komunika 04 2006

KOMUNIKA

BERANDA Editorial

Mengundang Investor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet Selasa, 7 Maret 2006, menekankan perlunya langkah monitor dengan sebaikbaiknya implementasi Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Penekanan presiden tersebut mengandung arti, tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, niat untuk meningkatkan perbaikan penanaman modal tidak akan terlaksana secara maksimal. Memonitor bukan sekadar mengawasi apakah pelaksanaanya sudah benar berdasarkan prosedur yang berlaku, akan tetapi juga memantau apakah kondisi di lapangan sudah siap menerima kedatangan investor.

Selama ini kita cenderung melihat investasi dari sudut pandang kepentingan kita sendiri, pihak yang menjadi tujuan investasi. Karena itu, pertanyaan yang selalu mengemuka adalah siapakah investornya, berapa nilai investasinya dan berapa keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Sedangkan kesiapan kita dalam menerima investor--terkait dengan fasilitas yang kita sediakan untuk mereka, jaminan kenyamanan dan keamanan, serta jaminan keuntungan bagi investor yang sudah "bersusah payah" memboyong kegiatan korporasi mereka ke tanah air--masih kurang diperhatikan.

Padahal sejatinya mengundang investor tidak berbeda dengan mengundang orang untuk hadir dalam acara resepsi. Pertama, harus ada keyakinan bahwa acara itu memang penting dan layak untuk dihadiri. Kedua, ada jaminan mendapatkan pelayanan baik dari tuan rumah. Ketiga, mendapatkan "reward" dari kehadiran itu. Tanpa ketiga faktor tersebut, orang pasti malas untuk datang.

Dalam dunia investasi, investor tak akan mau berspekulasi menanamkan modal di sektor-sektor yang mereka anggap "tidak strategis" dan tidak menjanjikan keuntungan. Mereka juga tak akan mau menanamkan modal jika kebijakan pemerintah dan fasilitas yang tersedia tidak mendukung. Selain itu, investor juga akan menghindari daerahdaerah konflik dan daerah di mana gangguan keamanan masih terjadi.

Singkatnya, mereka tak akan menanamkan modal di tengah situasi dan kondisi yang berisiko, sekecil apapun risiko tersebut.

Tugas kitalah untuk meyakinkan calon investor bahwa menanam modal di Indonesia menjanjikan keuntungan besar karena adanya berbagai faktor unggulan. Pertama, berlimpahnya sumber daya alam dan ketersediaan tenaga kerja. Kedua, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi. Ketiga, ketersediaan fasilitas. Dan keempat, adanya jaminan keamanan dan situasi yang kondusif bagi para investor.

Untuk poin yang pertama, yang diperlukan tinggal memberikan informasi dan data yang akurat tentang potensi sumber daya yang kita miliki, serta kemampuan kompetisi sumber daya tersebut dalam kancah perdagangan nasional, regional dan global. Namun untuk poin kedua hingga keempat, diperlukan political will dari pemerintah yang disertai dengan perbaikan kondisi di lapangan secara terusmenerus dan berkelanjutan.

Dengan Inpres No. 3/2006, pintu gerbang investasi telah dibuka lebar. Undangan telah disebar ke berbagai penjuru dunia. Tinggal kita sebagai "tuan rumah" mempersiapkan segala hal untuk menjamu tamu yang datang. Bikin mereka senang, tenang dan nyaman, sehingga mereka akan kerasan. Harus diingat, citra baik yang mereka tangkap akan menggaungkan opini positif ke seluruh dunia, dan secara tidak langsung hal itu akan menjadi "undangan baru" bagi investor lain untuk datang ke Indonesia. *

RANA

Surat untuk suara publika dapat dikirim melalui e-mail atau langsung ke alamat redaksi disertai alamat lengkap.

LANGGANAN KOMUNIKA Saya sangat senang adanya KomunikA yang semoga bisa jadi wadah bagi informasi dan referensi tentang kebijakan pemerintah. Banyak daerah terutama seperti di tempat kerja saya membutuhkan informasi seperti ini. Saya pertama kali baca ketika datang ke kantor gubernur. Apakah saya bisa mendapatkan KomunikA (langganan) secara rutin?

Kalau bisa bagaimana caranya? yusep@xxxl.com

--Pembaca, KomunikA disebarkan secara terbatas dan cuma-cuma untuk instansi publik yang ada di seluruh Indonesia. Namun bagi pembaca yang ingin memperoleh KomunikA, saat ini bisa didapatkan versi online-nya di alamat www.bipnewsroom.info.

Oya, untuk pembaca yang berkirim surat melalui e-mail, kami harapkan untuk menyertakan nama dan alamat lengkap untuk memudahkan kami menghubungi anda kembali.

BELUM TERIMA KOMUNIKA Belum lama ini saya bertemu dengan teman-teman Humas dan Infokom se Jawa Tengah. Mereka bercerita telah dikirimi tabloid KomunikA dari Depkominfo. Tapi kantor saya kok belum dikirimi ya?

Wah, saya jadi iri nih! Jangan yang di kota-kota besar saja dong yang diperhatikan. Justru kami yang di pelosok ini yang sangat memerlukan tambahan informasi. Satu lagi, dari perbincangan teman-teman daerah, mereka siap untuk berpartisipasi mengisi rubrik KomunikA, asal ada ongkos ketiknya... (Mereka yang bilang lo!).

Bandiyah Sudibyo Kantor Infokom Kabupaten Wonosobo Jl Sabuk Alu No 3A Wonosobo, Jateng, 56311

--Maaf, bukannya kami tidak memperhatikan yang di pelosok. Justru yang di pelosok itulah target sasaran kami. Belum sampainya KomunikA ke Wonosobo karena masalah teknis, di antaranya data base alamat yang belum lengkap. Saat ini kami sedang menginventarisasi alamat instansi pemerintah khususnya Dinas/Badan/Kantor Infokom/Humas Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia. Semoga terbitan KomunikA berikutnya sampai di kantor anda.Terima kasih masukan dan sarannya.

SELAMAT ATAS TERBITNYA KOMUNIKA Meskipun terlambat, saya ingin mengucapkan selamat atas terbitnya Tabloid KomunikA. Semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi masyarakat.

Saya hanya titip satu pesan: jaga kontinuitas penerbitan. Jangan sekali terbit setelah itu mati. Sekali lagi selamat dan maju terus!

--Kami mohon maaf atas kekurangan tersebut, kami segera mengganti tabloid yang rusak dan memperbaiki masalah teknis percetakan di kemudian hari.

Terima kasih atas informasinya.

KOMUNIKA RAME! Salut untuk KomunikA yang bisa mengisi kekosongan media pemerintah. Tapi desainnya itu lho kok masih berubah-ubah. Covernya juga terlalu rame. Apa mungkin itu ya yang ditonjolkan tabloid ini. Tapi, bagaimanapun tampilan KomunikA, yang penting kehadirannya ikut meramaikan penerbitan pemerintah.

Adi Wijaya Gembili II/3 Surabaya MINTA DIKIRIM RUTIN Selamat atas terbitnya Tabloid KomunikA. Kami minta secara rutin dikirimi 60 eksemplar, syukur kalau lebih banyak lagi, untuk dibagikan ke kecamatan-kecamatan. Kami sangat memerlukan media massa terutama yang memuat informasi kebijakan pemerintah.

Sekretaris Kab Manokwari Prov Irjabar

--Kami usahakan untuk mengirim KomunikA secara rutin dan menambah jumlah eksemplar untuk Kabupaten Manokwari.

TERLALU SEDIKIT Terima kasih kiriman Tabloid KomunikA-nya. Tetapi menurut hemat saya, jatah untuk kantor provinsi terlalu sedikit. Kami minta jatah untuk pemprov, terutama Kalbar, ditambah sebanyak mungkin.

Ir Sukaliman Kepala Bidang PDE BIKD Prov Kalbar

--Kami usahakan untuk menambah jumlah eksemplar pengiriman KomunikA ke Kalbar.

BELUFORMAT BARUKA Gaya penulisan yang lugas dan enak dibaca membuat KomunikA selalu dinanti. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di lembaga informasi lain yang ada di daerah. Selain informasi yang disajikan sangat dibutuhkan, tampilan KomunikA juga cukup "menjual" untuk disandingkan dengan tabloid lainnya.

Terus tingkatkan!

Alfian - Maluku alfian@xxxx.com

DARI REDAKSI

Sidik Sujendro Bagian Humas, Pemda Kab Klaten, Jateng

fik

--Terima kasih dorongan semangatnya.

KLINIK HAK JAWAB Badan Informasi Publik menggelar Klinik Hak Jawab (6/3). Acara yang digelar untuk kedua kalinya ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pejabat pemerintah yang mempunyai tugas berkomunikasi dengan pengelola media.

CETAKAN KOMUNIKA KABUR Kami sampaikan terima kasih atas kiriman Tabloid KomunikA ke kantor kerja kami. Namun pada edisi ketiga kemarin tabloid yang kami terima ada yang tidak lengkap halamannya. Sehingga membuat dokumen kami tidak lengkap. Bahkan ada cetakan di beberapa halaman yang kabur sehingga menyulitkan untuk dibaca. Mohon menjadi masukan bagi redaksi. Terima kasih.

Humas Departemen Agama

GRATIS!!!

Untuk mendapatkan Tabloid KomunikA, silahkan Dinas/Badan/ Kantor Infokom/Humas Provinsi/Kab/ Kota dan instansi lain di seluruh Indonesia mengirimkan alamat lengkap kepada kami melalui surat ke alamat redaksi KomunikA, faksimil (021) 3521538, atau e-mail komunika@bipnewsroom.info

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Telp. (021) 3521538 e-mail: komunika@bipnewsroom.info Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Edisi 04/Tahun II/Maret 2006

Desain Cover: Oryza, Foto: imagenak; www.beritafoto.com

Diterbitkan oleh:

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2

POLHUKAM

KOMUNIKA Di sebuah panggung telah berdiri pria tegap memakai penutup wajah, di tangan kanannya terlihat sebilah rotan. Tak berapa lama dua orang berpakaian sama seperti pria di panggung tadi berjalan mengapit seorang pria yang tampak seperti pesakitan.

Sampai di atas panggung, si pesakitan diminta berlutut dan menunduk. Setelah terdengar aba-aba dari pojok lapangan.

Pria berpenutup wajah mengangkat rotan dalam genggamannya dan mencambuk si pesakitan.

Usai beberapa kali cambukan, giliran seoarang perempuan yang dibawa ke atas panggung. Ia pun menjalani hukuman yang sama sebagaimana pria tadi.

Semuanya disaksikan oleh berpuluh pasang mata.

dalam isi nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM. Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri M Ma’ruf telah ditugaskan Presiden untuk mewakili pemerintah. Menurut Yusril, Presiden meminta kepada DPR agar RUU ini dibahas dengan prioritas utama sehingga bisa diselesaikan sesuai waktunya. ‘’Seluruh RUU ini terdiri atas 206 pasal, cukup panjang untuk sebuah RUU,’’ kata Yusril.

Sesuai MoU Helsinki, UU PA sudah harus bisa diselesaikan pada Maret 2006. Jika tidak selesai maka dianggap terjadi pelanggaran

Kisah diatas benar terjadi di salah satu sudut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Si pesakitan menjalani hukuman lantaran ketahuan Polisi Aceh ketika sedang berduaan.

Qanun Aceh memang melarang dua orang bukan muhrim berduaan. Sebagai upaya menjaga nilai-nilai dan menegakkan norma sosial di antara masyarakat Aceh.

Hukuman yang dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum memang sengaja dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan malu. Sehingga akan dapat mengingatkan dan menekan pelbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di masa mendatang Hukum sebagai aturan, norma, dan kaidah akan selalu mempunyai posisi yang khas, ia langsung berada dan bekerja ditengah-tengah masyarakat. Keberagaman cita rasa masyarakat yang terkemas dalam budaya tradisional dan modern akan menyatu dalam suatu dimensi hukum. Karena itu, Qanun Aceh pun memiliki posisi yang unik dan khas wilayah Aceh.

Pemahaman seperti ini pula yang mendasari pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (RUU PA).

Sebagai sebuah payung hukum, keberadaan Undang-undang Pemerintahan Aceh sangat diperlukan untuk jaminan keamanan dan juga kepastian bagi hubungan antar masyarakat dan lembaga pemerintah.

MoU Helsinki. Kalau mengikuti ketentuan ini maka DPR hanya memiliki sedikit waktu untuk membahasnya.

RUU PA memang menyedot perhatian rakyat Aceh dan mendapat perhatian berbagai pihak. Partisipasi elemen di Aceh dalam penyiapan draf RUU merupakan hal baru yang tidak pernah terjadi pada RUU lainnya. Dan inilah nilai lebih dari proses penyusunan RUU Aceh yang saat ini tengah dibahas di DPR. Kekhususan juga nantinya melekat pada Pemerintah Provinsi Aceh dengan berlakunya undang-undang yang baru nanti. Sekalipun demikian, juga dibutuhkan rambu-rambu mengenai apa yang dianggap bisa mengganggu pengaturan kekhususan itu.

Pembahasan draf RUU PA menghadapi persoalan yang kompleks. Berbagai persoalan menghadang, mulai dari waktu DPR yang sangat sempit untuk membahasnya hingga materi draf RUU PA yang belum memuaskan semua pihak.

Undang Undang Pemerintahan Aceh merupakan poin paling mendasar dalam memorandum of understanding (MoU) dan menjadi penentu bagi kelanggengan perdamaian Aceh.

Untuk menjaring aspirasi masyarakat Aceh, tim Pansus DPR RI telah berkunjung ke Aceh di awal Maret lalu. Dalam kunjungan ke Aceh, tim ini nantinya akan bertemu dengan sejumlah kalangan. Setelah itu, tim akan mengidentifikasi masalah dan memasukkan ke dalam Daftar Isian Masalah (DIM), yang nantinya akan menjadi patokan dalam pembahasan RUU PA di Senayan.

RUU Pemerintahan Aceh:

Penguat Jalan Perdamaian di Aceh

Penggunaan “Pemerintahan Aceh” Pemerintah sepakat untuk menggunakan judul UU Pemerintahan Aceh sebagaimana telah ditulis dalam MoU. Bagi Yusril, istilah itu memang tidak lazim digunakan dalam sejarah peraturan perundangundangan Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 32/2004 Beberapa Pasal Krusial tentang Pemerintahan Daerah maupun UUD, istilah Pasal 123 ayat (1): yang biasa digunakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota Pemerintah Daerah. Agar mengelola sumber daya di Aceh baik di darat maupun tidak timbul kesan adanya di laut teritorial Aceh sesuai dengan kewenangannya. pemerintahan sendiri yang terlepas dari NKRI. Pasal 141 ayat (1). (b): Dalam bagian penjelasBagi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari an di draft RUU PA, pemehidrokarbon sumber daya alam lain: kehutanan 80 rintah memberikan penpersen, perikanan 80 persen, pertambangan umum 80 jelasan gamblang mengenai persen, pertambangan panas bumi 80 persen, Pemerintahan Aceh itu. pertambangan minyak bumi sebesar 70 persen, Pada pasal 1 ayat 2 dipertambangan gas alam sebesar 70 persen. sebutkan bahwa Aceh adalah Daerah Provinsi yang Pasal 149 ayat (1): merupakan kesatuan maPemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan syarakat hukum yang bertambahan untuk lembaga-lembaga keuangan bank dan sifat istimewa. Aceh diberi bukan bank dalam penyaluran kredit di Aceh. Ayat 2 kewenangan khusus untuk menyebutkan Pemerintah Aceh berhak menetapkan mengatur dan mengurus suku bunga yang berbeda dengan yang ditetapkan Bank sendiri urusan pemerintah Indonesia. dan kepentingan masyarakat setempat. Ini sesuai Pasal 155: dengan peraturan perunPengangkatan kepala kepolisian Aceh dilakukan Kapolri dang-undangan dalam sisdengan persetujuan Gubernur. tem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158: Pasal 18(a) dan 18(b) UUD Pengangkatan kepala kejaksaan tinggi Aceh dilakukan 1945.

Jaksa Agung RI dengan persetujuan Gubernur.

Sedangkan definisi PeSumber: Draf RUU Pemerintahan Aceh. merintahan Aceh dirumus-

Edisi 04/Tahun II/Maret 2006

mun kami tetap berupaya agar RUU ini dapat selesai akhir bulan Maret”.

Mengenai kendala yang menyebabkan penyelesaian pembahasan RUU PA ini melebihi target waktu yang ditentukan, menurut Ferry, hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak yang dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum mengenai UU PA tersebut.

“Mengingat pentingnya keberadaan UU ini, kami harus banyak mendengarkan pandangan serta masukan, sehingga nantinya penyelesaian UU Pemerintahan Aceh ini hasilnya dapat maksimal,” ujar Ferry.

akui RUU ini telah memuat pasal-pasalnya.

Dalam UU Parpol memang tidak dimuat peraturan mengenai parpol lokal. Namun menurut Yusril, RUU ini bersifat lex specialis sehingga memungkinkan untuk mengatur parpol lokal yang hanya berlaku di Aceh. Parpol lokal ini tak bisa mengikuti pemilu nasional kendati syarat-syarat pendiriannya disamakan dengan parpol nasional.

Optimistis RUU PA Sesuai Jadwal Saat ini rancangan RUU Pemerintahan Aceh tengah dibahas di DPR. Pembahasan pasal-pasal krusial membutuhkan perhatian serius sehingga akan membutuhkan waktu tidak sedikit. Hal inilah yang memunculkan kemungkinan RUU ini tidak akan tuntas pada akhir Maret 2006.

Ketua DPR RI Agung Laksono menjelaskan, ada setidaknya 20 hingga 25 pasal yang substansinya sangat krusial. Pasal-pasal krusial ini mengatur beberapa hal, antara lain tentang partai politik lokal dan dana Alokasi Umum (DAU).

Namun demikian pimpinan DPR RI mengimbau Pansus RUU tentang Pemerintahan Aceh bekerja lebih optimal agar pembahasan pasal-pasal krusial bisa tuntas tepat waktu.

Untuk mengantisipasi kemungkinan penyelesaian RUU ini tidak tepat waktu, pimpinan DPR berharap pemerintah mulai sekarang menyiapkan payung hukum.

Proses untuk sampai pengesahan menjadi undang-undang masih panjang. Sekalipun sudah masuk ke DPR, pembahasan akan dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Di sisi lain, pemerintah optimistis RUU PA dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2006.

“Anggota Pansus RUU Pemerintah Aceh telah bekerja keras sekali, sehingga mudahmudahan RUU ini dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Menkominfo Sofyan A Djalil, awal Maret lalu.

Menkominfo juga optimis, penyelenggaraan Pilkada di NAD dapat tetap terlaksana pada Juni 2006. Sementara itu, Ketua Pansus RUU PA, Ferry Mursidan Baldan, justru kurang optimistis atas pembahasan mengenai RUU ini dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Di sela Rapat Pansus RUU PA, di Gedung DPR RI, Selasa, Ferry mengatakan, penyelesaian pembahasan mengenai RUU PA ini bisa saja mundur dari jadwal yang ditentukan, “Na-

Ferry juga mengatakan, keterlambatan penyelesaian pembahasan mengenai RUU PA ini tidak akan mempengaruhi jadwal pelaksanaan Pilkada di NAD. “Karena kalaupun terlambat tidak akan terlalu jauh dari jadwal semula, sehingga pelaksanaan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal yakni bulan Juni,” tegasnya.

Jaminan Kepastian Hukum Memang telah banyak ujian yang harus dihadapi bangsa ini dan masyarakat Aceh khususnya dalam mewujudkan kehidupan yang damai di bumi Aceh.

Kesepakatan damai dan rencana pemulihan Aceh pasca Tsunami sudah terlampaui.

Namun masih diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan Aceh yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan dalam kerangka NKRI. RUU Pemerintahan Aceh merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melapangkan jalan bagi pengembangan wilayah Aceh dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Memang berat mencapai standar ideal tersebut. Namun bagaimanapun beratnya, upaya awal yakni penegakan hukum merupakan dasar bagi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan aman.

Siap atau tidak, hukum yang ada harus mampu secara langsung berhadapan dengan perilaku masyarakat. Karenanya hukum yang ada mesti selalu mengikuti konsep, orientasi dan masalah-masalah yang setiap saat berubah secara cepat. Bagaimanapun juga hukum adalah "alat kontrol" masyarakat dengan segala perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati masyarakat.

Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat, maka hukum harus dapat dengan cepat "masuk" dan beradaptasi ke dalam iklim perubahan tersebut, agar selaras dengan dinamika masyarakat setempat. fik-g

foto: fik

Upaya penyelesaian RUU Aceh Presiden Yudhoyono telah menandatangani Amanat Presiden (Ampres) bagi RUU Pemerintahan Aceh menjelang akhir Januari lalu. Begitu diteken, RUU itu langsung diserahkan ke DPR dengan harapan bisa disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada Maret 2006 sebagaimana telah ditentukan

kan dalam Pasal 1 ayat 4 diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan DPRD Aceh di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Mengenai calon independen dalam proses Pilkada di Aceh, Yusril menjelaskan hal itu tidak tercantum secara eksplisit dalam MoU sehingga tidak perlu diatur dalam RUU. Bila ada mantan anggota GAM yang ingin maju dalam pilkada, ia mempersilakannya untuk melalui parpol yang sudah ada.

Sedang untuk parpol lokal, Yusril meng-

3

KESRA

KOMUNIKA

Perlukah SLT Diteruskan?

Silang pendapat tentang perlu tidaknya program Sumbanga Langsung Tunai (SLT) diteruskan, masih terdengar di sana-sini. Opini publik pun terbelah dua, antara yang pro dan yang kontra. Yang pro berpandangan bahwa SLT sangat membantu kehidupan orang miskin.

Sedangkan yang kontra menganggap, program ini selain tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara mendasar juga tidak mendidik. Masyarakat mestinya diberi ikan, bukan kail, begitu kata mereka.

Susun Pola Baru Di pusat, ungkapan bahwa SLT perlu ditinjau ulang juga bergaung hingga ke Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah di Gedung DPR/MPR Jakarta, akhir Februari lalu. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Azrul Azwar, usulan terhadap perubahan format dan sistem SLT mengalir kencang.

Hasil raker di antaranya merekomendasikan agar Departemen Sosial (Depsos) segera menyusun formulasi dan pola subsidi langsung baru untuk program produktifitas yang mampu memberi solusi efektif sekaligus memberdayakan rumah tangga miskin pada tahun

Edisi 04/Tahun II/Maret 2006

foto: beritafoto.com

T

erlepas dari pro dan kontra, toh suasana pembagian SLT di kantorkantor pos seluruh Indonesia masih saja ramai, bahkan di beberapa kantor pos masih terjadi desak-desakan. Wajah-wajah kusut warga miskin seketika berubah ceria, saat uang Rp300 ribu masuk ke kantong mereka.

"Alhamdulillah, bisa untuk beli beras," ujar Saryono (36), warga Jengkol, Kec Garung, Kab Wonosobo, Jateng, dengan wajah berseri-seri. Saryono bersama kawan-kawan sekampung hari itu memang mendapat giliran mengambil SLT tahap II di Kantor Pos Garung.

Saat ditanya apakah setuju jika program SLT diteruskan pada tahun depan, ia menjawab tegas, "Sangat setuju! Saya senang sekali kalau BLT diteruskan, teman-teman lain saya kira juga setuju. Ya kan teman-teman?!" serunya sambil menoleh ke arah kerumunan teman-temannya yang sedang antri.

Koor "Setuju!!" pun segera menggema di halaman kantor pos yang tak seberapa luas itu.

Tapi tunggu dulu, ternyata tak semua warga masyarakat setuju dengan program SLT. Misalnya saja Bambang, tetangga Saryono yang berprofesi sebagai guru SD, ia menyatakan beberapa kelemahan SLT yang membuat program itu, menurutnya, perlu ditinjau ulang.

"Lihat saja, perubahan signifikan apa yang terjadi pada masyarakat miskin pasca program SLT dilaksanakan? Mereka tetap begitu-begitu saja. Bahkan menurut saya pelaksanaan SLT banyak yang kurang tepat sasaran, di samping juga banyak terjadi masalah di lapangan," kata pria berputera dua yang juga anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) ini.

Bambang menyarankan agar di masa datang bantuan untuk rakyat miskin diwujudkan dalam bentuk program padat karya yang memberi efek nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat di sektor ekonomi produktif. "Pemerintah bisa membantu modal awalnya, nanti masyarakat miskin sendiri yang akan mengelolanya. Dengan cara ini, mental wirausaha mereka akan terus terpupuk," imbuhnya.

Ia tidak setuju jika SLT diteruskan. "Dalam jangka panjang program itu akan membuat masyarakat jadi malas dan cenderung menjadi aleman (manja--Red), bisanya hanya menadahkan tangan, itu tidak baik," katanya.

2007.

Menurut anggota DPR, Azrul Azwar (FPPP), penyusunan formulasi dan pola subsidi itu penting dikarenakan pelaksanaan Sumbangan Langsung Tunai yang selama ini dilaksanakan pemerintah mengalami kendala dalam implementasinya.

“SLT dirasa tidak mampu mengatasi akar persoalan keluarga miskin. Bahkan sudah ada nyawa melayang dalam penyaluran SLT di beberapa daerah,” kata Azrul.

Yang lebih menyedihkan, katanya, sejak adanya SLT, justru angka kemiskinan meningkat menjadi 20 juta keluarga miskin dari sebelumnya 14,8 juta keluarga miskin. “Bayangkan saja, jika dalam satu keluarga ada tiga orang, berarti jumlah orang miskin mencapai 60 juta,” katanya.

Formulasi dan pola subsidi baru diharapkan mampu memberikan solusi efektif dan memberdayakan rumah tangga miskin menjadi rumah tangga yang mandiri.

“Bisa saja dengan program yang sudah dijalankan Depsos selama ini, seperti Kelompok Usaha Bersama atau Kelompok Usaha Ekonomi Produktif. Apalagi Kelompok Usaha Bersama itu menjadi program unggulan Depsos,” kata Azrul.

Program KUBE Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah mengatakan, selama ini Depsos sudah memiliki program pemberdayaan rakyat miskin yang dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP).

“Program ini kami rancang untuk dijalankan tahun 2007. Kami sudah bicarakan dalam rapat dengan Menko Kesra beberapa waktu lalu. Dengan program ini kita memberi pancing bukan ikan,” kata Bachtiar Chamsjah di sela-sela rapat kerja tersebut.

Bachtiar menjelaskan, untuk setiap KUBE yang beranggotakan 10 orang, pihaknya akan menyalurkan dana sebesar Rp 20 juta.

Dengan adanya KUBE, setiap orang miskin lebih mampu memberdayakan dirinya sendiri.

“Selama ini, orang miskin selalu miskin pe-

ngetahuan, miskin informasi dan miskin jaringan. Dengan berkelompok mereka akan bisa saling berbagi. Dengan begitu mereka akan bisa lebih optimal berusaha keluar dari kemiskinan,” kata Bachtiar.

Untuk menjalankan KUBE pada tahap awal di tahun 2007, Departemen Sosial membutuhkan dana minimal Rp 5 triliun, “Pengaruh program ini akan sangat berdampak positif terhadap sektor riil,” katanya.

Bachtiar juga menjelaskan, program SLT tetap dijalankan, meski masih banyak kendala. “Kartu SLT yang dipegang rakyat masa berlakunya sampai akhir tahun 2006,” kata Bachtiar yang menyayangkan adanya sebagian rakyat yang menggadaikan kartu SLT. Meski begitu, dia bisa memahami tindakan tersebut karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak yang membuat sebagian rakyat tidak bisa menunggu waktu pencairan SLT yang sudah dijadwalkan.

Ia juga menyayangkan banyaknya warga masyarakat yang mengaku miskin, sehingga jumlah angka kemiskinan terkesan naik secara tajam.

Tapi ke depan peluang untuk "menjadi orang miskin baru" agar mendapat BLT tampaknya telah tertutup. Hal ini karena pemerintah telah membubarkan Posko Pengaduan Sumbangan Langsung Tunai sejak Januari lalu.

Dengan demikian, tidak ada lagi pengaduan masyarakat yang mengaku miskin.

“Kita tidak lagi buka posko untuk deklarasikan miskin,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN/Kepala Bappenas), Paskah Suzetta, dalam kesempatan terpisah di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Paskah Suzetta, pembayaran BLT tahap II akan diselesaikan pada Maret 2006 sesuai jadwal. Termasuk, untuk penerima SLT tambahan yang baru saja diverifikasi.

Program Alternatif Pengganti BLT Dalam raker dengan DPR, Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah sudah mengungkap pro-

gram KUBE dan KUEP yang direncanakan akan dijalankan kembali pada tahun 2007. Tapi bukan berarti program itu menggantikan SLT, karena baik KUBE maupun KUEP adalah program lama yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya.

Kelebihan program KUBE dan KUEP adalah semangat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, bukan sekedar berwujud sumbangan uang tunai. Memang SLT awalnya dirancang untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM terhadap kalangan warga miskin akibat peningkatan inflasi yang mendadak.

Karena sifatnya sebagai "penahan kejutan" tentunya tidak bisa dilaksanakan seterusnya.

Tentang pernyataan Pak Guru Bambang.

"Lihat saja, perubahan signifikan apa yang terjadi pada masyarakat miskin pasca program SLT dilaksanakan?", memang di satu sisi ada benarnya. Sebab di beberapa lokasi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Program SLT. Banyak kendala yang menyertai implementasi di lapangan. Dan sangat muskil sekali mengidentifikasi perubahan signifikan yang terjadi pada masyarakat miskin.

Sejak awal kehadiran program SLT memang tidak ditujukan untuk membuat perubahan di masyarakat. Namun sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat mampu beradaptasi dan meningkatan kualitas ekonomi pasca kenaikan BBM. Bagaimanapun juga semua pihak pasti dapat belajar dari Program SLT telah dijalankan.

Pemerintah sendiri, jauh sebelum SLT tahap pertama dibagikan, sudah menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan selama satu tahun, dan setelah itu akan dievaluasi untuk diteruskan atau tidak pada tahun berikutnya.

Berkaca dari pengalaman yang ada pemerintah tetap pada komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Apapun bentuk programnya nanti tentunya partisipasi masyarakat akan menjadi kuncinya. Sebab untuk mewujudkan kesejahteraan memerlukan kerjasama semua pihak. gun-t.

4

POLHUKAM

KOMUNIKA

Bak Jamur di Musim Hujan Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa operator seluler yang saling berkompetisi memberikan pelayanan terbaik, mengingat keuntungan yang menggiurkan dari bisnis tersebut. Katakanlah Indonesia memiliki Telkomsel dan Indosat yang ber-platform teknologi 2G, dan baru-baru ini muncul operator dengan platform 3G yaitu Telkom Flexi, Esia dan Fren/Mobile 8.

Hingga saat Awal tahun 2006, tercatat jumlah pelanggan PT Excelcomindo sebanyak 6,8 juta orang, PT Mobile-8 1,15 juta orang, PT Telkom 2,8 juta orang, PT Bakrie Telecom 469.926 orang, PT Sampoerna 8.994 orang, PT Telkomsel 24,2 juta orang, PT Indosat 13,80 juta orang, dan PT Natrindo sebanyak 12.738 orang.

Saat ini hanya 3 juta dari 49 juta pelanggan, yang dimiliki data identitasnya oleh para operator seluler. Mereka adalah para pengguna telepon genggam pascabayar, atau yang umum disebut abonemen. Selebihnya adalah pengguna prabayar, yang sebagian kecilnya sudah terdaftar dalam kelompok-kelompok komunitas di masing-masing operator Begitu banyaknya jumlah pelanggan telepon seluler sehingga cukup menyulitkan untuk mengidentifikasi siapa pemiliknya. Bagi pelanggan pasca bayar tidak menjadi masalah karena data pribadi tersimpan oleh operatornya, namun bagi pelanggan prabayar akan sulit dilacak. Masalahnya lebih dari 90% penjualan kartu perdana itu dilakukan melalui sistem distribusi yang tidak dimiliki oleh operator, karena outlet operator terbatas, kita tahu ada distributor, sub distributor, warung kecil bahkan ada lapak. Jadi membuka kemungkinan telepon selulr digunakan secara tidak bertanggungjawab.

“Jika tidak dilengkapi dengan identitas, maka kartu seluler prabayar dapat digunakan tanpa rasa tanggung jawab, sehingga bisa dimanfaatkan untuk segala bentuk kejahatan. Apalagi kebijakan ini bukan suatu hal yang baru di dunia telekomunikasi, karena beberapa negara di dunia telah menerapkan peraturan ini,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A Djalil.

Memang banyak negara telah menerapkan pencatatan pelanggan prabayar, salah satunya di Asia Tenggara adalah Singapura, yang akan segera diikuti oleh beberapa negara ASEAN lainnya.

Atur Registrasi Pelanggan Jasa Telokomunikasi Kegiatan registrasi telepon prabayar bagi para operator sangat penting, karena selain membantu pemerintah juga dapat mengenal lebih dalam kepada semua pelanggan, kata Johnny Swandi Sjam, ketua Assosiasi Telepon Seluler Indonesia (ASTI) juga sebagai upaya Edisi 04/Tahun II/Maret 2006

Registrasi Layanan Seluler Prabayar

Lindungi Konsumen Jaringan Seluler meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan melalui berbagai program yang direncanakan para operator.

Melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah berupaya untuk mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi dan penghematan penomoran. “Kita inginkan semua pelanggan telekomunikasi terdaftar, baik yang pascabayar maupun prabayar, begitu juga yang fixedline dan wireless,“ kata Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar.

Registrasi kartu prabayar perdana sudah mulai pada 28 Oktober lalu, sedangkan untuk eksisting masih diberi tenggat waktu sampai 28 April 2006. Pemerintah bersama penyelenggara jasa telekomunikasi telah sepakat bahwa registrasi ini tidak hanya sekedar tugas ekonomi, tetapi juga tugas sosial. “Sehingga kita sepakat, di antara operator telekomunikasi tidak menggunakan kesempatan ini sebagai suatu alat kompetisi,“ jelas Dirjen Postel.

Jika sampai pada batas waktu tidak dilakukan maka akan dilakukan penghapusan layanan terhadap pelanggan-pelanggan yang tidak melakukan registrasi.Dalam hal terjadi penyimpangan identitas, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan prabayar tersebut selama pelanggan itu aktif menggunakan jasa telekomunikasi.

Jika tidak aktif lagi, penyelenggara wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak tanggal dimulai ketidakaktifan pelanggan jasa dimaksud.

Sementara itu proses validasi data pelanggan akan dilaksanakan secara terus menerus bahkan setelah 28 April 2006. Diakui Sofyan Djalil, target validasi per April agak sulit dilakukan. “Setelah April pun akan terus dilakukan validasi sampai kita yakin semua sudah bersih,“ tegasnya.

“Kami akan memverfikasi nama-nama dan alamat pemegang kartu prabayar. Kami akan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia,” ujar Sofyan.

Proses verifikasi akan dilakukannya untuk mengetahui validasi data yang dikirim pengguna kartu prabayar saat melakukan registrasi. Jadi dalam proses ini akan diketahui jika ada pemegang kartu prabayar yang mendaftarkan identitasnya dengan data palsu.

Ragam Manfaat Registrasi Pernahkah Anda dibuat kesal ketika nomor ponsel Anda dibanjiri dengan iming-iming hadiah jutaan rupiah via SMS yang ternyata modus penipuan belaka? Walaupun mungkin Anda tidak termasuk orang yang tergolong apes karena terbujuk rayuan maut para penjaja undian palsu tersebut, tak pelak, Anda pun ketiban sial karena masih harus menghapus pesan-pesan singkat tersebut. Geram?

Pasti, tentunya.

Kenyataan seperti itulah yang salah satunya mendasari pemikiran pemerintah untuk melakukan registrasi bagi pelanggan kartu telepon seluler prabayar. Pasalnya, praktik penipuan undian yang menggiurkan tersebut di-lakukan oleh pemegang kartu prabayar yang sulit dilacak pemiliknya. Bahkan, tidak hanya penipuan, pesan bernada ancaman, bahkan pelecehan seksual kerap pula dilakukan dengan modus serupa.

Ada beberapa manfaat dari pendaftaran kartu prabayar, kata Dirjen Postel. “Yang pasti manfaat itu tidak akan melanggar hak individu sejauh sesuai dengan hukum, di dalam Undang-undang diberikan sistem pelacakan yang memungkinkan aparat hukum melakukan law enforcement," katanya.

Beberapa kegiatan aksi terorisme di In-

donesia belakangan ini cend e r u n g menggunakan telepon seluler. Karena itu, munculnya kebijakan pendataan pelanggan ponsel ini akan dapat pula digunakan untuk menjamin kepastian keamanan seluruh warga Indonesia.

Keamanan Data Pemerintah menjamin data registrasi prabayar tak akan disalahgunakan. Data hanya akan digunakan untuk kepentingan hukum.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) Basuki Yusuf Iskandar. Menurut Basuki, data registrasi prabayar hanya akan digunakan untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan hukum, seperti pelacakan oleh aparat hukum. Data itu tidak akan digunakan pemerintah kecuali untuk kepentingan hukum.

Pemerintah, ujar Basuki, menjamin keamanan data tersebut. “Ada jaminan menjaga hak-hak individu dari Kepmen (Keputusan Menteri-Red) dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia-Red),” ujar Basuki.

Johny Swandi Sjam, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mengatakan masing-masing operator akan menemukan banyak manfaat dari data registrasi prabayar. “Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Dari segi operator data itu bisa mempunyai banyak manfaat,” tuturnya.

Menggugah Kesadaran Masyarakat Registrasi kartu prabayar hingga awal Maret 2006 belum mencatat kemajuan pesat karena baru mencapai 34,35 persen atau 17.295.251 dari total 50.339.350 pelanggan.

Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot Dewa Broto mengakui hal itu.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi berupa imbauan melalui iklan layanan masyarakat, media televisi, radio maupun media cetak.

“Upaya sosialisasi tersebut akan terus dilakukan sampai berakhirnya masa registrasi 28 April 2006,” kata Gatot sambil menambahkan bahwa lambatnya perkembangan registrasi kartu prabayar sampai awal Maret ini disebabkan beberapa kendala.

Kesangsian pelanggan terhadap keamanan data pribadi yang diserahkannya merupakan kendala utama. Padahal kerahasian data pelanggan menurut Gatot, sangat terjamin.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.23 tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

“Kerahasiaan data pelanggan sangat terjamin, karena hanya beberapa instansi hukum tertentu saja yang berhak mengakses data tersebut,” kata Humas Ditjen Postel ini.

Hambatan lainnya adalah kekecewaan pe-

repro: imagebank

Dalam sebuah obrolan di radio, seorang pendengar mengisahkan pengalamannya. Sekitar dua hari lalu ia ditelepon orang yang tidak dikenal dari sebuah nomor ponsel. Ia diberitahu kalau anak perempuannya mengalami kecelakaan di dekat sekolahnya. Si anak, kata si penelepon tadi sudah ada di Instalasi Rawat Darurat sebuah rumah sakit; dan membutuhkan biaya tiga juta rupiah untuk perawatan luka yang dideritanya. Dan si pendenar radio ini diminta mentransfer ke nomor rekening sekian-sekian. Alkisah si pendengar radio tersebut lantas tertawa, pasalnya ia tidak punya anak perempuan.

Modus penipuan dengan menggunakan jaringan telepon seluler saat ini sudah semakin canggih. Tak hanya lewat bumbu cerita kecelakaan, tapi juga iming-iming hadiah lewat fasilitas SMS. Kelebihan teknologi jaringan seluler tampaknya telah sedemikian rupa bisa dimanfaatkan orang yang tak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan menipu orang lain.

langgan yang tidak dapat meregistrasikan diri karena setiap kali dicoba ke nomor 4444 selalu gagal.

Kendala teknis ini sepenuhnya tergantung kebijakan operator seluler. Memang saat ini ada sedikit perbedaan prosedur antara satu operator dengan lainnya. Namun demikian pemerintah akan membantu melakukan sosialisasi secara intensif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan registrasi. Selama masa registrasi, sampai 28 April 2006, Ditjen Postel akan menayangkan iklan layanan bersama dengan para penyelenggara telekomunikasi.

Jika sampai batas waktu 28 April 2006 belum seluruh pelanggan terdaftar, pemerintah akan menonaktifkan nomor pelanggan yang tidak mendaftar. Karena itu, pemerintah kembali mengimbau para pelanggan untuk secepatnya melakukan registrasi.

Registrasi prabayar via SMS ke 4444 diperkirakan baru akan melonjak saat mendekati tenggat waktu maksimal yang dipatok pemerintah, 28 April 2006. Budaya ‘last minute’ masyarakat, serta lambatnya pengiriman SMS pemberitahuan dan konfirmasi dari operator turut menjadi penyebab molornya registrasi.

Lindungi Pelanggan Sebenarnya sudah cukup banyak publik yang mengetahui adanya kewajiban registrasi, tetapi belum yakin apa manfaat yang akan diperoleh publik.

Langkah pemerintah ini sejatinya ditujukan untuk kepentingan pelanggan seluler sendiri. Sebab, selama ini, pelanggan yang menerima perlakuan yang tidak nyaman dari sesama pemegang kartu telepon seluler, harus menelan kekecewaannya sendiri, karena tidak ada institusi yang bisa dijadikan sandaran untuk mengadu. Apalagi, pemerintah dan operator seluler sendiri tidak bisa melacak pemilik kartu prabayar karena seringnya nomornomor tersebut berpindah tangan.

Akhirnya keputusan ada di tangan pengguna layanan telepon seluler. Jika ingin nyaman, maka pastikan nomor terdaftar di operator, agar hak-hak pelanggan lebih terjamin. fik-g

5

LAPORAN UTAMA

6

menarik investor ke Indonesia juga semakin ketat mengingat negara-negara tetangga juga telah dan sedang melakukan berbagai perbaikan-perbaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Karena itu, segenap komponen bangsa–terutama yang terkait dengan investasi—harus secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga investor baru mau melakukan investasinya di Indonesia dan investor yang sudah ada dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

Itulah sebabnya, untuk memacu investasi melaju ke Indonesia, beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan sebuah Paket Kebijakan Investasi yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (Baca Box pada Bagian Lain Halaman Ini).

Pulihnya kepercayaan itu ditunjukkkan dengan berbagai indikator, seperti penguatan nilai tukar rupiah dari semula mencapai Rp 12 ribu per dolar Amerika Serikat menjadi Rp9100-9300 dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang secara konsisten terus membaik akhir-akhir ini.

Meski demikian, pemerintah bertekad akan terus mereformasi berbagai sektor terkait dengan investasi secara konsisten. Soalnya, meski investasi mengalami peningkatan, namun Bank Dunia pada tahun silam melaporkan bahwa iklim investasi Indonesia masih termasuk dalam katagori jelek di Asia Tenggara. Posisinya ada di antara Kamboja dan Filipina.

Iklim investasi paling baik adalah Singapura dan Malaysia.

Sementara menurut hasil survei Bank Dunia di 155 negara, peringkat Indonesia masih berada di posisi bawah. Terutama menyangkut instabilitas makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi, serta regulasi dan administrasi pajak.

Dalam sebuah seminar Improving Indonesia Investment Climate, Reform Experiences from the Region di Jakarta beberapa waktu silam terungkap, setidaknya ada beberapa persoalan yang membuat investor terutama investor asing terkesan belum terlalu antusias untuk datang ke Indonesia. Persoalan itu antara lain kelemahan di sektor perpajakan.

Masalah yang memberatkan iklim investasi bukan tarifnya (tarif 30% sudah cukup layak karena di Malaysia saja 28%), akan tetapi regulasi dan administrasinya. Urusan pajak menyita terlalu banyak waktu bagi pengusaha karena rata-rata harus menyisihkan 560 jam setahun (angka Bank Dunia).

Persoalan lain yang juga perlu direformasi segera adalah bidang perburuhan, yang biaya PHK-nya terlalu tinggi.

Pemerintah menyadari, persaingan untuk

Presiden Minta Inpres No. 3 Terus Dimonitor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet Selasa, 7 Maret 2006, menekankan perlunya langkah monitor dengan sebaik-baiknya implementasi Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Menko Perekonomian Boediono menyampaikan pesan presiden soal pentingnya pengawasan pelaksanaan implementasi Inpres No.3 tahun tersebut. “Pada Inpres No.3 itu, dapat kita lihat program yang jelas dan institusi yang jelas pula. Bapak presiden menekankan agar terus memonitor sebaik mungkin, sebab nilai dari Inpres ini adalah pada implementasinya,” kata Boediono.

Ditambahkan Boediono, Presiden SBY menegaskan agar para menteri yang terkait dengan Inpres No 3 ini mengimplentasikannya sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan Presiden menugaskan kepada Menko Perekonomian untuk memonitor dan membuat laporan setiap bulan.

Menurut Menko Perekonomian, ada tiga pilar perbaikan investasi yakni paket kebijakan iklim investasi, penyelesaian beberapa proyek besar (high profile projects) untuk memberi efek bola salju (snow ball effect); dan menekan biaya modal (cost of financing). Selain itu, akses terhadap pasar uang dan inflasi yang single digit perlu diupayakan selama 2006.

Jaminan Kepastian Hukum Terkait dengan jaminan keamanan untuk investasi, Menko Polhukam Widodo AS menyatakan pemerintah akan selalu mengupayakan untuk mengelola atmosfir politik hukum dan keamanan yang kondusif agar dapat memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi dan investasi. “Beberapa hal yang menjadi atensi kita untuk terus mengelola keamanan diantaranya seperti Aceh, Poso, Papua, dan sebagainya,” kata Widodo.

Di sisi lain Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyatakan pemerintah akan menyerahkan Rancangan UndangUndang tentang Investasi kepada DPR pada bulan Maret 2006.

UU tentang Investasi ini akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam berbagai paket kebijakan, baik Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi maupun Paket Kebijakan Infrastruktur 2006.

Secara umum, adanya jaminan kepastian ini diharapkan makin menarik investasi baik PMDN maupun PMA. Terkait dengan penyederhanaan prosedur investasi saat ini terus disempurnakan oleh pemerintah. Memang setiap negara memiliki perbedaan dalam peraturan dan prosedur bagi pendirian perusahaan baru. Saat ini di Indonesia memiliki 12 tahap prosedur yang mesti dilalui untuk memulai sebuah usaha, di antaranya mendaftarkan nama perusahaan ke Departemen Hukum dan HAM, mengurus surat domisili perusahaan ke kelurahan, mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Mendirikan Usaha (SIUP) di Dinas Perdagangan. Prosedur yang dilakukan di Departemen Hukum dan HAM dilakukan oleh notaris. Sementara mengurus NPWP, TDP dan SIUP dilakukan pengusaha sendiri atau memanfaatkan biro jasa.

Rapat Koordinasi Terbatas Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) pertengahan Februari lalu telah menetapkan rencana penyelesaian sejumlah kebijakan dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur melalui Paket Kebijakan Infrastruktur 2006.

Paket Kebijakan Infrastruktur ini merupakan konsolidasi dari langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dalam mewujudkan reformasi kerangka kebijakan, regulasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan infrastruktur yang meliputi: reformasi kebijakan strategis yang lintas sektor; reformasi kebijakan sektor dan korporasi guna mendorong terlaksananya persaingan yang sehat dalam penyediaan infrastruktur; regulasi untuk menghilangkan penyalahgunaan hak monopoli alamiah serta melindungi masyarakat dan penanam modal dalam penyediaan infrastuktur; dan pemisahan peran secara tegas antara Menteri/ Kepala LPND/Kepala Daerah yang berfungsi sebagai pe-nyusun kebijakan dan BUMN/BUMD sebagai pelaku usaha (operator).

Paket ini memuat sejumlah kebijakan infrastruktur yang telah dilaksanakan hingga 2005 (sebanyak 50 kebijakan), serta rencana dan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian kebijakan penyediaan infrastruktur baik melalui pelaksanaan kewajiban pemerintah maupun melalui peningkatan peran serta pihak swasta yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 (sebanyak 153 kebijakan) dan sebanyak 3 kebijakan lainnya yang diperkirakan baru dapat diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2007.

Inisiatif pemerintah daerah dalam menyederhanakan prosedur investasi ini bisa dilihat dengan adanya sistem pelayanan satu atap seperti di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Gorontalo. Ke depan pemerintah akan terus menyelaraskan peraturan baik di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan reformasi di bidang regulasi dan birokrasi agar iklim investasi menjadi lebih bergairah.

Kadin Negara Sahabat Sambut Positif Sementara itu, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu menyatakan, paket kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini mendapatkan respon positif dari Kadin negara-negara sahabat.

“Paket kebijakan investasi seperti ini yang selama ini mereka tunggu-tunggu, karena dengan demikian ada kejelasan. Yang terpenting adalah implementasi dari paket kebijakan tersebut,” kata Menperdag kepada wartawan di Gedung Departemen Ke-uangan, Jakarta, Jumat (10/3).

Menurut Marie, sekitar 40 anggota Kadin mewakili 14 negara sahabat menemui Menko Perekonomian Boediono untuk memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah dalam peluncuran paket kebijakan investasi.

Beberapa anggota Kadin negara-negara sahabat tersebut, kata Marie, memang sudah lama berinvestasi di Indonesia.

Mereka juga sudah memahami apa yang terjadi. Mereka hanya meminta implementasi satu atau dua kebijakan tersebut sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini, sehingga mereka bisa segera melakukan kontak dengan rekanrekan mereka agar meningkatkan kapasitas dan ekspansi bisnis di Indonesia. Walau pun beberapa anggota yang hadir, telah pula mengemukakan bahwa pengusaha dari negara-negara foto: fik

Setahun terakhir, volume investasi di Indonesia mengalami kemajuan cukup signifikan, sehingga dapat tumbuh double digit. Menteri Koordinator Perekonomian Boediono bahkan meyakini bahwa Indonesia sudah masuk kembali dalam kategori negara yang layak investasi atau invesment grade. Artinya kepercayaan dunia usaha saat ini telah pulih.

PMA dan PMDN Naik Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam periode 1 Januari s/d akhir Januari 2006 sebanyak 112 proyek dengan nilai keseluruhan 463,2 juta dolar AS. “Terdapat 22 proyek diantaranya adalah persetujuan perluasan usaha investasi PMA yang sudah ada, dengan nilai investasi 45,5 juta dolar AS,” kata Kasubag Humas BKPM, HS Saeful Munajat di Jakarta, Selasa (7/3).

Rencana investasi yang banyak diminati oleh investor asing adalah konstruksi dengan nilai 288,9 juta dolar AS (3 proyek), perdagangan dan reparasi dengan nilai 31,9 juta (42 proyek), industri makanan 27,2 juta dolar AS (1 proyek), jasa lainnya 24,2 juta dolar AS (24 proyek), dan industri logam,mesin & elektronik 20,9 juta dolar AS (7 proyek).

Lokasi yang paling diminati para investor asing adalah DKI Jakarta dengan nilai proyek sebesar 343,8 juta dolar AS, kemudian Banten dengan nilai 43,3 juta dolar AS, Jawa Barat

PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI UMUM 1. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.

2. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda).

3. Kejelasan ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

KEPABEANAN DAN CUKAI 1. Percepatan arus barang.

2. Pengembangan Peranan Kawasan Berikat.

3. Pemberantasan Penyelundupan.

4. Debirokratisasi di Bidang Cukai.

1.

2.

3.

4.

5.

PERPAJAKAN Insentif Perpajakan untuk investasi.

Melaksanakan sistem "self assesment" secara konsisten.

Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor.

Melindungi hak wajib pajak.

Mempromosikan transparansi dan disclosure.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KETENAGAKERJAAN Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja.

Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.

Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan.

Mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan.

Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif.

Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI 1. Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi/UKMK (Sumber: Lampiran Inpres RI No. 3 Tahun 2006 Tanggal 27 Februari 2006)

sebesar 33,9 juta dolar AS, Papua dengan nilai 9,9 juta dolar AS, dan Jawa Timur senilai 9,4 juta dolar AS. Negara asal PMA yang menanamkan investasinya di Indonesia adalah Hongkong dengan nilai investasi 276,9 juta dolar AS, Singapura 51,6 juta dolar AS, Malaysia 18,1 juta dolar AS, Korea Selatan 16,9 juta dolar AS, dan RRC dengan nilai 13,8 juta dolar AS, sedangkan penyerapan tenaga kerja dari 112 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 16.970 orang.

Hingga akhir Januari 2006, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah disetujui oleh BKPM sebanyak delapan proyek dengan nilai investasi sebesar Rp359,8 miliar. Enam proyek diantaranya memperoleh persetujuan perluasan usaha yang sudah ada, dengan nilai investasi sebesar Rp237,2 miliar. "Minat pengusaha dalam negeri melakukan investasi baru, maupun untuk memperluas usahanya cukup bagus,” ujar Saeful.

Rencana investasi yang paling diminati oleh pengusaha dalam negeri adalah transportasi, gudang dan komunikasi dengan nilai investasi sebesar Rp160,5 miliar (proyek perluasan), industri kimia dan farmasi nilai investasi Rp81,0 miliar (3 proyek), industri makanan sebesar Rp21,6 miliar (1 proyek), dan industri mineral non logam dengan nilai Rp21,7 miliar.

Lokasi yang paling diminati pengusaha dalam negeri adalah DKI Jakarta dengan nilai investasi se-besar Rp202,2 miliar (2 proyek), Jawa Barat de-ngan nilai Rp40 miliar (1 proyek), Jawa Tengah sebesar

Rp40 miliar (proyek perluasan), Kalimantan Timur senilai Rp19,2 miliar, dan Kalimantan Selatan Rp14 miliar.

Rencana penyerapan tenaga kerja untuk investasi dalam negeri sebanyak 1.971 orang, sedangkan potensi ekspor diperkirakan sebesar 206,8 juta dolar AS dari 7 proyek yang berorientasi ekspor.* s-ring, g, t

foto: rich-fik

me-reka telah pula melakukan ekspansi ke Indonesia.

Adanya penyelesaian melalui pola ‘satu pintu’ untuk mengurus dokumen-dokumen guna mempercepat dan mempermudah pengembangan investasi, merupakan target dari pemerintah dan diharapkan dapat diselesaikan sekitar bulan Maret–April 2006.

“Penyelesaian pola satu pintu juga diharapkan oleh para anggota Kadin negara sahabat dapat diimplementasikan pada satu atau dua proyek infrastruktur dari sisi penyelesaian dokumen dan sebagainya, dapat memberikan sinyal yang positif,” ungkap Menperdag Marie.

Implementasi yang dimaksud oleh Menperdag ada bermacam-macam, seperti undang-undang, dan peraturan-peraturan.

“Yang dapat dilaksanakan secepatnya adalah peraturan-peraturan baru maupun sistem-sistem baru seperti sistem satu pintu yang bisa diperbaiki dalam waktu dekat,” katanya.

Kadin negara-negara sahabat lebih banyak membahas mengenai kebijakan perpajakan, bea cukai, tenaga kerja, dan investasi. Sistem satu pintu sebenarnya sedang menunggu keputusan dari Menko Perekonomian, namun menurut Menperdag Marie Pangestu tanpa harus menunggu keputusanpun Tim Ekonomi telah mulai bekerja.

Saat ini semua dokumen yang berkaitan dengan ekspor dan impor barang harus berada pada satu tempat.

Semua dokumentasi dari semua departemen terkait sedang dikumpulkan dan akan diolah dalam bentuk elektronik dan diperbarui (update).

"Harus ada sistem di mana peraturan-peraturan yang ada itu harus selalu yang paling akhir, untuk memudahkan para investor memahami segala peraturan yang ada. Setelah itu baru dilakukan otomisasi dari dokumentasi tersebut," kata Marie.

Hampir semua departemen terkait telah mengumpulkan peraturan-peraturan. Ada sekitar 20 peraturan, karena hampir semua departemen memiliki peraturan yang berkaitan dengan ekspor dan impor.

7

KESRA

KOMUNIKA Putri (10) tergolek lemas di tempat tidur. Tubuhnya kurus, tinggal tulang terbalut kulit, dan tampak sangat lemah. Matanya tampak pudar dan cekung. Ia hanya merintih pelan, saat ibunya menyuntikkan makanan cair melalui sonde (selang untuk memasukkan makanan langsung ke lambung) yang terhubung ke lubang hidungnya. Malang setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, Putri, bocah Makassar itu, akhirnya meninggal dunia. Putri adalah satu di antara sekian banyak anak-anak penderita gizi buruk di Indonesia.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengakui, hingga akhir Desember 2005, jumlah anak-anak, terutama anak di bawah usia lima tahun atau balita yang masih menderita gizi buruk secara nasional tercatat 76.178 orang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah itu turun meskipun masih kecil, yaitu hanya 1,1 persen dari total keseluruhan penderita gizi buruk.

Daerah yang hingga kini tercatat masih banyak penderita gizi buruk di antaranya adalah Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Nias, dan Papua.

Menurut Siti Fadilah, ada tiga hal yang selama ini menyebabkan gizi buruk. ”Pertama, karena kemiskinan dan tidak punya makanan. Kedua, mempunyai makanan, tetapi sang ibu tidak mengerti bagaimana caranya memberi makanan yang baik. Ketiga, karena sakit yang diderita sehingga menyebabkan anak balita tidak doyan makan dan akhirnya berat badannya turun,” ujarnya.

Rawat Jalan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Departemen Kesehatan sedang melakukan uji coba penyembuhan gizi buruk atau busung lapar pada balita dengan metode rawat jalan supaya ke depan tidak semua penyembuhan kasus kekurangan gizi kronis harus dilakukan di rumah sakit.

“Kita sedang menjalankan uji coba untuk mengupayakan penyembuhan gizi buruk dengan rawat jalan,” kata Kepala Puslitbang Gizi dan Makanan Balitbangkes Sunarno dalam pertemuan dengan pers di Jakarta.

Sunarno menjelaskan hal itu dilakukan untuk mengatasi kendala yang selama ini dihadapi dalam upaya penyembuhan pasien dengan gizi buruk yakni keterbatasan waktu, biaya dan tenaga dari keluarga pasien penderita gizi buruk.

Penyembuhan gizi buruk dengan rawat jalan dilakukan dengan intervensi pemberian makanan tambahan dan pengawasan medis secara reguler.

Ia mengatakan pengawasan medis dilakukan secara rutin oleh petugas dengan mendatangi rumah pasien atau pasien sendiri yang datang ke sarana layanan kesehatan untuk memeriksakan diri.

Menurut dia, Balitbangkes menerapkan dua paket penyembuhan gizi buruk de-ngan rawat jalan paket 6 bulan (12 kali kunjungan) untuk pasien gizi buruk tanpa gejala klinis dan paket 12 bulan (24 kali kunjungan) untuk pasien gizi buruk dengan gejala klinis.

“Waktunya lebih lama karena kadang pasien gizi buruk disertai dengan kelainan kongenital seperti kelainan jantung bawaan, cerebral palsy dan down syndrom,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga saat ini pola penyembuhan pasien gizi buruk dengan metode rawat jalan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pasien. Terbukti banyak di antara pasien yang pulang lebih awal sebelum benar-benar terbebas dari gizi buruk. “Dari semua pasien yang dirawat, hanya 50% yang melanjutkan perawatan dan dari 50% yang melanjutkan perawatan 70% diantaranya telah sembuh,” katanya.

Rencana Aksi Nasional Masih banyaknya penderita gizi buruk di tanah air,

mendorong pemerin-tah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Gizi Buruk. RAN dilatarbela-kangi terjadinya ledakan kasus gizi buruk di beberapa daerah seperti NTB, NTT, Lam-pung, Banten, dan daerah lainnya. Selain itu karena prevalensi gizi kurang dan gizi bu-ruk tinggi dan selama beberapa tahun ter-akhir penurunannya sangat lambat.

Ditengarai, penyebab kejadian gizi buruk di antaranya karena kemiskinan, pola asuh yang tidak baik dan adanya penyakit kronis.

Repotnya, gizi buruk tidak begitu saja terjadi dan langsung akut, namun perlahan-lahan.

Biasanya ditandai dengan kenaikan berat badan anak yang sangat lambat selama beberapa bulan. Sebenarnya ini dapat terdeteksi apabila orangtua rajin menimbangkan anaknya di posyandu setiap bulan. Namun faktanya tidak semua orangtua mau datang ke posyandu.

Yang membuat optimistis, sebagian besar kasus gizi kurang dan gizi buruk dengan tatalaksana gizi buruk dapat dipulihkan di Puskesmas atau rumah sakit.

Tujuan umum diadakannya RAN adalah untuk menurunkan angka gizi buruk dari 8,5% menjadi 5% pada akhir 2009 (target RPJM 2005-2009). Sedangkan tujuan khususnya ada lima, yakni: Meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu; Meningkatkan cakupan dan kualitas tatalaksana kasus gizi buruk di puskesmas/RS dan rumah tangga; Menyediakan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin; Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak (ASI/ MP-ASI); dan memberikan suplemen gizi (kapsul Vitamin A) kepada semua balita.

Strategi RAN dilaksanakan dengan merevitalisasi posyandu untuk mendukung pemantauan pertumbuhan dengan melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat dan kelompok potensial lainnya; Meningkatkan cakupan dan kualitas melalui

peningkatan keterampilan tatalaksana gizi buruk; Menyediakan sarana dan prasarana pendukung; Menyediakan dan melakukan KIE serta meningkatkan kewaspadaan dini KLB gizi buruk Kegiatan RAN dilaksanakan dengan melakukan: Deteksi dini gizi buruk melalui bulan penimbangan balita di posyandu; Melengkapi kebutuhan sarana di posyandu (timbangan, KMS/Buku KIA, RR); Orientasi kader; Menyediakan biaya operasional; Menyediakan materi KIE; Menyediakan suplementasi kapsul Vit. A; Tatalaksana kasus gizi buruk; Menyediakan biaya rujukan khusus untuk gizi buruk gakin baik di puskesmas/RS (biaya perawatan dibebankan pada PKPS BBM); Kunjungan rumah tindak lanjut setelah perawatan di puskesmas/RS; Menyediakan paket PMT (modisko, MP-ASI) bagi pasien paska perawatan; Meningkatkan keterampilan petugas puskesmas/RS dalam tatalaksana gizi buruk; Pencegahan gizi buruk; Pemberian makanan tambahan pemulihan (MP-ASI) kepada balita gakin yang berat badannya tidak naik atau gizi kurang; Penyelenggaraan PMT penyuluhan setiap bulan di posyandu; Konseling kepada ibuibu yang anaknya mempunyai gangguan pertumbuhan; Surveilen gizi buruk; Pelaksanaan pemantauan wilayah setempat gizi (PWS-Gizi); Pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa gizi buruk; Pemantauan status gizi (PSG); Advokasi, sosialisasi dan kampanye penanggulangan gizi buruk; Advokasi kepada pengambil keputusan (DPR, DPRD, pemda, LSM, dunia usaha dan masyarakat); Kampanye penanggulangan gizi buruk melalui media efektif; Manajemen program yang terdiri dari pelatihan petugas dan bimbingan teknis.* mnf-g/f

Dengan menimbangkan balita secara rutin di posyandu, kurang gizi atau gizi buruk segera dapat terdeteksi. foto: fik

Pemerintah Tangani Langsung Pemerintah pusat akan menangani langsung program-program untuk menanggulangi gizi buruk. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie memaparkan beberapa program tersebut di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Program pertama, kata Ical, sapaan Aburizal, adalah revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu). Selama ini posyandu seperti terlupakan, padahal posyandu dapat memberikan penjelasan tentang hidup sehat dan gizi yang baik bagi keluarga.

“Untuk itu posyandu akan dikelola dari pusat,” kata Ical.

Pemerintah juga akan mengaktifkan kembali penyuluh pertanian ke seluruh daerah. Tujuannya agar pola pertanian lebih efektif dan petani dapat mengelola produk pertanian dengan hasil yang lebih baik.

“Pemerintah ingin mengangkat penyuluh (pertanian) ke suatu jabatan,” kata Ical.

Selain itu, pemerintah juga akan lebih meningkatkan peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Dalam mendukung program itu, sebelumnya pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali dokter pegawai tidak tetap (PTT) ke puskesmas di daerah. Kebijakan itu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi puskesmas. “Ketiga program itu akan dikelola dari pusat,” paparnya.

Program yang tidak kalah pentingnya yaitu penggalakkan kembali keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Ical pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi.

Dia menilai pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen atau setara dengan 1 juta orang sudah luar biasa besarnya. Saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,3 persen. Untuk menekan angka itu pemerintah berencana lebih menggalakkan kembali program KB yang sudah dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tak Lepas Dari Masalah Ekonomi Juru Bicara Departemen Kesehatan, Lily Sulistyowati, mengatakan bahwa kasus gizi buruk di Indonesia tidak lepas dari masalah ekonomi. Semakin menurunnya ekonomi masyarakat belakangan ini menghasilkan efek berantai yang pada akhirnya berimbas kepada pemenuhan gizi keluarga.

Oleh karena itu, kata Lily, kasus gizi harus dipandang secara lintas sektoral, dengan melihat seluruh masalah yang terkait dengan ekonomi keluarga.

“Kasus gizi buruk harus ditelusuri dari hulu ke hilir. Akar masalahnya harus dilihat.

Ini bukan semata-mata masalah kesehatan,” kata Lily.

Menurut dia, kasus gizi buruk terjadi karena situasi ekonomi belum stabil, lapangan kerja sempit, dan masih banyak rak-yat yang kondisi sosial ekonominya menengah ke bawah.

Terkait dengan penanggulangan gizi buruk di seluruh wilayah, pemerintah telah mengucurkan dana dekonsentrasi sebesar Rp 350 miliar. Dana bantuan itu diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten. Dengan dana dekonsentrasi tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan penanggulangan gizi buruk dengan berkoordinasi dengan program serupa yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat.

Edisi 04/Tahun II/Maret 2006

8

POLHUKAM

KOMUNIKA

Menebar Benih Takut Korupsi

Good Governance

“Ada tiga yang merupakan prioritas dan sasaran utama di dalam pemberantasan korupsi.

Yang pertama ... adalah upaya pencegahan terjadinya korupsi di negeri kita. Sebab kalau kita bisa mencegah praktek-praktek korupsi, maka aset negara, uang rakyat, yang kita selamatkan jumlahnya cukup besar. Kedua, prioritas kita adalah melakukan tindakan tegas pada kegiatan korupsi yang masih saja terjadi. Apalagi kalau skalanya itu menengah dan besar.

Ketiga, kita akan mencari mereka-mereka yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi”. Ungkapan tersebut adalah tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah dinyatakan pada suatu kesempatan di Jakarta pertengahan Januari tahun ini.

P

ersoalan korupsi dan pemberantasannya memang menjadi agenda penting Presiden Yudhoyono dan Kabinet Indonesia Bersatu. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi. Bertepatan dengan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia (United Nations Against Corruption) 9 Desember 2004 presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004. Instruksi ini merupakan sebuah awal untuk mewujudkan negeri yang adil dan bebas korupsi.

Sejak pertengahan April 2005, pemerintah menguatkan peran pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir sebulan sekali presiden memimpin rapat untuk memantau perkembangan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi secara serius tidak hanya dilakukan di pusat, tetapi juga harus dilakukan ke seluruh daerah di Indonesia.

Potensi Korupsi Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Mengukur korupsi--dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi.

Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-peruEdisi 04/Tahun II/Maret 2006

sahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan Penuhi Indeks Persepsi Korupsi 5.0 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) bertekad memenuhi indeks persepsi korupsi 5.0 di Indonesia pada tahun 2010 mendatang, sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh Menneg PAN dan pernyataannya itu selalu diulang dalam berbagai kesempatan.

Target ini, menurut Kepala Biro Humas Kementerian Negara PAN, Bambang Anom, akan dapat dipenuhi jika seluruh pimpinan instansi pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi, sekaligus melaksanakan upayaupaya nyata pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.

Salah satu dari tiga program prioritas Kementerian Negara PAN adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemberantasan korupsi. Semangat demokratisasi dan desentralisasi dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan dampak yang besar pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk selalu melakukan perbaikan sistem dan kinerja pelayanan publik, serta meningkatkan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik, karena kualitas pelayanan publik mempunyai kontribusi terbesar dalam membentuk indeks persepsi korupsi suatu negara.

Disamping mengeluarkan kebijakan-kebijakan formal mendorong instansi pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi, Kementerian PAN juga melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 9 Desember 2005. Pakta Integritas tersebut, intinya merupakan janji bahwa Menneg PAN beserta seluruh jajarannya akan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dengan penuh integritas.

“Menneg PAN berulang-ulang menegaskan bahwa tidak akan ada pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi bila manajemen pemerintahan tidak ditata sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,” kata Kepala Biro Humas Kementrian PAN, Bambang Anom.

Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang tepat, investasi yang baik maupun usaha-usaha memerangi korupsi tidak akan mampu tumbuh secara baik dan berkesinambungan dalam pemerintahan yang institusi publiknya tidak berfungsi dan kepemerintahannya buruk.

Pemberantasan korupsi itu dapat diharapkan berhasil jika dipenuhi beberapa hal seperti tekad kuat dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan Inpres nomor 5/2004, pemanfaatan teknologi informasi dengan membangun e-governance, e-office, e-procurement, penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dan per-

baikan sistem peradilan kriminal.

Oleh karena itu Kementerian PAN senantiasa melakukan segala upaya untuk terus mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di semua instansi dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance dan berorientasi pada hasil ( result oriented government ).

Percepatan Penanganan Korupsi Munculnya persepsi adanya tumpang tindih dalam pengusutan serta lambatnya penanganan kasus tindak pidana korupsi, lebih disebabkan oleh karena belum terbangunnya dan disepakatinya sistem pelaporan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurrahman Ruki mengatakan, proses administrasi untuk memperoleh ijin memeriksa seorang pejabat tertentu yang memerlukan waktu lama, ikut andil menyebabkan lambatnya proses pengusutan kasus korupsi. “Hambatan birokrasi seperti itu perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk meminimalkannya,” ujar Ruki.

Situasi ini langsung direspon oleh Presiden Yudhoyono dengan menyampaikan 3 hal yang penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, yaitu komitmen, trust atau kepercayaan, dan kerjasama atau cooperation. “Dalam upaya pemberantasan korupsi tiga hal inilah yang mari kita terus pupuk, kita suburkan, dan hidupkan. Dengan demikian tidak menimbulkan masalah sejak awal diantara kita dan dengan bersatunya kita dilandasi dengan komitmen, trust, dan kerjasama tadi, saya yakin tugas yang kita emban akan berhasil dengan baik," kata Presiden.

Tindak pidana korupsi, bukan lagi suatu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional. Kejahatan ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, jika dilihat dari sudut korbannya. Korban yang ditimbulkan dari kejahatan ini, tidak terbatas pada perorangan, melainkan masyarakat, bangsa dan negara bahkan peradaban kita. Kejahatan ini telah menyebabkan kemunduran bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Bahkan secara umum, pelaku kejahatan korupsi adalah mereka yang memiliki kapa-

sitas intelektual, kekayaan, dan status sosial yang relatif tinggi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. “ Mereka tidak akan berdiam diri dalam menghadapi proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum dan tidak sah itu, tidak jarang juga digunakan untuk mempengaruhi kita semua, para penyelidik, penyidik, jaksa peneliti berkas, dan jaksa penuntut, serta hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara mereka. Karena itu, seluruh aparatur penegak hukum, haruslah memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Membudayakan Takut Korupsi Korupsi memang rumit, seperti lingkaran setan. Lemahnya supremasi hukum di Indonesia, membuat korupsi meraja lela. Belum lagi soal rendahnya gaji bagi para aparat hukum yang memungkinkan aparat bertindak menyimpang. Maka bisa-bisa yang terjadi ya persekongkolan antara pelaku dan aparat.

Penyikapan terhadap masalah korupsi haruslah dilakukan secara bijak. Mungkin kalau kita benar-benar mengejar koruptor, biaya dan energi yang dikeluarkan terlampau besar. Sementara hasilnya belum tentu bisa dijamin.

Mohammad Hatta pernah mengatakan korupsi itu menjadi budaya (being culture) di Indonesia. Namun deikian perlu upaya cerdas untuk memutus lingkaran setan korupsi, salah satunya adalah dengan membudayakan takut korupsi.

Memang mengubah budaya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Namun kapan lagi harus dimulai kalau tidak sekarang?

Ibaratnya, sekarang kita menanam benih anti korupsi. Suatu saat akan menghasilkan buah manis, yakni tercapainya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif.* f-g

grafis goen

Menuai

9

KOMUNIKA

LINTAS DAERAH

Sosialisasi Briket Batubara Gubernur Sumsel Ir Syahrial Oesman MM awal Maret lalu melakukan sosialisasi penggunaan briket batubara di lingkungan Makodam II Sriwijaya. Mengenai briket Batubara diharapkan anggota TNI di jajaran Kodam II Sriwijaya dapat ikut mensosialisaikan kepada masyarakat sekitarnya. Program sosialisasi ini membutuhkan dana yang cukup besar. Namun demikian pemprov akan mendukung dengan pengalokasian dana dari APBD dan bantuan dari APBN pemerintah pusat.

Sumsel menurut Syahrial, banyak memiliki gas alam, areal pertanian yang cukup memadai dan batu bara di Bumi Sriwijaya terbanyak di Indonesia mencapai 48%. Karenanya perlu dilakukan pengoptimalan potensi sumber daya yang ada. Terlebih briket batubara bisa dijadikan pengganti BBM khususnya dalam kebutuhan sehari-hari. www.pempropsumsel.go.id

RIAU

Pelalawan Anggarkan Dana Berobat bagi Gakin Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan perhatian terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Di dalam APBD 2006, Pelalawan menganggarkan dana 15 miliar untuk biaya bantuan berobat gratis bagi keluarga miskin. ‘’Untuk tahun ini kita akan kembali menganggarkan 15 miliar untuk masyarakat miskin untuk bantuan perobatan.

Ini merupakan komitmen pemda dalam membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis,” papar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Murizal Yazid.

Menurut Murizal, masyarakat miskin yang akan berobat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan menunjukkan kartu sosial yang dikeluarkan Pemda Kab Pelalawan. Kartu itu dapat diperoleh melalui desa/kelurahan masing-masing. Karena, pada dasaranya setiap kelurahan/desa, telah mendata jumlah masyarakat miskin di lingkungan desa atau kelurahannya masing-masing.

"Kartu berobat tersebut, berlaku selama tiga tahun. Bagi masyarakat yang memiliki kartu itu, mereka dapat mempergunakannya di setiap Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Pelalawan. Biaya perobatan selama menjalani perawatan akan ditanggung oleh Pemda," terang Murizal.

Saat ini di Kabupaten Pelalawan terdapat sekitar 56 ribu masyarakat Pelalawan masuk dalam kategori kurang mampu. Mereka itu tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. www.riau.go.id

DKI JAKARTA

Bus Samsat Keliling Samsat Keliling adalah layanan baru dari Kantor Bersama Samsat DKI Jakarta yang bertujuan memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan tinggi untuk mempersingkat waktu pengurusan perpanjangan STNK. Pelayanan ini dilakukan melalui bus yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat yang banyak dikunjungi seperti di mal-mal atau pasar dengan sistem online.

Bus samsat keliling memiliki enam loket pelayanan: Loket Formulir dan Informasi, Loket Pendaftaran, Loket Arsip, Loket Penyerahan SSPD, Loket Petugas Kasir dan Loket Penyerahan SKPD. Samsat Keliling beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pk.08.00-15.00 dan Sabtu pk.08.00-12.00. Minggu dan hari libur nasional tutup.

Persyaratan pengesahan STNK/Pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling, diungkapkan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Djoko Susilo, sama seperti proses biasa tidak ada perubahan.

Edisi 04/Tahun II/Maret 2006

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso menjelaskan, tujuan pengadaan samsat keliling agar masyarakat semakin aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengguna jalan. Untuk saat ini baru satu bus yang dioperasikan, rencananya Pemda akan membantu empat unit lagi, sehingga setiap wilayah di Jakarta memiliki samsat keliling tersebut.

(T.SA)

JAWA TENGAH

17 Daerah Terapkan One Stop Service Upaya menarik penanam modal di Jateng terus ditingkatkan. Tahun ini, 17 pemda mulai menerapkan sistem pelayanan one stop service. Penerapan itu menyusul 11 pemkot/ pemkab lain yang telah memakai sistem serupa. Secara keseluruhan yang menggunakan sistem ini, tahun ini menjadi 28 pemkab/ pemkot. Tahun lalu, baru ada lima pemda.

Setengah tahun kemudian bertambah 6 pemda, sekarang bertambah lagi 17 pemda.

“Mudah-mudahan yang lain menyusul dalam waktu dekat,” ungkap Gubernur Jawa Tengah H Mardiyanto kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal di Jateng.

Acara itu dihadiri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufik Effendy.

Menurut Gubernur, banyaknya pemda yang menerapkan sistem itu akan membuat kondisi penanaman modal di Jawa Tengah makin baik. Tiap pemda akan berlomba menjaring para penanam modal. Secara hukum, sistem itu merupakan upaya pemerintah menekan peluang tindak korupsi. Yakni sesuai Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 5 Tahun 2004 mengenai pemberantasan korupsi.

Untuk mendukung langkah itu, beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak mendukung investasi saat ini dievaluasi. Namun Gubernur tidak menyebutkan jumlah perda yang sedang ditangani tim peneliti pemprov.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jateng Agus Suryono mengatakan, beberapa perda yang dicek terkait dengan perizinan investasi, IMB, HO, dan izin lokasi. www.jawatengah.go.id

JAWA TIMUR

Surplus Beras 2,2 Juta Ton Jawa Timur berhasil dalam penyediaan pangan khususnya beras. Tercatat hingga akhir 2005, produksi beras mencapai 5.767.000 ton. Sedangkan kebutuhan beras untuk konsumsi Jawa Timur sendiri kurang lebih 3.400.000 ton. Dengan demikian Jawa Timur surplus beras 2,2 juta ton.

Kepala Subdin Penyusunan Program Dinas Pertanian Propinsi Jatim, Ir Kusdirianto MS mengatakan, berbagai program pembinaan yang dilakukan Pemrov telah membawa Jatim menjadi penghasil pangan potensial di indonesia serta dapat menyumbangkan cadangan pangan nasional.

Meskipun di Jatim setiap tahunnya surplus beras dan menjadi penyangga stok beras nasional, masih kata Kusdirianto, namun di sisi lain juga mengalami kendala khususnya pada pasca panen seperti, kualitas gabah yang dihasilkan oleh petani banyak yang di bawah kualitas, sehingga harganya tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga pembelian gabah oleh Perum Bulog relatif belum mampu mengangkat harga gabah ditingkat petani, khususnya pada saat menghadapi panen raya di Jatim pada bulan Februari 2006 lalu. www.jatim.go.id

BALI

Layanan Infobali, SMS 5777 Mulai awal Maret ini wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung

ke Bali dapat memperoleh informasi event wisata melalui telepon seluler. Lewat kerjasama dengan PT Telkomsel Regional Bali Nusra, Pemprov Bali menyediakan layanan publik dalam bentuk SMS Infobali di nomor 5777.

Kepala Badan Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Bali Drs I Gusti Ngurah Gde mengatakan untuk dapat memperoleh Layanan SMS Info pariwisata 5777, dapat dilakukan dengan cara ketik infobali (spasi) event, dan langsung kirim ke 5777. Selanjutnya akan diperoleh berbagai informasi kepariwisataan yang diselenggarakan di Bali. Dengan layanan SMS ini akan dapat dimanfaatan oleh masyarakat, terutama bagi wisatawan baik lokal maupun manca negara untuk mendapatkan informasi kegiatan yang bersentuhan dengan kepariwisataan baik event lokal maupun internasional. Seperti pesta kesenian Bali, upacara keagamaan, upacara adat maupun event nasional maupun internasional seperti Bali 10 K, Bali Surving dan eventevent pariwisata lainnya.

Upaya pemulihan kepariwisataan Bali terus gencar dilakukan oleh Pemprov Bali. Bahkan Gubernur Bali mengharapkan semua kepada semua pihak, baik birokrasi, swasta, masyarakat luas, dan terutama pengelola industri pariwisata di Bali ikut ambil bagian untuk menyampaikan informasi kegiatan yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung.

Informasi yang ada disampaikan melalui Badan Informasi dan Telematika Daerah Bali untuk ditayangkan dalam data base SMS Infobali. www.bali.go.id

GORONTALO

Gorontalo Miliki LP-POM MUI Assisten III Setda Provinsi Gorontalo Drs H Hamdan Datunsolang atas nama Gubernur Gorontalo melantik pengurus Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo (LP-POM-MUI) periode 20062010. Pelantikan yang berlangsung Rabu malam (1/3) di gedung LP2M Universitas Negeri Gorontalo itu turut dihadiri Ketua MUI Provinsi Gorontalo KH Abdul Gavir Nawawi dan MUI Pusat.

Kehadiran lembaga ini di Gorontalo sangatlah dibutuhkan mengingat mayoritas penduduk Provinsi Gorontalo adalah umat muslim. Hal yang kedua kata gubernur yakni Provinsi Gorontalo merupakan provinsi termuda namuan dalam perjalanan pembangunan di Provinsi Gorontalo kemajuan yang dicapai dalam 5 tahun terakhir sangat pesat. http://www.gorontalo.web.id

KALIMANTAN BARAT

Pemprov Dorong Investasi Pertambangan Pemprov Kalbar membuka peluang investasi di Kalbar, khususnya di bidang pertambangan batubara. Komitmen ini diwujudkan oleh Gubernur Kalbar, H Usman Ja’far, melalui pemberian berbagai kemudahan dalam pengurusan izin terkait peraturan tentang pertambangan batu baru.

Tidak hanya batubara, kata Usman, tetapi juga berbagai kegiatan usaha lainnya seperti bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. “Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses yang akan digarap, khususnya peraturan pertambangan yang berkaitan dengan peraturan pertambangan batu bara. Mengenai teknis investasi bisa berhubungan dengan Bakomapin Kalbar serta masalah perizinan akan diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya,” papar Usman.

Usman memaparkan, saat ini telah ter-

dapat tiga usaha pengolahan batu bara yang ada di tiga kabupaten. Hingga kini, sudah 61 perusahaan yang mendaftar dan mendapatkan izin yang terdiri atas 18 perusahaan di Kabupaten Sintang, 16 perusahaan di Kabupaten Melawi dan 27 perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 61 perusahaan tersebut, lanjutnya, 37 perusahaan masih dalam proses penyelidikan umum, 20 perusahaan eksplorasi dan hanya 4 perusahaan eksploitasi yang berada di Kabupaten Sintang dan 2 di Kabupaten Kapuas Hulu. “61 perusahaan tersebut merupakan perusahaan lokal Kalbar yang akan mengolah batubara di tiga Kabupaten yang disebutkan tadi. Jadi, perusahaan lokal Kalbar tersebut akan bekerjasama dengan pengusaha Malaysia akan membentuk suatu Konsorsium,” tutur Usman. www.kalbar.go.id

repro: serambi aceh

SUMATERA SELATAN

Salah satu aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan, masih membutuhkan uluran tangan investor.

10

LINTAS LEMBAGA

KOMUNIKA

Pemerintah Sambut Baik RUU KMIP Sofyan menambahkan, menurut hemat pemerintah, seharusnya berbagai UU yang mengatur pengecualian dalam UU KMIP ini, seperti UU yang mengatur perlindungan hak-hak pribadi, UU perlindungan saksi, UU perlindungan data yang terkait dengan pertahanan negara, UU perlindungan sumber daya negara yang strategis, UU rahasia negara, UU tentang intelejen serta lainnya, sehingga kepastian hukum secara sistematik akan tercipta.

Kabupaten/Kota Dievaluasi untuk Adipura

Percepat Pembayaran Pinjaman IMF Untungkan Perekonomian Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah memantau 381 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia dan kepada kota-kota tersebut akan dilakukan seleksi untuk mendapatkan penghargaan Adipura.

Kabid. Limbah Domestik Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Ir. Ratna Kartisari, yang ditemui di kantornya, Rabu, mengatakan, penilaian Adipura di tingkat kabupaten/kota tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi pemantauan transportasi dan evaluasi penempatan sampah.

Evaluasi pemantauan berdasarkan pemantauan fisik seperti perumahaan, fasilitas umum dan non fisik. Pemantauan berdasarkan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa disebut metropolitan, 500.000 jiwa disebut masyarakat kota, dan jumlah 280.000 jiwa disebut masyarakat pedesaan. Kegiatan pemantauan oleh KLH dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Secara khusus evaluasi fisik sebanyak dua kali dan pemantauan non fisik satu kali.

Dari hasil evaluasi pemantaun KLH yang dilakukan mulai bulan September, Oktober 2005 sampai dengan 5 Juni 2006, pemenangnya akan diumumkan bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup. Penghargaan Adipura diberikan kepada kota/daerah yang terseleksi sebagai kota terbersih. (T. NW)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan pembayaran pinjaman kepada International Monetery Fund (IMF) memungkinkan untuk segera dilakukan karena dampaknya akan menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, percepatan pembayaran utang kepada IMF juga dipengaruhi oleh tiga hal diantaranya kenaikan suku bunga pinjaman IMF, keuntungan neraca Bank Indonesia, dan cadangan devisa negara.

Sisa pinjaman sebesar 7,8 miliar dolar AS, lebih menguntungkan bila dibayar lebih cepat daripada ditempatkan dalam cadangan devisa di Bank Indonesia. Berkurangnya cadangan devisa akibat percepatan pembayaran utang IMF, dapat ditutup dengan masuknya investasi langsung dari luar negeri tahun ini.

Menteri Keuangan mengatakan, Indonesia merupakan negara peminjam kedua terbesar di IMF, setelah Turki, sedangkan Argentina dan Brazil telah membayar lunas pinjamannya kepada IMF beberapa waktu lalu.(T.RMG)

Mensos Desak Menhukham Selesaikan Revisi UU NO. 3/1997 Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Tim Amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak agar segera menyelesaikan tugas revisi.

Dalam menyelesaikan revisi UU No. 3/1997 ini, Mensos menekankan pada beberapa hal diantaranya, setiap putusan hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan nila-nilai hukum yang berkembang di masyarakat serta menghindarkan diri dari melakukan eksplitasi, kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak selama proses persidangan, serta penggantian istilah anak nakal dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain merevisi UU No. 3 Tahun 1997, menurut Bachtiar perbaikan sarana lembaga pemasyarakatan (lapas) anak juga perlu dilakukan. Bahkan bagi Bachtiar, penahanan terhadap anak seharusnya tidak menempatkan anak pada Rumah Tahanan Negara tetapi melalui panti-panti sosial yang disediakan Depsos atau masyarakat. Sementara sidang anak dilakukan tidak hanya di tempat tertutup, tetapi juga harus di tempat yang membuat anak tidak menjadi takut atau trauma. Ia juga menjelaskan bahwa batasan usia minimum anak yang dapat diproses perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum internasional yaitu 12 tahun. (T. Az)

Gubernur Lemhanas: Dokumen Negara Perlu Ditertibkan Gubernur Lemhanas, Muladi, mengatakan pemerintah perlu melakukan penertiban terhadap surat-surat negara atau dokumen negara, menyusul maraknya kasus pemalsuan dokumen tersebut akhir-akhir ini.

Muladi mengatakan, masalah pengamanan dokumen atau surat-surat negara itu adalah menjadi urusan Sekretaris Negara (Yusril Ihza Mahendra) dan menurutnya, pihak yang bisa mengetahui surat itu palsu atau tidak adalah departemen terkait atau Sekretariat Negara. Langkah penertiban dilakukan di departemen masing-masing. (T. mul) Edisi 04/Tahun II/Maret 2006

(T/Edw)

dok. KomunikA

Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan A Djalil, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (7/2) mengatakan, pemerintah menyambut baik usulan anggota DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

Sofyan mengatakan, pemerintah memandang hak kebebasan bagi warga negara untuk memperoleh informasi publik, merupakan hal yang sangat diperlukan dan sejalan dengan pasal 28 UUD 1945. Menurut menteri, regulasi tentang hak warga negara untuk memperolah informasi merupakan salah satu instrumen yang baik dalam menciptakan iklim bernegara dan bermasyarakat yang transparan dan bertanggung jawab.

Namun demikian, menurut Sofyan, pemerintah mengharapkan agar regulasi mengenai KMIP ini harus dirumuskan secara cermat, sehingga implementasi pasal 28 UUD 1945 dapat dilaksanakan, tanpa mencederai hak-hak pribadi serta hak asasi manusia dan juga tetap memperhatikan ancamanancaman global yang mungkin timbul sebagai dampak dari keterbukaan informasi ini.

Menkominfo, Sofyan A Djalil.

DKP Bangun Lembaga Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2006 secara bertahap akan membangun lima lembaga pengawasan dalam upaya meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi DKP, Ir Aji Sularso, MMA mengemukakan, lima lembaga tersebut diantaranya dua pangkalan pengawasan ada di wilayah Jakarta dan Bitung sedang tiga lainnya stasiun pengawasan di wilayah Belawan, Pontianak dan Tual.

Menurut Aji, penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan skala prioritas sesuai dengan tingkat kerawanan pelanggaran dan representasi kewilayahan.

Selain itu, pembentukan kelembagaan ini dimaksudkan untuk memperbesar jangkauan pengawasan di tingkat daerah. Kebutuhan kelembagaan seperti ini di seluruh Indonesia adalah 168 unit, 28 diantaranya berupa pangkalan pengawas dan stasiun pengawas serta 130 satuan pengawas. “Pembangunan lembaga ini secara bertahap akan tercapai dalam waktu 15 tahun,” katanya. (T. YR)

Menteri PU: Perlu Pengelolaan Wilayah Sungai Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan perlu ada pola pengelolaan wilayah sungai untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi air. Peraturan pemerintah yang telah diselesaikan adalah me-ngenai air minum, dan pembentukan Badan Pengatur Air Minum.

"Sekarang ini perlu dilakukan pengelolaan satu satuan wilayah sungai secara efisien, agar tidak lagi terjadi banjir atau kering di saat musim kemarau," kata Djoko.

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengelolaan satu satuan sungai dalam satu perencanaan yang terintegrasi. Indonesia nantinya akan dibagi atas 133 wilayah sungai yang dapat dimonitor oleh berbagai instansi.

Pengelolaan satu satuan wilayah sungai memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, diantaranya adalah jika setiap cabang sungai bisa dijadikan waduk untuk dibendung digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, serta mengairi ribuan hektar sawah. Namun jika dijadikan waduk dapat berfungsi sebagai obyek wisata, dan perikanan air tawar.

(T. RMG)

Wajah Kita

Status PNS dan Irasionalitas Kita Dua ratus juta rupiah, jumlah yang sangat besar bagi kebanyakan orang. Namun tetangga saya—seorang petani yang kehidupannya tampak biasa-biasa saja—berani membayarkannya kepada siapapun, asal yang bersangkutan mampu menjadikan anak semata wayangnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di instansi X. “Saya akan jual tanah, kalau masih kurang saya akan utang ke bank. Pokoknya dua ratus juta saya berani, asal anak saya bisa jadi pegawai negeri,” katanya mantap.

Saya terperangah sambil membatin, hebat sekali orang ini!

Duit sebanyak itu mau dikasihkan begitu saja kepada orang, dengan kompensasi “hanya” berupa status pegawai negeri?

Enak benar orang yang menerima, dan kasihan benar si bapak petani.

Stop. Saya sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa “harga” status PNS murah. Justru sebaliknya, sangat mahal.

Buktinya si bapak tadi berani membayar Rp 200 juta dan itu uang semua, nggak campur potongan karton.

"Tapi, apa bapak yakin bisa kembali modal?" saya bertanya berlagak pilon.

"O, tentu! Instansi anu (menyebut nama salah satu instansi pemerintah) kan instansi basah. Nggak sampai lima tahun modal pasti sudah kembali!" tuturnya berapi-api.

Yach, namanya juga orang lagi ngidam jabatan, ya saya biarkan saja dia bicara. Tapi saya mencoba berfikir secara rasional, di mana sih letak keuntungannya jika si bapak ngotot “menanamkam modal” sebanyak dua ratus juta rupiah di “sektor” pegawai negeri?

Saya kemudian berandai-andai. Andaikata anak petani tetangga saya tadi benar-benar dapat diangkat jadi PNS, gajinya (sarjana golongan III)--biar gampang--Rp 1 juta sebulan. Jadi hitungan matematisnya, untuk "mengembalikan" uang yang sudah dikeluarkan bapaknya saat mendaftar PNS, ia butuh waktu 200 bulan, atau sama dengan 16,7 tahun!

Mungkinkah selama tujuh belas tahun kurang lima bulan itu ia hanya berkutat menutup hutang? Tentu saja mustahil. Bagaimanapun ia butuh makan, pakaian, rumah, hiburan dan kebutuhan lain sebagaimana layaknya manusia normal. Jadi, sudah pastilah gajinya akan terpotong untuk biaya tetek-bengek itu.

Jadi ungkapan si bapak yang menyatakan dalam lima tahun bisa kembali modal, menurut saya samasekali tidak masuk akal.

Ketika "perhitungan matematis" itu saya sampaikan kepada si bapak, ia tersenyum. "Matematikanya memang begitu. Tapi di kalangan PNS, matematika tak berlaku. Buktinya para pejabat di instansi anu (lagi-lagi menyebut nama salah satu instansi pemerintah), biar gajinya cuma sejuta sebulan tapi bisa punya rumah mewah, mobil mewah. Pendapatannya kecil, tapi sampingannya gede," ujarnya.

Saya segera memahami arah pembicaraannya. Juga mengerti pola pikirnya yang irasional, karena memang dilandaskan pada logika penarikan kesimpulan yang tidak sahih: bahwa pendapatan PNS bisa besar karena adanya pendapatan tak resmi-tegasnya hasil korupsi. Ia terjebak dalam sesat pikir, jika seseorang menjadi PNS maka secara otomatis peluangnya untuk mengeruk kekayaan negara dengan segala cara akan terbuka lebar. Dan sesat pikir itulah yang membuatnya yakin, bahwa merogoh kocek Rp 200 juta untuk status PNS anaknya bukanlah sebuah kesalahan!

Ia lupa, bahwa di negeri ini sebagian besar PNS hidup biasa-biasa saja dan bahkan ada yang hidup kekurangan karena gajinya habis dipotong koperasi. Ia lupa bahwa ada PNS terpaksa menjadi tukang ojek untuk menutup biaya hidup seharihari. Harus diakui, pegawai negeri yang korup--dan karenanya menjadi kaya-raya--di negeri ini memang ada. Namun jumlahnya tentu tidak seberapa jika dibandingkan PNS yang tidak korup dan hidup biasa-biasa saja.

Saat pengumuman hasil tes penerimaan CPNS kemarin, saya menyempatkan diri ikut melihat. Nama anak petani itu ternyata tidak ada dalam daftar. Artinya ia tidak ikut mendaftar, atau bisa jadi mendaftar tetapi tidak diterima. Esok paginya saya juga masih ketemu si bapak yang akan pergi ke ladang, bukti bahwa tanahnya tak jadi dijual.

Saya bersyukur. Karena dengan gagalnya anak pak petani menjadi PNS, satu calon koruptor potensial Indonesia tak jadi muncul.

Di kepala, hitungan matematika saya kembali menari-nari.

Jika si bapak mau menginvestasikan Rp 200 jutanya di sektor agrobisnis, keuntungan besar sudah terbayang di depan mata.

Keuntungan yang nyata, bersih dan halal. Mengapa bukan itu yang dia pilih? Manusia memang aneh...* gun

11

Terbatasnya Lapangan Kerja Sebab lain mengapa jumlah pelamar Harap-harap cemas melihat pengumuman hasil tes CPNS. CPNS membludak adalah karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, baik di sektor pemewongan. Sedangkan tes calon CPNS di Maluku yang dilakrintah maupun swasta. Seperti diketahui, tidak setiap tahun sanakan 11 Februari 2006 diikuti 39.673 peserta, terdiri instansi pemerintah membuka pendaftaran CPNS, karena dari atas 25.530 peserta umum dan 14.143 peserta hobeberapa instansi masih mengalami kelebihan jumlah peganorer. wai. Sedangkan melamar pekerjaan di sektor swasta, kini Membludaknya jumlah pendaftar CPNS di beberapa daejuga semakin sulit. Tutupnya sejumlah industri belakangan rah menjadi bukti, bahwa status PNS masih menjadi damini semakin menciutkan jumlah lapangan kerja, sehingga baan. Namun juga sekaligus mengecewakan banyak orang, daya tampung terhadap angkatan kerja yang ada juga karena begitu banyak pendaftar dan hanya sedikit yang mengalami penurunan. dapat diterima karena terbatasnya posisi yang tersedia.

Keadaan itu menyebabkan angka pengangguran terus Anggapan tinggi terhadap status PNS dan keterbatasan membengkak. Berdasarkan data BPS tahun 2005, sekitar jumlah posisi yang diperebutkan dalam pendaftaran CPNS 40 juta penduduk Indonesia saat ini menjadi pengangguran inilah yang membuat beberapa pendaftar "kehilangan rasiodan sebagian besar di antaranya adalah pemuda. Wajar nalitas." Mereka berani membayar mahal oknum yang diangjika celah lapangan kerja sekecil apapun akan menjadi lahan gap bisa mengantarkan mereka meraih posisi PNS melalui perebutan. Oleh karena itu, saat sejumlah departemen jalur yang tidak sewajarnya. Akibatnya sering terjadi, penmembuka kesempatan kepada lulusan SLTA, D3, S1 dan dapatan yang diterima sebagai PNS tidak sebanding dengan S2 untuk dipekerjakan sebagai PNS, peluang itu langsung besarnya "ongkos" yang telah dikeluarkan. disambut secara antusias.

Gambaran antusiasme masyarakat bisa dilihat di Dinas Mengapa Harus Jadi PNS? Tenaga Kerja Banda Aceh. Terhitung sejak Januari hingga Jadi mengapa harus jadi PNS, jika faktanya kesempatan akhir Februari lalu, dinas ini diserbu calon pelamar yang untuk itu sangat terbatas. Haruskah mereka yang tidak dimencari "kartu kuning" untuk syarat pendaftaran CPNS. terima sebagai PNS berpuas diri menjadi pengangguran?

Setiap hari, rata-rata 2.000 orang pelamar mencari "kartu Tentu tidak! kuning" ke dinas ini.

Seperti kata Brouwer, peluang pekerjaan selain PNS Bisa dipahami jika masyarakat Aceh sangat antusias sebenarnya terbuka lebar. PNS hanyalah satu dari ribuan mengisi lowongan CPNS yang ditawarkan, sebab pasca jenis pekerjaan sebagai sarana mencari penghasilan untuk bencana tsunami, jumlah pengangguran di provinsi ini memenuhi kebutuhan hidup manusia. mencapai lebih dari 500.000 orang. Di samping masyarakat Jumlah PNS saat ini sekitar 2% dari jumlah penduduk Aceh punya kebanggaan tersendiri jika bisa menjadi PNS. Indonesia. Dengan kata lain, 98% penduduk lainnya harus "Banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya menggantungkan diri dari pekerjaan selain PNS. Melihat setelah lulus sekolah bisa menjadi PNS. Saya pun disarankan fakta tersebut, sudah saatnya untuk mengubah pandangan kalau bisa jadi pegawai negeri," kata seorang aktivis LSM bahwa status PNS bukanlah segala-galanya. Justru pekerjaasal Aceh di Jakarta, pekan lalu. an seperti pegawai swasta, petani, nelayan, pedagang, Di Jakarta sendiri, minat menjadi aparat birokrasi ini wiraswasta, dan pekerjaan lainlah yang harus dipandang cukup tinggi. Saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memtinggi karena dijadikan gantungan hidup mayoritas warga. buka lowongan CPNS, puluhan ribu pelamar menyerbu kanJadi tidak perlu menganggap "dunia kiamat" jika tidak tor-kantor walikota yang ada di diterima menjadi PNS. Juga tidak perlu memaksakan diri lima wilayah. Padahal untuk tahun "menyogok" oknum tertentu untuk meraih posisi PNS. Kare2006 ini Pemprov DKI hanya buna selain menyalahi aturan hukum dan agama, juga akan tuh 950 PNS baru. Lalu ke mana melahirkan koruptor-koruptor baru. PNS yang masuknya mereka yang tidak diterima? sudah mengeluarkan banyak uang, cenderung akan mencari "Ya coba-coba melamar ke uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak benar tempat lain," ujar Sartika, pelamar untuk menutup uang yang telah dikeluarkan. lulusan Fakultas Biologi sebuah Di luar sana, ribuan jenis pekerjaan lain menanti dan sePTS di Jakarta. mua menjanjikan kemakmuran. Tinggal bagaimana keseriusDi empat Kabupaten di Maduan masing-masing individu menggeluti pekerjaannya. Fakta ra, tes CPNS diikuti 25.086 pemenunjukkan, banyak orang sukses dalam hidup justru kaserta untuk mengisi 2.375 lorena tidak menjadi PNS! gun-fik.

repro: serambi aceh

Ada pula Fitriyanti, lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2001 yang sudah menjadi guru matematika di sebuah sekolah swasta rela mengikuti antrian pendaftaran CPNS. “Saya ingin perubahan kehidupan dan jaminan masa depan yang lebih pasti,� harapnya. Fitri pun melamar di enam instansi pemerintah. Mencoba peruntungan!

Tak bisa dipungkiri, antusisme masyarakat terhadap status PNS memang cukup tinggi. Setiap tahun dibuka lamaran CPNS, ratusan ribu bahkan jutaan orang dari seluruh pelosok Indonesia memperebutkan posisi yang jumlahnya cuma ribuan.

Apa yang sesungguhnya dicari dari pegawai negeri? Jika gaji yang dicari, tentu kalah jauh dengan mereka yang bekerja di swasta. Anehnya, para pendaftar CPNS juga tahu kalau gaji PNS kecil, toh mereka tetap berbondong-bondong mendaftar juga.

"Yach, pokoknya jadi PNS lebih enak daripada nggak kerja. Biar gaji kecil tapi pasti, nggak ada PHK, ada pensiun lagi. Lagi pula, status PNS itu di tengah masyarakat kan dihormati," kata Huda, pemuda asal Surabaya, saat ditemui KomunikA setelah tes wawancara di sebuah instansi pemerintah di Jakarta beberapa hari lalu.

Status. Barangkali itulah jawaban mengapa banyak orang berebut ingin menjadi pegawai negeri.

Hal ini tak lepas dari budaya masyarakat yang masih memandang pegawai negeri sebagai status yang tinggi dan dihargai. Karena pandangan itu jugalah, beberapa orang berani membayar sangat tinggi untuk mendapatkan status yang sebenarnya tidak diperjualbelikan ini.

Negara Pegawai Negara Indonesia adalah negara pegawai. Begitu almarhum MAW Brouwer pernah menyebutnya. Ia

repro: serambi aceh

Fachrurozi, warga Pondok Kopi Jakarta Timur, tamatan STM tahun 2004, dia mengaku sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Akhir Januari lalu ia melamar menjadi CPNS untuk mencari kepastian masa depannya. “Kalau kerja di perusahaan swasta kuatir ada PHK mendadak,� ceritanya sambil melihat antrian para pendaftar PNS di salah satu lembaga pemerintah di Jakarta.

menyebut demikian, lantaran jumlah pegawai negeri di Indonesia sangat besar.

Padahal sesungguhnya, peluang pekerjaan selain pegawai negeri cukup terbuka lebar.

Kalau mau jujur, di sisi lain dari kecenderungan banyaknya peminat PNS ada persoalan lebih besar, yakni rendahnya mental wirausaha pada kebanyakan generasi muda. Mereka cenderung memilih cara instan untuk mendapatkan pekerjaan seperti menjadi buruh atau pegawai, ketimbang bersusah-payah menjalankan usaha sendiri yang belum tentu untung-ruginya.

"Enakan mah jadi pegawai, udah jelas masa depannya. Sekarang mau usaha sendiri juga susah untungnya, karena ekonomi masyarakat lagi sulit," ungkap Rakhmat, lajang asal Cijulang Tasikmalaya yang ikut tes CPNS di Jakarta beberapa waktu lalu.

12