komunika 15 2006

BERANDA

KOMUNIKA Editorial

Mengapa harus impor beras, bukankah stok beras kita cukup?

Pertanyaan itu mengemuka, seiring kebijakan pemerintah untuk membuka kran impor beras dalam minggu-minggu terakhir ini. Kontroversi pun merebak di mana-mana. Banyak pihak serta-merta menuding bahwa langkah yang ditempuh pemerintah keliru, karena menurut mereka impor beras akan membuat harga beras dan juga gabah di kalangan petani merosot. Beberapa daerah yang produksi berasnya mengalami "surplus" menyatakan menolak beras impor masuk ke wilayah mereka. Bahkan beberapa anggota DPR berniat mengajukan hak interpelasi kepada presiden terkait dengan kebijakan impor beras ini. Sebaliknya, pemerintah--dengan berbagai pertimbangan--menyatakan kebijakan impor beras sudah final dan akan tetap dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Kita tidak akan mengupas siapa yang benar dan salah dalam hal ini. Akan tetapi, kita melihat ada kekhawatiran yang agak berlebihan dari berbagai kalangan terkait dengan kebijakan impor beras ini. Sebuah kekhawatiran yang sejatinya sangat baik, karena semua berawal dari upaya pembelaan terhadap petani agar nasibnya tidak semakin terpuruk. Pada dasarnya, penyebab kontroversi adalah karena adanya keinginan beberapa pihak untuk menjaga agar harga beras terkendali, sehingga petani tetap dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan beras atau gabah mereka.

Hukum ekonomi mengatakan, jika jumlah barang bertambah dan penawaran tetap, maka harga akan turun. Dengan logika yang sama, jika jumlah beras bertambah (karena kebijakan impor) dan penawaran tetap, maka harga beras juga akan turun. Inilah yang kemudian memicu kekhawatiran beberapa pihak, sehingga secara spontan mereka menolak kebijakan impor beras.

Tapi, apakah benar pemerintah dengan sengaja mengorbankan nasib petani dengan cara mengimpor beras secara sembarangan? Tentu saja tidak! Pasti ada reason why yang masuk akal, mengapa kebijakan impor beras itu tetap dilaksanakan. Salah satu pertimbangan yang paling penting adalah bahwa impor beras yang dilakukan tidak akan merugikan petani.

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan juga pihak Bulog, berulang-kali menyatakan, beras yang diimpor tidak akan dilempar ke pasaran, akan tetapi disimpan di gudang sebagai raskin (beras bantuan untuk warga miskin) dan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat misalnya bencana alam atau untuk operasi pasar jika daerah memerlukan. Dengan demikian, tidak ada penambahan kuantitas jumlah beras yang beredar di pasaran, sehingga harga beras tetap stabil dan petani tidak rugi.

Pemerintah mengakui, untuk saat ini stok beras nasional masih cukup aman.

Hasil panen raya tahun ini diperkirakan cukup untuk menutup kebutuhan beras nasional dalam beberapa bulan ke depan dan sisanya sebagian disimpan sebagai cadangan pangan. Akan tetapi, stok beras tambahan tetap diperlukan karena tak lama lagi umat Islam akan merayakan Idul Fitri--di mana pada saat itu konsumsi beras biasanya melonjak tajam dibanding hari-hari biasa.

Cadangan beras tambahan juga diperlukan untuk mengantisipasi paceklik pangan akibat kekeringan yang diperkirakan dapat melanda sebagian wilayah Indonesia, serta kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di musim hujan awal tahun depan. Ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan, pemerintah saat ini berupaya menyediakan beras sebelum kekurangan pangan melanda. Langkah antisipatif semacam ini justru sangat tepat dilaksanakan pada saat kita masih memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri. Apa yang akan terjadi jika pemerintah baru kalang-kabut mengimpor beras pada saat lumbung nasional kosong dan keadaan darurat melanda?

Karena itu, kita perlu bersikap arif menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah, dengan mendudukkan substansi persoalan pada porsinya dan memandangnya secara objektif berdasarkan mudlarat dan manfaatnya. ***

RANA

Diterbitkan oleh:

Belum Menjadi Tuan Rumah Menurut saya, komoditas pertanian Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Contoh, buah-buahan kita lebih suka buah impor kayak durian Monthong, jambu Bangkok, pear China, apel Washington atau Australia. Kita tahu buah-buahan impor harganya selangit, tapi anehnya kita mau saja beli. Padahal kita ini negara tropis yang notabene gudangnya buah. Nggak cuma itu, beras, jagung, kedelai, kita juga impor. Coba kalau kita mau dan bangga mengkonsumsi produk pertanian sendiri, saya yakin komoditas pertanian kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi mimpi kali yee, soalnya kualitas produk sendiri kadang memble! Di tempat kita buah burik dimakan ulat dijual juga. Beli beras dan kedelai isinya kerikil melulu. Itu yang bikin kapok beli produk lokal.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Junaedi Kantor PKPN Kab Kapuas Hulu Putussibau - Kalbar e-mail: joned@yahoo.co.id Tak Jaga Mutu Produk pertanian kita secara komparatif sangat unggul, namun secara kompetitif kalah di pasar global. Mengapa? Karena kita tidak pandai menjaga mutu. Padahal mutu di pasar global adalah segala-galanya. Sekali saja produk kita out of quality, saat itu pula konsumen lari. Bicara masalah keunggulan, kita punya ratusan komoditas pertanian unggulan dari seluruh penjuru nusantara. Tapi lihat, mana yang bisa bersaing di tingkat internasional? Bisa dihitung dengan jari! Kita butuh teknik pemasaran yang lebih ekspansif, dengan didukung kesungguhan kita menjaga mutu.

Mariyanto Dinas Infokom Kab Bangkalan - Madura e-mail: mariyanto@mailcity.com Lebih Murah Kalau saya lebih suka produk pertanian atau perkebunan lokal. Lebih murah, lebih segar dan yang pasti cocok di lidah. Memang ada yang bilang buah atau produk pertanian impor lebih bermutu. Tapi kalau harganya mahal buat apa dibeli, wong gizi dan vitaminnya sama saja. Apa bedanya vitamin jeruk sunkist sama jeruk Pontianak? Sama saja kan? Cuma yang makan gengsi saja yang beli made in luar. Kalau saya sih tidak gengsi-gengsian, yang penting enak di mulut enak di kantong.

Paulus Sri Fadjar Karyawan Swasta - Jakarta e-mail: psrifadjar@yahoo.com Memperkukuh Citra Negara Agraris Dari dulu kita ini negara agraris, tapi kita malu mengakui sebagai negara agraris. Akibatnya dalam menangani sektor agro kita jadi setengah-setengah. Ya memang ada perkembangan di sektor agro, tapi jarang dikelola secara modern karena dianggap ketinggalan jaman. Karena itu tak ada yang berkembang pesat dan besar. Saatnya sekarang kem-bali memperkukuh citra sebagai negara agraris. Jangan malu mengaku sebagai petani, tapi petani modern. Bukan petani yang manggul pacul. Ingat, kalau besok semua negara di dunia ini menjadi negara industri dan lahan-lahan menjadi pabrik, dari mana mereka makan kalau bukan dari negara agraris seperti Indonesia? Inilah kesempatan kita untuk menjadi negara besar dengan memanfaatkan potensi agro yang kita miliki!

Turio Ragilputra Guru SD Pasarsenen Kec Ambal Kab Kebumen - Jateng e-mail: turioragilp@yahoo.com

Acara Semiloka Opini Publik Tentang Rating Televisi dan Menggagas Rating Alternatif yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Publik. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Depkominfo, Aswin Sasongko digelar di Hotel Aston Jakarta, 16 Septembr 2006. Kegiatan ini didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Ikatan Sarjana Komunikasi, Asosiasi Pasca Sarjana Komunikasi Universitas Indonesia, TV Klub Indonesia dan Lingkar Muda Indonesia. (foto: boy)

2

Perlu Dukungan Pemerintah Untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam memproduksi komoditas yang berdaya saing, perlu dukungan pemerintah.

Harus disadari bahwa kemampuan para petani rata-rata lemah, baik di bidang penge-

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pra Cetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananta Hari Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

desain cover: ahas. foto: mth, imagebank

Arif Menyikapi Impor Beras

Tentang Komoditas Pertanian:

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

tahuan maupun permodalan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu secara berkelanjutan memberikan bimbingan dan penyuluhan serta bantuan modal kepada para petani agar dapat berkembang meningkatkan kualitas produknya. Di samping itu, mereka juga butuh bantuan pemasaran produk. Kendala utama saat ini adalah kesulitan petani menembus pasar. Jika permasalahan yang dihadapi petani ini dapat diatasi. Komoditas pertanian pasti dapat meningkat pesat.

Widodo Jl Pahlawan 110, Samarinda - Kaltim e-mail: dodowidodo@yahoo.co.uk

Edisi 15/Tahun II/September 2006

POLHUKAM

KOMUNIKA

Tegaskan Kembali Perlunya Gerakan Informasi Pertemuan Pejabat Senior (SOM) untuk persiapan Konprensi Menteri Penerangan Negara-Negara OKI ke-7 menegaskan kembali perlunya membentuk suatu gerakan informasi yang kuat secara bersama-sama di gelanggang internasional. Gerakan ini menurut para pejabat senior yang melakukan pertemuan tiga hari (9-11 September) di Jeddah, adalah untuk mengkonsolidasikan hubungan-hubungan dengan media internasional yang paling berpengaruh dan lebih meningkatkan semangat toleransi agama diantara negara di dunia.

Dunia Muslim dan masyarakatnya menjadi target serangan media Barat khususnya, dari berbagai jurusan, secara budaya, ideologi, politik dan ekonomi.

Negara-negara Muslim masih tetap tak berdaya melawan media internasional yang tak bersahabat dan menjelekkan citra Islam dan kaum Muslim. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) Prof Ekme-leddin Ihsanoglu.

Ia menyayangkan bahwa negara-negara yang mayoritasnya berpenduduk Muslim tak mampu melakukan upaya untuk menghalangi serangan itu.

Ihsanoglu mengatakan bahwa kampanye Barat terus-menerus mengandung prasangka terhadap Islam dan masyarakat Muslim, yang di gambarkan sebagai teroris, fasis, penuh kebencian dan antagonis terhadap peradaban modern. Namun, Ihsanoglu gembira bahwa masyarakat Muslim masih mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan Islam masih kuat, menarik dan mampu menyatukan umat.

Peran Media Islam Memang, umat Muslim harus meningkatkan keahliannya di bidang teknologi komunikasi dan informasi dan memperkecil kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang, jika mau menjadi pemain besar di media dan informasi internasional. Media berperan sangat penting terutama untuk menyampaikan pandangan-pandangan ke seluruh dunia, katanya.

Ketika berpidato dalam pembukaan Pertemuan Menteri-Menteri Penerangan OKI di Jeddah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu, Ihsanoglu menyebut media internasional yang tak bersahabat sudah menggunakan peralatan modern yang canggih dalam merusak citra Islam dan kaum Muslim, sementara dunia Muslim masih berkutat untuk menyamakan upaya-upaya aktivitas informasi.

Karena itu Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Sultan. Negara anggota OKI menegaskan keharusan adanya pembaruan kontak di antara negara Islam dan meningkatkan pertukaran informasi serta membuatnya tersedia bagi umat Muslim.

"Tak seorang pun di antara kita dapat mencari alasan untuk saling mengambil keterangan timbal-balik dari sumber lain atau saling mengenal atau media kita berputar di orbit media lain," kata Putra Mahkota Arab Saudi.

Kembangkan Kerjasama

Edisi 15/Tahun II/September 2006

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Sofyan Djalil dalam pertemuannya dengan Menteri Kebudayaan dan Penerangan Arab Saudi, Iyad Madani, di Jeddah, Rabu (13/9) menjelang Konferensi juga membahas akar masalah komunikasi di dunia Islam yang sementara ini tidak bisa berkembang secara optimal.

Bagaimanapun, untuk dapat tercipta keadilan informasi, maka organisasi-organisasi komunikasi di bawah OKI seperti Kantor Berita Islam Internasional (IINA) dan Organisasi Penyiaran Negara-Negara Islam (ISBO) perlu terus diberdayakan dengan dukungan seluruh anggota khususnya Indonesia, kata Menteri Kebudayaan Arab Saudi, Iyad Madani.

Iyad juga berharap, Indonesia dapat mengambil peran sangat besar dalam perberdayaan organisasi itu mengingat penduduk Indonesia yang beragama Islam sangat banyak. Iyad juga menekankan perlunya pertemuan bilateral kedua negara untuk mematangkan dan menindaklanjuti usulan tersebut.

Sementara itu, Menteri Sofyan Djalil menyambut baik ajakan rekannya itu sambil menegaskan perlunya negara-negara anggota OKI untuk secara sungguh-sungguh memanfaatkan organisasi komunikasi Islam tersebut.

Tujuh Rekomendasi Ada tujuh rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan para menteri penerangan OKI ini. Diantaranya dibentuk sebuah komite pengawasan tingkat menteri yang bertugas mempersiapkan rencana aksi yang terintegrasi yang diarahkan ke dunia luar dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti dan konsep yang sesuai dengan struktur mental serta logika.

Komite akan dibantu oleh sebuah panel ahli untuk menetapkan program dan rencana yang akan dilaksanakan. Pertemuan ini juga merekomendasikan interaksi dengan media asing, pembentukan dana khusus yang berasal dari negara-negara anggota OKI untuk membiayai program-program dan proyek yang ada dalam rencana gerakan informasi di tingkat internasional.

Juga disetujui Kode Etik Media NegaraNegara Islam di mana media terutama saluran-saluran satelit berkomitmen untuk mempromosikan keanekaragaman dan pluralisme serta mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan ummat Islam.

Dalam kaitan ini dokumen-dokumen

berjudul “Nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip aksi informasi di negara-negara Islam� (resolusi yang dikeluarkan oleh pertemuan puncak luar biasa OKI ke-3) mewakili suatu kerangka yang cukup untuk menyusun kode etik ini.

Suatu panel khusus terdiri dari para ahli akan dibentuk untuk merancang kode etik ini dengan pengertian bahwa negara-negara anggota memberikan usul dan pendapat mereka kepada sekretariat jenderal.

Disepakati pula bahwa saluran-saluran televisi nasional negara-negara anggota dikerahkan untuk melakukan kampanye penggalangan dana tahunan ( telethon ) guna menghadapi bencana alam dan bencana kemanusiaan, selain media Islam harus merasa terikat untuk melakukan kampanye di dalam negeri di setiap negara anggota.

Juga dianggap, donasi itu langsung dikirim ke negara-negara yang terkena bencana sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku di setiap negara dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang kompeten. Kampanye yang dilakukan harus diumumkan seluas mungkin pada hari yang sama di seluruh negara anggota OKI. Restrukturisasi IINA Rekomendasi lainnya adalah restrukturisasi IINA (Kantor Berita Islam Internasional) agar dapat meningkatkan efisiensi yang selaras dengan tujuan-tujuan IINA dan OKI.

Juga diusulkan pembentukan sebuah dewan trustees dari IINA dengan masa tugas dua tahun yang diketuai Menteri Penerangan Arab Saudi dengan anggota para kepala kantor-kantor berita mesir, Qatar, Emirat Arab, Maroko, Iran, Malaysia, Turki, Indonesia, Kamerun, Senegal, Nigeria.

Dewan ini juga akan mengangkat mereka yang dipandang cocok untuk melakukan studi ilmiah untuk meng- upgrade kerja kantor-kantor berita dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan dengan tingkat kompetensi yang tinggi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh dewan.

Direkomendasikan juga agar Organisasi Penyiaran Negara-Negara Islam (ISBO) dikembangkan ke dalam Lembaga Penyiaran Negara-Negara Islam untuk memungkinkan terbentuknya perspektif dan cakrawala informasi baru yang akan menguntungkan para anggota OKI. Untuk ini dewan merekomendasikan suatu studi yang terintegrasi dan rencana aksi baru termasuk program-program kerja lembaga dan mekanisme implementasinya sehingga mencapai tujuan yang terkandung dalam program aksi 10 tahun yang disetujui oleh pertemuan puncak luar biasa OKI di Mekkah.

Gerakan Informasi Sidang juga merekomendasi pembentukan dewan trustee untuk union yang akan diketuai oleh Menteri Penerangan Arab Saudi dengan anggota dari Tunisia, Jordania, Mesir, Suriah, Gambia, Guinea, Mali, Uganda, Turki, Pakistan, Kazakhstan dan Iran.

Diusulkan pula pembentukan komite tindak-lanjut tingkat menteri seperti digariskan oleh Pertemuan ke-7 yang terdiri dari Arab Saudi, Senegal, Palestina, Mesir, Suriah, Tunisia, Iran, Malaysia, Indonesia, Yaman dan Sekjen OKI. Komite ini harus mempercayakan kepada panel ahli yang terdiri dari profesional di bidang media untuk memeriksa hambatanhambatan implementasi resolusi-resolusi sebelumnya dan mengusulkan pemecahannya.

Dalam upaya untuk memperkuat aksi Islam bersama diantara negara-negara anggota, pertemuan menekankan perlunya konsolidasi kerja dari departemen penerangan Sekjen OKI untuk memungkinkan organisasi ini menjalankan missi yang dipercayakan kepadanya oleh para menteri penerangan (sp/illa/f) negara-negara anggota.

Senior Official Meeting PREPARATORY TO THE 7TH ICIM JEDDAH, SEPTEMBER 9-11, 2006 Acara Senior Official Meeting (SOM) yang berlangsung di Wisma Negara di Jeddah dan dipimpin Menteri Penerangan dan Kebudayaan Arab Saudi, Senin (11/9) berakhir setelah menyepakati draf yang berisi tujuh poin.

Ke-tujuh poin itu adalah interaksi dengan media, kode etik media negaranegara Islam, kampanye pengumpulan dana tahunan, Kantor Berita Islam Internasional (IINA), Organisasi Penyiaran Negara-Negara Islam (ISBO), hambatanhambatan dalam implementasi serta Sekretariat Jenderal OKI. Pertemuan yang digelar menjelang Konprensi Menteri Penerangan NegaraNegara Organisasi Konprensi Islam (OKI) itu bertugas menyiapkan agenda yang akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri yang akan dilaksanakan pada 13 dan 14 September 2006.

Anggota delegasi Indonesia yang juga Kepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika, Drs. Suprawoto MSi melaporkan Senin (11/9) dari Jedah, seluruh delegasi akhirnya menyetujui agenda yang akan dibahas di tingkat menteri selama dua hari itu serta draf resolusi sebanyak tujuh poin tersebut. Sidang Menteri Penerangan OKI akan dibuka oleh Raja Arab Saudi, Abdullah (sp) bin Abdul Azis hari Rabu (13/9).

3

KOMUNIKA

PEREKONOMIAN

Plus - Minus

foto: gun

Raja Kelapa Sawit Dunia

Mata lelaki bercaping itu berbinar, menatap lembaran uang merah Rp100 ribuan yang tergenggam di tangannya. Napas lega berembus bersama asap sigaret yang mengepul dari lubang hidungnya. Hari itu, ia memang layak bergembira. Kelapa sawit hasil panen dari kebunnya, laku terjual dengan harga cukup mahal.

Lebih senang lagi karena ia tak perlu repot-repot mengantarkan ke pengepul, karena pedagang mengambil kelapa sawit itu langsung dari pinggir kebunnya.

B

iasanya, dia sendiri yang mengantarkan hasil panen sawit ke pengepul. "Itupun kadang duitnya tidak langsung dibayar, diutang dulu. Kalau sekarang terbalik, pedagang yang jemput bola ke kebun. Mau bayar mahal lagi," tutur Chomsin (45), petani kelapa sawit dari Seberida, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Riau ini, dengan wajah sumringah.

Lelaki dua anak yang tak tamat SD ini tidak mahfum, mengapa harga kelapa sawit belakangan ini terus membaik. "Saya tahunya harganya terus naik, dan itu membuat saya senang," katanya polos.

Tapi, tentu saja, ada alasan mengapa komoditas pertanian satu ini makin hari makin mengkilap. Semua itu tak lepas dari permintaan crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah dari berbagai penjuru dunia yang belakangan ini makin melejit. Ke mana lagi CPO akan dicari, kalau tidak ke negara-negara produsen kelapa sawit yang kebanyakan berada di Asia Tenggara. Dan efek positifnya membuat petani kelapa sawit seperti Chomsin tersenyum lebar: tandan buah segar kelapa sawit laris manis diburu pedagang, diikuti dengan membaiknya harga secara signifikan.

"Tahun 2005 lalu harganya sekitar 70 dollar AS per ton, sekarang mencapai 78 dollar AS atau kalau dirupiahkan sekitar Rp718.000," tutur Alvin, pedagang pengepul tandan buah segar kelapa sawit di Seberida OKI. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku sejak 10 September 2006 hingga 9 Oktober 2006, HPE untuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) naik dari 355 dollar AS per ton menjadi 393 dollar AS per ton. Lalu, crude olein (CRD Olein) naik dari 385 dolar AS per ton menjadi 416 dolar AS per ton. Sedangkan refined bleacehed deodorized palm oil (RBD PO) naik dari 393 dolar AS per ton menjadi 416 dolar AS per ton.

Kenaikan harga kelapa sawit dan minyakminyak turunannya sudah tentu membuat pasar kelapa sawit kembali bergairah. Kegairahan ini bukan saja dirasakan oleh para pedagang, namun juga para pekebun. Banyak lahan sawit baru dibuka di beberapa daerah terutama Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Sementara tak sedikit pula pekebun yang melakukan intensifikasi tanaman miliknya dengan cara perawatan dan peremajaan po-

4

hon-pohon sawit yang sudah tua dan kurang produktif.

Seperti yang KomunikA saksikan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, banyak pemilik perkebunan menyuntik pohon-pohon sawit tua dengan cairan kimia tertentu hingga meranggas dan kemudian mengering. Sementara tanaman sawit hasil peremajaan mulai menghijau di bawahnya.

"Sebenarnya sudah harus diremajakan tahun lalu, tapi baru dilaksanakan sekarang.

Pendorongnya salah satunya adalah antusiasme pemilik karena naiknya harga kelapa sawit di pasar internasional," kata Bahari, salah seorang mandor yang sedang bertugas mengawasi penyuntikan pohon sawit tua di salah satu perkebunan di Sanggau.

Juara Dunia Sebenarnya berapa sih kemampuan produksi CPO Indonesia? Pengamat ekonomi Cyrillus Harinowo dalam majalah Warta Ekonomi menyatakan, produksi minyak sawit mentah Indonesia pada tahun 2005 mencapai 15,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 4 juta ton di antaranya untuk konsumsi dalam negeri. Sedangkan sisanya sebanyak 11,2 juta ton diekspor ke berbagai negara.

Bisa jadi angka-angka tersebut membuat takjub orang awam. Tapi begitulah keadaannya, bahwa ekspor CPO kita memang sangatsangat (sengaja sangatnya ditulis dua kali) besar. Begitu besarnya sampai seorang pengamat ekspor berkelakar, jika CPO produksi Indonesia itu seluruhnya dimasukkan ke waduk Jatiluhur, maka dasar waduk akan penuh.

"Kita bisa sambil menyelam minum minyak (sawit)," begitu guyonan-nya.

Mengapa angka 15,2 juta ton dianggap sangat besar, karena jumlah tersebut tidak dapat disaingi oleh negara produsen CPO

manapun di dunia ini. Malaysia yang sempat menyandang gelar "raja minyak sawit dunia" para era 1990-an, kini harus rela menyerahkan gelar itu kepada Indonesia.

"Produksi minyak sawit Malaysia tahun 2005 'cuma' 14 juta ton. Ini berarti Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia," kata Cyrillus Harinowo.

Ke depan, posisi Indonesia sebagai raja baru minyak sawit dunia tampaknya akan semakin kukuh. Salah satu alasannya, kini perluasan kebun kelapa sawit terus dilakukan di Kalimantan dan Sumatera. Sementara di Malaysia terjadi sebaliknya, luas lahan kelapa sawit makin hari semakin berkurang karena banyak lahan yang berubah fungsi menjadi bandar udara, perumahan dan fasilitas umum lainnya.

Saat ini, beberapa perusahaan perkebunan besar seperti Grup Wilmar, Salim, Sinar Mas, Incasi Raya dan Duta Palma getol mengembangkan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. Di samping itu, ratusan bahkan ribuan perkebunan sawit rakyat--baik perkebunan mandiri maupun plasma--juga aktif meningkatkan produksi di Sumatera, Kalimantan dan sebagian wilayah Papua khususnya Arso.

Secara "tradisional" kelapa sawit memang identik dengan pulau Sumatera, karena di sanalah kelapa sawit pertama kali dikembangkan. Wajar jika hingga kini produksi terbesar kelapa sawit nasional masih dipegang oleh Sumatera. Namun dalam perkembangannya, sawit juga bisa berproduksi bagus di Kalimantan khususnya Kalbar dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Ke depan, tak tertutup kemungkinan produksi sawit nasional akan disokong oleh beberapa daerah penyangga (buffer), jadi tidak melulu didominasi Sumatera.

Plus - Minus Sebagai komoditas industri hulu yang langsung bersentuhan dengan lingkungan, kelapa sawit memang memiliki nilai plus sekaligus minus. Harus diakui bahwa pertumbuhan sektor kelapa sawit telah menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan, bahkan telah mengantarkan Indonesia sebagai juara dunia. Namun bukan berarti sektor ini bebas dari sorotan.

Sorotan yang paling sering muncul terkait dengan kelapa sawit adalah terbatasnya luas lahan produktif. Intensifikasi hanya

mampu mempertahankan produksi, sedangkan untuk menggenjot produksi satu-satunya cara adalah dengan ekstensifikasi atau memperluas lahan. Cara terakhir memang masih sangat terbuka untuk dilakukan. Akan tetapi, mau tak mau, pengembangan lahan ini akan menyebabkan deforestasi (berkurangnya luas hutan), karena sebagian besar lahan baru kelapa sawit dibuka di areal hutan alam.

Tak bisa dipungkiri, konversi hutan alam menjadi lahan perkebunan kelapa sawit masih terus berlangsung hingga kini, bahkan semakin meningkat seiring membaiknya harga kelapa sawit dan aneka minyak turunannya di pasar internasional. Inilah yang mencemaskan para penggiat lingkungan hidup.

Para aktivis lingkungan cemas, karena dampak aktivitas perkebunan kelapa sawit tidak hanya masalah deforestasi, akan tetapi juga menyebabkan hilangnya keaneka ragaman hayati. Sistem tanam monokultur (satu jenis tanaman) ini akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, serta munculnya hama dan penyakit tanaman. Sementara pembukaan lahan perkebunan sawit yang sering dilakukan dengan cara tebang habis dan land clearing dengan cara pembakaran demi efisiensi biaya dan waktu juga menyebabkan terjadinya polusi dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

Berbagai dampak ekologi tersebut harus menjadi perhatian serius dan antisipasi berkelanjutan dari semua pihak yang terkait dengan sektor perkelapasawitan. Lebih-lebih pada masa sekarang, saat eco-labelling dijadikan tolok ukur keberhasilan industri di seluruh negara di dunia. Kita tidak bisa mengabaikan dampak ekologi dengan dalih apapun, apalagi sekadar alasan menggenjot pertumbuhan ekonomi dan meraup devisa yang lebih besar. Jika itu nekat dilakukan, kelak industri kelapa sawit Indonesia pasti akan mendapat retensi dari seluruh dunia, dan kita akan gigit jari.

Kita memang boleh dan perlu menjadi raja, nomor satu di sektor kelapa sawit dunia.

Tapi kita juga harus menjadi juara, nomor satu dalam hal pelestarian lingkungan hidup.

Setuju? g

Pohon kelapa sawit tua milik salah satu perkebunan di Sanggau, Kalbar, "disuntik" dengan cairan kimia agar mati, sementara di bawahnya ditanam bibit kelapa sawit muda sebagai pengganti. Inzet: Petani sawit memetik tandan buah segar.

Edisi 15/Tahun II/September 2006

KESRA

KOMUNIKA

Langkah Kuda

ATASI LUMPUR PANAS

Setiap hari lebih dari 50 ribu meter kubik lumpur mengalir deras. Penduduk enam desa harus mengungsi. Puluhan pabrik dengan ribuan tenaga kerja tidak beroperasi. Jalan tol lumpuh.

Beberapa fasilitas umum terancam juga akibat rendaman lumpur.

Dan yang lebih buruk, tak seorang pun bisa memastikan kapan lumpur panas itu berhenti menyembur.

Butuh tak sekadar langkah kuda untuk atasi lumpur panas ini?

Kasus menyemburnya lumpur panas di Porong Sidoarjo menjadi bahan berita yang tak pernah surut. Gencar beritanya, seolah ingin menandingi gencarnya semburan lumpur yang diperkirakan baru bisa berhenti minimal lima tahun lagi.

Peneliti gunung lumpur (mud volcanoes) Adriano Mazzini dan Anders Nermoen dari Departemen Geologi, Oslo University, Norwegia, serta Gregory Ahmanov dari Moskwa University, Rusia, meyakini semburan dari kawah gunung lumpur itu tidak bisa dihentikan sebelum kantong lumpur yang masih tersisa sekitar 12 juta meter kubik habis.

Musibah semburan lumpur panas memang menyisakan pelbagai macam masalah yang makin sulit ditangani. Mulai kerugian materiil yang diderita warga dan kegiatan usaha yang ada disekitar lokasi kejadian, hingga permasalahan sosial yang harus ditanggung para warga. Belum lagi tentang kerusakan lingkungan yang masih menjadi perdebatan, karena akan berdampak lebih fatal bagi masa

depan jika hal itu diabaikan.

Tim Nasional Pemerintah pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Langkah tegas pemerintah ini diambil karena setelah 100 hari, bencana luapan lumpur Lapindo belum juga teratasi.

Tim nasional bertugas mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial.

"Pembentukan tim ini untuk menyelamatkan penduduk di sekitar daerah bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan lumpur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang paling kecil," jelas Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, Selasa (12/9).

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional dapat mengundang dan meminta pen-

dapat serta bantuan teknis dari instansi terkait dan masyarakat.

Keppres yang ditandatangani oleh Presiden RI tanggal 8 September 2006 ini akan berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Tak Mudah Atasi Lumpur Bagaimanapun, Ketua Tim Pelaksana Penanggulangan Lumpur Basuki Hadimoeljono mengakui adanya kecenderungan volume keluarnya lumpur semakin besar. "Sejak terjadinya luapan pada 29 Mei hingga 12 September 2006, volume lumpur telah mencapai 6,15 juta m3," kata Basuki, Kamis (21/9).

Menurut Basuki yang juga Kepala Balitbang Departemen Pekerjaan Umum (PU), antara 29 Mei hingga 7 September 2006 volume luapan lumpur mencapai 5,7 juta m3 atau 55.000 m3 per hari.

Menurut Basuki, solusi penanggulangan lumpur tidak lagi melalui penambahan kolam penampungan.

Penanganannya akan dilakukan dengan dua cara, yakni mengalirkannya ke lokasi bekas tambang galian C di Ngoro dan Kalimati.

Menneg LH Rahmat Witoelar telah mengatakan, lumpur tidak mengandung bahan yang berbahaya, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran lumpur membahayakan manusia dan lingkungan.

Tujuh Arahan Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelang akhir September (27/9), memutuskan tujuh arahan kepada Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo dan tim terkait.

"Setelah kita memberikan informasi terakhir kepada Presiden mengenai kondisi di lapangan dan laporan–laporan tersebut maka Presiden memberikan tujuh arahan,“ kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Pertama, kawasan kurang lebih 40 ha yang sekarang tergenang lumpur, dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, karena itu sudah tidak lagi layak untuk ditinggali.

Kedua, melakukan upaya penghentian lumpur sejauh secara scientific masih ada kemungkinan akan berhasil. Ketiga, mengalirkan sebagian air lumpur yang telah diolah ke Kali Porong.

Arahan Presiden keempat, kata Djoko, merupakan konsekuensi yang pertama dimana kawasan tadi dinyatakan sebagai kawasan rawan bahaya dan tidak layak huni.

“Presiden menginsruksikan agar dilakukan pemukiman kembali atau resettle-

ment .

Harus ada pemukiman baru, tidak hanya rumah, tetapi rumah plus penghidupannya.

Warga harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Disamping itu ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat adalah ganti rugi yang wajar,“ tambah Djoko.

Kelima lumpur yang masih terus muncul diupayakan ditampung dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Sekarang ini akan dibawa ke tempat–tempat yang sudah tersedia antara lain di Ngoro (Mojokerto), dan Krian (Sidoarjo). Di sana nanti akan dibuat satu industri bahan bangunan,“ kata Djoko menjelaskan permintaan Presiden.

Keenam, tanggul dan pond yang harus tetap dipelihara dan diperkuat. Dan, ketujuh adalah mengenai masalah infrastruktur yang sekarang ini terganggu. “Soal jalan tol, Presiden setuju untuk di realignment. Dialihkan arahnya. Jadi dari Surabaya menuju ke Gempol, itu dialihkan ke kanan, sampai akan masuk kembali sebelum Gempol, “ jelas Djoko.

Sebab alternatif meninggikan dengan timbunan dan pembangunan jalan layang sangat tidak mungkin dan berbahaya karena di sekitar lumpur itu ada kemungkinan terjadi bio hazard . Karena di bawah lumpur itu juga ada pipa gas yang dikhawatirkan pecah ketika suatu saat terjadi penurunan tanah. "Presiden juga minta selain jalan tol, pipa gas, rel kereta api dicarikan alignment baru,“ tegas Djoko Kirmanto.

Tetap Utamakan Warga Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan masalah lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu jalan tol, jalur kereta api, dan masyarakat yang menjadi korban.

Wapres mengatakan masyarakat Sidoarjo telah datang menemuinya dan menyatakan keinginan mereka untuk relokasi dari pemukiman mereka. “Pada dasarnya masyarakat setuju (untuk relokasi) dan memang tidak ada jalan lain,” ungkap Wapres.

Betul juga, Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menyatakan bahwa penanganan fenomena semburan lumpur seperti terjadi di Porong Sidoarjo baru bisa berhenti sendiri setelah lima tahun.

Padahal saat ini yang terjadi banyak rumah-rumah yang dekat dengan lokasi sumur gas terendam dan beberapa unit usaha tidak beroperasi lagi, belum lagi hektaran sawah yang sudah tidak bisa diharapkan menjadi sumber mata pencaharian. Karena itu butuh kerjasama semua pihak untuk mencegah luapan lumpur ini berdampak buruk pada kehidupan manusia. (ridwan/fix/dialog publik/berbagai sumber)

Prioritas, Lindungi Warga!

Bum! Suara letupan diiringi getaran tanah mengagetkan Abdul Gani (51). Warga Gubeng Surabaya yang sedang menginap di rumah adiknya di Dusun Balong Kenongo Desa Reno Kenongo KecamatanPorong Sidoarjo itu mengira ada bom. Ia bergegas lari ke luar rumah dan mencari sumber suara.

Alangkah terkejutnya ia, ketika melihat lumpur membuncah deras keluar dari dalam tanah di tengah areal persawahan di seberang jalan tol, tak jauh dari sumur eksplorasi milik PT Lapindo Brantas Inc. Tak tanggungtanggung, tinggi semburannya mencapai 6 meter lebih.

Rupanya semburan pertama lumpur panas itulah yang berbunyi “bum” tadi.

Kendati lumpur terus membludak menggenangi lahan di sekitarnya, toh Abdul Gani dan adiknya tenangtenang saja. Ia menduga, Desa Balong Kenongo bakal aman-aman saja karena letaknya berada di seberang jalan tol. Namun ternyata dugaannya luput. Hanya dalam waktu sehari semalam, lumpur panas ternyata berhasil “menye-

Edisi 15/Tahun II/September 2006

berangi” jalan tol lewat gorong-gorong, dan menggenangi seantero Desa Reno Kenongo. Sawah, kebun dan rumah penduduk terendam. Warga pun lintang pukang mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena gas yang keluar bersama lumpur membuat pedih mata dan menyesakkan pernafasan. “Katanya sih mengandung gas belerang atau H2S,” kata Abdul Gani.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan, yang terpenting adalah menyelamatkan manusia. Departemen Sosial juga terus melakukan kontrol dan pengawasan penangangan evakuasi korban semburan lumpur panas. “Karena musibah ini masih menjadi tanggung jawab Lapindo yang sampai hari ini dibantu dengan pihak TNI,” kata Ghazali Situmorang, Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Depsos, Rabu (27/9).

Ia mengatakan, apabila musibah semburan luberan lumpur Lapindo yang meluas dikategorikan sebagai musibah nasional oleh pemerintah pusat, maka Depsos akan menangani semua penanganan dan penyelamatan eva-

kuasi korban Lapindo di Sidoarjo.

"Kendatipun penanganan evakuasi korban Lapindo tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi Depsos yang berada di daerah (Suku Dinas Sosial) tetap melakukan penanganan para korban termasuk menyelamatkan warga disaat emergency (darurat)," kata Ghazali.

Ia juga menambahkan penyelamatan warga akibat musibah lumpur lapindo tidak hanya berupa memberi bantuan dan penyelamatan evakuasi warga, termasuk juga dalam menangani dampak masalah sosial yang dialami warga (gun/fix/berbagai sumber) akibat lumpur panas Lapindo.

5

Cukupkah persediaan makan rakyat di kemudian hari?

Jika tidak, bagaimana cara menambah persediaan makanan rakyat kita?

Bung Karno, 27 April 1952 Persoalan ketahanan pangan kerap menjadi perhatian masyarakat luas. Ketahanan pangan rumah tangga merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang tidak boleh diabaikan pemerintah. Apabila pemerintah yang sedang berkuasa tidak mau menghadapi, maka akan banyak masalah yang dapat terjadi di kemudian hari.

Dalam sejarah negara ini, Presiden pertama RI, Sukarno menyadari betul betapa vital ketahanan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya. Lima puluh tahun lalu, tepatnya 27 April 1952, dalam pidato acara Peletakan Batu Pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor, Presiden Sukarno berucap "... Apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari ... Oleh karena, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat".

Dari penggalan pidato tersebut tampak Presiden Sukarno menyadari betul betapa pentingnya ketersedian pangan. Bila negara tidak mampu menyediakan pangan yang cukup bagi rakyatnya, maka akan timbul keresahan sosial yang akan berujung pada terganggunya kestabilan ekonomi dan politik. Ironisnya, pemerintahan Presiden Sukarno pada 1965 pun jatuh salah satu pemicunya adalah membubungnya harga bahan pangan, khususnya beras. Peristiwa yang hampir sama terulang kembali pada saat jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Pada saat itu, dalam waktu dua bulan harga beras meningkat tiga kali lipat dan masyarakat kota menyerbu toko dan supermarket untuk memborong bahan pangan.

David Nelson, seorang kolumnis menulis di Newsweek pada April 1996 yang mengatakan bahwa shortage of food can lead to a civil war (kekurangan pangan dapat menimbulkan perang saudara). Kegundahan Presiden Sukarno saat itu didasarkan pada analisis yang menunjukkan pada 1952 terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan beras Indonesia. Pada saat itu, dengan jumlah penduduk sebanyak 75 juta dan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 86 kg (setara dengan 1.712 kkal/ hari), maka kebutuhan beras dalam negeri mencapai 6,45 juta ton, sementara produksi beras nasional hanya mencapai 5,5 juta ton, maka terjadi defisit sebesar 0,95 juta ton (15% dari kebutuhan).

Belajar dari Vietnam Seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam juga mengandalkan sebagian besar hidup perekonomiannya pada sektor pertanian, terutama beras. Sejak terjadinya reunifikasi tahun 1975, Vietnam menetapkan pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya.

Saat itu, lebih dari 60 persen rakyatnya hidup dari pertanian padi yang dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, meski ingin menjadi negara industri, Pemerintah Vietnam sadar tidak mungkin meninggalkan begitu saja sektor pertanian. Apalagi, tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat untuk mengadopsi ilmu dan teknologi

yang menjadi syarat utama industri belum mencukupi. Lompatan yang terlalu cepat hanya akan membuat rakyat gagap. Kenyataan ini disadari sepenuhnya oleh para pemimpin Vietnam.

Untuk itu, diambil keputusan untuk membagi pembangunan Vietnam dalam dua arah. Wilayah selatan dikembangkan menjadi daerah industri dan perdagangan, sementara wilayah utara untuk pertanian karena iklimnya lebih memungkinkan.

Agar antara utara dan selatan tidak terjadi jurang yang dalam, pada tahap awal Pemerintah Vietnam memfokuskan diri dalam membangun infrastruktur, mulai dari irigasi, pencetakan sawah, hingga jalan-jalan yang menembus sampai ke pelosok-pelosok desa yang menjadi sentra produksi padi.

Sebagai negara sosialis, Vietnam mempunyai kebijakan kepemilikan tanah yang lebih tegas. Ada batas minimum kepemilikan lahan yang dijaga oleh pemerintah. Lebih dari 80 persen kebutuhan pangan keluarga petani dipenuhi sendiri oleh lahan pertanian yang dimiliki keluarga itu.

Kelebihan produksi yang tidak dikonsumsi oleh keluarga boleh dijual ke pasar, dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan kepada pemerintah maupun ke pasar akan mendapatkan harga sama baiknya.

Namun, ada ketentuan yang tidak tertulis tetapi berlaku di masyarakat, yakni bahwa keluarga petani akan menyerahkan beras terbaiknya untuk dikelola pemerintah, yang diperuntukkan untuk ekspor. Sementara, yang kurang baik dikonsumsi sendiri.

Hanya dalam waktu 11 tahun sejak reunifikasi atau berakhirnya perang saudara, Vietnam telah menjadi negara pengekspor, tidak hanya padi, tetapi juga hasil pertanian lainnya seperti gula, kacang tanah, kopi, teh, karet, dan serat jute.

Hingga hari ini Pemerintah Vietnam tetap berupaya untuk menjadikan pertaniannya sebagai tulang punggung, meski industrinya mulai berkembang dan meluas. Bekerja sama dengan China, Kamboja, dan Laos, Vietnam membangun infrastruktur di daerah aliran Sungai Mekong.

Intesifikasi Berkenaan dengan dukungan jaringan irigasi terhadap ketahanan pangan, dalam data pemerintah dikatakan bahwa 84% produksi padi dihasilkan oleh sawah beririgasi, namun saat ini baru 10,6% dari 6,7 juta Ha jaringan irigasi yang mempunyai waduk sedangkan sisanya dialiri oleh air yang berasal dari bendung biasa.

Melihat laju peningkatan kebutuhan padi tiap tahunnya yang mencapai 1,4 % tiap tahunnya, diperkirakan Indonesia perlu memiliki jaringan irigasi seluas 13,5 juta Ha pada tahun 2020.

Saat ini Dep PU pun tengah melakukan identifikasi untuk kelayakan pembangunan irigasi baru seluas di atas 10.000 Ha di Pulau Sulawesi Pemerintah mengalokasikan lahan hutan produksi yang sudah tidak produktif lagi seluas sembilan juta hektare di seluruh wilayah Indonesia untuk pengembangan hutan tanaman dengan porsi masing-masing 60 persen masyarakat dan 40 persen untuk investor.

Pengalokasian lahan hutan tidak produktif itu merupakan bagian dari intensifikasi pelaksanaan program besar pemerintah, yaitu program ketahanan pangan, pendayagunaan lahan hutan dan reforma agraria dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Menteri Pertanian Anton Apriantono dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta Kamis (28/9), mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menu-

....pembangunan pertanian berkelanjutan sangat penting karena akibat krisis nasional yang berpuncak pada tahun 1998, Indonesia menghadapi permasalahan besar, yaitu kemiskinan, pengangguran dan utang negara yang membengkak.

(Presiden Yudhoyono)

gaskan kepada Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan program intensifikasi itu.

Mentan Anton menyatakan keyakinannya bahwa ketiga hal ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga ke depan masalah pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi.

Di tempat yang sama, Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, presiden telah menyetujui pengalokasian lahan 9 juta hektare di daerah Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Lahan tersebut dinilai mempunyai potensi untuk pengembangan hutan tanaman industri dan tanaman rakyat.

Menurutnya, pengembang lahan itu akan diberi konsesi sebagai hak pemanfaatan kawasan selama 100 tahun baik bagi masyarakat maupun investor. Untuk pengembangan hutan tanaman ini akan menggunakan dana reboisasi yang sementara nilainya Rp9,7 triliun. “Untuk pengembangan hutan tanaman ini akan memaksimalkan menggunakan dana reboisasi sesuai dengan peraturan pemerintah 34 dan 35 dan UU No. 41 yang mengatur dana reboisasi ini harus dikembalikan untuk kepentingan reboisasi,� katanya.

Dia menambahkan untuk menindaklanjuti proses pemanfaatan dana reboisasi itu, pemerintah akan membentuk sebuah lembaga keuangan pengelola dana tersebut, dan paling lambat lembaga itu sudah terbentuk pada bulan November mendatang.

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat petani, pihaknya juga akan mengalokasikan lahan hasil konversi seluas 5,25 juta hektare dari lahan kawasan hutan milik PT Perhutani.

Sementara itu, Kepala BPN Joyo Winoto menambahkan, Presiden menggariskan kepada ketiga pihak tersebut untuk menjalankan tiga hal besar, yakni masalah pertama yang berkaitan dengan ketahanan pangan akan menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian, masalah kedua yang berkaitan dengan pengembangan kawasan kehutanan dan hutan tanaman menjadi tanggungjawab Departemen Kehutanan. “Sedangkan masalah ketiga yang berkaitan khusus dengan reforma agraria, yang bertanggung jawab adalah Kepala BPN. Tetapi ketiga – tiganya sepenuhnya akan berada di bawah koordinasi presiden, “kata Joyo Winoto. Ia juga menjelaskan bahwa lahan seluas 8,15 juta hektare tanah dialokasikan untuk tujuan reforma agraria serta untuk pengembangan perke-

LAPORAN UTAMA 6

Edisi 15/Tahun II/Se

bunan sawit dan tebu.

Pertanian Berkelanjutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam orasi ilimiah, ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Andalas menyatakan bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan sangat penting karena akibat krisis nasional yang berpuncak pada 1998, Indonesia menghadapi permasalahan besar, yaitu kemiskinan, pengangguran dan utang negara yang membengkak.

Dari semua permasalahan dan kesulitan tersebut, golongan ekonomi terlemahlah yang menderita, dan sebagian besar adalah kaum petani. Menurut Presiden, dalam gerak pembangunan ekonomi yang berlangsung dewasa ini, sering kali pertumbuhan sektor pertanian tidak berimbas langsung pada peningkatan kesejahteraan para petani. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan dan jauh dari rasa keadilan. “Meskipun dalam banyak pandangan rasio kontribusi sektor pertanian pada ekonomi makin susut dan berkurang, namun kenyataannya kontribusi itu masih besar. Kontribusi pangan dan sektor pertanian terhadap PDB tahun 2005 tercatat hanya 13,4 persen, namun jika agroindustri dan agroservices diperhitungkan terhadap perekonomian nasional, diperkirakan diatas 50 persen," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden dalam kesempatan itu juga menyerukan untuk memperkokoh ketahanan komoditas yang sering disebut sebagai FEWS atau Food Energy and Water Sustainability, untuk menjamin keadilan dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, lalu menjadikan pertanian sebagai way of life, sebuah peradaban dimana kesadaran itu untuk urusan produktifitas dan teknologi penanaman.

Dewan Ketahanan Pangan Sesuai Keputusan Presiden No. 132 Tahun 2001, tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, saat ini sudah 29 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Lembaga ini dimaksudkan sebagai salah satu ujung tombak upaya memantapkan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan peran pemerintah bersama masyarakat.

Secara umum ada dua kerja besar yang mesti dilakukan oleh oleh pemerintah bersama masyarakat. Pertama, peningkatan pasokan (produksi) dan penurunan permintaan (konsumsi) pangan.

Peningkatan produksi pangan dapat dilakukan melalui: ekstensifikasi atau perluasan areal tanam, dengan arah pengembangan di Luar Jawa; rehabilitasi sarana irigasi yang saat ini kondisinya sudah sekitar 40 persen rusak; dan peningkatan indeks pertanaman melalui efisiensi pemanfaatan air.

Selain itu, peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas atau intensifikasi seperti penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, dan efisiensi pemanfaatan air. Kegiatan lain yang juga dapat menyumbang pada penyediaan pasokan dari domestik adalah pengurangan kehilangan hasil saat panen dan pascapanen melalui introduksi alat mesin pertanian, termasuk teknologi penggilingan padi.

Kedua, adalah diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Diversifikasi produksi dilakukan melalui (a) pengembangan pangan karbohidrat khas Nusantara spesifik lokasi, seperti sukun, talas, garut, sagu, jagung dan lain-lain, (b) pengembangan produk (product development) melalui peran industri pengolahan untuk meningkatkan cita rasa dan citra produk pangan khas nusantara (image product) dan (c) peningkatan produksi dan ketersediaan sumber pangan protein (ikan, ternak) dan zat gizi mikro (hortikultura).

Kembangan Diversifikasi Pangan Diversifikasi konsumsi pangan pada dasarnya terkait dengan upaya mengubah selera dan kebiasaan makan. Karena itu, pokok kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan, sosialisasi, dan promosi mengenai pola pangan beragam, bergizi, berimbang. Pendekatan pengembangan diversifikasi konsumsi pangan jangan diidentikkan dengan kegiatan pengentasan kemiskinan, tetapi merupakan upaya perbaikan konsumsi gizi dan kesehatan.

Dengan mengonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi, dan dengan kandungan nutrisi yang berimbang, maka kualitas kesehatan akan semakin baik. Hasil ikutannya adalah, konsumsi beras per kapita diharapkan menurun. Hasil ikutan ini sama pentingnya dengan pencapaian tujuan utamanya tadi. Apabila upaya-upaya tersebut di atas berhasil dilakukan maka: (a) produksi padi dan pangan sumber karbohidrat lain serta protein dan zat gizi mikro akan semakin meningkat, (b) konsumsi beras per kapita akan menurun, dan (c) kualitas konsumsi pangan masyarakat akan semakin beragam, bergizi dan berimbang.

Bahan baku pangan yang sederhana dengan harga murah di tangan ahlinya, akan terjadi perubahan signifikan menjadi pangan yang tersaji rapi dan menggugah selera para penikmat pangan. Dengan demikian, pangan lokal akan lebih diminati semua lapisan masyarakat. (f/berbagai sumber)

n II/September 2006

Persoalan mendasar ketahanan pangan Indonesia adalah masalah persepsi masyarakat.

Persepsi yang banyak berkembang adalah pangan identik dengan beras. Padahal sebenarnya sejak dahulu telah tumbuh budaya lokal (local wisdom) yang membiasakan masyarakat atau komunitas tertentu mengonsumsi bahan non-beras.

Untuk Papua dan Irian Jaya Barat misalnya, mereka makan umbi-umbian dan sagu.

Sementara di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Lumajang, Malang Selatan, dan daerah Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta, masyarakat lebih banyak mengkonsumsi tiwul, bahan olahan dari ketela pohon.

Masyarakat Kecamatan Tempilang di Kabupaten Bangka Barat biasa mengkonsumsi beras aruk yang terbuat dari singkong berbentuk butiran-butiran kecil dengan rasa khas.

Beras aruk hasil olahan tradisional ini bisa tahan simpan sampai 1 tahun.

Mermbangun Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang dirumuskannya sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rurnah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, arnan dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

Harus diakui bahwa bahan pangan umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, garut, talas, gadung, ganyong, gembili dan suweg) dalam bentuk segar juga memiliki kandungan kalori dan protein yang rendah. Karakteristik rendah kalori ubi segar dapat dihilangkan dengan memprosesnya menjadi bahan kering berupa irisan atau tepung dengan kadar air setara beras aman simpan.

Kandungan protein tepung ubi dapat ditingkatkan dengan menambahkan tepung kacang-kacangan sehingga menjadi tepung komposit. Tiwul merupakan salah satu bentuk olahan pangan dengan bahan baku ketela pohon yang dikeringkan, kemudian ditepung.

Keaneka-ragarnan pangan memang merupakan salah satu prasyarat pokok dalam konsumsi pangan yang cukup mutu dan gizinya. Dan usaha menganeka-ragamkan pangan rnasyarakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Beberapa tonggak sejarah yang penting dalam usaha penganeka-ragarnan pangan, pada tahun 1950-an telah dilakukan usaha melalui Panitia Perbaikan Makanan Rakyat; tahun 1963 dikembangkan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, tahun 1974 dikeluarkan Inpres 14/1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR) yang kemudian disempurnakan dengen Inpres 20/1979, melanjutkan proses sebelumnya pada Pelita VI telah pula dikembangkan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG).

Kembangkan Budaya Lokal Usaha membangun Ketahanan pangan pada umumnya dan keaneka-ragaman pangan khususnya saat ini diaktualisasikan kembali antara lain melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang :Propenas, yang menetapkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keaneka-ragarnan produksi bahan pangan, segar maupun olahan; mengembangkan kelembagaan pangan yang menjarnin peningkatan produksi dan konsurnsi yang lebih beragam, mengembangkan bisnis pangan, dan menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat.

Keanekaragaman pangan yang dibentuk dari budaya lokal seperti pengembangan tiwul instan merupakan alternatif yang paling rasional untuk memecahkan permasalahan kebutuhan pangan (khususnya karbohidrat). Penataan pola makan yang tidak tergantung pada satu sumber pangan (beras), memungkinkan tumbuhnya ketahanan pangan keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. (f)

7

WAWANCARA

KOMUNIKA Meutia Hatta

Berantas Trafficking Praktek perdagangan orang sudah sedemikian memprihatinkan, dengan terungkapnya banyak kasus, terutama perdagangan perempuan dan anak, antara lain, kasus pengiriman 40 perempuan muda ke Jepang, PSK anak di sebuah klub malam di Ambon, dan lain-lain.

Sejak beberapa waktu lalu, DPR telah menggodok suatu rancangan undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO).

Menyikapi hal ini, Presiden SBY telah menunjuk Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan, Meutia Hatta, dan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan materi RUU. Berikut petikan wawancara Mediodecci dari KomunikA dengan Meutia Hatta, beberapa waktu lalu.

Bisa dijelaskan mengenai RUU PTPPO yang, kabarnya disampaikan DPR ke pemerintah?

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau RUU PTPPO merupakan suatu rancangan perundang-undangan terkait dengan pemidanaan pelaku trafficking dan perlindungan terhadap korban.

RUU ini disampaikan DPR ke pemerintah sebagai usul inisiatif DPR, melalui Surat Pimpinan DPR RI No. RU.02/6063/DPR-RI/2006 tanggal 28 Juli 2006 lalu.

Bagaimana pemerintah menyikapi usul DPR ini?

Pemerintah sangat menyambut baik usul DPR ini, terutama mengingat trafficking di Indonesia yang semakin merajalela. Untuk itu, Bapak Presiden telah menyampaikan jawaban kepada Ketua DPR RI melalui surat No. R.67/Pres/8/2006 tanggal 14 Agustus kemarin.

Bagaimana isi surat jawaban Presiden, bisa tolong dijelaskan?

Intinya, melalui surat tersebut, Bapak Presiden menugaskan saya dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU ini bersama DPR. Terkait penugasan tersebut, hal-hal apa saja yang telah dipersiapkan sejauh ini?

Setelah menerima penyampaaian RUU tersebut, pemerintah mempunyai waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, sebagaimana tercantum dalam UU No. 10/ 2004 tentang Pembentukan Perundangundangan.

Untuk itu, kegiatan yang dilakukan pertama kali adalah membentuk Panitia Penyusunan DIM yang anggotanya terdiri atas wakil instansi terkait dan masyarakat, seperti LSM dan organisasi masyarakat.

Selain itu, apa ada kegiatan lain yang dilakukan?

Kami juga sudah melaksanakan sosialisasi serta public hearing dengan para penegak hukum, Kaukus anak dan NGO anak, Kaukus Perempuan dan NGO Perempuan, sektor pemerintah terkait dan akademisi dari per-

guruan tinggi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk kritisasi dan mendapatkan masukan dalam penyusunan DIM.

Jadi, masukan bagaimana yang akan diajukan pemerintah terkait RUU ini?

Pada dasarnya, pemerintah menyetujui yang sudah disampaikan oleh DPR hanya ada beberapa tambahan untuk penyempurnaan, dalam isi, substansi maupun redaksionalnya.

Perubahan ini akan kami sampaikan kepada Presiden.

Penyempurnaan dilakukan agar RUU ini akan terkait dengan RUU lain, misalnya UU Perlindungan Saksi, sehingga ada harmonisasi antar UU dan tidak ada pertentangan. Ini penting karena kami ingin menghasilkan UU yang intensif dan sebaik-baiknya sehingga implemetasinya nanti bisa efektif.

Bisa dijelaskan perubahan-perubahan yang akan diajukan oleh pemerintah?

Untuk detail perubahan masih belum bisa Kami disampaikan saat ini, karena dalam surat dari Menteri Sekretaris Negara yang disampaikan kepada menteri-menteri yang mewakili, ada klausul yang menyatakan "Seandainya ada perubahan-perubahan, agar dua menteri dapat melaporkan kepada Presiden�. Jadi berhubung laporan belum disampaikan kepada Bapak Presiden, maka informasi detail masih belum bisa diberikan.

Tapi pada intinya, perubahan yang diberikan oleh pemerintah lebih kearah untuk memperjelas dan memperkuat rambu-rambu dengan penambahan isi dan perubahan redaksional yang memperkuat posisi UU ini nantinya. (ides)

Sindhunata

Laga Dunia Online-Programming

Anak Indonesia juga bisa berlaga di kompetisi programming secara online. Setiap tahunnya digelar dua kali turnamen yaitu TCO (TC Open) dan TCCC (TC Collegiate Challenge). TCO terbuka untuk siapa pun, sedangkan TCCC terbuka untuk kalangan mahasiswa. TCO biasanya diadakan sekitar pertengahan tahun, sedangkan TCCC di akhir tahun. Babak kualifikasinya dilakukan online di internet, lalu final-nya diadakan onsite di Amerika. Berikut petikan wawancara dengan Sindunata Sudarmaji, pria kelahiran Surabaya 5 Mei 1975 dengan Farida Dewi dari KomunikA melalui email.

8

Bisa diceritakan sedikit mengenai kompetisi bergengsi ini?

Kompetisi ini diselenggarakan TopCoder (TC) adalah sebuah perusahaan yang rutin mengadakan kompetisi programming secara online di internet. Ada berbagai macam kategori yang dilombakan, antara lain algoritma (problem-solving), component design, dan component development.

Yang paling banyak pesertanya adalah di kategori algoritma; kalau saya tidak salah untuk TCO 2006 ada sekitar 2000 orang lebih dari berbagai negara, sedangkan onsite finalisnya hanya 48 orang.

Untuk kategori komponen (design and development) diikuti sekitar 100 orang, dan onsite finalisnya 8 orang untuk masingmasing kategori. Kalau tidak salah, mereka akan menambah satu jenis turnamen lagi yaitu TCHS (TC High-School ), yang ini khusus untuk siswa high-school (SMU).

Anda adalah satu-satunya pemenang Kompetisi TCO World Championship dari Indonesia, memang sebelumnya belum ada?

Lebih tepatnya saya menang TCO 2006 di kategori component development. Tahun lalu di TCO 2005 ada peserta dari Indonesia yang berhasil masuk final di kategori algoritma, yaitu Ardian Kristanto Poernomo. Walaupun tidak juara 1, tapi bisa tembus final kategori algoritma adalah suatu prestasi yang sangat heboh sekali lho. Ardian ini juga yang kemarin menjuarai Google India Code Jam dua kali berturut-turut tahun 2005 dan 2006.

Prestasi yang tidak mudah dicapai. Apa upaya yang anda lakukan?

Ora-et-labora , banyak berdoa dan berusaha. Waktu itu saya terpacu melihat

ada orang Filipina yang berhasil masuk final TCO 2004 di kategori component development. Kalau Filipina bisa, harusnya kita juga bisa, dong. Tahun 2005 belum berhasil, puji Tuhan, tahun 2006 bisa.

Saya juga banyak belajar dari temanteman lain, baik di berbagai komunitas programmer Indonesiamaupun internasional.

Yang penting tetap semangat terus dan mau aktif belajar dari mana saja.

Hal tersulit dalam kompetisi tersebut?

Selain masalah waktu, karena kompetisi development menuntut waktu cukup banyak, juga masalah robustness dan cleanliness dari program/code yang kita tulis. Robust maksudnya code yang kita tulis harus handal dan bekerja sesuai yang diharapkan, baik pada saat diberikan input yang benar maupun input yang salah. Cleanliness menyangkut kerapian dan elegansi dari program yang kita tulis supaya mudah dibaca dan dikembangkan lebih lanjut.

Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut?

Kalau untuk masalah waktu, banyak nglembur sampai pagi, kadang-kadang sampai jam 4 pagi. Kalau untuk masalah cara pemrograman, ini adalah proses belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan juga dengan belajar dari program/code dan teknik orang lain.

Tentang kreatifitas anak muda Indonesia di bidang teknologi, bagaimana menurut pandangan anda?

Menurut saya teknologi itu pada dasarnya untuk membantu mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita bisa

proaktif menganalisa kegiatan sekeliling kita sehari-hari, misalnya apa yang bisa dibuat lebih efisien, bagaimana sesuatu bisa dikerjakan dengan lebih baik/murah, kita sebenarnya sedang mencoba belajar kreatif dan inovatif.

Menurut saya, sebaiknya dimulai sejak dini dari bangku sekolah, mulai dari tugas-tugas dan cara belajar/mengajar yang membuat siswa lebih kreatif mencari solusi sendiri.

Dari sisi seorang programmer , menurut pandangan Anda sejauh mana minat anak bangsa terhadap teknologi?

Oh, saya kira besar sekali, baik sebagai user ataupun produser. Saya sendiri kadang kagum melihat inovasi yang dibuat temanteman mahasiswa yang sedang membuat penelitian/tugas akhir, kadang-kadang sederhana saja tapi membuat kita takjub "mengapa tidak ada yang pernah berpikir seperti ini ya?".

Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk merangsang kreativitas anak bangsa di bidang teknologi?

Saya kira semua sarana/prasarana yang diperlukan untuk membuat pendidikan (yang bagus) bisa dinikmati dengan mudah oleh semua lapisan bangsa. Misalnya saja fasilitas internet di setiap sekolah/universitas (sampai yang di pelosok-pelosok) karena bagi saya ini juga salah satu sarana utama dalam belajar.

Dalam hal ini saya salut dengan Singapura yang katanya mempunyai target supaya semua warga negaranya melek internet.

Selain itu, khususnya untuk bidang IT, belajar dari India (dan Malaysia), saya kira pemerintah perlu memfasilitasi para investor/ perusahaan IT multinasional untuk mau (fdm) membuka cabangnya di Indonesia.

Edisi 15/Tahun II/September 2006

OPINI

KOMUNIKA S Arifianto*

Digital Divide dalam Tatanan Budaya Lokal

D

isadari atau tidak saat ini telah terjadi kesenjangan informasi (digital divide) yang begitu tajam antara orang-orang yang berkesempatan dan berkemampuan untuk menggunakan teknologi informasi yang diatributkan kepada orang perkotaan, ekonomi mapan, terdidik, berpengetahuan, umumnya kaum lelaki, versus mereka yang tidak memiliki kesempatan dan kemampuan yang diatributkan kepada orang desa, miskin, tidak terdidik, umumnya kaum wanita.

Dalam konteks sosial budaya, hal semacam ini sering dianalogikan sebagai kesenjangan sosial antara budaya si kaya dan budaya si miskin. Sedangkan pada tataran implementasi penerapan teknologi informasi, kesenjangan semacam itu terjadi sangat tajam antara masyarakat urban yang dekat dengan sumber informasi dengan masyarakat rural yang jauh dari sumber informasi.

Pertanyaannya, benarkah kesenjangan ini salah satunya disebabkan karena adanya perbedaan budaya lokal yang diyakini sebagai cara pandang di masing-masing daerah dalam penggunaan teknologi informasi?

Bagi masyarakat kota, penggunaan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk mendukung berbagai kegiatannya. Sebaliknya, bagi masyarakat di perdesaan, teknologi informasi--meski dipaksakan--sebagian besar masih belum menjadi kebutuhan pokok mereka, walaupun sebenarnya teknologi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengubah budaya masyarakat dari yang bersifat konvensional menjadi moderen.

Tentunya perubahan itu tidak hanya dilihat dari sisi budayanya saja, namun juga di bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya, khususnya sebagai alat pendorong untuk memajukan komunitas masyarakat baik sebagai pengguna teknologi informasi maupun bukan pengguna teknologi informasi. Karena pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri bisa dianalogikan sebagai pedang bermata dua, yang mana di satu sisi bisa memberikan hal yang bersifat positif, tetapi di sisi lain justru sebaliknya.

Hal yang positif misalnya kemajuan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai alat pendorong dari sejumlah negara maju untuk menggunakan modal dan sumberdaya bagi program perluasan akses komputer dan internet bagi masyarakat di belahan negara berkembang lainnya termasuk Indonesia. Artinya teknologi informasi akan membuat sumber daya manusia semakin produktif un-

kilas -gov

e

www.malteng.go.id Sarana Komunikasi dan Informasi Potensi Daerah "Lestarikan Adat Maluku!" Itu sapaan yang menyambut pengakses situs resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Tampilan situs yang tergolong dinamis dengan animasi flash diperindah dengan gabungan warna yang soft.

Situs ini juga menyediakan forum publik sebagai ruang bagi pengakses yang ingin berdiskusi tentang kebijakan Pemkab

tuk memperluas jaringan kerja, berwawasan luas, berpengetahuan, serta untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan. Dengan demikian teknologi informasi bisa dianggap sebagai kekuatan pemberdayaan manusia untuk mencapai tujuan yang lebih produktif.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut pihak Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika telah mencanangkan misinya bahwa tahun 2015 diharapkan semua instansi pemerintah dengan kelompok komunitas masyarakat perdesaan di Indonesia sudah harus tersambung jaring-an internet.

Diharapkan misi pengembangan teknologi informatika tersebut memberikan gambaran realitas semisal bagaimana seorang petani di perdesaan bisa mengecek harga produk di pasar

dengan menggu-nakan jasa inter-net, bisa mema-sarkan produknya melalui internet, bagai-mana seorang dokter di kawasan perkotaan bisa memeriksa pasiennya di perdesaan hanya melalui sebuah kamera internet. Ini artinya, ketika kita hidup di era digital, dia-sumsikan semua keuntungan ekonomi bisa diraih dari pengelolaan teknologi informasi, bukan semata dari produksi barang kebu-tuhan pokok.

Oleh sebab itu, teknologi informasi dan internet diusung ke perdesaan dengan harapan masyarakat desa dapat memanfatkan-

sakan sekarang ini.

Sementara hal yang bersifat negatif, misalnya, program "digitalisasi masyarakat" ini juga menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Di antaranya mempertanyakan tentang ideologi di balik program digitalisasi tersebut.

Argumentasinya, digitalisasi merupakan perluasan insfrastruktur kapitalisme yang mungkin menjadikan masyarakat miskin semakin terjerat dalam sistem sosial-ekonomi dan budaya global yang selama ini sudah membuat mereka menderita.

Teknologi informasi memang diusung dari budaya barat yang rasional dan moderen, dilakukan melalui teks media dan bahasa yang dominan digunakan (bahasa Inggris).

Bisa jadi hal ini akan mengancam kelestarian

budaya lokal komunitas masyarakat tertentu. Cara pandang konsep rasionalisme dan modernisme masih amat sulit diadopsi oleh komunitas masyarakat perdesaan tanpa melalui proses pendidikan ketrampilan dan penyuluhan lainnya, yang menjamin tidak adanya pengaruh negatif terhadap perkembangan budaya lokal di komunitas masyarakat perdesaan yang bersangkutan.

Proses asimilasi untuk menggeser budaya lokal menjadi budaya digital tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Itupun harus dimulai dari komunitas masyarakat perkotaan, baru ke komunitas masya-rakat perdesaan yang sudah diang-gap maju dan mampu mengakses teknologi informasi.

Persoalannya, mungkinkah kesenjangan sosial ekonomi antara komunitas masyarakat perkotaan dan komunitas masyarakat perdesaan akibat interaksi budaya teknologi informasi ini akan menghambat program pengembangan teknologi digital?

Barangkali untuk menjawabnya perlu dilakukan kajian secara mendalam dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Misalnya, adakah gejala kesenjangan sosial di perdesaan terjadi akibat rendahnya daya beli masyarakat terhadap penggunaan perangkat teknologi informasi?

Atau adakah kearifan lokal di komunitas masyarakat yang menyebabkan terhambatnya penggunaan teknologi informasi?

Semua permasalahan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar program pengembangan teknologi informasi yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat tidak berbenturan dengan budaya lokal komunitas masyarakat itu sendiri, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Pembangunan jaringan teknologi informasi yang dimungkinkan bisa mengancam kelestarian budaya lokal atau budaya daerah sebagai aset bangsa ini perlu dicarikan jalan keluarnya agar nantinya tidak berbenturan dan melindas budaya lokal pada komunitas masyarakat. Sinergi di antara keduanya bisa terjadi jika ada kemauan berbagai pihak untuk tidak memaksakan keinginannya tanpa melakukan analisis yang lebih mendalam akan dampak negatif yang mungkin terjadi atas interaksi kedua budaya yang berbeda tersebut.

Dengan demikian pengembangan teknologi digital harus ditempatkan pada kepentingan masyarakat secara universal, tanpa harus mengorbankan budaya masing masing pihak.

Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Komunikasi & Media di BPPI Yogyakarta

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Malteng, menyampaikan ide, kritik, dan saran. Selain itu, pengakses bisa menyampaikan harapan, keluhan dan keinginan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ada pula forum diskusi tentang berbagai tema yang langsung dipandu oleh administrator.

Menu-menu dalam situs ini sudah dikemas dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Berita serta informasi yang ditampilkan selalu diperbaharui. Fasilitas print dan send by e-mail juga disediakan dalam setiap content informasi yang disajikan. www.sumbawa.go.id Jaring Asmara Online Kalau selama ini penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dilakukan secara langsung dalam pertemuan tatap muka atau forum khusus, namun hal ini diolah dan dikemas sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam situs resminya, www.sumbawa.go.id.

Bahkan layanan keluhan masyarakat via sms ke nomer 6868, juga dikembangkan sebagai bukti kepedulian Pemkab untuk

Edisi 15/Tahun II/September 2006

nya untuk kehidupan sehari-hari. Tentu saja sebelumnya, para petani, pengrajin dan pelaku UKM, diberi bekal pelatihan, pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi informasi dan internet melalui kelompoknya agar mampu menggunakan sarana teknologi canggih ini untuk memajukan kesejahteraan komunitas masyarakat di lingkungannya.

Proses perubahan sosial ekonomi komunitas masyarakat seperti itu suka atau tidak suka di ikuti oleh perubahan budaya di masyarakat akibat pengaruh penggunaan teknologi informasi seperti yang kita lihat dan ra-

melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa. Sekalipun dalam tahap awal ini hanya khusus pelanggan jaringan seluler tertentu. Namun demikian pengakses lain bisa menggunakan fasilitas e-mail.

Situs interaktif "Tana Sabalong Samawela" ini dikemas interaktif dengan menyediakan polling dan sistem membership. Sistem member disediakan cuma-cuma guna menjaring sebanyak mungkin pengunjung tetap situs. Bahkan pengelolanya berjanji pada anggota membership akan diutamakan saat ada pengembangan fiturfitur baru di situs ini.

www.madiun.go.id Lembaga Penampung Pengaduan Masyarakat Lempung Dumas, istilah langsung mencolok mata saat membuka situs resmi Pemerintah Kabupaten Madiun. Lempung Dumas adalah layanan pengaduan masyarakat yang dibuka 24 jam di nomor 0351493 546. Selain itu bagi yang ingin berhemat pulsa bisa mengirimkan e-mail melalui fasilitas yang juga telah disediakan. Dalam situs ini pengakses juga bisa mendapatkan berbagai tulisan feature menarik tentang potensi dan prestasi anak daerah.

9

LINTAS DAERAH

KOMUNIKA Sumatera Utara

DKI Jakarta

Kembangkan Bandara Alternatif

Ajak Komunitas Atasi Flu Burung

Bandara Silangit di Kec. Siborongborong Taput beberapa tahun ke depan diproyeksikan menjadi bandara alternatif terkemuka di Sumut. "Berbagai langkah strategis sudah dipersiapkan, termasuk membuka kemungkinan memperluas jangkauan pelayanan keluar Sumatera," jelas Kabag Humin Pemkab Taput, Drs. Pestalen Pasaribu, usai peninjauan lokasi oleh Direktur Teknik Lapter Ditjen Perhubungan Udara, Irfa Samad ke Silangit.

Irfa Samad, mengatakan prospek Bandara Silangit ke depan sangat menjanjikan.

"Secara geografis bandara Silangit aman untuk penerbangan. Ada Danau Toba yang bisa dijadikan pendaratan darurat," tuturnya.

Saat ini pesawat yang melayani rute Silangit-Medan jenis pesawat CN 325 milik maspakai penerbangan Merpati, dua kali seminggu. Ke depan, jika Bandara Silangit telah memenuhi syarat, tidak mustahil bandara ini akan didarati pesawat berbadan lebar dan terbuka penerbangan Silangit-Jakarta.

Pengembangan bandara ini, rencananya akan dilakukan secara bertahap. "Diharapkan dana pengembangannya akan diakomodir APBN dan APBD Sumut.Tahun ini ada Rp20 miliar, yang dialokasikan juga untuk memperpanjang landasan pacu (run way, red)," pungkas Kepala Bandara Silangit, Martinus Hutasoit.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berharap agar pengawasan terhadap penyakit flu burung atau avian influenza dapat dilakukan berbasis sistem komunitas. “Hal ini akan lebih lebih efektif karena akan melibatkan masyarakat untuk mengawasi secara langsung,” ujarnya.

www.bainfokomsumut.go.id

Riau Sosialisasi Pilot Project Otonomi Desa Tahun ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan proyek percontohan (pilot project) Otonomi Desa (Otdes) pada 26 desa di 13 kecamatan. "Kegiatan ini diharapkan dapat mengukur kesiapan desa dalam mengelola dana penunjang otonomi," kata Sekretaris Daerah Bengkalis, H Sulaiman Kamis (22/9), di gedung daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut.

Proyek Otonomi Desa merupakan upaya mengembangkan desa agar menjadi mandiri dan mampu melaksanakan pembangunan berbasis kemasyarakatan. "Artinya, Kepala Desa hendaknya merangkul semua komponen masyarakat yang ada di desa dalam menjalankan kegiatan pembangunan," tegas Sulaiman.

Untuk menyukseskan program ini, Sekretaris Daerah Bengkalis menginstruksikan agar memantau secara sungguh-sungguh kegiatan proyek percontohan Otdes ini serta sekaligus memberikan pengarahan bimbingan kepada aparat desa di wilayah kerjanya masing-masing. “Jangan sampai kegiatan ini gagal. Karena kita sangat berharap pada tahun-tahun mendatang pelaksanaan Otdes ini dapat dilaksanakan di semua desa,” kata Sekretaris Daerah Bengkalis lagi. www.bengkalis.go.id

Dari Sabang Sampai Merauke

Fauzi Bowo mencontohkan satu program yang saat ini sudah berjalan dengan sistem komunitas adalah pemberantasan Demam Berdarah yang memberdayakan masyarakat, seperti adanya Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Saat ini sumber virus flu burung yang diketahui berasal dari unggas tersebut hanya menyerang manusia dan dikhawatirkan apabila terjadi mutasi gen, virus itu bisa menular dari manusia ke manusia seperti influenza pada umumnya. “Hal itulah yang harus diawasi secara cermat,” katanya.

Saat ini kasus flu burung ditemukan hampir di 30 provinsi di Indonesia dan Jakarta menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. Fauzi juga berharap tempat-tempat rawan, seperti lokasi perdagangan unggas atau pasar-pasar hewan dan tempat transit unggas diawasi secara khusus. Namun demikian, menurutnya hal yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat harus mempunyai pola hidup yang sehat dan bersih, karena dengan hanya hal itulah dapat menjamin semua jenis penyakit dapat dikendalikan.

“Sebagai contohnya dahulu di Eropa pernah terjangkit penyakit wabah penyakit Kolera dan TBC, akan tetapi hal tersebut bisa diatasi oleh penduduk di Eropa dengan cara meningkatkan kesadaran pola hidup yang bersih dan sehat,” katanya. T.YWA/Kus Jawa Timur Layanan Baru PT POS PT Pos telah mengembangkan Kios Pos sebagai konsep layanan baru untuk merespon kebutuhan masyarakat sekaligus upaya mereposisi diri dari konsep pengelolaan kantor menuju layanan yang tetap berbasis layanan komunikasi, logistik, jasa keuangan dan jasa keagenan.

"Kios pos ini adalah inovasi atas tantangan bisnis karena makin majunya sarana komunikasi dan teknologi seperti telepon seluler,” kata Direktur Bisnis Kurir PT Pos Indonesia (Persero) Subandi.

Kios Pos di Jawa Timur ini menggunakan layanan terintegrasi yang merupakan pertama di Jatim dan yang ketiga di Indonesia setelah Jakarta di Jatinegara dan Gedung DPR RI. Konsep Kios Pos ini sudah dilakukan oleh Administrasi Pos di berbagai negara seperti Australia, Thailand, Taiwan, Korea, Belanda, Jerman, Denmark, Belgia, Slovakia, Afrika Selatan, dan Brasil.

“Melalui Kios Pos, PT Pos Indonesia (Persero) ke depan akan secara total masuk dalam usaha ritel pada umumnya melalui kerja sama dengan para pengusaha kecil, koperasi, dan para pengrajin. Sehingga dapat menyalurkan produknya melalui Kios Pos ini,” kata Subandi. Karena itu ia berharap Kios Pos dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berbagai produk Kios Pos, pertama, layanan Jasa Pos (postal service) yang meliputi layanan komunikasi, logistik dan jasa keuangan. Kedua layanan keagenan meliputi jasa pembayaran (payment) setoran, angsuran dan tagihan seperti telkom, Telkomsel, ADIRA, FIF, Bank Muamalat, e-Batara Pos, HSBC, Citibank, Auto Summit, Columbia, BAF. Dan penjualan produk-produk milik Mitra Pos. Kios Pos ini juga menyajikan berbagai barang kebutuhan kantor. www.jatim.go.id

Kalimantan Timur Potensi Kepiting Melimpah

Prospek pengembangan potensi tangkapan Kepiting di perairan Penajam Paser Utara khususnya Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu sangat cerah. Menurut Ketua Kelompok Nelayan Bina Nelayan Desa Babulu laut H Syahrun, sekalipun produksi per bulan mencapai 6-7 ton, namun belum mencukupi kebutuhan pasar Balikpapan serta pasat ekspor Taiwan dan Korea. “Yang mengerjakan baru sekitar 600 nelayan. Kami sering kesulitan memenuhi permintaaan pasar,” kata Syahrun. Tiap hari, lanjut Syahrun, nelayan yang melaut hanya bisa menangkap sedikitnya 3-5 kilogram kepiting.

Menurut Syahrun, jika ada perusahaan atau investor yang menangani hal ini, maka

potensi dan harga jual akan meningkat. “Kita berharap, ada pabrik pengolahan kepiting disini, atau ada perusahaan penampungan,” harap Syahrun. www.penajam.go.id

Sumbawa Tawarkan Tiga Kawasan Investasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa,Nusa Tenggara Barat (NTB) terus membuka peluang investasi. "Saat ini kami mengembangkan konsep Agropolitian Alasutan, Agrobap-Pet Emparano, dan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sumbawa Selatan," tegas Bupati Sumbawa, Drs Jamaluddin Malik.

Kawasan Agropolitan Alasutan mencakup wilayah kawasan produksi berbasis pertanian lahan kering yaitu: Kecamatan Alas Barat, Alas, Utan, Buer, dan Rhee.

Sementara Kawasan Agrobap-Pet Emparano meliputi kecamatan Lopok, Lape, Maronge, Plampang, Empang dan Tarano

diarahkan sebagai kawasan terpadu berbasis pesisir dan peternakan.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sumbawa bagian selatan berbasis tanaman industri yang mencakup Kecamatan Labangka,Lunyuk,Orong Telu,Ropang Dan Moyo Hulu.

Menurut Bupati, Agropolitan Alasutan memiliki peluang investasi pembangunan sarana prasarana perdagangan,industri pengolahan dan agroprosesing serta usaha budidaya. Sedangkan Kawasan Agrobappet Emparano punya peluang investasi pembibitan, pengemukan dan budidaya ternak, usaha pe0nangkapan, budidaya dan pengolahan hasil laut, industri pakan serta perdagangan.

Sementara kawasan Kota terpadu Mandiri Sumbawa bagian selatan menjanjikan peluang investasi budidaya tanaman industri, perdagangan serta industri eksploitasi dan pengelolahan hasil tambang.

Pemkab juga telah mengeluarkan kebijakan khusus mendorong kemitraan investor dengan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta memberikan kemudahan perizinan melalui satu pintu serta insentif pajak.

"Kita upayakan pengembangan kawasan ini tetap memperhatikan kearifan lokal, penerapan teknologi tepat guna dan usaha padat karya dalam kerjasama investasi," tegas Jamaluddin. www.sumbawa.go.id

Kabupaten Aceh Besar

foto: mth

Benahi Ladang Tidur Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Besar terletak di ujung barat daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kabupaten ini merupakan titik awal dari Banda Aceh menuju daerah Aceh dan Sumatera lainnya melalui darat.

Di wilayah inilah pahlawan perjuangan nasional Cut Nyak Dien yang berasal dari Lampadang dilahirkan. Untuk menuju Aceh Besar bisa melalui udara dengan melewati Bandara Iskandar Muda.

Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di Kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya.

Kota Janthoi Kota Janthoi adalah ibukota Kabupaten Aceh Besar.

Di kota ini terdapat stasiun TVRI untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Tahun 2000, jumlah penduduknya tercatat 38.376 jiwa dengan tingkat kepadatan 110 per km2 dengan tingkat pertumbuhan 1,92 % per tahun.

10

Perjalanan panjang ditorehkan oleh kemukiman Janthoi untuk menjadi ibukota. Berawal tahun 1976 dan diresmikan melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Banda Aceh. yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh menjadi ibukota kabupaten berjalan mulai tahun 1976, ditandai dengan keluarnya Kembangkan Lahan Tidur Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yang termasuk kecamatan Pulo Aceh. Pulau-pulau utamanya yaitu Pulo Breh atau pulau beras dan Pulo Peunasoe atau Pulau Nasi.

Daerah seluas 2.974,12 ha, ini didominasi oleh lahan tidur. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan peluang ekspor berbagai sektor perekonomian, terutama komoditi hasil pertanian.

Pemkab Aceh Besar mengharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan tidur yang sampai saat masih banyak yang belum terjamah. “Kita akan terus memacu agar lahan tidur ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Seperti menanam pisang cavendish sangat mungkin dijadikan komuditi ekspor dari Aceh Besar,” kata Pj Bupati Aceh Besar, Drs H Zaini Aziz MM ketika berkunjung ke Kemukiman Reukih, Kecamatan Indrapuri. fix/alls

Edisi 15/Tahun II/September 2006

KOMUNIKA

LINTAS LEMBAGA

Departemen Komunikasi dan Informatika

Makan Tak Harus Nasi

Sampai akhir Agustus 2006, sudah 294 kabupaten/ kota di 28 provinsi yang terserang virus flu burung.

Demikian disampaikan Dr. Ir. Delima Hasri Azahari MS Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Antar lembaga Departemen Pertanian, pada acara Forum Konsultasi Publik dan Dialog Interaktif Pengendalian Flu Burung dengan Jejaring Kelompok Strategis di Garut (7/9).

Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut menurut Ketua Task Force Avian Influenza Deptan ini, kuncinya pelaksanaan biosecurity yang baik. Biosecurity bisa dilakukan dengan menjaga peternakan dari burung-burung liar sumber virus AI, dan pengawasan lalu lintas unggas. Selain itu langkah strategis dan dinilai amat penting adalah dengan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat, upaya-upaya pencegahan dapat disebarluaskan, sehingga masyarakat siap mencegah pandemik dapat dibangun.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika, Drs. Bambang Wiswaluyo, MPA, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk pencegahan flu burung. “Depkominfo bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, instansiinstansi pemerintah setempat dan elemen-elemen, unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat terus melakuakan sosialisasi yang berkesinambungan. Lewat langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama dan kesadaran bersama (Yuliarso) terhadap bahaya flu burung untuk mencegah penyebaran flu burung yang lebih luas.”

Bangun Pusat Sistem Layanan SMS Donasi dan Kuis Berhadiah Departemen Sosial akan membangun Pusat Sistem Layanan SMS Donasi Nasional, dan Pusat Sistem Layanan Kuis Berhadiah Nasional. “Kita telah melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan operator GSM/CDMA untuk memperoleh kesamaan persepsi dan kesepakatan atas rencana ini,” kata Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) Departemen Sosial, H. Muhammad Thalib, SH, di Jakarta, Kamis (21/9).

Dalam pertemuan koordinasi tersebut, dukungan terhadap rencana program donasi Depsos dinyatakan oleh perwakilan operator yang hadir, diantaranya PT. Indosat, PT Telkomsel, PT. Excelmindo, PT. Telkom Flexi, dan PT Mobile 8.

Kasubdit Bimbingan Pengerahan Dana dan Sumbangan Sosial Departemen Sosial, Drs. H. Suranto, membenarkan dihentikannya sementara premium call 6288 oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) karena diindikasikan judi oleh MUI, dan belum mendapat izin dari Depsos.

“Kita tidak sendiri dalam pemberian izin, tapi kita juga punya tim pertimbangan dan pengawasan izin undian berhadiah, apakah disetujui atau tidak disetujui,” kata Suranto. Tim pertimbangan dan pengawasan izin undian ber-hadiah yang membantu Departemen Sosial dalam memberikan izin, meliputi MUI, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, dan Lembaga Konsumen Indonesia.

Suranto menyebutkan, hingga pertengahan Agustus 2006 ini telah diberikan 850 lebih izin penyelenggaraan undian berhadiah, baik untuk media elektronik, mall, kantor pos dan lainnya. (Az) Kementerian Lingkungan Hidup

Ratifikasi Konvensi Stockholm Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan ratifikasi Konvensi Stockholm, yaitu

perjanjian internasional bidang lingkungan hidup (LH) dan kesehatan manusia dari bahan pencemar organik yang persistent atau beracun (POPs).

Deputi Bidang Pelestarian Ling-kungan Kementrian LH Drs. Sudariyono mengatakan, apabila perjanjian internasional bidang lingkungan ini diratifikasi maka akan mengikat negara untuk melaksanakan kewajiban- kewajibannya baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kewajiban itu dapat dilaksanakan dengan baik bila daerah dapat meres-pon kepentingan dan konsekuensi dari perjanjian inter-nasional tersebut,” kata Sudariyono pada seminar pertim-bangan pengesahan konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten, di Jakarta, Kamis (21/9).

(Goes)

Pertamina Minyak Tanah Berwarna Hijau Pertamina Unit Pemasaran III Jakarta mulai 18 September 2006 akan mewarnai minyak tanah bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha kecil dengan bahan pencelup cat (marker dyes) warna hijau, sebagai upaya memudahkan dalam pengawasan penyaluran minyak tanah.

“Pewarnaan hijau tersebut dilakukan khusus untuk daerah-daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten,” kata Kepala Divisi Humas Pertamina Toharso. Minyak tanah untuk industri, lanjutnya, tidak diberikan marker dyes sehingga warnanya tetap bening. Sementara harga minyak tanah bersubsidi tidak berubah dan masih mengikuti ketentuan saat ini (HET yang berlaku didaerah itu).

Terkait dengan impor Premium dalam bulan puasa, dia menjelaskan Pertamina akan menambah premium dari impor guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan pada bulan puasa, karena pada bulan puasa, banyak orang berkendaraan, sehingga Pertamina akan menambah Premium 140.000 barel, atau sekitar satu kontainer. Diakuinya, untuk persediaan Solar dan minyak tanah sudah cukup, dan Pertamina tidak perlu melakukan impor. ( EYV)

Perusahaan Umum Bulog

Dua Tanggung Jawab dalam Satu Tangan Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam terwujudnya swasembada beras tahun 1984. Saat itu, Indonesia berubah dari negara net-importir utama menjadi negara pengekspor beras.

Bulog dibentuk sejak 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 273/1967 sebagai Single Purchasing Agency dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single Financing Agency (Inpres No. 1 Tahun 1968).

Organisasi Bulog sempat diubah beberapa kali disesuaikan dengan misi sebagai lembaga bufffer stock dan distributor pangan atau beras. Tahun 1978, tugasnya diperluas yaitu pengendalian harga beras, gabah, gandum, dan bahan pokok lainnya untuk melindungi dua kepentingan yaitu produsen dan konsumen.

Di era Reformasi, revitalisasi melanda Bulog, sejak tahun 1997 tugas pokok Bulog dibatasi hanya menangani komoditi beras dan gula pasir, kemudian diciutkan lagi pada tahun 1998 hanya mengelola beras.

Setelah sempat diubah dengan beberapa Keppres, Bulog yang terakhir berfungsi menangani manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

Kini, Perum Bulog (sesuai Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 7/2003 yang selanjutnya direvisi dengan PP No.61/ 2003) adalah pelaksana (operator) kebijakan pemerintah.

Banyak hal yang berubah dalam lembaga baru ini, terutama pola kerja yang lebih professional,peningkatan efisien dan transparansi serta demokratisasi. Namun ada pula yang tidak berubah yaitu tanggung jawab publik, khususnya pemantapan ketahanan pangan dan penguatan hak rakyat atas pangan. Dalam waktu yang sama juga harus menyelaraskan kegiatan komersial dengan tanggung jawab publik secara akuntabel dan transparan.

Saat ini terdapat 26 Divisi Regional Bulog yang melayani di provinsi yang ada di Indonesia. Perum Bulog juga mengembangkan layanan penyediaan beras untuk rakyat miskin (raskin) juga kegiatan komersial dengan menjual beras premium.

Dalam melaksanakan tugas publik Perum BULOG senantiasa mengutamakan pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri. Pembelian dari luar negeri baru akan ditempuh apabila pembelian dari dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Keputusan ini pun sesuai dengan penugasan pemerintah.

"Bulog akan menjadi price leader untuk komoditi pangan, itu cita-cita saya dalam mengelola Perum Bulog," tegas Widjanarko Puspoyo, MA. Direktur Utama Perum (f) Bulog.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Edisi 15/Tahun II/September 2006

Banyak orang merasa belum makan jika belum menyantap nasi. Makan ubi tiga potong ditambah jagung lima tongkol, belum disebut makan. Makan roti atau biskuit sekeranjang pun cuma disebut ngemil, karena belum makan nasi.

Selama ini berkembang anggapan di tengah masyarakat, bahwa makan beras seolah-olah lebih “terhormat”, lebih “modern”, dan lebih “berbudaya”, dibandingkan masyarakat yang mengkomsumsi jagung, ubi, keladi, atau sagu sebagai bahan pangan pokok lainnya. Pa-

dahal makanan itu hanyalah salah satu sumber asupan karbohidrat yang juga bisa diperoleh dari berbagai bahan pangan lain.

Sagu misalnya, juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi yang setara dengan tepung beras, singkong, dan kentang. Bahkan dibandingkan jagung dan terigu, kandungan karbohidrat sagu relatif lebih tinggi.

Apalagi ubi jalar yang ternyata punya kelebihan dibanding beras dalam kandungan vitamin. Tidak mengherankan mengapa orang Jepang gandrung mengkonsumsi ubi jalar yang merupakan salah satu komponen tempura.

Pemenuhan kebutuhan karbohidrat masyarakat kita saat ini memang masih didominasi oleh beras. Tak heran jika hingga kini Indonesia menjadi salah satu negara pemakan beras tertinggi di dunia. Tidak mengherankan pula ketika hampir 60 persen konsumsi karbohidrat kita, didominasi oleh padi-padian.

Persoalan makan sejatinya masalah kebiasaan dan masalah budaya. Ketika kita lapar, naluri mengantarkan kita sedang berselera pada jenis makanan tertentu (pica). Selera ini dibentuk dari kesan pertama terhadap sebuah makanan. Kalau dituruti kemudian membentuk kesukaan dan akhirnya menjadi kebiasaan.

Faktor budaya juga sangat menentukan. Kalau kita mengunjungi kampung Cirendeuy di Cimahi Jawa Barat, mereka sangat menjunjung ajaran nenek moyangnya dalam mempertahankan pola konsumsi non-beras yaitu limbah aci atau ampas singkong yang mereka sebut sebagai "nasi".

Memang, persoalan makan dan memakan, sejatinya soal pilihan. Tinggal kita memilih, menuruti keinginan atau memenuhi kebutuhan. Kalau "ingin" yang dimenangkan, pasti tidak akan ada batasnya. Dan tak jarang harus mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk mendapatkannya. Tak jarang mesti mengorbankan sesuatu yang tidak kita ketahui dampaknya di masa mendatang.

Kalau sekadar "butuh" pasti hanya memenuhi kebutuhan karbohidrat yang bisa dipenuhi oleh asupan berbagai jenis makanan yang tak harus nasi. Orang yang berkecukupan mungkin membeli makanan lebih mahal, karena tak tahu ada makanan lebih murah dengan nilai gizi sama. Beranggapan roti lebih bergengsi, malu memilih oncom atau tempe. Makan karedok atau pecel lele dianggap menjatuhkan gengsi, tak mengira kalau protein tempe setara daging.

Alkisah, nenek moyang orang Mentawai secara turun-temurun menerapkan diversifikasi komsumsi pangan. Mereka mengkombinasikan sagu dengan ikantermasuk lokan dan hewan. Tak heran jika hingga detik ini di Pulau Siberut, masih banyak ditemui konsumsi sagu sebagai makanan pokok. Seorang bapak dari Salappa’ mengatakan bahwa rasanya belumlah makan kalau belum makan sagu.

Di beberapa daerah ada masyarakat yang mengkonsumsi tiwul , Tanpa tiwul dalam satu hari serasa belum kenyang, merasa tenaganya kurang.

Artinya mengkonsumsi tiwul bukan berarti keadaan masyarakat itu miskin, rawan pangan, kelaparan, tetapi merupakan kebiasaaan makan masya-rakat setempat.

Jadi pertanyaannya, apakah memang harus nasi?

Namun dalam teori antropologi, maupun sosiologi, segala sesuatu yang sudah membudaya biasanya, g/f katanya mantap, sulit untuk diubah. Walah!

www.burn.com

Biosecurity Tangkal Penyebaran Flu Burung

Departemen Sosial

Wajah Kita

11

Perhatian pemerintah terhadap pelayanan kereta api mulai ditingkatkan. Terbukti dengan naiknya anggaran Public Servic Obligation (PSO) tahun 2006 menjadi Rp 350 Miliar.

Rutinitas pagi hari, tampak kurang begitu nyaman bagi Teguh (26). Betapa tidak, karyawan swasta yang tinggal di daerah Bekasi ini, harus rela berdesakkan dengan lebih dari 200 penumpang lain menuju tempak kerjanya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Maklum, di masa sulit seperti sekarang, Teguh harus berhemat, termasuk dalam urusan transportasi.

Tiap hari ia harus "siap tempur” mengejar kereta rel listrik (KRL) yang sering penuh sesak. “Ya, murah meriah dengan bonus desak-desakan, dag dig dug copet, sampai bau keringat yang campur aduk. Walau kadang untung, bisa nggak bayar karena penuh orang dan kondekturnya juga kegencet kok,” ucap Teguh sambil tertawa lepas.

foto: mth, edwin

Anti Macet Rasanya bukan pemandangan aneh ketika melihat banyak orang berjejal di gerbong-gerbong KRL atau kereta kelas ekonomi lainnya.

Terlebih saat jam-jam sibuk mulai menyergap, dapat dipastikan tak ada lagi ruang kosong yang tersisa.

Untuk berdiri saja harus berdesakan.

Padat dan rapat oleh penumpang.

Tak jarang, saking padatnya, atap gerbong yang terlarang untuk dinaiki pun jadi sasaran tempat penumpang "nekat" yang tak kebagian tempat. Maklum, alat transportasi massa ini masih menjadi idola masyarakat.

Selain tarifnya yang murah, kereta kerap menjadi pilihan karena jadwalnya yang pasti dan tidak terkena kemacetan lalu lintas. “Kadang memang terlambat, tapi enaknya itu tiap hitungan menit ada yang lewat. Masuk kota pun jadi tak terancam macet,” ujar Deden (32) pengguna kereta asal Klender.

Namun alat transportasi massal rendah polusi sering menjadi sasaran keluhan lantaran pelayanan yang tidak maksimal, bahkan terkesan asal-asalan. Padahal menurut Menteri Perhubungan, Hatta Radjasa, saat ini pengguna kereta api di Jabodetabek telah mencapai 650 ribu orang per hari. Sebuah angka fantastis yang harus ditanggung oleh 310 buah KRL dan 228 kereta rel diesel (KRD) yang melayani jalur tersebut.

Masanya Transportasi Massa Perbaikan pelayanan alat transportasi massal ini memang sebuah harga mati. Terlebih di tengah harga BBM yang melambung tinggi. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah guna menghemat penggunaan BBM adalah mengembangkan sarana transportasi massal.

Untuk kereta api, direncanakan adanya perluasan jalur kereta api guna mengantisipasi kelambatan. Dengan hal tersebut, masyarakat diharapkan akan beralih dari menggunakan kendaraan pribadi menuju alat transportasi publik.

“Kemacetan di Jakarta menghabiskan BBM senilai Rp6 triliun-Rp7 triliun. Itu angka 2004. Sektor transportasi menyerap 50% BBM nasional yang totalnya 59 juta ton. Dari angka tersebut 80% diantaranya diserap angkutan darat,” jelas Meneg PPN/Ketua Bappenas, Paskah Suzetta.

Untuk itu berbagai langkah pun telah dilakukan. Termasuk dengan meningkatkan alokasi APBN ke sektor perkeretaapian yang nilainya menjadi Rp2,5 triliun pada 2006 ini.

Public Servic Obligation (PSO) 2006 pun juga sudah disetujui naik menjadi Rp350 miliar.

Belum lagi alokasi APBN-P yang direncanakan Rp100 miliar. Totalnya mencapai Rp457 miliar.

“ Ta h u n 2007, PSO yang diajukan PT KA sebesar Rp 550 miliar diharapkan dapat disetujui pemerintah,” jelas Komisaris Utama PT KA, yang juga Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Soemino Eko Saputro di Bandung beberapa waktu lalu.

Anggaran tersebut guna menjawab subsidi operasi dan dukungan investasi pemerintah dalam upaya pemberian pelayanan transportasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tak hanya soal anggaran, pemerintah pun tengah berupaya menyempurnakan UU Perkeretaapian guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas serta peningkatan aksebilitas pelayanan transportasi.

“Perkeretaapian saat ini masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan, kelancaran serta aksebilitas transportasi di berbagai wilayah,” jelas Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Rabu (20/9).

Selain itu, kata Hatta, diharapkan tantangan dalam program reformasi di bidang perkeretaapian terutama dalam pelaksanaan desentralisasi dan reposisi kelembagaan pemerintah di bidang perkeretaapian dapat lebih memperjelas peran dan fungsi pemerintah.

“Pemerintah lebih ditekankan pada peran sebagai regulator. Kemudian akan menciptakan iklim yang kondusif bagi peran serta swasta dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien, akuntabel, kompetitif dan profesional,” jelasnya.

Perlu Ada Kepedulian Bersama Tentu saja upaya pemerintah tersebut tak akan dapat maksimal tanpa dukungan berarti dari masyarakat. Tak asing di telinga kita, banyak penumpang "gelap" alias tidak mempunyai tiket banyak berkeliaran dan menumpang di gerbong kereta. Kehadirannya seakan-akan tak lepas dari kerjasama "apik" dengan kondektur nakal yang butuh "salam tempel".

“Luar biasa. Gocengan alias yang membayar salam tempel bukan banyak lagi, tapi separuhnya! Saya sampai hafal nama oknum petugas yang bersedia menerima uang ilegal itu,” kata Riko (19) seorang mahasiswa pengguna kereta ekspres Pakuan Bogor-Kota.

Tak hanya itu saja, banyak pula oknum penumpang yang berbuat nakal dengan mengganjal pintu kereta sehingga tidak bisa dibuka dari luar. Akibatnya mendorong penumpang lain untuk mendobrak pintu tersebut dan berakibat pada kerusakan pintu kereta.

Belum lagi pencurian kabel listrik penggerak kereta yang sering terjadi, semisal lintasan Kebayoran-Pondok Ranji yang dijarah sepanjang 190 meter.

Akibatnya, tentu saja berdampak pada tidak terlayaninya masyarakat pengguna kereta di jalur tersebut. Secara ekonomis pun merugikan pihak PT Kereta Api Indonesia.

Ironisnya, tangan-tangan jahil tak segan pula untuk mencuri besi rel kereta dan pengait kereta, perangkat vital yang berhubungan dengan keselamatan banyak orang. Masih ingat kasus tergulingnya rangkaian kereta Api Gaya Baru Malam Selatan belum lama berselang?

Tentu saja, upaya pemerintah perlu mendapat dukungan serius dari masyarakat.

Pemerintah dengan anggaran dan peraturan pelayanan yang memadai, sedangkan masyarakat berusaha menjaga fasilitas tersebut dengan baik.

Bila semua itu berjalan, bukan tak mungkin hajatan Departemen Perhubungan menjadikan kereta sebagai alat trasnportasi utama pada 2009 akan terwujud.

Semoga keretaku tak berhenti lama untuk menjadi lebih baik. ***(dan)