
Proses Pelaporan (II)
• Masyarakat sipil membuat dan mengirimkan laporan alternatif kepada OHCHR dan OHCHR merangkumnya dalam Ringkasan Informasi Stakeholder
Proses Review (III)
• Masyarakat sipil melakukan sejumlah aktivitas lobby untuk memengaruhi Negara-negara untuk menyampaikan rekomendasi dan pertanyaan kepada Negara yang tengah direview. Dapat pula melakukan aktivitas lain, seperti melakukan pemantauan sidang, membuat side event, menyaksikan proses review melalui webcast, dan konferensi pers.
Apakah masyarkat sipil dapat membuat laporan UPR? Selain Negara, seluruh elemen masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, baik yang memiliki status konsultatif Dewan Ekonomi dan Sosial ataupun tidak, dapat mengirimkan informasi atau masukan kepada Dewan HAM terkait dengan pelaksanaan HAM di suatu Negara. Laporan ini mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh Dewan HAM PBB, biasanya dijelaskan di dalam panduan teknis. Laporan masyarakat sipil ini dapat dilakukan secara bersama-sama (joint submission) atau sendiri-sendiri (individual organisasi). Tidak ada perbedaan signifikan, kecuali pada jumlah laporan yang dapat dibuat. Laporan individual organisasi dibatasi maksimal hingga 2815 kata, kecuali footnote dan lampiran. Sementara laporan bersama (join submission) yang disusun oleh lebih dari satu organisasi (koalisi atau jaringan) dapat mencapai 5630 kata, kecuali footnote dan lampiran. Dalam hal ini, sebuah organisasi masyarakat sipil dapat mengirimkan laporan sendiri dan/atau juga bergabung dengan koalisi. Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
3
Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
Dalam praktiknya, beberapa informasi yang dianggap penting untuk disampaikan, sementara tidak mencukupi dari sisi jumlah kata, informasi-informasi tersebut dimasukkan ke dalam lampiran atau footnote. Lampiran dan footnote dapat dijadikan sarana alternatif untuk menyampaikan informasi yang lebih banyak bila di laporan utama tidak memungkinkan. Laporan ini disampaikan kepada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB secara online sebelum sesi dimulai, karena registrasi ini dibutuhkan untuk mengunggah dokumen laporan. Setelah selesai registrasi, laporan dapat diunggah dan secara otomatis akan ii didaftar oleh sistem. Batas waktu pengiriman laporan ini biasanya sekitar 6 – 8 bulan sebelum sesi sidang review. Masukan-masukan masyarakat sipil tersebut kemudian diterima oleh OHCHR dan dirangkum oleh Sekretariat ke dalam satu dokumen sebagai informasi dari stakeholder untuk dipublikasikan melalui website OHCHR. Peranan apa yang dapat dilakukan sebelum dan ketika Review di Jenewa? Di tingkat nasional, aktifitas lobi dapat dilakukan melalui kantor-kantor perwakilan atau duta besar Negara. Hal ini sebaiknya dilakukan 3 – 4 bulan sebelum sesi sidang review dilaksanakan di Jenewa. Secara praktik, dalam pengalaman masyarakat sipil Indonesia, lobi atau penyampaian informasi kepada kantor kedutaan yang ada di Indonesia dilakukan melalui diplomatic briefing, yaitu dengan cara mengundang para perwakilan kedutaan negara lain yang ada di Jakarta untuk hadir dalam suatu pertemuan dan menghadirkan pula sejumlah narasumber yang akan mempresentasikan permasalahan-permasalahan yang penting untuk masuk dalam rekomendasi dan pertanyaan. Sementara dalam sesi sidang di Jenewa, masyarakat sipil tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan statemen secara langsung dalam sesi dialog interaktif di Dewan HAM, karena sesi ini dilakukan oleh Negara sebagai subyek dari badan HAM internasional. Namun demikian, masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk hadir dalam proses review tersebut dan melakukan aktifitas lobi ke sejumlah Negara yang terlibat dalam sidang tersebut. Masyarakat sipil dapat mengadvokasi isu-isu mereka dan menyampaikannya kepada Negara-negara yang dianggap relevan untuk dimasukkan ke dalam formulir pertanyaan dan rekomendasi yang diserahkan oleh masing-masing Negara dan dinyatakan kembali dalam dialog interaktif. Aktifitas lobi ini penting dilakukan mengingat banyaknya masukan dan informasi dari masyarakat sipil yang diterima oleh Working Group, sehingga seringkali tidak masuk dalam ringkasan OHCHR. Lobi dengan negara-negara ini merupakan bagian krusial untuk memastikan isu yang menjadi perhatian ini dapat muncul dalam dialog interaktif antara Negara yang direview (SuR) dan Anggota Dewan HAM lainnya. Di Jenewa, aktifitas lobi dilakukan kepada delegasi-delegasi Negara yang ada di Jenewa, kira-kira satu bulan sebelum sidang, pada saat penyusunan statemen dilakukan oleh negara-negara tersebut. Meskipun, praktik biasanya yang terjadi, Negara akan membuat rekomendasi dan pertanyaan tersebut di hari-hari terakhir sebelum diserahkan kepada Dewan HAM. Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
4
Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
Apa yang harus disiapkan dalam aktifitas lobi? Untuk kepentingan lobi, masyarakat sipil harus menyiapkan briefing paper yang berisi 4 sampai 5 rekomendasi dan pertanyaan yang dianggap prioritas dan penting dalam dokumen singkat maksimal 2 halaman. Briefing paper atau lobby paper ini menjadi pedoman bagi masyarakat sipil untuk mempresentasikan permasalahan yang menjadi perhatiannya, termasuk pula untuk menyebarkannya kepada para diplomat atau staff diplomatik yang hadir, baik ketika di dalam negeri atau di Jenewa. Untuk mempermudah, materi lobi dapat diambil dari laporan alternatif yang telah dibuat oleh masyarakat sipil dan disampaikan secara online.
• Negara yang sedang direview (20 menit) • Negara-negara lain (20 menit) • Stakeholder yang lain, termasuk masyarakat sipil (20 menit)
Dokumen
• Ringkasan dari presentasi selama sesi Working Group • Daftar rekomendasi yang menunjukkan penolakan atau penerimaan oleh Negara yang direview
Plenary Dewan HAM
• Dialog di antara Negara yang sedang direview dan Negaranegara
Dokumen
• Laporan Negara (maks. 20 hal) • Kompilasi OHCHR dari Treaty Bodies dan Pelapor Khusus (maks. 10 hal) • Ringkasan OHCHR dari Laporan Masyarakat Sipil dan Stakeholder (maks. 10 hal)
Working Group
Dokumen
Adapun rekomendasi yang disusun hendaknya berporos pada tindakan (action oriented), yaitu harus berisi tindakan-tindakan yang dapat diukur implementasinya, seperti “Membangun mekanisme…” dan tidak hanya bertujuan untuk mencapai atau bertolok pada capaian, agar rekomendasi ini tidak hanya menekankan pada pelaksanaan namun juga pada evaluasi dan penilaian. UPR Info telah mempublikasikan satu Panduan teknis terkait dengan pembuatan rekomendasi iii tersebut yang dapat diakses secara online.
• Intervensi lisan yang disampaikan selama proses sidang plenary dan working group • Ringkasan sesi Plenary Dewan HAM PBB di bawah Item 5
• Negara mempresen tasikan laporannya (maksimal 30 menit)
Bisakah masyarakat sipil terlibat dalam Sesi Sidang Review? Ada beberapa aktifitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil ketika negara tertentu tengah direview dalam mekanisme UPR, di antaranya adalah membuat side event, menyelenggarakan diskusi publik atau nonton bareng proses UPR di tingkat nasional, membuat konferensi pers, dan melakukan komunikasi dengan Negara agar menerima rekomendasi yang muncul selama sidang berlangsung. • Menghadiri Sidang
Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
5
Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
Masyarakat sipil tidak dapat menyampaikan statemen pada saat sidang berlangsung, namun dalam beberapa kesempatan dan pertemuan kecil, presentasi masih dapat dilakukan oleh masyarakat sipil, selain juga mengikuti proses sidang review yang tengah berlangsung. Kehadiran masyarakat sipil dalam proses review terkait erat dengan rangkaian advokasi di Jenewa, seperti melakukan lobby dengan delegasi pemerintah Negara yang sedang direview agar menerima rekomendasi. Selain itu, dalam kemajuan informasi dan teknologi seperti saat ini, masyarakat sipil yang hadir dalam sidang review ini dapat menggunakan fasilitas media sosial untuk meningkatkan perhatian publik di dalam negeri. Twitter yang dapat meningkatkan perhatian publik secara signifikan harus menjadi salah satu alternatif untuk memberikan update tentang proses persidangan UPR tersebut. • Membuat Side Event Side event juga menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil ketika berada di Jenewa, terutama pada saat sidang Working Group UPR. Namun, side event ini hendaknya tidak dilakukan pada saat sidang review berlangsung, karena tidak akan memberikan dampak banyak pada rekomendasi atau pertanyaan. Sebaliknya, hendaknya side event yang berorientasi pada lobby delegasi negara-negara di Jenewa hendaknya dilakukan satu atau dua bulan sebelum sidang review. • Menyaksikan Proses Review atau Nonton Bareng Semua proses sidang review di Jenewa dipublikasikan secara online melalui webcast dan diarsipkan di website PBB. Untuk itu, masyarakat sipil yang ada di dalam negeri dapat menyaksikan proses UPR ini secara langsung, walaupun dengan perbedaan waktu antara Jenewa dan Negara yang sedang direview. Dalam hal ini, untuk meningkatkan perhatian publik, termasuk pula aparat pemerintahan, parlemen dan semua stakeholder, masyarakat sipil dapat menyelenggarakan nonton bareng proses review tersebut. Dalam situasi yang sangat terbatas, hal ini bisa juga dibatasi untuk masyarakat sipil yang terlibat dalam proses advokasi UPR sehingga mereka juga dapat mengetahui apa yang telah dilakukan selama ini berdampak pada proses sidang review. • Konferensi Pers Selain aktivitas-aktivitas di atas, hal lain yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di tingkat nasional atau di Jenewa adalah melakukan konferensi pers untuk meningkatkan perhatian publik di dalam negeri. Konferensi pers ini dapat dilakukan oleh jaringan advokasi yang ada di dalam negeri dan sejak awal terlibat dalam UPR. Di samping itu, dapat pula melibatkan para delegasi masyarakat sipil yang ada di Jenewa dengan melakukan konferensi pers melalui media online internet, seperti skype. Konferensi pers ini dapat dibuat setelah proses review di Dewan HAM PBB dengan menekankan pada beberapa isu yang menjadi perhatian masyarakat sipil, serta mengulas tentang pertanyaan dan rekomendasi yang telah Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
6
Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
disampaikan oleh negara-negara dalam sesi sidang review. Dalam pada itu, press release atau press statement juga menjadi alternatif untuk menjadikan isu-isu tertentu sebagai fokus perhatian dan meningkatkan perhatian publik kepada Pemerintah. Keterlibatan Selama Adopsi Rekomendasi • Melakukan Lobi dengan Pemerintah Selama sesi review berlangsung, Negara-negara yang mengikuti sidang review ini akan menyampaikan pertanyaan dan rekomendasi. Working Group akan mendaftar semua pertanyaan dan rekomendasi tersebut dan menyerahkannya kepada Negara yang sedang direview. Rekomendasi-rekomendasi ini kemudian dipertimbangkan oleh Negara yang sedang direview, mana saja rekomendasi-rekomendasi yang akan diterima, dipertimbangkan ataupun ditolak. Dalam fase inilah kemudian masyarakat sipil dapat melakukan lobby kepada Pemerintah, dalam hal ini Indonesia misalnya, untuk menerima sebanyak mungkin rekomendasi yang disampaikan, termasuk pula rekomendasi-rekomendasi yang dirasa penting dan krusial bagi masyarakat sipil dalam pemenuhan dan perlindungan HAM di tingkat nasional. Dokumen yang disampaikan kepada Pemerintah tersebut biasanya telah teridentifikasi rekomendasi-rekomendasi mana saja yang sudah diterima oleh Pemerintah dan rekomendasi yang masih dalam pertimbangan. Rekomendasi yang masuk dalam daftar dipertimbangkan ini memiliki dua kemungkinan, baik diterima sebagai rekomendasi UPR oleh Pemerintah atau ditolak. Biasanya, rekomendasirekomendasi yang ditolak adalah rekomendasi-rekomendasi yang sensitif. • Membuat Statement Lisan Setelah proses pertimbangan dari Pemerintah terhadap rekomendasi-rekomendasi mana saja yang diterima dan ditolak, serta Working Group menyusun rekomendasirekomendasi tersebut menjadi lebih sistematis dan rapi, hasil kerja Working Group ini kemudian akan disampaikan dalam sesi Plenary Session Dewan HAM PBB. Biasanya, beberapa bulan setelah proses review. Dalam plenary ini, masyarakat sipil diberikan kesempatan untuk menyampaikan statemennya, sekitar 20 menit, sehingga kalau ada 10 NGO yang berbicara, setiap perwakilan NGO memiliki waktu 2 iv menit. Perlu diingat, NGO yang dapat menyampaikan statemen adalah yang telah memiliki status konsultatif dari Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya, sehingga tidak semua NGO dapat mendaftarkan diri menyampaikan statemen, walaupun pada praktiknya dapat menggunakan nama NGO yang sudah memiliki status konsultatif. Untuk dapat menyampaikan statemen ini, masyarakat sipil harus mendaftar terlebih dahulu secara online pada hari Jumat, jam 02:00pm (waktu Jenewa), sebelum Sesi v Sidang Dewan HAM dimulai pada pekan berikutnya. Setelah mendaftar, sehari sebelum pernyataan ini disampaikan, masyarakat sipil yang sudah mendaftar harus melakukan konfirmasi ulang pada List of Speakers’ Desk di Ruang XX sehari sebelum pernyataan dibacakan. Sepuluh perwakilan NGO yang diterima akan membacakan statemen secara berurutan. Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
7
Info Mekanisme HAM | HRWG 2016
Dalam situasi tidak adanya sumber daya untuk hadir langsung ke sidang plenary Dewan HAM ini, NGO juga dapat mengirimkan statemen melalui video, terutama bagi organisasi-organisasi yang terlibat dalam proses di dalam negeri dan penulisan laporan alternatif. Untuk melakukan hal ini, organisasi masyarakat sipil tersebut harus vi mendaftar terlebih dahulu secara online melalui website Sekretariat OHCHR. • Menyampaikan Statemen Tertulis Selama sesi sidang plenary Dewan HAM, masyarakat sipil dapat juga menyampaikan pernyataan tertulis (di bawah item sidang manapun), termasuk pula Item 6 yang secara khusus untuk membahas UPR. Namun demikian, pernyataan tertulis ini tidak begitu memiliki dampak yang cukup kuat dibandingkan pernyataan secara lisan. Catatan akhir: i
“Role of NGOs”, dalam UPR-Info, diakses dari http://www.upr-info.org/en/how-to/role-ngos Pendaftaran untuk menyampaikan laporan di laman: https://uprdoc.ohchr.org/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f iii UPR Info, “A Guide for Recommending States at the UPR”. ii
iv Lebih lanjut tentang pendaftaran ini, lihat panduannya dalam laman:
http://www.uprinfo.org/sites/default/files/guidelines_registration_system_oral_statement_hrc_ ngo_en.pdf v
Pendaftaran dapat dilakukan di laman: https://ngoreg.ohchr.org/Account/Register; Untuk login mendaftar sebagai speaker dapat mengunjungi lama: https://ngoreg.ohchr.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F vi Untuk lebih lanjut tentang proses pendaftaran dan pernyataan melalui video ini, lihat Panduan yang telah dibuat oleh OHCHR, di laman: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GuidelinesNGOVideoStatements.pdf
Universal Periodic Review dan Masyarakat Sipil
8