komunika 05 2006

KOMUNIKA

BERANDA Editorial

Hemat Listrik Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2006 melegakan banyak pihak. Dari awal, rencana kenaikan TDL memang mendapat resistensi dari berbagai eleman masyarakat dan anggota dewan. Karena itu, keputusan untuk tidak menaikkan TDL saat ini adalah keputusan yang tepat, kendati bagi pemerintah konsekuensinya cukup berat.

Bagaimana tidak? Dengan tidak menaikkan TDL, berarti pemerintah harus menanggung defisit anggaran Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekitar Rp27 triliun. Defisit sebesar itu harus ditutup agar pembangkit tetap bisa menghasilkan energi listrik bagi seluruh anggota masyarakat. Asumsinya, listrik tak boleh padam barang sedetikpun, karena padamnya listrik akan mengganggu seluruh aktivitas kehidupan warganegara. Pemerintah harus menjaga agar seluruh pembangkit listrik tetap bekerja dalam situasi apapun. Karena itu, dana operasional untuk memproduksi listrik harus tetap tersedia.

Hasil penghitungan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, dari total defisit PLN tahun ini sebesar Rp27 triliun, pemerintah hanya sanggup menutup dari APBN sebanyak Rp17 triliun. Sedangkan sisanya akan diupayakan dari pos anggaran APBN maupun non-APBN, di antaranya dengan melakukan efisiensi anggaran di departemen-departemen dan instansi pemerintah lainnya.

Harus disadari bahwa defisit yang ditanggung pemerintah akibat keputusan tidak menaikkan TDL jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat untuk turut meringankan beban pemerintah mutlak diperlukan. Pemerintah telah berkorban untuk sebuah keputusan yang pro-rakyat. Kini saatnya rakyat ikut meringankan beban dari keputusan yang diambil pemerintah dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi efisiensi di bidang perlistrikan.

Kontribusi masyarakat kepada PLN berupa dana untuk tahun ini tak mungkin lagi dilakukan, karena TDL sudah pasti tidak naik. Namun masih ada cara lain untuk meringankan beban, yang kontribusinya sangat membantu program efisiensi yang akan diterapkan di tubuh PLN, yakni dengan melaksanakan gerakan hemat listrik, menggunakan energi listrik non-PLN, dan menggunakan energi alternatif non-listrik.

Hemat listrik bisa dilakukan dengan mematikan peralatan listrik dan titik-titik lampu penerangan apabila tidak benar-benar dibutuhkan. Jika dimungkinkan, gunakan energi listrik non-PLN misalnya generator, listrik tenaga air mikro, tenaga surya atau tenaga listrik lain yang diproduksi secara swadaya. Selain itu, upayakan untuk menggunaan alat-alat bertenaga listrik secara terbatas, dan menggantinya dengan alat-alat non-listrik dengan kemampuan setara.

Selama ini kita terlalu dimanja dengan fasilitas peralatan bertenaga listrik--yang "ongkos pakai"-nya notabene sangat mahal--dan melupakan peralatan konvensional yang sebenarnya biayanya sangat murah. Contoh, untuk mengeringkan rambut sebenarnya bisa dilakukan gratis dengan handuk dan sisir, ditambah sedikit kesabaran menunggu beberapa menit sampai rambut kering. Tapi kita lebih suka pakai hair dryer, kendati untuk sekali mengeringkan rambut harus keluar ongkos Rp1.000. Hanya sekadar ingin minum air putih dingin, kita harus menancapkan kabel kulkas terus-menerus dengan biaya lebih dari Rp15.000 per bulan. Dan banyak contoh lain yang menunjukkan betapa borosnya kita dalam menggunakan listrik.

Tak ada jalan lain, jika ingin listrik tetap menyala, kita memang harus hemat listrik!

RANA

Surat untuk suara publika dapat dikirim melalui e-mail atau langsung ke alamat redaksi disertai alamat lengkap.

SELAMAT Selamat dan sukses atas terbitnya tabloid KomunikA. Kami dari daerah sangat mendukung. Maju terus. Jangan terbit sekali langsung mati. Banyak media milik pemerintah seperti itu karena kekurangan dana. Tapi kalau KomunikA saya yakin nggak bakal kekurangan dana, jadi upayakan terbit terus sampai... akhir jaman!

serius, ya tetap saja melelahkan. Saya usul, bagaimana jika di samping memuat artikel polhukam, ekonomi, kesra, KomunikA juga memuat hal yang "menyegarkan" misalnya, tips, humor, teka-teki silang, pokoknya apa saja yang tidak membuat dahi berkerut. Pemuatannya bisa diselang-seling dengan artikel yang serius.

Suwito Slamet, Dinas Infokom Jatim suwitoslamet@yahoo.com

--Redaksi sudah memikirkan apa yang anda usulkan, akan tetapi jumlah halaman yang tersedia sangat terbatas. Untuk sementara usul anda kami tampung dulu.

--Terima kasih.

KHAS PEMERINTAH Saya sangat senang ada KomunikA, yang isinya "khas pemerintah." Justru begitulah seharusnya tampilan pers pemerintah, sehingga bisa jadi pembanding dan pelengkap informasi di media massa umum. Hanya pesan saya, jangan "pemerintah sentris", karena egosentrisme juga akan membuat liputan menjadi tidak imbang. Bravo. pararatonS@yahoo.com

--Terima kasih. Mohon kesediaan bapak untuk mengirimkan alamat lengkap bapak kepada kami.

BEDA Komentar saya kepada Tabloid KomunikA: Bagus!

Paling tidak isinya berbeda jauh dengan "Siaran Umum" produk Deppen dahulu, yang menurut pandangan saya sangat kaku. Yang sekarang ini sudah lumayan, tapi juga belum maksimal. Liputan terkadang masih kurang tajam dan data juga kurang lengkap. Usahakan ke depan liputan--terutama laput--dipertajam dan benar-benar mengangkat masalah yang sedang menjadi pusat perhatian masyarakat. Data-data pendukung juga perlu diperbanyak dan mohon dicari yang benar-benar akurat, karena KomunikA saya jadikan salah satu sumber jika menerangkan kebijakan pemerintah di desa-desa. Jika data yang dikutip KomunikA salah, saya jadi ikut salah. Mohon perhatian. stefanusdei@mailcity.com

--Masukan anda kami perhatikan. Terima kasih.

TERLAMBAT Kami informasikan bahwa kedatanganTabloid KomunikA di kantor kami, BP2I Yogyakarta agak terlambat. Sebenarnya isi KomunikA cukup baik, tetapi karena terlambat, aktualitasnya jadi hilang.

Kami ingin untuk edisi mendatang KomunikA bisa datang lebih cepat, selisihnya dengan tanggal cetak tidak terlalu lama, sehingga aktualitas beritanya tidak basi. Kemudian soal nama, sepertinya kok sama dengan jurnal terbitan LIPI? S Arifianto Kepala BP2I Daerah Istimewa Yogyakarta

foto: fik

--Kami mohon maaf atas keterlambatan tersebut.

Ke depan kami berusaha untuk mempercepat waktu pengiriman. Soal nama sama, tak ada unsur kesengajaan dari kami.

"DISKUSI PENCERAHAN." Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola isu publik serta memberikan pencerahan kepada staf pelaksana monitoring isu publik, Pusat Pengelolaan Pendapat Umum (P3U), Badan Informasi Publik (BIP), Departemen Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan forum diskusi dengan narasumber Staf Ahli Menkominfo, Fredy Tulung dan RM Sunardi, Senin 20/3.

Acara dihadiri seluruh kepala pusat di lingkungan BIP.

SERIUS-SANTAI Membaca KomunikA saya seperti sedang membaca text book, serius dari awal sampai akhir.

Memang artikel sudah ditampilkan dengan format human interest yang cukup segar, akan tetapi karena materi yang diangkat dari "sono"-nya sudah

Humas Kabupaten Garut-Jabar

BAGI-BAGI KAOS Untuk merayakan penerbitan KomunikA, bagaimana kalau redaksi bagi-bagi kaos atau suvenir lainnya secara gratis bagi pembaca. Saya yakin pembaca dengan senang hati menerimanya. Saya mendoakan agar KomunikA panjang umur dan tetap jaya.

Abi, Pondok Betung, Banten abeenroses@yahoo.com

--Usul anda kami perhatikan.

MASUKAN UNTUK KOMUNIKA Tanpa bermaksud menggurui, ijinkanlah saya memberi masukan untuk kebaikan Tabloid KomunikA tercinta: 1. Kertas terlalu baik, ganti saja dengan kertas koran (CD). Selisih harga bisa untuk menambah halaman.

2. Liputan jangan hanya indepth/features, tapi sisipkan juga sari warta/spot news agar bervariasi.

3. Di samping liputan yang aktual, juga perlu ada yang non-aktual tetapi perlu, seperti tips, info kesehatan, iptek, dsb.

4. Tambah halaman, minimal 16 halaman. Tabloid 12 halaman terasa sangat tipis.

5. Foto jangan sekali-sekali menggunakan foto seremonial, karena membosankan. Gunakan foto berita yang benar-benar "bicara." Ingat, satu foto sama dengan sejuta kata-kata.

6. Jangan ikut-ikutan trend media umum, karena KomunikA adalah pers pemerintah. Fungsikan dan tampilkan seperti layaknya pers pemerintah dengan menjaga kualitas, aktualitas, dan faktualitas.

Demikian masukan dari saya, semoga berguna. Apa yang saya tulis adalah pengalaman saya mengelola pers pemerintah selama puluhan tahun.

Drs Budi Sampurno Pensiunan 050, Tinggal di Sidoarjo

--Terima kasih masukannya.

DARI REDAKSI

Untuk mendapatkan Tabloid KomunikA, silahkan Dinas/Badan/ Kantor Infokom/Humas Provinsi/Kab/ Kota dan instansi lain di seluruh Indonesia mengirimkan alamat lengkap kepada kami melalui surat ke alamat redaksi KomunikA, faksimil (021) 3521538, atau e-mail komunika@bipnewsroom.info Tabloid akan dikirim langsung ke alamat.

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Telp. (021) 3521538 e-mail: komunika@bipnewsroom.info Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Edisi 05/Tahun II/April 2006

Desain Cover: Oryza, Foto: imagenak; www.beritafoto.com

Diterbitkan oleh:

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2

POLHUKAM

KOMUNIKA Indah Sari dan Lintang Syaputra tidak mengerti ketika ibunya, Yeni (22), menyiramkan minyak tanah ke tubuh mereka. Belum sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, tubuh mereka sudah disulut korek api oleh ibu kandung sendiri hingga terbakar.

S

ejatinya kekerasan terhadap anak tidak hanya berwujud psikologis atau emosional semata, namun sudah pada aktivitas penganiayaan, pelecehan seksual, dan pencabulan, bahkan sampai tindakan pembunuhan, meski tidak direncanakan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai

fisik, seksual, dan emosional.

Menurut Riyanto, di Jawa Tengah, 80% guru mengaku telah menghukum anak dengan membentak atau meneriaki mereka di depan teman-temannya di kelas. 55% guru mengaku meminta muridnya untuk berdiri di depan kelas. Di Sulawesi Selatan, 90% guru mengaku menghukum muridnya dengan berdiri di depan kelas, 73% membentak muridnya dan 54% memerintahkan muridnya untuk membersihkan toilet atau mengelap toilet. Sementara itu, di Sumatera Utara lebih dari 90% guru mengaku memerintahkan muridnya untuk berdiri di depan kelas, 80% membentak muridnya, dan lebih dari 50% memerintahkan muridnya untuk menulis berulang-ulang.

ga dalam kondisi apa pun anak harus menuruti apa pun kehendak orangtua.

Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orangtua, tidak boleh mendebat barang sepatah kata pun.

Kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit menerima.

“Jadi, persoalan kultur semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya, bisa kita lihat.

Anak berani tidak menurut, kena pukul,” ujar Erlangga.

simal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan percabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP. “Bila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala perlakuan tersebut, pelaku akan diancam hukuman pemberatan yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak,” kata Direktur Bina Pelayanan Sosial Anak Depsos, Dr Makmur Sanusi.

Menurut Makmur, selama ini ada kasus yang berkaitan dengan kuasa asuh terhadap anak berpedoman kepada UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang disahkan pada

repro: media indonesia online

Meretas Budaya Anti Kekerasan

faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. “Kemiskinan menyumbang stres terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak,” ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, selama tahun 2005 diketemukan 736 kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis dan 130 kasus penelantaran anak. Banyaknya kasus tersebut sangat memprihatinkan, apalagi tahun 2006 telah dicanangkan sebagai "Tahun Hentikan Kekerasan terhadap Anak."

Kasus-kasus perlakuan salah yang menimpa anak-anak juga tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, banyak juga melanda daerah pedesaan. “Berdasarkan Data Plan Indonesia yang dikutip sebuah media cetak nasional, saat ini diperkirakan ada 871 kasus kekerasan terhadap anak,” kata Rachma Fitriati, Office Manager Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA).

Dari pengaduan masyarakat melalui hotline services dan pemantauan Pusdatin Komnas PA terhadap 10 media cetak, selama tahun 2005 dilaporkan terjadi 736 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis. Sedangkan jumlah kasus penelantaran anak sebanyak 130.

“Ironisnya, para pelaku child abuse ini, pada umumnya adalah orang yang dikenal anak, yaitu sebanyak 69 persen. Sedangkan yang tidak dikenal anak hanya 31 persen,” kata Fitri.

Kekerasan Masih Dianggap Efektif untuk Menerapkan Disiplin Secara budaya kekerasan masih dianggap cara yang efektif untuk menerapkan disiplin dan mendidik anak. Hal ini diakui Mendiknas Bambang Soedibyo. Sementara itu Dr Riyanto dari Universitas Atmajaya memaparkan bahwa dari temuan awal kajian tentang kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, didapatkan kekerasan di sekolah terjadi dalam bentuk Edisi 05/Tahun II/April 2006

“Padahal kekerasan terhadap anak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan pada beberapa kasus bisa menyebabkan kematian pada anak. Hal ini sangat mempengaruhi kesehatan anak, kemampuan mereka untuk belajar, dan bahkan keinginan mereka untuk bersekolah, “ tuturnya.

Kekerasan pada anak juga dapat membuat mereka lari dari rumah, dan membawa mereka kepada resiko yang lebih besar lagi. Selain itu kekerasan terhadap anak juga merusak kepercayaan diri anak dan dapat menurunkan kemampuan mereka untuk menjadi orang tua yang baik di masa yang akan datang.

“Banyak pelaku kekerasan adalah orang yang merupakan korban kekerasan pada masa kanak-kanaknya. Anak-anak yang menderita kekerasan memiliki risiko depresi dan kemungkinan untuk melakukan bunuh diri," kata Riyanto.

Sementara itu, Willem Standaert, Senior Programme Coordinator UNICEF Indonesia, mendukung pernyataan Mendiknas. “Lebih sulit mencegah kekerasan terhadap anak di rumah. Sekolah relatif lebih mudah untuk diakses, oleh karena itu memainkan peran yang strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak”.

Willem menambahkan, sangat penting untuk melatih para guru dan tenaga pendidik untuk mencegah kekerasan, termasuk caracara alternatif dalam mengajarkan disiplin, manajemen stres dan tindakan-tindakan lainnya yang melindungi anak.

“Pasal 54 Undang-undang Perlindungan Anak secara jelas menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya, “ jelasnya.

Menelusuri Akar Kekerasan Ketika UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) disahkan November 2004, banyak pihak berharap agar kematian/kekerasan terhadap anak tidak terulang lagi. Tapi apa yang terjadi, setiap hari di berbagai pelosok Indonesia, masih ada saja berita anak yang disiksa orang tuanya atau orang yang mengasuh/merawatnya.

Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak.

Kasus kekerasan terhadap anak, menurut Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Erlangga Masdiana selalu bermula dari adanya pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra sehing-

Upaya Fasilitasi Pemerintah Terhadap anak, negara telah menfasilitasi dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian negara memastikan jaminan mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini diwujudkan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sebelum diberlakukan UU PKDRT, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan di tahun 2002 telah mengembangkan model community watch. Model ini mengembangkan kemitraan dengan institusi yang ada di masyarakat, seperti Dasawisma PKK dan institusi lain di tingkat rukun tetangga dan desa, untuk memantau dan melakukan deteksi dini terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penganiayaan pada anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan selama empat tahun, tetapi pelaksanaan di la-pangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Undang-Undang Perlindungan Anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara perlindungan yang sifatnya khusus diberikan antara lain untuk anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi-seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak korban kekerasan fisik-mental, anak cacat, serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran, diatur dalam Pasal 59.

Hal senada juga disebutkan Erna Sofwan Sjukrie SH, Anggota Komisi Ombudsman Nasional, anak berhak mendapatkan perlindungan terbaik dimana hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk itu kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Sedangkan perlindungan anak untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu alasan mengapa Undang-Undang Perlindungan Anak harus dilaksanakan adalah karena undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara mak-

tanggal 22 Oktober 2002.

Untuk itu, diharapkan dalam Forum Kemitraan untuk Anak Indonesia “Hak Kuasa Asuh di Indonesia” yang diselenggarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dapat memberikan masukan yang berarti kepada pemerintah berkaitan dengan PP Perwalian dan Hak Kuasa Asuh Anak Indonesia.

Hentikan Kekerasan di Sekitar Kita Dalam masyarakat kita, anak cenderung dipandang sebagai milik orangtua, sehingga tindakan kekerasan terhadap anak seperti mendapat permakluman dan toleransi serta dipandang sebagai bagian dari pendidikan yang menjadi kewajiban orangtua. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap anak secara umum juga lebih dipandang sebagai masalah internal keluarga, sehingga tabu dibicarakan secara terbuka.

Di tahun 80-an, banyak media melansir kisah Arie Hanggara yang disiksa oleh orangtuanya. Bahkan kisah kekerasan dalam rumah tangga ini sempat dikemas dalam layar lebar untuk menjadi pelajaran bagi semua orang.

Namun kisah Arie Hanggara belum berakhir.

Dua puluh tahun berlalu, masih banyak anak mengalami kejadian sejenis dengan beragam motif dan latar belakang.

“Banyak orang tua yang berlaku kasar, memberikan hukuman fisik dengan dalih memberikan pelajaran pada anak-anak mereka. Sebenarnya, tidak semua pendapat itu salah, tapi yang paling benar adalah orangtua sesungguhnya sedang memberikan pelajaran kekerasan pada anak-anaknya,” kata psikolog perkembangan Ardanti Ratna Widyastuti.

Karena esensinya anak-anak adalah peniru ulung, anak-anak akan berperilaku sama jika mereka menghadapi situasi serupa. Fenomena ini akhirnya menjadi suatu mata rantai yang tidak terputus, di mana setiap generasi akan memperlakukan hal yang sama untuk merespons kondisi situasional yang menekannya, hingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi “budaya kekerasan”.

Karena itu, sudah saatnya anak dibiasakan menikmati suasana hangat dalam keluarga, sehingga ia dapat mengembangkan potensi dirinya secara lebih sempurna. Bentakan, tamparan, pengurungan, ataupun penelantaran (neglect), dipandang dalam kerangka pendisiplinan anak, mestinya dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Jika pola asuh yang ada saat ini masih tetap membudayakan kekerasan, maka keadaan 20-30 tahun ke depan akan lebih buruk lagi.

Fenomena merebaknya kekerasan terhadap anak menimbulkan ironi di tengah realitas bahwa anak adalah masa depan bangsa. Siapapun akan sepakat bahwa kekerasan terhadap anak mesti dihentikan. (f-g)

3

PEREKONOMIAN

KOMUNIKA

Ada sebuah kata bijak, jangan pernah membunuh mimpi.

Sebab bisa jadi hanya itulah satu-satunya yang dimiliki oleh seseorang. Dan ternyata di Indonesia mimpi untuk memperbaiki nasib dan status ekonomi pada kebanyakan warga desa, adalah dengan menjadi TKI.

P

enempatan tenaga kerja ke luar negeri (PTKLN) merupakan salah satu alternatif peluang kerja di saat kesempatan kerja di dalam negeri belum mencukupi. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja luar Negeri Depnakertrans, Drs I Gusti Made Arka, mengatakan jumlah penempatan TKI meningkat akhir-akhir ini karena minat menjadi TKI semakin besar dan mekanisme yang dibangun Depnakertrans juga berjalan baik. Menurutnya, kondisi tersebut sebaiknya diikuti dengan pelayanan administrasi yang semakin baik pula dari pemerintah atau Depnakertrans, termasuk pelayanan pembuatan paspor di Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. Di awal Maret 2006 saja diperkirakan 25.000 TKI menanti pengurusan paspor di kantor Imigrasi Unit khusus, sementara 35.000 TKI lainnya sudah ada di penampungan–penampungan PJTKI. “Setiap tahunnya, Indonesia rata-rata menempatkan 20.000 TKI ke Timur Tengah dan ke Arab Saudi,” kata Dirjen Made Arka.

Pasar kerja luar negeri tampaknya akan tetap menjadi alternatif bagi distribusi angkatan kerja yang ada di Indonesia. Selain memiliki daya serap tinggi, mengisi peluang kerja di luar negeri akan membantu peningkatan devisa bagi negara. Sebagai contoh, ratarata devisa yang dihasilkan dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mencapai Rp 3 triliun untuk setiap tahunnya.

Perlindungan terhadap TKI Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengatakan, UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKLN) dibuat untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Jadi UU ini sebenarnya telah banyak mengakomodir kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diantaranya sesuai dengan pasal 77 dari UU No. 39/2004 yang menyebutkan bahwa setiap calon TKI mempunyai

hak untuk memperoleh perlindungan,” kata Menakertrans.

Perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sebenarnya dilakukan secara terintegrasi mulai dari rekrutmen, penempatan tenaga sampai mereka kembali ke tanah air dengan menyediakan dokumen yang benar dan absah, kata Dirjen PTKLN I Gusti Made Arka.

Dia mengingatkan, karena itu yang lebih diutamakan dalam rangka perlindungan maksimal bagi TKI adalah ketaatan semua pihak dalam menjalankan prosedur sebagaimana yang telah diatur oleh Depnakertrans.

Untuk meningkatkan pelayanan publik terutama perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau TKI di luar negeri, tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum khususnya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

UU tersebut pada hakekatnya dibuat dalam rangka menertibkan proses pengiriman TKI ke luar negeri agar tidak banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dirjen Arka mengemukakan, jika timbul permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri maka Depnakertrans akan segera mengambil tindakan karena kalau masalah TKI tidak cepat diatasi dikhawatirkan akan mencoreng citra Indonesia di luar negeri selain dapat berpengaruh terhadap hal-hal lainnya .

Sementara itu terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) antara pekerja dengan penerima pekerja Indonesia di luar negeri, dinilainya sebagai belum optimal.

Acap kali SPKB tersebut diselewengkan secara sepihak oleh penerima pekerja mitra PJTKI di luar negeri. “Ini terjadi karena posisi mitra PJTKI lebih kuat dari pada TKI itu sendiri,” kata Dirjen.

Akibat posisinya yang tidak seimbang itu, maka sering terjadi pelecehan dan penipuan yang dialami para TKI, selain seringnya TKI menerima perlakuan tidak sewajarnya. Atas perlakuan-perlakuan itu, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena ketiadaan informasi dari PJTKI. Pengaduan lewat Kotak Pos 100 Saat ini pemerintah sedang berusaha keras untuk menangani pemulangan TKI dari luar negeri agar dapat berjalan tertib dan terkendali, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah sarana seperti transportasi dan kotak pos 100 untuk menampung permasalahan TKI dan dukungan lainnya, agar para TKI mendapat pelayanan terbaik.

“Dalam upaya penanganan ketenagakerjaan (TKI) tersebut, Depnakertrans senantiasa berkoodinasi dengan departemen terkait, imigrasi, dan kepolisian dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri,” kata Erman

Suparno.

Menakertrans menegaskan pihaknya akan menindak siapapun yang mempermainkan TKI dalam pemulangan dari luar negeri ataupun pada penempatan TKI ke luar negeri. Pihaknya akan menertibkan pelayanan terhadap TKI di dalam dan diluar negeri, agar kondisinya lebih baik sehingga tidak ada TKI atau tenaga kerja yang merasa “tertipu”, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang kedapatan mempermainkan tenaga kerja. “Bahkan tindakan tegas juga akan dikenakan kepada jajarannya di Depnakertrans yang terbukti melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya dengan memberikan janji yang tidak benar,” tegas Menakertrans.

Erman Suparno mengatakan, apabila para tenaga kerja atau TKI mengalami suatu kejadian yang merugikan dirinya, agar segera melapor ke kotak pos 100 Jakarta. “Tujuan Depnakertrans membuka kotak pos 100 tersebut adalah untuk menampung pengaduan TKI atau masyarakat dan keluarga tenaga kerja sehingga permasalahan ketenagakerjaan dapat terdeteksi lebih dini,” kata Menakertrans.

Selain itu Menteri juga mengharapkan kepada Tenaga Kerja Indonesia agar memanfaatkan sebaik-baiknya sarana tersebut, karena sarana pengaduan kotak pos 100 yang disediakan oleh Depnakertrans untuk mendapatkan masukan atau pengaduan masyarakat khususnya TKI ke Depnakertrans.

Selama ini, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri cenderung meningkat.

Berkembangnya anggapan bahwa di negara lain lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan –tentu saja- uang daripada di Indonesia juga mendorong ribuan TKI mencoba adu peruntungan di luar negeri. Anggapan itu seolah mendapatkan pembenaran dengan adanya fenomena TKI yang ‘kaya mendadak’ setelah bekerja di luar negeri.

Di beberapa wilayah asal para TKI akan mudah ditemui bangunan-bangunan rumah modern. Hampir pemiliknya sebagian besar adalah pasangan orang-orang atau kaum perempuan yang pernah atau sedang bekerja di luar negeri, entah sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja kasar lainnya.

Kisah sukses para TKI ini seolah memacu para tetangganya untuk mencoba nasib. Padahal tak jarang ada pula yang belum bernasib baik dan terpaksa pulang kembali dengan tangan hampa. Itupun masih mendingan jika dibandingkan beberapa yang pulang dengan cacat tubuh atau hanya sekedar nama.

Tapi, sekali lagi, tak mudah untuk membunuh sebuah mimpi. Apalagi mimpi untuk mengubah nasib agar jadi lebih baik! (g-f)

Edisi 05/Tahun II/April 2006

foto: fik

repro: pikiran rakyat online

Agenda Prioritas 2007 Peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi tema pembangunan tahun 2007 dan dasar dari Rencana Kerja Pemerintah 2007.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah

Suzetta mengatakan, tema tersebut dijabarkan dalam sembilan prioritas pembangunan diantaranya penanggulangan kemiskinan, peningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan.

“Sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2007 lebih ditekankan pada penurunan penduduk miskin menjadi 14,4 persen. Fokus kita pada perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, penanganan gizi kurang dan kerawanan pangan, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat,” jelas Paskah.

Prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2007 adalah menurunkan angka pengangguran menjadi 10,4 persen, meningkatknya investasi berupa pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,5 persen dan industri pengelolaan non-migas sebesar 8,1 persen.

Selain itu juga mengupayakan penerimaan ekspor non-migas sebesar 8,2 persen dan penerimaan devisa dari pariwisata sebesar 15 persen dengan fokus penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih luwes, perbaikan iklim investasi dan usaha, perluasaan negara tujuan dan produk ekspor, peningkatan produktivitas dan akses UKM terhadap sumber daya produktif.

Prioritas revalitasi pertanian dan pembangunan perdesaan yaitu menumbuhkan sektor pertanian sebesar 2,7 persen dan meningkatkan pembangunan perdesaan diantaranya dengan fokus peningkatan ketahanan pangan dan kualitas produksi pertanian.

Di bidang penegakan Hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, sasaran umum yang ingin dicapai adalah peningkatan penegakan hukum dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan fokus penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terutama pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar untuk penyelamatan keuangan negara serta reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya ini tampaknya sangat relevan untuk membenahi salah satu sektor utama di bidang ketenagkerjaan, yakni penempatan tenaga kerja di luar negeri.

4

Globalisasi perdagangan dengan free trade market-nya semakin meraja. Hanya barang-barang berstandar kualitas global bisa menaklukkan pasar. Yang ogah berubah dan tetap berproduksi dengan standar lokal, akan tersaruk-saruk di beranda rumah sendiri. Bagaimana peluang Indonesia?

Indonesia sudah menjadi anggota World Trade Organization (WTO), juga turut meneken Asian Free Trade Area (AFTA). Lumrah saja barang-barang dari seantero dunia bisa ditemukan hingga di pasar-pasar tradisional yang sumpek bau apek. Itu karena di masa perdagangan bebas seperti sekarang ini, etalase, toko dan pasar tergelar di seluruh wilayah dunia, tanpa batas.

Jangan heran jika di desa kecil di pelosok Nusantara yang namanya tak ada di peta, kita bisa beli apel Washington, buah kiwi New Zealand ataupun pir Australia. Jangan heran pula jika di pinggir-pinggir jalan atau bahkan di bus-bus umum, barang-barang buatan Cina--mulai perkakas rumah-tangga, alat tulis, mainan anak-anak, sampai kerajinan, dijual asongan laksana kacang goreng. Itulah salah satu konsekuensi logis dari perdagangan bebas, di mana lintas produk antarnegara begitu gencar--nyaris tak terbendung.

Mengapa bukan produk kita sendiri yang merajai? Itulah pertanyaan yang menggelayuti pikiran. Salah satu penyebab mengapa produk kita tak mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri (apalagi di negeri orang lain?) adalah faktor kualitas, di samping tentu faktor harga dan kemampuan daya saing produk made in Indonesia di pasaran.

Hasil produk Indonesia baik itu produk alam, produk pabrikan maupun industri rumahan, sangat banyak. Apa yang diproduksi Cina misalnya, hampir semua ada di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa kita lebih suka memakai pinsil bikinan Cina daripada pinsil produk kita sendiri?

INFO PERS :

PEREKONOMIAN

Agar Tak Putus Dirundung Globalisasi Contoh lain misalnya, mengapa pula kita lebih suka makan apel Washington daripada apel Malang? Jawaban dari semua pertanyaan itu terkait dengan kualitas dan harga yang kompetitif, didukung dengan metode pemasaran yang canggih.

Negara lain sudah siap bertempur di medan pasar dunia dengan bersenjatakan standar kualitas global, sementara sebagian pelaku pasar kita masih ngos-ngosan di pasar sendiri, berkutat dengan standar kualitas tradisional--yang tak bisa lagi diajak lari cepat mengejar gerbong globalisasi perdagangan yang terus melaju.

Standar Global Industri Kerajinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan dalam kerangka industri dan perdagangan global, industri kerajinan di Indonesia harus terus didorong agar dapat memenuhi standar kualitas dan tuntutan pasar domestik maupun internasional.

“Apabila industri kecil dan menengah berjalan sendiri-sendiri, tanpa jaringan yang kuat, maka tidak akan mampu bersaing di pasar global,” kata Presiden dalam acara pembukaan Pameran Gelar Produk Kerajinan Indonesia di Hilton Convention Center Jakarta, Rabu (22/3).

Selanjutnya seindah apapun, sebaik apapun, dan sebanyak apapun, jika pengrajin tidak bisa memasarkan produk kerajinan tersebut, maka tidak akan dapat mendatangkan keuntungan.

Menurut Presiden, strategi yang perlu dibangun untuk bisa bersaing di pasaran global tersebut, antara lain dilakukan melalui pengembangan produk inovasi terbaru, sehingga dengan produk bersaing dan berkualitas akan terbentuk standardisasi harga yang sesuai dan merebut pasar perdagangan kerajinan di negara lain.

Untuk di masa mendatang, kata Presiden, industri kerajinan hendaknya mampu mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

KODE ETIK JURNALISTIK YANG BARU

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran a . Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah: a . menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

Edisi 05/Tahun II/April 2006

b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e . rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran a . Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran a . Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

“Keberadaan usaha kerajinan yang mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi, tentunya memerlukan perhatian kita semua,” tutur Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN serta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya Produk kerajinan Indonesia memiliki peluang besar masuk ke pasar global, manusia dan se- tinggal memoles kualitas dan mengubah strategi pemasarannya. mangat kewiradi pasar global. Saat ini, order gerabah dari usahaan pengrajin.

“Berikanlah program pelatihan kepada luar negeri terus mengalir ke Kasongan.

Belajar dari Kasongan, sebenarnya dapengrajin agar lebih baik dan diberikan kemuerah-daerah lain di Indonesia bisa mengemdahan biaya kredit,” kata Presiden. bangkan produk unggulan masing-masing Belajar dari Kasongan untuk dipertandingkan di pasar global. Yang Think globally act locally sudah dilakukan perlu dibenahi hanyalah mutu produk dan sejak lama oleh perajin gerabah di Kasongan, teknik pemasaran. Sedangkan untuk masalah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sen- kekhasan, barang-barang dari Indonesia sejatuhan seni modern yang diperkenalkan al- tinya memiliki keunikan yang tak ada banmarhum Satohudoyo, telah mengubah kon- dingannya di dunia, jadi peluang untuk bersep produksi gerabah di sana dari semula ha- kompetisi di tingkat internasional sangat ternya memproduksi gerabah untuk keperlu- buka.

Seperti kata Walikota Kochi Jepang, Tetan sehari-hari menjadi produsen gerabah seni suto Matsuo, saat berkunjung ke Surabaya dengan pangsa pasar internasional.

Masyarakat setempat sebenarnya tetap beberapa waktu lalu, "Apapun yang ada di menjual apa yang mereka produksi secara Indonesia dapat dijual di luar negeri, dan pasti turun-temurun, hanya saja diikuti dengan pe- laku."

Dengan kata lain, hasil produksi maupun nataan sistem pemasaran dan peningkatan kualitas produk secara bertahap. Konsep ini hasil alam yang dimiliki bangsa Indonesia bisa ternyata mampu mengangkat Kasongan bersaing di pasar global. Tinggal mampu atau menjadi sentra produksi gerabah yang tidak tidak memoles kualitasnya agar tampil saja terkenal di pasar nasional, namun juga memikat mata pembeli. (f-g) rich

KOMUNIKA

e . Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran a . Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran a . Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran a . Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar

perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran a . Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran a . Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran a . Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran a . Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

5

T

KADIN Berterima Kasih TDL Tak Naik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena tidak menaikkan TDL tahun ini, namun hal itu baru menyelesaikan satu masalah dari banyaknya masalah lain yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang mengurangi daya saing nasional.

“Penundaan kenaikan ini merupakan langkah bijaksana dari pemerintah di tengah ekonomi nasional yang macet saat ini,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi dan Kelautan, Rachmat Gobel, kepada Antara News, di Jakarta, Selasa, menanggapi pengumuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menunda kenaikan TDL tahun ini.

Menurut dia, langkah pemerintah yang mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang meminta TDL tidak naik memberikan optimisme khususnya di kalangan dunia usaha bahwa pemerintah sekarang mampu memahami kondisi saat ini. Oleh karena itu, Rachmat juga mengimbau kepada dunia usaha di dalam negeri agar turut membantu pemerintah dengan melakukan efisiensi guna mendongkrak daya saing nasional, karena penundaan kenaikan TDL memberi ruang yang lebih besar bagi bergeraknya ekonomi nasional.

Pangkas Pengeluaran Pos Anggaran Departemen Keputusan membatalkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) membuat pemerintah harus memangkas sejumlah pos anggaran

LAPORAN UTAMA 6

departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Ini dilakukan untuk menutup defisit subsidi listrik ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kita exercise APBN dengan menghemat pos belanja departemen dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen, tidak membangun gedung baru dan jangan beli mobil baru,” ungkap Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, usai rapat kabinet terbatas tentang kebijakan dan program energi di Kantor Presiden, Selasa (21/3).

Dari total defisit PLN tahun ini sebesar Rp27 triliun, pemerintah hanya sanggup menutup dari APBN sebanyak Rp17 triliun. Sedangkan sisanya akan diupayakan dari pos anggaran APBN maupun non-APBN. Untuk menutup kekurangan subsidi itu, jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah akan melakukan efisiensi pengeluaran di sejumlah sektor.

“Langkah pertama tentu efisiensi pengeluaran.

Tapi itupun harus hati-hati karena kita tak ingin momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang dijaga ini menjadi rusak hanya karena pemerintah mengurangi pengeluarannya,” kata foto: fik

ayangan yang dilihat Bang Jo dan kawan-kawan adalah tayangan berita dari salah satu stasiun televisi swasta, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers tentang penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di Kantor Kepresidenan, Selasa (21/3).

“Hasil rapat sidang kabinet memutuskan TDL tidak akan kita naikkan untuk tahun 2006,” kata Presiden Yudhoyono.

Presiden mengatakan, pemerintah akan membahas dengan DPR untuk melihat berbagai implikasi dengan segi-segi ekonomi lainnya agar APBN tetap sehat. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan TDL tahun ini sesuai dengan keputusan DPR yang telah mengungkapkan penolakannya, di samping adanya tuntutan berbagai elemen masyarakat yang meminta agar kenaikan TDL dibatalkan.

Beberapa hari menjelang pengumuman penundaan TDL, berbagai eleman masyarakat antara lain dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, parpol, mahasiswa, pengusaha dan kelompok masyarakat lain di berbagai kota menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan TDL. Mereka menganggap, kenaikan TDL akan semakin memberatkan masyarakat yang baru saja menanggung efek dari kenaikan BBM tahun lalu. Selain itu, kenaikan TDL akan mempengaruhi kinerja industri, yang pada akhirnya akan berimbas pula pada sektor ketenagakerjaan.

Sementara Komisi VII DPR secara resmi telah menyampaikan kepada pemerintah tentang penolakannya atas kenaikan TDL 2006. Penolakan Komisi VII tersebut disampaikan ketuanya Agusman Effendi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam Raker dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (20/3). Agusman mengatakan, Komisi VII DPR meminta panitia anggaran DPR dan pemerintah menambah subsidi listrik tahun 2006 sebesar Rp5 triliun.

“Kami juga meminta PLN menambah kekurangan subsidinya dengan melakukan efisiensi, menurunkan susut daya, dan mengurangi pos-pos biaya lainnya sehingga bisa menurunkan biaya pokok pengadaan listrik,” katanya.

Sehari sebelum pengumuman penundaan kenaikan TDL, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Nusa Dua, Bali, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak jadi menaikkan TDL tahun ini. “Saat mendiskusikan soal kenaikan tarif minggu lalu, setelah kemudian dibicarakan dengan Presiden, akhirnya diputuskan tidak ada kenaikan tarif. Sebab, kondisi saat ini akibat kesalahan kebijakan pemerintah pada masa lalu, bukan kesalahan rakyat. Tidak adil kalau masyarakat yang harus menanggung,” tutur Wapres seperti dikutip Kompas.

Bagaimana kaitan penundaan kenaikan TDL terhadap stabilitas keuangan negara? Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengaku keputusan tersebut akan semakin mendorong penekanan inflasi, yang akhir tahun ini dipastikan dapat berada di bawah angka delapan persen. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan langkah untuk menutupi defisit anggaran Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp 17 triliun, dengan mengambilnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

pikiran rakyat

"Nah, gitu dong. Itu namanya pemerintah peduli pada rakyat kecil," komentar Johari, pedagang mie di kawasan Petojo Enclek Jakarta, sambil terus memelototi tayangan berita di salah satu televisi swasta yang menyiarkan keputusan pemerintah tentang penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Para pembeli di warung Bang Jo (panggilan akrab Johari) juga menanggapi keputusan pemerintah itu dengan antusias.

Mereka senang, karena dengan penundaan kenaikan TDL itu paling tidak beban hidup yang harus mereka tanggung pada tahun 2006 sedikit berkurang.

menteri yang juga ekonom UI ini.

Di samping itu, kata Menkeu, pemerintah juga akan melihat berbagai potensi yang dapat menambah penerimaan negara dan pembiayaan dari sumber lain. Mengenai besaran tambahan subsidi listrik sebesar Rp10 triliun, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melihat sejauh mana efisiensi yang bisa dilakukan PLN dan setelah itu melihat berapa yang harus disediakan pemerintah.

Kendati pemerintah harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menutup defisit subsidi listrik, Sri Mulyani dan Paskah Suzetta mengatakan pemerintah akan tetap mengupayakan agar defisit tetap di bawah 1%.

Presiden Ajak Hemat Listrik Masyarakat Indonesia boleh sedikit lega karena tarif dasar listrik (TDL) Tahun 2006 batal dinaikkan. Kendati demikian, bukan berarti masalahnya selesai, karena keputusan itu membawa konsekuensi adanya penghematan di sektor lain untuk mem-

Efisiensi Skenario lain untuk menekan ongkos produksi difokuskan pada efisiensi di tubuh PLN. Antara lain, mengurangi belanja rutin, mengoptimalkan anggaran, dan memikirkan diversifikasi bahan baku listrik dari bahan bakar minyak ke gas dan batubara. “Efisiensi berarti relokasi dana sesuai prioritas,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pemerintah juga mengkaji ulang untuk menunda beberapa proyek untuk menutup subsidi listrik. Dari total subsidi senilai Rp 28 triliun, pemerintah baru menyetor sekitar Rp 17 triliun seperti tertuang dalam APBN 2006.

Terkait dengan langkah penghematan, energi listrik yang tersedia di Indonesia sebenarnya saat ini sudah mencukupi kebutuhan. Akan tetapi perilaku masyarakat yang boros listrik, membuat banyak daya listrik terbuang percuma untuk kegiatan yang kurang atau bahkan sama sekali tidak bermanfaat.

Padahal, jika masyarakat mau menggunakan energi listrik seperlunya, negara bisa saving dana yang cukup besar untuk membiayai operasional pembangkit listrik yang sudah ada dan membangun pembangkit-pembangkit listrik baru. Dengan kata lain, kalau seluruh masyarakat mau berhemat, tidak perlu ada kenaikan TDL. PLN Siapkan Lima Langkah Efisiensi PT PLN (Persero) siap melaksanakan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun ini, dan setidaknya akan melakukan lima langkah efisiensi sebagai upaya mengurangi defisit pengadaan listrik tahun 2006.

Juru bicara PLN Muljo Adji di Jakarta, Selasa (28/3), mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan PLN adalah mengurangi pemakaian BBM hingga 1,7 juta kiloliter dengan masuknya tiga pembangkit, yakni PLTU Cilacap, PLTU Tanjung Jati B, dan PLTGU Cilegon dengan total daya 2.670 MW. “Langkah ini bisa menghemat Rp8,5 triliun dengan asumsi harga solar Rp5.000 per liter,” katanya. Kedua adalah penurunan susut jaringan (losses) dari 11,4 persen tahun 2005 menjadi 9,72 dengan nilai penghematan sekitar Rp600 miliar setiap penurunan losses satu persen. Langkah ketiga, pengurangan biaya produksi seperti administrasi yang diperkirakan mencapai Rp300 miliar dan menghapus tunggakan pelanggan yang sekarang masih Rp760 miliar. Terakhir, PLN akan menurunkan tingkat pencurian dengan potensi penghematan hingga Rp600 miliar. “Kelima langkah itu akan menjadi target PLN tahun ini,” katanya.

Selain upaya internal tersebut, menurut Muljo, PLN juga akan terus meminta kepada para pelanggan agar menghemat pemakaian listrik terutama pada saat beban puncak.

Sementara pengamat ekonomi Umar Juoro menyatakan, PT PLN (Persero) bisa menerbitkan obligasi guna menutupi defisit biaya pengadaan listrik tahun 2006. “Penerbitan obligasi bisa menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan,” kata pengamat ekonomi Umar Juoro di Jakarta.

Namun Umar menyarankan agar PLN melakukan restrukturisasi dan konsolidasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan obligasi.

“Jadi, PLN harus restrukturisasi dulu, konsolidasi dulu, sehingga asetnya jelas, fokusnya jelas, baru terbitkan obligasi,” ujarnya.

Menurut dia, dengan harga listrik sekitar enam sen dolar AS per kWh, PLN mempunyai peluang cukup lebar menurunkan biaya pengadaan listrik. Sebab, kalau PLN menggunakan gas atau batubara maka harga listrik bisa ditekan hingga 3-4 sen dolar AS per kWh. “Jadi, masih ada marjin yang cukup,” katanya. Umar melanjutkan, dengan tidak menaikkan TDL maka pemerintah harus mencari dana tambahan melalui efisiensi atau mencari dana lain.

Energi Alternatif Terkait dengan penundaan kenaikan TDL, pemerintah berencana akan membangun pembangkit listrik batu bara dan gas.

“Selama ini, sebagian besar listrik yang dihasilkan menggunakan

foto: beritafoto.com

bantu menutup defisit yang diderita PLN. Hal ini harus dilakukan agar listrik bisa terus menyala dan kegiatan masyarakat dan sektor industri yang menggunakan listrik tidak terhenti.

Terkait dengan batalnya kenaikan TDL tersebut, Presiden SBY meminta masyarakat melakukan penghematan pemakaian listrik karena konsumsi listrik masyarakat saat ini jauh di atas kapasitas maksimal produksi listrik PLN. Kalangan industri juga diminta melakukan optimalisasi produksi bersamaan dengan program restrukturisasi dan peningkatan pelayanan PLN. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan produksi listrik dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu-bara dan gas, seperti Tanjung Jati B, Cilegon, dan Cilacap. Dengan pembangkit listrik non-BBM, pemerintah optimistis tarif listrik di Indonesia akan tetap sehingga lebih kompetitif untuk iklim investasi.

"Idealnya, hingga 2010 kita membutuhkan 40 ribu mega watt. Sekarang posisinya sampai akhir tahun, diperkirakan kita bisa capai sekitar 30 ribu mega watt. Kita perlu membangun 12 ribu lagi yang akan kita pikirkan ke depan," ujar Presiden.

Pemerintah juga akan mengajak sektor swasta untuk membuat proyekproyek pembangunan pembangkit listrik dengan menawarkan sejumlah kemudahan. Pemerintah juga akan memperbaiki sistem investasi, menyempurnakan undang-undang kelistrikan, dan menyederhanakan proses negosiasi untuk lebih menarik minat investor pada sektor listrik.

"Sederhanakan prosedur negosiasi.

Waktunya harus kita pangkas. Bayangkan, untuk negosiasi saja membutuhkan waktu 800 hari, ini pemborosan. Makin singkat waktunya, makin hemat," tegas Presiden.

Menurut Menteri ESDM, Purnomo, pada tahun ini, sejumlah pembangkit listrik non-BBM dengan kapasitas daya sekitar 3.000 MW akan mulai beroperasi dan memperkuat sistem pembangkitan.

Di Jawa, katanya, ada empat pembangkit listrik non-BBM dengan kapasitas total 2.770 MW akan mulai beroperasi dan di luar Jawa sebesar 300 MW. Selain itu, pasokan gas dari PT PGN Tbk ke PLTGU Muara Tawar berkapasitas 800 MW juga akan mulai masuk akhir tahun 2006, sehingga akan mengurangi pemakaian BBM. "Semua upaya itu sedang kita kaji. Kita tidak mau sembarangan. Aspek yang kita lihat tidak hanya PLN, tapi juga masyarakat dan anggaran pemerintah," katanya.

bahan bakar minyak, dan kita tahu harga BBM ini relatif mahal, bahkan katakanlah mahal, outputnya juga mahal, kita ingin harga listrik kita menjadi rasional, pantas, dan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain,” jelas Presiden SBY. “Yang kita hadapi bukan sekadar persoalan tarif dasar listrik tiap tahunnya, tapi yang ingin kita pecahkan bagaimana pemba-ngunan sektor kelistrikan ini berjalan dengan baik, agar lebih ba-nyak lagi tenaga listrik yang kita hasilkan. Apabila itu terjadi, maka kegiatan ekonomi secara menyeluruh juga akan tumbuh dengan baik, karena listrik infrastruktur dasar yang menghambat investasi,” jelas presiden.

PLN pun tengah mengembangkan berbagai sumber energi alternatif untuk mengurangi subsidi yang mesti disediakan oleh pemerintah dengan mengembangkan proyek pembangkit listrik berbahan baku batu bara dan gas. Selain itu juga terus mengembangkan energi alternatif lain misalnya energi air dan panas bumi.

Energi panas bumi di Indonesia cukup melimpah. Selama ini pemanfaatan energi panas bumi sebagai tenaga pembangkit listrik masih sangat minim. Dari keseluruhan kapasitas pembangkit sebesar 27.000 megawatt, yang menggunakan tenaga panas bumi baru sekitar tiga persen.

Selama ini, pembangkit panas bumi dikembangkan oleh PLN, bekerja sama dengan Pertamina atau kontraktor kerja sama migas. PLN mentargetkan akan ada pengembangan pembangkit geothermal (panas bumi) di tahun 2008, yang tersebar di seluruh Indonesia karena potensi panas bumi relatif ada di semua wilayah.

Di wilayah lain pun ada komunitas masyarakat yang secara inovatif mengembangkan pembangkit listrik untuk pemenuhan kebutuhan listrik lokal. Beberapa desa di wilayah Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah, misalnya, sejak lama telah menggunakan listrik tenaga surya (solar cell) sebagai sumber energi alternatif. Banyak juga warga di beberapa wilayah di Indonesia yang secara swadaya mengembangkan pembangkit listrik tenaga air mini, dengan turbin kecil yang digerakkan aliran air parit atau sungai kecil di sekitar mereka.

Keberadaan pembangkit-pembangkit mini bertenaga non-BBM ini sudah pasti mengurangi ketergantungan masyarakat kepada daya listrik yang disediakan oleh PLN. Jika pembangkit semacam ini dapat dikembangkan di seluruh wilayah tanah air, bisa dihitung betapa besar daya listrik yang dapat dihemat PLN. Seiring dengan terlaksananya efisiensi di tubuh PLN yang diikuti dengan pemberantasan pencurian listrik, bisa dipastikan TDL tahun depan tak perlu lagi dinaikkan.

Semua dapat dilakukan, asal semua pihak memiliki komitmen untuk bersama-sama berusaha membebaskan Indonesia dari krisis listrik yang berkepanjangan. (f-g)

7