komunika 13 2006

BERANDA

KOMUNIKA Editorial

Bagi Indonesia yang memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, sebenarnya kekeringan adalah hal biasa. Namun, akibat kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia telah menyebabkan terjadinya krisis air. Hal ini ditandai dengan penurunan tajam debit air di beberapa waduk di pulau Jawa, termasuk waduk Jatiluhur yang memasok air untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Di samping itu, debit air di beberapa sungai juga mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan sumber-sumber air yang biasanya dijadikan tempat cadangan air andalan oleh warga desa, juga banyak yang mengering.

Turunnya debit air secara drastis di berbagai "kantong-kantong air" ini berdampak bukan saja terhadap tanaman padi para petani yang lahannya sedang krisis air, tetapi juga terhadap suplai air bersih kepada masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak dan minum.

Kekeringan pada dasarnya, dapat terjadi akibat dua faktor, karena dampak perubahan iklim global dan iklim lokal. Perubahan iklim global dan lokal adalah suatu keniscayaan, sehingga yang harus dilakukan adalah menerapkan manajemen kekeringan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini (early warning detection) guna mengantisipasi akibat yang timbul.

Ada beberapa daerah yang telah melakukan dropping air bersih kepada penduduk, namun tampaknya pembagian air ini belum memadai. Oleh karena itu, terus menurunnya debit air di tandon-tandon air seperti waduk, situ, embung, sungai dan sumber air lainnya yang mengakibatkan terjadinya penurunan dan kekurangan suplai air bersih ke daerah-daerah sekitarnya perlu diantisipasi, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Jika tidak dimanajemeni secara baik, "rebutan" air dapat menimbulkan pertentangan serius yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi konflik di kalangan masyarakat.

Lahirnya UU No 7/2004 secara tidak langsung dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap posisi sumber daya air. Jika semula penggunaan air dominan untuk kepentingan pertanian dan air minum, kini berubah untuk berbagai kepentingan (industri, tenaga listrik, perikanan). Dengan demikian, fungsi air selain bersifat sosial dan milik umum (common property) bertambah fungsi menjadi komoditas ekonomi dan juga bisa dikuasai pemilik modal (private property).

Implikasinya, kompetisi penggunaan air di antara berbagai kepentingan kian meningkat baik di tingkat masyarakat pemakai air maupun dengan perusahaan.

Di musim kering seperti sekarang ini, persaingan semacam ini harus diantisipasi.

Mulai sekarang, masyarakat juga harus mulai berlatih memanfaatkan air bersih secara efisien, mendistribusikan air bersih secara bergilir dan mengkampanyekan gerakan hemat air bersih guna mengantisipasi ancaman krisis air bersih di musim kering seperti sekarang ini. Hal ini perlu untuk diperhatikan, karena tidak semua orang menggunakan air dalam jumlah yang sama.

Berdasarkan perbedaan orientasi dan keragaman kepentingan terhadap terjadinya kekeringan, maka perlu disediakan data dan informasi kekeringan serta dampaknya, yang aksesnya mudah dijangkau masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya adalah menyampaikan kondisi aktual kekeringan yang terjadi di seluruh wilayah, kecenderungan perkembangannya serta dampak yang ditimbulkannya.

Pemantauan kekeringan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem deteksi dini kekeringan (early detection system for draught) secara spasial dan temporal, dengan memanfaatkan berbagai media masa, sarana komunikasi dan telekomunikasi yang ada secara optimal. Di samping itu memanfaatkan teknologi satelit yang sudah dimiliki oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Dengan mengetahui dan mempelajari “tabiat�-kemarau beserta dampak yang ditimbulkannya, maka dapat dicarikan jalan keluar pemecahannya secara bijak dan adil. Dengan kata lain, kekeringan dapat dimanajemeni sehingga dampak negatifnya dapat direduksi.*

RANA

Penanganan flu burung sangat memerlukan partisipasi aktif semua pihak. Pemerintah telah melakukan penanggulangan, tetapi sosialisasi yang masih kurang atau penerapan tersebut belum merata dilakukan oleh masyarakat.

Hal ini mungkin disebabkan masyarakat belum mengetahui teknis pencegahan penularan virus secara komprehensif terutama masyarakat di perdesaan atau masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah.

Pada dasarnya penyebab lambatnya penanganan flu burung adalah lemahnya SDM dan kurangnya pendanaaan. Sehingga perlu upaya yang lebih serius dan terkoordinasi untuk menangani penyebab penyebaran virus tersebut, seperti unggas serta penyuluhan kepada masyarakat luas.

Wayan Sudane, S.A.N Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Cegah Sejak Dini Pencegahan kasus flu burung ini harus dilakukan sedini mungkin, sebelum wabah ini benar-benar meluas dan mengancam jiwa manusia. Perkembangan virus ini pun sangat cepat, selayaknya pemerintah harus segera mendata jumlah unggas yang terinfeksi dan melakukan tindak lanjut, misalnya dengan pemusnahan unggas terinfeksi.

Meski demikian, pemusnahan bukan jalan terakhir, perlu ada penelitian tentang antibodi virus tersebut. Apalagi pemusnahan terusmenerus akan mengakibatkan ketidak seimbangan ekosistem alam.

Irma (16 thn) Siswi SMAN 7 Tangerang

Putus Daur Hidup Virus Dilihat dari kejadian yang sudah ada, terkesan pemerintah lambat menangani wabah flu burung ini, sedangkan korban terus berguguran. Begitu ada kasus ditemukan didaerah tertentu pemerintah setempat harusnya langsung tanggap dengan melakukan pemusnahan unggas, sebelum menularkan manusia.

Saya setuju dengan langkah pemusnahan massal unggas atau hewan yang teridentifikasi terkena flu burung, bahkan dalam radius tertentu semua unggas harus dimusnahkan juga. Menurut saya, langkah pemusnahan ini akan lebih efektif untuk memutus mata rantai perkembangan virus avian influenza dibandingkan dengan melakukan vaksinasi.

Kebersihan Kuncinya Masyarakat perlu mengantisipasi mewabahnya penyakit ini dengan lebih memperhatikan kebersihan kandang unggas milik pribadi. Sedangkan pemerintah perlu melakukan vaksinasi masal terhadap unggas-unggas.

Dengan demikian ada kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Pengetahuan Memadai

2

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pra Cetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananto Hary Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Erfi Muthmainah, SS., MA. Humas, Lembaga Administrasi Negara RI

Lasdo Mahasiswa, Universitas 17 Agustus, Jakarta

Para pemenang Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN), pemenang Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dan pemenang Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMU dan SMK, mengikuti seleksi babak penyisihan nasional pemilihan delegasi Indonesia dalam ASEAN Quiz III-2006. Seleksi dilaksanakan di Departemen Komunikasi dan Informatika awal Agustus lalu. Lomba cerdas cermat tentang ASEAN ini akan digelar tanggal 16-20 September 2006 di Kualumpur, Malaysia. (foto: goro)

Diterbitkan oleh:

desain cover: ahas. foto: mth, imagebank

Perlunya Manajemen Kekeringan

Tangani Flu Burung Perlu Partisipasi Semua Pihak

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Lebih Tanggap

Masyarakat umum perlu diberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai flu burung.

Untuk pihak kesehatan harus memberikan perawatan yang lebih intensif kepada pasien penderita flu burung, sehingga mempunyai harapan hidup yang lebih baik. Dan untuk dinas kesehatan harus lebih tanggap untuk terjun langsung kelapangan memberikan penyuluhan.

Seharusnya pemerintah lebih tanggap dalam menangani kasus flu burung. Pemusnahan unggas tidak dapat menyelesaikan masalah jangka panjang, kemungkinan akan mengakibatkan timbulnya masalah baru. Masyarakat harus diberikan penyuluhan tentang cara memelihara unggas dengan benar, termasuk menjaga kebersihan kandang unggas.

Dimas (15 thn) Siswa SMAN 7 Tangerang

Erna Siswi SMAN 1 Cisauk, Tangerang

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

PEREKONOMIAN

KOMUNIKA

foto: rich

Kembangkan KEK, Undang Investor

B

atam kerap dijadikan salah satu alternatif tujuan mencari kerja bagi mereka yang tak ingin ke luar negeri.

Bahkan tak jarang ada lembaga yang mengkoordinir pengiriman angkatan kerja antar daerah ini. Perkembangan perdagangan dan industri serta kedekatan secara geografis dengan Singapura membuat perekonomian Batam mengalami percepatan drastis.

Sebenarnya pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Tidak hanya khusus untuk wilayah Batam saja. Secara nyata, paket kebijakan ini diarahkan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kepastian usaha melalui perbaikan regulasi, pelayanan serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi.

“Kita tidak boleh tertinggal dari negaranegara lain terutama di Asia dalam menarik investasi. Perbaikan iklim investasi sudah dimulai dengan menerbitkan paket kebijakan investasi pada Februari 2006,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna DPR-RI pertengahan Agustus lalu.

Satu program khusus untuk mendorong investasi yang diluncurkan awal 2006 adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain mendorong pertumbuhan wilayah, program ini diarahkan untuk menarik penanaman modal ke wilayah itu. "KEK ini diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dan sekitar daerah yang menjadi kawasan KEK," jelas Presiden.

Memulai dari BBK "Batam, Bintan dan Karimun (BBK) merupakan salah satu dari sejumlah kawasan di Indonesia dengan potensi ekonomi cukup besar untuk dikembangkan," kata Menko Bidang Perekenomian, Dr Boediono. Bila kerjasama ekonomi Batam, Bintan dan Karimun tersebut dapat terwujud dengan baik, menurutnya akan dapat dijadikan model bagi kawasan-kawasan lain di Indonesia. "Agar Indonesia lebih kompetitif di bidang ekspor, investasi, tenaga ahli, produk dan jasa dan lainnya," tegas Boediono.

Kesepakatan akhirnya telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam MoU tentang penetapan Special

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

Economic Zone (Kawasan Ekonomi Khusus) untuk tiga pulau di Indonesia, yaitu Batam, Bintan dan Karimun akhir Juni lalu. Dalam kesepakatan ini kedua negara melakukan kerjasama untuk kawasan itu, dalam hal investasi, keuangan, pajak, kepabeanan, imigrasi, tenaga kerja dan rencana pembangunan.

"Saya berharap para investor akan memanfaatkan peluang yang ada ini, dengan membangun usaha elektronik, obat-obatan serta beberapa inudustri ringan lain seperti garmen, perkebunan atau usaha di bidang pendidikan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai menyaksikan penandatanganan MoU. Sementara PM Lee Hsien Loong dalam kesempatan yang sama menyatakan, Batam adalah tempat yang punya nilai ekonomi baik bagi Indonesia maupun Singapura karena itu perlu dikembangkan secara optimal.

Perumusan Roadmap Komite Pengarah Bersama (Joint Steering

Peluang Bagi Daerah Lain "Kita tidak akan memulai dari nol, tapi dari daerah yang sudah ada prasarana, sarana dan sudah ada industrinya. Pasti juga akan ada kemitraan dengan swasta dan Pemda," kata Menteri Perdagangan di Jakarta pertengahan bulan lalu tentang pemilihan lokasi KEK. Menteri Perindustrian Fahmi Indris mengatakan ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh daerah yang akan dikembangkan menjadi KEK. "Syarat itu antara lain dekat dengan pelabuhan, bandar udara dan memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai," jelasnya.

Menko Bidang Perekonomian mengakui banyak permintaan pemeritah daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai KEK. Karena itu pemerintah telah membentuk tim khusus untuk membuat kriteria persyaratan minimal pembangunan KEK [lihat box: Dream Team untuk Tarik Investor"].

Secara umum, tim ini telah merumuskan beberapa persyaratan pengembangann suatu wilayah sebagai KEK, salah satunya adalah masalah administrasi terkait kemudahan pengurusan izin. "Izin tanah, izin usaha maupun

foto: rich

Sore itu, di sebuah warung di Pasar Lawang, Rohim (34 th) antusias mendengar cerita Heru (36 th) tentang Batam.

Memang dua tahun ini Heru merantau di sana, berbekal ijazah STM, Heru berhasil membangun rumah dan membeli motor yang kini di parkir dekat warung. Tak heran jika Rohim merajuk minta diajak ke Batam untuk mengadu peruntungan, meski hanya berbekal ijazah SMP .

investasi di bidang infrastruktur, pelatihan tenaga kerja di bidang industri, asistensi teknis dari Singapura berkenaan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus seperti penerapan sistem pelayanan investasi terpadu dan pendidikan serta pelatihan sumber daya manusia.

Committee/JSC) RI dan Singapura pun dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kerangka perjanjian kerjasama tersebut. Komite ini dipimpin Menko Bidang Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan kerangka kerjasama di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan, Komite Pengarah menugaskan Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group/JWG) yang diketuai Menteri Perdagangan Indonesia Dr Mari Elka Pangestu dan Ketua Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura Lim Siong Guan, menyiapkan panduan pelaksanaan (roadmap) Batam, Bintan dan Karimun. Langkah ini diambil untuk menjamin penyempurnaan ketentuan bisnis dan regulasi.

Menurut Boediono, Roadmap Batam, Bintan dan Karimun selain memuat secara rinci langkah-langkah yang perlu diambil setahun mendatang di bidang investasi, keuangan, perbankan, pajak serta bea dan cukai, juga berisi rencana promosi pulau-pulau tersebut kepada para investor.

Selain itu juga disusun upaya mendorong

izin lainnya yang ada di tangan daerah, sebagian ditangani oleh pusat, berarti bahwa pemerintah daerah maupun pusat mau menyerahkan kewenangannya itu pada satu atap,” ujar Boediono di Gedung Depkeu Jakarta, jelang akhir Agustus lalu.

Menurut Menko Bidang Perekonomian, setiap satu KEK akan memiliki sistem pelayanan satu atap, seperti uji coba di Pulau Batam yang telah berjalan baik saat ini . Ini berarti daerah harus memangkas semua aturan-aturan birokrasi, pungli atau apapun namanya, serta daerah harus ikut menjaga keamanan di daerahnya sendiri dari berbagai gangguan dalam proses investasi.

Tak Perlu ke Batam Fokus dalam pengembangan KEK sejatinya adalah perbaikan pelayanan administrasi.

Ketika perijinan sudah sedemikian mudah maka hal ini merupakan daya tarik tersendiri baik bagi daerah maupun investor. Sebagaimana terjadi di negara-negara lain yang telah berhasil melaksanakan Special Economic Zone (Kawasan Ekonomi Khusus), dukungan kebijakan merupakan hal yang utama.

Tak berlebihan jika Presiden Susilo menyatakan bahwa komitmen daerah, dalam memangkas birokrasinya, menghilangkan pungutan yang membebani kegiatan usaha, menyediakan lahan sangat penting dalam implementasi KEK. "Semua itu merupakan kunci keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus," kata Presiden.

Karena itu, pilihan berada di tangan pengambil kebijakan daerah, sebab pemerintah pusat kini tengah berproses menciptakan kerangka peraturannya pada tahun ini. Dalam peraturan tersebut akan dikemas sistem kebebasan bea masuk dan PPN untuk produksi di KEK, jika dijual ke daerah pabeanan lain tetap dikenakan bea masuk dan PPN, agar manfaat ekonomi KEK bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Mungkin teman-teman Rohim nantinya tidak perlu jauh-jauh harus ke Batam untuk mengadu nasib mencari peruntungan. Ketika masing-masing daerah telah ada KEK-KEK lain dengan fokus kegiatan ekonomi yang beragam maka terbka lebar peluang mencari sesuap nasi tanpa harus ke Batam.

Dan pemusatan angkatan kerja akan dapat dihindari sehingga pemerataan pembangunan akan lebih dirasakan oleh setiap warga negara di setiap jengkal tanah di republik ini. ♦ mth

Dream Team untuk Tarik Investor Secara nasional pemerintah telah membentuk tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI). Tim ini bertugas membuat kerangka rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan menentukan syarat-syarat pemilihan daerahnya. Tim KEKI dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, sementara Ketua Tim Pelaksana dipegang oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi.

Pembangunan kawasan ekonomi khusus ini selain bertujuan untuk meningkatkan investasi dan ekspor juga untuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan pajak. Di kawasan tersebut, pemerintah akan berupaya menghilangkan keluhan-keluhan investor selama ini seperti biaya transaksi ekonomi yang tinggi serta peraturan-peraturan yang kurang kondusif untuk penanaman modal.

Otoritas kawasan ini juga akan menjadi pelayanan terpadu dalam hal pengurusan ijin dan administrasi lain serta juga penanganan berbagai keluhan investor. Selain itu, kawasan tersebut harus memiliki prasarana dan akses yang dibutuhkan seperti tenaga kerja dan keberadaan industri dan jasa penunjang di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang sedang dijajaki untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus adalah Aceh, Sumatera Utara, Bojonegoro, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, pulau Batam dan pulau Bintan. ♦ mth

3

KOMUNIKA

KESRA

Memutus Rantai Penyebaran Virus

Flu Burung

tidak demikian,” ujarnya. foto: repro

Meninggal 47 Orang Berdasarkan data yang dirilis Departemen Kesehatan, sampai 23 Agustus 2006 jumlah kasus flu burung secara kumulatif mencapai 62 kasus confirmed, 47 di antaranya meninggal dunia. Empat kasus terakhir terjadi di Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, satu orang di antaranya meninggal.

Sejak Juli-23 Agustus, di Kec Cikelet terjadi 20 kasus flu burung. Setelah diadakan pemeriksaan klinis, epidemiologis dan laboratorium, hasilnya 3 kasus confirmed (1 hidup, 2 meninggal), 17 suspected (13 hidup, 4 meninggal). Dari 13 kasus ini, 6 orang dirawat di rumah sakit masing-masing 1 orang di RSUD dr Slamet dan 5 orang di RSU Hasan Sadikin. Depkes dalam hal ini telah mengirimkan obat Tamiflu/Oseltamivir sebanyak 17.000 kapsul ke Dinkes Kab Garut.

“Kita juga sudah lakukan depopulasi terhadap 165 unggas di Rancasalak dan 270 di Jojok serta Rancamareme. Kita juga memutuskan menutup transportasi unggas di Cikelet selama satu bulan,” papar Kasubdin Penyehatan Hewan Dinas Peternakan Jabar Nana M Adnan.

Sebelumnya, flu burung juga menyerang Kab Simalungun Sumut. Dinkes Provinsi segera mengirimkan tim investigasi, juga mengirimkan APP ke RSU Pematangsiantar, Dinkes Kab Simalungun dan Puskesmas Saribu Dolok. Di samping itu meningkatkan

4

Memutus Rantai Penyebaran Virus Kendati kesiapan pemerintah untuk

adalah masyarakat sebaiknya menghindari kontak langsung dengan unggas ternak atau satwa liar. Jika terpaksa kontak dengan unggas, gunakan sarung tangan dan masker. Sedapat mungkin hindari daerah di mana ada ternak unggas yang terinfeksi H5N1. Tindakan pencegahan yang penting ialah mencuci tangan dengan air dan sabun atau pembasuh tangan dengan alkohol setelah kontak dengan unggas atau hewan yang dicurigai menderita flu burung. ♦ g

surveillance dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kesiapan Obat dan RS Tahun 2005, pemerintah telah menerima bantuan obat Tamiflu sebanyak 563.800 dari WHO, AUSAID, PT Tempo dan Economic of Taiwan. Kapsul sebanyak itu didistribusikan ke 33 Dinas Kesehatan Provinsi, 44 rumah sakit rujukan, 10 Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Dinkes Kabupaten di 8 Provinsi.

Pada tahun 2006, Depkes mengadakan pembelian Oseltamivir sebanyak 12 juta kapsul. Dari jumlah tersebut 5 juta sudah didistribusikan ke 33 Dinkes Prov, 44 Dinkes Kab/Ko, 44 RS rujukan, 232 RSUD dan 7.615 Puskesmas seluruh indonesia dan se-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D

irektur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta, Santoso Suroso mengemukakan, bulan September hingga April merupakan saat paling banyak terjadi kasus influenza A yang puncaknya biasanya terjadi pada pada bulan Januari. Pada tahun 2005 lalu, jumlah kasus flu burung naik mulai dari bulan September, Oktober, dan November.

“Kita masih perlu bersiap menghadapi gelombang berikutnya. Terlebih lagi karena di Indonesia virus penyebab flu burung masih endemik dan dengan segala kemampuannya tetap bertahan,” kata Santoso Suroso dalam diskusi dengan para editor media massa terkait dengan pemberitaan flu burung, beberapa waktu lalu.

Santosa mengatakan, salah satu penyebab tingginya kematian pada kasus flu burung karena pasien terlambat dibawa ke rumah sakit. Masa inkubasi virus tersebut 1-7 hari, sedangkan masa infeksi hanya satu hari. Jumlah penderita flu burung yang meninggal dunia di Indonesia selama ini menyamai jumlah kasus meninggal selama tiga gelombang flu burung di Vietnam, yakni tahun 2003, 2004, dan 2005. Vietnam sudah mengalami gelombang keempat dan sekarang telah menyatakan bebas flu burung.

Di Vietnam, pada gelombang kedua tidak terlalu banyak yang terkena flu burung. Akan tetapi, angka kematiannya tinggi, yakni mencapai 80 persen. Pada gelombang ketiga di negara itu, virus lebih mudah menular atau kasus semakin banyak, tetapi tidak terlalu mematikan, atau angka kematian turun menjadi hanya 48 persen. Virus hampir sama atau hanya terjadi sedikit mutasi.

Tentu saja kasus flu burung di berbagai negara tidak dapat digeneralisasi. Virus H5N1 di Indonesia, misalnya, sifatnya tersendiri. Virus tersebut mengelompok dalam satu cabang serta terbuka kemungkinan berkembang menjadi satu kelompok yang ganas lalu menular antarmanusia. “Semoga

menghadapi kemungkinan serangan wabah flu burung gelombang kedua ini jauh lebih baik, akan tetapi dukungan seluruh masyarakat tetap diperlukan untuk bahumembahu menghadapi AI. Untuk memutus rantai penularan flu burung, ada baiknya Indonesia belajar dari Vietnam. Kesuksesan Vietnam dalam mengeliminasi virus mematikan ini terutama karena kekuatan dalam surveillance, yakni mencari bukti dengan pemeriksaan unggas dengan risiko tinggi. Kendati teknik ini terbilang sangat mahal--satu rapid test (bahan uji cepat) butuh 10 dollar--namun hasilnya cukup signifikan. Hanya saja, surveilans bukan satu-satunya jaminan karena rapid test terbaik sensitivitasnya hanya 4050 persen sehingga dapat saja saat dites hasilnya negatif, tetapi ternyata unggas tersebut mengandung virus. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dalam menyukseskan surveilans ini sangat dibutuhkan.

Di Indonesia, penderita flu burung paling banyak di perkotaan terutama yang padat penduduk dan unggas. Sejauh ini penularan secara langsung sebesar 23 persen dan tidak langsung sebesar 25 persen, sisanya tidak bisa disimpulkan. Faktor risiko flu burung tidak sebatas unggas saja karena sulit mengetahui unggas yang terinfeksi virus H5N1. Faktor lingkungan menjadi sangat penting. Setidaknya masyarakat dapat bertindak untuk mengurangi risiko terinfeksi virus tersebut dari unggas.

Salah satu caranya

foto:repro

"Waspadai gelombang kedua serangan flu burung. Siaga serangan di bulan September - April, terutama pada puncaknya di bulan Januari."

bagian lagi disimpan sebagai persediaan.

Pemerintah juga sudah menyiagakan 44 RS rujukan yang dilengkapi dengan ruangan khusus untuk manajemen kasus flu burung.

Sebanyak 32 RS diantaranya merupakan RS eks rujukan SARS yang sudah dilengkapi dengan ruang isolasi dan 12 lainnya sedang dalam proses pembuatan ruang ini. Pemerintah juga melengkapi peralatan medis dan bahan-bahan perawatan, serta mempersiapkan SDM dengan pelatihan bagi dokter dan paramedis yang bekerja di ICU di 44 RS rujukan tersebut.

Saat ini sudah ada laboratorium untuk pemeriksaan flu burung, bantuan dari KFW Jerman, yang meliputi 2 laboratorium rujukan nasional (Litbangkes dan Eijkman), 8 lab regional, 3 BTKL, 8 BTK, dan 23 lab rumah sakit. Pemerintah dalam waktu dekat juga merencanakan memfasilitasi transportasi dalam rangka rujukan pasien dengan ambulan emergency khusus.

Untuk meningkatkan kemampuan Laboratorium Nasional AI Badan Litbangkes, Balitbangkes telah mendatangkan tenaga ahli dari Thailand dan Hongkong (ahli WHO), Singapura (MOH) dan Jepang (NIID/JICA).

Selain itu juga melakukan kerjasama dengan laboratorium di beberapa negara di antaranya Laboratorium WHO di Hongkong, NIID di Jepang, CDC di Atlanta, MOH Singapura dan Institute Eijkman.

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

WAWANCARA KHUSUS

KOMUNIKA Bayu Krisnamurthi

“Kita Bisa Jika Ada Gerakan Bersama�

Ketua Pelaksana Harian Komnas Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

abah flu burung kembali meresahkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sampai saat ini saja telah tecatat 62 kasus confirmed dengan 47 orang diantaranya meninggal dunia. Pada hewan, flu burung telah menjadi pandemi di 29 provinsi dari 33 provinsi yang ada.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mengantisipasi penyebaran penyakit mematikan ini. Mulai dari pemusnahan unggas yang terinfeksi hingga penyediaan rujukan penanganan pasien suspect flu burung.

Ketua Pelaksana Harian Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI), Bayu Krisnamurthi menjelaskan upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah yang telah melanda berbagai negara itu dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Kamis (24/08). Berikut petikannya:

Status untuk wabah flu burung saat ini bagaimana?

Secara nasional, statusnya KLB (kondisi luar biasa), baik binatang maupun manusia. Kalo pandemi atau tidak itu dilihat dari daerahnya.

Pemerintah mengatakan 2008 Indonesia bebas flu burung. Apa bisa?

Kalau saya inginnya flu burung di Indonesia tuntas saat ini juga, bukan 2008. Kita harus tetap optimis, terlebih dengan semakin baiknya koordinasi teman-teman di kementerian utama, seperti Depkes dan Deptan. Saya yakin, penuntasan wabah flu burung sangat mungkin untuk dicapai.

Bagaimana caranya?

Kunci paling penting adalah kita harus menjadikan hal ini sebagai gerakan bersama. Jika pemerintah sendiri, tidak akan bisa. Harus ada peran serta masyarakat. Dan sekali lagi, berulang kali saya katakan, solusinya sederhana. Kita harus bisa mengajak elemen-elemen masyarakat untuk tanggap. Tidak usah kuatir yang berlebihan namun juga jangan cuek.

foto: ddt

W

Bagaimana kongkretnya?

Untuk tanggap itu sangat sederhana.

Satu, jagalah kebersihan diri. Cuci tangan dan mandi dengan sabun. Kedua, usahakan sebisa mungkin keluarga, anak-anak terutama, dijauhkan dari unggas. Kandangkan peliharaan Anda.

Ketiga, tidak usah kuatir untuk makan telur dan daging asalkan dimasak dengan baik. Air mendidih adalah musuh utama dari virus ini.

Dan keempat, amati lingkungan sekitar Anda, jika ada ayam yang mati dengan ciri-ciri : jengger berwarna biru kemerahan atau ungu dan dadanya ada merah garis-garis seperti orang kerokan, segera lapor.

Jika mati mendadak seperti itu, maka ada indikasi flu burung. Segera laporkan mulai dari RT, puskesmas, radio, televisi, atau laporkan ke saya.

Selain itu juga perhatikan lingkungan sekitar. Kalau ada saudara atau tetangga yang batuk pilek, demam panas dan sesak, lapor. Tiga ciri itu menjadi indikator terkena flu burung. Jangan ambil resiko, segera ke rumah sakit terdekat. Pemerintah menyediakan obat gratis.

Apa tindakan FBPI? Tiga hal utama yang kami lakukan adalah : satu, information campaign dan public awareness. Tapi di dalamnya kita pertajam. Targetting-nya tidak bisa hanya general, harus ada target spesifik. Anak-anak, ibu-ibu, bahkan untuk para pengambil kebijakan seperti Pemda dan DPR. Kedua adalah surveillance yang terpadu pada manusia dan binatang. Ini dikaitkan dengan respon cepat dalam penanganannya.

Ketiga adalah penanganan sumbernya, yaitu unggas. Kami akan lakukan vaksinasi, calling conversation dan bio-sekuriti.

Termasuk penanganan pada titik-titik berisiko tinggi, seperti pasar hewan dan lokasi peternakan unggas.

Bagaimana strategi pemusnahan yang dilakukan?

Prinsipnya adalah pemusnahan yang dilakukan terkait dengan kasus yang sudah terjadi, tetap akan ditegakkan. Di lapangan kami akui hal tersebut banyak mengalami kesulitan.

Kita identifikasi dan coba atasi masalahnya. Tapi kebijakan dasarnya tetap sama, konsisten. Begitu ada kasus baik manusia maupun hewan, kompensasi akan tetap diberikan.

Selain itu, begitu ada indikasi pada hewan, baik positif klinis maupun tes, bisa dilakukan depopulasi sejauh satu kilometer.

Sesuai dengan SOP, ada kompensasi dan desinfeksi.

Berapa dana yang dibutuhkan?

Dana tambahan yang dibutuhkan untuk surveilllance pada 2006-2007 adalah US$113 juta untuk meng-cover seluruh Indonesia. Saat ini yang tersedia dari pemerintah dan negara donor baru sekitar US$10 juta. Tahun ini ada US$35,5 juta dari donor dan US$54,4 juta dari pemerintah Indonesia.

Dari donor itu tidak langsung diberikan kepada pemerintah Indonesia, tetapi melalui WHO dan FAO.

Ini menjadi perhatian buat kita karena agak kaku terhadap program yang kita butuhkan. Kadang-kadang apa yang mereka sediakan tidak bisa kita pakai dan apa yang kita butuhkan tidak bisa disediakan. Walau begitu tadi kami sudah sepakat dengan prioritas yang sama akan dilakukan programprogram yang terpadu antara Indonesia dengan negara donor. Hanya saja sampai saat ini tidak ada satu sen pun dari donor yang dipakai untuk membantu kita dalam vaksinasi maupun calling conversation, padahal itu yang krusial.

Lantas solusinya?

Saya kira mereka sama dengan kita, harus membuat ulang program-program mereka.

Selanjutnya bagaimana?

Intinya kami telah sepakat pada hal-hal yang menjadi prioritas bersama, komnas dan international community.

Mereka setuju bahwa vaksinasi dan kaling kompensasi menjadi prioritas. Kaling kompensasi ada dua faktor besar. Pertama operasional dari kaling itu sendiri. Biaya itu masih sangat terbatas unit costnya. Dulu kami tidak memperkirakan tingkat kesulitannya tinggi.

Hal kedua adalah biaya kompensasi. Yang bisa disediakan adalah baru mengganti ayamnya. Tapi kan banyak sekali peternak kita yang menggantungkan hidup pada ayam itu.

Dan paling tidak dalam tiga bulan ke depan tidak boleh ada ayam lagi. Nah mereka akan kehilangan mata pencaharian.

Kita coba cari solusi dari peternak yang kehilangan mata pencaharian.

Kenapa dana negara donor tidak diserahkan kepada kita saja, agar lebih fleksibel?

Mereka kan punya aturan sendiri. Kita harus saling menghormati. Tapi paling tidak mulai saat ini, kita sudah punya prioritas yang sama, punya program jangka panjang yang sama. Ya sudah, kita lihat saja nanti bagaimana.

Jadi persoalannya dana pemerintah tidak cukup?

Itulah yang terjadi, sehingga daerah yang bisa disurvaillance-kan sangat terbatas. Untuk binatang misalnya, Deptan dan FAO baru bisa melakukan di 4 titik dan kemudian dikembangkan menjadi 12 titik simpul surveillance di 9 provinsi. Padahal yang kena kan 29 provinsi!. Hal-hal seperti itu yang terjadi. Sehingga untuk daerah-daerah yang belum, kami masih melakukan metode konvensional. Dan kami menyadari hal itu sesuatu yang kurang efektif.

Untuk itu kami menghimbau partisipasi dalam surveillance, terutama kampanye informasi. Konsentrasi penuh dalam hal itu. Pada awal September nanti kami akan punya information campaign package , multimedia, multikultural. Mudahmudahan dengan dukungan dari UNICEF dan pemerintah Jepang, bisa terwujud.

Masih bisa optimis?

Kita harus optimis. Bisa dan harus bisa. Bayangkan saja jika semua televisi dan koran memberikan air time -nya dan kolom secara gratis untuk menginformasikan hal ini. Hasilnya pasti luar biasa. ♌ dan

foto : ddt

Andrew Steer World Bank Country Director

Kami percaya dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia akan lebih baik dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjut kasus flu burung. Hal itu terbukti dengan

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

banyaknya dana yang dikucurkan pemerintah Indonesia untuk pengentasannya pada tahun lalu. Bahkan lebih banyak dari dunia internasional.

Selain itu, kita sebagai masyarakat dunia juga harus bekerja sama. Saat ini dana yang dubutuhkan untuk pengentasan flu burung secara global adalah US$250juta, sementara yang ada kurang dari US$100juta.

Tahun 2006 ini dan juga rencana 2007, kami sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Terlebih mulai banyak dukungan komunitas internasional dan diharapkan akan semakin banyak lagi.

Pada 2006 ini, dana pemerintah Indonesia untuk flu burung semakin berkurang. Dan sebagai langkah real dari masyarakat internasional adalah akan meningkatkan bantuan pengentasan wabah ini.

Kami sadar bahwa masalah ini juga telah mempengaruhi investasi dan pariwisata Indonesia. Untuk itu kita harus bekerja dengan sangat keras untuk menanggulanginya. Untuk itu kami optimis dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan segera bangkit dari permasalahan ini.

foto:ddt

"Kerjasama Akan Makin Baik" Bjorge Petersen WHO Representative

Kami semua setuju atas apa yang harus dilakukan.

Masalahnya adalah melakukan semua hal dengan banyaknya tantangan yang ada di lapangan.

Kami semua prihatin akan adanya kasus flu burung pada manusia. Karena setiap muncul kasus baru akan menunjukkan satu kemungkinan adanya kemampuan perubahan pada virus yang membuatnya lebih adaptif. Kami, bersama pihak terkait dan pemerintah Indonesia tengah memantapkan prioritas dalam penanganan virus.♌ dan/ides

5

K

ekeringan, seperti tahun-tahun sebelumnya, kembali terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Bandung menurut Kasubdin Tanaman Padi dan Palawija Dinas Pertanian, Jumhana, kekeringan terjadi karena debit air di 12 sungai terus berkurang. “Di Kabupaten Bandung ada 20 aliran irigasi, namun dari semua itu hanya empat bendungan irigasi saja yang mampu mengairi lahan 100 persen yakni Bendungan Cidadap I, Pasirkuntul, Pasirmeta serta irigasi Cibeureum,” jelas Jumhana.

Ancaman kekurangan air, saat ini, terjadi hampir di sebagian besar pulau Jawa. Beberapa sungai besar selama 2005 mengalami fluktuasi debit air yang amat besar, yaitu di atas 100 meter kubik per detik. Sungai Cimanuk di Jawa Barat, misalnya, pada musim hujan memiliki kuantitas 1.000 meter kubik per detik, turun menjadi empat meter kubik. Sungai Serayu yang biasanya memiliki kuantitas 2.400 meter kubik per detik, menjadi hanya 25 meter kubik.

Hanya 16.000 Ha Lahan Puso Di musim kemarau ini hampir seluruh Pulau jawa dilanda kekeringan, beberapa daerah di Sumatera, terutama sentra produksi padi juga dilaporkan mengalami kekeringan. Dampak yang terjadi bukan hanya rawan pangan karena tidak adanya panen, namun krisis air bersih.

Pemerintah setempat telah mengupayakan berbagai terobosan untuk mengatasi kekeringan yang ada. Mulai dari pengaturan irigasi, penyediaan pompa air, dropping air bersih hingga penyuluhan untuk penanaman varietas padi yang cukup tahan terhadap musim kemarau.

Beberapa alir-

an irigasi di wilayah Kabupaten Bandung dikawal oleh Satuan Tugas (Satgas) dari Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Pengaturan air itu berlangsung cukup efektif dan hingga petani terhindar dari sengketa akibat rebutan air .

Kendati banyak daerah dikabarkan mengalami kekeringan, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan hal ini sebagai kejadian tahunan dan tidak akan mengganggu stok beras nasional.

Ia mengatakan, pada 2005 lalu kekeringan melanda 217.721 hektar sawah di Indonesia. Sedangkan untuk tahun ini, jumlahnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 16.000 hektar tanaman padi yang puso dengan nilai kerugiandiperkirakan sebesar Rp160 miliar.

“Sebetulnya tidak banyak, yang puso itu sekitar 16.000 hektar saja, sedangkan yang panen di musim ini 2 juta hektar. Satu tahun kita punya 11,5 juta hektar,“ kata Mentan pertengahan Juli lalu.

Luas sawah yang puso hanya akan membuat Indonesia kehilangan 5 juta ton padi dengan asumsi rata-rata 1 hektar lahan menghasilkan 5 ton. Sedangkan hasil yang didapat musim kali ini mencapai 54,75 juta ton, angka yang dikatakan Mentan sebagai produksi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. “Untuk petani

foto: mth

Dadang (36), warga Solokanjeruk Kabupaten Bandung, hanya bisa tertunduk lesu ketika melihat hamparan padi di sawahnya. Sejak beberapa minggu belakangan, air tak lagi mengalir deras dari saluran irigasi. Sementara sawahnya yang tinggal menunggu hitungan minggu untuk dipanen, mulai tampak mengering. “Terpaksa dipanen, daripada rugi,” ucapnya sambil menghela nafas.

yang mengalami kerugian, pemerintah memberikan bantuan penggantian sarana prodiksi petanian dan perbaikan saluran irigasi senilai Rp60 miliar," ujarnya.

Perilaku Tanam Petani Mengenai hal sawah yang kekeringan, Anton mengatakan, yang dimaksud kekeringan itu harus jelas, karena sekarang ini lagi musim kemarau. Bagi sawah sawah tadah hujan jelas kekeringan dan itu tidak termasuk kategori tersebut.

Menurut Anton, yang dimaksud kekeringan itu adalah lahan sawah yang seharusnya memang bisa ditanami, karena ada irigasi teknis dan mengancam produksi pertanian. “Itu baru kategori lahan kekeringan," katanya.

Diakuinya, sekarang ini memang banyak ancaman kekeringan, namun ia sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, seperti pengaturan air irigasi dengan baik, yang sudah dilakukan di daerah Indramayu dengan pengaturan air secara bergantian.

“Sebetulnya kebutuhan air pada fase-fase tertentu itu tidak cukup banyak, jadi pengetahuan baru sekarang menujukan bahwa lebih baik pengaturan air itu sedemikian rupa, sehingga tidak perlu besar, tidak luber di dalam sawah, selama ini penggunaan air sangat boros," katanya.

Adanya pergeseran budaya tanam akibat perkembangan teknologi pertanian yang mampu membuat varietas tanaman yang memiliki jangka waktu tanam lebih pendek bisa jadi merupakan salah satu penyebab kegagalan panen yang ada.

Anton menuturkan, kebanyakan petani selalu melakukan spekulasi, petani tadah hujan pasti akan tahu jika musim kemarau sawahnya pasti kekeringan, tidak ada air sama sekali, tetapi mereka tergoda karena bulan lalu hujan masih turun dan harga jual juga bagus, sehingga mereka tetap menanam.

Pada musim kemarau, sebenarnya petani masih dapat menanam padi yang tidak membutuhkan banyak air, misalnya yang dikenal dengan nama padi gaduh. "Musim kemarau itu ada sistem yang tidak perlu banyak air, namanya padi gaduh, itu tidak perlu banyak air," ujar Anton Apriantono seraya menambahkan tinggal bagaimana memanfaatkan sistem teknologinya saja.

Selain faktor budaya, alam dan masalah teknis pun juga mempengaruhi masalah kekeringan. Lihat saja, untuk pengairan, saat ini 85 persen daerah irigasi masih mengandalkan aliran air sungai dan hanya 15 persen atau 0,8 juta ha yang menggunakan air waduk.

Antisipasi Musim Kemarau Pemerintah pun bukannya tanpa upaya dalam mengantisipasi musim tanam pada kemarau kali ini. Menteri Pertanian telah memerintahkan stafnya agar melakukan pengontrolan terus ke daerahdaerah dengan baik bersama Dinas-dinas pertanian daerah, selain itu juga Deptan telah memberikan bantuan tambahan berupa pompa air.

Menurut Direktur Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA), Ir Imam Anshori, pihaknya juga terus memantau intensitas air waduk untuk melihat tingkat kekeringan melalui monitoring elevasi muka air waduk.

Upaya lain adalah melakukan penyesuaian pengaturan alokasi air sesuai dengan curah hujan melalui sistem prioritas penggunaan air.

Selain itu, kata Imam, pihaknya juga berupaya melakukan efesiensi penggunaan air dengan sistem penggiliran, di samping berusaha meminimalkan kebocoran sepanjang jaringan irigasi. “Saat ini kami bersama masyarakat juga melakukan pengawasan intensif terhadap pengambilan air ilegal, baik di sungai maupun di saluran,” jelasnya.

Untuk prasarana, pemerintah berupaya untuk menambah pasokan air dengan memperbaiki waduk dan embung serta mengoptimalkan penggunaannya. Selain itu penerapan prinsip penggunaan air berulang dan melakukan pemompaan ke lahan pertanian juga telah dilakukan. “Kami juga mengupayakan tampungan air hujan atau waduk lapangan pada lahan pertanian agar air tidak terbuang percuma. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana SDA melalui kegiatan rehabilitasi, upgrading, operasi dan pemeliharaan (OP) secara konsisten dan mantap pada jaringan irigasi primer dan sekunder,” jelasnya.

Imam juga menyarankan agar para petani selalu memperhatikan hasil evaluasi dan prakiraan musim kering yang dilakukan oleh BMG setiap bulannya. Masyarakat, kata Imam, tidak perlu kuatir bila keadaan menjadi sangat kritis. BMG dan BPPT, ungkap Imam, akan melakukan penyelamatan terakhir dengan melakukan modifikasi cuaca melalui hujan buatan.

Optimalkan Peran Penyuluh Mengingat kekeringan lahan rutin terjadi hampir setiap tahun dan dampak ikutannya dapat menurunkan produksi pangan, diperlukan kerjasama berbagai pihak terkait guna bersama mengentaskan masalah ini. Sebagai lini terdepan, pemerintah, seperti yang dikatakan Mentan, juga akan menggiatkan kembali Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) pertanian yang sempat menurun beberapa waktu belakangan. “Untuk membangkitkan kembali penyuluhan ini dengan cara dimulai dari membangkitkan kembali forum-forum penyuluhan,” kata Mentan beberapa waktu lalu.

Dengan PPL, pemerintah berupaya melakukan pembinaan kepada petani dalam penggunaan air secara adil, merata, hemat dan efisien.

Pola dan tata tanam pun menjadi perhatian dengan melakukan kesepakatan bersama dalan penggilirannya, di samping memilih jenis tanaman yang hemat air semisal palawija.

Memahami gejala alam sekaligus melakukan antisipasi dengan menambah pengetahuan para petani, memang merupakan upaya pencegahan dan antisipasi yang tepat untuk pencegahan gagal panen akibat kekeringan yang ada. Namun demikian upaya ini tidak akan berhasil tanpa adanya kesediaan petani untuk mulai menerapkananjuran penyuluh lapangan. ♦ dan/f

6

Edisi 13/Tahun II/Ag

Belajar Antisipasi Puso:

“Jika perang-perang abad ini banyak dipicu oleh persengketaan minyak, perang masa depan akan dipicu oleh air” Ismail Serageldine, Wakil Presiden Bank Dunia, 1995.

Pandangan bahwa Indonesia merupakan wilayah dengan air tawar melimpah agaknya harus segera dihapus. Kelangkaan air bersih sudah melanda Indonesia, setidak-nya sudah mulai dirasakan di beberapa tempat di Pulau Jawa dan beberapa tempat lainnya. Di Pulau Jawa yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi di Indonesia, ketersediaan air diperkirakan tinggal 1,750 meter kubik per kapita per tahun. Bandingkan dengan standar kecukupan air sebesar 2.000 meter kubik per tahun. Hal tersebut akan merosot sampai 1.200 meter

Menurut Apun Afandi (1994), di Indonesia, kebutuhan air untuk keperluan rumahtangga di perdesaan kurang lebih 120 liter perorang per hari.

Sedangkan di negara seperti Amerika Serikat, kebutuhan air rata-rata sekitar 400-650 liter per orang per hari.

Situasi tersebut di atas berakibat pada berkurangnya daya dukung hidrologis dan kelestarian sumber daya air. Apalagi dengan makin tingginya tingkat pencemaran di sumber-sumber air. Kian

Senjakala Air Bersih kubik per kapita per tahun tatkala penduduk Indonesia mencapai 280 juta pada tahun 2020, dimana 150 juta di antaranya tinggal di pulau Jawa.

Sumber Air Tak Seimbang Hasil indentifikasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2005 menunjukkan bahwa sebanyak 421 cekungan air tanah di Indonesia hanya memiliki potensi 515 miliar meter kubik per tahun. Pulau Jawa dan Madura diperkirakan mempunyai potensi air tanah 40 juta meter kubik per tahun. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan penduduk di Pulau Jawa dan Madura.

Pada dasarnya, pengambilan air secara besar-besaran telah menurunkan muka air tanah 40 sampai 80 meter di bawah permukaan tanah setiap tahunnya.

Hal ini umumnya terjadi di sekitar perkotaan dan industri.

Kasus signifikan yang terjadi adalah cekungan BandungSoreang, Jawa Barat. Selama 2003 telah tersedot 50,6 juta meter kubik air tanah melalui 2.258 sumur bor.

Angka ini meningkat pada 2005 menjadi 51,4 juta meter kubik melalui 2.158 sumur bor.

Melihat angka tersebut tentu tak heran bila kekeringan juga melanda Kabupaten Bandung, Pemalang, Pekalongan, Banyumas, Cilacap, Tuban, Bojonegoro, Banten, Serang, Lebak dan Pandeglang.

Krisis Pasokan Air Bersih Jumlah penggunaan air di masyarakat kini terus meningkat. Sekalipun tanpa didukung data, bisa dilogika bahwa pertambahan penduduk secara otomatis menambah kebutuhan air bagi masyarakat.

n II/Agustus 2006

jeleknya fungsi tangkapan air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), berakibat semakin langkanya air pada musim kemarau dan menjadi bencana banjir pada musim hujan.

Situasi genting ini juga sudah menjadi perhatian global pada saat ini. Kebutuhan akan air bersih telah menjadi agenda penting negara-negara di dunia.

Sekitar 1,2 milyar dari seluruh penduduk dunia sekarang tidak memiliki akses pada air bersih. Jumlah tersebut diperkirakan akan menjadi 2,3 milyar pada tahun 2025.

Pentingnya ketersediaan air bersih telah memunculkan sejumlah agenda penting sebagai bentuk komitmen internasional seperti keberadaan World Commission on Water for 21st Century pada tahun 1992 yang melahirkan satu dokumen Dublin Statement and Principles. Dokumen tersebut menekankan pengelolaan air secara terpadu, partisipatif, memperhatikan peran perempuan, dan menekankan nilai ekonomis air.

Di sisi lain, lembaga pendanaan internasional telah pula memasukkan persoalan kelangkaan air bersih sebagai salah satu agenda kerja. Contohnya Bank Dunia dengan Program Water Resources Management dan Bank Pembangunan Asia dengan Program Water for All. Terakhir, KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg 2000 telah pula melahirkan dokumen kesepakatan yang di dalamnya mencantumkan “akses dan pengelolaan air bersih”. ♦ fcs/f

foto: repro

Kekeringan lahan pertanian memang terjadi di banyak tempat, namun tidak terjadi di Provinsi Bali. Di sana, lebih dari 80 % atau 67.000 hektar dari total luas 81.207 hektar sawah, terhindar dari ancaman gagal panen karena kekeringan. Antisipasinya sederhana, adanya kerja sama apik antara pemerintah dan para petani untuk menerapkan sistem pengairan setengah teknis.

Sistem ini merupakan jaringan irigasi dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air ke dalam lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Sedangkan untuk masalah pengaturan dan pengukuran pemasukan air, sepenuhnya diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Menurut Kepala Sub Dinas Bina Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, Wisnu Ardana, dengan menerapkan sistem tersebut, pengairan menjadi lebih teratur karena ada cadangan air yang dikendalikan Dinas PU. Sehingga, bila ada lahan yang kekurangan air, bisa langsung terbantu oleh PU melalui jaringan irigasi.

Soal cuaca, lanjut Wisnu, juga sangat mendukung sistem tersebut. Kendati secara iklim sudah memasuki musim kering, namun curah hujan masih relatif tinggi, yaitu 286 mm. Angka tersebut menunjukkan dalam sebulan masih ada kemungkinan hujan selama 12 hari. Namun, Pemprov Bali tak hanya berhenti sampai di situ saja. Pihaknya, kata Wisnu, tetap melakukan penyuluhan melalui dinas pertanian kabupaten/kota agar para petani memerhatikan pola tanam dalam menghadapi musim kemarau nanti.

“Kepada petani diingatkan agar jangan menanam tanaman yang perlu banyak air di musim kemarau.

Misalnya memilih jenis tanaman palawija,” ujarnya. Pemprov Bali, kata dia, juga membuat identifikasi dan pemetaan daerah rawan kekeringan agar bisa segera diantisipasi. Misalnya, dengan membangun cubang untuk menyimpan air sejak awal.

Bali telah melakukan sistem pengairan yang didukung oleh kerja sama apik masyarakat dan petani.

Hasilnya, di Pulau Dewata itu belum pernah terjadi kekeringan yang mengarah kepada gagal panen.

“Kecuali pada 1997 saat terjadi el nino, musim panas berkepanjangan. Setelah itu, Bali relatif aman saja, berkat penerapan sistem pengairan setengah teknis dan imbauan serta pemetaan wilayah rawan kering,” ujar Wisnu. ♦ dan

foto: mth

Kerjasama Apik Petani dan Pemerintah

Sebagian dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia kehilangan sekitar 2 juta hektar hutan setiap tahun. Skala dan laju deforestasi sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Indonesia adalah negara terpenting penghasil berbagai kayu bulat tropis dan kayu gergajian, kayu lapis dan hasil kayu lainnya, serta pulp untuk pembuatan kertas. Sekitar 54 juta hektar, dialokasikan untuk produksi kayu (meskipun tidak semua aktif dibalak), dan ada 2 juta ha lagi hutan tanaman industri yang telah didirikan, yaitu untuk memasok kayu pulp.

Sektor kehutanan mengalami pertumbuhan yang hebat dan menggerakkan ekspor bagi perekonomian tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi ekspansi ini dicapai dengan mengorbankan hutan karena praktek kegiatan kehutanan yang tidak lestari sama sekali. Industri pengolahan kayu di Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 80 juta meter kubik kayu tiap tahun untuk memasok industri penggergajian, kayu lapis, pulp dan kertas. Jumlah kayu yang dibutuhkan ini jauh lebih besar daripada yang dapat diproduksi secara legal dari hutan alam dan HTI. Akibatnya, lebih dari setengah pasokan kayu di Indonesia sekarang diperoleh dari pembalakan ilegal.

Volume dan nilai produksi kayu Indonesia sulit ditentukan secara persis. Sebagian besar produksi kayu Indonesia digunakan untuk kepentingan domestik dan harganya umumnya jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar internasional.

Baik yang diolah melalui pabrik maupun diolah secara tradisional.

Survei mengenai tutupan hutan Indonesia memprediksikan bahwa hutanhutan akan lenyap dari Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2010 jika kecenderungan-kecenderungan pembalakan dan berbagai ekploitasi terhadap kawasan hutan saat ini tetap dilakukan tanpa bisa dicegah (Holmes, 2000).

Hilangya Sumber Air Berbagai manfaat yang disediakan oleh hutan Indonesia jauh melebihi nilai yang didapatkan dari hasil-hasil hutan. Banyak sekali masyarakat Indonesia, meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti, yang tinggal di dalam atau di pinggir hutan atau hidupnya bergantung pada hutan. Angka estimasi yang dibuat selama beberapa dekade yang lalu sangat bervariasi, dari 1,5 sampai 65 juta orang.

Lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Indonesia merupakan sumber air bagi lebih dari 16 juta orang. Hutan di DAS ini membantu melindungi pasokan air dengan menstabilkan tanah di lereng-lereng bukit dan mengatur laju dan kecepatan aliran sungai. Namun, DAS ini kehilangan lebih dari 20 persen tutupan hutannya antara tahun 1985 dan 1997.

Adi Sarwoko Staf Ahli Menteri IV Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri Departemen Pekerjaan Umum dalam satu seminar di Jakarta pernah menyebutkan bahwa pada tahun 1999, dari 470 DAS di Indonesia, 62 di antaranya kritis.

Degradasi DAS merupakan akibat perubahan fungsi daerah tangkapan air dengan meningkatnya sedimentasi dan menurunnya kinerja bangunan penampung air.

Padahal telah banyak kampanye, himbauan dan usaha-usaha yang mengarah pada ajakan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan hutan. Tetapi realitasnya, kondisi hutan masih memprihatinkan, atau bahkan kian terpuruk. Padahal hutan yang buruk akan berdampak buruk pada kehidupan manusia.

Problem hutan di masa depan akan kian kompleks. Boleh jadi hutan di Indonesia akan tinggal sejarah. Belum lagi beragam bencana yang mungkin terjadi, seperti banjir dan kekeringan. Air sebagai kekayaan alam dalam hutan akhirnya hilang, manakala semua pihak tidak segera melakukan usaha-usaha secara serius dan komprehensif. Tak bisa dibayangkan jika negeri yang terkenal dengan sebutan jamrud katulistiwa ini nantinya akan lebih dikenal sebagai gurun di daerah tropis. ♦ fcs/f

7

KOMUNIKA

Damai Nan Abadi di Tanah Rencong

Aksi Damai 15 Agustus Pagi, Pak Yusran dari Dinas Infokom Provinsi Aceh datang ke mess. Saya baru selesai mandi dan bersiap untuk keluar, melanjutkan liputan untuk KomunikA. Rencana sudah saya susun, perlengkapan sudah semua. Namun saya tertarik meluncur ke Masjid Baitur-

8

foto: mth foto: amir/infokom nad

T

erik matahari masih terasa menyengat ketika kaki melangkah turun dari pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Banda Aceh. Hati kecil saya agak miris juga teringat situasi dulu ketika masih terjadi konflik. Daerah sekitar bandara ini kerap terjadi clash antara TNI dan GAM. "Tak perlu takut lagi," kata Syarif, "Aceh sekarang sudah lebih aman. Saya dan beberapa teman dari Aceh yang puluhan tahun merantau ke Jakarta , sekarang sudah yakin bisa memulai usaha di tanah sendiri." Mungkin Syarif, sang "pengusaha" itu benar adanya, banyak wajah ramah menyambut para penumpang yang keluar bandara. Sementara pesawat tadi juga penuh penumpang yang kebanyakan para pedagang.

Saya duduk sebentar di ruang tunggu bagasi sambil menunggu jemputan. Ponsel saya berbunyi, telepon dari kawan-kawan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias Satuan Kerja Penguatan Lembaga Komunikasi dan Informasi (Satker Kominfo). Mereka telah menunggu di parkir bandara. Bergegas langkah kaki saya ayunkan ke luar bandara.

Jelang senja, rombongan masuk kota.

"Sekarang belum maghrib, sekitar sejam lagi baru adzan," kata Bang Ijal yang pegang setir mobil operasional Satker Kominfo. Mobil perlahan meluncur Masjid Besar Baiturrahman Banda Aceh.

Beberapa kelompok masyarakat tampak berdatangan ke area sekitar masjid. Dari tulisan yang ada di kendaraan mereka, saya tahu asalnya dari Pidie, Biruen, Meulaboh dan wilayah luar kota lainnya.

Setelah urusan teman-teman di Dinas Infokom selesai, mobil meluncur ke kawasan Goheng, mess Satker Kominfo. Sekitar jam 10 malam, saya dan tiga kawan berkeliling kota. Warung-warung kopi di pinggir jalan pun masih tetap ramai dan tetap buka.

"Kini kita bisa buka sampai malam," kata Yusuf (34 th) pemilik warung kopi," hal yang tidak bisa kita lakukan sebelum kesepakatan damai ditandatangani. Kita bisa santai dan menikmati malam," imbuhnya. Sepanjang jalan pun saya menyaksikan banyak toko dan penjual buah di kaki lima menjajakan dagangan. Aktivitas perekonomian tampaknya berlangsung dengan normal.

gantian menerima penyambutan dan penghargaan dari ketua masyarakat adat setempat. Wapres dan rombongan mengenakan pakaian adat Aceh dan senjata siwah yang bentuknya menyerupai rencong.

Penjabat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Mustafa Abubakar secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih pada kesembilan tokoh tersebut. "Penghargaan ini diberikan untuk menghormati upaya dan kerja keras dalam mewujudkan perdamaian Aceh melalui perundingan. Kita mengharapkan agar masyarakat bisa terus mendukung perdamaian ini," kata Mustafa.

korban tsunami bersama Wapres dan Malek Mahmud menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa.

Banyak juga masyarakat sekitar yang berSetahun MoU Helsinki Sekitar jam 4 sore, saya bergabung de- datangan ikut menyaksikan peringatan sengan rombongan wartawan dari Media Cen- tahun perdamaian Aceh. Pagelaran keseniter Infokom NAD meluncur ke Pantai Ulee an, pameran pembangunan, seminar, pamerPeusijuk Lheue. Lokasi peringatan setahun perda- an foto oleh Pewarta Foto Aceh (PFA), paSekitar pukul 10 pagi, di pendopo Guber- maian Aceh. Sepanjang jalan sedikit tampak sar malam dan kegiatan bakti sosial dan kesenuran yang tak jauh dari Masjid Baiturrahman, sisa-sisa reruntuhan akibat tsunami. Memang hatan; juga telah dilakukan beberapa hari rombongan Wapres HM Yusuf Kalla mengikuti memang kawasan pantai ini mengalami keru- sebelumnya untuk menyambut peringatan upacara peusijuk (tepung tawar) atau upa- sakan terparah. Bahkan sepanjang pantai, perdamaian ini. cara penyambutan tamu dan menerima masih banyak tanah lapang, sekalipun bebePerdamaian Abadi penghargaan adat dari masyarakat Aceh rapa gedung pelayanan publik sudah didirikan.

Setahun sudah kesepakatan damai antara yang berperan dalam Perdamaian Aceh.

Jelang senja, Wakil Presiden Jusuf Kalla pemerintah RI dan GAM dicapai di Helsinski, Selain diberikan kepada Wakil Presiden, bersama petinggi GAM di Swedia, Malek Mah- Finlandia. Kini rakyat Aceh bisa menikmati kepenghargaan juga diberikan kepada Menteri mud (Perdana Menteri GAM) dan mantan hidupan yang normal, damai dan memiliki haKomunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, Men- Presiden Finlandia Marttii Ahtisaari menghadiri rapan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono teri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, man- puncak peringatan ini. Acara dibuka dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia, khutan Panglima TNI Jenderal Endriartono dan penekanan sirine peringatan detik-detik pe- susnya rakyat Aceh, akan mampu mencapai Dr Faried Hussein. Dari pihak eks-Gerakan nandatanganan MoU. perdamaian abadi ini.

Aceh Merdeka (GAM) ada Malik Mahmoud "Saya yakin sepenuhnya bahwa kita akan Sekalipun sempat diguyur hujan, acara dan Zaini Abdullah, sementara mantan Pre- tetap berlangsung. Gelar atraksi kesenian dan mampu untuk mencapai perdamaian abadi siden Finlandia Martti Ahtisaari dan Juha budaya bertajuk "Aneuk Nanggroe" ini ini. Rakyat Aceh telah menikmati buah perChristensen juga menerima penghargaan se- melibatkan sekitar 800 penari dari berbagai damaian tersebut. Sungguh tidaklah mungjenis. wilayah Aceh. Suasana syahdu dan mengge- kin jika mereka ingin kembali ke masa lalu Kesembilan tokoh tersebut secara ber- tarkan terasa ketika anak-anak yatim piatu yang penuh dengan pertikaian. Ini merupakan kehendak rakyat yang harus kita dengar dan turuti," kata Presiden dalam Konferensi Internasional 'Membangun Perdamaian Abadi di Aceh Satu Tahun Pasca Kesepakatan Helsinki' di Jakarta (14/8).

Memang, situasi Aceh sudah banyak berubah. Seiring dengan kegiatan pemulihan kembali setelah tsunami, suasana damai dan nyaman juga bisa dirasakan oleh setiap warga Aceh. Mereka pun bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa was-was dan takut.

Bahkan ketika saya kembali ke Jakarta, ada rasa ingin kembali ke Aceh dan menyusuri daerah peguSembilan tokoh yang berjasa dalam proses perdamaian di Aceh menerima penghargaan adat dalam nungan yang terlihat "menantang" dari jendela pesawat. ♌ mth acara Peusijuk.

Menatap Masa Depan Aceh

foto: mth

Perlahan pesawat mulai mengambil posisi landing.

Setelah 45 menit lepas landas dari transit di Medan, pilot memberitahu bahwa sesaat lagi pesawat akan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Cuaca terang.

Pandangan saya arahkan keluar jendela. Di bawah terlihat rumah beratap seragam berjajar sepanjang garis pantai yang mulai terlihat jelas. "Pantai Ulee Lheue," kata Syarif, pedagang asal Aceh yang menjadi teman perjalanan dari Jakarta. Ingatan saya melayang setahun silam, lokasi ini paling parah terkena tsunami, kini sudah dibenahi.

rahman. "Ayo lekas berangkat, pasti akan macet. Akan ada demo di Baiturrahman," ujar Pak Yusran. Saya pun bergegas, lima belas menit kemudian saya sudah berada di tengah-tengah para "demonstran", sementara Pak Yusran lang-sung ke Dinas Infokom yang dekat dengan Masjid Baiturrahman.

"Kita hanya melakukan aksi damai untuk memperingati setahun MoU Helsinki. Aksi ini untuk mengingatkan agar tidak ada penyimpangan atau pengingkaran butir-butir kesepakatan," kata Yusak (32 th) salah satu koordinator aksi dari Bireun.

Sejak sehari sebelumnya, kelompok massa memang hanya berkumpul di luar pagar kompleks Masjid Baiturrahman. Lebih dari 400 ribu orang ikut dalam aksi damai ini. Jelang jam dua siang, aksi di halaman masjid berakhir.

Kelompok massa mulai berjalan keluar kota dan saya mampir di media center Infokom NAD sambil mengirim beberapa bahan tulisan.

Setahun setelah perjanjian damai ditandatangani pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, warga Nanggroe Aceh Darussalam, bisa merasakan suasana damai.

Mereka berharap kondisi ini bisa terus berlanjut. Sebagian warga mengaku terasa mimpi bisa hidup damai setelah puluhan

tahun hidup dengan sedikit rasa aman. Sebagian lainnya senang karena situasi damai ini membuat Aceh kian ramai dan ekonomi tumbuh pesat.

Mahmudi Harun alias Tuan Giok, mantan Ulee Sago atau setingkat camat di wilayah GAM Cot Kupula, Lhokseumawe menuturkan kesulitannya selama masa konflik. Untuk bercukur pun Mahmudi sangat sulit. Kini setahun damai di Aceh, Mahmudi dan keluarga bisa hidup damai di tengah-tengah masyarakat.

Ainul, seorang kawan yang sudah dua tahun di Aceh menjadi relawan di daerah Krueng Anoi, Ulee Kareeng menyatakan saat ini sudah aman berjalan di waktu malam hari. "Dulu disini orang takut untuk keluar selepas isya'. Kini sudah banyak yang bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Sama seperti Zaenal (37 th) yang menggap saat ini situasi telah aman. "Jangankan keluar jalan, untuk jalan berobat saja ketika malam hari ada saudara yang sakit, tidak berani," cetusnya, "kini semua bisa kemana-mana dengan aman," imbuh lelaki yang bisa mangkal di Pelabuhan Ulee Lheuee ini.

Aceh memang telah berbenah mewujudkan suasana penuh kedamaian dengan meruntuhkan segala obsesi dan hasrat untuk saling mengalahkan. Masa depan Aceh diyakini akan lebih baik lagi ke depan, terutama setelah dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh yang akan menjadi jalan bagi pembangunan Aceh.

Namun upaya mewujudkan Aceh sebagai daerah (nanggroe) yang penuh damai (darussalam) masih cukup panjang. Sebentar lagi rakyat Aceh akan menentukan pemimpinnya melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Inilah momentum yang akan menentukan masa depan pembangunan Aceh di masa mendatang. ♌ mth

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

OPINI

KOMUNIKA Oleh : Drs. Achmad Gunawan, M.S.

Memberdayakan Masyarakat Dengan Informasi

Ancangan Konsep Sosialisasi menjadi penting karena dalam pengertian luas sosialisasi dapat diartikan sebagai komunikasi pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai pendidikan (Brim, 1983).

Sifat sosialisasi dalam pengertian ini lebih mengedepankan pada proses pembelajaran atau pembudayaan. Bila dalam proses sosialisasi terjadi distorsi informasi, maka untuk meluruskan kembali informasi yang benar kepada kelompok sasaran akan mengalami kesulitan.

Hal ini terjadi dimungkinkan karena sebagian sifat masyarakat lebih memperhatikan isi informasi itu pada saat awal-awal disampaikan.

Istilah lain dari sosialisasi adalah diseminasi informasi. Istilah ini biasa digunakan oleh para ahli komunikasi untuk menyebut sosialisasi.

Menurut Gonzales (1993) diseminasi informasi berarti proses penyebaran informasi --dalam hal ini sifatnya komunikasi interaktif dua arah.

Komunikasi ini tidak bersifat instruktif, akan tetapi penerima informasi (atau lazim disebut komunikan dalam ranah komunikasi) juga mempunyai kesempatan yang sama untuk merespon informasi tersebut secara timbalbalik. Namun, janganlah dibayangkan bahwa komunikasi dua arah selalu mempunyai kekuatan yang sebanding, karena tidak jarang komunikasi bentuk ini seringkali lebih banyak terjadi satu pihak dominan memberikan informasi sedang pihak lain cenderung hanya menerima informasi.

Program pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat secara sukarela dan sadar melibatkan diri da-lam kegiatan program tersebut. Sayangnya, sosialisasi atau diseminasi informasi yang menjadi kunci dalam penyadaran dan ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pelibatan Tokoh Proses sosialisasi atau diseminasi informasi selayaknya menggambarkan pengaruh tim-balbalik antara pelbagai kehidupan bersama seringkali dijalankan secara sepihak oleh para perencana program pemberdayaan masyarakat, dan bahkan seringkali kurang memperhatikan kondisi masyarakat sasaran dan konteks sistem informasi, struktur sosial dan institusi sosial yang hidup pada masyarakat setempat.

Perencana program cenderung menyampaikan informasi yang bersifat instruktif.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan ja-

kilas -gov

e

ringan sistem informasi dalam masyarakat seperti; tokoh (opinion leader) sebagai sumber informasi, bahasa daerah atau lokal, forum pertemuan adat, keberadaan lembaga lokal dan sejenisnnya yang berfungsi sebagai media tradisional, dan beberapa hal lainnya tidak diperhatikan. Keberadaan struktur masyarakat malahan hampir-hampir tidak diperhatikan, padahal struktur masyarakat da-pat dijadikan ancangan awal memulai proses sosialisasi.

Pada tipe masyarakat tertentu, sosialisasi akan lebih efektif apabila dilakukan pada kelompok sasaran masyarakat kelas tertentu pula, karena alasan kelas tersebut adalah kelas masyarakat yang kredibilitasnya terpercaya dimata masyarakat di lingkungannya.

Demikian pula perhatian terhadap institusi sosial setempat baik yang bersifat formal seperti; hukum atau aturan warga dan nilai-nilai, normanorma, kebiasaan dan adat seringkali masih diabaikan (Widodo, 2003).

Belajar dari PPK Menarik diamati adalah contoh pada program pembangunan masyarakat berbasis pemberdayaan seperti pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau Subdistrict Development Program.

Pertama kali PPK diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 1998 setelah program pemberdayaan masyarakat yang sejenis seperti pada program pemberdayaan MH Thamrin di Jakarta tahun 1994 dan KIP Komprehensif di Surabaya tahun 1996 dianggap berhasil. PPK baru dapat mulai diimplementasikan di semua wilayah sasaran seluruh Indonesia pada pertengahan semester kedua tahun 2001.

Skema PPK, banyak diantaranya mengadopsi pola skema program MH Thamrin dan KIP Komprehensip sebagaimana tersebut di atas. Bersamaan dengan itu pula bermunculan program-program pembangunan sejenis yang berbasis pemberdayaan seperti halnya; program Proyek Penang-gulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Kredit Usaha Tani (KUT), program Pendukung Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), dan lain-lain (Asfar, 2004).

PPK sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang menjadi trend mode pembangunan di Indonesia telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Sekalipun demikian program ini -yang mendapat bantuan dari Bank Dunia (World Bank), dalam beberapa hal mungkin kurang efisien dan masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

Survey yang dilakukan oleh Menayang (2002) di 6 enam propinsi yang telah melaksanakan PPK menunjukan adanya kelemahan-kelemahan, baik itu dari segi manajemen pelaksanaan, kesiapan masyarakatnya dan lebihlebih proses sosialisasinya.

Kelemahan pertama tentang manajemen pelaksanaan dapat dilihat pada kesiapan proyek yang terkesan dipaksakan dan tanpa memperhitungkan heterogenitas masyarakat sasaran.

Sudah barang tentu setiap wilayah kecamatan akan mempunyai masalah berbedabeda, namun dalam konteks PPK ini panduan manualnya diseragamkan atau dibuat sama, yaitu dengan mengedepankan kompetisi antar desa.

Perlu diketahui, untuk kasus-kasus di desadesa pelaksana PPK di wilayah tertentu (contohnya di wilayah Kabupaten Malang), sebagian besar desa-desa tersebut berharap dana PPK dapat dibagi secara rata (mendapat sejumlah nilai proyek secara sama) untuk tiap-tiap desa.

Kelemahan kedua dari manajemen pelaksanaannya terletak pada persepsi pelaksana program (tenaga pendamping) terhadap masyarakat sasaran yang seharusnya ditujukan pada masyarakat miskin dan perempuan.

Kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, banyak diantara sasaran program tersebut diperuntukan pada masyarakat yang telah mempunyai usaha.

Kesalahan ini terjadi karena anggapan dari pelaksana program, bahwa dana bergulir yang bersifat pinjaman (loan) ini hanya cocok untuk masyarakat yang sudah mempunyai usaha sehingga diharapkan mereka-mereka ini foto: mgap

Ada banyak hal yang menyebabkan kegagalan proses pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu sebab penting yang menjadi sumber kegagalan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kurang mengakarnya program komunikasi yang juga sering disebut sebagai proses sosialisasi atau diseminasi informasi.

dan bahasa banjar pahuluan. yang dikumpulkan oleh tim redaksi dari berbagai sumber.

Untuk melihat scriptnya dapat di klik ke www.tabalog.go.id/kbb .

Bagaimanapun, situs yang juga berisi berita yang ter-update setiap hari ini sangat menarik dengan tampilan animasi yang cukup eye-catching.

Forum Diskusi Warga

Belajar Bahasa Banjar Ingin belajar bahasa Banjar? Dalam situs yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tabalong ini disediakan link Kamus Bahasa Banjar. Link dikemas sebagai sebuah Database Bahasa Banjar, meski sementara ini masih terbatas dalam dialek bahasa kuala

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara punya cara tersendiri untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang ada. Melalui situs resmi nya, Pemkab TTU menyediakan media komunikasi dalam bentuk forum sebagai ajang diskusi dan bertukar pendapat para warga dan pengakses situs tersebut. Selain itu berita yang disajikan dalam situs ini tergolong update, dengan content nasional maupun lokal.

Kuncinya Informasi Kurangnya informasi tentang PPK dapat terjadi karena pelaksana program umumnya hanya menyosialisasikan program pada awalawal proyek akan dilaksanakan saja. Padahal sosialisasi seharusnya dilaksanakan secara terus menerus berkesinambungan (sustainable ) sampai masyarakat cukup mengerti akan maksud program tersebut.

Idealnya, panduan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berlaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Ketentuan dari manual PPK selayaknya diimplementasikan secara konkret di lapang-an.

Bila kondisi demikian dapat terwujud, ma-ka untuk ukuran sebuah program, PPK da-pat dikatakan berhasil sesuai tujuannya. Dalam kenyataannya antara panduan dan implementasi PPK di beberapa bagian ada beberapa hal yang harus dikurangi, perlu ditambah, perlu dimodifikasi dan bahkan mungkin dihilangkan.

Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi masyarakat sasaran yang terkadang sulit mengikuti manual PPK sebagaimana yang telah ditentukan. *) Pengamat Sosial dan Konsultan Komunikasi Sosial, tinggal di Malang, Jawa Timur

latiga.go.id dicantumkan daftar nama warnet (warung internet) dan nama ISP (Internet Service Provider) di sekitar daerah salatiga.

Pertumbuhan warnet dan lokasi layanan game online juga tak luput didaftar sebagai bahan informasi bagi pengakses.

Selain daftar warnet, situs ini pun memberikan informasi mengenai perpustakaan online yang dapat diakses masyarakat umum.

www.pemkab-ttu.go.id

www.tabalong.go.id

nantinya dapat melunasi pinjamannya.

Demikian halnya dengan kesiapan masyarakat yang masih beranggapan, PPK adalah bantuan pemerintah yang bersifat hibah (grand), sehingga hal ini berakibat pada tahap pengembalian kredit bergulir hampir selalu mengalami kemacetan.

Di sisi lain yang terkait dengan proses sosialisasi, letak kelemahan yang paling menonjol adalah tidak dilibatkannya tokoh masyarakat (opinion leader) secara berkelanjutan dan kurang diperhatikannya forum-forum lokal yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk menyosialisasikan program.

Imbas dari kondisi yang demikian adalah munculnya konflik sosial di masyarakat yang semakin nyata. Konflik ini mulanya hanya terjadi antara kelompok yang diuntungkan dengan kelompok yang dirugikan. Dalam perkembangannya konflik dari dampak PPK semakin meluas dan intensif dan berubah menjadi konflik terbuka. Konflik dapat bersifat struk-tural karena berbagai alasan kepentingan dari tiap-tiap golongan yang berbeda.

Penelitian Widodo (2003) di empat provinsi (Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan) juga membuktikan, bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program ini sebagai program bantuan murni/hibah (grand). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.

www.pemkot-salatiga.go.id

Daftar Warnet dan ISP Kota yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Transit Pariwisata, ini punya ekspresi khas uantuk menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap upaya peningkatan jumlah penduduk yang melek teknologi. Dalam situs resmi www.pemkob-sa-

9

LINTAS DAERAH

Walikota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim meminta aksi pemberantasan sarang nyamuk terus dilakukan sehingga korban penyakit Demam Berdarah Dengue di wilayah Jaktim, terutama Kelurahan Setu, Cipayung dapat dikendalikan.

“Korban akibat DBD di kelurahan tersebut naik karena Jumantiknya berkurang, sehinga tidak ada lagi yang membersihkan jentik dan sarang nyamuk,” kata Koesnan. Untuk itu Walikota Koesnan mengharapkan perangkat pemerintahan di Kelurahan Setu untuk mengaktifkan kembali para Jumantik Sukarela agar korban DBD dapat diminimalisir.

“Siapa saja bisa jadi Jumantik, tapi sebelumnya kepada mereka diberikan pembekalan dulu oleh aparat puskesmas agar dapat mengenali jentik nyamuk DBD,” katanya.

Walikota Koesnan juga menyayangkan masih adanya RT di wilayahnya yang tidak memiliki Jumantik Sukarela, padahal keberadaanya terbukti efektif dalam menekan jumlah korban penderita DBD. www.bipnewsroom.info DARI SABANG SAMPAI MERAUKE Kota Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

M

emasuki Pelabuhan Balohan di Pulau yang terletak di ujung Sumatera ini, mata seolah dimanjakan keindahan alam khas wilayah Sabang: pantai dengan pasir berwarna keemasan dan air laut yang jernih.

Untuk mencapai pulau ini hanya butuh waktu sejam dari Pantai Ulee Lheue di Aceh dengan kapal feri cepat yang berangkat pukul sembilan pagi dan empat sore atau dengan kapal lambat yang memakan waktu sekitar dua jam.

Dari pelabuhan ada angkutan labi-labi (angkutan kota) menuju kota Sabang yang bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 40 menit. Melewati jalan menanjak dan berkelok yang kini tengah dibangun Oleh BRR AcehNias menjadi dua jalur. Di tengah-tengah Pulau Weh terbentang danau Air Tawar, Danau Anoek Laut, tampak indah bila dilihat dari puncak pegunungan yang melingkari kota Sabang.

Peninggalan sejarah seperti kubu pertahanan jumlahnya ratusan di Pulau Weh. Tentara Jepang saat menduduki Pulau Sabang (1942-1945) membangun tempat persembunyian berupa bungker untuk menghadapi serbuan tentara Sekutu. Bungker ini dapat dijumpai di Pantai Anoi Itam dan di Desa Cot Ba'u. Sisa peninggalan kolonial Belanda pun masih berdiri kokoh di Sabang, seperti dapat dilihat pada bangunan rumah sakit, Hotel Samudera, Losmen Dirgantara dan Gedung Kesenian.

Peninggalan zaman Jepang dan Belanda ini menjadi tempat wisata sejarah untuk mengenang peperangan. Mantan tentara Sekutu dan tentara Jepang atau anak cucunya biasa datang berkunjung untuk bernostalgia

10

kungan operasional kepada pemerintah kita di jajaran paling bawah untuk mensikapi masalah ini,” katanya.

Kalau memang pemindahan lahan di kawasan terlarang atau hutan lindung itu dilakukan oleh oknum masyarakat maka siapapun orangnya harus diproses. “Kita akan terus mengejar semua pihak yang terlibat di lokasi-lokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut,” ujarnya.

Khairul juga mengatakan, koordinasi dengan pihak Polda Riau dan Korem 031 Wirabima serta Danlanud Pekanbaru berjalan baik. Saat ini sudah ada sekitar 38 pelaku yang ditahan. (bikkb.riau.go.id) Jawa Timur -----------------------------Jatim Dominasi Festival Sains Indonesia Tahun 2006 Festival Sains Indonesia (FSI) SD/Madrasah Ibtidaiyah dan Guru tingkat nasional tahun 2006 yang berlangsung di Jakarta dan berakhir Rabu pekan lalu, para pemenangnya didominasi oleh peserta dari Jawa Timur.

Panitia penyelenggara Festival Sains Indonesia (FSI), Husain Wardi, mengatakan satusatunya pemenang dari luar Jawa Timur adalah Sarwo Edy, dari SDN Dukun 1, Demak, Jawa Tengah, ketika ia tampil sebagai juara III untuk bidang matematika kelompok guru.

Festival berlangsung dari 10-17 Agustus 2006 diikuti 60 peserta guru dan siswa dengan 146 naskah yang diseleksi.

Menurut Husain, FSI ini dijadikan ajang pencarian siswa dan guru berbakat, yang mampu berkompetisi dalam skala nasional maupun intenasional. Pameran ini bertujuan menambah kesadaran masyarakat akan sains (science awareness). Sementara untuk kemah sains dipusatkan di Perkemahan Santa Monica, Sukabumi, Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kamis (10/8), menggelar Sosialisasi dan Inisiasi Pembentukan Gugus Tugas Anti Perdagangan Manusia (trafficking). Menurut Deputi Menko Kesra Maswita Djaja pemerintah menyambut baik prakarsa Pemkab Kukar dalam meningkatkan upaya penghapusan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.

“Upaya pencegahan dini mempunyai arti strategis tanpa harus menunggu jatuhnya korban. Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien, karena pemulihan korban trafficking diperlukan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi,” lanjutnya.

Menurut Asisten IV Bidang Kesra Pemkab Kukar H Basran Yunus MM masalah trafficking dapat menggagalkan salah satu dari tiga sasaran pokok program Gerbang Dayaku Tahap II yaitu peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya masalah trafficking perlu diantisipasi sedini mungkin.

Dikatakan Ketua Pelaksana Ir Sukrawardy, kegiatan sosialisasi trafficking ini bertujuan untuk untuk melaksanakan Keppres No. 88/ 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia juga dalam rangka pembentukan Gugus Tugas Anti Trafficking di Kukar. www.kutaikertanegara.go.id

foto: repro

DKI Jakarta -------------------------------Cegah DBD, PSN Harus Diaktifkan

Kalimantan Timur ------------------------------Pemkab Kukar Sosialisasikan Anti Traficking

www.wikimedia.org

Riau --------------------------------------Jumlah Titik Api Terus Berubah Kepala Bapedalda Propinsi Riau, Drs Khairul Zainal, menyatakan jumlah titik api di Prov Riau terus mengalami perubahan.

Hal itu disampaikan Khairul kepada wartawan di kantor Gubernur Riau, beberapa waktu lalu, ketika dimintai keterangan tentang sering dan cepatnya perubahan titik api yang di pantau oleh Satelit NOAA 12.

Menurut Khairul, cepatnya perubahan titik api ini disebabkan kawasan gambut yang ada di Prov Riau sangat luas dan sebarannya sangat besar, sehingga lahan terbakar sedikit saja akan begitu cepat merambat.

Sementara itu, menurut Khairul, gubernur Riau HM Rusli Zainal, akan segera memanggil seluruh camat, kepala desa dalam rangka mendapatkan komitmen yang lebih jelas terhadap penanganan pembakaran hutan dan lahan.

“Kami memang mengharapkan agar pemerintah dan jajaran yang paling bawah diberikan dukungan. Karena itu, gubernur berkenan nantinya akan memberikan du-

www.d-infokom-jatim.go.id

Kota di Kilometer Nol mengenang masa-masa ketika mereka atau generasi di atasnya saat berperang di Pulau Weh. Menara Kilometer Nol di Ujung Ba'u juga memiliki daya tarik tersendiri. Di sinilah letak batas wilayah Indonesia paling barat. Menara tersebut dikelilingi oleh hutan yang masih perawan. Untuk mencapai tempat ini tidak ada sarana transportasi umum sehingga orang harus berjalan selama dua jam dari Iboih.

Keindahan alam Kota Sabang tidak kalah menarik dengan daerah lain. Terumbu karang yang banyak dijumpai di pantai Pulau Rubiah tidak kalah menarik dengan terumbu karang di Taman Laut Bunaken.

Alam juga berbaik hati kepada Kota Sabang dengan membentuk beberapa teluk yang dapat digunakan untuk pelabuhan, seperti Teluk Sabang dan Teluk Balohan. Pelabuhan Sabang yang terletak di Teluk Sabang telah dipergunakan untuk pelayaran internasional. Sejak zaman Belanda, kapal-kapal besar yang mengangkut rempah-rempah dari bumi Nusantara merapat di pelabuhan ini.

Sedangkan Pelabuhan Balohan yang terletak di Teluk Balohan digunakan untuk penyeberangan kapal-kapal lokal.

Maju Berkat Pelabuhan Pengaruh Pelabuhan Sabang bagi penduduk Kota Sabang cukup besar. Data sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan 47,7 persen dari penduduk bekerja di lapangan jasa dan perdagangan. Sejak fungsi sebagai pelabuhan bebas ditutup tahun 1985, roda perekonomian Kota Sabang hampir mati. Penyelundupan barang-barang impor yang merebak di Pelabuhan Sabang menjadi salah satu alasannya.

Lambat laun jumlah penduduknya menurun. Mereka yang dari rantau kembali ke daerahnya, sementara yang dari Sabang sendiri mencari pekerjaan di daerah lain. Tidak sedikit penduduk yang pindah ke daratan Aceh, bahkan sampai ke Batam. Pada saat itu Batam mulai ditetapkan sebagai kawasan industri dan perdagangan yang strategis karena dekat dengan Singapura.

Tahun 2000 pelabuhan bebas Sabang dibuka kembali oleh Presiden KH Abdurahman Wahid dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pada tahun 1986 jumlah penduduk Sabang tercatat sebanyak 26.712 orang. Tahun 1998 jumlahnya berkurang menjadi 22.844 orang. Sejak Sabang diberlakukan kembali sebagai pelabuhan bebas pada tahun 2000, penduduk mulai berdatangan kembali dari daratan Aceh.

Kini, pelabuhan Sabang kembali menjadi pelabuhan transit barangbarang ekspor dari wilayah lain. Volume ekspor dari pelabuhan Sabang tahun 2002 mencapai 57.384 ton dengan nilai 11,5 juta dollar AS. Komoditas yang diekspor ini meliputi hewan ternak (seperti lembu, sapi), pupuk urea, sarung tangan dari karet, barang-barang dari plastik, hingga produk perikanan seperti tuna segar.

Tak berlebihan jika pemerintah Kota Sabang sedang giat memba-

DIY ---------------------------------------------------Stok Kayu Perlu Diamankan Harga beberapa bahan bangunan untuk rekonstruksi Yogya pascagempa relatif terkendali. Yang menjadi masalah adalah mengendalikan harga dan memenuhi kebutuhan kayu, karena untuk rekonstruksi tahap I diperkirakan diperlukan 60.000 sampai dengan 70.000 m3 kayu.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Paku Alam IX ketika membuka Rapat untuk membahas upaya-upaya memenuhi kebutuhan kayu untuk rekonstruksi dan untuk mengendalikan harga, serta berbagai masalah teknis terkait lainnya, Jbeberapa waktu lalu, di Ruang Rapat Wagub, Kepatihan.

Dalam kesempatan itu, Suwarni dari BRIK mengemukakan hasil pertemuan dengan Gubernur DIY beberapa waktu sebelumnya.

Arahan Gubernur antara lain agar dapat diusahakan ada buffer stock (stok penyangga) kayu. Tujuannya adalah agar supaya harga kayu tidak tak terkendali, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat untuk membangun kembali rumah-rumah mereka. Untuk itu Gubernur merencanakan distribusi kayu-kayu tersebut melalui depo-depo, dan disiapkan pula terminal yang akan menjadi penampungan kayu-kayu yang datang sebelum didistribusikan ke depo-depo.

Wira Prayoga dari ISWA menambahkan, sekarang pengusaha kayu di luar Jawa sedang mengalami trauma dalam pengiriman kayu ke Jawa karena terkait dengan isu illegal logging.

Dalam pertemuan tersebut kabupaten/ kota melaporkan perkiraan kebutuhan kayu untuk rekonstruksi rumah di wilayahnya.

Cholil, dari Kepala Bagian Umum Kabupaten bantul menyatakan kebutuhan kayu di wilayahnya sekitar 200.000 m3. Wakil dari Pemerintah Kota Yogyakarta melaporkan untuk membangun 6.095 rumah dan 240 sekolah yang rusak dibutuhkan kayu sekitar 76.225 m3. Jumlah tersebut dikurangi dengan kayu-kayu lama yang masih bisa digunakan, sehingga dibutuhkan sekitar 40 ribu m3. “Masalah waktu sangat menentukan.

Saat ini masyarakat sedang gencar-gencarnya membangun. Bahkan Pemerintah Kota banyak menerima surat dari warga masyarakat minta bantuan bahan-bahan bangunan seperti seng, triplek, dll,” katanya. (www.pemda-diy.go.id)

ngun sarana dan prasarana umum untuk memikat penanam modal. Sektor transportasi seperti pembangunan dan perbaikan prasarana jalan dan jembatan menyita sebagian besar dana senilai Rp 16,1 miliar.

Sebagian warga daratan Aceh memilih berwisata ke Sabang setiap akhir pekan sambil membawa gula impor ketika kembali ke daratan.

"Lumayan, kan? Hitung-hitung bisa menutupi ongkos berwisata ke Sabang," kata Sudirman, mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang baru pulang berwisata di Sabang. ♦ mth

Pelabuhan Sabang, kembali menjadi salah satu pintu gerbang ekspor-impor.

foto: mth

KOMUNIKA

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

LINTAS LEMBAGA

KOMUNIKA Departemen Pertahanan Indonesia & Singapura Bahas Hak Tradisional Wilayah Untuk Latihan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan khususnya dalam hal hak tradisional penggunaan wilayah Indonesia untuk latihan.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean di Kantor Departemen Pertahanan Jakarta, Selasa (22/ 8), mengatakan pertemuan kedua menteri pertahanan ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan enam butir permasalahan kedua belah pihak.

Enam butir tersebut yaitu masalah hak tradisional untuk latihan, hak akses login wilayah di Indonesia, hak yuridensi, masa berlaku perjanjian, keikutsertaan pihak ketiga, dan penyelesaian dan peselisihan.

Menurut Menhan Juwono Sudarsono dari enam butir masalah tersebut masih ada perbedaan tafsiran antara Pemerintah Indonesia dan Singapura termasuk masalah hak tradisional untuk latihan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan Singapura melalui Mabes TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean mengatakan kerjasama bidang pertahanan dengan Pemerintah Indonesia ini merupakan perluasan kerjasama mengenai pengembangan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sehingga peningkatan kerjasama bidang pertahanan saling memberi keuntungan dan manfaat kedua belah pihak. (T. Yr/Toeb) Kementerian BUMN Bank BUMN Agar Salurkan Kredit untuk LKM Kementerian BUMN merencanakan kebijakan kepada bank-bank BUMN untuk tidak perlu lagi menyalurkan kredit langsung kepada usaha mikro (UMKM) namun dapat disalurkan kepada Lem-baga Keuangan Mikro (LKM).

“Kebijakan yang masih dalam proses pembahasan ini dirasakan perlu untuk mempermudah dan mengatur tingkatan penyaluran kredit,” ujar Staf Ahli Menteri Negara BUMN, Aries Mufti di Jakarta pekan lalu.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL) dalam perusahaan BUMN terutama sektor perbankan untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah dinilai tidak perlu lagi mengurusi langsung hingga para kreditor kecil.

LKM yang terdiri dari Bank BPR, Koperasi dan Lembaga non bank serta non koperasi berperan aktif dalam penyaluran kredit usaha kecil. Lembaga terakhir merupakan lembaga terbanyak dan lapisan paling bawah yang memerlukan adanya peraturan yang mengatur regulasi, pengawasan dan insentif kepada lembaga tersebut.

Rancangan Undang-undang yang akan diadopsi dari Perpres tersebut dirasakan sangat vital untuk membuat “payung hukum” bagi LKM yang akan menjamin para kreditor usaha.

(T/vey/id)

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Depnakertrans Siap Fasilitasi Daerah Dalam Program Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membentuk tim kajian dan survei terkait pemberdayaan pulau-pulau kecil dan kosong serta siap membantu memfasilitasi daerah dalam program transmigrasi agar kebijakan pemerintah pusat dapat terealisasi.

“Hal ini menjadi penting, karena terkait program pemikiran paradigma baru transmigrasi ke depan," katanya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Diantara bantuan fasilitasi itu untuk mendukung ketahan pangan, ketahanan nasional, kebijakan energi alternatif, pemerataan pertumbuhan perekonomian ke daerah kawasan pedesaan dan transmigrasi serta penaggulangan pengangguran, katanya.

Menyangkut pembangunan kawasan transmigrasi, juga telah ditetapkan program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang mengarahkan penyelenggaraan transmigrasi sebagai tempat percepatan pusat pertumbuhan yang dibangun dan dikembangkan secara terpadu dan terkoordinasi.

Selain itu, kawasan transmigrasi yang dirancang dapat menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian, pelayanan jasa agribisnis, perdagangan, pengembangan SDM, pelayanan sosial, pemerintahan dan permukiman, kata menteri. (Dian/id)

WajahLINTAS KitaLEMBAGA

Perlakuan Terhadap Air E.. asune mati, e.. buang neng kali...

Lagu anak-anak yang cukup terkenal di Jawa itu artinya kurang lebih, "E.. anjingnya mati, e.. buang di kali..."

Jadi, kali dianggap sebagai tempat membuang segala macam kotoran, termasuk bangkai anjing.

Konsep kali sebagai tempat membuang sampah tampaknya masih melekat erat bukan saja dalam pikiran orang Jawa, namun juga dalam benak orang-orang di seluruh Indonesia. Lihat saja, di mana-mana kali selalu dijadikan muara pembuangan kotoran, baik limbah rumahtangga maupun limbah non-domestik lainnya.

Kali Ciliwung yang membelah kota Jakarta, misalnya, pernah diolok-olok sebagai "WC terpanjang di dunia", lantaran banyaknya bilik darurat tempat buang hajat di sepanjang kali. Sungai-sungai, baik di kota maupun di desa, juga mengalami nasib sama--selalu menjadi lahan utama untuk menghanyutkan apapun yang dianggap sudah tidak diperlukan. Bahkan para pengusaha pun ikut-ikutan ketularan membuang limbah pabrik mereka ke kali, tanpa merasa perlu untuk mengolahnya di instalasi pengolahan limbah terlebih dahulu.

Apa memang sudah karakter bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tak peduli pada air? Paling tidak begitulah menurut Suzuke Nakayama, mahasiswa asal Kochi Jepang yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Surabaya. Ia mengaku sangat heran melihat warga melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di sumber air yang sama. "Mereka membersihkan diri, mencuci pakaian bahkan mencuci barang pecah-belah seperti gelas dan piring dengan air kali, namun pada saat yang sama mereka juga mengotori kali dengan kotoran mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa berbuat begitu?" ujarnya.

Lebih heran lagi, saat ia mengetahui bahwa banyak di antara kali yang penuh dengan polutan organik dan anorganik itu ternyata airnya dijadikan air baku oleh ba-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Optimalkan Potensi Pertanian Bagi bangsa Indonesia, pertanian bukan hanya sekedar bercocok tanam, menghasilkan bahan pangan. Pertanian sudah menjadi bagian budaya, sekaligus nadi kehidupan sebagian besar masyarakat. Tidak berlebihan dikatakan, maju mundurnya bangsa Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan membangun sektor pertanian.

Ragam model pendekatan pembangunan pertanian telah mewarnai sejarah pertanian Indonesia. Hampir setiap pergantian masa pemerintahan, umumnya diikuti munculnya ide dan konsep baru pembangunan pertanian.

Model BIMAS, Corporate Farming dan Sistem Agribisnis, merupakan contoh pendekatan pembangunan pertanian yang pernah diterapkan.

Setiap konsep pembangunan yang diterapkan, selalu menekankan pentingya peningkatan kualitas SDM pertanian (petani, pengusaha, pemerintah dan akademisi pertanian), yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pertanian.

Memang, permasalahan yang dihadapi sektor berbasis sumberdaya alam di Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak dan kompleks. Karena itu permasalahan ini sudah selayaknya dipecahkan dengan melibatkan seluruh sektor yang ada.

Pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui kebijakan di dalam sektor pertanian, tetapi juga harus dengan kebijakan untuk pertanian. Oleh sebab itu pemerintah menngagendakan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Program ini merupakan tekad dan komitmen pemerintah untuk mendorong dan memajukan pertanian, perikanan, dan kehutanan, sekaligus dalam suatu kebijakan dan strategi umum yang komprehensif.

Memadukan pandangan jangka panjang dan kepentingan jangka pendek agar dapat menjadi pemandu untuk menerapkan berbagai kebijakan operasional lintas departemen yang terkoordinasi.

RPPK juga menyertakan dunia usaha dan kalangan petani/nelayan/petani-hutan sendiri, serta akademisi dan lembaga masyarakat, baik dalam penyusunannya dan dalam proses implementasinya. Koordinasi dan sikronisasi

Edisi 13/Tahun II/Agustus 2006

berbagai pihak yang terkait akan menjadi faktor yang sangat menentukan, baik dalam perumusan RPPK maupun dalam mewujudkannya menjadi langkah bersama demi kesejahteraan rakyat.

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan salah satu dari “Triple Track Strategy” Kabinet Indonesia Bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Pertanian, perikanan, dan kehutanan memegang peran sangat penting dalam pencapaian target-target tersebut mengingat peran ketiga kegiatan tersebut signifikan dalam ekonomi Indonesia. Disamping itu terkait dengan pertanian, perikanan, dan kehutanan, terdapat pula strategis lain seperti ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan pembangunan pedesaan.

Seiring dengan semangat reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah yang bersih (clean government), Departemen Pertanian mengembangkan kegiatan pembangunan bidang pertanian kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Visi pembangunan pertanian periode 2005-2009 adalah terwujudnya pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Karena itu Departemen Pertanian berupaya (1) mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh, berdayasaing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (2) mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditi pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan; (3) mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (4) memfasilitasi pelaku usaha melalui pengembangan teknologi, pembangunan sarana, prasarana, pembiayaan, akses pasar dan kebijakan pendukung; juga (5) memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional. www.deptan.go.id

foto: my-ds

DEPARTEMEN PERTANIAN

nyak perusahaan air minum (PAM) di kota-kota besar di Indonesia. "Biaya pemurniannya hingga air layak untuk dikonsumsi pasti sangat tinggi," katanya sambil gelenggeleng kepala.

Ia lantas membandingkan dengan keadaan di negaranya, di mana air dianggap sebagai anugerah yang harus diperlakukan secara baik. "Jangankan buang hajat, buang potongan kertas pun tak akan dilakukan orang Jepang di kali. Wajar jika kali-kali di Jepang rata-rata sangat bersih," imbuhnya.

Hal yang sama juga dapat dilihat di negara-negara Eropa, kali-kali di sana juga sangat bersih. Saking bersihnya, sehingga banyak penduduk yang mengimpikan bisa menjadi "girli" (tinggal di pinggir kali). Bagi mereka, river view (pandangan menghadap kali) adalah firdaus dengan kesegaran alami, tak beda dengan beach view yang sering dijadikan promosi untuk mengikat tamu-tamu di hotel berbintang.

Ada perbedaan yang sangat nyata: di Indonesia sebagian besar orang membangun rumah membelakangi kali, sedangkan di Jepang dan Eropa sebaliknya, menghadap ke kali. Di Indonesia para "girli" adalah orang-orang miskin yang tak mampu membangun rumah di pusat kota, sedangkan di Eropa para penghuni pinggir kali justru orangorang kaya. Mengapa bisa begitu?

Semua berawal dari konsep pemahaman tentang kali. Di Indonesia kali dianggap sebagai pusat segala kekotoran, sehingga orang-orang merasa perlu menyembunyikannya di belakang rumah. Sedangkan masyarakat di Eropa memandang kali adalah pusat kebersihan, sehingga mereka merasa perlu untuk memperlihatkannya kepada publik dengan cara "meletakkan" sang kali di depan rumah.

Aneh juga, padahal semua beranggapan bahwa air adalah sumber kehidupan. Tak peduli orang manapun di dunia ini, pasti perlu air (bersih). Tapi memang harus diakui, budaya menghormati air di kalangan masyarakat negara berkembang belum tumbuh. Maka tak heran pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, kali yang airnya hitam-legam pun ramai diserbu masyarakat yang mau MCK. Tak peduli bahwa sejatinya mereka sedang membersihkan diri dengan kotoran mereka sendiri! (g)

11

Sampai saat ini, Pramuka masih identik dengan kegiatan luar ruang. Jambore IT merupakan upaya beradaptasi dengan tantangan global.

Ada yang berbeda dalam pelaksanaan jambore Pramuka awal Agustus lalu. Tak tampak hiruk pikuk kegiatan lapangan seperti layaknya Pramuka pada umumnya. Yang ada hanya antena pemancar dan komputer yang dikelilingi oleh remaja berseragam coklat-coklat.

Dari tajuknya saja, Jamboree On The Air (JOTA) dan Jamboree On The Internet (JOTI) 2006, seakan terdengar asing di telinga. Pramuka apakah gerangan?

Mungkin heran, mungkin juga kagum. Pasalnya Pramuka alias Praja Muda Karana, sejak dulu selalu identik dengan kegiatan luar ruang. Berkemah, memecahkan sandi morse, tali temali dan bernyanyi seakan hanya menjadi kegiatan utamanya. Tapi itu dulu, dulu sekali.

Saat ini, sesuai dengan filosofi buah kelapa yang dianutnya, Pramuka dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi tantangan dan selalu bisa beradaptasi serta bermanfat bagi masyarakat dalam setiap kondisi. Tentu saja, terobosan "jambore jarak jauh" ini sangat realistis di tengah situasi dunia global yang didominasi teknologi informasi. Dunia di mana tak ada lagi batas ruang dan waktu.

JOTA dan JOTI Kegiatan Pramuka masa lalu yang kurang variatif memang diakui Untung Widiyanto, Humas Jambore Nasional 2006. Terlebih pada tingkat Pramuka penegak atau setingkat SMA. Mereka terlampau diberi kegiatan yang relatif serius dibanding adik-adik tingkatnya, Siaga (setingkat SD) dan Penggalang (setingkat SMP).

“Sebenarnya sudah ada beberapa penyesuaian kegiatan. Ada upaya melakukan revitalisasi Pramuka. Memfungsikan kembali unit-unit yang ada di Pramuka,” jelas Untung.

Tentu saja tak sekadar memfungsikan ulang semata, melainkan ditambah dengan kegiatan baru

yang lebih modern. Sehingga mulailah dikenal Jambore On The Air (JOTA) alias tempat berkumpulnya para anggota Pramuka lewat radio amatir. Dan kemudian diikuti dengan lahirnya kegiatan baru bertajuk Jambore On The Internet (JOTI). Kegiatan yang tak hanya dilakukan melalui radio amatir, melainkan interaksi dengan chatting (komunikasi online dengan cara mengetik isi dialog) via internet.

Berbagi cerita dengan kawan di dunia internasional.

Pelaksanaan JOTA tahun 2006 ini telah memasuki ke-59 kalinya, sedangkan "adik"nya, JOTI telah digelar sebanyak 17 kali.

Menariknya, kegiatan ini tak hanya berlangsung di tingkat nasional saja. Melainkan dilakukan bersama dengan World Organization of the Scout Movement atau Gerakan Pramuka Internasional.

Selain itu dilakukan pula Jambore Internet-Radio Se-Asia Pasifik. Bahkan Indonesia telah menjadi penyelenggara yang pertama pada tahun 2004 lalu. Dalam kegiatan ini, para anggota Pramuka dapat berbagai cerita gerakan Pramuka dengan menggunakan teknologi internet.

Mulai dari tingkat Siaga sampai Pandega dapat melakukan chatting, menjelajah dunia maya dengan mengunjungi home page organisasi kepramukaan negara-negara tetangga dan dapat pula berdiskusi di dunia maya dengan anggota Pramuka se-kawasan Asia Pasifik.

Banyak dukungan Tentu saja karena setiap kegiatan nya sangat variatif dan lebih aplikatif, gerakan Pramuka senantiasa memperoleh banyak sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Tak kurang perusahaan-perusahaan besar sekelas PT Telekomunikasi Indonesia, PT INTI, I-Net dan PT Motorola Indonesia ikut mendukung pengenalan internet kepada Pramuka selama jambore berlangsung.

Mereka menyediakan jaringan serta akses internet gratis untuk memberikan peluang Pramuka di Indonesia mengikuti JOTA dan JOTI “Target menyediaan jaringan serta akses internet gratis adalah upaya mengenalkan teknologi tersebut kepada anak-anak. Praktik mengakses internet, merupakan cara paling tepat untuk mengenalkan teknologi informasi

“Pramuka Diharapkan Jadi Pelopor Perkembangan Telematika” Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi atau telematika yang demikian pesat diakui telah membuka wawasan baru bagi masyarakat Indonesia. Walau efeknya juga menyebabkan perubahan sosial yang cukup signifikan.

Telah terjadi perubahan gaya hidup dan menipisnya acuan sikap moral dalam masyarakat, termasuk pada kaum muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang.

Generasi muda Indonesia yang harus berhadapan langsung dengan derasnya informasi di dunia maya.

“Pengaruh global yang dirasakan saat ini, sesuatu yang harus diterima oleh masyarakat dunia tanpa terkecuali Indonesia. Besarnya pengaruh tentu kembali kepada kita semua, sebagai warga yang memiliki nilai, moral dan budaya yang begitu kental dihormati masyarakat Indonesia, apakah semuanya itu dapat membentengi pengaruh negatif dari pengaruh global tersebut,” kata Pemberdayaan Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, Bambang Soeprijanto, SH, MSc beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Pramuka sebagai tunas bangsa diharapkan mampu mensosialisasikan kembali semangat dan kemauan generasi muda. Kegiatannya yang lebih banyak melalui pendekatan hubungan interaksi sosial dan silaturrahmi, diharapkan dapat menjadi pelopor dalam perubahan di masyarakat.

“Pramuka dapat berperan dalam menyosialisasikan ICT beserta aplikasi telamatikanya kepada masyarakat demi kemaslahatan umat,” tegas Bambang.

Dengan menggunakan metoda belajar sambil bermain, mereka dapat diajak menyelami, mewarisi dan memelihara nilai-nilai luhur keimanan, moral, etika serta takwa kepada Tuhan, kader-kader Pramuka dapar berperan dalam menumbuhkan sikap arif dan solidaritas yang tinggi dalam menolong sesama manusia.

Komunikasi timbal balik dari berbagai daerah dan budaya, diharapkan terciptanya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, persaudaraan dan cinta tanah air menuju Persatuan dan Kesatuan bangsa sesuai dengan tema Hari Pramuka Tahun 2006 “Dengan Revitalisasi Gerakan Pramuka kita tingkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara” ♦ dan diolah dari siaran pers www.pramuka.or.id

kepada anak-anak,” ucap Wahyu Haryadi, Manajer Jaringan dan Perusahaan PT Motorola Indonesia.

Selain berguna bagi pendidikan dan masa depan anak muda, banyak kalangan yang menilai kegiatan ini mempunyai nilai fun (kegembiraan), nilai yang selalu ada untuk menambah gairah dalam berkegiatan Pramuka.

“Di sekolah saya belum diajari mengakses internet, hanya teori saja, be-

lum pernah praktik. Saya ingin mencoba internet lagi besok,” ujar Anang salah seorang peserta jambore.

Jika terus begini, kegiatan Pramuka akan lebih digemari anak-anak muda. Selain berwawasan dunia, kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan lebih menantang dan akan lebih berguna guna menyiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan jaman.

Kalau saat ini ada aktivitas Pramuka di kepolisian lewat Saka Bhayangkara, di bidang kehutanan dengan Saka Wana Bakti, di bidang kedirgantaraan dengan Saka Dirgantara.

Mungkin ke depannya akan ada Pramuka yang ikut secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Wow, bisa tambah seru dan menarik. ♦ dan