komunika 03 2006

KOMUNIKA

BERANDA Editorial

Wajah Kita

Melek Media, Tangkal Dampak Negatif Pornografi

Porno dan Sikap "Munafik" Kita

Rich

RANA

Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan A Djalil, mengamati Tabloid "KomunikA" saat mengunjungi stand Depkominfo pada Marketing Exhibition Media Industries (MEMI) 2006 dalam rangkaian Hari Pers Nasional di Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung (9/2).

S

eorang kawan, redaktur sebuah tabloid "esekesek"--yang biasa memuat gambar-gambar semlohai berposisi aduhai--mengaku tak berani membawa tabloid bikinannya sendiri ke rumah. "Takut dibaca anak-anak saya. Maklum, mereka kan masih kecil-kecil," begitulah alasannya, dengan mimik wajah sangat serius.

Ketika dikejar, kenapa ia takut jika anaknya sampai melihat gambar-gambar tak senonoh itu, ia (lagi-lagi dengan wajah serius) bilang, "Bagaimana sih anda ini, tentu saja saya takut. Efek gambar begituan kan nggak baik buat anak-anak. Bisa merusak mental dan moral!"

Baiklah, kawan kita memang tidak menunjukkan gambar-gambar seronok itu kepada keluarganya.

Akan tetapi di kantor redaksi ia hampir setiap hari memelototinya, dan bahkan bersama kawan-kawan memproduksinya secara massal serta menyebarkannya kepada masyarakat umum--yang sudah pasti range usianya sangat heterogen. Bukankah tindakannya itu bisa digolongkan sebagai tak bermoral?

Cerita tentang kawan yang "sayang anak" namun "tidak sayang masyarakat" itu, paling tidak menggambarkan betapa kita sering bersikap "munafik" saat berhadapan dengan yang porno-porno, baik itu pornografi maupun pornoaksi.

Di satu sisi, kita selalu menyatakan "perang" terhadap segala hal yang berbau porno. Sedikit saja media massa memuat atau menayangkan gambar yang menurut pandangan banyak orang "termasuk dalam kategori" porno, berbagai reaksi segera muncul. Bukan hanya sebatas reaksi verbal ataupun opini tertulis, namun kadang juga berupa tindakan fisik mulai yang ringan seperti membakar ban bekas sampai yang "kebablasan," seperti misalnya merusak kantor redaksi media bersangkutan.

Reaksi terhadap porno memang bisa sangat masif, karena pada umumnya dikaitkan dengan norma-norma budaya, hukum dan agama. Demi terjaganya norma kesusilaan masyarakat, atas nama hukum, dan atau demi penegakan syariat agama, orang bisa bereaksi dengan sangat frontal dan keras. Bahkan untuk hal yang baru menjadi wacana sekalipun--seperti rencana penerbitan majalah "Playboy" versi Indonesia--penolakan keras sudah muncul dari berbagai kalangan. Hal itu menjadi bukti bahwa porno--dalam bentuk apapun--pada hakikatnya selalu bertentangan dengan hati nurani dan kesadaran moral masyarakat.

Namun di sisi lain, kalau mau jujur, banyak juga di antara kita yang pernah melihat hal-hal yang berbau porno. Tidak percaya, coba tanyakan saja kepada kawan-kawan di sekeliling kita. Berapa persen di antara mereka yang selama hidup belum pernah melihat gambar porno, majalah porno, situs porno, atau film porno? Ternyata sangat sedikit. Dengan kata lain, hampir semua pernah melihat pornografi dan pornoaksi. Hal ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei sebuah koran nasional, dimana dikatakan 96% responden lelaki di ibu kota pernah melihat hal-hal yang berbau porno melalui berbagai media massa baik terbitan lokal maupun luar negeri.

Realitas di atas menjadi bukti, bahwa porno selalu disikapi secara ambigu: dibenci sekaligus disukai. Digrafis: goen

Globalisasi informasi adalah sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan bagi seluruh negara di dunia. Kehadiran media global menjadikan batas-batas teritorial antarnegara kabur. Dunia seolah menjelma menjadi desa jagat (global village), dimana seluruh wilayah dunia berada dalam satu kesatuan informasi yang dinamakan wahana informasi global (global information space--GIS). Informasi dalam bentuk apapun, melalui media global dengan mudah dapat menerobos ke seluruh negara tanpa mengenal batas geografis, batas budaya dan bahkan batas diferensiasi kategori sosial.

Ada dua dampak yang muncul akibat dari kemudahan aksesibilitas media global ini. Yang pertama dampak positif, di mana melalui internet orang dapat mencari informasi tentang apapun. Media global tak ubahnya seperti warung informasi serba ada yang menjual seluruh informasi tentang manusia, lingkungan hidup manusia dan kebutuhan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan yang kedua dampak negatif, yakni tidak seluruh informasi yang disajikan media global sesuai dengan kepribadian dan budaya yang dianut khalayak di suatu negara. Padahal di samping berisi informasi positif, media global juga memuat informasi yang menurut pandangan budaya di negara tertentu dianggap negatif dan bahkan destruktif.

Pornografi misalnya, dengan mudah dapat disaksikan nyaris di seluruh media global, terutama internet. Di beberapa negara Barat, media massa tertentu memang diperbolehkan memuat pornografi.

Satu hal yang mustahil dilakukan di negara-negara belahan dunia Timur seperti Indonesia, karena hal itu bertentangan dengan budaya masyarakat.

Adanya perbedaan budaya menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap isi pesan media. Perbedaan penafsiran memunculkan perbedaan sikap dan perilaku. Akibatnya, saat khalayak dari belahan dunia tertentu menyaksikan budaya lain yang berbeda, terjadilah apa yang disebut Alfin Toffler sebagai culture shock, kejutan budaya.

Kejutan budaya terjadi karena kekurangsiapan seseorang terhadap pengaruh budaya lain, di mana salah satunya terjadi akibat rendahnya tingkat media literasi (melek media). Rendahnya sentuhan media (media exposure) dan sulitnya akses (lack of accesibility), akan menciptakan kesenjangan pola pikir khalayak terhadap isi pesan media. Ketidakmampuan khalayak dalam menyeleksi secara kritis isi pesan media, akan membuat mereka cenderung memaknai bahwa apa yang dimuat dalam media (realitas media) adalah realitas yang sesungguhnya. Karena itu, dengan serta merta mereka mengadopsi dan meniru dalam tindakan sehari-hari. Padahal tidak seluruh realitas yang ditampilkan media sesuai dengan kenyataan. Sebagian di antaranya adalah realitas semu. Seperti adegan porno di banyak situs internet, sebagian besar tidak pernah terjadi dalam kehidupan seharihari masyarakat, di Barat sekalipun.

Jalan terbaik bagi pemerintah untuk mengurangi pengaruh pornografi adalah dengan meningkatkan media literasi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah tak mungkin membendung seluruh "invasi" media global--sebagai akibat globalisasi informasi--ke Indonesia. Dengan tingkat melek media yang tinggi, masyarakat bisa memilah dan memilih pesan media yang sesuai dengan kebutuhannya, dan membuang pesan-pesan "sampah", termasuk pornografi yang merusak moral bangsa.*

benci jika porno dipaparkan di wilayah publik, sehingga berbenturan dengan common sense masyarakat tentang norma kesusilaan, budaya dan agama. Namun demikian, dalam wilayah-wilayah di mana kontrol publik tak lagi efektif mengatur dan mengawasi perilaku setiap individu, kita cenderung lebih "permisif" terhadap porno. Karena itu, di luar pengetahuan banyak orang, secara perlahan namun pasti, porno menerobos hingga ke depan pelupuk mata dan menjadi ancaman serius terhadap keteguhan moral anak bangsa.

Orang sering berdalih, bahwa sepanjang masih berada di wilayah privat, aktivitas "porno" boleh saja dilakukan. Memang benar, telanjang di kamar mandi misalnya, ditinjau dari sudut pandang apapun, bukanlah sebuah pornoaksi. Bahkan aktivitas seksual antara suami-istri di kamar tidur pun bukan sebuah adegan porno, sepanjang tidak dipublikasikan kepada publik.

Akan tetapi melihat foto orang telanjang, atau menonton film biru, kendati dilakukan sendirian di kamar mandi atau di kamar yang tertutup rapat sekalipun, tetap tak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah aktivitas yang baik dan benar secara moral.

Masalahnya, banyak orang tak mampu menarik garis batas yang jernih tentang definisi porno itu sendiri. Batasan sebuah aktivitas ataupun tampilan dikatakan porno atau tidak, juga sangat nisbi, tergantung lingkup pengetahuan dan kerangka pengalaman masingmasing. Karena itu, setiap individu memiliki derajat permisivitas dan penilaian sendiri-sendiri terhadap apa yang mereka anggap sebagai porno.

Dengan kata lain, porno adalah hal yang sangat kontekstual.

Sebuah objek dikatakan porno atau tidak, sangat tergantung pada tempat, waktu, situasi, kondisi, pola pikir dan budaya manusia di sekitar objek tersebut.

Karena itu, mencari kesepakatan universal tentang definisi porno bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Padahal kesepakatan universal itu harus ada, karena akan dipergunakan sebagai tolok ukur dalam menjatuhkan sanksi bagi para pelaku pornografi dan pornoaksi.

Peraturan perundang-undangan anti porno sangat diperlukan untuk meredam pornoaksi dan pornografi yang kasat mata dan terjadi di wilayah-wilayah publik. Sedangkan aktivitas porno di wilayah privat, yang terjadi di depan pelupuk mata kita sendiri, sangat tergantung pada self cencorship masing-masing individu.

Bagaimanakah cara menghindari porno saat tak ada kontrol publik, saat gunting sensor berada di tangan kita sendiri? Mampukah kita secara konsekuen melaksanakan sikap anti porno di ruang privat, seperti yang biasa kita gaungkan saat kita berada di ruang publik? Itulah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab.

Percuma saja kita berteriak keras-keras agar pornografi dan pornoaksi diberantas, jika di dalam kamar kita masih juga menonton VCD porno, membaca majalah porno, melihat gambar porno, bahkan mengakses situs porno.

Kalau begitu, ada benarnya juga sindiran lagu Gito Rollies kepada mereka yang suka bersikap "munafik": "Protesmu keras, kritikanmu boleh pedas, diamdiam juga doyan...!" Olala! g

Diterbitkan oleh:

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Telp. (021) 3521538 e-mail: komunika@bipnewsroom.info Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

Desain Cover: Oryza, Foto: www.beritafoto.com

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2

KESRA

KOMUNIKA

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

Siang itu sekitar pukul 11.00, Wawan (27 th) membolak-balik halaman koran. Hampir tiap hari dalam sebulan terakhir, halaman iklan lowongan kerja selalu dicari dan dilahap habis. Lelaki ini sudah tiga bulan kehilangan pekerjaan. Perusahaan tempatnya mencari nafkah tutup. Untuk bertahan hidup, Wawan terpaksa mengambil jurus klasik: menjual barang-barang pribadi, atau gali lobang tutup lobang--pinjam uang sanasini. Wawan tidak sendirian. Banyak penganggur baru yang sampai akhir tahun lalu ditaksir mencapai 11 juta orang. Badan Statistik Nasional (BPS) mencatat, pemutusan hubungan kerja banyak terjadi di sektor padat karya, seperti pabrik tekstil, alas kaki dan bahan makanan. Pada bidang pertekstilan saja, angka pengangguran tahun 2005 mencapai 1,8 juta orang.

Transmigrasi untuk Pemerataan Ekonomi Dalam APBN 2006, anggaran Depnakertrans mencapai Rp100 triliun, kondisi ini diharapkan bisa menyediakan lapangan kerja untuk 4 juta orang. Jumlah tersebut belum ditambah dengan investasi seperti jalan tol dan lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno, mengatakan jumlah penyerapan tenaga kerja hingga saat ini 4 juta orang, termasuk pekerja tambahan dari TKI di luar negeri sebanyak 1 juta orang. Selain mengurangi jumlah pengangguran melalui investasi, Depnakertrans juga akan menghidupkan kembali program transmigrasi.

“Program transmigrasi akan di benahi melalui beberapa pendekatan, misalnya di

Perlunya Investasi Besar Walaupun sektor pemerintah dapat memberi kontribusi berarti, tetapi tanpa berkembangnya sektor swasta, pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya. Karena itulah pemerintah juga berupaya menarik para investor, khususnya di bidang infrastruktur agar menanamkan modal. Tapi jalan untuk meningkatkan investasi

bukan upaya yang mudah. Beberapa persoalan seperti penyediaan lahan untuk kebutuhan investasi hingga keterlibatan pengusaha lokal masih menjadi kendala bagi suksesnya kebijakan investasi di Indonesia.

Belum lagi adanya kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang menjadi mitra ekonomi Indonesia, yaitu Jepang dan AS. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa memang mengalami peningkatan, tetapi tidak terlalu besar, dari 1,4% menjadi 1,8%.

Situasi ini akan membawa persaingan antarnegara untuk mempertahankan posisinya di pasar internasional semakin tajam di tahun 2006. Karenanya dibutuhkan upaya bersama dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing Indonesia di semua aspek agar memenangi persaingan perdagangan global. (f/g)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

sektor pertanian, sejalan dengan program ketahanan pangan. Melalui program ini akan dapat memanfaatkan lahan untuk areal pertanian,” jelas Erman.

Bagaimanapun juga pemerintah berharap, program ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan perekonomian di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil yang ada di Indonesia. Selain itu juga akan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Data di Depnakertrans menyebutkan, pertumbuhan ekonomi masih terfokus di kawasan barat Indonesia 83 persen, sisanya di kawasan timur Indonesia 17 persen.

Kebijakan itu akan mempercepat program penurunan angka pengangguran secara lebih terencana.

“Untuk keperluan tersebut Depnakertrans mentargetkan 20.500 KK per/tahun untuk mengikuti program transmigrasi, dan memprioritaskan penduduk setempat (lokal), baru sisanya dari Jawa,” ungkapnya.

Pola baru transmigrasi yang di tawarkan adalah membuat daerah-daerah transmigrasi tersebut lebih menarik atau di buat pengkaplingan lahan untuk transmigrasi.

Pemerintah sedang mempertimbangkan daerah yang akan di kembangkan terutama di luar Jawa, pihaknya harus membenahi pola transmigrasi saat ini , bukan sekedar memindahkan penduduk dari padat ke daerah kosong.

Pemerintah untuk tahun 20052009 mentargetkan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan tujuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7 persen (10 juta orang) pada tahun 2005 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Boediono dan Menteri Keuangan bahwa tahun depan pemerintah akan mempercepat disbursement (pencairan),” jelasnya.

Sebelumnya, Boediono mengatakan pemerintah akan mempercepat pencairan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program senilai Rp9,9 triliun dan pinjaman proyek senilai Rp25,2 triliun.

Aburizal menambahkan, sebelumnya pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan jumlah angka pengangguran.

Namun dengan adanya kenaikan laju inflasi, dan harus dilakukan kenaikan harga BBM, maka perkiraan pemerintah berubah.

“Nah sekarang yang harus dilakukan adalah suatu disbursement pemerintah yang lebih cepat. Baik dana luncuran dari APBN 2005 maupun APBN 2006,” tegasnya.

Pencairan yang dipercepat itu, lanjut Aburizal, termasuk di dalamnya dilakukan dengan cara labour intensive atau padat karya. Proyek padat karya itu khususnya untuk membangun infrastruktur pedesaan.

“Yang menyangkut juga sebagai PKPS (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi--Red) BBM itu. Ini harus segera di-disburse. Yang kedua, Menko Perekonomian sudah menjelaskan akan mempercepat lagi disbursement dari komitmen-komitmen luar negeri yang telah didapatkan pemerintah. Jadi anggaran pemerintah nanti akan menjadi pendorong perekonomian ke depan,” jelas Aburizal.

Selain itu dengan pencairan dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) pada awal Januari 2006 diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi.

“SLT ini harus dapat kita jalankan kuartal pertama 2006 dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya agar ini dapat menimbulkan daya beli yang lebih banyak di masyarakat sehingga menjadi stimulus perekonomian,” kata mantan Menko Perekonomian ini.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Proyek Padat Karya Untuk mengatasi hal itu pemerintah akan menggairahkan kembali program padat karya. Program ini diharapkan menjadi awal pembangunan infrastruktur yang kuat di pedesaan serta meningkatkan pendapatan bagi penduduk desa dan jauh ke depan untuk mengurangi angka pengangguran Tahun ini, Departemen Pekerjaan Umum (PU) membuka proyek infrastruktur.

Sekitar Rp18 triliun dianggarkan untuk proyek-proyek pembangunan, jalan, irigasi, waduk, pembangunan pengadaan air minum, sanitasi dan sebagainya. Lewat pelaksanaan program padat karya, Menteri PU Djoko Kirmanto berharap banyak tenaga kerja terserap.

“Pemerintah optimistis tingkat pengangguran akan berkurang sebanyak 1,7 juta sampai 1,8 juta orang dari total angkatan kerja 2006 sebesar 2 juta orang.

Penyerapan pengangguran itu karena mulai berjalannya proyek infrastruktur,” jelas Djoko.

Sementara itu, Erman juga menunjukkan adanya peluang kerja di sejumlah negara baik di Asia, Timur Tengah, Australia dan Eropa. Dia mendapat informasi, saat ini juga ada peluang kerja bagi 200 ribu tenaga asing di Taiwan yang bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia.

Menurut Menko Kesra, Aburizal Bakri, pada 2005 lalu sebenarnya penyerapan angka pengangguran juga mengalami perbaikan. “Saya kira tahun 2005 tercapai 1,6 juta. Mungkin 1,5 sampai 1,6 juta orang.

Sementara tahun 2006 ini saya harapkan akan sampai 1,7 juta-1,8 juta orang. Jadi sudah hampir mendekati jumlah pertambahan angkatan kerja sebanyak 2 juta.

“Penyerapan tenaga kerja itu masuk pada proyek infrastruktur,” katanya.

Ke depan, lanjut Aburizal, program pemerintah adalah mempercepat penyerapan pengangguran dengan mempercepat pencairan dana baik dari pinjaman luar negeri atau dari APBN 2006. “Seperti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian

Ciptakan Peluang Kerja, Kurangi Pengangguran

repro: imagenbank

K

ondisi perekonomian yang kurang sehat akhir-akhir ini, menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar atau merestrukturisasi para pekerjanya.

Pada bulan Oktober saja, jumlah pengangguran bertambah sekitar 700 ribu orang.

Banyak hal yang bisa disebut sebagai penyebab terjadinya kenaikan jumlah penganggur, namun persoalannya yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan peluang kerja dan usaha agar perekonomian Indonesia kembali pulih.

Pengangguran memang merupakan masalah yang dihadapi setiap pemerintahan di manapun. Lebih-lebih dalam situasi perekonomian dunia yang begitu buruk seperti sekarang ini. Situasi saat ini memang serba sulit.

Pemerintah menyadari, dibutuhkan upaya keras untuk menurunkan angka pengangguran yang diperkirakan mencapai sekitar 11 juta jiwa. Meskipun pertumbuhan ekonomi 2005 sebesar 5,7 persen tetapi belum sepenuhnya dapat menampung para penganggur.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, memperkirakan angka pengangguran pada tahun 2006 akan naik 1-2 persen dibandingkan angka pengangguran 2005 yang sebesar 10,8 juta orang.

“Di samping jumlah pengangguran sebesar 10,8 juta orang, juga ada 29,6 juta orang yang berstatus setengah pengangguran yang bekerja kurang dari 40 jam dalam seminggu,” katanya.

3

POLHUKAM

KOMUNIKA

B

agi kalangan pers, segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia pemerintahan senantiasa menjadi bahan berita yang tiada habis-habisnya. Mulai pejabat publik, peraturan dan kebijakannya, hingga kinerja dan sebagainya. Boleh jadi, ini sebagai konsekuensi dari fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial.

Menyikapi persoalan di atas, maka tidak berarti pejabat publik harus melawan pers.

Bagaimanapun juga kehadiran pers akan tetap diperlukan. Solusi terbaik adalah menjadikan pers sebagai mitra dan bukan sebagai musuh.

Terlepas dari sikap-sikap pers melakukan fungsi kontrolnya dengan pemberitaan tentang kepemerintahan, maka seyogyanyalah apabila aparatur pemerintah juga menyikapi balik dengan cerdas. Seperti dengan menyediakan informasi yang cukup, sehingga dapat membantu tugas wartawan dan sekaligus mempengaruhi pandangan-pandangan mereka dengan informasi yang telah disiapkan.

"Menggugat" Pers Lewat Hak Jawab Awal Februari lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Hari Pers Nasional (HPN) 2006 di Bandung. Ada dua aspek penting yang menjadi fokus pidato SBY. Pertama, pers Indonesia sudah menikmati kebebasan tanpa intervensi kekuasaan. Ini dibuktikan dengan keberadaan perundang-undangan pers yang memungkinkan pemerintah tidak akan pernah membredel penerbitan pers seperti di masa lalu.

Kedua, pers yang bebas bukan tanpa tanggung jawab. Artinya, pers harus profesional, objektif, dan sadar hukum. Karena itu, jika ada kekeliruan yang dilakukan pers terhadap sumber berita, Presiden Yudhoyono berharap pers langsung merespons dengan memberikan hak jawab. “Hak jawab harus dihormati,” kata presiden.

Hak Jawab, Solusi Cepat & Demokratis Dewasa ini, mekanisme dan cara-cara yang sehat dan demokratis makin terwujud, misalnya penggunaan hak jawab, somasi dan langkah-langkah yang sesuai dengan normanorma demokrasi dan hukum yang berlaku.

Adalah hak pers untuk memberitakan informasi berupa fakta yang dianggapnya pantas, patut dan layak secara jurnalistik dengan kata-kata di satu sisi, tetapi juga adalah hak bahkan kewajiban bagi yang diberitakan pers secara tidak profesional untuk menjawabnya

7

Fik

Pers Punya Beragam Kepentingan Pers bukanlah lembaga yang bebas nilai, tak jarang pers sering berpihak pada beragam kepentingan. Dalam beberapa pemberitaannya, pers terkadang melakukan kekeliruan.

Ada informasi dalam berita yang tidak akurat atau bahkan tidak imbang. Bagaimanapun, pers menjadi wahana diskusi untuk berbeda pendapat, sehingga pihak pers dalam melancarkan kontrol, kritik dan koreksi, bisa saja berbeda pendapat dengan pihak lain, hal seperti itu merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan.

Padahal semua mahfum kalau pers mempunyai kekuatan hebat dalam menciptakan dan membangun citra diri seseorang termasuk pejabat publik. Tak jarang, pejabat publik dihadapkan pada situasi kurang tepatnya informasi yang disajikan oleh pers menyangkut bidang tugasnya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kebijakan yang diambil terutama tentang opini yang berkembang di masyarakat. Namun kehadiran UU tentang Pers membuka peluang bagi pejabat publik untuk menggugat kurang akuratnya atau ketidakimbangan informasi yang disajikan oleh pers.

dengan sanggahan atau tanggapan berupa fakta-fakta dalam bentuk kata-kata, di sisi yang bersamaan pers wajib melayani jawaban itu, “Sebab jika tidak perusahaan pers dipidana denda paling banyak Rp. 500 juta,” jelas Hinca Panjaitan, anggota Dewan Pers.

Ada dua mekanisme kontrol yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengontrol

Langkah Gunakan

Hak Jawab

1. Cermati dengan seksama isi pemberitaan itu.

Pastikan apakah betul telah terjadi kekeliruan atau kesalahan yang berakibat pada kerugian yang menimpa nama baik kita. Kemungkinan kekeliruan atau kesalahan itu dapat berupa salah satu atau lebih kesalahan sesuai dengan jenis dan karakter kesalahan pemberitaan yang terjadi.

2. Catat dengan seksama nama koran, majalah, tabloid atau media lain itu.

Hari apa, tanggal berapa, edisi ke berapa terbitnya; apa judul berita itu, di halaman dan kolom berapa dimuat berita yang patut kita duga keliru atau salah; siapa wartawan (inisialnya) yang menulis berita itu; di mana alamat lengkap media itu, nomor telepon dan nomor faksimilnya; siapa pemimpin redaksinya; siapa ombudsman-nya (bila ada) lengkap dengan alamat dan nomor telepon serta faksimilnya.

3. Pastikan bahwa kita berhak mengajukan hak jawab.

Hak jawab dapat diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dalam bentuk tanggapan maupun sanggahan. Tanggapan dan atau sanggahan itu ditujukan untuk meluruskan fakta dalam pemberitaan yang patut kita duga telah merugikan nama baik.

4. Gunting dan klipping berita yang patut kita duga telah melakukan kekeliruan atau kesalahan itu.

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

pers, yakni Hak Jawab dan Hak Koreksi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Saat ini pemerintah, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A Djalil, sedang memberikan pelatihan secara rutin

kepada pejabat pemerintah supaya menggunakan hak jawab agar pers menjadi lebih profesional dan pemberitaan akan lebih berimbang. “Hak jawab adalah bentuk penghormatan pemerintah terhadap kebebasan pers,” tegas Sofyan.

Menyinggung soal keberadaan ombudsman di sebuah media, Hinca menilai hal itu sangat penting sebagai jembatan menyelesaikan permasalahan antara pembaca dan redaksi. “Seharusnya, semua produk yang terkait dengan publik seperti perusahaan media mempunyai ombudsman. Sehingga, setiap permasalahan diselesaikan secara cepat dan murah. Saat ini, masih sedikit perusahaan yang mempunyai ombudsman,” ujarnya.

Hak jawab sejatinya tidak sekadar hak yang dijamin oleh UU Pers, akan tetapi merupakan kewajiban untuk menggunakan hak jawab sebagai upaya melakukan pengawasan atas kesalahan pemberitaan yang sudah terjadi. Jika seseorang atau lembaga tidak menggunakan hak jawabnya itu, yang bersangkutan telah dengan sengaja membiarkan terjadinya kesalahan pemberitaan.

Hak jawab bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap fakta pemberitaan yang merugikan nama baiknya.

Sementara di pihak pers ada kewajiban koreksi, yakni keharusan untuk melakukan koreksi atau ralat atas gambar, opini, informasi, data atau fakta yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Sementara hak koreksi juga dimiliki setiap orang atau sekelompok orang yang diberitakan oleh pers. Hak ini adalah hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya ataupun orang lain.

Cermin Pers Profesional Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

“Tuntutan akan profesionalisme pers seperti itu, kini menjadi tuntutan publik, mengingat pers hadir setiap hari ke tengah-tengah mereka untuk menyajikan informasi, pendidikan, hiburan dan kritik-kritik sosial,” kata Presiden Yudhoyono.

Tugas pers dari hari ke hari memang tidak akan semakin mudah, namun sebaliknya semakin sulit dan semakin besar tantangannya.

Bagaimana menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas bagi masyarakat di tengah ketatnya persaingan bisnis media massa. Tentunya kondisi ini memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa untuk mengembangkan kehidupan pers yang jauh lebih sehat dan bermanfaat.(fik/g)

Dengan menulis lengkap informasi antara lain: nama medianya, edisi, hari dan tanggal terbit media itu, judul berita itu, halaman dan kolom tempat berita atau informasi itu dimuat; nama, alamat, nomor telepon dan nomor faksimil kita yang melakukan klipping itu dan tanggal kapan kita melakukan klipping.

5. Siapkan Pengaduan yang akan segera dikirimkan ke ombudsman dan tembuskan ke redaksi.

Lengkapi identitas dan alamat lengkap; Fotocopy kartu identitas dilampirkan; Uraikan ringkas dan tepat materi pemberitaan yang keliru; Apa yang menjadi keberatan kita; Sampaikan apa yang kita mintakan; Pelajari panduan dan kemungkinan formulasi kesalahan yang menjadi acuan; Pastikan batas waktu maksimal pelayanan dan pemuatan hak jawab.

6. Kirimkan melalui faksimil, kurir, e-mail, dan atau melalui pos dan atau diantar langsung.

Pilih mekanisme paling efektif dan cepat; Bila punya waktu cukup dan dirasakan permasalahan cukup pelik, pastikan menelepon ombudsman atau redaksi secepat mungkin; Data, fakta dan berkas lain harus dibawa dan dilengkapi; Jika pengaduan dikirimkan melalui faksimil atau kurir atau email atau melalui pos, pastikan ke ombudsman atau redaksi apakah berkas pengaduan sudah diterima; Catatlah dengan tepat kapan pengaduan diterima secara sah dan oleh yang berhak; Pastikan dalam pengaduan itu kapan seharusnya hak jawab harus dimuat.

7. Pastikan kita menyediakan waktu yang cukup untuk dihubungi ombudsman atau redaksi dalam rangka pelayanan hak jawab atau hak koreksi yang diadukan.

Redaksi akan mengirimkan wartawannya untuk mewawancarai kita sebagai upaya melakukan klarifikasi atas pemberitaan yang telah menimbulkan permasalahan itu; Pada saat itulah, kita memberikan klarifikasi yang cukup disertai data dan fakta yang akurat.

(Sumber: Hinca Panjaitan, Anggota Dewan Pers) f/g.

4

POLHUKAM

KOMUNIKA

Menyaksikan Demokrasi Bersemi di Bumi Papua ngan meningkatnya jumlah penerbitan media cetak lokal, media elektronik lokal serta berkembangnya organisasi jurnalis. Perkembangan ini merupakan salah satu potensi dalam mewujudkan kesepakatan sosial atau kehendak bersama dan proses pendidikan politik masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum, apresiasi nilai-nilai HAM, perlindungan kelompok minoritas, serta promosi prinsip dan gerakan perdamaian melalui pengembanan jurnalisme advokasi dan jurnalisme damai.

Pesta demokrasi di Papua telah dimulai. Lima pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, mulai bergerilya ke kantong suara rakyat di kabupaten/kota. Janji serta tawaran program prioritas dan visi-misi mulai dilempar ke rakyat. Kini rakyat Papua menjalani pemilihan gubernur secara langsung.

Memberdayakan Potensi Lokal Kebijakan pemerintah Indonesia melalui produk hukum reformatif dan progresif melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan materi muatan yang sangat desentralistis menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang sarat dengan sentralisme dan penyeragaman, merupakan kebijakan yang mendorong munculnya penguatan masyarakat sipil dan masyarakat politik di tingkat lokal. Kondisi

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

tersebut memberi pengaruh pada pembangunan kehidupan demokrasi di tingkat lokal dan membuka ruang-ruang dialog bagi para kelompok kepentingan.

Di samping kehadiran undang-undang tersebut, di Papua juga berlaku Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang memberikan berbagai perlakuan desentralisasi khusus serta pengakuan otoritas politik baru bernama Majelis Rakyat Papua, di samping Gubernur dan DPR Papua sebagai otoritas terdahulu yang telah ada. MRP merupakan lembaga supra struktur politik dengan kekuasaan yang relatif besar, yaitu melahirkan kebijakan perlindungan hak-hak dasar masyarakat asli Papua melalui instrumen hukum Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). MRP memiliki anggota yang merupakan representasi kultural masyarakat asli Papua yang meliputi unsur adat, agama, dan perempuan.

Kebijakan yang bermaksud memberikan dispensasi untuk pengakuan identitas lokal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang ke arah penciptaan komunikasi yang lebih intensif bagi para pihak yang berkonflik untuk mencari solusi dan menyusun agenda bersama ke depan yang sesuai dengan kebutuhan di Papua.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acseleration of development), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan rakyat di Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Propinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keberagaman kehidupan masyarakat di Propinsi Papua.

Pemerintah sudah tegas mengatakan bahwa penerapan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus, terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Papua akan dilaksanakan.

Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan sinergi berbagai pihak mulai pemerintah pusat, daerah dan dukungan seluruh komunitas masyarakat di Papua.

Keberadaan pers lokal di Papua yang mulai berkembang sejak tahun 1997 ditandai de-

(f/g)

repro: imagebank

Kemajemukan Warga Papua Penduduk di Papua sekarang berjumlah sekitar 2.200.000 jiwa atau kurang dari satu persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia dan tinggal di wilayah yang luasnya sekitar tiga kali Pulau Jawa. Pendataan jumlah penduduk secara pasti memang sulit dilakukan hingga sekarang karena berbagai faktor, misalnya ada sekitar empat belas wilayah (area) yang hingga sekarang belum tersentuh (untouched areas) yang sesuai beberapa laporan diketahui ada penduduknya (host population).

Walaupun penduduknya sedikit, akan tetapi daerah ini memiliki diversivitas budaya paling banyak dibanding propinsi lain di Indonesia, sebab terdapat sekitar 250 suku dan bahasa daerah. Kebanyakan di antara mereka tidak atau kurang saling mengenal satu sama lain, ditambah lagi puluhan atau bahkan ratusan etnik, bahasa, dan kedaerahan kelompok masyarakat migran spontan dan transmigran. Kemajemukan masyarakat telah melahirkan suatu struktur sosial, relasi sosial, lapisan sosial, dan jaringan sosial yang belum banyak terjadi sebelumnya, serta di antara relasi-relasi sosial itu terdapat potensi kekerasan dan konflik antar individu dan antar kelompokkelompok masyarakat.

Memang masyarakat majemuk di manapun akan memiliki potensi konflik bahkan kekerasan. Namun demikian diperlukan sebuah kesepakatan sosial yang bisa menghindarkan konflik dan jalan kekerasan dalam penyelesaian masalah yang ada. Belajar dari sejarah kekerasan sosial antar warga hampir di semua daerah di Papua, dapat dilihat bahwa potensi kekerasan dapat dipicu oleh persoalan etnisitas (suku-bangsa), kedaerahan, agama, ekonomi, politik, dan ideologi.

Dalam kehidupan sosial dan politik, pertanda paling jelas dari masyarakat yang bersifat majemuk itu adalah kurang adanya kehendak bersama (common will). Ciri khas ini disebabkan oleh aspek-aspek yang sangat kompleks, beragam dan multidimensional.

Masyarakat secara keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan etnik, suku bangsa, kedaerahan, agama, dan lainnya, sehingga masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu biasanya kehidupan sosial masyarakat tidaklah utuh.

Kurag optimalnya upaya untuk membangun kehendak bersama untuk hidup dalam situasi sosial, budaya, dan politik yang damai dalam masyarakat majemuk ini diperkirakan akan melahirkan dan atau mengkondisikan terciptanya kekerasan dalam kehidupan di daerah ini.

Menyelesaikan Kasus secara Bijak dan Tepat Di akhir Februari terjadi kasus kerusuhan di areal pertambangan PT Freeport. Kerusuhan itu, berupa bentrokan antara para penambang—pendulang emas—liar dan aparat keamanan PT Freeport dan Brimob, di lokasi Mil 71 di kawasan Freeport. Bentrokan terjadi ketika aparat melarang mereka menambang dan kemudian dilawan oleh para pendulang, sehingga mengakibatkan dua anggota keamanan Freeport dan tiga warga pendulang luka-luka. PT Freeport Indonesia kemudian menghentikan sementara produksinya.

Penyelesaian berbagai kasus yang terjadi di Papua secara tepat, adil dan bermanfaat melalui upaya–upaya intensif merupakan salah satu agenda penting pemerintah di bidang Politik dan Keamanan.

Sejak peresmian Provinsi Irian Jaya Barat, 6 Februari dua tahun lalu banyak hal yang telah berubah dalam dasar-dasar pemerintahan dan kehidupan warga Irian Jaya. Pembentukan ini berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 mengenai pelaksanaan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi

Irian Jaya Barat, Tengah dan Timur.

Niat baik dan ketulusan hati pemerintah Indonesia dalam menanggapi aspirasi rakyat Irian Jaya Barat yang mendambakan adanya perubahan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan serta untuk mengejar ketertinggalan daerah lainnya, sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan dan kesejahteraan di wilayah Papua.

Inpres No. 1 Tahun 2003 merupakan jawaban yang sangat tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dialami oleh rakyat, yang sangat mendambakan percepatan pembangunan. Mengingat luasnya wilayah dan sulitnya geografis di Papua mengakibatkan luasnya rentang kendali pelayanan pemerintah. Dengan terbentuknya sebuah provinsi tersebut diharapkan akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, berdialog, mempermudah, dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan proses pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung di Papua sekarang ini, kita semua berharap semoga dapat memunculkan kepala daerah yang mampu membawa Papua ke depan sebagai wilayah yang aman, tertib dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini benih demokrasi telah bersemi.

Kebebasan menyalurkan aspirasi makin terlindungi. Tinggal bagaimana masyarakat Papua meretas jalan ke depan secara mandiri.

Jalan lapang menuju kemajuan, kesetaraan dan kesejajaran dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

5

LAPORAN UTAMA

Laju pertumbuhan pornografi di Indonesia saat ini terhitung cukup tinggi. Saat ini, di pasar gelap tentunya, sudah tersedia begitu banyak VCD porno yang menggunakan para gadis belia Indonesia. Sementara, beberapa tabloid-tabloid sudah berani menyajikan foto-foto perempuan yang nyaris telanjang, kecuali dengan penyamaran di bagian paling vital. Belum lagi komik-komik Jepang dan Hong Kong serta juga Play Station yang mengandung konten seks. Dan itu semua bisa dikonsumsi dengan mudah oleh anak-anak SD atau SMP. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP), Dr Meutia Hatta Swasono, dalam diskusi RUU APP dengan para seniman dan budayawan di Jakarta, menyatakan DPR RI telah menyampaikan usul inisiatif untuk membahas RUU APP tersebut sejak beberapa kabinet yang lalu. Isu tentang pronografi pun sudah menjadi perhatian pemerintah sejak periode Menneg PP Tuty Alawiyah; Khofifah Indar Parawansa, Sri Redjeki Sumaryoto. Akan tetapi, menurutnya, berbagai gerakan untuk mengatasi pornografi belum terlihat maksimal hasilnya.

“Masyarakat masih dengan mudah dapat memperoleh VCD/DVD porno yang diperjualbelikan secara bebas dengan harga terjangkau,” kata Meutia Hatta. Demikian pula penerbitan majalah, tabloid, dan buku-buku yang melicinkan jalan maraknya pornografi dan porno aksi — juga tumbuh seolah ingin bersaing gigih dengan gerakan yang menentangnya.

Meski Indonesia sudah memiliki Lembaga Sensor Film (LSF), namun siaran-siaran hiburan secara langsung sangat kondusif kepada berkembangnya pornografi dan pornoaksi.

Pakaian, ucapan-ucapan, gerakan tari dan lainnya sebagai pelaku hiburan di televisi juga dinilai Menneg PP Meutia, sudah meninggalkan tata krama budaya ketimuran.

“Dampaknya di masyarakat sangat luas, kasus-kasus perilaku seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan remaja dan anak-anak di bawah umur sudah pada tahap yang memprihatinkan,” kata Meutia. Kehamilan di luar nikah, aborsi di kalangan remaja tidak kalah memprihatinkan.

Meutia Hatta memberi contoh data dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bahwa setiap tahun ada 1,2 juta aborsi dilakukan remaja. “Artinya sekitar 4.000-an remaja melakukan aborsi. Ini sangat memprihatinkan kami sebagai menteri dan kementerian yang ditugasi dalam pemberdayaan perempuan. Karena yang melakukan aborsi dan menderita karenanya adalah kaum perempuan yang harus segera dilindungi”, tegasnya.

RUU APP untuk Jalan Tengah Di akhir 2005, Menkokesra telah memohon kepada Presiden RI untuk menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai wakil pemerintah untuk menjaring

repro: www.walubi.or.id

Demonstrasi anti pornografi dan pornoaksi.

6

masukan dari masyarakat luas agar proses pembahasan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang dirancang sejak 2002 berhasil ditetapkan menjadi UndangUndang. RUU APP disebutkan dalam surat tersebut sebagai inisiatif DPR—dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi yang (dianggap) semakin marak, sehingga diperlukan adanya dasar hukum yang kuat dengan ancaman hukuman yang berat agar memberi efek jera bagi para pelaku pornografi dan pornoaksi. Setidaknya telah 68 lembaga/ unsur masyarakat yang diundang, dengan kategori: agamawan, perempuan, profesional, lembaga, organisasi nonpemerintah, artis dan budayawan. Hasil diskusi menunjukkan dua kutub, yakni pro dan kontra.

Tak urung, RUU APP yang dibahas DPR dan memasuki uji publik menuai beragam komentar. Ada yang mendukung, ada yang menolak lantaran definisi pornografi dan pornoaksi masih menjadi perdebatan.

Beberapa pihak menganggap UU Anti Pornografi dan Pornoaksi tidak diperlukan, karena KUHP dan UU No.40/1999 tentang Pers sebenarnya sudah bisa digunakan untuk mencegah semua bentuk pornografi dan pornoaksi. Sementara ada juga yang meminta, agar pembahasan RUU tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru dan dilakukan secara hati-hati.

Menneg PP juga mendengar bahwa kalangan pers/media, seniman, budayawan ‘menolak’ RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena tidak mau kebebasan berkreasinya dibatasi atau dikekang oleh RUU ini.

“Saya berusaha memahami pendapat dan sikap tersebut, namun mengharap seniman dan budayawan serta pihak lain untuk memahami dampak yang ditimbulkan apabila pornografi dan pornoaksi kita biarkan berkembang leluasa,” ujar Meutia Hatta.

Memang beberapa pengelola media, seniman dan artis menyatakan tindakan tegas terhadap pornografi merupakan bentuk pengekangan kemerdekaan pers dan bertentangan dengan UU Pokok Pers. Padahal tabloid-tabloid porno itu tidak dilindungi oleh prinsip perlindungan kemerdekaan pers sebagaimana termuat dalam UU Pokok Pers.

Ketua Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Sabam Leo Batubara, menyatakan bahwa secara prinsip pornografi tidak termasuk dalam kategori pers. Pers menyebarkan informasi yang berkaitan wilayah kepentingan publik, sedangkan pornografi terkait dengan wilayah privat atau personal.

Leo Batubara berpendapat, segala peraturan termasuk menyangkut pornografi di Indonesia ada. Masalahnya selama ini terkendala pada pelaksanaannya. Selama ini, tidak ada pelanggar pornografi yang dihukum berat. Hanya dijatuhi hukuman denda Rp 10 juta dan hukuman tiga bulan. "Jadi, sistemnya bagus, tapi pelaksanaannya lemah," kata Leo. Menurut Ade Armando, aktivis Media Ramah Keluarga di Indonesia, dahulu pornografi tidak pernah tumbuh subur lantaran sikap pemerintah tegas. Terakhir, Presiden Habibie meminta jajaran kepolisian membersihkan segala macam media porno. Tentu saja ada yang menjadi tumbal. Ketika itu, pemimpin redaksi Matra dan Popular dihukum pidana dengan masa percobaan oleh pengadilan. Akibatnya jelas: industri pornografi tiarap, masyarakat hidup tenteram. Namun setelah beberapa lama muncul kembali beragam media pornografi.

Memberdayakan Masyarakat Tempuh Jalur Hukum Para kelompok perempuan seperti Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat Arus Pelangi, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, Pokja Perempuan Mahardhika, Srikandi Demokrasi Indonesia, Yayasan Jurnal Perem-

puan, Senjata Kartini, Seknas Koalisi Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan, Kalyanamitra, dan Kepak Perempuan dalam kesempatan terpisah mengajukan solusi kontroversi RUU APP. Mereka mengusulkan memasukkan pengaturan mengenai pornografi ke dalam revisi Undang-Undang KUHP yang tengah disusun pemerintah.

Selain itu, sudah tersedia berbagai perangkat undang-undang yang mengatur mengenai pornografi seperti KUHP, Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Pers, dan UU tentang Perlindungan Anak.

Hal-hal yang bersifat moral semestinya tidak diselesaikan dalam undang-undang, melainkan melalui pendidikan di rumah dan sekolah. Alasannya, hal-hal menyangkut moralitas tidak dapat disamaratakan bagi setiap orang. Mereka mengingatkan, meskipun dimaksudkan melindungi perempuan dan anak-anak, RUU ini mendiskriminasi dan berpotensi mengkriminalkan perempuan dan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan.

Jangan ketidakmampuan negara mengatur pornografi disalahkan kepada perempuan.

Sementara itu Leo Batubara dari Dewan Pers, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya diberdayakan untuk menempuh jalur hukum dalam penanganan masalah pornografi dan pornaksi. Hal itu disampaikan Sabam, menyusul maraknya aksi penolakan akan masuknya majalah Playboy versi Indonesia dan banyaknya media yang mengumbar erotisme dan pornografi yang telah beredar.

“Masyarakat yang menolak pornografi itu dilindungi hukum, karena itu tempuhlah melalui jalur hukum," katanya seraya menambahkan, sistem/rambu-rambu anti pornografi cukup lengkap, berbagai pasal di KUHP dan UU Pers juga menolak pornografi.

Menurut Leo, kalau masyarakat diberdayakan untuk menempuh jalur hukum, itu akan lebih baik, daripada mencoba menekan pemerintah supaya diberlakukan kembali rezim ‘perizinan’. Pelanggaran yang menyangkut pornografi atau kecabulan telah diatur dalam KUHP Pasal 282 yang disebut sebagai pelanggaran kesusilaan.

Menurut Leo, permasalahan pornografi adalah soal distribusi kepada yang berhak dan yang tidak berhak menerimanya serta distribusi di tempat yang tidak pantas dan tidak layak. Bila memang ada isu keprihatinan pada rakyat kecil yang lazim menjadi pengecer media porno, orientasi tindakan pemerintah bisa saja bukan pada memperkarakan para penjaja melainkan membersihkan segenap produk media porno dari pasar dan meminta para penjual untuk tidak mengulang perbuatannya lagi. Yang dibutuhkan adalah ketegasan dan konsistensi secara terusmenerus. Menangkapi produser mungkin bisa dilakukan di lain waktu. Begitu saja.

Di akhir tahun lalu, Kelompok Penanggulangan Masalah Pornografi dan Pornoaksi telah mengagendakan rencana aksi untuk Penghapusan Pornografi dan Pornoaksi. Lewat rapat yang dihadiri para perwakilan dari instansi terkait seperti Kementerian Koordinator Kesra, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Agama, Kepolisian, Elemen Masyarakat Tolak Pornografi dan Kejaksaan Agung disusun aksi nyata pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Inti kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat yang telah menjadi korban tayangan-tayangan dan gambar-gambar porno di tingkat nasional dan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat seluruh lapisan masyarakat akan bahaya pornografi dan pornoaksi.

Jalan Panjang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Sejak Februari lalu, panitia khusus (pansus) di DPR mengundang berbagai kalangan untuk didengar pendapatnya. Sekitar 62 perwakilan masyarakat telah diundang oleh Pansus RUU APP yang diketuai H Balkan Kaplale.

RUU ini sebenarnya diusulkan anggota dewan sejak 1999.

Tetapi pembahasannya tersendat lantaran dewan memprioritaskan pembahasan RUU yang berkaitan dengan ekonomi.

Setelah melalui dua kali pergantian presiden, sekarang RUU ini diajukan kembali dan disetujui Rapat Paripurna DPR untuk dibahas menjadi undang-undang. ”RUU ini ditunda pada masa lalu karena ada kekhawatiran akan terjadi disintegrasi bila kelompok yang pro sama banyak dengan kelompok yang menolak. Memang adanya beragam komentar mungkin terjadi lantaran tidak paham akan substansi RUU. Misalnya kata sensual, sangat multitafsir. Lalu juga suara dimasukkan di situ. Karenanya pembahasan RUU tidak dilakukan dengan terburu-buru,” jelas Sukmadewi Jakse, anggota Komisi VI. Sukmadewi yang juga anggota tim perumus Pansus RUU Pornografi dan Pornoaksi mengatakan, meskipun pansus masih ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beberapa Pasal Kontroversial

lusi, www.beritafoto.com

Pasal 58 Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengekspresikan daya tarik tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp500 juta.

Unjuk rasa organisasi massa menentang maraknya pornografi akhir-akhir ini.

Pasal 59 Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh sebagaimana dimaksud

Mencegah Generasi Porno

P

agi itu Iwan, siswa SMP di ibukota bergegas menuju kantin belakang sekolah. Di salah satu sudut, Agus telah menunggu dengan cemas. “Mana?” tanya Agus setengah berteriak. Iwan duduk di sebelahnya seraya menyodorkan bungkusan koran berisi VCD dan tabloid ke Agus.

“Bagaimana, rame nggak?” Agus bertanya lagi. “Lumayan, bagusan yang kemarin. Tapi ati-ati pas aku lewat di depan BP tadi ada rencana mau razia,” jelas Iwan. “Tenang, ada tempat penyimpanan yang aman,” kata Agus,” Besok mau ikut hunting lagi di Glodok, katanya ada keluaran Indonesia yang baru,” tambah Agus.”Dari mana kamu tahu itu,” tanya Iwan. “Kemarin di siaran TV tengah malam,” timpal Agus.

Bagi sebagian anak-anak sekolah obrolan seperti ini cukup lazim. Saling diskusi tentang bacaan dan VCD musik memang sering terjadi diantara mereka. Tapi obrolan Iwan dan Agus tadi adalah masalah VCD dan tabloid porno yang mudah mereka dapatkan dengan harga kurang dari sepuluh ribu rupiah di pelbagai sudut kota Jakarta.

Meski sering dilakukan razia baik di sekolah ataupun razia oleh kepolisian terhadap pedagang materi pornografis, namun distribusi materi pornografis seakan tidak ada matinya.

Terlebih gambar-gambar porno dan materi pornografis lainnya saat ini jauh lebih mudah didapatkan lewat jaringan internet. Bahkan teknologi telepon seluler seolah membuat mudah aktivitas berbagi konten berbau porno. Lewat fitur kamera dan koneksi bluetooth, pornoaksi pun bisa direkam dan dibagi. Ironisnya beberapa tayangan televisi malah mengekspos tayangan yang cenderung bermuatan porno, meski disiarkan malam hari tapi memungkinkan disaksikan anak-anak.

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyatakan permasalahan yang ada saat ini terjadi lantaran belum adanya kekuatan politik untuk mengoreksi masalah pornografi dan pornoaksi. Padahal faktor itu menjadi penting karena dampak dari pornografi dan pornoaksi sekarang sedang melanda Indonesia. Penyebarluasan media atau situs pornografi itu, menurut Hidayat, berdampak cukup besar terhadap rusaknya moral generasi muda. “Masuknya budaya Barat yang negatif dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara,” katanya.

Sementara Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Adyaksa Dault, menyatakan dalam konteks tertentu segmen kegiatan olahraga dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemuda seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran dan tindakan kriminalitas lainnya, serta pornografi, pornoaksi dan pornowicara yang merusak moralitas dan ahlak bangsa.

Pornografi di Media Bagaimana jika pornografi terjadi di media massa?

Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan A Djalil, mengatakan pada saat ini pemerintah tidak memiliki kewenangan lagi untuk melarang peredaran dan penerbitan me-

dia pers. Tidak seperti pemerintahan masa lalu yang dapat mengijinkan dan melarang.

“Menyangkut pornografi dan pornoaksi, Depkominfo tidak bisa mengambil tindakan untuk melakukan pelarangan karena tidak memiliki kewenangan, dan pihak yang memiliki kewenangan baik dari Undang-undang Pers maupun KUHP adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum,” kata Sofyan.

Menurut Menkominfo, pornografi itu dilarang dalam KUHP Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi, “barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterangterangan suatu yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, akan dapat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp45.000."

Jika penerbitan melakukan tindak pidana pornografi maka akan diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam KUH Pidana.

Pada Undang-undang Pers Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa pers nasional berkewajiban menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta azas praduga tak bersalah. Sedangkan pada Pasal 18 Undangundang Pers mengatakan, perusahaan pers yang melanggar ketentuan yang tersebut diatas dipidana dengan denda paling banyak Rp500 juta.

Di dalam Undang-undang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 dikatakan, isi penyiaran dilarang menunjukkan kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan nakotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bagaimanapun juga untuk menghadapi masalah pornografi dan pornoaksi, diperlukan aksi nyata dari masyarakat dan para ahli hukum seperti melakukan demo dan tuntutan hukum terhadap pihakpihak yang tidak peduli adanya dampak kerusakan moral akibat pornografi. ”Masyarakat dan berbagai pihak seharusnya bekerjasama melakukan aksi melawan pornografi, karena permasalahan pornografi sekarang ini bukanlah hal yang harus dibicarakan. Sekarang jelas dan paling penting kita harus menjadikan suatu gerakan masyarakat melawan pornografi dan pornoaksi,” tegas Sofyan.

Haruskah kita menunggu dan terus menunggu, sementara bocah-bocah seusia Iwan dan Agus tengah terbuai adegan mesum dari VCD dan tabloid porno yang dengan mudah mereka dapatkan di pasaran? (fik/g)

dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan atau paling lama 7 tahun dan/denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Pasal 67 (1) Setiap dewasa yang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar Pasal 76 Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan seni sebagaimana dalam Pasal 22 dipidana paling singkat 18 bulan, paling lama 7 tahun dan/atau pidana paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Pasal 81 (1) Setiap orang yang berciuman bibir di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta.

Pasal 82 (1) Setiap orang yang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. (f-berbagai sumber)

Barang bukti dimusnahkan, namun pornografi tetap marak.

repro mediaionline.com

harus mendengar lebih banyak suara masyarakat, tidak cukup hanya 70 komponen yang sudah datang ke DPR selama ini.

Menurut Sukmadewi, undang-undang seharusnya disusun dengan mendengar setidaknya 60 persen suara masyarakat. Karena itu, Pansus merencanakan untuk berkunjung ke Batam, Bali, dan Papua untuk melihat keragaman sosial budaya masyarakat setempat. ”Karena RUU ini menyentuh berbagai aspek kehidupan, Pansus memang harus bekerja dengan lebih hati-hati,” kata Dewi.

Draf RUU APP terdiri dari 93 pasal yang dirangkum dalam sebelas bab, mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Baik itu menyangkut media massa, film, tarian, puisi, lukisan, pertunjukan, maupun perilaku yang dinilai sebagai pornoaksi, yang di RUU ini didefinisikan ”perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”. Penjabarannya, misalnya, gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi, onani, atau hubungan seks di muka umum.

Untuk mencegah dan memerangi pornografi dan pornoaksi itu, RUU ini juga memerintahkan dibentuknya suatu badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Lembaga yang terdiri dari sedikitnya 13 anggota yang berasal dari unsur-unsur masyarakat itu bertanggungjawab langsung kepada presiden. ”Tujuannya adalah untuk menegakkan moral bangsa,” kata Balkan.

Ganjaran terhadap pelanggar pasal-pasal dalam undang-undang ini—jika kelak disetujui—cukup berat. Hukuman pidana penjara yang diterapkan, misalnya, berkisar satu tahun sampai 20 tahun. Hukuman ini pun bisa ditambah atau berwujud denda yang besarnya Rp 100 juta hingga Rp 3 miliar. (fik/g)

7

KOMUNIKA

PEREKONOMIAN ini. Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni adventure travel, cultural travel dan ecotourism.

Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnyapun langsung dinikmati oleh mereka.

Yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam konsep CBT adalah wisatawan domestik (wisnus) yang perannya sangat besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang nantinya diharapkan akan dikunjungi oleh wisman. Obyek-obyek wisata yang sering dan padat dikunjungi oleh wisnus akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang jarang dikunjungi wisnus. Makin banyak wisnus berkunjung , makin terkenal obyek tersebut dan pada akhirnya merupakan promosi untuk menarik datangnya wisman.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka pengembangan dan pembangunan obyek wisata atas dasar CBT ini adalah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, meskipun tetap diupayakan hanya sebatas sebagai fasilitator untuk menarik investor swasta melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

repro: www.inonesiaimage.com

Pedagang cenderamata tersenyum lagi, menyusul kembali naiknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali.

Sudah hampir lima bulan ini hasil kerajinan tangan Tamirin (37 th) menumpuk di salah satu sudut rumahnya yang terletak di Trowulan, Mojokerto. Etalase sederhana di depan rumahnya tampak dipenuhi berbagai jenis patung dan souvenir yang terbuat dari batu hingga logam cor. Tak hanya Tamirin, puluhan pengrajin di kawasan Trowulan juga mengeluhkan hal yang sama. Selama ini barang kerajinan buatan mereka selalu laris manis dikirim hampir dua hari sekali ke Bali. Namun setelah dua kali peristiwa ledakan bom di Legian Bali pengiriman barang kerajinan tak sesering dulu, bahkan banyak para pekerja harian kerajinan yang terpaksa menganggur lantaran tidak ada pesanan.

S

elain pesona alamnya yang menarik, Bali juga sebuah pasar kerajinan yang sangat besar. Tak hanya bagi para pembuat barang kerajinan di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hasil survei Bank Dunia menyebutkan terjadinya penurunan penghasilan pedagang kecil di Bali. Sekitar 52 UKM di Bali melaporkan adanya pemangkasan pegawai, demikian pula terjadi penurunan pendapatan UKM di Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Usaha kecil yang bertahan adalah usaha yang tidak sekadar

hankan jumlah tenaga kerja yang ada sekarang.

menunggu pesanan turis asing.

Tragedi Bali, Oktober 2002 yang disusul dengan tragedi Hotel JW Marriott Agustus 2003, dan Bom Bali ke II setahun lalu, membuat pariwisata Bali mengalami penurunan cukup signifikan. Tak hanya penurunan jumlah kunjungan wisata, tapi juga penurunan pendapatan usaha kecil yang juga bergantung pada pariwisata di Bali.

Tanpa tragedi pun mengatasi permasalahan pariwisata di tiga tahun terakhir sudah cukup sulit, apalagi ditambah dengan terjadinya tragedi ini, bahkan diikuti pula dengan Perang Irak dan SARS serta terakhir: kasus merebaknya flu burung.

Di tahun 2002 dari bulan Januari sampai dengan 11 Oktober kondisi pariwisata Indonesia masih normal karena ketidaknormalan hanya dialami dua setengah bulan terakhir pasca 11 Septembar 2002. Sedangkan di tahun 2003 ketidak normalan akan berlangsung satu tahun penuh bahkan merembet ke tahun 2004. Persoalan jaminan keamanan menjadi perhatian, sehingga beberapa negara mengeluarkan travel warning yang mengingatkan warganya untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan wisata.

Sektor pariwisata adalah penyedia kesempatan kerja yang sangat dominan yakni 10% dari lapangan kerja di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja langsung 7,3 juta dan yang tidak langsung 5 juta orang. Sehingga bila terjadi permasalahan yang menghambat kemajuan pariwisata pasti akan membawa dampak negatif terhadap ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu berbagai strategi pun harus diarahkan ke sasaran penciptaan lapangan kerja atau paling tidak memperta-

pariwisata Indonesia.

Melalui Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional, bidang pariwisata mendapatkan penugasan baru untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan memulihkan citra Indonesia di dunia internasional. Penugasan ini makin rumit terutama setelah dihadapkan pada tantangan baru akibat terjadinya tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Menghadapi tantangan dan peluang ini, telah dilakukan pula perubahan peran Pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat diartikan sebagai menciptakan iklim nyaman agar para pelaku kegiatan kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif.

Selain itu sub sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau community-based tourism development (CBT) .

Pada bulan Juli 2000, Bank Dunia mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan CBT

Wisman Naik 19,81 Persen Sejak peristiwa 11 September 2001 pemerintah dan pelaku pariwisata sepakat untuk lebih fokus memasarkan Indonesia dengan prioritas ke negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Di samping 70% wisman Indonesia memang berasal dari segmen pasar ini, terdapat pula kecenderungan akan makin sedikit manusia yang berpergian terlalu jauh dari tempat tinggalnya hanya untuk berwisata. Terlalu banyak risiko terutama yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan serta efisiensi karena pariwisata saat ini berhadap-

Dorong Pengembangan Pariwisata Berbagai negara termasuk Indonesia pun turut menikmati dampak dari peningkatan pariwisata dunia terutama pada periode 1990–1996. Badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997, merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi masyarakat pariwisata Indonesia untuk melakukan reposisi sekaligus revitalisasi kegiatan

lan sebelumnya dari 67.687 orang menjadi 81.093 orang atau naik 19,81 persen. Kenaikan tersebut merupakan pertanda awal yang baik bagi pariwisata di Bali. Secara nasional, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia melalui 13 pintu masuk utama pada bulan Desember 2005 mencapai 312.177 orang, mengalami peningkatan 19,56 persen dibanding bulan November 2005 sejumlah 261.100 orang.

Kenaikan ini lebih disebabkan siklus bulanan, dimana bulan Desember merupakan “peak season”. Namun bila dibanding dengan bulan yang sama tahun 2004, jumlah wisman bulan Desember 2005 mengalami penurunan cukup tajam sebesar 25,04 persen.

Prospek pariwisata ke depan pun sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatawan internasional (inbound tourism) berdasarkan perkiraan WTO yakni 1,046 miliar orang (tahun 2010) dan 1,602 miliar orang (tahun 2020), di antaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020.

Berdasarkan angka perkiraan tersebut, para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “repositioning” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.

Belajar dari Sejarah Ketika Bali akan dicanangkan sebagai daerah pariwisata di tahun 1970-an, muncul pertanyaan mendasar: akan dibawa kemana Bali? Pertanian ataukah pariwisata. Dari serangkaian diskusi panjang diputuskan wilayah Bali sebagai wilayah pariwisata: pariwisata budaya. Universitas Udayana kemudian membuat konsep tentang pariwisata budaya. Pariwisata yang bertitik tolak dari keragaman budaya Bali dan menjual keindahan Bali dengan segala kehidupannya yang bernapaskan agama Hindu. Pariwisata yang tidak menjual seks, judi dan segala bentuk kemaksiatan lainnya. Pariwisata yang menghormati tempat-tempat suci di Bali. Pasir, ombak, Ngaben dan Tari Kecak memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Pulau Dewata ini juga menjadi pintu gerbang bagi turis asing yang akan mengunjungi daerah wisata lain seperti Yogyakarta dan Lombok. Satu kekuatan yang membuat Bali bisa bangkit adalah keharmonisan antar warga. Demikian diakui oleh Agus Bambang Prianto, orang pertama yang mengkoordinasi evakuasi mayat korban Bom Bali I. Di salah satu sudut Bali, Ibu Gedong Bagus Oka berkata,” Hiduplah dengan karunia, kasih sayang, dan saling percaya, lalu semuanya akan mengalir dengan damai.”

GELIAT WISATA PULAU DEWATA

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

an dengan “time poor–money rich people” (punya harta tetapi miskin waktu). Oleh karena itulah berbagai upaya dilakukan dengan paket wisata yang menarik agar wisman di sekitar negara kita lebih tertarik berkunjung ke Indonesia dibandingkan ke negara lain.

Selain itu pemerintah juga telah menyarankan agar pelaku pariwisata Indonesia lebih fokus ke pasar dalam negeri, menggarap wisatawan nusantara (wisnus) dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya sehingga minimal kondisi keuangan perusahaan akan dapat tertolong.

Kepala Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Ir Agus Soebeno mengatakan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Bali dalam bulan Desember 2005 meningkat dibanding bu-

repro: www.inonesiaimage.com

(f/g)

8

KESRA

KOMUNIKA Pemerintah Lakukan Depopulasi Unggas Terjangkit Flu Burung

Flu Burung Kian Ganas

Hingga kini, pemerintah terus berupaya menanggulangi mewabahnya virus AI dengan cara memberi bantuan berupa mobil, alat suntik, vaksin, dan dana tunai ke daerah-daerah. Pemerintah berjanji mengganti biaya unggas yang dimusnahkan karena terjangkit virus ini. Surveilan itu terus dilakukan begitu ketemu unggas yang positif terinfeksi. Prosedurnya langsung dimusnahkan dan dibersihkan kemudian divaksin. Itu sudah prosedur standar.

Dampak Ekonomi Flu Burung Jutaan peternak unggas dilaporkan mengalami kerugian akibat banyaknya ternak unggas yang mati serta merosotnya harga jual daging unggas dan telur.

Departemen Pertanian mencatat jumlah peternak unggas di Indonesia ada sekitar dua juta orang dengan perputaran uang mencapai Rp 60 triliun setiap tahun.

Sejak awal masuknya flu burung pada tahun 2003, hingga tahun 2005 tercatat unggas yang mati mencapai 16,5 juta ekor.

Bila dihitung dengan harga rata-rata tertinggi unggas Rp 10.000 per ekor maka kerugian yang ada telah mencapai Rp 165 miliar. Sementara itu jika menggunakan harga ratarata terbawah Rp 5.000 per ekor maka kerugian mencapai Rp 87 miliar.

Pemerintah Sediakan Dana Kompensasi Upaya untuk mencegah penyebaran flu burung memang bukan perkara mudah. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, pengadaan vaksin yang harus diimpor sementara waktu yang dibutuhkan terlalu sempit sedangkan meka-

lusi,www.neritafoto.com

M

eski belum menjadi pandemi, ada kemungkinan virus flu burung di Indonesia makin mengganas. Indikasinya, angka kematian manusia makin banyak dan jarak kematian makin pendek.

“Dulu kan jaraknya jauh. Ini makin cepat.

Artinya ada kemungkinan virus itu makin ganas,” kata Menteri Pertanian Anton Apriantono. Karena itu pemerintah mengambil langkah proaktif depopulasi yakni pemusnahan unggas yang terjangkit flu burung dan unggas lain dalam radius 1 km.

“Daerah-daerah potensial kita sisir lagi, ada atau tidak ada kasus ayam mati, kita periksa sambil sosialisasi dari pintu ke pintu,” ujarnya.

Virus AI (Avian Influenza) saat ini menyebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Ditjen Peternakan mencatat, hingga Februari 2006, 26 propinsi dan 161 kab/kota, termasuk Papua, Maluku, dan Manado, dilaporkan diserang virus penyebab flu burung tersebut.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan Departemen Pertanian, Syamsul Bahri menyatakan, pada awalnya virus AI menyerang Pekalongan, Jateng ,dan Tangerang pada Agustus 2003, setelah itu, kasusnya terus muncul di berbagai daerah.

“Dulu, kasusnya terdeteksi 3 bulan sekali.

Kini, 3 hari sekali, kita mendengar ada kasus baru. Artinya, penyebaran virus ini sangat cepat dan membahayakan,” kata Syamsul Bahri saat acara Gerakan Nasional Tumpas Avian Influenza (Genta) di Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (21/2).

Cepatnya penyebaran virus flu burung dipicu juga oleh faktor musim, sebab di musim hujan virusnya dapat berkembang dengan baik. Tidak hanya di Indonesia, secara global, penyebaran flu burung juga sangat sangat cepat. Di Asia, virus ini telah menginfeksi 10 negara lebih. Demikian juga di Eropa dan Afrika.

nisme keuangan mengharuskan barang itu ada dan cepat sampai sebelum penutupan tahun anggaran. Karena waktu yang terlalu sempit sehingga tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya jalan keluarnya harus panjang dan itu harus dijelaskan ke DPR. “Itu memang salah satu kendala di tahun lalu tetapi pada tahun ini mungkin tidak terjadi lagi karena sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari,” kata Menteri Pertanian menambahkan.

Namun demikian pemeritah akan berupaya maksimal. Departemen Pertanian telah menyediakan dana kompensasi senilai Rp150 milyar untuk flu burung, sedangkan dari Departemen Kesehatan dan Menko Kesra menyediakan dana khusus tersendiri.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengungkapkan pemerintah Indonesia mentargetkan penyelesaian penanganan masalah flu burung (avian influenza) hingga tingkat masalah terendah dalam jangka waktu tiga

Jum’at Sore, panas yang menyerang tubuh bocah kecil selama beberapa hari itu tidak kunjung reda. Ibunya bergegas membawa Imanuel yang berusia 6 tahun ke RS Pirngadi, Medan dari rumahnya di Jalan Permai Gang Amal. Setelah menjalani perawatan dokter, Minggu pukul 9 pagi, Imanuel menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hasil pemeriksaan dokter menyebutkan jumlah trombosit di dalam tubuh bocah SD itu terakhir sebanyak 32.000.

Demam Berdarah. Wabah yang biasanya menyerang saat musim penghujan tetap menjadi ancaman di sebagian besar wilayah Indonesia. Hingga pertengahan 2005 masih ada daerah yang berstatus kejadian luar biasa (KLB). Sampai Mei tahun 2005 di seluruh Indonesia tercatat 28.224 kasus; dengan jumlah kematian 348 orang. Hingga awal Oktober 2005, kasus DBD di 33 provinsi mencapai 50.196 kasus, dengan 701 di antaranya meninggal (case fatality rate 1,4 persen ).

Daerah terpaan DBD terbesar diantaranya adalah DKI Jakarta (14.200 kasus). Kasus kematian tertinggi tercatat di wilayah Jawa Barat (147 orang). Data itu menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dari Mei hingga awal Oktober. Banyaknya kasus DBD ini seiring dengan datangnya musim hujan yang menyebabkan banyaknya genangan air.

Karena itu pemerintah tetap menggalakkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Hal ini didasari pemikiran jika virus dengue memang masih ada, paling tidak upaya yang bisa dilakukan adalah menghambat perkembangbiakannya.

DBD, atau dengue hemorrhagic fever (DHF), ditularkan nyamuk Aedes Aegypti yang telah terjangkit virus DBD. DBD disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus yang berbeda antigen. Virus ini adalah kelompok Flavivirus dan serotipenya adalah DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Infeksi oleh salah satu jenis serotipe ini akan memberikan kekebalan seumur hidup tetapi tidak menimbulkan kekebalan terhadap serotipe yang

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

repro: www.mediaonline.com

Bersiap Antisipasi DBD

lain. Sehingga orang yang hidup di daerah endemis DHF dapat mengalami infeksi 4 kali seumur hidupnya.

Aedes Aegypti menggigit pada pagi hari dan sore.

Nyamuk ini berkembang biak di genangan air bersih. Siklus perkembangbiakan nyamuk berkisar antara 5 - 7 hari. Jadi, kalau nyamuk dewasa bertelur di air, hari pertama ia langsung menjadi jentik sampai hari ke-4, lalu menjadi pupa (kepompong), kemudian akan meninggalkan rumah pupanya menjadi nyamuk dewasa.

Tanda-tanda yang lazim ditemukan pada pengidap demam berdarah adalah demam tinggi yang terjadi tibatiba, manifestasi perdarahan, hepatomegali atau pembesaran hati, kadang-kadang terjadi syok, dan harus segera dirawat jika denyut jantung meningkat, kulit pucat dan dingin, denyut nadi melemah, terjadi perubahan derajat kesadaran, penderita terlihat mengantuk atau tertidur terus-menerus, urine sangat sedikit, peningkatan konsentrasi hematokrit secara tiba-tiba, tekanan darah menyempit sampai kurang dari 20 mmHg, hipotensi.

Sampai kini satu-satunya pencegahan adalah dengan memerangi nyamuk yang mengakibatkan penularan. Caranya, lakukan 3M: menguras bak air; menutup tempat yang mungkin menjadi sarang berkembang biak nyamuk, mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air.

Di tempat penampungan air seperti bak mandi diberikan insektisida yang membunuh larva nyamuk seperti abate. Ini bisa mencegah perkembangbiakan nyamuk selama beberapa

tahun hingga tahun 2008.

Mentan mentargetkan penyelesaian masalah flu burung paling tidak tiga tahun sampai tingkat the lowest level, jadi tidak mungkin sampai menghilangkan sama sekali karena masalahnya tidak sederhana.

Mengenai langkah pemerintah untuk melakukan pemusnahan unggas, Anton Apriyantono menegaskan pemerintah secara umum memberi penggantian sebesar Rp. 10.000 untuk setiap ternak. Dana penggantian tersebut akan diambil dari APBN. Sementara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abu Rizal Bakrie, menyatakan untuk penanganan flu burung akan dilakukan melalui Komisi Nasional dengan membentuk sebuah Krisis Center terpadu. Sedangkan kedudukan Krisis Center yang berada di Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan akan disatukan dibawah koordinasi Menko Kesra. (f/g)

minggu, tapi pemberiannya harus diulang setiap periode waktu tertentu.

Antisipasi Sejak Dini Penyakit DBD pertama kali di Indonesia ditemukan terjadi di Surabaya pada tahun 1968, akan tetapi konfirmasi virologis baru didapt pada tahun 1972. Sejak itu penyakit tersebut menyebar ke berbagai daerah, sehingga sampai tahun 1980 seluruh propinsi di Indonesia telah terjangkit penyakit. Sejak pertama kali ditemukan, jumlah kasus menunjukkan kecenderungan meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara sporadis selalu terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) tiap tahun.

Menurut catatan Badan Litbang Depkes RI, KLB DBD terbesar terjadi pada tahun 1998 dengan Incide Rate (IR) 35,19 per 100.000 penduduk dan CFR 2%. Pada tahun 1999 IR menurun tajam sebesar 10.17%, namun tahuntahun berikutnya IR cenderung meningkat 15,99 (tahun 2000)l 21,66 (tahun 2001); 19,24 (tahun 2002) dan 23,87 (tahun 2003).

Depertemen Kesehatan telah mengupayakan berbagai strategi dalam mengatasi kasus ini. Pada awalnya strategi yang digunakan adalah memberantas nyamuk dewasa melalui pengasapan, kemudian strategi diperluas dengan menggunakan larvasida yang ditaburkan ke tempat penampungan air yang sulit dibersihkan.

Untuk mencegah dampak DBD, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk hidup bersih lingkungan tempat tinggal dengan melaksanakan 3M+1T yakni menguras bak mandi 1 kali seminggu, mengubur barang-barang bekas, menutup tempat-tempat penampungan air dan telungkupkan wadah-wadah yang dapat menampung air.

Tentunya kita tak ingin makin banyak Imanuel-Imanuel lain yang ikut menjadi korban karena serangan demam berdarah. Selain melakukan 3M+1T kita juga bisa memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, mengguanakn kelambu pada waktu tidur, memasang kasa, menyemprot dengan insektisida, memasang obat nyamuk. Lewat pemerintah daerah, pemerintah pusat juga telah menggalakan gerakan Bumantik dan Wamantik pada tahun lalu.

Sebuah gerakan nasional yang melibatkan ibu-ibu dan siswa untuk memeriksa jentik nyamuk secara berkala sebagai upaya pencegahan terhadap serangan demam berdarah. (t-g)

9

KOMUNIKA

LINTAS DAERAH

Nangroe Aceh Darussalam

PEMPROV DAN PENGUSAHA TEKEN PAKTA INTEGRITAS ANTI KKN Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diwakili Penjabat Gubernur NAD H. Mustafa Abubakar dan pengusaha setempat yang diwakili Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh H. Firmandez, dan Koordinator Gerakan Antikorupsi (Gerak) Akhiruddin Mahyuddin, di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Minggu (5/2), menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disaksikan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla. Dalam Pakta ini, seluruh jajaran Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta kalangan dunia usaha, berjanji tidak akan melakukan segala bentuk praktek KKN. Para pejabat juga bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. (www.nad.go.id)

Riau

64 RIBU GURU RIAU DAPAT INSENTIF Sebanyak 64 ribu guru di Riau mulai jenjang TK hingga SMA pada tahun ini akan mendapat insentif gaji tambahan dari Pemprop Riau. Intensif itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Riau Hikmani dalam keterangannya Rabu (22/2) di Pekanbaru mengatakan dalam RAPBD Riau 2006 sudah dialokasikan anggaran sebesar 69 miliar untuk memberikan insentif kepada 64 ribu guru di Riau.

Dikatakan penganggaran dana untuk insentif guru ini sebagai upaya Pemprop Riau untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Karena penghasilan yang diterima para guru selama ini masih belum memadai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Ia juga menjelaskan insentif guru ini tak hanya untuk guru PNS namun juga guru honor atau guru bantu yang dibiyai APBD. Disamping insentif, guru terpencil juga diupayakan mendapat fasilitas rumah tempat tinggal. (www.riau.go.id)

Bangka Belitung

BERSIH-BERSIH KOTA DI JUM'AT PAGI Kegiatan Jumat Bersih diprogramkan oleh Pemkab Bangka dengan menyertakan karyawan-karyawati di seluruh Instansi bersama masyarakat melaksanakan kegiatan kebersihan. Kegiatan ini, sebagaimana dijelaskan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bangka, Asrul Sani SE, ditujukan untuk meningkatkan semangat budaya bersih warga Kota Sungailiat sesuai dengan Moto Kota Sungailiat, yakni Berteman, Bersih, Tertib dan Aman.

Sebagai Kota peraih penghargaan Adipura pada tahun 2005 yang lalu, Budaya Bersih warga yang mendiaminya, menjadi modal utama untuk menjaga citra peraih penghargaan bergengsi tersebut. Melalui kegiatan ini menurut Asrul, diharapkan agar ke depan warga Kota Sungailiat dapat tetap menjaga citra bersih kotanya. (www.bangka.go.id)

DKI Jakarta

BUS SEKOLAH GRATIS Mulai tahun 2006, Pemerintah Propinsi (Pemprop) DKI Jakarta akan menyediakan bus sekolah gratis untuk siswa SMP dan SMA. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

pelayanan angkutan kepada pelajar di Jakarta.

Namun pelayanan bus gratis itu masih sangat terbatas, bus yang disediakan hanya 33 unit untuk melayani lima trayek. Bus yang akan disediakan berupa bus sedang dan berwarna kuning. Pengelolaan bus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun sekolahsekolah akan dilibatkan dalam menjaga keamanan dan memelihara kebersihan bus tersebut. (www.jakata.go.id)

Jawa Timur

Pelayanan Teknis (UPT) yang akan berlokasi di lantai 2 Kantor Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET). Dalam UPT tersebut para investor maupun calon investor dapat lebih memperoleh kejelasan mengenai Tata Cara Penanaman Modal secara lebih cepat.

Saat ini BKPM-KR Propinsi Sulut sedang giat mencari strategi guna mengatasi berbagai kendala yang dialami oleh para nvestor baik PMA dan PMDN. Hal ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundajang untuk membangun Sulut, dengan melibatkan investor swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. (www.sulut.go.id)

ACARA ‘AJANG WADUL‘ DIMINATI MASYARAKAT ‘Ajang Wadul’ merupakan acara interaktif yang ditayangkan dua minggu sekali setiap hari Rabu di TVRI Jawa Timur. Dipandu Cak Lutfi Galajapo dan Cak Sapari (Group Pelawak Kartolo) serta didukung Cak Priyo Galajapo dan Cak Djadi Galajapo, acara penampung keluh kesah warga Jawa Timur dikemas menarik karena diselingi banyolan segar dan alunan musik khas Jawa Timuran.

Beragam permasalahan yang dilaporkan masyarakat diantaranya, mengenai saluran air yang tersumbat, pelayanan RSU dr Soetomo Surabaya, Tes CPNS di lingkungan Pemprop Jatim, kabar Persebaya, irigasi pengairan sawah, meminta kontak tani (semacam kelompencapir) di pedesaan diadakan kembali, sarana jalan yang rusak, sampah, Subsidi Langsung Tunai (SLT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), layanan Telkom, pertanahan hingga masalah Jamsostek.

Acara 'Ajang Wadul' ini diminati diminati masyarakat Jatim, karena banyak telepon, faksimili, dan surat yang masuk ke bagian pemberitaan TVRI Jatim.

Kepala Dinas Infokom Jatim, Drs Suwanto Msi berharap agar acara yang terselenggara atas kerjasama Dinas Infokom Propinsi Jatim dengan TVRI Jatim ini menjadi jembatan antara birokrasi dan masyarakat, dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Kalimantan Selatan

GELAR VAKSIN MASSAL Kepala Dinas Peternakan Kalsel Maskamian Anjam mengatakan, meski Kalsel tidak termasuk terjangkit virus flu burung (avian influenza), pihaknya siap mengantsipasi penyebarannya dengan mengadakan vaksin massal. Sasarannya, di empat daerah yang rawan tertular penyakit mematikan itu, yakni Banjarbaru, Tanah Laut (Tala), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU).

Hingga saat ini di empat daerah tersebut terdapat ayam buras yang jumlahnya mencapai 8 juta, sedangkan itik jumlahnya mencapai 2,5 juta.

Pelaksanaan vaksi massal itu dilakukan pada awal Maret mendatang. Menurut Maskamian pihaknya menyediakan obat sebanyak 5,1 juta dosis. Sementara itu, Disnak Kalsel melarang unggas dari luar daerah khusus yang terkena wabah flu burung memasuki Kalsel. Pelarangan itu berlaku baik untuk bibit unggas maupun pakannya.Setiap unggas yang memasuki daerah Kalsel harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan dari asal unggas tersebut yang menerangkan bebas wabah flu burung. (www.kalsel.go.id)

Sulawesi Utara

PENCANANGAN LAYANAN INVESTASI SATU ATAP Untuk meningkatkan penanaman modal di wilayahnya, tahun 2006 ini BPKM-KR Propinsi Sulut mencanangkan Pelayanan Satu Atap atau One Stop Service (OSS) di bidang Investasi. Pelayanan ini ditangani Unit

Gorontalo

PRESTASI BIDANG PENERIMAAN PAJAK Provinsi Gorontalo mengukir prestasi dengan meraih penghargaan tingkat nasional dalam bidang realisasi penerimaan pajak.

Demikian Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Andha F. Mirazha. Pada tahun

anggaran 2005, menurutnya, Provinsi Gorontalo berhasil merealisasikan rencana penerimaan PBB dan BPHTB. Pada triwulan II realisasi penerimaan PBB Provinsi Gorontalo telah mencapai Rp22.101.148.000,- dari target Rp 27.984.792.000,- atau 78,98%. Hingga akhir tahun 2005 Gorontalo mampu memasukkan dana dari semua sektor sebesar Rp 65.387.144.000,- yang sebelumnya ditargetkan hanya Rp 40.630.551.000 atau kenaikannya mencapai 160,93%.

Untuk tahun 2006 ini, Provinsi Gorontalo masih bertekad menjadi provinsi lunas PBB. Namun hal tersebut bisa terwujud dengan melakukan berbagai strategi, diantaranya berupa pencetakan SPPT dan penyampaian tepat waktu, pencanangan pekan panutan pembayaran PBB hingga ke tingkat desa, memberikan insentif/bonus bagi para camat, kades/lurah dan aparatnya yang penagihan PBB-nya tepat waktu, melakukan sosialisasi gerakan sadar pajak melalui media massa serta meningkatkan kinerja tim intensifikasi PBB. (www.provinsi.gorontalo.net)

PAPUA

DITEMUKAN SPESIES BARU KANGGURU POHON MANTEL EMAS DI PAPUA Para peneliti dari LIPI dan beberapa lembaga konservasi berhasil menemukan berbagai spesies baru baik flora maupun fauna di Pegunungan Foja, Membramo, Papua, termasuk yang paling spektakuler dan membanggakan yaitu Kangguru Pohon Mantel Emas (Dendrolagus Pulcherrimus).

Ahli spesies dari Conservation Internasional Indonesia, Yance de Fretes, mengatakan menurut para ahli mamalia spesies kangguru pohon tersebut berbeda dengan spesies di Pegunungan Torricelli (Papua Nugini), yang lokasi keduanya terpisah jauh serta terisolasi. Kangguru pohon mantel emas ini merupakan salah satu mamalia yang hampir punah dan tercatat sebagai penemuan pertama ( first record ) di wilayah Indonesia. Sementara itu, tim flora berhasil menemukan lima jenis spesies baru palem-paleman dari keseluruhan 24 jenis yang ditemukan. Kelima jenis spesies ini terdiri dari satu jenis pholidocarpus, dua spesies rotan dan dua spesies palem Licuala.

Disamping itu, tim juga berhasil mengumpulkan 550 jenis tumbuhan di luar keluarga palem-paleman, dan lima di antaranya termasuk spesies baru yang saat ini masih diteliti secara intensif. Di Pegunungan Foja yang kaya akan jenis amfibi, tim berhasil menemukan paling sedikit 20 jenis spesies baru, dari 60 spesies yang berhasil dikoleksi. Pada penelitian itu ditemukan kembali katak yang berstatus langka, yakni Katak Mata Jaring dan Katak Xenorhina Arboricola yang ditemukan di dua lokasi, di Papua Nugini dan Pegunungan Foja.

Jenis burung penghisap madu dari genus Meliphagidae merupakan spesies baru yang berhasil ditemukan dalam penelitian tersebut, namun spesies ini belum diberi nama ilmiah dan kini masih dalam penelitian. Selain itu, ditemukan juga Burung Mandur Dahi Emas (Amlyornis Flavifrons). Burung spektakuer lainnya yang berhasil ditemukan adalah Ahli mamalia Kris Helgen sedang Cendrawasih Parotia (Parotia Berlepschi). menggendong seekor kangguru pohon Sementara dari tim kupu-kupu, berhasil mantel emas (Dendrolagus pulcherri- dikumpulkan sekitar 170 spesies. Bruder mus) (atas) dan seekor katak microhylid Henk, seorang ahli kupu-kupu dari Papua (Choerophryne sp.) dari spesies yang mengatakan timnya berhasil mengidenbelum diketahui dengan panjang kurang tifikasi lima jenis kupu-kupu spesies baru.

Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati, LIPI, dari 14 milimeter (bawah), ditemukan Endang Sukara, Selasa (7/2), menyambut di Pegunungan Foya. (Foto repro Kompas) baik hasil temuan berbagai jenis flora dan fauna tersebut. Ia berharap, laporan hasil penelitian dari tim ekpsedisi di Papua ini dapat ditindaklanjuti dalam kerangka menjadikan biodiversiti sebagai aset pembangunan nasional.

Endang Sukara mengatakan, dengan melihat pengalaman yang lalu, ke depan pembangunan Papua tidak hanya pembangunan bidang ekonomi saja, tapi juga pembangunan yang menyangkut masalah sosial dan lingkungan hidup.

Penelitian selama satu bulan dari 9 November hingga 9 Desember 2005 ini, dilaksanakan oleh LIPI bekerjasama dengan Conservation International Indonesia, Universitas Cendana, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I. (T. mul)

10

LINTAS LEMBAGA

KOMUNIKA PELIBATAN OMBUDSMAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melibatkan Komisi Ombudsman Nasional (KON) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Inpres No. 11 Tahun 2005. Demikian Aji Indrarto SS, dari Sub Komisi Khusus Ombudsman, Jum’at (10/2).

Menurut Aji Indrarto, Presiden dan DPR memberi dukungan politik yang semakin besar kepada Komisi Ombudsman Nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah secara tegas menyatakan posisi Ombudsman sangat penting dalam upaya mendukung proses pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sekalipun Ombudsman telah berusia lima tahun dibentuk berdasarkan Keppres No.44/2000 tanggal 20 Maret 2000, masih banyak orang yang belum memahami fungsi dan tugas Ombudsman secara benar.

Sejauh ini data mengenai tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia masih terbatas pada mereka yang bekerja di sektor formal saja, seperti,pimpinan/manager yang melapor pada Depnakertrans sampai dengan Mei 2005.

Data Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia sampai Mei tahun 2005 dengan jabatan pimpinan/manager sebanyak 5.650 orang, profesional 12.624 orang, supervisor 486 orang, teknisi/operator 453 orang, dan lainnya sebanyak 18.710 orang, Sedangkan lokasi kerja mereka ada 34 provinsi (diantaranya Jawa, Sumatra, dan Kalimantan) berasal dari 18 negara, sementara sektor/sub sektor kerjanya mencakup 17 sektor perindustrian sampai dengan tenaga pendidik (guru).

(T. MD/Toeb)

PEMERINTAH AKAN BANGUN PELABUHAN BARU DI BANTEN

DEPDIKNAS TARGETKAN KURANGI BUTA HURUF HINGGA 5 PERSEN Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyatakan keseriusannya untuk mengurangi angka buta huruf. Ditargetkan angka buta huruf di Indonesia akan turun hingga mencapai 5 persen.”Kita targetkan bisa mengurangi buta aksara dari 10 persen menjadi 5 persen. Ini sudah jadi komitmen global bukan lagi nasional,” kata Mendiknas Bambang Sudibyo (21/2).

Menurut Bambang, penurunan buta aksara di Indonesia masih lamban. Di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah merupakan daerah dengan angka buta huruf yang tinggi di Indonesia. ”Saya sedang merencanakan Inpres pemberantasan buta aksara,” ungkap Mendiknas. (t-det)

(T. Mnr)

KOMPENSASI SUTET SESUAI ATURAN YANG BERLAKU Pemerintah akan tetap mengikuti kaidah-kaidah peraturan perundangan yang berlaku untuk menangani masalah SUTET termasuk kompensasi kepada masyarakat dan juga dalam segi pengamanan jaringan SUTET yang merupakan obyek vital nasional.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DESDM, Luluk Sumiarso usai rapat koodinasi untuk menangani masalah SUTET di Kantor DESDM. Menanggapi tuntutan kompensasi yang diajukan para pengunjuk rasa, Sekjen DESDM mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PT PLN dan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, para warga tersebut sudah mendapatkan haknya masing-masing. “Kompensasi untuk mereka sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tegas Sekjen DESDM. Sementara itu, dari kajian yang telah dilakukan, paparan medan listrik dan paparan medan magnet dari jaringan SUTET yang melintasi Pulau Jawa masih dibawah ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 5 kV/m dan 0,1 mT, sehingga tidak membahayakan kesehatan.

Pemerintah akan membangun pelabuhan baru di Cigading, Banten, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas Pelabuhan Tanjung.Demikian Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/2).

Pemerintah kini tengah merancang beberapa zone industri, seperti Batam, akan tetapi harus mempunyai pelabuhan yang paling mendekati kriteria Batam, salah satunya adalah Banten yang akan dikembangkan sebagai industri estate yang berfungsi sebagai zone khusus. Menurut Wapres, fungsi pelabuhan tersebut lebih luas untuk memberikan fasilitas kepada birokrasi.

(T. EYV/Toeb)

(desdm)

KANTOR PRESIDEN LUNCURKAN WEBSITE RESMI

Dirjen Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi (SKDI) Depkominfo, Prof Dr. Widiadnyana Merati, mengatakan peralihan sistem penyiaran Analog ke sistem Digital akan membawa kemajuan industri elektronik dan meluasnya jangkauan siaran radio.“Selain itu, konvergensi juga bisa terjadi antara penyiaran, telekomunikasi, dan komputer,” kata Dirjen SKDI, selaku Ketua Tim Nasional Uji Coba Migrasi Penyiaran Radio, di Jakarta, Selasa (21/2).

Uji coba migrasi penyiaran radio dari sistem analog ke sistem digital untuk wilayah Jakarta dilakukan secara bersama pada bulan April 2006 oleh Radio Prambors, Radio Ramako, Radio Sonora, dan I-Radio dengan menggunakan Vendor Digital Audio Broadcasting (DAB) pada kanal 10D (VHFEropa). Sedangkan dua radio lainnya, yakni Radio Sangkakala dan Radio Delta FM menggunakan vendor In Band On Channel (IBOC).

Sementara itu Siaran Luar Negeri Radio Republik Indonesia (RRI) hanya dapat dilakukan menggunakan Digital Radio Mondial (DRM), akibat kendala pendanaan untuk pengalihan ke sistem digital. Di sisi lain, TVRI saat ini tengah mempersiapkan penggunaan sistem digital dalam siarannya agar kualitas gambar lebih baik lagi. Menurut rencana, TVRI akan menggunakan vendor digital Video Broadcasting (DVB) dan Digital Mobile Broadcasting (DMB).

(T.Kus)

BKN TATA KEMBALI NIP PNS Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang baru kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia menyusul diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah. Demikian, Kasubdit PTT dan Pembantu Khusus BKN, Shopi Diana.

Adanya peraturan bahwa NIP seseorang itu melekat pada diri PNS yang bersangkutan, menyebabkan dimanapun dia bekerja maka NIP tersebut tetap terbawa dan akibatnya banyak pegawai Pemda sekarang mempunyai NIP yang sangat beragam.

Melihat fenomena demikian BKN sebagai instansi yang secara fungsional memberikan NIP, sedang meninjau kembali keberadaan NIP para pegawai negeri sipil (PNS), untuk kemudian pada saatnya akan memberikan NIP baru yang digolongkan sesuai dengan instansi masing-masing pegawai.

“Dengan NIP baru tersebut, diharapkan dapat dengan mudah diketahui di instansi mana seseorang itu bekerja,” kata Shopi Diana.

(T. Ari)

TENAGA KERJA ASING DITATA KEMBALI UNTUK KEPASTIAN DATA Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Drs. I Gusti Made Arka, MSi, mengatakan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan ditata kembali untuk menentukan data pasti di Depnakertrans pada tahun 2006 menyusul lemahnya data mengenai TKA di Indonesia.

www.presidensby.info

(T. Setti)

Pertengahan Februari lalu, Kantor Kepresidenan meluncurkan website resmi www.presidensby.info yang memuat berbagai kegiatan Presiden, beserta Ibu Negara maupun kegiatan kenegaraan.

Juru Bicara Kepresidenan, Andi Malarangeng mengatakan website itu mempunyai berbagai ruang seperti ruang berita, ruang feature, ruang foto dan ruang yang menampilkan berbagai peraturan dan keputusan Presiden.

Menurut Andi, ruang berita diisi dengan berita-berita terbaru, dilakukan setelah adanya kegiatan jumpa pers atau konferensi di Kantor Presiden. Selain itu, memuat beritaberita tentang kegiatan presiden. Semua itu, katanya, bisa didownload oleh semua pihak, khususnya bagi pers daerah yang ingin mengutip berita tentang kegiatan Presiden.

Edisi 03/Tahun II/Februari 2006

PERALIHAN SISTEM PENYIARAN AKAN MAJUKAN INDUSTRI ELEKTRONIK

BELANJA R&D HANYA RP 1 TRILIUN

Presiden Yudhoyono saat menanam pohon di depan satasiun pengendalian utama satelit PT Telkom Indonesia Klapanunggal Cibinong Jawa Barat.

PRESIDEN RESMIKAN PENGOPERASIAN SATELIT TELKOM-2 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pengoperasian Satelit Telkom-2 di Stasiun Pengendalian Utama Satelit PT Telekomunikasi Indonesia Klapanunggal, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (24/2). Satelit baru ini memiliki daya jangkau yang lebih luas dari pada yang sebelumnya, dan cakupan satelit ini tidak saja meliputi seluruh kawasan Asia Tenggara, akan tetapi juga menjangkau kawasan Asia Selatan, dan Australia Utara.

Menurut Presiden, penggunaan satelit baru ini di dalam negeri akan mampu meningkatkan sistem telekomunikasi dengan menjangkau seluruh kabupaten, kota, dan kawasan perdesaan di seluruh tanah air. Satelit ini, diharapkan Presiden membawa dampak bagi perkembangan ekonomi dan menciptakan rasa kesatuan bangsa, serta dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia di dalam dan di luar negeri.

(T. EYV)

BANDARA POLONIA MEDAN SEGERA DIPERLUAS Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan bahwa bandar udara Polonia Medan akan segera diperluas menjadi sebuah bandara transit yang menghubungkan kawasan Asia Timur dan Timur Tengah, karena lokasisnya yang dinilai sangat strategis.

Menurut Hatta Radjasa, saat ini jumlah penumpang di Bandara Polonia Medan tercatat 6,1 juta orang, dan diprediksi hingga peresmiannya pada tahun 2010 nanti jumlah penumpang akan melonjak menjadi 10 juta orang, sehingga pengembangan Bandara Polonia sangat menarik minat investor luar negeri.

(T. RMG)

Belanja Indonesia untuk bidang penelitian dan pengembangan (research and development) hanya sebesar Rp1,7 triliun, jauh berbeda dengan anggaran untuk marketing yang jumlahnya mencapai Rp28 triliun.

Menurut Wakil Kepala LIPI, Lukman Hakim di sela Seminar Kimia Nasional di Jakarta Rabu (22/2), kecilnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemerintah, karena anggaran pemerintah yang lewat APBN jumlahnya memang kecil.

“Seharusnya untuk memenuhi target 1% GDP dapat diperoleh dari anggaran swasta, Namun, masalahnya, kontribusi swasta pada riset sangat kurang,” katanya seraya menambahkan, perusahan di Indonesia dikenal mempunyai belanja marketing yang besar, itu sebabnya media tumbuh dengan pesat.

Lukman mengatakan, dibanding dengan negara-negara Asean, anggaran penelitian mereka rata-rata ditargetkan sebesar 2% dari GDPnya, “sementara kami belum pernah mengalokasikan lebih dari angka 0,3% GDP,” jelasnya. (t. mul)

PENGHAPUSAN SBI DILAKUKAN JIKA PEMERINTAH TERBITKAN SPN Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengatakan, rencana penghapusan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jangka waktu 3 bulan akan dilakukan jika pemerintah telah siap untuk menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

“Kalau pemerintah belum siap, SBI 3 bulan tetap kami jalankan. Jadi kami tunggu semuanya siap. Kalau SPN belum siap, SBI 3 bulan jalan terus,” katanya di Jakarta, Rabu (22/ 2). Dijelaskan Burhanuddin, rencana penghapusan SBI 3 bulan sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan rencana pemerintah menerbitkan SPN karena tujuan penghapusan itu agar operasi moneter BI berjalan lebih efektif.

“Kalau inflasinya bisa sekitar 8%, maka BI rate 9,5% itu masuk akal. BI akan mengarahkan suku bunga BI menjadi seimbang untuk mencapai stabilitas moneter guna menjaga laju inflasi dan mendorong pertumbuhan. Proyeksi inflasi akhir tahun 7-9%, tentunya BI rate akan kita arahkan ke situ,” jelas Burhanudin Abdullah.

(T. AAM)

11

Seorang perempuan tua berlari kecil mendatangi apotek di sudut sebuah rumah sakit. Sampai di depan loket, ia menyodorkan selembar kertas. Petugas menerimanya, mengamati sebentar, dan ke ruang belakang.

Tak lama berselang, nama anak wanita tua yang sekarang dirawat akibat tertabrak motor dua hari lalu, disebut. Bu Wati, perempuan tua tadi mendengar penjelasan kalau stok obatnya habis dan diminta membeli di apotik depan rumah sakit. “Berapa biasanya harga obat ini, pak,” tanya Bu Wati pada petugas. “Sekitar 75 ribu,” jawab petugas apotik.

Bu Wati bergegas ke luar rumah sakit dan menuju salah satu apotik. Uang yang ada digenggamannya hanya tersisa 75 ribu.

Setelah antri sekian lama, nama anak Bu Wati dipanggil, ia diminta membayar uang 125 ribu sebagai penebus resep. Bu Wati tak kurang akal, ia minta setengah resep. Untuk memenuhi kebutuhan obat anaknya.

Pemberantasan Penyakit Menular (P2M). Disamping itu pemerintah juga menyediakan dana subsidi obat melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) untuk masyarakat miskin.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi melalui pengadaan obat di pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah pusat mulai tahun 2002 menyediakan dana obat untuk masyarakat miskin di pelayanan kesehatan dasar dari Program PKPS-BBM besarnya Rp. 130 milyar per tahun. Seluruh dana yang tersedia dari pemerintah di distribusikan kepada fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk.

Dana untuk mengatasi kekurangan anggaran yang tersedia di kabupaten/kota (DAU, APBD, dan lain-lain) melalui PKPS-BBM perlu dijamin kesinambungannya. Dalam era desentralisasi, pengalokasian dana dan pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar ditentukan sendiri oleh masing-masing kabupaten/kota.

Mengatur Labelisasi Harga Eceran Tertinggi Kepedulian terhadap sebagian besar warga Indonesia membuat pemerintah menggagas pengaturan obat, terutama terkait dengan harga dan distribusi. Namun, regulasi obat merupakan tugas yang kompleks yang melibatkan be-

Dari Obat Generik Hingga Subsidi Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial. Dari sudut keterjangkauan secara ekonomis, harga obat di Indonesia umumnya dinilai mahal dan struktur harga obat tidak transparan. Penelitian WHO menunjukkan perbandingan harga antara satu nama dagang dengan nama dagang yang lain untuk obat yang sama, berkisar 1:2 sampai 1:5.

Penelitian di atas juga membandingkan harga obat dengan nama dagang dan obat generik menunjukkan obat generik bukan yang termurah.

Sampai saat ini tercatat sekitar 13.000 merek obat yang beredar di pasaran. Dari jumlah tersebut ada sekitar 400 jenis obat tercantum dalam DOEN, dengan 220 jenis obat di antaranya tersedia dalam bentuk obat esensial generik.

Survai dampak krisis rupiah pada biaya obat dan ketersediaan obat esensial antara 1997–2002 menunjukkan bahwa biaya resep rata-rata di sarana kesehatan sektor swasta jauh lebih tinggi dari pada di sektor publik yang menerapkan pengaturan harga dalam sistem suplainya. Keadaan ini antara lain menggambarkan betapa pentingnya adanya kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga obat (pricing policy).

Harga obat dengan nama dagang umumnya masih sangat tinggi dibandingkan dengan harga obat generik. Mekanisme penetapan harga obat di sektor swasta saat ini diserahkan kepada pasar. Mengingat obat bukan komoditi biasa dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia, maka harga obat di sektor swasta perlu di atur oleh pemerintah.

Untuk menjamin keterjangkauan obat, terutama di sektor publik, pemerintah telah menetapkan harga obat esensial generik untuk pelayanan kesehatan dasar, maupun obat esensial generik program untuk

repro: www.imagebank.com

Kisah Bu Wati bukan satu-satunya cerita tentang fenomena penjualan obat di Indonesia. Seringkali pasien yang membeli harga di apotik hanya disodorkan total harga yang harus dibayar. Tak pernah ada rincian harga setiap obat, kecuali si pasien bertanya.

Harga ini pun tidak pernah sama antarsatu apotek dengan apotek lain. Walhasil, setiap pasien yang ingin menebus harga obat harus bersiap membawa uang cukup banyak. Satu-satunya alternatif kalau uang tidak mencukupi adalah menebus setengah dari jumlah dosis yang ditetapkan.

berapa pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain dasar hukum, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang memadai, independensi, dan transparansi. Regulasi hanya dapat berfungsi dengan baik apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta berintegritas tinggi. Anggaran yang memadai dan berkesinambungan, akses terhadap ahli, hubungan internasional, laboratorium pemeriksaan mutu, dan sistem penegakan hukum di pengadilan yang dapat di andalkan. Karena itu, regulasi obat harus dilaksanakan secara independen dan transparan.

Kondisi seperti mendorong pemerintah untuk mengatur standar labelisasi harga obat. Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, mengeluarkan regulasi untuk menurunkan harga obat. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Kemasan dan Kepmenkes Nomor 068/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Nama Generik pada Kemasan. Menurut regulasi itu, setiap produsen obat wajib mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada setiap labelnya, baik yang dijual di apotek maupun toko obat. Dengan adanya label HET pada kemasan, para pedagang tak bisa mementukan harga secara sembarangan.

Memang harga obat seharusnya transparan sehingga masyarakat tahu harga sebenarnya suatu jenis obat, dan tidak ada perbedaan harga antarapotek maupun antardaerah.

Pencantuman harga bagaimanapun juga merupakan keterbukaan industri farmasi terhadap masyarakat. Pencantuman harga pada kemasan sudah diberlakukan di berbagai negara, misalnya di Belanda dan Australia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan sejatinya berwenang menetapkan peraturan tentang pelabelan nama generik dan HET suatu obat dalam kemasan. terlebih informasi yang transparan akan harga obat merupakan ide yang sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8/1999 tentang

hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar serta memilih produk.

Sampurno, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, selama ini ketentuan labelisasi nama generik bahan aktif suatu obat diatur oleh BPOM. Menurut Sampurno, pada dasarnya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah memberi manfaat bagi masyarakat dan industri farmasi. Oleh karena itu, antara industri farmasi sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen tidak perlu dipertentangkan, tetapi bisa disinergikan. Karena, pada dasarnya industri farmasi yang tidak memuaskan konsumen, secara perlahan akan ditinggalkan konsumen dan cenderung tidak akan berkesinambungan.

Lindungi Konsumen Selama ini, harga jual di Indonesia bisa mencapai 300500 persen dari harga bahan baku obat. Terlebih lagi kita tidak mengenal sistem kontrol atas harga obat bermerek, kecuali obat generik berlogo (OGB). Produsen obat di Indonesia hanya diwajibkan memberi informasi tentang harga awal. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekadar membandingkan harga tersebut dengan harga di beberapa negara ASEAN atau harga produk sejenis yang beredar lebih dulu.

Di sejumlah negara lain, harga obat selalu dikontrol oleh suatu badan yang ditunjuk negara. Afrika Selatan mempunyai Komite Harga Obat (Pricing Committee) yang beranggotakan orang dari berbagai departemen terkait. Mereka mengkaji dan menetapkan harga sebelum diedarkan. Bila produsen ingin menaikkan harga mereka diharuskan memberi laporan lebih dulu ke komite. Cina juga memiliki komite serupa, hanya bedanya harga obat ditetapkan produsen lebih dulu. Setiap kali produsen ingin menaikkan harga tersebut maka harus dikaji lebih dulu oleh komite. Mekanisme-mekanisme seperti inilah yang tak dipunyai Indonesia sehingga harga obat kerap tak terkontrol dan tak pernah ada kepastian.

Namun lebih dari itu semua, informasi tentang harga obat sesungguhnya sangat penting. Dengan mengetahuinya hak-hak konsumen akan terlindungi. Kondisi seperti ini tak terjadi di negara lain. ”Di banyak negara informasi harga obat selain dapat diperoleh pada kemasannya juga tersedia di berbagai media cetak, daftar harga obat atau dengan mengakses di berbagai website tentang apotek,” jelas Dr H Surya Chandra Surapaty, Wakil Ketua Komisi VII DPR yang menangani bidang kesehatan dan kependudukan.

Pada dasarnya regulasi menyangkut aspek yaitu keamanan, khasiat, mutu, dan informasi obat. Kegagalan pengawasan akan mengakibatkan masuknya obat palsu dan obat yang tidak jelas asal-usulnya ke dalam sistem pelayanan kesehatan.

Pengawasan obat merupakan salah satu upaya mengatasi masalah penyalahgunaan obat yang merupakan masalah yang kompleks dan harus ditangani secara lintas sektor dan lintas program. Pengawasan obat juga mencakup perlindungan masyarakat terhadap penggunaan obat yang salah sebagai akibat dari kekurang-pengetahuan masyarakat serta informasi yang tidak benar, tidak lengkap dan menyesatkan. (t/g)