komunika 09 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial Diterbitkan oleh:

Adakah hubungan signifikan antara minat baca dengan kualitas sebuah bangsa?

Pertanyaan ini memang agak sulit untuk dijawab. Namun kita tahu, sebagian besar penduduk yang tinggal di negara-negara maju rata-rata gemar membaca. Bangsa Jepang yang produk teknologinya merajai dunia, terkenal sebagai bangsa "kutu buku." Waktu luang bagi orang Jepang akan sangat sayang untuk terlewatkan tanpa aktivitas membaca.

Membaca (dan menulis) merupakan tradisi masyarakat modern dan civilized. Sebaliknya, berbicara (dan jarang membaca) menjadi ciri tipikal masyarakat yang belum modern dalam arti hakiki. Membaca, sejatinya, tidak sekadar bermakna denotatif, mengeja huruf demi huruf. Membaca bisa juga memandang, mempelajari, memahami, menghayati realitas. Secara asasi, membaca adalah titik paling dasar dari tradisi keilmuan manusia.

Orang bijak berkata, tanpa “membaca”, manusia akan mengalami stagnasi yang memprihatinkan dan kejumudan berpikir.

Harus diakui, tradisi buku dan membaca belum terlalu mapan di kalangan masyarakat, namun kita sudah harus menerima tradisi lanjutannya, teknologi informasi dan dunia audio visual dengan ditemukannya televisi. Seketika, dunia hiburan merajai budaya kita, sementara buku dan tulisan dengan segera juga ditinggalkan. Jadilah kita mengalami apa yang disebut sebagai “lompatan budaya”. Apalagi ketika dunia internet saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita.

Sebuah harian terkemuka di Indonesia pernah mencatat hanya sekitar satu persen dari sekitar 260.00 SD Negeri di Tanah Air yang memiliki perpustakaan. Itupun dengan kondisi yang masih patut dipertanyakan. Kadang perpustakaan di sekolah-sekolah lebih mirip gudang buku; tanpa administrasi yang memadai, ruang baca yang layak, dan persediaan buku yang seadanya. Bandingkan dengan sekolah-sekolah di luar negeri, yang menjadikan ruang perpustakaan sebagai prasyarat utama pendirian sekolah.

Tapi kita juga tak harus pesimistis, karena saat ini beberapa pemerintah daerah telah mengambil inisiatif untuk membudayakan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat.

Sebut saja ada yang mengembangkan desa baca, atau pengemasan perpustakaan daerah sedemikian rupa agar menjadi nyaman untuk warga yang berkunjung serta membaca beragam koleksinya. Bahkan ada yang menyediakan layanan antar jemput buku bagi para anggotanya.

Geliat perpustakaan-perpustakaan atau bahkan taman-taman baca masyarakat berbasis komunitas patut diapresiasi sebagai upaya menyelamatkan bangsa. Melalui peningkatan budaya membaca dan menulis untuk anak-anak, khususnya, adalah bentuk kepedulian akan masa depan bangsa ini. Pembuatan Taman Bacaan Masyarakat oleh sebuah komunitas maupun perseorangan berbasis perpustakaan adalah sebuah perjuangan panjang dalam upaya membangun budaya membaca dan menulis di kalangan masyarakat.

Tapi semua pada akhirnya berpulang pada masyarakat itu sendiri. Dalam tataran lebih sederhana kembali pada pilihan masing-masing individu. Sekalipun sarana dan prasarana te-lah disediakan, namun jika tak ada yang mau menggunakan, atau paling minimal kelompok masyarakat tak ada yang mau menggunakan, pada akhirnya sia-sialah upaya menyediakan bahan bacaan. Lantas, pertanyaan besar akan menghadang kita semua, apakah telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas bangsa? Padahal partisipasi dan peran serta aktif diri sendiri untuk membiasakan membaca belumlah terbukti secara nyata dalam keseharian.

Memang, sebelum menjadikan membaca sebagai sebuah budaya, banyak tahapantahapan perjuangan yang harus dilalui, mulai mengenalkan pentingnya membaca kepada masyarakat, membuat masyarakat untuk mencintai bacaan, membuka wawasan hingga menjadikannya sebuah budaya yang melekat erat dalam masyarakat. Menjadikannya sebagai kebiasaan keseharian, termasuk menguatkan "budaya literasi".

Secara sederhana, literasi berarti kemampuan membaca dan menulis atau "melek" aksara. Dalam konteks sekarang, "literasi" memiliki arti yang sangat luas. "Literasi" bisa berarti "melek" teknologi, politik, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar.

Kirsch dan Jungeblut dalam buku Literacy: Profiles of America’s Young Adults mendefinisikan literasi kontemporer sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Lebih jauh, seorang baru bisa dikatakan "literat" jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman bacaannya. Sekarang ini, "generasi literat" mutlak dibutuhkan agar bangsa kita bisa bangkit dan bersaing serta hidup sejajar dengan bangsa lain.

Hasil riset menunjukkan bahwa umumnya anak mulai belajar membaca dan menulis dari orang tua di rumah. Mereka akan gemar membaca jika melihat orang tua atau anggota keluarga lain di rumah sering membaca buku, koran, atau majalah. Karena itu, keluarga sangat dominan dalam perkembangan "literasi" anak. Jika orang tua membacakan buku cerita ke pada anak sejak dini, mereka sebenarnya telah mengenalkan anak pada dunia. Kebiasaan ini bahkan akan menentukan kesuksesan mereka di kemudian hari.

Pada gilirannya akan membentuk karakter dan kualitas anak bangsa agar mampu bersaing di tengah percaturan global. (m)

RANA

Penelitian KomunikA Saya sedang melakukan penelitian terhadap Tabloid KomunikA, sebuah media yang diterbitkan Badan Informasi Publik (BIP) Departemen Komunikasi dan Informatika.

Ada pun penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi) dan analisis framing terhadap berita-berita menyangkut Information and Communica-tion Technology (ICT). Untuk melengkapi penelitian tersebut juga akan dilakukan observasi serta wawancara mendalam (depth interview) terhadap pembaca Tabloid KomunikA yang tersebar di wilayah kerja BPPI Yogyakarta (yaitu wilayah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali) menyangkut berbagai konteks berkait beragam rubrik yang telah disajikan Tabloid Komunika selama ini.

Penelitian yang akan atau sedang saya lakukan ini diharapkan membuahkan hasil, di antaranya: 1 Gambaran obyektif tentang seluruh informasi atau pesan (message) yang telah dipublikasikan Tabloid KomunikA. 2. Gambaran obyektif tentang topik-topik Information and Communcation Technology (ICT) yang telah dipublikasikan oleh Tabloid KomunikA. 3. Mengetahui tanggapan para pembaca Tabloid KomunikA, sejauhmana pemanfaatan Tabloid Komunika, rubrik yang dibaca dan digemari, posisi penempatan rubrik/topik, tampilan dan lay-out, serta bentuk fisik lainnya. Sedangkan pada bagian tertentu juga perlu diketahui bagaimana pendapat pembaca Tabloid KomunikA terhadap teknik peliputan pemberitaan, sifat berita, teknis informasi, sumber berita, kecenderungan isi, kebijakan redaksional, dan sebagainya.

4. Hal-hal lain yang nantinya berkembang ketika penelitian dilakukan juga akan digali lebih cermat dan mendalam sehingga hasil penelitian menjadi komprehensif.

5. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan yang signifikan untuk pengembangan Tabloid KomunikA di masa depan.

Atas dasar sepintas paparan saya tersebut, selanjutnya saya mohon dengan hormat kepada Redaktur Tabloid KomunikA untuk memberikan data, khususnya daftar nama dan alamat-alamat pembaca (baik lembaga atau perseorangan) yang berada di wilayah Provinsi DI Yogyakarta,Jawa Tengah dan Bali.

Besar harapan saya atas dikabulkannya permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih atas bantuan Redaktur Tabloid KomunikA. Akhir kata, selamat bekerja dan salam hangat untuk seluruh kerabat kerja Tabloid KomunikA. Joko Martono Peneliti Muda Kepakaran Media Massa d.a. BPPI Wilayah IV Yogyakarta Jln. Imogiri Barat Km. 5 Telp. (0274) 449445, Yogyakarta 55187 e-mail: martono_jk@yahoo.com

Terima kasih atas kontribusi positif lewat penelitian anda. Kami upayakan bisa membantu, dalam waktu dekat akan kami kirim data-data yang diperlukan. Terima kasih atas perhatian terhadap Tabloid KomunikA.

Terima Kasih Kiriman Komunika

Sofyan Djalil secara resmi menyerahkan jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Mohammad Nuh. Upacara serah terima jabatan dilaksanakan di kantor Departemen Komunikasi dan Informatika disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, wakil komunitas telekomunikasi, penyiaran, media massa, serta teknologi informasi, Rabu malam (8/5). (foto: agus)

2

Kami mengucapkan terima kasih atas kiriman publikasi Tabloid Komunika sebanyak sepuluh eksemplar Edisi 07/Tahun III/April 2007. Mudah-mudahan publikasi tersebut dapat bermanfaat bagi pengguna di perpustakaan. Kami mengharapkan publikasi tersebut dapat diperoleh secara rutin. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Foto : sbyinfo, bf, ddt. Desain: Ahas

Minat Baca dan Kualitas Bangsa

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Ratnaningsih, S.Sos Kabid Pengembangan Item Pustaka

Edisi 09/Tahun III/April 2007

PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Membimbing Masyarakat Menuju

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-M) dirancang secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulteng (30/4), bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat agar lepas dari jerat kemiskinan dan mampu mengembangkan ekonomi mandiri.

Kiat baru pemerintah berantas kemiskinan?

PNPM-M dibuat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang berjumlah 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah kaum miskin itu, harus berkurang menjadi 8,2% di tahun 2009. Tak tanggung-tanggung, dana yang dipersiapkan untuk mensejahterakan masyarakat tahun ini dilakokasikan sebesar Rp52 triliun dan tahun 2008 akan meningkat menjadi Rp81 triliun.

Menurut Presiden, penduduk Indonesia harus mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan serta kesehatan dan pendidikan. “Ke depan pemerintah berharap program ini dapat menjadikan masyarakat untuk hidup mandiri, tanpa tergantung lagi terhadap program-program pemerintah,” kata Presiden.

Bukan Program Baru Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sejak lama. Paling tidak ada

sekitar 55 program yang dikelola sekitar 19 departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sejak tahun 2004.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah berjalan, mulai Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKS-BBM) hingga Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Selain itu, terdapat pula program yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga misalnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dikhususkan bagi keluarga miskin.

Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan bahwa PNPM Mandiri bukan program baru, namun sudah dilaksanakan sejak tahun 1998 dalam bentuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini, kata Aburizal, telah mencakup 38.000 desa diseluruh Indonesia dan membuka 2.580 lapangan kerja per desa.

Tahun ini, PNPM Mandiri mengintegrasikan kedua program itu dengan cakupan wilayah 1.993 kecamatan di perdesaan, 834 kecamatan di perkotaan dan sekitar 50.000 desa di seluruh Indonesia.

Tahun 2008 PNPM Mandiri akan diarahkan untuk mengintergrasikan program berbagai kementerian dan lembaga seperti Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Daerah Tertinggal dan Departemen Per-

Waspadai Tawaran Investasi

J

usahaan semacam ini jika belum terbukti menipu nasabah. Satu-satu-nya cara membuat mereka agar “tidak ber-kutik” adalah dengan mencerdaskan calon nasabah (masyarakat), sehingga cerdik menginvestasikan uangnya.

Kenali Ciri Investasi Gadungan Ada beberapa ciri perusahaan investasi gadungan, berikut yang bisa diamati dari pola kerja dan sistem penawaran investasinya 1. Berkedok MLM Perusahaan model ini mengutip biaya pendaftaran relatif besar sebagai komisi orang sponsor anggota baru. Disamping itu, mengharuskan anggota membeli produk dalam jumlah besar dengan potongan harga tinggi.

Hampir semua janji menjadi kaya mendadak disampaikan secara lisan, tidak ada kontrak tertulis, sehingga sulit untuk dibuktikan bila terjadi pengingkaran.

2. Pola Binari Dalam pola ini anggota wajib membeli pa-

fotom bf

ika punya uang berlebih, sebaiknya diinvestasikan. Jangan hanya disiman di bawah bantal. Dengan investasi yang tepat, uang tersebut bisa memberi keuntungan berlipat. Bahkan dengan investasi kita bisa berpeluang ikut memberi kemaslahatan bagi banyak orang, entah untuk membangun pabrik atau usaha-usaha lain yang memberikan lapangan kerja dengan upah layak.

Tapi, awas! Hati-hati dengan perusahaan investasi gadungan yang menawarkan keuntungan berlebih. Bisa-bisa berbuntut uang modal lenyap. Perusahaan yang menawarkan investasi tipu-menipu ini biasanya tidak mau berhubungan dengan pasar modal. Mereka umumnya hanya perusahaan biasa tapi melakukan kegiatan investasi yang tidak pernah jelas. Sekalipun, memiliki SIUP, namun perusahaan ini kerap tidak memiliki ijin mengelola uang nasabah dan tidak terdaftar di bursa efek atau di bursa berjangka.

Meski demikian, secara hukum agak sulit menghentikan kegiatan atau menutup per-

Edisi 09/Tahun III/April 2007

foto:spd

Kemandirian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) secara simbolis kepada perwakilan masyarakat di lapangan Vatulemo Palu, Sulawesi Tengah. tanian yang mencakup 3.800 kecamatan.

Untuk tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah 5.263 akan mendapatkan PNPM Mandiri.

Ciptakan Lapangan Kerja Prinsip PNPM-M adalah partisipatif. Kegiatan ditentukan oleh masyarakat, akuntabilitas, proses yang sederhana, pendampingan fasilitator, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberlanjutan. Alokasi dana bergulir untuk usaha ekonomi yang dijalankan kaum perempuan, juga ditingkatkan.

PNPM-Mandiri tahun 2007 ini akan mencakup 21,92 juta orang atau 5,46 juta kepala keluarga (KK) miskin di perdesaan dan 10 juta orang atau 2,5 juta KK miskin di perkotaan. Ditargetkan, sekitar 12,5-14,4 juta lapangan kerja baru dapat terbuka melalui PNPM-Mandiri tahun 2007. Berpatokan pengalaman yang lalu, pada setiap desa akan tercipta 250 lapangan kerja per tahun.

ket produk dan diharuskan mencari dua orang investor baru untuk membeli produk yang sama. Investor baru tersebut juga diwajibkan mencari dua anggota baru lainnya. Demikian seterusnya, sampai jumlah tertentu. Kemudian merekrut lagi dua anggota baru yang lalu berbuat sama, dan seterusnya.

3. Pola Matrik Nasabah diminta untuk menempatkan dana tertentu (dolar) dalam bentuk draft ke alamat penyelenggara di luar negeri. Dalam hitungan bulan, nasabah tersebut dijanjikan mendapatkan bonus keuntungan berpuluh kali lipat. Pola investasi ini hampir menyerupai pola binari dimana setiap nasabah diharuskan untuk mencari sejumlah nasabah baru.

3. “Bank Gelap” Perusahaan ini memproklamirkan diri sebagai pengelola dana masyarakat dengan janji

PNPM-Mandiri akan dilaksanakan setidaknya hingga tahun 2009 dengan dana sebesar Rp 32,06 triliun. Pembiayaan program berasal dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), dan swadaya masyarakat.

Pada tahun 2009 sebanyak 24 juta orang secara langsung dan 16 juta orang secara tidak langsung akan mendapat manfaat dari PNPM-Mandiri ini.

Menurut Menko Kesra, PNPM Mandiri adalah instrumen program untuk pencapaian MDGs sesuai target tahun 2015 mengentaskan kemiskinan. Aburizal berharap, PNPM Mandiri akan menjadi gerakan Nasional untuk menanggulangi kemiskinan di negeri ini.

Sebagai sebuah gerakan nasional, sudah selayaknya program ini diapresiasi secara tepat dengan mulai mengedepankan kebersamaan untuk memastikan agar sasaran program sesuai dengan desain awalnya. Meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.* (supardi@bipnewsroom.info)

keuntungan sangat tinggi. Misalnya suku bunga sepuluh persen per bulan, sementara sukubunga resmi deposito di bank hanya sepuluh persen per tahun.

4. Inovasi tanpa aturan jelas.

Bentuk investasi bisa dikategorikan inovasi . Misalnya, tawaran kerja sama pembiayaan iklan suatu produk. Bila mendapatkan keuntungan, nasabah akan mendapatkan juga. Namun biasanya tidak pernah ada aturan main jelas, sehingga bisa menimbulkan perkara, dan merugikan nasabah.

5. Bagi hasil dan Prospek Tidak Jelas Investasi dengan menawarkan bagi hasil dengan tingkat pengembalian jauh lebih tinggi dari tingkat pengembalian tabungan maupun deposito. Padahal kelaziman bisnis apapun tidak akan dapat memberikan keuntungan sebesar itu.* s-ring

Panduan Aman Berinvestasi 1. Perhatikan kredibilitas dan bonadifiditas perusahaan yang menawarkan investasi. Lakukan due diligence. Cermati legalitasnya dengan memeriksa ijin investasi.

Teliti kredibilitas dan pengalaman orangorang yang menjadi pengurusnya (seperti direksi dan pemegang sahamnya).

2. Perhatikan aspek transparansi kegiatan dan keuangan perusahaan. Mintalah penjelasan tentang bagaimana uang anda dikelola. Pahami bagaimana dana dikelola beranak-pinak. Jika perusahaan merahasikannya, jangan pilih perusahaan itu.

3. Pelajari dengan baik tawaran investasi.

Jangan terpengaruh gencarnya iklan atau orang yang telah ikut menjadi nasabah. Jangan berinvestasi jika tidak tahu cara kerja produk investasi tersebut.

4. Perhatikan apakah bisa setiap saat dipantau. Investasi jarak jauh seringkali sulit dipantau, sehingga risiko lebih besar.

5. Pahami dan sadari logika investasi. Keuntungan investasi harus wajar dan masuk akal. Di pasar investasi umum dengan risiko wajar menghasilkan imbalan 10-12 persen pertahun. Jika ada yang berani menjanjikan jauh berlipat kali, pasti ada yang tidak wajar.

6. Mintalah pendapat orang yang berkompeten di bidang ini.

7. Pikirkan dan renungkan, apakah investasi tersebut bersifat konstruktif, bermanfaat bagi orang banyak, tidak merugikan orang lain, dan tidak bertentangan dengan agama, hukum, serta etika bisnis. (s-ring@bipnewsroom.info)

3

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Jalan Panjang

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Banyaknya koruptor yang melarikan diri ke Singapura mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan ekstradisi. Sebab selama ini begitu mudah bagi koruptor untuk melarikan diri dan menetap di Singapura, hal ini terkait dengan berbagai kemudahan dan keamanan yang ditawarkan negara itu atas aset milik pihak asing.

Pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong berjalan di halaman Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Jumat (27/4) sore, usai terus mendesak adanya pertemuan bilateral Indonesia-Singapura.. perjanjian ekstradisi antara kedua negara kareetelah sempat tertunda selama na ada dugaan sejumlah koruptor bersemkurang lebih 35 tahun, akhirnya bunyi dan mencuci uang hasil korupsi di Sihari Jumat, 27 April 2007, di Is- ngapura. tana Tampak Siring, Bali, perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura diHarus Didukung tandatangani. Penandatanganan dilakukan Ekstradisi menurut UU No 1/1979 adalah, oleh Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda penyerahan oleh suatu negara kepada negadan Menteri Luar Negeri Singapura George ra lain yang meminta menyerahkan seseoYeo. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rang yang disangka atau dipidana karena dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Loong juga turut hadir untuk menyaksikan negara yang menyerahkan dan di dalam yupenandatanganan tersebut. ridiksi wilayah negara yang membawa peIni bisa jadi merupakan tonggak bersejarah nyerahan tersebut karena berwenang untuk bagi proses pemberantasan korupsi di Indo- mengadili dan memidananya. nesia karena sebagaimana diketahui selama Memang ada sebagian orang yang meini begitu sulit untuk mengajak Pemerintah nyatakan skeptis, bahwa perjanjian ekstradisi Negeri Singa itu untuk membantu proses hu- ini bermanfaat besar untuk menangkap para kum dan menjerat para koruptor dari Indo- koruptor dan diadili di Indonesia. Hal ini dikanesia yang melarikan diri dan bersembunyi renakan dalam proses ekstradisi mungkin disana. terkendala karena perbedaan sistem hukum,

S

RESHUFLLE KABINET INDONESIA BERSATU

Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal

Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh

Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Muhammad Lukman Edy

4

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sofyan A Djalil

Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa

Jaksa Agung, Hendarman Supandji

yang berimbas pemulangan tersangka koruptor ke Indonesia menjadi sulit.

Selain itu, untuk mendapatkan keputusan ekstradisi juga harus melalui proses hukum di pengadilan. Ditambah dalam perjanjian ekstradisi tersebut tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah Singapura untuk mencegah pemindahan asetaset para koruptor. Lebih jauh lagi, Singapura belum juga meratifikasi konvensi Internasional PBB Tahun 2003 tentang antikorupsi.

Namun situs resmi Departemen Luar Negeri RI menerangkan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia-Singapura pada pokoknya mengatur pengembalian tersangka atau terpidana yang lari dari kejaran hukum negara peminta dan tinggal di negara yang diminta.

Ditegaskan pula bahwa perjanjian ini menganut prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional dan telah dibakukan dalam United Nation Convention Against Corruption.

Jadi, perjanjian ekstradisi ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi penyelesaian kasuskasus korupsi lintas negara.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura harus didukung karena merupakan hasil perjuangan yang sangat panjang. Di sisi lain, kemauan dan kemampuan aparat juga harus diwujudkan. Terlepas dari segala kekurangannya perjanjian tersebut merupakan suatu langkah maju sebagai upaya mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saling Menguntungkan Hal lain yang tidak kalah penting, perjanjian ekstradisi ini dianggap dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Di tengah tuntutan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, per-

janjian ekstradisi tersebut diharapkan dapat mengangkat pamor pemerintah dengan menangkap para koruptor dan mengembalikan uang rakyat yang disimpan di Singapura.

Saling Menguntungkan Jika kita tengok ke belakang, sampai tahun 2004, Indonesia selalu berada pada peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dinilai sangat dibutuhkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan yang bersifat transnasional. Selain itu bagi Singapura, perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dinilai berpotensi meningkatkan kredibilitas negara tersebut di dunia internasional.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat. Sekalipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani masing-masing menteri luar negeri, kesepakatan tersebut tidak langsung dapat dilaksanakan.

Perjanjian ekstradisi itu harus diratifikasi parlemen masing-masing negara, untuk Indonesia hal ini dilakukan oleh DPR RI. Kebanyakan proses ratifikasi dari parlemen membutuhkan waktu.

Banyak pihak berharap perjanjian tersebut membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahkan dunia internasional pun bisa menakar kesungguhan Indonesia untuk mengurangi peringkat sebagai negara terkorup.

Pasalnya dibutuhkan komitmen semua pihak untuk memastikan bahwa perjanjian ekstradisi tersebut tidak hanya di atas kertas saja, tetapi benar-benar dilaksanakan dan dapat memberikan hasil yang optimal.* (hendra@bipnewsroom.info)

"Reshuffle Bukan Giliran" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin sore (7/5) mengumumkan reshuffle kabinet terbatas, di Ruang Credential Istana Merdeka Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa reshuffle kabinet terbatas ini bukan semacam giliran. “Ini kesempatan baik untuk saya sampaikan pada seluruh rakyat Indonesia, bahwa sekali lagi reshuffle terbatas ini bukan semacam giliran atau gantian," kata Presiden, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Seskab Sudi Silalahi dan dua Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal.

“Mengapa saya sampaikan demikian? Karena masih mengalir permintaan dari banyak pihak dari para kader partai politik untuk duduk dalam kabinet yang ada sekarang ini, yang saya tafsirkan beliau-beliau memaknainya sebagai sebuah giliran ataupun gantian dalam pemerintahan. Saya berpendapat,

jika harus dilakukan gantian atau giliran, atau bongkar habis secara menyeluruh, tentu tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya reshuffle ini, dan tentunya juga akan menggangPresiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan reshuffle gu kontinuitas kabinet terbatas, di Ruang Credential Istana Merdeka Jakarta, pelaksanaan Senin sore (7/5), didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. program–pro(foto: /residenswby.info) gram pemerintah yang sedang kita jalankan,” kata Presiden. wakilan Daerah, Gubernur, partai politik “Saya mengucapkan terimakasih kepada maupun professional, yang jumlahnya lebeliau-beliau yang mengusulkan menyaran- bih dari 25 orang tokoh, sesungguhnya kan calon-calon menteri saya sebut demikian, memiliki kapasitas yang layak untuk menbaik yang disampaikan secara tertulis kepada jadi menteri. Namun saya minta maaf kasaya maupun melalui sms, baik pula yang di- rena tidak dapat memenuhi itu sesuai desampaikan sendiri oleh tokoh - tokoh yang ngan tujuan reshuffle dan arti dari penabersangkutan, maupun melalui pihak- pihak taan kembali yang kami laksanakan sekarang ini. Saya yakin pada kesempatan lain," jelas Presiden.

“Saya mengucapkan terimakasih karena mendatang siapapun yang memimpin pesaya menilai bahwa niat dan tujuannya baik. merintahan nanti, tokoh-tokoh baik itu Tokoh-tokoh itu ingin menyumbangkan pi- yang nama-namanya ada pada saya, kiran, dan tenaganya di jajaran kabinet untuk mempunyai peluang besar untuk mengtujuan yang baik pula. Terus terang, nama– abdi di jajaran pemerintahan di lingkungan nama yang diusulkan oleh banyak pihak itu kabinet, Insya Allah." www.presidensby.info untuk menjadi menteri, baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per-

Edisi 09/Tahun III/April 2007

KESRA

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Separuh Waktu Wujudkan MDGs “The Millennium Development Goals diadopsi seluruh pemerintah di dunia sebagai blueprint untuk membangun dunia yang lebih baik di abad 21" Kofi Annan

Y

ani menggeleng-gelengkan kepalanya sembari menonton layar televisi.

Sarjana ekonomi lulusan sebuah universitas terkemuka ini tampak bingung. “Apa sih MDGs ?” tanyanya, sembari menonton acara salah satu stasiun televisi swasta.

Yani bukan satu-satunya rakyat Indonesia yang tidak mengerti MDGs. Sofia, seorang jurnalis di Jakarta juga meragukan, ada lebih dari 50 persen dari 200 juta rakyat Indonesia tahu MDGs itu, “Jangan-jangan, karyawan stasiun TV yang menayangkan MDGs juga belum sepenuhnya mengerti,” katanya mengungkapkan keraguan.

foto : m-bf

Kemiskinan dan Masalah Global MDGs bukanlah hal baru di Indonesia.

MDGs atau Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium –red) sudah disepakati 189 negara sejak 8 September 2000 lalu. Artinya, konsep MDGs sudah ada selama 7 tahun.

Sebagai penjabaran Resolusi Umum PBB Nomor 55/2 tentang Millenium Declaration, MDGs berisi pencapaian delapan tujuan di tahun 2015. Deklarasi ini memuat isu-isu prioritas program pembangunan masing-masing negara untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak balita, memerangi penyakit menular dan memperbaiki lingkungan (Baca: “Target dalam MDGs").

Semangat kebersamaan tertuang dalam MDGs untuk menanggulangi kemiskinan yang dianggap sebagai masalah dunia. Inilah wujud kepedulian dunia terhadap pengurangan kemiskinan yang disepakati para anggota PBB. Parameter target MDGs adalah mereka yang hidup dengan biaya kurang dari 2 dolar AS per hari. Diperkirakan, saat ini ada sekitar 1,3 miliar orang di seluruh dunia yang masuk kategori tersebut. Dari jumlah ini, 800 juta penduduk dunia menderita kelaparan dan kekurangan gizi, 600 juta tidak memiliki akses air bersih dan sebanyak 115 juta tidak mampu mengakses pendidikan.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik PBB (UN ESCAP) yang berlangsung di Jakarta barubaru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kembali kesungguhan dan komitmen negara-negara maju untuk membantu negara-negara miskin di dunia melalui program MDGs. Menurut Presiden, proyek MDGs hanya bisa direalisasikan dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, khususnya negara maju dan berkembang. Apalagi, sejak awal memang sudah menjadi bagian dari komitmen MDGs bahwa negara maju diwajibkan menyisihkan 0,7%

Edisi 09/Tahun III/April 2007

dari PDB-nya guna membantu mengatasi kemiskinan di seluruh dunia.

Tujuh Tahun Komitmen MDGs Meski dicanangkan tahun 2000, target MDGs diukur dari keadaan tahun 1990. Secara umum, dapat dikatakan pelaksanaan MDGs memberi gambaran kontradiktif, menggembirakan sekaligus mencemaskan, baik pada tataran global, regional maupun nasional. Dapat dikatakan, semua kawasan ada dalam posisi on track, meski Asia Timur dan Tenggara mengalami kemajuan lebih pesat dibanding kawasan lain, terutama Afrika Sub-Sahara yang lebih lambat.

Bagaimana dengan Indonesia? Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara nasional turun dari 23,4% pada tahun 1999 menjadi 16,6% pada tahun 2004. Namun pada bulan Maret 2006, penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 39,05 juta atau 17,75% dari total populasi.

Di Indonesia, sejumlah program telah dijalankan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Bahkan, penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama kebijakan pembangunan nasional yang juga merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Diharapkan program ini dapat menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009. Namun, Laporan MDGs Asia-Pasifik tahun 2006 menilai Indonesia berada di kategori terbawah bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini dan Filipina.

Duta Besar PBB untuk MDGs Kawasan Asia Pasifik, Erna Witoelar mengatakan, nilai ini merupakan “lampu kuning” bagi Indonesia atas pencapaian tujuh tahun MDGs yang dinilai mundur. “Kita harus melihat apa yang sungguh terjadi di masyarakat kita,” ujar Erna beberapa waktu lalu.

Erna menilai, keadaan ini disebabkan program kemiskinan yang sudah banyak dilakukan pemerintah, belum bisa mencapai sasaran, “Mungkin akibat pendekatan yang kurang tepat, salah satunya bersifat sentralistis”.

Menurut dia, pendekatan dalam penyusunan kebijakan pengurangan kemiskinan harus diawali dengan pengenalan terhadap karakter kemiskinan di tiap wilayah, dengan menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Selain itu, menurut Erna, kondisi geografis Indonesia yang banyak wilayah terpencil atau pulau-pulau kecil dengan populasi sangat sedikit menyulitkan pencapaian MDGs. Memang, hambatan pencapaian MDGs adalah terjadinya kesenjangan tingkat global dan dalam negara. Karena itu dibutuhkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan program pengurangan kemiskinan yang lebih luas.

“Sebab kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan politik,” ujarnya.

Partisipasi Masyarakat Pencapaian target MDGs memang tak semudah membalik telapak tangan.

Bukan pekerjaan yang mudah untuk diselesaikan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, harus ada perubahan budaya pembangunan di Indonesia harus terus di-

kembangkan untuk melibatkan masyarakat secara aktif, terutama masyarakat miskin. Toh, spirit MDGs sendiri sejak awal adalah kerjasama dan kemitraan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

Demi pencapaian tujuan yang berdampak pada masyarakat, pemerintah menyadari keterlibatan seluruh sektor dalam pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak. Kini, program penanggulangan kemiskinan pun disempurnakan pendekatannya dengan pola Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM-M), serta rencana Program Keluarga Harapan (PKH).

Kewirausahaan Sosial Valentina Sagala dari Institut Perempuan berpendapat, kewirausahaan sosial juga sangat strategis disinergikan dalam pencapaian target MDGs. “Wirausahawan sosial mampu menciptakan peluang-peluang baru bagi pengembangan masyarakat,” jelas Valentina.

Contoh terbaik dari wirausahawan sosial ini, kata Valentina, adalah Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian 2006 lantaran kredit mikro Grameen Bank yang telah membantu jutaan kaum miskin di Bangladesh.

Selain itu, sektor swasta bisa dilibatkan melalui konsep Corporate Social Responsibility (CSR), dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk community development atau pengembangan masyarakat.

Tidak hanya Valentina, Erna Witoelar juga berharap pada peran aktif masyarakat dan sektor swasta. “Dengan terlibat langsung dalam berbagai upaya penghapusan kemiskinan dan pemiskinan, setidaknya masyarakat bisa turut selalu mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar konsisten melaksanakan agenda MDGs,” tuturnya.

Salah satu upaya untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil adalah meningkatkan kesadaran pentingnya pemerintahan yang baik dan transparan. Sebab, pemerintahan yang baik dan terbuka akan memberi akses bagi publik ikut memantau dan melakukan advokasi jika ada kepentingan rakyat yang terabaikan. “Media massa menjadi faktor penting untuk diberdayakan dan dimobilisasi agar secara terus-menerus meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuka akses informasi tentang pemerintahan yang dijalankan,” tambah Erna Witoelar.

Terkait hal ini Pemerintah Belanda berkomitmen memberikan bantuan Rp4,7 miliar bagi program kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dalam memantau dan melakukan advokasi kebijakan pemerintah agar selalu berpihak kepada rakyat miskin. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan akan makin dekat dengan delapan tujuan yang tertuang dalam Deklarasi MDGs. Mengejar Ketertinggalan di Paruh Waktu Kedua Clemens dan Moss berpendapat, ”Pembangunan itu seperti lari maraton (lambat kemudian makin cepat--Red), bukan sprint (cepat kemudian melambat--Red).” Karena itu, pencapaian MDGs hanya bisa dilakukan dengan pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan, bukan dengan proyekproyek ambisius. MDGs sendiri hanyalah pedoman untuk mengarahkan kegiatan

pembangunan di negara berkembang, bukan menjadi practical target .

Karena foto: dw permasalahan yang dihadapi tiap negara sangat kontekstual, dalam hal ini, sangat diperlukan pendekatan yang lebih berbasis pada karakter negara (country based), dan bukan target global yang berlaku sama bagi semua.

Bagi Indonesia, mengingat potensi dan kapasitas yang dimiliki, MDGs merupakan target yang realistis dan bisa dicapai. Seperti diungkap Presiden Yudhoyono, yang menunjukkan keyakinannya bahwa MDGs merupakan jembatan untuk memenuhi kebutuhan mendasar akan martabat manusia. “Martabat manusia seutuhnya hanya dapat dipenuhi jika manusia bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, serangan penyakit, sikap tidak toleran, dan konflik,” tegas Presiden SBY. Mampukah kita mengejar ketertinggalan?

Itulah pekerjaan rumah kita bersama. Meminjam analogi Clemens dan Moss, layaknya lari maraton, butuh strategi dan ketahanan lebih untuk mengatur langkah dan nafas agar bisa sukses sampai finish.

Artinya, butuh rancangan kebijakan yang tepat, keserasian dan pengaturan sumber daya yang tepat untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dan lebih penting dari itu semua sudah saatnya semua pihak mulai peduli dan bergerak untuk mencapai finish bukan menjadi penonton dibelakang garis belaka.* (ides@bipnewsroom.info)

Target dalam MDGs

DD

elapan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals – MDGs), yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015 merupakan sebuah cetak biru yang disetujui oleh negara di seluruh dunia dan institusi pembangunan dunia pada 8 September 2000 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin di dunia.

Delapan tujuan tersebut adalah : 1. Penghapusan Kemiskinan dan Kelaparan 2. Pencapaian Pendidikan Dasar Universal 3. Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit lainnya 5. Penurunan Angka Kematian Balita 6. Peningkatan Kesehatan Ibu 7. Pelestarian Lingkungan Hidup 8. Pengembangan Kerjasama Global untuk Pembangunan.*

5

Membaca Buku

Konon, Julius Caesar, raja Romawi, pernah menyerang Mesir. Namun ternyata Mesir memiliki tentara yang amat kuat. Dalam pertempuran, dia beserta pasukannya terjepit.

Dalam keadaan terjepit itulah, Julius Caesar memiliki ide untuk menghindari musuh, yaitu dengan cara membakar perpustakaan besar Mesir.

Berhasilkah dia? Ternyata Caesar berhasil meloloskan diri dari kepungan tentara Mesir.

Rupanya dia tahu betul, bahwa orang-orang Mesir sangat menghargai perpustakaannya.

Bahkan harganya jauh lebih tinggi dari seorang raja Romawi sehingga mereka rela meloloskan musuhnya demi untuk menyelamatkan perpustakaan yang terbakar.

K

etika berbicara tentang perpustakaan, tentu tidak akan lepas dari isinya, yakni buku. Secara fungsional, buku merupakan alat komunikasi tulisan yang dirakit dalam satu satuan atau lebih agar pemaparannya sistematis, sehingga isi maupun perangkat kerasnya bisa lestari. Segi pelestarian inilah yang membedakan buku dari alat komunikasi tulisan lain yang lebih pendek umurnya.

Melalui buku, seluruh hasil cipta, karsa, dan karya manusia dapat dilestarikan. Dari buku pula peradaban manusia berkembang. Di dalam buku tersimpan rekaman-rekaman teori yang bisa melahirkan suatu teori baru.

Dalam perkembangan peradaban manusia, buku memang memiliki kekuatan yang dahsyat.

Kendati demikian, kedahsyatan buku tentu tidak akan ada apa-apanya jika benda tersebut hanya dipajang, tidak pernah disentuh dan dibaca. Dan

tampaknya, inilah masalah kita saat ini.

Soal penyediaan buku dan pengembangan minat baca pun, Indonesia masih mengalami beberapa kendala. Pertama, jumlah penerbitan buku di Indonesia masih timpang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dalam setahun, penerbitan buku di seluruh dunia bisa mencapai satu juta judul buku. Tetapi Indonesia hanya mampu menerbitkan beberapa judul.

Berdasarkan data dari International Publisher Association Kanada, produksi perbukuan paling tinggi ditunjukkan oleh Inggris, yaitu mencapai rata-rata 100 ribu lebih judul buku per tahun. Posisi kedua ditempati Jerman dengan jumlah judul buku yang diterbitkan sekitar 80 ribuan, Jepang sebanyak 65 ribu, dan Amerika Serikat menempati urutan keempat. Indonesia pada tahun 1997 pernah menghasilkan lima ribuan judul buku setahun.

Tetapi, tahun 2002 tercatat hanya 2.700-an judul. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan produksi penerbitan buku tingkat dunia. Bahkan pada tahun 1987 Indonesia pernah mengalami 'paceklik buku'. Saat itu, dalam setahun Indonesia tidak menerbitkan satu judul buku pun!

Kedua, minimnya jumlah perpustakaan yang kondisinya memadai. Belum semua sekolah memiliki perpustakaan. Memang hampir seluruh perguruan tinggi sudah memiliki perpustakaan, namun keadaan yang sama tak selalu dijumpai di sekolah, lebih-lebih sekolah dasar. Berdasarkan pantauan KomunikA, di SD-SD terpencil terutama di luar Jawa, hampir seluruhnya tidak dilengkapi dengan perpustakaan. Salah satunya adalah sebuah SD di Desa Nanga Badau, Kec Badau, Kab Kapuas Hulu, Kalbar. Di sana jangankan ruang perpustakaan, ruang kelas saja kondisinya sangat memprihatinkan. Bagaimana minat baca bisa tumbuh kalau bersentuhan dengan buku saja tidak pernah?

Minat Baca Membaca merupakan kegiatan dan kemampuan khas manusia. Walaupun demikian, kemampuan membaca tidak terjadi secara otomatis karena harus didahului oleh aktivitas dan kebiasaan membaca yang merupakan wujud dari adanya minat membaca.

Ketidakpedulian terhadap aktivitas membaca boleh jadi akibat dari kondisi masyarakat yang pergerakannya melompat dari keadaan praliterer ke masa pascaliterer, tanpa melalui masa literer. Artinya dari kondisi masyarakat yang tidak pernah membaca akibat tidak terbiasa dengan budaya menulis (terbiasa dengan budaya lisan), langsung melompat ke dalam bentuk masyarakat yang tidak hendak

membaca seiring masuknya teknologi telekomunikasi, informatika, dan broadcasting. Akibatnya, masyarakat kita lebih senang nonton televisi daripada membaca.

Kondisi ini diperburuk dengan semakin tidak pedulinya orang tua akan aktivitas membaca.

Semakin banyak keluarga yang kedua orang tuanya sibuk bekerja sehingga mereka tidak lagi mempunyai cukup waktu dan energi untuk mendekatkan anaknya dengan buku, lewat mendongeng misalnya. Ironisnya ketika anak mulai masuk sekolah, materi baku kurikulum sering membuat guru tidak mempunyai ruang gerak untuk berkreasi. Akhirnya mereka hanya terpaku pada satu buku wajib.

Seperti halnya kegiatan pembelajaran yang lain, upaya menumbuhkan minat baca juga akan lebih mudah dan efektif apabila dilakukan sejak dini, sejak kanak-kanak. Ini artinya orang tua sangat dituntut keikutsertaannya. Orang tua harus memastikan bahwa kecintaan akan membaca adalah tujuan pendidikan yang terpenting bagi anaknya.

Tentu saja, upaya orang tua akan lebih optimal apabila didukung oleh pihak lain. Dari pihak penerbit buku misalnya, dari segi kualitas perwajahan, ilustrasi, isi, dan cara penyajian hendaknya dapat terus diperbaiki. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan ketertarikan anak.

Dari pihak sekolah, hendaknya diterapkan sistem pendidikan yang menimbulkan kegairahan belajar. Misalnya dengan mend o r o n g pendidik u n t u k memberi penugasan dan anak didik mencari jawabannya, antara lain di perpustakaan.

Hingga sejauh ini perpustakaan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, masih diperlukan usaha keras untuk mendorong anak berkenalan dengan perpustakaan sejak dini. Bahkan, perkenalan pertama anak dengan perpustakaan dapat dilakukan di rumah melalui pembuatan perpustakaan keluarga. Anak yang terbiasa melihat buku dan kebiasaan membaca dari orangtuanya akan membuat mereka gemar membaca.

Dari pihak media massa (terutama radio/ TV) hendaknya tidak saja mengeluarkan iklan layanan masyarakat mengenai ajakan membaca, tetapi harus juga mulai membuat program promosi membaca (reading promition).

Sebuah program yang berkaitan dengan sebuah buku tertentu.

Kendala Daya Beli Minat baca atau kebiasaan membaca buku dari masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat di perkotaan, sebenarnya tidaklah seburuk yang selama ini banyak dibicarakan orang.

Hanya saja besarnya minat baca masyarakat ini belum diimbangi dengan tingkat konsumsi mereka, terutama dalam membeli buku.

Hal ini terekam dari hasil jajak pendapat Kompas di 10 kota besar di Indonesia. Jajak pendapat itu mengungkap bahwa lebih dari dua pertiga atau tak kurang dari 70 persen responden mempunyai kebiasaan membaca buku, minimal seminggu sekali. Proporsi demikian tentu tergolong besar. Bahkan, jika ditelusuri lebih detil, responden yang mempunyai kebiasaan membaca buku tiap hari mencapai lebih dari seperempat dari seluruh responden atau sekitar 28 persen. Sementara itu, sebagian besar (35 persen) responden biasanya dalam seminggu meluangkan waktu untuk membaca

6

buku satu sampai tiga kali.

Idealnya, tingginya minat baca ini akan mempengaruhi minat orang untuk membeli buku. Namun, tampaknya hal itu belum sepenuhnya terjadi. Persentase responden yang mempunyai kebiasaan membeli buku atau responden yang secara rutin membeli buku paling tidak satu buku tiap bulannya ternyata tidak setinggi persentase minat bacanya. Responden yang mempunyai kebiasaan membeli buku minimal satu buku per bulan hanya sekitar separo bagian dari seluruh responden. Selain itu, dilihat dari jumlah buku yang dibeli pun relatif minim. Sebagian besar responden rata-rata hanya membeli satu-dua buku setiap bulannya.

Minim jumlah buku yang dibeli oleh responden ini salah satunya disebabkan sebagian besar (88 persen) responden umumnya tidak mengalokasikan dana khusus untuk membeli buku. Sementara itu, mereka yang sudah punya anggaran khusus untuk membeli buku pun jumlah dana yang mereka alokasikan relatif kecil, yakni kurang dari Rp 100.000 per bulan yang setara dengan harga 2-3 buku produk penerbit lokal. Jadi, bisa dikatakan bahwa membeli buku belum menjadi sebuah kebutuhan bagi sebagian besar responden.

Keengganan membeli buku untuk anak seperti di atas sering menimpa para orang tua, bahkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi

dan ekonomi berkecukupan. Secara umum, kebanyakan kita merasa lebih berani merogoh saku lebih tebal untuk membeli kebutuhan lain seperti makanan, pakaian, perhiasan, dan bahkan alat-alat rumah tangga, ketimbang membeli buku. Tingkat ekonomi yang rendah sering menjadi alasan lemahnya daya beli buku masyarakat. Karenanya, anak-anak tidak akrab dan merasa asing dengan buku dan memiliki minat membaca yang rendah. Mereka menjadi tak sayang buku karena tidak kenal.

Padahal, minat membaca yang tinggi sangat penting. Kesuksesan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan membaca. Minat baca yang rendah mempengaruhi kemampuan anak didik dan secara tidak langsung berakibat pada rendahnya daya saing mereka dalam percaturan internasional. Sejarah belum mencatat ada orang pintar dan hebat yang tak banyak membaca. Sayang, hal ini belum menjadi perhatian serius kebanyakan para orang tua. Gerakan pemberantasan buta huruf yang sudah lama dicanangkan pemerintah tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan dari orang tua sebagai ujung tombak pendidik anak dalam keluarga.

Reader to Leader Buku adalah jendela dunia. Membaca dan mencintai buku dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat berupa solusi dari segala macam permasalahan hidup. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Dodi Nandika menyampaikan pesan penting ini dalam pembukaan World Book Day (WBD) 2007, di Plasa Depdiknas, beberapa waktu lalu.

Dodi mengatakan, buku bukan sekadar benda yang berisi tulisan tapi merupakan motivasi, dorongan dan kekuatan. Buku adalah jendela yang bisa dipergunakan untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan lebih lebar.

Bangsa yang mencintai buku akan tumbuh menjadi bangsa yang beradab. “Tepat sekali dengan tema WBD 2007, Buku untuk Perubahan, yang merupakan bentuk motivasi untuk meningkatkan peradaban bangsa,” kata Dodi.

Sejalan dengan Dodi, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Wasito Adi mengatakan hal serupa. ”Membaca buku merupakan suatu bentuk eksistensi dalam mengembangkan imajinasi pembaca dan juga mengembangkan generasi selanjutnya. Bangsa yang berbudaya tinggi adalah bangsa yang mempunyai budaya baca yang tinggi,” kata Bambang.

Ada pepatah yang mengatakan, 'today reader tomorrow leader,' sekarang pembaca, esok pemimpin. Salah satu public figure yang membuktikan diri bahwa pepatah tersebut benar adalah Tantowi Yahya yang juga menjadi Duta Baca Indonesia sejak 2006.

“Secara formal saya hanya lulusan D-1 perhotelan. Tetapi dari membaca buku, saya dapat mensejajarkan diri dengan teman-teman yang beruntung mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan tinggi,” ujar Tantowi. “Bahkan saat ini saya bisa menjadi leader karena saya menjadi reader sejak kecil dan membaca menjadi kebiasaan positif sampai saat ini,” tambahnya.

Desa Buku di Tengah Taman Contoh bagus upaya melahirkan para reader bisa disaksikan di Taman Kiai Langgeng, Kota Magelang, Jawa Tengah. Di sana ada desa buku yang pertama di Indonesia, kedua di Asia Tenggara setelah di Langkawi, Malaysia, dan ke-21 di dunia.

Sesuai namanya, desa buku yang diresmikan pada tahun 2003 ini khusus menyediakan berbagai macam jenis buku yang dapat dipinjam secara gratis oleh masyarakat. Juga dilengkapi fasilitas internet, sehingga jendela dunia bisa dibuka selebar-lebarnya.

Dipilihnya lokasi di tengah Taman Kiai Langgeng karena taman itu sudah dikenal di tingkat nasional, dan setiap tahunnya dikunjungi sekitar 800.000 wisatawan. Pada tahap awal, di 'desa' yang dibangun di tengah taman ini sudah didirikan perpustakaan serta pusat informasi buku (PIB). Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan saat diresmikan 8.000 eksemplar. Namun kini jumlahnya membengkak mencapai puluhan ribu eksemplar, karena

Minat baca di Indonesia cukup tinggi, setidaknya itulah kata Duta Baca Indonesia 2006, Tantowi Yahya. Saat ini, ia mulai merasakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan buku sebagai sahabat setia.

U

capan pria kelahiran Palembang Sumatera Selatan, 29 Oktober 1960 ini tak bisa dibilang pepesan kosong belaka. "Buktinya, anda bisa lihat sendiri kan sekarang banyak toko-toko buku yang tak pernah sepi dari pengunjung, terutama anak-anak," kata Tantowi.

Terkait upaya menumbuhkan minat baca, Tanto, begitu dia biasa disebut, selalu menekankan peran penting keluarga, terutama ibu dalam membentuk kebiasaan membaca pada anak. Menurutnya, kebiasaan membaca bukanlah sebuah bakat dari lahir, melainkan pola yang bisa dibentuk dan ditularkan. “Biasanya seorang anak yang suka membaca, 99% tumbuh dari keluarga yang suka membaca,” ucap lelaki yang juga

banyaknya pihak yang menyumbang buku setiap tahunnya.

Budaya Literasi Harus disadari, buku merupakan investasi masa depan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala seseorang. Dibanding media pembelajaran audiovisual, buku lebih mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak-anak karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna. Namun demikian, minat dan kemampuan membaca tidak akan tumbuh secara otomatis, tapi harus melalui latihan dan pembiasaan melalui penanaman budaya literasi.

Secara sederhana, literasi berarti kemampuan membaca dan menulis atau melek aksara. Dalam konteks sekarang, literasi memiliki arti yang sangat luas. Literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kirsch dan Jungeblut dalam buku Literacy: Profiles of America’s Young Adults mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Lebih jauh, seorang baru bisa dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman bacaannya.

Sekarang ini, generasi literat mutlak dibutuhkan agar bangsa kita bisa bangkit dari keterpurukan bahkan bersaing dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Wagner (2000) menegaskan bahwa tingkat literasi yang rendah berkaitan erat dengan tingginya tingkat dropout sekolah, kemiskinan, dan pengangguran.

Ketiga kriteria tersebut adalah sebagian dari indikator rendahnya indeks pembangunan manusia.

Keluarga sangat dominan dalam perkembangan literasi anak. Hasil riset menunjukkan bahwa umumnya anak mulai belajar membaca dan menulis dari orang tua di rumah. Mereka akan gemar membaca jika melihat orang tua atau anggota keluarga lain di rumah sering

berprofesi sebagai pembawa acara ini.

Karena itulah, slogan yang terus dikampanyekan Tanto sebagai Duta Baca adalah ”Ibuku Perpustakaan Pertamaku”. Kedekatan psikologis ibu terhadap anaknya dan waktu yang lebih banyak dalam pola asuh, membuat ibu memiliki peran besar.

Dispilin Tinggi Anak, dalam pandangan Tanto punya usia emas, dua sampai enam tahun. Kemampuan terhebat pada usia tersebut adalah meniru perilaku. "Nah, dengan membiasakan diri terlihat membaca di depan anak, maka nanti akan tumbuh minat baca pada mereka. Akan sulit memprediksi muncul minat baca pada anak, bila pada usia emas mereka tersebut tidak pernah melihat orang tuanya membaca," papar Tanto yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika itu panjang lebar.

Soal cara, ia punya pendapat sendiri. Menurutnya pendidikan demokratis ketika anak masih kecil, tidak bisa dilakukan. Orangtua tidak bisa melulu mengikuti kehendak sang anak.

Anak harus didikte. Harus diberi porsi, berapa jam bermain, tidur, begitupun dengan porsi membaca. Dan tentu saja semua dilakukan dengan disiplin tinggi.

Tantowi mengakui, meningkatkan minat baca bukan melulu tugas keluarga saja. Peme-

membaca buku, koran, atau majalah. Anak sebenarnya sudah bisa dirangsang untuk gemar membaca bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya. Wanita hamil yang sering membacakan buku bagi janin yang sedang dikandungnya cenderung akan melahirkan anak yang kemudian gemar membaca.

Pendidikan anak usia dini yang semakin mendapat perhatian masyakarat hendaknya mampu meningkatkan minat baca anak. Kegiatan reading aloud atau membaca nyaring untuk anak hendaknya dilakukan sedini mungkin. Hal ini bisa mengganti kegiatan mendongeng sebelum tidur yang sudah menjadi tradisi orang tua di masyarakat kita sejak dulu.

Seorang ibu juga bisa menumbuhkan kegemaran membaca anaknya dengan mengajak anak melakukan kegiatan yang melibatkan aktivitas membaca seperti membaca resep masakan, sering menulis pesan buat anak dan meminta balasan tertulis, serta meminta anak meminjam buku dari perpustakaan sekolah.

Kegiatan ini adalah langkah awal peralihan dari budaya orasi melalui dongeng ke budaya membaca.

Di samping keluarga dan sekolah, masyarakat juga harus mendukung pembentukan generasi literat. Para pendidik hendaknya mengadakan gerakan moral untuk menyadarkan para orang tua akan betapa pentingnya buku sehingga mereka tidak merasa enggan membelikan buku untuk anak. Mereka yang secara ekonomi kurang beruntung juga harus tetap menyadari pentingnya buku sebagai sumber ilmu. Jika buku sudah menjadi prioritas dalam mendukung pendidikan anak, banyak cara bisa dilakukan untuk menyiasati terbatasnya kemampuan ekonomi dengan membeli buku bekas bermutu yang masih layak baca sangat mudah diperoleh atau bahkan sekadar mengajak anak jalan-jalan ke toko buku.

Orang tua yang mampu harus dipacu untuk memiliki perpustakaan pribadi sehingga memotivasi anak untuk membaca. Hal ini sekaligus menjadi alternatif yang baik untuk mengurangi jam menonton TV. Di negara-negara maju, memiliki perpustakaan pribadi sudah meru-

rintah dan swasta juga punya bagiannya masing-masing.

pakan tradisi dan kebanggaan. Perpustakaan keluarga nantinya bisa dibuka untuk umum sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain.

Untuk menyiasati lemahnya daya beli buku masyarakat, pemerintah harus melengkapi prasarana dan koleksi buku di perpustakaan umum yang telah ada. Di samping itu, untuk pemerataan dan akses yang lebih luas, perpustakaan umum baru perlu ditambah, terutama di daerah terpencil. Rasio jumlah buku dan perpustakaan dengan jumlah penduduk di Indonesia sangat jauh sekali. Idealnya, setiap kecamatan bahkan kelurahan atau desa memiliki perpustakaan umum dengan koleksi buku yang memadai dan dikelola secara profesional.

Desa buku seperti di Magelang bisa dibangun di seluruh wilayah tanah air.

Pemerintah juga harus bekerja sama dengan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perbukuan. Pemberian pajak lebih murah atau tidak sama sekali bagi penerbit buku diharapkan akan mengurangi harga jual buku sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat.

Penerbit pun hendaknya tetap memiliki idealisme yang tinggi dalam mencerdaskan masyarakat, tidak mempertimbangkan bisnis semata.

Idealnya, pemerintah menyuplai semua buku yang diperlukan oleh anak-anak didik, terutama di sekolah dasar sampai menengah atas.

Beberapa tahun terakhir ini, ada fenomena kebangkitan literasi yang sangat menggembirakan di masyarakat. Semakin banyak toko buku yang menyediakan ruang baca dan diskusi bagi pengunjung dengan mengundang penulis buku atau akademisi. Idealisme juga telah membangkitkan beberapa kelompok intelektual yang peduli untuk membuka perpustakaan pribadi atau rumah baca untuk masyarakat disekitarnya. Gagasan ini sangat membantu mereka yang gemar membaca tetapi tidak memiliki buku. Banyak penerbit buku juga berusaha mendukung peningkatan literasi melalui pameran buku murah, lomba karya tulis ilmiah, bahkan memberikan kesempatan bagi para penulis buku anak untuk lebih bebas berkreasi.** (berbagai sumber--gunarjo@bipnewsroom.info)

saja imbasnya akan sulit melahirkan penulis dan buku-buku baru," cetus Tanto.

Untuk sektor swasta, ia berharap banyak pendanaan pendidikan bergulir dari program sosial perusahaan. Bila semua pihak saling bekerjasama, bukan tak mungkin sektor pendidikan akan maju. Dan sekadar masalah peningkatan minat baca dapat dilakukan dengan mudah. Ya, semoga semua harapan Tantowi Yahya, yang juga harapan kita semua, bisa cepat terwujud. * (dimas@bipnewsroom.info)

Buku Murah, Tugas Pemerintah Untuk pemerintah, wakil Indonesia dalam Eisenhower Fellowship, sebuah event internasional yang mempertemukan wakil-wakil dari berbagai negara ini, punya harapan tersendiri. Ia berharap pemerintah mengatasi permasalahan mahalnya harga buku di Indonesia. Di negara ini, kata Tanto, buku masih seperti barang mewah yang sangat sulit dimiliki oleh masyarakat. ”Substitusi buku murah memang ada, yaitu perpustakaan. Namun masalah lain ternyata juga menghinggapi perpustakaan, semisal buku-buku yang tak selalu up to date alias buku jadul (jaman dulu-red). Sedangkan syarat dari sebuah perpustakaan itu adalah bukunya harus up to date,” kata salah seorang "dedengkot" musik country di Indonesia ini.

Tantowi juga menyoroti masalah pembajakan buku yang konon mencapai angka 74%.

"Harus segera dituntaskan.

Masalah itulah yang membuat profesi penulis tidak menarik bagi banyak orang. Dan tentu

7

K

onon, perpustakaan selalu identik dengan tempat sepi, kaku dan konvensional, sehingga tak banyak menarik perhatian masyarakat. Padahal perpustakaan merupakan solusi terbaik di tengah kebutuhan akan bacaan yang tidak diiringi dengan kemauan dan kemampuan membeli buku sebagai penambah wawasan.

"Banyak yang masih belum mengerti fungsi perpustakaan sehingga manajemen pengelolaannya jadi setengah hati," ungkap Kepala Perpustakaan Nasional RI, Dady P. Rachmananta.

Selama satu jam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, alumnus University of Hawaii jurusan School of Library Science ini bercerita kepada KomunikA tentang kondisi dan beragam warna masalah perpustakan di Indonesia, berikut petikannya.

Perpustakaan selalu tampak kaku dan konvensional, bagaimana menurut anda?

Pandangan itu ada benarnya, meski banyak perpustakaan yang kini sudah mulai berubah. Kita bisa lihat tak sedikit perpustakaan umum yang didesain lebih "familiar", ada yang digabung dengan kafe, dilengkapi sarana musik dan sebagainya.

Kalau bicara perpustakaan di Indonesia, saya rasa sangat kompleks. Mulai dari masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya perpustakaan, pengelolaan setengah hati, hingga masalah pengadaan buku yang menjadi "darah" perpustakaan.

Yang pertama diperlukan adalah mengubah paradigma fungsi perpustakaan, dan itu yang berat. Kita coba terus sosialisasikan, tak hanya dikalangan pengelola namun juga di kalangan pengambil kebijakan mengenai beragam aspek perpustakaan dan pengelolaannya.

Kedua penguatan data base itu kuncinya.

Mereka harus mengerti bahwa di perpustakaan itu harus ada sarana pencarian. Sejalan dengan itu, kemasan perpustakaan memang harus diubah, kualitas pelayanannya harus dinaikkan. Tapi semua berpulang pada pengelolanya.

Bagaimana cara menggaet masyarakat agar mau ke perpustakaan?

Kita adakan lomba, semisal pidato dengan konten berasal dari buku yang ada di perpustakaan. Lomba puisi dari buku yang ada di perpustakaan. Jadi dia harus baca dulu kan.

Memang berat tugasnya, biar orang tahu bahwa perpustakaan itu memang ada.

Bagaimana perpustakaan nasional?

Itu tadi yang kita lakukan di Perpusnas (Perpustakaan Nasional RI –red). Kita juga tidak mengalami masalah pelayanan, sebab beberapa layanan kita bahkan sudah pakai teknologi informasi. Kalau dulu katalog sekarang di Perpustakaan Nasional ada OPAC (Online Public Acces Catalogue) atau katalog digital, perpustakaan maya dan sebagainya.

Pengunjung yang memiliki akses internet bisa langsung akses di www.pnri.go.id. Cari buku yang dibutuhkan tanpa harus datang ke gedung Perpusnas. Nanti pinjamnya bisa tinggal tunjukkan hasil pencarian.

Bulan Mei ini juga kami akan luncurkan Pustelling (Perpustakaan Elektronik Keliling).

Sejak 2003, sampai saat ini sudah terealisasi 150 unit. Rencananya akan ada di tiap kabupaten/kota yang kami targetkan terwujud di tahun 2009. Hal ini didorong adanya kondisi memprihatinkan yang terjadi di perpustakaan beberapa kabupaten/kota.

Biasanya mereka kurang paham bahwa

8

WAWANCARA

"Perpustakaan Kita Kurang Darah.." perpustakaan merupakan investasi masa depan.

Maksudnya?

Setelah pengelolaan perpustakaan diserahkan ke pemerintah daerah, banyak yang masih salah paradigmanya. Dalam pikiran mereka, perpustakaan hanya sebagai sarana penghamburan uang, bukan penghasil uang.

Mereka selalu mikir dan fokus pada kegiatan yang bisa mengisi kas daerah, hingga melupa-kan keberadaan perpustakaan.

Bentuk perhatian perpustakaan nasional ke perpustakaan daerah?

Kita punya misi untuk mengembangkan minat baca, mengembangkan kepustakaan, dan aset berupa koleksi buku khususnya di perpustakaan umum dan sekolah. Untuk sekolah, kita koordinasi dengan Depdiknas.

Untuk perpustakaan umum sampai tingkat kabupaten/kota ada bantuan block grant. Dana yang dikelola Perpusnas itu sangat besar. Kita kerap bagi-bagi buku ke daerah. Kan dulu ada dana untuk perpustakaan daerah, sekarang pasca otonomi, posnya masih tetap ada. Nah, lewat pos ini kita salurkan lagi untuk perpustakaan daerah berbentuk uang, rata-rata Rp500 juta per tahun. Tapi sebenarnya angka itu juga belum mencukupi untuk operasional dan pengadaan buku.

Selain itu, kita juga bekerjasama dengan Depdiknas, karena mereka yang punya dana banyak. Kita coba sinergi untuk sama-sama koordinasi kerjaan meningkatkan minat baca.

Jadi masalah terbesar terkait paradigma yang salah tentang perpustakaan?

Ya. Banyak yang masih belum mengerti fungsi perpustakaan sehingga manajemen pengelolaannya jadi setengah hati. Ini yang jadi penghambat dan selalu kami sampaikan pada para pemegang kebijakan, terutama di daerah.

Dulu perpustakaan itu kan dianggap sebagai tempat orang transit sebelum dipindahkan ke daerah lain. Tempat sebelum pensiun, tempat pejabat “buangan�. Bukan posisi yang bonafit dan diinginkan. Jadilah pengelolaannya berjalan setengah hati.

Nah kita coba cegah hal itu dengan RUU Perpustakaan, pengelola perpustakaan harus profesional karena kalau tidak pimpinan daerah setempat akan kena sanksi. Biar tidak meremehkan perpustakaan. Selain itu pustakawan harus bersertifikat.

Apa semangat UU Perpustakaan tadi?

Kepastian landasan hukum bagi penguatan sarana prasarana perpustakaan, SDM, kelembagaan, dan sebagainya. Akan ada standar pengelola perpustakaan. Harus dikelola pustakawan yang mengerti dan memahami perpustakaan. Insya Allah tengah tahun ini bisa selesai.

Berapa banyak perpustakaan daerah yang sudah dikelola secara profesional?

Kecil sekali. Saya contohkan begini. Ada sekitar 220 ribu sekolah dasar di Indonesia.

Yang punya perpustakaan, kurang dari 10% atau bahkan kurang. Dari angka tersebut, yang punya pustakawan, hanya 10%. Guru merangkap jadi pustakawan. Bisa dilihat.

Perpustakaan diharapkan menjadi jawaban dari masih mahalnya harga buku?

Benar. Itu juga jadi mimpi kita. Beli buku mahal, baca di toko buku, diomelin sama penjaganya. Satu-satunya ya ke perpustaka-

an. Tapi kembali lagi pada permasalahan pengadaan buku di perpustakaan. Itu yang kadang-kadang sulit. Perpustakaan kita itu "kurang darah".

Updating buku terbaru sulit dilakukan?

Ya. Beli buku satu itu sama repotnya dengan beli mobil. Beli buku disamakan dengan pengadaan barang lainnya. Ada tender, ada proses yang makan waktu dan tenaga. Akibatnya, buku yang kita pesan hari ini, datangnya bisa setahun lagi. Ya sudah kadaluarasa.

Ada kebijakan khusus tentang pengadaan buku?

Saya sudah pernah bicara ke Komisi X DPR bahwa buku jangan disamakan dengan aset lain. Buku itu kan "darah"-nya perpus-takaan.

Tidak ada buku ya tidak ada perpus-takaan.

Kalau bukunya cuma itu saja, nama-nya bukan perpustakaan, tapi gudang buku.

Jadi kita minta semacam dispensasi untuk pembelian buku. Itu salah satu point yang tengah digodok di RUU Perbukuan.

Lain itu, buku tidak hanya menyangkut cetakan, tapi ada toko bukunya, beli tinta, penerbit, distributor, ada pembajakan. Kompleks. Salah satunya RUU itu juga untuk memudahkan pengadaan buku di perpustakaan.

Jangan sampai sama dengan pengadaan barang lain.

Kami ingin ada klausul khusus, pengadaan buku seperti pengadaan amunisi peralatan militer semisal peluru atau bom yang urgent, tidak bisa ditunda. Begitupun juga buku, kami ingin agar buku itu seperti amunisi untuk perpustakaan. Tapi memang sampai sat ini belum bisa gol karena buku masih dianggap aset negara.

Rasio koleksi perpustakaan dengan jumlah masyarakat?

Di negara kita sangat rendah. Di Singapura, mereka punya 4 juta buku dengan penduduk 6 juta jiwa. Berarti satu orang punya jatah 1,5 buku. Koleksi kita masih sangat jauh dengan jumlah penduduk.

Bicara buku, bagaimana anda melihat kondisi perbukuan di Indonesia. Industrinya yang lesu atau minimnya pengarang buku?

Dua-duanya. Pengarang kurang. Kenapa? Karena kita kurang baca.

Kenapa industri lesu, karena diserang oleh pembajakan buku. Jadi malas nulis dan tidak dapat royalti. Angka pembajakannya sampai 74%. Seperti lingkaran setan.

Kita sudah himbau masyarakat tidak beli buku bajakan. Susah juga, kan karena yang dicari adalah buku murah. Sebenarnya biar harga buku murah itu mudah, turunkan saja mutu kertasnya, seperti buku eks India.

Mereka tidak mementingkan tampilan fisik, hanya kertas koran. Tapi lakunya luar biasa.

Orang kita mana mau baca buku kayak gituan. Orang kita lebih seneng gambar bagus, kertas HVS 80 gram. Nah imbasnya kan ke harga buku. Buku bagus pasti harga mahal. Ini juga akan diatur di RUU Perbukuan.

Semoga saja cepat gol.

Berapa judul buku per tahun diterbitkan di Indonesia?

Mungkin sekitar 10.000 lebih. Tapi itu belum seluruhnya. Paling banter yang daftar ISBN hanya 40% dari seluruh jumlah buku yang terbit. Kalau lihat data yang kita berikan ke UNESCO, sangat kecil. Kita di Asia Tenggara saja nomor empat atau lima untuk terbitan buku. Bayangkan! Padahal kalau jumlah sebenarnya, yang terlihat dari pendaftaran ISBN, kita bisa melebihi Singapura yang ada di nomor satu.

Mengapa demikian?

Sebagian besar buku adalah terbitan pemerintah yang kadang diterbitkan terbatas dan tidak dijual di toko buku. Akibatnya banyak buku terbitan pemerintah yang tidak terdaftar pada kami. Pun tidak terdaftar sebagai anggota IKAPI. Ya, jadi kalau UNESO nanya tentang statistik buku di Indonesia, kita cuma bisa kasih angka 10.000 tadi. Padahal sebenarnya terbitan buku kita itu banyak sekali. Tapi kita tidak bisa data karena banyak yang tidak menaati UU yang mengatakan harus menyerahkan terbitan minimal 2 buah ke Perpusnas untuk kebutuhan katalog nasional.

Kita sayangkan, banyak dari lembaga pemerintah sendiri tidak menaatinya. Padahal ini untuk kita sendiri. Buku itu bukan untuk kita miliki, kita simpan di perpustakaan sebagai koleksi dan kita lestarikan. Biar orang tahu dan paham bahwasanya ada buku yang terbit seperti ini. Kalau bukan kita yang simpan, pasti rusak.

Sebenarnya ini perintah UU, bukan perintah Kepala Perpusnas.* ***(dimas@bipnewsroom.info)

Kepala Perpustakaan Nasional RI

Dady P. Rachmananta

foto : ddt

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Edisi 09/Tahun III/April 2007

OPINI

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

KetikaTradisi Berpacu dengan Teknologi Mereka lebih senang dengan tontonan Sejalan dengan nge-trend, seperti musik rock, reagge perkembangan teknoplus sajian sinetron yang glamour , logi komunikasi modern, gosip selebritis dan lainnya. muncul kekhawatiran media Semua itu justru didukung oleh komunikasi tradisional akan ter- media massa modern. Kenyataan geser. Kekhawatiran ini berkem- yang demikian itu semakin memarbang di seluruh wilayah Indoginalkan media tradisional. Alhasil, nesia seiring dengan masuknya generasi muda dan anak-anak cenberbagai teknologi baru yang derung tidak mengenali beragam bisa dinikmati semua bentuk dan jenis media tradisional. orang.

Mereka lebih mengenal tokoh-tokoh yang ada di media televisi.

kilas -gov

e

www.pacitan.go.id

Situs 1001 Latar Situs Pemerintah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur yang dikelola Seksi Pengolah Data, Kantor Arsip dan PDE Pemerintah Kabupaten Pacitan ini cukup menarik.

Fitur yang disajikan memungkinkan pengunjung mengubah tampilan background sesuai dengan selera. Tema-tema yang disajikan pun cukup unik sesuai potensi Kabupaten Pacitan diantaranya seperti tema biru laut selatan, stalaktit Goa Gong dan kerajinan perak Pacitan.

Layaknya situs resmi pemerintah, pengunjung pun dapat memperoleh berbagai informasi mengenai Pacitan. Di bagian

Edisi 09/Tahun III/April 2007

Menilik Media Tradisional Media tradisional adalah bentuk komunikasi tradisional, yakni kegiatan komunikasi yang menggunakan unsur tradisi, sehingga dapat menyatukan partisipan dalam satu arena. Sedangkan media komunikasi modern cenderung memisahkan para partisipan komunikasi, mengurangi interaksi sosial yang bersifat langsung sehingga kehidupan masyarakat cenderung menjadi “terpisah-pisah�.

Dalam bentuknya, media tradisional adalah media penyampaian pesan atau gabungan pesan verbal, gerakan, lisan dan visual yang diakrabi rakyat dan diperdengarkan atau dipertunjukkan untuk rakyat dengan maksud menghibur, mengajar dan mendidik, selain berfungsi ritual. Disamping itu media tradisional memiliki karakteristik khas, tempat dan kedudukannya pun di tengah masyarakat penggunannya.

Sehingga dalam fungsinya sebagai media hiburan dan penyampaian pesan sangat efektif mencapai sasaran. ilus bf

Media komunikasi modern seperti siaran televisi sudah merambah sampai ke desadesa. Namun sayangnya, acara yang ditayangkan media modern ini lebih dominan seni budaya modern yang mengadopsi budaya asing, bahkan kerap tidak menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan yang jumlahnya 80 persen dari penduduk Indonesia.

Tayangan seperti itu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat perdesaan termasuk perubahan perilaku dalam tatanan budaya lokal. Kesenian budaya tradisional yang telah ada sejak dulu mulai ditinggalkan dan tergantikan dengan "budaya modern".

Telah terbukti bahwa banyak generasi muda di perdesaan sudah terbawa arus budaya modern dan seolah tidak mau tahu lagi dengan budaya tradisional. Hal ini bisa dimaklumi, karena kesenian tradisional sudah sangat jarang dipertunjukkan karena berbagai hal yang membatasi ruang geraknya.

Jika kondisi seperti itu dibiarkan, dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan bukan tak mungkin generasi muda tidak lagi mengenal kesenian budaya tradisional dan bangsa Indonesia tidak lagi mempunyai budaya indigeneous lantaran tak bisa melestarikannya.

Globalisasi Budaya Gelombang budaya asing dalam batasbatas tertentu mungkin telah melunturkan bahkan menghilangkan peradaban, etika kesantunan seperti tenggang rasa solidaritas, toleransi satu sama lain. Hilangnya kebanggaan dan rasa memiliki terhadap nilainilai budaya adi luhung.

Tak jarang dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai di sebagaian masyarakat yang menilai seni tradisional adalah hal yang kuno, ketinggalan zaman dan kampungan.

masa depan, lalu bagaimana media tradisional harus memposisikan diri?

Dalam hubungan ini, faktor penting adalah efektivitas penggunaan media komunikasi. Karena sasaran terbesarnya adalah kelompok masyarakat perdesaan, maka kita harus mampu memilih komunikasi sosial yang sesuai kondisi sosiokultural masyarakat. Berbagai kesenian tradisional bisa menjadi media komunikasi tradisional yang langsung megenai sasaran.

Upaya untuk mengangkat seni dan budaya tradisional yang mampu membangun jiwa dan karakter kemandirian masyarakat harus dilakukan. Permasalahannya adalah bagaimana memastikan masyarakat menerima?

Bentuk dan kemasan haruslah dipikirkan.

Kemasan baru harus dirancang sedemikan rupa agar media tradisional mampu meme-

Ubah Manajemen Media Ketika media modern mendominasi sistem informasi dan komunikasi masa kini dan

rankan diri sebagai media komunikasi sosial yang efektif. Menghadapi trend media berbasis pada teknologi, maka media tradisional harus didukung dengan manajemen, teknologi dan anggaran. Tanpa itu, media tradisional akan ditinggalkan pecintanya.

Selain itu manajemen media tradisional perlu dikembangkan, meliputi kemampuan bagaimana menjabarkan visinya, sehingga bisa mengajak seluruh jajaran pekerja seni di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Karena hampir seluruh media kesenian tradisional memiliki problem yang sama, bahwa sejak keberadaannya hanya

Oleh Sudarmanto

dikelola secara personal oleh pimpinannya.

Tak saling Mematikan Pada kenyataannya media komunikasi modern tidak sepenuhnya mematikan media tradisional. Sehingga tak salah bila dikatakan sistem komunikasi di Indonesia terdiri dari sistem komunikasi modern dengan ciri utama pemanfaatan media komunikasi tradisional. Bahkan media tradisional bisa memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk mempertahankan diri, seperti seni tradisional yang ditayangkan televisi. Dengan demikian, media yang ada di dalam masyarakat bisa bersifat komplementer, saling melengkapi satu sama lainnya (Susanto, 1977:96).

Walaupun begitu, saat ini barangkali sudah terjadi pergeseran yang cukup signifikan dengan masuknya televisi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah perdesaan. Di banyak tempat media tradisional semakin jarang dipertunjukkan, semakin sedikit penonton yang mau datang ke pentas-pentas media tradisional.

Televisi swasta nasional hampir tak punya perhatian terhadap seni tradisional. Hanya beberapa TV lokal baik publik maupun swasta yang masih memberi tempat pada kesenian tradisional.

Namun demikian, pengembangan dan pemberdayaan media tradisional, seyogyanya diawali dengan konservasi-reservasi dan sosialisasi. Perlu perlindungan dan pemulihan atas beragam bentuk dan jenis media tradisional yang ada agar tidak mengalami kepunahan.

Oleh sebab itu diperlukan payung hukum, apakah itu undangundang atau perda hendaknya menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah serta seluruh stakeholder termasuk para tokoh seni budaya atau komunitas media tradisional itu sendiri.

Perkembangan teknologi informasi perlu untuk selalu diikuti, agar media tradisional bisa memposisikan diri sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Namun, kedua faktor tersebut tak akan bisa hadir optimal tanpa adanya dukungan dana atau anggaran yang memadai. *) Sudarmanto, Pranata Humas BPPI Yogyakarta

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

depan situs terdapat berita foto mengenai kegiatan-kegiatan terbaru yang pemerintah setempat. Selain itu terdapat juga berbagai berita aktual tentang Pacitan yang berisikan isu-isu penting terkini yang tengah terjadi di "Kota 1001 Goa" ini.

Pada bagian sebelah kanan terdapat layanan online pencarian informasi pajak kendaraan bermotor yang di link ke data base Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Tak ketinggalan pula link ke departemen dan instansi terkait, baik pusat maupun daerah.

Pada bagian sebelah kanan atas terdapat informasi umum Pacitan mulai dari sejarah, lambang Kabupaten Pacitan, informasi pemerintahan daerah diantaranya susunan organisasi, bupati, wakil bupati dinas, hingga kantor maupun badan. Informasi mengenai rencana strategis, visi dan misi dan sasaran yang ingin dicapai juga bias diperoleh pada bagian ini.

Potensi wisata Pacitan yang cukup besar dan menjanjikan juga ditampilkan dalam situs ini. Beragam obyek wisata alam seperti pantai dan goa-goa yang menarik dapat disaksikan gambarnya.

Selain itu itu, berbagai kesenian-kesenian tradisional seperti upacara adat dan tarian yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan juga ditampilkan. Tak lupa gambar kerajinankerajinan buah karya penduduk sekitar seperti batu akik yang cocok untuk dijadikan cinderamata.

Situs ini cukup representatif dan menarik, sekalipun masih ada beberapa bagian data dan informasi yang belum ter-update secara rutin atau belum terisi sepenuhnya sehingga

membuat konten yang ada pada situs ini menjadi kurang lengkap.* (hendra@bipnewsroom.info)

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Sumatera Utara

Dorong Revitalisasi Tambak Udang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Yoseph Siswanto, mengatakan, pihaknya memiliki komitmen mendorong revitalisasi usaha pertambakan udang yang sempat mengalami kelesuan.

Beberapa persoalan yang dihadapi petambak Sumut antara lain, tingginya kandungan antibiotik pada hasil panen udang, banyaknya penyakit, penjarahan ataupun pencurian dan ekonomi biaya tinggi berupa kutipan-kutipan liar dari pihak yang tak bertanggung jawab.

Siswanto mengatakan, Pemprovsu bersama seluruh stakeholder sepakat mencari jalan keluar bersama, diantaranya penyediaan laboratorium, pengujian antibiotik produk perikanan, peningkatan keamanan untuk mencegah penjarahan dan pungutan liar, juga mengganti jenis benur udang yang daya tahannya lebih bagus.

"Ini merupakan bagian program pengembangan agromarinepolitan dan kawasan pesisir. Selain mendorong pengembangan budidaya ikan tambak, juga mendorong pengembangan budidaya ikan laut serta pengembangan taraf hidup nelayan," tukas Siswanto. (www.bainfokomsumut.go.id)

Sumatera Selatan

Sebelas Layanan Gratis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mencanangkan pelayanan terpadu satu pintu, yang mencakup 48 jenis pelayanan masyarakat.

“Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan mudah kepada masyarakat, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, sertifikat tanah dan surat izin mendirikan bangunan”, kata Bupati Muba Alex Noerdin di Palembang, Selasa (1/5).

Dari keseluruhan 48 pelayanan, 11 pelayanan diantaranya diberikan secara gratis, seperti pembuatan KTP, surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, akte kelahiran termasuk layanan melahirkan gratis. “Layanan gratis tersebut diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, dan diharapkan masyarakat, terutama warga miskin dapat memperoleh pelayanan lebih baik,” katanya. (www.sumsel.go.id)

Bengkulu

BPPT-Kepahiang Sepakat Kembangkan Potensi Daerah Kesepakatan penggunaan iptek dalam pembangunan Kabupaten Kepahiang, Bengkulu ditandatangani di Jakarta, Selasa (1/5) antara BPPT yang diwakili Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Ir. Jumain Appe M.Si dengan Bupati Kepahiang, Drs. H. Bando Amin C. Kadir, MM.

Dari Sabang Sampai Merauke

LINTAS DAERAH “Kami mempunyai misi menjadi agen perubahan peneraan iptek di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi daerah,” kata Jumain usai acara penandatanganan kesepakatan tersebut.

Menurut dia, Kepahiang memiliki sumber daya alam cukup banyak, karena itu, BPPT ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan nilai tambah lewat pembangunan daerahnya sendiri. Sementara Bupati Kepahiang, Bando Amin berharap dengan kerjasama dengan BPPT, dapat mewujudkan pembangunan di (Gs/Kus) daerahnya.

(www.sintang.go.id)

Jawa Timur

Kartu Berobat "ATM" RSD Jombang

Kalimantan Timur

Badan Pelayanan Kesehatan (Bapelkes) Rumah Sakit Daerah Jombang, Jawa Timur, pertengahan 2007 ini akan mengganti kartu berobat pasien menjadi kartu elektronik berbentuk Kartu ATM. “Pembuatan kartu berobat ATM tersebut dilakukan untuk mempermudah petugas RS mencari informasi pasien yang sudah kita masukkan dalam sebuah sistem informasi berbasis TI,” kata Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan RSD Jombang, dr Muhaeni Suwito, di Surabaya, Selasa (10/4).

Penggunaannya memang sangat mudah, petugas di loket pendaftaran cukup memakai scanner. Setelah itu, di layar monitor datadata pasien, meliputi nama, alamat, tempat tanggal lahir, hingga penyakit yang pernah diidap pasien bisa langsung dilihat.

Biaya kartu berobat ATM yang dibebankan pada pasien sangat terjangkau, hanya Rp5.000. "Mulai 3 Maret hingga akhir Mei, pembuatan kartu berobat itu masih digratiskan, nanti di bulan Juni 2007 pasien akan dikenakan biaya penggantian," kata Suwito.

Selain kartu berobat ATM, tahun ini RSD Jombang juga mengejar status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk mempermudah pengelolaan manajemen RSD Jombang secara mandiri dan memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

Bupati Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, Kutim Awang Faroek berniat mengembangkan Pelabuhan Maloy dan bertekad menjadikan pelabuhan ini sebagai outlet-nya Kalimantan.

Menurut Awang, letak Maloy sangat strategis untuk dijadikan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. “Maloy terletak pada posisi segitiga emas, yaitu Sengatta, Muara Wahau, dan Sangkulirang. Selain itu, Pelabuhan Maloy yang menghadap selat Makassar berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan juga dilalui jalan trans-Kalimantan dari Kalsel dan tembus ke Berau,” katanya.

Pemkab Kutim telah menyediakan lahan seluas 40 ribu ha untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus dengan estimasi mampu menyerap tenaga kerja sekitar 300 ribu orang. “Maloy akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pemkab menyiapkan lahan sekitar 10 ribu hektare untuk bangunan industri crude palm oil (CPO) dan industri lainnya,” tambah Awang.

Keberadaan Pelabuhan Maloy mutlak diperlukan untuk menunjang program revitalisasi pertanian dalam arti luas. "Bahkan kedepan, Pelabuhan Maloy diyakininya mampu menyaingi pelabuhan yang ada di Johor, Malaysia, dan ia memperdiksikan diatas10 tahun lagi ribuan kapal melintas di Maloy.

(www.d-infokom-jatim.go.id)

(www.kutaitimur.go.id)

Kalimantan Barat

Revitalisasi Lahan Tidur Pemkab Sintang, Kalimantan Barat, akan merevitalisasi lahan tidur di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu, yaitu lahan eks-Inhutani, dengan jenis tanaman hortikultura. “Pemberdayaan lahan itu diharapkan dapat berguna bagi masyarakat ketimbang dibiarkan jadi lahan kosong yang tidak bermanfaat,” kata Kasubdin Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, Ir. Arbuddin.

Menurut Arbudin, pemanfaatan lahan tidur tersebut dimaksudkan sebagai salah satu antisipasi serangan hama belalang, karena lahan kritis yang ditumbuhi ilalang jika tidak segera direvitalisasi akan berdampak pada kemungkinan munculnya serangan hama belalang yang mengancam panen para petani.

Lokasi yang direvitalisasi akan ditanami du-

Kabupaten Bantul

Menjual Kerajinan Tangan Mesti gempa pernah melanda kabupaten yang terletak sekitar 10 km arah Selatan Yogyakarta ini, namun kini bekas gempa seolah tak terlihat lagi. Hanya dalam waktu tiga bulan, Bantul ini pulih dan bangkit dengan jiwa baru.

Geliat aktivitas dan ekonomi pulih seperti sedia kala. Bahkan di wilayah kabupaten yang terkenal dengan oleh-oleh "geplak" ini makin ramai dengan kehadirian berbagai pusat perbelanjaan.

Basis Industri Kecil Sebagian besar warga Bantul bekerja di sektor industri kecil dan rumah tangga. Pilihan ini selain menjadi penunjang keuangan keluarga, juga mampu mengangkat nilai budaya terutama kerajinan cinderamata dan makanan tradisional.

Tak berlebihan kiranya jika kemudian pe-

10

rian, pisang nipah, keranji madu, dan sawo.

Pola penanamannya menggunakan sistem tumpang sari atau agroforestry dengan melibatkan dan memberdayakan kelompok-kelompok tani di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu.

Pada tahap permulaan akan direvitalisasi sekitar 30 hektar di Desa Tanjung Bungadan rencananya akan dilakukan penanaman perdana pada Agustus dan September tahun ini. "Dipilihnya lokasi tersebut sesuai hasil survei lahan tidur potensial untuk segera direvitalisasi," imbuh Arbuddin.

merintah kabupaten getol menjual potensi budaya dan pariwisata dari kerajinan para penduduk. Beberapa sentra produksi cinderamata mulai didirkan dan dikembangkan. Industri kecil ini mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak.

Sebut saja Kasongan yang terkenal dengan gerabah, Manding unggul dengan kerajinan kulitnya, topeng kayu di Pendowoharjo dan kerajinan bambu di Muntuk. Selain itu ada pula industri kerajinan batik di Imogiri dan Srandatan, industri perak dan imitasi di Banguntapan, keris di Girirejo, serta fiber glass di Karangjambe.

Peminat kerajinan asal Bantul tidak hanya wisata domestik, tetapi juga manca negara.

Bahkan banyak wisatawan luar negeri menjadi pelanggan terbesar kerajinan tangan ini, seperti diungkap Doni, pedagang sekaligus produsen gerabah, "pelanggan kita lebih banyak

Kutim Kembangkan Pelabuhan Maloy

Nusa Tenggara Barat

Pengusaha UEA-Indonesia Bangun Kawasan Wisata di Lombok Perusahaan asal Uni Emirat Arab EMAAR Properties LLC dan Perusahaan Pengelola Asset (PPA) mengadakan kerjasama pembangunan sebuah resort dengan nilai investasi 600 juta dolar AS di atas lahan seluas 1.200 hektare di Lombok Selatan, Nusa Tenggara Barat. Kesepakatan pembangunan kawasan wisata yang diperlengkapi dengan fasilitasfasilitas, seperti hotel dan tempat rekreasi itu diwujudkan dalam MoU yang ditandatangani di Kantor Wapres, Senin (30/4).

Menteri Pariwisata Jero Wacik yang turut menyaksikan penandatangan MoU mengatakan, kawasan wisata akan dibangun menjadi daerah wisata alternatif selain Pulau Bali, yang diharapkan akan dapat menarik banyak wisatawan asing dan domestik.

Kepala PPA, Muhammad Ali Rashid menyatakan keyakinannya daerah wisata akan memiliki prospek yang baik dan mendatangkan banyak wisatawan dan berjanji akan meningkatkan investasinya. (T.Kus) Papua

Bantuan Mesin Motor Untuk Nelayan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua tahun ini akan memberikan bantuan mesin motor perahu kepada nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Mahardja mengatakan, program ini ditujukan untuk merangsang para nelayan agar lebih meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Proses penjaringan bantuan dilakukan melalui pengajuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota se-Papua dengan mendaftarkan terlebih dahulu perahu-perahu nelayan yang tidak memiliki mesin motor.

“Nelayan yang akan kami bantu adaalah para nelayan yang sudah punya perahu. Artinya bagi nelayan yang belum memiliki mesin motor, tapi sudah ada perahunya, akan kami bantu berikan mesin motor,” ujarnya. (www.papua.go.id/wst/toeb)

Nagroe Aceh Darussalam

KEMBANGKAN KERJASAMA BERANTAS TRAFFICKING Meski data tentang traficking di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum pasti, tetapi persoalan ini perlu menjadi perhatian semua pihak dan bersama-sama memberantasnya. Demikian disampaikan Gubernur Irwandi Yusuf dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Setdaprov NAD, Darmawan, saat membuka workshop gugus tugas penghapusan perdagangan perempuan dan anak (P3A) di Aula Dinas Infokom NAD, Banda Aceh, Rabu (9/5).

Gubernur NAD sangat menaruh harapan agar semua pihak meningkatkan kerjasama dan jejaring kerja, baik antar dinas, sektor, organisasi perempuan dan LSM serta jejaring antar daerah termasuk dengan negara tetangga. "Tidak sedikit anak-anak itu dipekerjakan, dieksploitasi, dijadikan pengemis bahkan ada yang diambil organ tubuhnya secara tidak bertanggungjawab. Selain anak-anak,perempuan janda serta remaja yang putus sekolah, para janda yang menjadi kepala rumah tangga juga rentan menjadi korban trafficking," ujar Irwandi.

Pihaknya menyadari bahwa salah satu penyebab mudahnya terjadi trafficking adalah karena faktor kemiskinan. "Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penyebab mudahnya terjadi trafficking ini," cetusnya. (Amiruddin)

wisatawan luar, bahkan mereka meminta dalam jumlah besar untuk di kirim ke negara asal mereka."

Selain lebih banyak pilihan, urusan harga pun relatif jauh bersaing dibanding dengan cinderamata yang sudah masuk toko-toko besar. "Kita juga bisa memesan sesuai dengan model yang kita inginkan", ungkap Wisnu, salah satu wisatawan do-mestik asal Lombok.

Jadi, jangan heran jika anda kebetulan melancong ke Bantul dan kebetulan berada di sekitar sentra kerajinan akan lebih banyak berpapasan dengan wisatawan asing yang lalu-lalang.* (dewi@bipnewsroom.info)

foto : dw

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Wajah Kita

Departemen Sosial

Pariwisata Mulai Bangkit Lagi

Program Subsidi Panti Sosial Depsos

Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar mengatakan, kondisi pariwisata di tanah air kini tengah bangkit setelah merosot di tahun 2006.

"Telah terjadi kenaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali hingga 15 persen pada awal 2007 dibanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah ini diharapkan terus meningkat dan menular ke daerah lain,” katanya.

Karena itu pihaknya berupaya untuk meningkatkan jumlah wisman melalui berbagai terobosan termasuk perbaikan manajemen. “Kita akan lakukan upaya mengundang wisman dari berbagai negara ke Indonesia. Juga akan memberikan informasi melalui berbagai media mengenai kondisi di Indonesia saat ini, terutama mengenai tindakan keamanan manakala terjadinya bencana alam,” katanya.

Pada 2007, kata Sapta, Depbudpar mengadakan program unggulan di beberapa wilayah di tanah air. Ini tidak hanya meningkatkan pariwisata saja akan tetapi juga perekonomian masyarakat setempat.

Program pertama akan diterapkan di lima wilayah di tanah air yang mencakup Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tengggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk tahun-tahun berikutnya akan diterapkan di wilayah lain, katanya. (Ad/nar)

Departemen Sosial meluncurkan program Subsidi Panti Sosial (PSPS) untuk mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat dalam panti. “Bentuk bantuan ini yakni penambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat, yaitu prioritas permakanan,” kata Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos Makmur Sunusi Phd di Jakarta, Senin (7/5).

Program yang diluncurkan sejak tahun 2001 untuk merespon kebutuhan masyarakat seiring dengan situasi dan kondisi krisis ekonomi Indonesia dan berdampak negatif bagi panti sosial. Namun, menurutnya, dalam situasi dan kondisi yang diperlukan sesuai kebutuhan panti, sebagian dapat dipergunakan untuk keperluan pakaian dan kesehatan.

Kriteria panti sosial untuk memperoleh bantuan yakni, panti tersebut telah menyelenggarakan pelayanan minimal satu tahun dan telah terdaftar pada Dinas Sosial daerah, memiliki badan hukum, struktur organisasi, alamat yang pasti dan jelas, serta mempunyai rekening bank pemerintah atas nama panti.

Mekanisme pengusulan bantuan yakni Dinas Sosial Provinsi mengusulkan ke Departemen Sosial setelah mengadakan seleksi atas usulan dan permohonan panti sosial yang memerlukan bantuan dariinstansi sosial Kab/Kota. Departemen Sosial sendiri hingga saat ini memiliki 30 panti sosial dan satu Balai Penerbitan Braile Abiyoso. (Az)

Kementerian BUMN

Perbaiki Manajemen Lewat UU Perkeretaapian

foto:bf

Undang-undang Perkeretaapian yang baru diharapkan dapat memperbaiki manajemen PT KAI agar lebih baik hingga kelak bisa bersaing dengan pihak swasta. “Ini tantangan bagi PT KAI, karena undang-undang mensyaratkan PT KAI memainkan peran sebagai penyelenggara atau pelaku transportasi,” kata Dewan Direksi PT KAI, Gatot Wibowo, di Jakarta, Senin (30/4).

UU Perkeretaapian yang baru ini, menurutnya, membuka peluang kerjasama dengan investor di sektor perkeretaapian.

Termasuk dalam rencana PT KAI untuk mengadakan kereta api di Kalimantan Timur. “UU itu sangat baik untuk mengembangkan jalur-jalur rel KA yang ada, sejak pertama kali berdiri hingga saat ini PT KAI baru dapat mengoperasikan sebanyak 3.800 Km dari total 6000 Km jalur jalan rel yang ada,” ujarnya.

Menurut Gatot, dalam masa peralihan yang diberikan pemerintah selama 3-4 tahun mendatang, PT KAI membuat program penyehatan perusahaan, “Diantaranya, program penyehatan perusahaan yang seperti, peningkatan mutu SDM tahun 2010, di mana PT KAI akan kehilangan 16.000 dari 25.000 pegawai yang ada,” imbuhnya.

Terkait dengan bisnis perusahaan, PT KAI akan melakukan revisi dalam tubuh manajemennya, sementara di bidang sarana, perusahaan ini harus mampu memenuhi standar kelayakan operasional sarana perkeretaapian dan keuangannya tidak bisa lagi bergantung pada pemerintah, kata Gatot. (De)

Departemen Kehutanan

Terus Lakukan Upaya Hambat Laju Deforestasi Departemen Kehutanan telah melakukan berbagai langkah konservasi hutan untuk menahan laju deforestasi atau kerusakan hutan di Indonesia. Kepala Bidang Analisis dan Penyajian Informasi Departemen Kehutanan, Ir. Masyhud, mengatakan, hal itu dapat dilihat melalui program-program yang dilakukan diantaranya melalui gerakan nasional rehabilitasi hutan seluas tiga juta hektar dan program hutan tanaman seluas dua juta hektar.

Dephut juga melakukan restrukturisasi industri kehutanan, penanganan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemantapan kawasan hutan, penanganan masalah illegal logging , serta rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.

Upaya ini sejatinya sejalan dengan desakan organisasi lingkungan hidup Green Peace terhadap pemerintah agar mengambil langkah nyata untuk menghentikan laju kerusakan hutan.

Berdasarkan data Badan Pangan Dunia tahun 2007, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tercepat di bawah Brasil.

Data tersebut menyatakan tingkat deforestasi di Indonesia mencapai 1,8 juta hektare, se-dangkan Brazil 3,1 juta hektar pertahun. (Tr)

Perpustakaan Nasional

Pustaka Keliling Berbasis Multimedia Sejak dicanangkan pendiriannya 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef. Perpustakaan Nasional RI terus melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan mutu layanan.

Layanan Perpusnas tidak terbatas pada pengembangan ilmu pengetahuan saja, melainkan pula untuk membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan, sekaligus melestarikan bahan pustaka berupa karya cetak dan rekam sebagai hasil budaya bangsa.

Bangunan Perpustakaan Nasional berdiri megah di atas tanah seluas 16,000 m² lebih di Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat. Kini perpustakaan ini memiliki lebih dari 1,1 juta eksemplar koleksi.

Layanan Multimedia Tak ingin kalah dan tertinggal dalam penerapan teknologi, menyambut ulang tahunnya ke-27, Perpustakaan Nasional menyiapkan layanan perpustakaan bergerak berbasis multimedia yang diberi nama Pusteling (Perpustakaan Elektronik Keliling). Sistem pelayanan Pusteling, diluncurkan pada 17 Mei 2007 dan diharapkan mampu memenuhi harapan dan keinginan masyarakat.

“Pusteling ini merupakan terobosan baru yang diluncurkan Perpustakaan Nasional, berkembangnya teknologi informasi khususnya multimedia menuntut Perpustakaan Nasional untuk bisa mengadopsi dan kemudian melayankannya kepada masyarakat,“ kata Kepala Perpustakaan Nasional Dady P. Rachmananta kepada KomunikA. Pusteling merupakan sebuah bus yang dirancang dan didesain khusus untuk memberikan layanan perpustakaan digital (e-library). Bus ini dilengkapi dengan tiga sistem pendingin ruangan, fasilitas multimedia dengan sepuluh laptop, satu komputer server, serta seperangkat LCD Projector. "Namun karena keterbatasan jumlah Pusteling, sementara ini pengoperasian bus Pusteling hanya akan melayani kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)," tutur Dady.

Memang terobosan layanan Perpustakaan Nasional ini patut diacungi jempol. Dan merupakan unjuk nyata atas perannya sebagai sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan.* (doni@bipnewsroom.info)

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007

Menonton dan Membaca Barang apa yang pertama kali diangkat untuk diselamatkan saat banjir melanda? Banyak di antara kita yang secara spontan menjawab: televisi!

Entah mengapa, kotak gambar ajaib itu sering dianggap sebagai benda maha penting. Bahkan secara berolok-olok seorang teman mengatakan, bangsa kita ini lebih memilih tidak makan ketimbang tidak nonton televisi. Ia berani bilang begitu, karena di perkampungan-perkampungan kumuh, dimana banyak warga kekurangan makan, yang namanya antena televisi tetap saja berderet-deret menjulang dari balik atap-atap reot. "Apakah itu bukan bukti bahwa sambil berlapar-lapar mereka tetap berusaha agar bisa menonton televisi?" tanya kawan saya.

Pertanyaan retoris tentu saja, yang tak selalu membutuhkan jawaban.

Menonton rupanya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sementara membaca, yang menurut para ahli pendidikan merupakan aktivitas terpenting untuk meningkatkan intelektualitas manusia, justru kurang mendapatkan perhatian.

Coba saja disensus, berapa kali dalam sehari masyarakat kita menonton televisi, dan berapa kali membaca buku. Perbandingannya pasti telak: jauh lebih banyak nonton tivinya!

Lalu siapa yang salah? Kawan saya bilang: peradaban. Perubahan peradaban yang begitu cepat membuat bangsa kita yang masih terbiasa dengan budaya tutur (lisan), tiba-tiba harus "meloncat" ke budaya nonton pasca ditemukannya perangkat IT, tanpa melewati budaya baca dan tulis terlebih dahulu.

ilust: wikipedia

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Berbeda dengan bangsa Eropa dan Amerika yang melakoninya secara berurutan--budaya lisan, budaya baca/tulis, baru kemudian budaya tonton--bangsa Indonesia melewatkan budaya baca/tulis. Maka jadilah seperti sekarang ini, di mana-mana orang akrab dengan televisi tapi cuek pada buku dan bahan bacaan lain.

Menyikapi tren semacam itu bukan berarti kita harus membendung pertumbuhan budaya tonton, terutama menonton televisi yang siarannya juga banyak memberikan ilmu pengetahuan, melainkan harus berupaya menyeimbangkan di antara keduanya.

Sebab, kebiasaan membaca dan menonton televisi secara berimbang akan menjadi kegiatan yang saling membantu dalam mengembangkan dan membangun potensi sumber daya manusia.

Konon seseorang yang hanya terbiasa menonton televisi dan tidak pernah membaca buku cenderung akan memiliki pola pikir simplistis, kurang kritis dan searah. Pada akhirnya, hal ini akan mempengaruhi imajinasi, intelektualitas, kreativitas, dan perkembangan kognitif.

Menonton memang berbeda dengan membaca.

Orang biasa menonton secara sambil lalu. Karena itu, jarang orang menonton kemudian dapat langsung mengambil inti sari teladan dari apa yang ditontonnya. Sifat tontonan yang selintas lihat kemudian berganti, hanya mampu memenuhi keinginan manusia untuk tahu, namun tidak memenuhi keinginan manusia untuk mengerti. Lebih-lebih jika si penonton dari "sono"-nya memang tidak dibekali dengan kemampuan media literacy alias kemampuan "membaca media," maka pengaruh tontonan justru bisa menghancurkan pengetahuan itu sendiri.

Ini sangat berbeda dengan kegiatan membaca yang tak bisa dilakukan secara sambil lalu. Orang harus memelototi tulisan secara serius untuk memaknai bunyinya, dan dengan demikian isi bacaan lebih mudah merasuk ke dalam otak berpikir (mind brain) manusia.

Ungkapan terkenal dalam dunia baca adalah "membaca - mengerti." Sedangkan dalam dunia tonton, ungkapan yang paling terkenal adalah "masuk telinga kanan, keluar telinga kiri". (gunarjo@bimnewsroom.info)

11

Raut wajah lugu pewaris Tanah Papua seolah menyiratkan harapan besar akan perbaikan nasib tanah kelahirannya. Desain otonomi khusus yang mungkin hanya menjadi konsumsi orang dewasa belaka dalam waktu dekat akan dapat mereka saksikan langsung wujudnya.

Dana yang bersumber dari otonomi khusus mencapai belasan triliun rupiah, "namun jumlah itu tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Papua, malah sebaliknya mereka tak mampu menolong dirinya sendiri diatas kekayaan yang mereka miliki," kata Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH. Hakekatnya otonomi khusus diberikan untuk masyarakat Papua yang sebagian besar berada di kampung-kampung. "Masalahnya selama ini pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus hanya terpusat di kota tidak sampai di kampung," keluh Suebu.

Memang, perlu terobosan besar dan menyeluruh untuk membangun Tanah Papua.

Perlu kesunguhan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat pada lapisan paling bawah yang tersebar di 2.478 kampung.

foto: m-bf

Dua Dunia Otonomi Khusus Selama lima tahun otonomi khusus berjalan, banyak pihak menilai bahwa otonomi khusus tidak berhasil dalam implementasinya, "hanya menguntungkan birokrasi dan elit-elit politik lainnya," ujar salah seorang akademisi. Walhasil, kemunculan dua "dunia"

Endang (49 tahun) staf peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sebuah kota mengeluh. Dari tahun ke tahun dana yang dialokasikan untuk lembaganya makin berkurang. "Bagaimana bicara hasil penelitian yang baik, untuk memastikan pencarian data yang valid dan akurat kita selalu terkendala masalah dana," tutur peneliti yang bergelut dalam kebijakan kota hampir dua dasawarsa ini.

Kondisi kegiatan penelitian di lingkungan lembaga publik memang memprihatinkan, aku Endang. Padahal riset adalah bagian integral dalam kebijakan publik. Sebelum kebijakan diambil, pemerintah daerah perlu mengetahui dengan pasti apakah kebijakan publik diterima atau tidak oleh masyarakat.

"Langkah ini jauh lebih efesien dibanding-

12

foto: yy m-bfbf

Setiap kampung akan mendapat dana langsung Rp100 juta. Birokrasi yang panjang dipangkas, guna menghindari penyusutan nilai.

Muaranya ingin kembangkan partisipasi dan tingkatkan kesejahteraaan masyarakat.

yang bertolak belakang merupakan hal yang terhindarkan. Di satu sisi dunia birokrasi yang berpesta dengan uang otonomi khusus sedangkan dunia satunya adalah dunia masyarakat kecil yang hidup miskin, susah dan menderita.

“Otsus telah melahirkan dua dunia di Papua. Dunia yang satu adalah dunia birokrasi yang berpesta pora karena uang, sedangkan dunia yang satu lagi adalah dunia masyarakat kecil yang miskin, menderita dan susah, sampai-sampai ada yang mati karena kelaparan,” ungkap Suebu.

Respek untuk Warga Papua Upaya menjembatani kesenjangan yang ada digagas Gubernur Papua dalam sebuah program bernama RESPEK atau Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Konsep yang mengacu pola block grant ini diluncurkan agar pemerintah daerah bisa berhasil membangun Tanah Papua dan masyarakatnya.

"Sederhananya bisa dikatakan hingga saat ini masyarakat Papua yang berada di kampung-kampung kehidupannya tak tersentuh oleh pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Karena itu kita berusaha jalankan program ini," tegas Suebu.

Dengan filosofi sederhana seperti itu, maka strategi RESPEK akan dijalankan. Melalui program RESPEK segala kekuatan pembangunan yang ada akan diarahkan ke kampung untuk membangun kampung. Konsep ini juga merubah filosofi pembangunan yang selama ini dijalankan yaitu dari kota ke kampung menjadi dari kampung ke kota.

Program yang menonjol dari RESPEK ini adalah pemberiaan dana langsung kepada setiap kampung sebesar Rp100 juta. Dana ini akan dikelola masyarakat kampung sesuai

kebutuhannya.

"Semua pemanfaatan uang ini, baik dari perencanaan, menyusun konsep dan program, pengawasan hingga pertanggungjawaban dilakukan masyarakat kampung tersebut. Pemda hanya menyiapkan tenaga pendamping dalam operasionalnya serta menyiapkan petunjuk pelaksana program RESPEK ini agar dapat menjadi acuan di lapangan," jelas Suebu.

Pangkas Tangan Birokrasi Pemberian dana langsung ini memang dirancang untuk memangkas birokrasi yang panjang. Menurut Suebu, dana yang melalui birokrasi panjang terkadang tidak sampai, kalaupun sampai pasti nilainya tidak seperti yang diharapkan sudah banyak berkurang.

“Ibarat pipa air yang bocor ditengah jalan sehingga air yang tiba di rumah penduduk menjadi sedikit, syukur kalau ada yang menetes terkadang sudah kering di tengah jalan sehingga tidak ada setetes pun yang sampai di rumah,” ujar Suebu berfilosofi.

Karena itu struktur anggaran yang ada selama ini diubah dari model piramida terbalik menjadi piramidal, menuju anggaran yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Waktu lalu dana pembangunan lebih banyak dipakai untuk membiayai aparatur dan masyarakat mendapatkan porsi yang sedikit, maka sekarang dibalik alokasi untuk masyarakat yang berada di kampung-kampung mendapatkan porsi yang besar setelah itu infrastruktur baru kemudian aparatur yang terakhir (lihat grafik).

Asas Manfaat Program ini dirancang untuk memastikan agar dapat terjadi asas pemerataan dengan lebih mengedepankan asas manfaat.

dipungkiri berperan namun minimnya dana penelitian itu diperparah oleh paradigma pemerataan. Artinya ada kecenderungan dana yang minim itu disamaratakan ke semua bidang atau kelompok. "Seharusnya, kalau dana memang minim, justru harus berani selektif dan bersaing," imbuhnya.

Di sisi lain Meneg Ristek Kusmayanto berkan ongkos yang harus ditanggung oleh pe- harap adanya intervensi pemerintah daerah merintah bila mengeluarkan kebijakan publik berupa pemberian anggaran riset supaya leyang tidak sesuai dengan aspirasi publik," ce- bih meningkat. "Pemerintah juga mengusulkan agar dalam Rancangan Undangtus Endang.

Belum Mentradisi Undang (RUU) Pajak, yang kini masih digodok Secara substansial tugas penelitian dan DPR, untuk mengalokaskani pengembangan pengembangan belum menjadi tradisi yang riset yang lebih besar lagi dari pajak," kamengakar di Indonesia. Dedy Hidayat peneliti tanya.

Pascasarjana Universitas Indonesia mengakui Kelemahan Sumber Daya Tjia May On, menduga kecenderungan bahwa tradisi penelitian di Indonesia masih rendah sekali. Indikasi ini terlihat dari budget memandang orang secara pragmatis juga yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian, menjadi penyebab lemahnya kekuatan riset "Di negara-negara maju, menurut program di Indonesia. “Indonesia punya banyak penelitian amat bervariatif dan jumlahnya doktor tapi banyak yang mandul!”

Dia membandingkan dengan Amerika banyak, serta didukung dengan anggaran Serikat (AS), dii sana seorang ilmuwan bisa yang memadai," katanya.

Secara umum, diakui Kusmayanto Kadisaja masuk ke dunia birokrat. Menjadi man, Menteri Negara Riset dan Teknologi, kepala NASA, anggaran riset dari pemerintah hingga kini Dewasa ini instimisalnya. Namasih di bawah 1 persen. "Padahal, tusi publik makin semun, di AS, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu ring mendapat sorotan track rePengetahuan, dan Kebudayaan Perterkaitan dengan dampak cord calon serikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan dari pekerjaan yang mereka k e p a l a standar bahwa setiap negara harus lakukan. Disinilah peran lemNASA bemenyisihkan tiga persen dari pen- baga penelitian atau pengkanar–benar dapatan domestik bruto bagi pengemjian sangat potensial untuk dilihat. Jadi, bangan riset," kata Kusmayanto. mengembangkan kebijakan karya–karHal senada juga diungkap Tjia May yang lebih efektif dan yanya berupa On, peneliti senior dari Institut Teknologi berpihak pada hasil penelitian Bandung. Ia malah menyatakan, "Negara rakyat. atau publikasinya maju mana yang tidak punya kekuatan riset?” menjadi pertimbangan.

Bagi Pak Tjia, panggilan akrabnya, Indonesia belum menyadari kekuatan peren- Justru, bukan gelarnya. "Orang yang benar– canaan yang berkembang melalui riset. Se- benar teruji dan berpengalaman saja yang kalipun dana penelitian yang minim itu tidak bisa duduk di posisi strategis semacam itu.

Berbagai program dari instansi teknis diarahkan langsung ke kampung seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penggunaan dana dana block grant ini juga tidak melibatkan kontraktor atau jasa pihak ketiga, "murni harus dikerjakan oleh masyarakat sendiri agar uang bisa berputar di kampung tersebut," harap Suebu.

Nilai 100 juta akan meningkat setiap tahun dan hingga tahun kelima bisa mencapai 500 juta per kampung. Selain dana block grant dari Pemda Provinsi Papua, Pemda kabupaten/kota juga diharapkan dapat melakukan program yang sama dengan menyisihkan dana dari APBD kabupaten/ kota untuk diberikan langsung ke kampung.

Banyak pihak berharap dalam kurun waktu lima tahun kualitas hidupnya masyarakat kampung di Papua bisa meningkat dan lebih sejahtera. Bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi wajah pewaris masa depan Papua itu akan lebih berseri dan bisa berkata. "Kampungku lebih baik sekarang. Dan aku bisa belajar dan bekerja dengan lebih baik."* (yaanyoku@bipnewsroom,info)

Hasilnya jelas memuaskan, kebijakan– kebijakan benar–benar mengena dan dapat membangun."

Di sisi lain, secara umum publik tak banyak tahu kelayakan produk penelitian lembaga publik. Hal ini menurut Tjia May On lantaran sistem riset di Indonesia is not even rational Mungkin hal ini menjelaskan mengapa di Indonesia, banyak kebijakan yang tidak mengena dan terkadang justru melenceng jauh dari harapan dan kebutuhan publik.

Tanggung Jawab Publik Dewasa ini berbagai institusi publik semakin sering mendapat sorotan yang berkaitan dengan dampak dari pekerjaan yang mereka lakukan. Disinilah peran lembaga penelitian atau pengkajian sangat potensial untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif. Lebih terarah dan terfokus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengetatan anggaran lembaga publik bagaimanapun, menuntut adanya perencanaan yang lebih matang agar pertanggungjawaban institusi yang dibiayai oleh uang rakyat bisa dijalankan secara efektif dan efisien.

Secara nasional dan jangka panjang, penelitian atau riset merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas bangsa.

"Penelitian yang tepat guna dan berhasil guna yang mampu dilaksanakan ilmuwan dan praktisi teknologi bangsa sendiri merupakan modal dan investasi masa depan yang harus difasilitasi melalui kapasitas kelembagaan yang ada," kata Mohamad Soerjani Anggota Dewan Riset Nasional.

Di masa mendatang bisa dipastikan semua produk kebijakan publik yang dikeluarkan lembaga publik bukan tidak mungkin harus senantiasa didasarkan hasil riset agar setiap produk kebijakan lebih bermakna, tak sekadar proyek belaka.* (mth@bipnewsroom.info)