komunika 17 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial Diterbitkan oleh:

Kemandirian bangsa kembali menjadi perbincangan usai peringatan Kemerdekaan Indonesia. Tak kurang dalam dua kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan kembali akan pentingnya kemandirian bagi bangsa Indonesia tercinta.

Pertama dalam kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya, dan kedua melalui orasi ilmiah yang sisampaikan Presiden ketika Dies Natalis Universitas Padjajaran, Bandung.

Presiden memaparkan pertanyaan kunci dapatkah Indonesia bangkit dari krisis, dan dapat pulakah Indonesia menjadi negara maju pada abad 21 ini? Tentunya hal ini membutuhkan pemahaman menyeluruh sekaligus mendalam. Secara faktual, beberapa pihak menilai kebangkitan kembali Indonesia sudah mulai terwujud sejak mengalami krisis perekonomian yang parah, sepuluh tahun lalu. Lantas dimanakah kemandirian itu tampak?

Kemandirian atau self-reliance merupakan suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Secara sederhana, tanda-tanda kemandirian dicirikan dengan adanya pelibatan individu dan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan. Istilah ini pun pada akhirnya lazim digunakan dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang.

Seorang pengamat ekonomi menyebut kemandirian tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (self-sufficiency), tetapi juga mencakup faktor manusia secara pribadi yang melakukan penemuan diri (self-discovery) berdasarkan rasa kepercayaan diri (sefconfidence). Kemandirian merupakan sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Karena itu, kemandirian bukan berarti harus melakukan semuanya sendiri, karena pada zaman ini muskil semua hal dilakukan sendiri, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pembangunan, sikap mandiri memang sangat tepat ketika dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni apakah rakyat atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung. Misalnya, apakah petani kita lebih bebas atau malah semakin bergantung pada hasil industri, apakah industri kita lebih bebas atau malah semakin bergantung pada bahan baku impor, atau apakah negara kita lebih mampu memupuk modal atau malah semakin bergantung pada utang luar negeri.

Semangat kemandirian merupakan kekuatan utama mewujudkan kemerdekaan yang sebenarnya, kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kompetisi global, pilihan sebuah bangsa adalah mandiri atau tertinggal. Apalagi saat ini bangsa-bangsa dunia ketiga terus berupaya meningkatkan kemandiriannya. Di awal tahun ini pun, pemerintah telah menetapkan target kemandirian di bidang ekonomi, politik luar negeri dan pertahanan negara.

Di titik inilah penting sekali dikembangkan kesadaran akan kondisi Indonesia dan tantangan yang menghadang sekarang dan ke depan. Dengan kesadaran ini selanjutnya diperlukan arah, visi atau penglihatan yang jauh ke depan sebagai panduan bagi strategi untuk membangun daya saing bangsa dalam dunia yang makin kompetitif.

Kemandirian bangsa akan lebih mudah terwujud ketika semua warga negara duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Masing-masing elemen tidak merasa inferior, namun memiliki posisi tawar yang sama dalam unjuk peran dalam memajukan bangsa. Di tengah bangsa yang majemuk, kemandirian bangsa memang bisa dilacak dari kemandirian setiap warga negara dalam menjalani keseharian. Negara yang berhasil membangun kemandiriannya akan menumbuhkan kebanggaan pada warganya dan mendorong mereka berprestasi maksimal bagi kemajuan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dengan kemandirian itulah eksistensi suatu bangsa dan standar kesejahteraan yang tinggi bagi setiap warganya akan terjamin. Membangun kemandirian bangsa di era sekarang juga berarti meningkatkan integritas dan kapabilitas bangsa untuk dapat secara cerdas menentukan pilihan dan mewujudkan cita-cita membangun negara modern dengan bertumpu pada kemampuannya sendiri, dan secara kreatif memanfaatkan dinamika dunia yang semakin didorong maju oleh proses globalisasi.

Kemandirian bukanlah mantra sihir yang bisa diucapkan kemudian tercapai begitu saja. Kemandirian, sekali lagi, adalah pilihan sikap untuk bisa menyelesaikan persoalan dengan pikiran sendiri dan tangan sendiri. Dan untuk melakukannya dibutuhkan kerjasama dan partisipasi anak bangsa untuk menjadi subyek yang menentukan wujud nyata kemandirian bangsa ini.(red)

RANA

Gol-kan RUU ITE Saya salah seorang pengguna aktif ATM (Automatic Teller Machine). Pernah terjadi, ketika saya mengambil uang pada mesin tersebut, saldo rekening terpotong, namun uang tidak keluar. Kejadian memang hanya beberapa kali saja dan beruntung pihak bank mengakui kejadian itu.

Hanya saja hal tersebut membuat saya berpikir, bagaimana bila kejadian yang saya alami tidak mendapat respon positif dari pihak bank, alias saldo terpotong atas transaksi yang tidak pernah terjadi. Dan bila beberapa kali terjadi, maka habislah tabungan saya.

Pun untuk transaksi lain melalui ATM, semisal bayar rekening telepon, listrik, dan sebagainya. Dengan secarik kertas kecil sebagai tanda bukti, saya masih memiliki kekhawatiran tentang keabsahan tersebut.

Saya pikir hal ini bukan perkara remeh.

Dan sepintas saya dengar ada RUU ITE yang salah satu poinnya membahas transaksi elektronik masih terkatungkatung selama 3 tahunan.

Mohon pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU ITE tersebut, agar hak saya sebagai nasabah dan warga masyarakat terjamin. Terima kasih atas tanggapannya.

Sumanta Pandi, Jl. Batu Kramat III no. 23 Condet Batu Ampar - Kramat Jati Jakarta Timur

Tol dan Kenaikan Harga Kenaikan tarif sangat signifikan terjadi beberapa waktu lalu. Dengan semenamena oleh pihak pengelola jalan tol. Cukup heran saya ketika dari tahun ke tahun tarif tol terus mengalami kenaikan. Bukan sebaliknya, seperti negara-negara lain. Tarif tol semakin menurun sehingga pada titik tertentu akan gratis sama sekali. Di Indonesia, dengan satu pengelola alias monopoli, sistem pengelolaan jalan tol dikatakan selalu merugi. Pun tingkat kemacetan dan fasilitas yang diberikan semakin mengecewakan.

Jalan tol, pada dasarnya bukan merupakan public goods, karena dikelola oleh swasta bersama pemerintah. Profesor Theo Vermaelen dari Leuven, Belgia, pernah mengatakan, untuk menilai keefektifan pemerintah, salah satu indikatornya adalah berapa banyak kita harus membayar tarif tol. Semakin sering bayar dan semakin tinggi bayarnya, berarti indikasi ketidakmampuan pemerintah memberikan layanan kepada rakyat. Tarif tol juga merupakan indikasi dari adanya kesalahan dalam alokasi anggaran publik.

Artinya, ada yang salah dengan manajemen perpajakan dan anggaran negara.

AdhiW@gmail.com Surabaya

Ucapan Terima kasih

foto: Humas Kolaka

BNN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengiriman Tabloid Komunika edisi 16/tahun III/Agustus 2007 sebanyak 20 eksemplar. Informasi yang terdapat di dalamnya sangat bermanfaat bagi kami.

Semoga kemitraan kita dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Kolaka Lautan Dzikir. Sambut Ramadhan OSIS SMUN 1 Kolaka, Sulawesi Tenggara melaksanakan Dzikir Akbar yang dipandu langsung Ketua MUI Kabupaten Kolaka, Drs. Sumarwan, MH dan dihadiri Bupati Kolaka Drs. H.Buhari Matta, M.Si. Bupati Kolaka menyebut kegiatan dzikir ini akan membentuk moral siswa," "dan bukan tidak mungkin, bahwa siswa siswi ini dapat menjadi agen pembaharu dalam lingkungan pergaulannya," imbuh Bupati. Sementara itu, Kepala Sekolah SMUN 1 Kolaka, Drs. Ahmad Yani, menjelaskan dzikir merupakan program rutin harian SMUN 1 Kolaka, "Kami mengganti apel pagi dengan dzikir di kelas masing-masing, dan bagi agama lainnya disiapkan ruangan untuk melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya." (foto: dzaki arnan, Humas Kab. Kolaka)

2

Drs. Sri Soegiarto Sekretaris Kalakhar BNN Jakarta

Kirim komentar, keluhan, saran atau opini anda lewat SMS Gateway KomunikA dengan format: KOM_pesan anda ke nomor 0811812123

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Foto:mth, gun, bf. dw, ddt. Desain: Ahas

Kemandirian Bangsa

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 17/Tahun III/September 2007

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

"Generasi muda harus mampu untuk membuka wawasan dan kesadaran, khususnya kesadaran akan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional", ungkap Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda

A

foto: www.deplu.go.id

da yang berbeda di auditorium TVRI tanggal 13 bulan Juli beberarapa waktu lalu. Saat itu suasana tampak semarak oleh para suporter yang membawa umbul-umbul ataupun spanduk untuk mendukung finalis kebanggaan mereka.

Layaknya kontes reality show Indonesian Idols atau Mama Mia di televisi, tetapi acara ini berbeda, pada hari itu acara final Pemilihan Duta Muda ASEAN 2007 tengah berlangsung.

Pemilihan Duta Muda ASEAN 2007 merupakan acara perdana yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk menyambut ulang tahun ASEAN yang ke40 sekaligus untuk mempromosikan ASEAN. Menurut rencana, acara Pemilihan Duta Muda ASEAN sepert ini akan dilangsungkan secara rutin tiap tahun.

Dalam acara tersebut Kinanti Kusumawardhani (21) dan Yos Chandra Kenawas (21) terpilih sebagai Duta Muda ASEAN 2007 setelah menyisihkan 18 finalis lainnya. Kinanti Kusumawardhani merupakan mahasiswi S1 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, sedangkan Yos Chandra Kenawas adalah mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Bandung.

Promosikan Indonesia dan ASEAN Pada ulang tahun ASEAN yang ke-40, negara-negara Asia Tenggara telah mengembangkan berbagai kerjasama yang semakin luas pada tiga pilar yaitu keamanan, ekonomi

Duta Belia Indonesia

Anak Muda Promosikan Bangsa dan sosial budaya. Sesuai dengan komitmen KTT Bali tahun 2003 mengenai pembentukan Komunitas ASEAN, maka diperlukan perkembangan signifikan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Upaya yang dikembangkan adalah promosi dan pemasaran ASEAN di kalangan masyarakat negara anggota dan komunitas internasional.

Tantangan komunitas ASEAN memang cukup besar di masa mendatang. Karena itu, promosi memang dibutuhkan apalagi berkembang anggapan bahwa A S E A N belum

untuk mendapatkan diplomat-diplomat muda yang nantinya akan diserahi tanggung jawab untuk mempromosikan ASEAN di Indonesia atau sebaliknya, mempromosikan Indonesia di ASEAN. Selain itu, kata Dian, mereka juga akan bertugas untuk menyebarluaskan informasi mengenai ASEAN ke masyarakat luas, khususnya kalangan muda di dalam maupun luar negeri. "Sosialisasi di luar negeri di antaranya dilakukan melalui beberapa pro-gram pertukaran pemuda seperti

terl a l u membumi baik di kalangan masyarakat negara anggota dan negara lain.

"Generasi mudalah yang nanti akan meneruskan dan mewujudkan cita-cita ASEAN. Karena itu perlu kita beri kesempatan kepada mereka untuk berperan lebih banyak lagi dari sekarang,’’ kata Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Dian Triansyah Djani pada kesempatan tersebut.

Menurutnya, pada tahun 2015 mendatang ASEAN bercita-cita mewujudkan ASEAN Community sehingga Pemilihan Duta Muda ASEAN tersebut juga dimaksudkan

Indones i a Kanada, Indonesia-Australia dan ASEANKorea, serta berbagai pertemuan pemuda ASEAN. Sementara untuk kegiatan di dalam negeri melalui seminar, penyuluhan dan aktivitas kemasyarakatan lainnya," terang Dian.

Pupuk Kesadaran Duta ASEAN merupakan bagian dari Program "Duta Belia Indonesia". Sebuah program pelajar pilihan dari setiap provinsi untuk mempelajari sekilas mengenai politik luar negeri dan pelaksanaan diplomasi RI. Setiap tahun, pelajar-pelajar pilihan yang tergabung

Sitti Nurbaya di Belantara Sinetron Iseng, waktu Senin malam, Siska (38) memindah channel pesawat televisinya ke TVRI. Kejutan besar bagi Siska, ia menyaksikan pemutaran ulang serial Sitti Nurbaya besutan Dedi Setiadi. Ketika serial itu ditayangkan tahun 1987-1988 lalu, Siska adalah penonton fanatik yang mengikuti tayangan itu hingga tamat.

Kini, zaman sudah berbeda, ketika pilihan siaran televisi relatif beragam, kehadiran sinetron Sitti Nurbaya di layar TVRI bak sebuah keajaiban mahakarya anak bangsa.

"Pasalnya, di tengah tayangan sinetron yang sangat berjubel, Sitti Nurbaya jadi terlihat indah, memikat, dan mengharukan.

Semua sisi dalam Sitti Nurbaya digarap dengan rapi dan serius dibandingkan dengan sinetron yang banyak bermunculan di belantara siaran televisi kita saat ini," kata Siska bangga.

Wajah Baru TVRI Siapa yang tak tahu Televisi Republik Indonesia (TVRI), stasiun televisi tertua dan memiliki jangkauan terluas. Dengan 396 pemancar yang tersebar di 26 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia dan diklaim ditonton oleh sekitar 82 persen penduduk Indonesia.

Perjalanan panjang telah dilalui oleh lembaga yang kini berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ini. Mulai didirikan pada 1961, kemudian beralih menjadi direktorat di bawah Direktur Jenderal Radio, TV, dan Film Departemen Penerang-

Edisi 17/Tahun III/September 2007

an Republik Indonesia. Menjadi Perusahaan keluar. TVRI menghadapi masalah sajian acara Jawatan hingga terakhir dalam masa persiap- yang tidak menarik sehingga ditinggalkan an menuju LPP berbaju Perseroan Terbatas oleh khalayaknya, tampilan dan kualitas program, kekurangan sarana teknis, (PT).

Di masanya dulu, TVRI lebih mengambil ketinggalan teknologi, dan lain sebagainya. peran sebagai "penyambung lidah" kebijakan "Siaran TVRI itu terlalu kaku dan tidak terlalu pemerintah kepada rakyat dan pada waktu sedap dipandang mata," kilah Yusi, yang bersamaan menciptakan two-way traf- mahasiswa asal Surabaya. fic dari rakyat untuk pemerintah selama tidak Padahal kalau dilihat dari SDM yang ada mendiskreditkan usaha-usaha pemerintah. di TVRI, bisa dikatakan televisi nasional hasil Namun dengan tugasnya proyek Asian Games IV 1961 ini sebagai LPP, kewajiban lain mampu bersaing dengan TV Di Inggris BBC harus turut diemban oleh swasta yang ada. Sebagai TVRI. Kebutuhan khalabukti, TVRI mempunyai dan di Jepang ada NHK yang merupakan televisi yak masyarakat akan diklat televisi dengan publik berbobot dan bersiaran televisi yang berstudio yang representatif orientasi mendidik nadan peralatan lengkap. orientasi non-komersial. Keduanya mempunyai misi menmun tanpa melupakan Diklat TVRI mampu faktor hiburan. Tidak mengakomodir "A-Z" cerdaskan khalayaknya. Bukan berorientasi laba, menya dunia pertelevisian. siaran TV yang sekedar sebagai ajang bisnis untuk mengejar lainkan terpenuhinya Mulai dari pelatihan kebutuhan publik akan kamerawan, presenter, sebanyak-banyak iklan sajian yang bermanfaat. reporter, videografer, ediuntuk dijejalkan dalam tayangannya.

Sebuah siaran yang lebih ditor, teknisi pemancar, bahkan tujukan untuk mencerdaskan sampai penyutradaraan. Tak khalayak. hanya itu kualitasnya pun sering di up-grade melalui kerja sama pelatihan TV Publik dengan lem-baga pendidikan luar negeri Format LPP inilah kerap menjadi san- semisal NHK, AIBD, TTC-SFB dan lainnya.

“Ketika banyak teve swasta berdiri, medungan TVRI dalam mewujudkan cita-cita baru-nya. Stasiun TV tertua di Indonesia ini reka banyak memanfaatkan reporter atau meng-idap sejumlah masalah. Tak hanya soal alumni-alumni TVRI. Bahkan banyak juga luluskepe-mimpinan dan kekurangan biaya seperti an diklat TVRI yang meramaikan pertelevisian yang paling sering dikemukakan, tetapi swasta,” ungkap presenter senior TVRI rentetan masalah yang harus dicarikan jalan Surabaya, Nus Tuwanakota.

dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka terpilih menjadi Duta Belia.

Selain para anggota Paskibraka, anggota Duta Belia juga terdiri dari pelajar-pelajar berprestasi di Indonesia diantaranya pemenang Olimpiade Fisika.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai generasi muda harus mampu untuk membuka wawasan dan kesadaran, khususnya kesadaran akan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. "Anak muda penerus bangsa diharapkan dapat menjadi aset dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia di masa depan. Karena itu program ini ditujukan untuk memupuk kesadaran pemuda Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional,” kata Menlu.

Menurut Menlu, selain pengetahuan tentang Indonesia mereka juga akan dibekali dengan pengetahuan dan informasi tentang dunia internasional. “Kita juga ingin mempersiapkan para generasi muda kita menghadapi dunia global yang makin kompetitif.”

Dirjen Kerjasama ASEAN, Dian Triansyah menambahkan, pihak Deplu mengharapkan penyelenggaraan acara seperti ini juga dapat diikuti negara-negara anggota ASEAN lainnya, "Sehingga akan lebih memasyarakatkan ASEAN di kalangan generasi muda," katanya.

Program duta belia pertama kali diadakan pada tahun 2003. Seperti layaknya seorang Duta Negara, duta belia wajib menjaga dan meningkatkan citra Bangsa dan Negara.

Seorang Duta Belia mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dengan harus menjadi teladan bagi teman-temannya maupun bagi orang-orang di lingkungan mereka baik dalam perilaku, maupun dalam prestasi. ***berbagai sumber (hendra@bipnewsroom.info)

Perbaikan layanan TVRI pun bukannya tanpa usaha untuk meningkatkan kualitas siarannya. Tak kurang dari beragam layanan dibuat untuk mendukung tag baru ”TVRI go world wide”.

Dengan layanan live streaming video melalui media internet, TVRI berpromosi tak hanya di kancah Nusantara, pun dunia internasional.

Sebut saja di http://www.jumptv.com/ en/channel/TVRI/ atau di video network/ online video http://www.veoh.com/ channels/tvri , acara-acara unggulan TVRI diperkenalkan. Mulai dari TVRI Sport yang selama puluhan tahun menjadi siaran kebanggaan hingga “ TV education ” yang belakangan mulai dilirik sebagai alternatif tayangan televisi.

Kendati begitu, pemerintah cukup menyadari bahwa merubah sebuah tradisi memang tidak mudah. Terlebih dengan tugas sebagai Lembaga Penyiaran Publik, yang harus mampu mengakomodir kepentingan informasi bagi masyarakat.

Karenanya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah masih akan cukup sabar untuk menunggu selama dua tahun bagi TVRI untuk melakukan perbaikan program agar lebih diminati oleh masyarakat.

"Kita tunggu dua tahun, kita lihat siapa yang berhasil, kita datangi dan kita beri penghargaan," lanjut Wapres.

TVRI, kata Wapres, sebenarnya bisa memainkan peran sebagai penyeimbang bagi pemberitaan dari televisi-televisi swasta.

TVRI harus datang dengan pem-beritaan dari sudut pandang berbeda, me-mihak kepada publik. Ya, sesuai dengan misi sebagai lembaga penyiaran publik. (dimas@bipnewsroom.info)

3

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

PEREKONOMIAN

Menakar Potensi Laut Indonesia Nenek moyangku orang pelaut Gemar mengarung luas samudera Menebur ombak tiada takut Menentang badai sudah biasa Potongan lirik lagu itu tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Lagu yang menceritakan tentang keberanian dari pendahulu kita dalam mengarungi samudera luas. Bahkan konon jauh sebelum bangsa Eropa menemukan benua Australia para pelaut Bugis dari Sulawesi sudah terlebih dahulu melabuhkan kapalnya di daratan ini. Salah satu bukti para pendahulu kita adalah pelaut adalah adanya perahu pinisi yang sampai sekarang model perahu tersebut masih digunakan oleh sebagian nelayan kita.

Selain kejayaan pelaut bangsa ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah besarnya potensi kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Dan untuk yang satu ini kita patut bersyukur dan berterima kasih pada Ir. H Djoeanda. Mantan perdana menteri pada era pemerintahan Presiden Soekarno ini pada 13 Desember 1957 mengumumkan kepada dunia bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sejauh tiga mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulau di Nusantara seperti diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) 1939.

Namun wilayah laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia atau sejauh 12 mil dari garis pantai pulau terluar Indonesia.

Pengumuman yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djoeanda ini tidak serta merta diterima oleh dunia internasional.

Amerika dan Australia bahkan menentang keras deklarasi ini. Namun berkat kegigihan diplomasi yang terus dilakukan oleh para pemimpin dan penerus bangsa ini, akhirnya deklarasi yang berisikan konsepsi Negara Nusantara (Archipelagic State) itu diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Berdasarkan Deklarasi Djoeanda maka wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, yaitu mencapai 5,8 juta km. Luas lautan sendiri merupakan dua pertiga dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Dikelilingi garis pantai sepanjang 95.181 km, menempati posisi ke 2 setelah Kanada. Karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan terdapat lebih 17.500 pulau di dalamnya dari berbagai ukuran yang menyimpan beragam potensi tak hanya bernilai ekonomi, namun juga bernilai politis. Dari ribuan pulau tersebut, 92 pulau kecil terluar di antaranya merupakan pagar batas wilayah kedaulatan negara kita.

Selain peran geopolitik, laut juga memiliki peran geoekonomi. Laut kita mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beraneka ragam, baik yang dapat pulih (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk- produk bioteknologi); tak dapat pulih (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan (seperti pasang surut, gelombang, angin, dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.

Potensi Indonesia Para ahli kelautan menyebut keragaman potensi laut Indonesia sebagai Megabiodiversity . Cukup banyak landasan pemberian ‘gelar’ tersebut kepada negara bahari ini, diantaranya luas terumbu karang Indonesia adalah 51.020 km2 atau 17,95 % persentase luasan dari terumbu karang dunia, 37 % spesies laut, 30 % hutan mangrove. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pembangunan (ekonomi) kelautan

4

yang besar dan beragam. Perairan yang berada di bawah garis khatulistiwa merupakan daerah tujuan ruaya berbagai jenis ikan dan organisme laut yang bernilai ekonomis penting baik untuk mencari makan, membesarkan anak maupun untuk memijah.

Bahkan ikan paus yang berada di kutub selatan, bermigrasi secara teratur ke wilyah Indonesia bagian timur untuk mencari makan dan berkembang biak.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rohmin Dahuri memperkirakan potensi lestari sumberdaya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia. Selain itu, masih ada peluang mengembangkan usaha perikanan tangkap di daerah-daerah seperti pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT sampai ke Zona

yang meliputi Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut- laut Indonesia lainnya. Situasi ini seharusnya menjadikan bangsa Indonesia yang mendapat keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut. Namun Rohmin menyayangkan karena potensi ini masih belum digarap secara maksimal. Laut, lanjutnya, hanya dipandang sebelah mata dan hanya dilihat sebagai keranjang sampah besar.

Menurut Rohmin setidaknya terdapat 10 sektor yang dapat dikembangkan untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia, yaitu: (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan dan energi; (6) pariwisata bahari; (7) transportasi laut; (8) industri dan jasa maritim; (9) pulau-pulau kecil; dan (10)

foto: ds

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudra Hindia; Teluk Tomini; Laut Sulawesi; Laut Banda; dan ZEEI di Samudra Pasifik.

Potensi produksi SDI usaha perikanan budidaya jauh lebih besar ketimbang perikanan tangkap, sekitar 58 juta ton per tahun, dan baru diproduksi sebesar 1,6 juta ton (0,3 persen). Kurang lebih 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut ( mariculture ) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi 47 juta ton/tahun. Lahan pesisir (coastal land) yang sesuai untuk usaha budidaya tambak udang, bandeng, kerapu, kakap, kepiting, rajungan, rumput laut, dan biota perairan lainnya diperkirakan 1,2 juta hektar dengan potensi produksi sebesar 5 juta ton/tahun. Lebih dari itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia.

Secara keseluruhan nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi perairan Indonesia diperkirakan mencapai 82 miliar dollar AS per tahun. Hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Potensi ekonomi jasa perhubungan laut diperkirakan 12 miliar dollar AS per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa lebih dari 10 miliar dollar AS per tahun untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 95 persen dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 45 persen dari total barang yang dikapalkan antarpulau di wilayah Indonesia.

Menurut Rohmin letak Indonesia yang sangat strategis, diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta oleh Benua Asia dan Australia juga memberikan keuntungan tersendiri. pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia Pasifik. Lebih dari 75 persen barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut, dan 45 persen (1.300 triliun dollar per tahun) melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)

sumberdaya non-konvensional.

Kekayaan Dalam Laut Memiliki wilayah lautan yang luasnya mencapai dua pertiga luas luas wilayahnya menjadikan Indonesia kaya akan potensi laut tidak hanya potensi perikanan namun juga potensi bawah laut. Namun, selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai.

Bagaimana dengan sumber daya alam yang berada di dasar laut? Sayangnya itu masih banyak yang menjadi misteri dan tanda tanya. Salah satu pertanyaan tentang dasar laut Indonesia adalah yang berkaitan dengan rangkaian gunung api dan patahan lapisan permukaan Bumi.

Bila di wilayah daratan Indonesia ada jajaran gunung api yang berjajar melingkar dari Sumatera hingga ke Maluku dan Sulawesi Utara serta munculnya sesar-sesar yang terbentuk akibat interaksi tiga lempeng tektonik dunia, maka apakah di laut pun terjadi hal yang sama. Lalu bila aktivitas gunung api yang memuntahkan material magma dari perut Bumi ke permukaan, yang antara lain berupa bahan mineral termasuk emas, apakah gunung api didasar laut-jika ditemukan- berperilaku sama.

Yang terpenting adalah mengetahui sumber daya alam di bawah laut itu. Rokhmin mengungkapkan dilihat dari sumber migasnya saja, Indonesia diketahui memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi, yang diperkirakan dapat menghasilkan 84,48 miliar barrel minyak. Dari jumlah cekungan itu, 40 cekungan terdapat di lepas pantai dan 14 cekungan lagi ada di pesisir. Meski cadangan minyak dan gas bumi Indonesia tergolong besar. Cadangan ini tersebar pada lokasi perairan yang terpencil. Saat ini, masih ada sekitar 22 cekungan yang belum diteliti atau dieksplorasi kandungannya.

Serangkaian ekspedisi geologi kelautan dengan melibatkan peneliti Indonesia dan peneliti asing juga dilakukan untuk menguak dan mengetahui potensi dasar laut Indonesia.

Di antaranya dua ekspedisi yang diberi nama Bandamin dan Indonesia-Australia Survey for Submarine Hydrothermal Activity (IASSHA).

Tujuan penelitian itu, menemukan gunung-

gunung api bawah laut dan dikaitkan dengan potensi mineral logam hidrotermal di dasar laut.

Ekspedisi Bandamin pertama kali dilakukan tahun 2001 dengan menggunakan kapal riset BPPT, Baruna Jaya IV. Ekspedisi pertama yang dipimpin Dr Safri Burhanuddin dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (selaku Koordinator Peneliti Indonesia) dan Peter Harbach (Ketua Tim Peneliti Jerman) dilakukan di sekitar perairan Pulau Flores dan Wetar Nusa Tenggara Timur. Tujuannya untuk meneliti adanya sumber hidrotermal di dasar laut.

Ekspedisi ini menemukan dua gunung di dasar laut yang diberi nama Abang Komba dan Anak Komba. Ekspedisi ini kemudian dilanjutkan bulan Agustus tahun ini dengan kapal riset LIPI, Baruna Jaya VIII, juga melibatkan peneliti dari Jerman.

Ekspedisi Geologi Laut Bandamin II dilaksanakan oleh Tim Indonesia-Jerman di wilayah Laut Flores-Laut Banda, di sekitar Pulau Komba, Nusa Tenggara Timur.

Tim peneliti yang dikomandani Dr Lili Sarmili dari Puslit Geologi Kelautan serta diikuti peneliti dari Departemen Kelautan dan Perikanan dan peneliti dari ITB, Universitas Padjadjaran, UPN Veteran Yogyakarta, dan Universitas Trisakti menemukan lagi gunung api baru yang disebut Baruna Komba. Selain itu dari pengambilan sampel batuan didasar laut pada kedalaman 500-600 meter di bawah permukaan laut, di sekitar gunung api tersebut ditemukan batuan yang mengandung andesit, dan basalt. Batuan terbentuk akibat proses hidrotermal melalui proses silisifikasi dan kloritifikasi. Selain itu, teridentifikasi adanya mineral-mineral sulfida pirit, barit, dan markasit.

Kehadiran mineral logam ini merupakan indikator kemungkinan terbentuknya mineral-mineral logam lain yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas dan perak. Dugaan tersebut mengacu pada temuan sebelumnya yang dilakukan peneliti dari Australia di dasar Laut Bismarck, sebelah utara Papua Niugini.

Di lokasi itu ditemukannya endapan hidrotermal cerobong ( chimney deposit ) pada gunung-gunung api bawah laut, yang mengandung mineral, seperti emas, perak, tembaga, seng dan timbel.

Bahkan Ekspedisi Indonesia-Australia Survey for Submarine Hydrothermal Activity (IASSHA) di sekitar Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, pada tahun 2001 telah menghasilkan temuan yang memiliki niai ilmiah berarti. Penelitian kelautan ini dilaksanakan LIPI bekerja sama dengan BRKP-DKP dan CSIRO Australia. Bagi para peneliti, dasar Laut Sulawesi dan Laut Banda merupakan lokasi yang memiliki daya tarik tinggi. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya diperkirakan adanya endapan minyak dan gas dalam jumlah potensial, diperkirakan 6,6 miliar meter kubik.

Terlepas dari semua hasil ekspedisi dan penelitian tersebut harus dikaji dan dianalisis lebih mendalam lagi, namun seandainya kita mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi kelautan secara profesional, bidang kelautan tidak hanya mampu mengeluarkan kita dari persoalan kemiskinan dan pengangguran, tapi juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil-makmur, dan bermartabat.

Untuk mewujudkan ini, maka kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan) harus kondusif bagi tumbuh-kembangnya ekonomi kelautan. (doni@bipnewsroom.info)

Edisi 17/Tahun III/September 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

KESRA

Donor Darah, Mengapa Tidak?

Bagi warga Jengkol, menyumbangkan darah memang sudah menjadi semacam “tradisi”. Mereka sudah sangat biasa dengan istilah donor darah, dan biasa melakukannya.

Tak heran saat ada imbauan dari pemerintah kabupaten agar masyarakat menyumbangkan darah dalam rangka HUT Kabupaten Wonosobo, desa lain hanya mengirim satu-dua orang, dari desa Jengkol yang berangkat seratus orang. “Tidak ada motif apapun, selain kesadaran untuk membantu sesama.

Meski setelah donor kami mendapatkan snack, telur, susu dan kaos dari sponsor, namun sama sekali bukan itu yang kami cari.

Kami berangkat murni dengan misi kemanusiaan,” kata Herlambang Watimena, Kepala Desa Jengkol, mengomentari antusiasme warganya.

Ini memang bukan kali pertama rombongan warga Jengkol menjadi donor. Sebelumnya, mereka juga aktif menyumbangkan darah di balai desa setiap tiga bulan sekali.

Kegiatan yang dimulai tahun 2005, dikoordinir oleh perangkat desa serta bidan desa bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Wonosobo, selalu padat peserta. Sampai-sampai pihak PMI mengaku kuwalahan melakukan pengambilan darah, karena jumlah petugas terbatas. “Partisipasi masyarakat desa Jengkol luar biasa. Jarang terjadi orang satu desa berduyun-duyun menyumbangkan darah. Ini patut dicontoh oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia,” kata dr Handoko, dokter PMI Cabang Wonosobo suatu ketika, usai memimpin tugas menyedot darah 83 orang di Balai Desa Jengkol.

PMI tentu sangat bersyukur sekaligus senang dengan partisipasi aktif warga Jengkol ini, karena sehabis kegiatan donor darah, stok darah di PMI Cabang Wonosobo langsung terpenuhi. “Kami bahkan sampai mengirimkan stok darah ke PMI lainnya di Jateng,” kata Kepala PMI Cabang Wonosobo

dr Noer Ali Udin, bangga.

Kelompok Donor Tak banyak yang tahu bahwa kegiatan donor darah ternyata tidak sekadar menyumbangkan darah kemudian usai. Ada manfaat tersembunyi yang tak kalah penting bagi warga. Yang pertama adalah diketahuinya golongan darah masing-masing warga, “Karena sebelum menjadi donor, seseorang pasti diperiksa golongan darahnya terlebih dahulu.

Mereka juga sekaligus akan diberi kartu golongan darah dari PMI,” ujar dr Handoko.

Adapun manfaat kedua, dengan diketahuinya golongan darah maka pertolongan terhadap pasien yang membutuhkan darah dapat segera dilakukan. Wahyu Handayani, Bidan Desa Jengkol yang aktif mendorong partisipasi warga untuk menyumbangkan darah, menyatakan di desanya sudah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan golongan darah. “Di setiap dusun ada kelompok golongan darah A, B, AB dan O, dengan ketuanya masing-masing. Jika ada warga yang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan transfusi darah, tinggal mengontak ketua kelompok lewat ponsel. Maka ketua akan segera mengerahkan anggota yang golongan darahnya sama dengan si pasien ke rumah sakit,” ujarnya.

Manfaat ketiga dari kegiatan donor darah adalah terdeteksinya berbagai jenis penyakit.

Ini terjadi karena pada saat donor juga dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait fisiologi dan morfologi darah, termasuk kemungkinan adanya berbagai penyakit yang dapat terdeteksi lewat darah seperti HIVAIDS, hepatitis, gonorhoea dan sifilis.

Di samping manfaat langsung, ada juga manfaat tak langsung donor darah berupa semakin berkurang atau bahkan hilangnya praktik ‘jual-beli’ darah yang pernah meresahkan keluarga pasien di beberapa rumah sakit.

Dulu di depan rumah sakit sering ada kelompok yang menyediakan diri untuk diambil darahnya, namun dengan imbalan sejumlah uang. Mereka biasanya mendekati keluarga pasien yang sedang membutuhkan darah dalam waktu segera. “Syukurlah, dengan tersedianya stok darah yang cukup berlimpah di PMI, kini praktik jual-beli darah tak ada lagi,” tegas dr Noer Ali Udin.

Perlu Contoh Nyata Wahyu Handayani menyatakan, membangkitkan kesadaran warga untuk aktif menyumbangkan darah bukan hal mudah. “Butuh waktu bertahun-tahun, sampai tercapai kesadaran seperti sekarang ini,” ujarnya.

Dua tahun lalu, program donor darah sukarela di Balai Desa Jengkol paling hanya

foto: bank image

Sabtu, 21 Juli lalu, sekitar seratus orang warga Jengkol, Kec Garung, Kab Wonosobo, Jateng, berjejal naik dua buah truk bak terbuka dengan wajah riang-gembira. Mereka bukan mau piknik, namun hendak berangkat menyumbangkan darah dalam rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo di Gedung Sasana Adipura. Tak terbersit rasa cemas atau takut di wajah orangorang desa ini, kendati mereka tahu darahnya bakal berkurang beberapa cc. Sepanjang jalan mereka justru bercanda-ria, saling lempar banyolan sambil tertawa renyah.

diikuti sekitar sepuluh orang, itupun kebanyakan perangkat desa. “Warga belum aktif, karena mereka belum tahu manfaatnya. Setelah kami jelaskan bahwa donor darah memiliki banyak manfaat baik secara sosial maupun medis, perlahan-lahan kesadaran warga mulai tumbuh. Apalagi setelah banyak warga Jengkol yang dirawat di rumah sakit merasakan sendiri sumbangan darah dari para tetangganya, partisipasi untuk menyumbangkan darah ini akhirnya meningkat secara pesat,” imbuhnya.

Belajar sambil mengerjakan (learning by doing) agaknya formula yang tepat untuk merangsang partisipasi warga. “Kalau hanya diberi tahu, warga kurang greget. Namun kalau secara perlahan diajak untuk berperan serta dalam tindakan nyata, akhirnya mereka tahu bahwa kegiatan yang mereka lakukan bermanfaat,” tutur Kades Herlambang.

Kini, Desa Jengkol yang berpenduduk 3.340 orang telah memiliki kelompok donor darah dengan anggota 200 orang. Mereka tersebar di setiap dusun, dan aktif melakukan kegiatan donor darah rutin setiap 3 bulan sekali. Di samping itu, juga melakukan donor darah insidental yakni saat ada warga yang dirawat di rumah sakit dan memerlukan transfusi darah.

Lebih hebat lagi, warga juga menyediakan kendaraan roda dua dan roda empat yang difungsikan sebagai ‘ambulans desa’. Jumlah kendaraan roda dua yang siap dipergunakan sebagai ‘ambulans’ ada 15 buah, dan roda empat enam buah. “Sewaktu-waktu ada warga yang perlu dirujuk ke rumah sakit, atau ada yang akan mendonorkan darah untuk pasien di rumah sakit, kami siap mengantar,” kata Yadi, warga Dusun Kalitengah pemilik mobil pick-up yang juga anggota donor aktif.

Uniknya, pemakai ‘ambulans’ ini tidak perlu menyewa, namun hanya membantu membelikan bensin untuk si empunya kendaraan. Jumlahnya tergantung kerelaan dan kesepakatan dengan pemilik kendaraan.

“Kalau roda dua sih banyak yang gratis, sedangkan roda empat ya kira-kira cukup untuk beli bensin buat perjalanan dari desa ke rumah sakit pergi-pulang yang jaraknya kurang lebih 24 km,” kata Yadi tanpa menyebut angka

Di setiap dusun ada kelompok golongan darah A, B, AB dan O. Jika ada warga yang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan transfusi darah, tinggal mengontak ketua kelompok lewat ponsel. pasti.

Andai Ada di Semua Desa Kepala PMI Cabang Wonosobo, dr Noer Ali Udin membayangkan, jika seluruh desa di Indonesia memiliki kelompok donor darah seperti di Jengkol, risiko kematian pasien karena kekurangan darah pasti dapat ditekan seminimal mungkin. “Sayang kesadaran membentuk kelompok donor darah desa seperti di Jengkol masih langka. Di Jawa Tengah saja saya kira baru desa Jengkol yang anggotanya banyak dan semuanya aktif,” kata dokter spesialis THT ini.

Problema klasik yang selama ini membelit PMI adalah kurangnya minat masyarakat untuk menyumbangkan darah, sehingga stok darah di PMI sering kurang atau bahkan di beberapa daerah sering kosong. “Dengan pola kemitraan PMI-masyarakat seperti yang dilakukan di desa Jengkol, saya yakin PMI tidak akan kekurangan stok darah.”

Mungkin apa yang dilakukan di Jengkol bisa dijadikan semacam pilot project, untuk diterapkan di desa-desa di seluruh Indonesia.

Jika itu dilakukan, kita yakin tak ada lagi cerita orang yang sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan darah harus jungkir balik mencari sanak-keluarga yang bersedia diambil (gunarjo@bipnewsroom.info) darahnya...

Genjot Prestasi Olahraga Hari Olahraga Nasional ke-24 yang jatuh pada Ahad (9/9) sudah berlalu. Peringatan secara sederhana digelar di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Ada pertunjukan silat, karate dan senam ritmik oleh siswa SPU dan SMP Olahraga Ragunan. Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo.

Pemberian penghargaan juga mewarnai acara yang didedikasikan bagi olahragawan, wasit, pelatih, pembina atau penggerak olahraga, organisasi dan guru pendidikan jasmani 2007. Salah satu penerima tanda penghargaan adalah Markis Kido dan Hendrawan, pebulutangkis nasional yang baru saja ber-

Edisi 17/Tahun III/September 2007

hasil menjadi juara dunia bulutangkis ganda putra.

Hargai Jasa Pahlawan Olahraga Menteri Pemuda dan Olahraga Adhiyaksa Dault SH. M.Si dalam satu kesempatan mengatakan, pembangunan olahraga harus dilaksanakan pula dalam dimensi yang luas di antaranya olah raga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olah raga prestasi. Semua itu harus direspons dan direvitalisasi menjadi instrumen pembangunan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Karena seperti yang sering saya nyatakan bahwa prestasi berbanding lurus dengan kesejahteraan dalam rangka menghargai ja-

sa-jasa para olahragawan, mantan olahragawan, dan pelatih berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dipentas olahraga internasional” kata Menteri.

Adhiyaksa Dault juga mengharapkan, agar dalam waktu dekat ini perubahan fungsi kepemudaan dan oleh raga dari fungsi pariwisata dan budaya menjadi fungsi pendidikan dapat segera disahkan sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi penguatan signifikan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ditanah air ini.

Sistem Olahraga Nasional Peringatan Hari Olah Raga Nasional yang bertema “Kita Bangun Olahraga Melalui Implementasi Undang-Undang Sistem

Keolahragaan Nasional Secara Konsisten”, hendaknya dijadikan momentum dalam menggelorakan olahraga dalam dimensi yang luas pada seluruh lapisan masyarakat untuk dijadikan landasan yang kokoh dan sistematik.

Memang upaya mengembangkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan memperolahragakan masyarakat, diperlukan gerak seluruh komponen bangsa secara bersama bisa mewujudkan membangun olah raga secara sinergis yang akhirnya bisa menjadi pilar kekuatan olah raga nasional yang semakin berkembang, maju dan berprestasi sehingga dapat memberikan makna bagi pembangunan bangsa dan negara. (m/berbagai sumber)

5

D

Pen

Ma m usi

Selera khalayak memang beragam, dan itulah yang harus ditanggung setiap stasiun radio, tak terkecuali Radio Republik Indonesia (RRI). Sejak diberlakukan Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002, RRI dinyatakan sebagai radio publik. Dengan demikian, secara konsepsional sebagai radio publik, RRI berkewajiban menjalankan aktivitas penyiaran dengan orientasi sosial dan bukan komersial. RRI pun diwajibkan melayani semua elemen masyarakat, dari anak-anak hingga para lansia. Bak sebuah kapal, RRI harus membawa penumpang yang beragam.

Radio Perjuangan Sejak awal berdiri 11 September 1945, RRI telah memproklamasikan sebagai radio perjuangan untuk bangsa (social oriented). Semasa itu amat luar biasa, benar-benar bisa membangkitkan semangat rakyat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kesan propaganda mendapatkan muara pembenaran, karena dinamika sosial politik waktu itu memang membutuhkan adanya pembangkit semangat kebangsaan.

Seiring perjalanan waktu, RRI mengalami beragam perubahan. Bahkan pernah lekat dituding sebagai corong pemerintah. Karena RRI lebih sebagai sarana penyampai program pembangunan pemerintah ketimbang informasi lainnya.

"Sebetulnya kecondongan radio publik kearah kepentingan pemerintah, tidak sepenuhnya salah sepanjang orientasi kepublikannya mengedepan. Karena dalam beberapa konsep penyiaran publik, sebuah radio publik bisa dibangun oleh pemerintah," kata Drs. Suko Widodo, MA, dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya kepada KomunikA. Persoalannya, lanjut Suko, yang mungkin sempat mengganjal adalah posisi RRI yang kala itu sempat jadi alat perjuangan kekuatan politik. Semestinya, ketika posisi radio publik dengan status institusinya milik pemerintah, tetap saja program siarannya bernuansa untuk kepentingan publik. "Sekalipun demikian, sejatinya kesalahan itu tidaklah terletak pada insan angkasawan RRI tetapi lebih pada suprastruktur yang lebih tinggi," jelas Suko yang mengambil tesis tentang penyiaran publik.

Kini dengan status institusi sebagai lembaga penyiaran publik milik Negara, maka secara otomatis RRI harus benar-benar menjaga keindependenannya. Terjauhkan dari kepentingan kekuatan tertentu dan orientasinya harus benar-benar untuk kepentingan publik.

Tetapi apakah dengan status hukum semacam itu, dalam realitasnya RRI telah bisa memerankan sebagai radio publik yang sejati? "Inilah yang harus dijawab oleh insan RRI, serta kita semua. Karena sebuah radio publik, juga menjadi bagian tangung jawab masyarakat juga," kata Suko.

Meluruskan Perspektif Di tengah kompetisi siaran radio memperebutkan pendengar, tampaknya “kehebatan” RRI terasa sudah mulai punah. Indikasi ini setidaknya terungkap dari riset khalayak yang dilakukan RRI sejak tahun 2001. Dari 15 stasiun RRI yang diteliti, ternyata para pendengar RRI didominasi oleh kalangan usia tua. Hanya sedikit kalangan anak muda yang meminati siaran-siaran RRI. Mengapa ini terjadi? Padahal, RRI memiliki tugas melayani pendengar semua segmen dan semua usia. Inilah yang jadi problem RRI saat ini. Membawa beban tugas berat, karena harus melayani semua pihak, sementara dukungan publik terasa kurang sekali. Akibatnya RRI seperti kehilangan arah, tak tahu kemana harus berubah dan bagimana harus melangkah.

Dari survey khalayak RRI tersebut memperlihatkan juga adanya kerancuan pandangan masyarakat terhadap RRI. Ada dua kerancuan pandangan yang perlu diluruskan. Pertama, masyarakat masih banyak yang memandang RRI sebagai radio pemerintah. Kerancuan pandangan ini lebih disebabkan oleh pengalaman masa lalu. Kedua, kerancuan masyarakat yang selalu membandingkan RRI dengan radio komersial. Padahal karakter radio publik dan komersial sangatlah berbeda. Dua kerancuan pandangan itu tentu saja menghambat posisi RRI sebagai radio publik.

Mengubah pandangan RRI sebagai radio yang bukan corong pemerintah memang memerlukan kerja keras. "Kalau rekan-rekan di RRI menganggap citranya saat ini baik, maka berdasarkan kacamata saya masih perlu diperbaiki," tutur Direktur Utama RRI, Parni Hadi kepada KomunikA. Karena itu, pihaknya berupaya meningkatkan citra lembaga penyiaran publik itu dengan menjadikan penyiaran dan pemberitaan sebagai ujung tombak. "Sebaik apapun teknologi yang digunakan dan pemasaran yang dilakukan, kalau kualitas pemberitaan tidak baik maka tak ada artinya," tegas Parni Hadi.

Untuk meningkatkan kualitas siaran dan pemberitaan itu, menurut dia, ada tiga hal yang direncanakan, yaitu melibatkan masyarakat ter-

Voice of Indonesia, Suara yang Masih Asing Suatu malam, saat berada di Kawasan Cimanggis, Depok Jawa Barat, KomunikA terkagum-kagum dengan kerlap-kerlip lampu di lembah. "Itu lokasi pemancar RRI untuk siaran luar negeri, mas," kata Pak Haris yang tinggal di perumahan eks-Departemen Penerangan, tak jauh dari lembah itu.

KomunikA saat itu merasa agak asing. Suara Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, memang belum begitu dikenal masyarakat luas. Jangankan masyarakat luas, di kalangan pecinta gelombang pendek saja belum. "Di sini kita juga bisa mendengar siarannya, namun dengan mutu yang kurang bagus," imbuh Pak Haris yang kini bekerja di Departemen Komunikasi dan Informatika. Lantas dengan lancar Pak Haris menyebut beberapa penyiarnya, semisal Hasan Ashari Oramahi, juga Anastasia Yasmin, nama-nama penyiar yang dulu memang akrab di telinga KomunikA. "Siaran Diplomasi" Dewasa ini RRI mempunyai 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke Luar Negeri, "Suara Indonesia" atau (Voice Of Indonesia). Kecuali di Jakarta, RRI di daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam 3 program yaitu Programa daerah yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai pedesaan, Programa Kota (Pro 2) yang melayani masyarakat

6

di perkotaan dan Programa 3 (Pro 3) yang menyajikan Berita dan Informasi (News Channel) kepada masyarakat luas.

Di Stasiun Cabang Utama Jakarta terdapat 6 programa yaitu Programa 1 untuk pendengar di Provinsi DKI Jakarta Usia Dewasa, Programa 2 untuk segmen pendengar remaja dan pemuda di Jakarta, Programa 3 khusus berita dan Informasi, Programa 4 Kebudayaan, Programa 5 untuk saluran Pendidikan dan Programa 6 Musik Klasik dan Bahasa Asing. "Suara Indonesia" (Voice of Indonesia) menyelenggarakan siaran dalam 11 bahasa.

Siaran RRI luar negeri memang berbeda dengan radio-radio asing luar negeri melalui gelombang pendek yang bisa ditangkap seperti BBC, Suara Amerika, Radio Australia. "Kami itu menyelenggarakan siaran semua tentang Indonesia. We are talking about us to the world. Kami jelaskan segala sesuatu tentang Indonesia, kami tidak jelaskan tentang demonstrasi di Tiananmen. We never do it," kata Hasan Asari Oramahi.

Memang dalam siaran yang ada dijelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di Indonesia, bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan yang ada, dan segala sesuatunya tentang Indonesia. Berbeda sekali dengan Radio Australia, yang cenderung menggambarkan hal-hal yang terjadi di Indonesia daripada yang terjadi di Australia sendiri. (mth@bipnewsroom.info/berbagai sumber)

masuk di dalamnya pengusaha untuk melakukan pemberdayaan serta pencerahan.

Jalan lain yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. "Kita perlu untuk memberikan penyadaran bermedia kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan melakukan promosi besar-besaran atas posisi RRI. RRI bersama ke-lompok pemerhati penyiaran publik bisa meng-adakan agenda pertemuan publik secara intensif, misal dengan roadshow ke kelompok-kelompok masyarakat yang potensial," tam-bah Suko Widodo.

Memang masyarakat perlu mendapatkan pemahaman bahwa posisi RRI sebagai radio publik adalah radio yang menjaga kepentingan publik. RRI tidak harus terseret dengan arus popularitas, sebagaimana pandangan pasar.

Prinsip radio publik itu adalah mengisi kecerdasan kepala para pendengar. Sementara, radio komersial lebih kearah bagaimana secara cerdas menjual kepala orang kepada pengiklan untuk kepentingan bisnis.

Energi Baru RRI Berkembangnya beragam pandangan yang ada tak ditampik oleh Parni Hadi. "Tetapi, sesungguhnya perubahan demi perubahan telah dilakukan di lingkungan RRI. Kita berupaya mengembangkan manajemen dan program siaran yang lebih berpihak pada publik, kepada masyarakat dengan prinsip independen," kata Parni Hadi.

Sejak penerapan UU Penyiaran, RRI seperti memperoleh “energi baru”. Dengan penetapan sebagai radio publik, maka RRI “dibebaskan” dari beban sebagai penjaga informasi pemerintah. Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan dan menyalurkan energi baru ini agar bisa meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan warga negara.

Jika merujuk konsep-konsep penyiaran publik, memang ikhwal utama yang harus ditegakkan adalah usaha mempertanggungjawabkan seluruh kinerja RRI kepada publik.

Cara mempertanggungjawabkan kepada publik adalah memulai dengan mengajak publik untuk terlibat dalam proses-proses kinerja RRI. "Sebagai radio publik, maka sebesarbesarnya harus bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Kepala Badan Informasi Publik, Drs. Suprawoto, SH MSi dalam dialog interaktif di RRI Malang (12/9) lalu.

Radio publik adalah cermin dari publiknya.

Karena itu, jika ada hujatan dari publik terhadap radio publik, maka se-

Dalam sebuah dialog interaktif yang mengupas RRI sebagai radio publik di sebuah kota, seorang penelpon yang berusia 60 tahun menyatakan ketidaksetujuan penggunaan sebutan nama orang.

Penelpon menyatakan itu tidak sopan, dan mestinya kalau menyebut nama orang hendaknya diikuti dengan kata Saudara, Bapak, Ibu, Mas, Bung, Mbak, dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa, tidak boleh menyebut orang dengan “jangkar”. Penelpon lain yang lebih muda, usia 32 tahun mengeluhkan bahwa RRI terlalu kuno, tidak melayani suara kawula muda.

Sabuk Informasi Meski ada kesan “minor” terhadap RRI, tetapi sebetulnya banyak anggota masyarakat yang masih berharap RRI bisa menjadi sebuah stasiun radio yang handal. Karena ternyata banyak pendengar yang juga kecewa terhadap radio komersial. Alasan kecewa itu di antaranya disebabkan radio komersial dinilai kurang respon terhadap persoalan sosial dan hanya berorientasi pada profit saja.

Di antara harapan yang muncul misalnya, RRI diminta mau menyuarakan masyarakat yang termarjinal atau menjadi mediator informasi bagi kalangan orang-orang miskin, memberi perhatian pada seni budaya tradisional, dan orang-orang yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menyimak pandangan dan harapan publik terhadap keberadaan RRI, rasanya menjadi jelas bahwa RRI masih sangat diharapkan.

RRI diharapkan berpihak pada kepentingan publik, khususnya publik yang terabaikan. RRI diinginkan agar tidak menjadi suara pemerintah, tetapi benar-benar mewakili aspirasi publik dan bertindak independen.

Di beberapa kawasan RRI bahkan menjadi rujukan informasi utama. Masyarakat Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan misalnya, membuktikan sasiun RRI benar-benar menjadi sumber informasi dan inspirasi mengembangkan dirinya.

Di kawasan itu, dalam prinsip bisnis media massa amatlah tidak menguntungkan. Tetapi RRI telah menjawab dengan baik tanggung jawabnya sebagai radio publik yang peduli kepentingan masyarakat. Atau di kawasan perbatasan Papua dan Papua New Guenia, siaran RRI ternyata tak hanya digemari oleh warga Papua tetapi juga warga negara tetangga.

"Kita berharap bisa menyatukan warga negara Indonesia lewat informasi. Lewat pembangunan pemancar RRI kita bisa membuat sabuk

informasi yang menyatukan negeri ini," kata Parni Hadi optimis.

Diversifikasi Produk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) juga siap menjadi media "3 in 1" (three in one) dengan peluncuran media visual dan cetak melengkapi peranannya sebagai media audio pada Hari Ulang Tahun (HUT) RRI ke-62 lalu.

Direktur LPP RRI, Parni Hadi menjelaskan semangat untuk menjadikan LPP RRI memiliki tiga peranan (audio, visual dan cetak) semata-mata karena memahami tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan peranan LPP RRI. "Potensi yang ada di RRI cukup banyak dan bila dimanfaatkan dengan baik tentu akan menjadi suatu potensi yang besar untuk melayani masyarakat dalam hal pemenuhan informasi, hiburan dan edukasi.

Sebagai gambaran, satu stasiun RRI saja memiliki sekitar 500 reporter, sementara kini terdapat 58 stasiun di Indonesia dan dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 60 stasiun. Dengan demikian, jumlah total reporter yang dimiliki LPP RRI sekitar 30.000 orang," kata Parni Hadi.

Potensi Radio Republik Indonesia atau RRI untuk menyatukan negeri ini memang besar. Akan tetapi, tugas sebagai radio publik memang tidak ringan. Radio publik harus melibatkan publik dalam perencanaan, pendanaan dan pengawasannya.

Fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya memberikan informasi yang aktual, tepat dan terpercaya, namun juga memberikan nilai-nilai edukatif seperti memberikan porsi pada siaran pendidikan, baik secara instruksional seperti siaran SLTP, SMU dan Universitas terbuka, juga memberikan pendidikan masyarakat seperti siaran pedesaan, siaran wanita, siaran nelayan dan lainnya.

Tidak ketinggalan RRI juga menyajikan siaran yang menyajikan nilai seni dan budaya bangsa yang dikemas dalam sajian yang kian menarik. Memang, masih banyak tantangan besar untuk tinggal landas di tengah angkasa yang carut marut dengan beragam jenis siaran konsumtif. (mth@bipnewsroonm.info)

foto: ddt

sungguhnya mereka telah menampar mukanya sendiri. Karena itu, di tengah upaya mengembangkan radio publik, maka diperlukan dukungan publik secara sungguh-sungguh.

"Toh nyatanya ketika RRI dipandang sebelah mata, pada momen-momen penting stasiun RRI masih sering dijadikan “rebutan” publik.

Ambil contoh dalam proses reformasi, RRI menjadi ajang mahasiswa dan komponen masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka," cetus Suko Widodo.

Tak selamanya tembang kenangan menjadi usang dan menjadi penghambat perubahan. Pasalnya di kawasan eks-Karesidenan Malang lagu-lagu jadul (jaman dulu, red) --kata anak sekarang-- mampu menarik perhatian warga masyarakat dan menyatukan dalam sebuah komunitas. Bahkan banyak permasalahan pembangunan kawasan ataupun urusan bisnis bisa kelar lewat nyanyian tembang kenangan ini.

Sejak tahun 1998 di Kota Malang kelompok penggemar lagu-lagu lama bermunculan. Kini lebih dari 30 grup penggemar lagu-lagu lama berada di Kota Bunga itu. Mereka bertemu, berkumpul, dan bernyanyi-nyanyi secara rutin untuk bernostalgia, saling menghibur dan bersuka ria. Bahkan juga menari dan berdansa-dansi. "Di Malang ada yang bergabung dalam senandung rindu, jumlah grup yang ada lebih banyak dari yang ada di Kota Solo, Yogyakarta, maupun Surabaya," ujar Ali Sakson (30), seorang PNS di Kabupaten Malang yang kerap mengamati perkembangan komunitas Senandung Rindu di Malang.

Dari Rumah, Restoran hingga Radio Komunitas penggemar tembang kenangan di Malang memang semarak, sebagian grup memilih tempat aktivitasnya di rumah- rumah para anggota, terutama grup yang beranggota paling banyak 20 orang. Jika anggota lebih besar, katakan sampai sekitar 50 orang, mereka bisa memilih tempat di restoran atau lobi hotel tertentu.

Karena itu, geliat kegiatan komunitas ini sekaligus menggeliatkan kehidupan kota, meramaikan hotel dan restoran atau tempat-tempat pertemuan. "Kita di RRI Malang memfasilitasi komunitas

ini, dengan mengembangkan program siaran menyanyi bersama di radio," kata Rustam, Kepala Bagian Siaran RRI Malang kepada KomunikA beberapa waktu lalu.

Menurut Koordinator Senandung Rindu Radio Republik Indonesia (RRI) Malang Drs Murdibjono MA dari 30 grup yang ada 25 grup di antaranya siap tampil bergiliran pada siaran langsung RRI setiap Jumat malam, pukul 20.00-22.00 pada programa II di gelombang 94,8 meter. Mereka tampil secara bergantian sehingga tiap grup hanya mendapat giliran sekali dalam enam bulan.

Penggemar siaran senandung rindu RRI Malang itu pun tidak terbatas masyarakat Malang saja, tapi merambah ke berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan bahkan Kalimantan. "Itu terlihat dari berbagai respons penggemar yang masuk ke RRI Malang," tutur Drs Murdibjono MA, dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang itu.

Beberapa grup secara insidental juga memberikan hiburan secara sukarela ke panti jompo, panti asuhan, rumah yatim piatu, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. "Selain melaksanakan hobi dan menghibur diri, mereka sekaligus juga menghibur orang lain. Terutama mereka yang terkungkung dalam penderitaan," ujarnya.

Ajang Negosiasi Keanggotaan berbagai grup lagu-lagu kenangan tersebut tidak hanya terbatas pada strata sosial tertentu, atau hanya kelompok orang-orang manusia usia lanjut saja. "Tidak sedikit mahasiswa yang tergabung di dalamnya, bahkan banyak juga para pejabat dan birokrat yang ikut menjadi anggota kelompok ini," tutur Rustam.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa keanggotaan grup-grup senandung rindu terbuka bagi semua lapisan dan golongan. Tidak memandang asal-usul dan guratan geografis, serta merambah ke lintas profesi, lintas etnik, dan lintas agama. Seni budaya terlepas dari semua sekat dan pembatasan, senandung rindu terikat erat dalam alunan berbagai lagu yang membuai manusia dalam cinta kasih dan persaudaraan.

"Polanya seperti paguyuban, tidak ada aturan formal bagi para penggemar lagu-lagu lama tersebut. Tiap kelompok lebih berbentuk semacam paguyuban keluarga, tanpa anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Namun, mereka memiliki "pimpinan" yang disebut sesepuh, atau ketua, atau koordinator. Secara musyawarah mereka menentukan segala sesuatu menyangkut tata kehidupan grup masing-masing, mulai dari etika sampai dana untuk kelangsungan hidup paguyubannya," jelas Rustam.

Apa yang diperoleh dari kegiatan ini? "Bergembira, persahabatan, dan menghilangkan stres," tutur Murdibjono mantap. Hal ini juga dibenarkan Ali Sakson dan beberapa anggota senandung rindu lainnya. "Beberapa anggota juga merasa bisa mendapatkan wadah untuk negosiasi dan berbisnis ataupun mencari jalan keluar permasalahan pembangunan," imbuh Rustam menelisik kegiatan dan keaktifan para tokoh masyarakat dan pejabat publik dalam komunitas yang ada dan difasilitas RRI Malang.

Konon, bahasa musik memang bisa menyatukan semua orang dari beragam latar belakang.

Hampir semua orang menganggap musik adalah bahasa universal. Artinya, melalui musik semua suku bangsa dan ras bisa bertemu. Musik adalah media yang bisa didengar dan diterima siapa saja dengan mudah. Entah itu si Dimitri dari Rusia, Kohl dari Jerman, John dari Inggris, Watanabe dari Jepang atau Jet Lee dari China. Dan tampaknya kehadiran komunitas tembang kenangan ini pun didorong oleh potensi musik tersebut. Dan RRI Malang pun membuktikannya. (m, berbagai sumber)

7

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

"Asal Diberi Kebebasan Berkreasi, Pasti Bisa" rusnya. Di sinilah publik diberi kesempatan untuk menilai.

Direktur Utama LPP RRI

Parni Hadi

Khawatir, kata itulah yang paling tepat menggambarkan perasaan Parni Hadi ketika diminta menjabat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Bagaimana tidak, puluhan tahun RRI menjadi "corong" pemerintah dalam menyiarkan kebijakannya. Pun sumber daya manusianya punya stigma negatif yang konon jauh dari kata kerja dan kreatif. “Kalau sudah puluhan tahun menjadi organ pemerintah, saya pikir sangat sulit diubah mentalitasnya,� kata wartawan senior ini serius.

Lantas sudah seberapa jauhkan perubahan pada lembaga yang dulu kental dengan kepanjangan tangan pemerintah ini? Sudahkah menjadi lembaga penyiaran yang memihak dan memenuhi kebutuhan informasi untuk publik? Atau masih berkutat dengan masalah klasik, birokrasi?

KomunikA berkesempatan mewawancarai mantan Kepala LKBN Antara ini di ruang kerjanya di Lantai 1 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Berikut petikannya:

Sudah dua tahun LPP RRI, perubahan mendasar apa yang sudah dilakukan?

Saya rasa produk RRI sudah banyak berubah. Saat ini RRI semakin meneguhkan dirinya bukan lagi corong pemerintah.

Apa cirinya?

Silakan Anda dengarkan PRO 3 RRI, terutama. RRI mencoba menampilkan seluruh suara yang muncul di masyarakat. Ya legislatif, eksekutif, yudikatif, dan publik. Setiap siaran selalu diupayakan dengan program interaktif, buka line telepon dan cara lainnya.

Di sana suara rakyat diperdengarkan, diinteraksikan dengan sumber yudikatif, eksekutif, dan legislatif.

Meyakinkan publik bahwa RRI telah berubah, juga tidak mudah?

Memang butuh waktu, karena kalau sudah sekian puluh tahun dikenal sebagai corong pemerintah, tidak berani, dan serba normatif, tentu sulit meyakinkan publik. Tapi dengan banyaknya SMS dan telpon saat acara interaktif, saya makin tambah yakin. Memang perlu promosi dan kegiatan yang menunjukkan RRI berubah, dari produknya. Bukan sekadar omongan.

Soal SDM? Saya pikir ada kemajuan yang sangat menonjol berupa perubahan sikap dan mental.

Mereka lebih berani berkreasi, walau belum

8

foto: ddt

Soal Independendensi RRI? Independen bukan berarti membiarkan semua orang untuk bicara. Independen berarti punya sikap, sikapnya apa? Semua untuk pengabdian terhadap Republik Indonesia.

Silahkan A dan B bicara, kemudian kita rumuskan.

seluruhnya, melakukan tindakan yang mungkin dulu ditabukan. Saya lihat, PRO 3 RRI sebagai bagian terpenting dari pusat pemberitaan, sudah mulai berubah pola pikir dan kinerjanya. Reporter dan penyiar RRI tidak lagi takut untuk menyampaikan kritik yang datang dari masyarakat dan juga analisanya.

Keberanian untuk tampil beda, tapi tidak ngawur. Ini kemajuan pertama.

Sulit memulainya?

Tentunya. Kalau sudah puluhan tahun menjadi organ pemerintah, saya pikir sangat sulit diubah mentalitasnya. Juga sikap yang berani mengatakan, kalau pandangan masyarakat tuh keliru. Masyarakat gak musti benar.

Pemerintah pun tidak musti benar. Karena itu di sanalah sebenarnya tugas RRI, menjadi lembaga yang netral, independen, dan tidak komersial.

Bagaimana RRI melayani kepentingan publik?

RRI adalah sebuah lembaga penyiaran publik yang harus melayani semua pihak. Tidak hanya yang kaya, miskin, muda, tua, mayoritas, atau minoritas, tapi semuanya. Karena itu RRI (Pusat, red) punya 4 programa, Pro 1 untuk umum berjangkauan wilayah provinsi umumnya. Pro 2 untuk generasi muda dengan masyarakat perkotaan. Pro 3 menyeluruh seluruh Indonesia. Pro 4 adalah saluran budaya dan pendidikan. Dan Voice of Indonesia siaran luar negeri dalam 11 bahasa.

Publik tidak hanya dilibatkan sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelakon. Apa maknanya? Mereka diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Juga berhak menilai perkembangan RRI. Karena radio publik ini dibiayai oleh APBN. Rakyat mempunyai hak untuk mengontrol, mengawasi, dan mengkritisi LPP RRI. Konkretnya?

Bahkan demostran boleh masuk sini. Kalau dulu dilarang. Saya katakan, kalau memang pendapat mereka masuk akal, silakan. Saya siapkan corong di depan, silakan bicara dan semua on air. Kita memang mendengar suara publik. Tapi kita pun harus menyaring, mana yang namanya publik.

Makanya kita undang juga orang yang tidak sepaham, silakan bicara juga, menanggapi. Di sanalah saya pikir RRI juga menjembatani kepentingan yang ada, menjadi katalisator. Biarlah publik melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mana yang seha-

Apa lagi perubahan pada RRI? Produk dialog interaktif dilakukan secara 3 in 1 (three in one, red) yaitu: audio, video, dan teks. Kita siapkan semua. On air langsung melalui RRI, video-nya bekerja sama dengan mitra kerja bisa TVRI, TV lokal, ataupun TV swasta yang bisa disiarkan belakangan. Kemudian teks, melalui RRI Online dan mengundang media cetak untuk menjadi penyelenggara bersama. Jenis kegiatan selalu diusahakan 3 in 1.

Kemudian layanan video conference, sudah kami luncurkan pada 11 September untuk keperluan awal baru internal dulu. Pasalnya, RRI ternyata telah menyewa transponder ke Telkom, luar biasa kemampuannya tetapi selama bertahun-tahun belum dimanfaatkan optimal. Makanya kita melakukan optimalisasi. Selama ini baru dipakai untuk Pro 3 dan Pro 4, padahal bisa video.

Streaming?

Di samping audio streaming, kita juga bisa broadcast. Tapi karena Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa RRI adalah siaran radio, maka untuk sementara kami baru menyelenggarakan tahap ini dalam bentuk layanan video conference.

Selama ini sudah uji coba, berhasil.

Saya dikasih tahu orang Telkom, akan sangat-sangat efektif dalam menyiarkan informasi. Karena tidak ada yang memiliki jaringan sebanyak RRI. Stasiun televisi yang ada di Indonesia, bahkan swasta sekalipun belum memiliki jaringan seperti RRI. Bayangkan, ada 58 stasiun dan sebentar lagi akan jadi 60 di seluruh Indonesia. Soal legalitas, saya sudah memulai pembicaraan dengan Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika, red).

Kemudian apa lagi?

Berikutnya langkah penting dan harus dicatat adalah Gelar Seni Budaya. Kalau anda baca PP 12/2005, RRI bertugas di samping memberi layanan informasi, pendidikan, hiburan sehat, perangkat kontrol masyarakat, juga sebagai pelestari budaya bangsa. Maka RRI sejak setahun lalu giat melakukan gelar seni budaya.

Seluruh stasiun saya instruksikan melakukan gelar seni budaya. Saya minta dipentaskan, direkam. Tak hanya untuk telinga, tapi juga untuk mata.

Kemudian “Siaran Pedesaan�, saya akan meningkatkan kembali apa yang dulu disebut dengan Kelompencapir (Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa, red). Saya akan hidupkan dengan melibatkan publik dan kelompok mitra media. Jadi, pendengar, pembaca, pemirsa, dan pengakses internet.

Kemudian?

Saya juga bekerjasama dengan TNI buat siaran di daerah perbatasan, namanya information safety belt, sabuk pengaman infor-

masi. Apa itu? Memperkuat pemancar perbatasan. Memang perlu waktu, jangka panjang.

Dibuat di Merauke, Digul, Jayapura, sebentar lagi di Morotai, Nunukan, Tarakan, Toli-toli, perbatasan kita perkuat. Supaya orang Indonesia di perbatasan juga mendengar informasi dari Indonesia tidak hanya mendengarkan informasi yang berasal dari negara-negara lain.

Konsep RRI daerah, partnership dengan Pemda atau ada arahan dari pusat?

RRI daerah di samping untuk melayani audiens publik daerah, juga melayani pusat.

Pro 3 kan berita, informasi, narasumber tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari RRI daerah.

Misalkan laporan warta berita, daerah juga banyak mengisi. Bergilir sesuai dengan tema yang diangkat.

Ada juga program Aspirasi Merah Putih yang dilakukan dengan pola host bergilir. Acara ini disiarkan dari jam 12 malam sampai 5 pagi. Tetap disiarkan Pro 3, tapi tuan rumahnya bisa Yogyakarta, Bandung, Medan, dan sebagainya.

Kemudian ada acara Sambung Rasa, bergilir. Produksi RRI daerah tapi disiarkan nasional. Bergilir. Juga ada masalah otonomi daerah, bergilir juga. RRI daerah tidak melayani kepentingan daerah, tapi juga kepentingan nasional. Sebaliknya juga begitu.

Konten diserahkan untuk kepentingan daerah?

Jangan pemerintah daerah saja, tapi kepentingan wilayah. Pemerintah daerah adalah mitra kami untuk melakukan siaran dan operasional.

Untuk menjadi RRI yang ditunggu dan dinanti, masih panjang prosesnya?

Sama dengan Anda tanya ke Presiden, Indonesia yang diharapkan butuh makan waktu berapa lama? Proses. Tapi yang jelas kita memulai. Learning by doing, learning by sharing dan learning by serving. Dan tentunya learning by earning , sambil dapat rejeki.

Hahaha.

Dulu waktu masuk RRI, saya ragu. Karena saya bukan pegawai negeri, saya dari swasta.

Apa saya nggak kewalahan menghadapi PNS yang stigmanya kurang produktif, kurang kreatif, kurang berani, karena pintar malas sama saja. Ternyata setelah dua tahun di sini, saya punya keyakinan. Teman-teman di sini bisa berubah. Asal diberi kebebasan. Saya kasih kebebasan mereka untuk berkreasi, buatlah.

Bikin kesalahan gak papa. Buat aja, jangan takut salah.

Pernah ada kasus, anak buah saya lapor Gubernur anu kurang senang sama pemberitaan RRI. Saya temui dan jelaskan. Masak you gak mau dikritik, justru bagus kan masukan buat you. Oke, kalau setuju saya buat Program siaran Gubernur Menyapa, Bupati Menyapa, Bupati Peduli. You ngomong, pendengar mereaksi, untung kan?

Target ke depan?

Harus jujur, iklan walau RRI nonkomersial, pendapatan iklan adalah salah satu indikator penting didengar atau tidaknya RRI sebagai program radio. Tahun 2005 kami sudah dapat Rp6milliar, 2006 lalu Rp12milliar, tahun ini targetnya Rp20milliar. Mudah-mudahan tercapai. (dimas@bipnewsroom.info)

Edisi 17/Tahun III/September 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Berharap Pencerdasan dari Radio Oleh : Deliarnur Hasba

Ingin pinter? Jangan hanya rajin baca buku!

Tapi rajin-rajin juga mendengarkan siaran radio!...

Bayi perempuan itu dia beri nama Aisyah. Obsesi Hendra, bapaknya, menginginkan anak perempuannya itu akan cerdas, tangguh sebagaimana sosok istri Nabi Muhammad.

Hendra memang anak muda yang idealis, visioner dan energik.

Perkawinan baginya bukan hanya sekedar persatuan lelaki dan perempuan karena tuntutan keinginan, psikologis, umur, keluarga atau masyarakat.

Berdasar pemahaman inilah Hendra tidak main-main membina relasi biologis dengan istrinya. Mulai dari niatan, pendekatan sampai dengan proses melahirkan, Hendra dan istrinya memperhitungkan secara detail apa yang mesti dilakukan untuk melahirkan anak yang cerdas.

Di antara proses yang dia lakukan supaya bisa melahirkan anak yang cerdas adalah pada masa istrinya mengandung.

Pada bulan tertentu usia kehamilan istrinya, Hendra secara rajin memperdengarkan musik klasik Mozart.

Di dunia kedokteran musik klasik Mozart memang dianjurkan untuk diperdengarkan pada ibu-ibu hamil. Jenis musik ini akan menstimulasi perkembangan otak bayi yang ada dalam kandungan. Sebetulnya masalahnya bukan pada musik Mozart, tetapi pada keteraturan yang ada pada musik Mozart. Sehingga pada dasarnya musik Mozart pun bisa diganti dengan jenis musik lain yang mempunyai notasi teratur seperti pada perkusi.

Pendengaran memang indra manusia yang sangat penting. Menurut dunia kedokteran pendengaran adalah indra yang diciptakan terlebih dahulu kepada manusia semenjak dalam kandungan. Sehingga tidak aneh para ibu hamil bisa berkomunikasi dengan anak yang dikandungnya.

Bila pada masa kandungan seorang bayi dianjurkan untuk diperdengarkan bunyi-bunyi yang baik, maka ketika dia tumbuh dewasa pun, suara tetap menjadi terapi untuk mencerdaskan manusia karena kemampuannya untuk menstimulasi otak.

Pendengaran dan Suara Karakteristik media audio memang sangat berbeda secara signfikan dibanding karakteristik visual. Bila pada visual deskripsi sesuatu bisa terepresentasikan secara utuh, maka pada deskripsi melalui audio, representasi tidak akan pernah tampil secara utuh. Di titik inilah kebutuhan akan imajinasi menjadi sangat penting. Padahal imajinasi merupakan salah satu bagian penting dari kerja orang-orang jenius sebagaimana pernah dikatakan oleh Einstein.

Paparan yang disampaikan secara auditif akan selalu memberikan ruang imajinasi dan interpretasi pada setiap pendengarnya. Media audio memberikan kebebasan pada setiap pendengaran untuk bisa memaknai setiap uraian yang diberikan secara bebas.

Hal ini berbeda dengan deskripsi melalui media visual. Visualiasi tidak memberikan ruang bagi setiap orang untuk berimajinasi. Interpretasi atas deskripsi sudah tersedia sehingga menutup usaha interpretasi yang berbeda. Tidak ada stimuli untuk imajinasi juga kebebasan untuk melakukan interpretasi.

e

Maka tidak aneh ketika penikmat cerita radio Misteri Gunung Merapi dengan tokoh legendari Nenek Lampir merasa kecewa karena imajinasi yang berkembang ketika di tahun 80-an sandiwara radio tersebut mengudara secara nasional tidak sesuai sama dan sebangun dengan visualisasi Nenek Lampir di sinetron televisi. Terasa ada yang hilang dengan dipaksakannya satu visualisasi dalam layar kaca tentang nenek lampir.

Radio di Indonesia Perkembangan radio di Indonesia tumbuh sebagai hobi masyarakat dalam berkomunikasi. Didukung oleh sifatnya yang relatif bisa terjangkau secara ekonomis, maka hobi masyarakat ini pun bisa berkembang secara mandiri. Bahkan ada yang mengembangkan secara komersial.

Radio menjadi media alternatif bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Semuanya betul-betul bisa dijalankan sebagai sebuah usaha dari, oleh dan untuk masyarakat. Sedangkan televisi yang membutuhkan dana sangat besar dalam menjalankan produksinya, sehingga selalu membutuhkan, dan memberi daya tarik, bagi coorporate berskala besar. Pada akhirnya aktivitas ekonomi menjadi ciri dominan dari siaran televisi.

Kepastian Regulasi Adanya peraturan perundangan di dunia penyiaran secara tidak langsung telah menimbulkan ruang tumbuh kondusif bagi perkembangan siaran radio di Indonesia. Salah satu indikator akibat berkembangnya industri radio siaran adalah pertumbuhan industri radio swasta yang luar biasa.

Menurut data PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) hingga Desember tahun 2003 tercatat 806 stasiun penyiaran radio swasta resmi, padahal masih banyak stasiun radio siaran swasta baru yang sudah mengudara namun belum mendaftarkan menjadi anggota PRSSNI. Boleh jadi jumlah tersebut dapat terus meningkat pada tahuntahun mendatang.

Namun saat ini, problem berikutnya pada kejelasan kewenangan institusi yang mempunyai kewenangan mengatur dunia penyiaran di Indonesia. Padahal, usaha masyarakat yang kreatif dan mandiri dengan mengembangkan siaran radioa mesti dijaga melalui pemberian stimulan dan pengaturan yang jelas agar menjadi lebih berkembang dan produktif.

Problem pada pengaturan frekuensi serta regulasi tentang dunia penyiaran mesti dituntaskan bersama-sama.

Ke depan mestilah tidak ada lagi tumpang tindih frekuensi seperti pada ketika kita mendengarkan satu frekuensi radio yang dobel, artinya sinyal siaran satu radio menjadi sangat buruk karena sementara tertimpa sinyal siaran radio lainnya.

Tumpang tindih sinyal siaran yang ditangkap tidak hanya terjadi di satu kawasan saja, melainkan dapat dikatakan banyak terjadi di kota-kota besar yang memiliki julah radio siaran lebih dari sepuluh. Kalau sedemikian yang terjadi, pada akhirnya yang dirugikan adalah para pendengar radio.

Pendengar radio tidak bisa dengan nyaman mendengarkan radio siaran yang diinginkannya. Pendengar harus mengubah posisi antena dan kenop pemutar gelombang agar yang suara yang didengar bisa pas.

Permasalahannya, saat ini pemerintah memang sedang menjalankan penataan ulang frekwensi siaran radio.

Bagaimanapun pembenahan ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Karena, bila hal ini tidak segera dibenahi, maka obsesi dan usaha Hendra yang lain dalam membina generasi cerdas akan terabaikan. Semoga tidak terjadi. *) penulis adalah Analis Isu Publik

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

www.polewalimandarkab.go.id

Media Dialog Pemerintah-Masyarakat Polewali Mandar. Kabupaten baru yang secara resmi baru berdiri tanggal 1 Januari 2006. Kisah lengkap cikal bakal berdirinya kabupaten ini dapat dilihat dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Konten berita dalam situs ini terbilang up to date, setiap hari selalu ada berita baru mengenai kabupaten ini dan dilengkapi gambar peristiwa terkait. Namun sayangnya keterbatasan bandwith yang dimiliki membuat akses ke situs ini relatif lamban. Untungnya, kesederhanan tampilan situs yang didominasi warna biru ini bisa mengantisipasi keterbatasan bandwith yang ada.

Partisipasi Pengakses Tujuan awal pembuatan situs adalah menciptakan media informasi yang melibatkan masyarakat, sehingga

Edisi 17/Tahun III/September 2007

foto: Sbank emage

Motivasi mendasar dari pengelola siaran radio ketika melakukan beragam terobosan baik dalam materi siaran atau teknologi tentu saja tidak jauh dari keinginannya untuk tetap bisa mengudara. Pendengar pun masih merasakan betapa pentingnya radio bagi kehidupan mereka, yaitu pemenuhan akan kebutuhan informasi, pendidikan dan hiburan walaupun terdapat media yang lebih canggih, contohnya televisi.

Di samping itu, keuntungan yang akan didapat bagi audiens radio adalah sifatnya yang santai. Orang dapat menikmati acara siaran radio sambil tidur-tiduran, bekerja, bahkan mengendarai mobil. Sebagai media hiburan, promosi, dan informasi, radio tetap menjadi pilihan meskipun dalam porsi yang kecil.

terbangun good governance di kabupaten yang terdiri dari 15 wilayah kecamatan ini. Karena itu situs ini mengembangkan media dialog dalam menu Forum Diskusi.

Pada menu ini dibagi dalam beberapa topik utama, yaitu mengenai Kelembagaan, Pembuatan Perda, Kualitas PNS, Membangun SDM, dan Birokrasi. Ke depannya topik ini akan terus dikembangkan, atau masyarakat pun dapat memberikan masukan mengenai topik apa yang akan dijadikan diskusi bersama.

Dalam situs ini terdapat kolom komentar atau saran.

Menariknya dalam fitur ini masyarakat pengakses bisa dapat berpartisipasi langsung untuk mengisi konten situs, baik berupa sumbang saran untuk perbaikan situs ataupun sumbang saran lainnya kepada pemerintahan daerah maupun instansi terkait. Akan tetapi, sayangnya running time kolom yang terlalu cepat membuat tulisan yang ada agak sulit dibaca.

Untuk wisatawan yang ingin berlibur ke Polewali, dapat mencari alternatif wisata alam dalam situs. Informasi yang disediakan tidak hanya tulisan, bahkan gambar potensi alam Polewali dapat diunduh dalam menu "gallery foto".

Hal unik yang belum pernah ditampilkan situs peme-

rintahan lain adalah adanya informasi mengenai resep masakan. Bukan sembarang resep loh, karena dalam situs ini khusus berisi daftar contekan resep masakan khas Polewali, lengkap bahan dan cara pembuatannya. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

foto: www.polewalimandarkab.go.id

kilas -gov

Radio sebagai media komunikasi yang bersifat auditif juga senantiasa memberikan stimuli bagi para pendengarnya untuk mengembangkan imajinasi yang mereka miliki. Tidak ada larangan untuk berimajinasi berbeda. Semuanya bebas, selama kenop penghidup radio tidak dimatikan atau dan pemutar gelombang tidak digulirkan untuk berpindah channel.

Sementara televisi yang memadukan unsur audio dan visual, tidak pernah memberikan kebebasan untuk berimajinasi dari setiap deskripsi yang diberikan. Deskripsi yang benar adalah yang telah tercantum secara visual yang didukung dengan narasi audio. Bila melanggar persepsi atas visualisasi yang diberikan, maka bisa dikatakan imajinasi yang ada telah salah.

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Realisasi Koperasi Berkualitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Propinsi Sumut hingga Juni 2007, telah merealisasikan sebanyak 450 koperasi berkualitas atau sekitar 50% dari target 895 koperasi yang tersebar di 25 kabupaten/ kota. Program ini juga ditujukan untuk membuka akses koperasi, sehingga terjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan seperti perbankan dan BUMN. “Kami berharap dengan adanya koperasi berkualitas akan merangsang koperasi lain untuk membenahi diri,” kata Kepala Diskop UKM Propinsi Sumut, Ridwan Siregar, Kamis (30/8).

Sementara itu, Kasubdis Program Diskop UKM Propinsi Sumut Bonar Sirait menjelaskan bahwa kriteria koperasi berkualitas antara lain penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu, memiliki pengurus dan manajemen yang bagus, serta grafik volume sisa hasil usaha (SHU) yang terus meningkat.

“Memang tidak ada target SHU dalam program ini, tapi sebagai ciri koperasi berkualitas, salah satunya ditandai peningkatan SHU setiap tahun,” jelasnya. (www.bainfokomsumut.go.id) Sumatera Barat Anugerah Media Humas 2007 Kabupaten Tanahdatar berhasil merebut juara ketiga Anugerah Media Humas 2007 tingkat Nasional dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah untuk kategori Merchandise Departemen/Pemda/Lembaga Negara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Tanahdatar, Ir Syamsul Bahri.

Penghargaan tersebut merupakan bukti bagi Tanahdatar bahwa kegiatan humasnya telah berhasil membangun citra positif pemerintah. Dalam Anugerah Media Humas kali ini, Kabupaten Tanahdatar mengikuti beberapa kategori lomba antara lain penerbitan internal Kaba Luhak Nan Tuo , Laporan Tahunan Kaleideskop 2006, Leaflet Wisata, website Tanahdatar, Kalender 2007 Tanahdatar dan beberapa merchandise. (www.tanahdatar.go.id)

Riau Riau "Investment Summi" Prospek Riau dalam perdagangan dunia patut diperhitungkan, pasalnya dalam tingkat internasional termasuk dalam lima besar kawasan tujuan inevstasi. Hal ini dipicu oleh hasil alam, letak secara geografis serta berbagai potensi lain yang dimiliki Riau.

“40% kargo perdagangan dunia melewati kawasan Riau dan Selat Malaka,” sebut Bernardus R. Djonoputro, Chief Executive Officer HDA Investa Asia dalam acara Persiapan Riau Investment Summit 2007, Selasa (11/9), di Pekanbaru.

Selama ini Riau juga menyumbangkan 37% CPO (minyak sawit mentah) bagi kebutuhan dunia. Selain itu, Riau mampu menyu-

Dari Sabang Sampai Merauke

(www.riau.go.id)

Jawa Barat Inventarisasi Wilayah "Non-Listrik" Walikota Bogor, Diani Budiarto, meminta semua camat di Kota Bogor untuk segera menginventarisasi wilayahnya yang belum terjangkau fasilitas listrik. "Hal ini untuk memastikan agar tahun 2008 wilayah-wilayah tersebut dapat terjangkau aliran listrik. Sesuai dengan target PLN yang mencanangkan pada tahun 2008 seluruh wilayah Kota Bogor harus terang. Jadi, akan dilakukan pembangunan infrastruktur listrik ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau listrik," kata Diani.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Dody Rosadi secara khusus meminta PLN selektif menentukan targetnya. “Yang harus mendapatkan fasiltas listrik nantinya adalah bangunan-bangunan legal bukan liar seperti PKL atau bangunan tanpa izin,” jelas Doddy, di sela-sela pertemuan Muspida Kota Bogor dengan pimpinan PLN APJ Bogor, beberapa waktu lalu.

Bagi PLN, target Kota Bogor Terang pada Tahun 2008 merupakan bagian pencapaian target besar pada 2020. “Pada tahun 2020, PLN memiliki target seluruh wilayah Indonesia dapat terjangkau listrik,” kata Deni Darniwan, Asmen Niaga PLN APJ Bogor.

Target itu akan diawali dengan pencapaian di setiap wilayah layanan PLN. Jika Kota Bogor ditargetkan terang seluruhnya pada 2008, maka wilayah Kabupaten Bogor diharapkan tercapai pada tahun 2009. Dan pada tahun 2010, kami menargetkan seluruh wilayah Jawa Barat dapat terakses listrik. (www.kotabogor.go.id)

Jawa Tengah TMMD Bangun Sarana dan Prasarana TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung ke- 79 tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Agustus di Desa Karang Talun Kecamatan Tanon, Senin(10/9) ditutup oleh Wakil Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman.

Pasiter Kodim 0725 Sragen Kapten Inf. Arif S. Hadi melaporkan, kegiatan yang berlangsung selama 21 hari ini melibatkan personil TNI, satuan kerja dan unsur masyarakat, berhasil menyelesaikan beberapa sasaran fisik dan non fisik. Pembangunan fisik seperti pengaspalan jalan sepanjang 1.600m dan lebar 3m, rehab masjid, sarana MCK, pembangunan sebuah pos kamling, rehab Sekolah Taman Kanak-Kanak, Pemasangan Goronggorong dan betonisasi. "Sedangkan kegiatan

non fisik berupa penyuluhan pertanian, kamtibmas lalu limas, bina rohani, perlindungan masyarakat, penyuluhan narkoba dan pendidikan bela negara, dan budi pekerti," jelas Kapten Inf. Arif S. Hadi.

Menurut Kapten Arif, kegiatan TMMD ini mampu menghemat biaya puluhan juta rupiah. Proyek yang dikerjakan, jika diborongkan memerlukan biaya sebesar Rp250 Juta.

Tetapi melalui kegiatan TMMD ini, hanya menelan biaya Rp220 Juta, sehingga ada penghematan sebesar Rp30 Juta, jelas Kapten Arif Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Agus Soeyitno dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati mengharapkan, agar hasil pembangunan sarana dan prasarana fisik yang telah dicapai dapat dipelihara dan ditingkatkan oleh Pemkab dan warga setempat. Sedangkan hasil kegiatan non fisik, tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi harus benar-benar dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. (www.sragen.go.id)

Jawa Timur Kredit Untuk 2.500 Petani Tebu Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri Budi G Sadikin menjelaskan, 2.500 petani tebu di Jawa Timur telah mendapat fasilitas kredit dari Bank Mandiri melalui pola penyaluran pinjaman program kemitraan.

Program kemitraan tersebut dilakukan atas penandatanganan kerjasama antara Bank Mandiri dengan PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X) yang dilakukan pada hari Jumat (13/8) di Kantor Pusat Bank Mandiri Jakarta.

Penyaluran pinjaman program kemitraan dilaksanakan melalui pola BUMN Pembina kepada BUMN penyalur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN N0.PER-05/ MBU/2007.

Total plafon penyaluran pinjaman program kemitraan sebesar Rp 50 miliar yang ditujukan untuk 2.500 petani tebu di 6 area pabrik gula PTPN X, dengan jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kondisi dari siklus usaha petani tebu yaitu maksimum 18 bulan dengan bunga 10 persen. (Bhr) Sulawesi Selatan Sosialisasi Sistem Pelaporan KDRT Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Drs. Mansyur A. Yakub, MSi menjelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es yakni kasus yang muncul di permukaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. "Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah kabupaten Sinjai melalui lembaga pemberdayaan perempuan menggelar Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," jelas Mansyur.

Sosialisasi yang digelar Kamis, (6/9) di Wisma Hawai ini diikuti Tim Penggerak PKK

Jawa Barat

Panen "Fulus " Saat Liburan Kecantikan panorama alam Jawa Barat bak menyaingi keanggunan para "mojang priangan" (istilah untuk gadis dari Sunda, Jawa Barat, red). Sebut saja, Cipanas, Kabupaten Cianjur salah satu tujuan wisata yang tak pernah sepi setiap akhir pekan atau kala liburan.

Arus kendaraan melalui jalan utama ini meningkat tajam, jauh berbeda di hari-hari biasa.

Bisa dipastikan tempat penginapan resmi sulit untuk ditemukan, "Saat liburan penginapan penuh, harus booking jauh-jauh hari," ungkap Yati, resepsionis sebuah penginapan di Cipanas.

Letaknya yang mudah terjangkau dari ibukota negara, Jakarta memang membuat kawasan ini menjadi pilihan. Perjalanan dari Jakarta yang melewati Kota Bogor bisa ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Ketika mulai memasuki kawasan Puncak, udara akan terasa segar dan dingin. Sekalipun menempuh perjalanan siang hari bolong, panasnya

10

sinar matahari seolah terkalahkan oleh hawa dingin yang menyengat kulit. Sepanjang perjalanan akan terlihat hamparan hijau kebun teh yang dari kejauhan tampak seperti karpet berwarna hijau.

Bisnis Villa Kondisi alam yang ada dimanfaatkan masyarakat setempat untuk memperoleh tambahan, "Posisinya sama-sama untung, kita mencoba membantu wisatawan yang tidak mendapatkan penginapan", ungkap Yati. Selain itu Yati mengungkapkan bahwa wisma tempat dia bekerja jarang digunakan oleh perusahaan bersangkutan, selain disewa oleh perusahaan lain, mereka juga menyewakan kamar perorangan.

Beda dengan Irwan, salah seorang calo villa. Selain menjual tanaman, dia juga menawarkan tempat bermalam. "Tinggal bilang saja mau yang seperti apa, mulai dari harga dibawah Rp100 ribu per malam sampai ratusan

ribu per malam bisa saya carikan", ungkapnya.

Untuk jenis yang tidak resmi memang bisa didapat dengan harga Rp50 ribu sampai Rp100 ribu semalam. Villa jenis ini biasanya berupa kamar pemilik rumah, dimana dalam kamar masih lengkap barang-barang milik si empunya rumah. "Lumayan mas disewain semalam, kita ngalah tidur tempat lain", jelasnya.

Karena itu pengunjung perlu hati-hati dalam memilih penginapan, agar aman memang bisa menggunakan villa resmi, tapi umumnya harganya relatif mahal. Ada trik lain untuk mendapatkan penginapan murah dan nyaman, lebih baik menggunakan Pusdiklat atau wisma milik perusahaan ternama. Selain bisa mendapatkan penginapan setaraf hotel, hargapun sangat terjangkau. Memang perlu jeli untuk mencari tempat seperti ini.

Sepi Dikala Cipularang Dibuka Namun masa panen para "pebisnis" villa ini seolah redup ketika jalur tol Cipularang

kecamatan dan desa kelurahan.

(www.sinjai.go.id)

Sulawesi Tengah Sistem KMR Diuji Coba Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Dinsos PMKB) Kota Palu, mulai melakukan uji coba terhadap penggunaan Sistem Kartu Motivasi dan Rujukan (KMR), sebagai upaya memberikan pengetahuan terhadap masyarakat untuk mewujudkan kualitas keluarga.

Kabid KB Dinsos PMKB Kota Palu, Drs Mustafa Ukkas, menjelaskan penggunaan KMR dimaksudkan untuk memberikan motivasi keluarga terhadap kesehatan reproduksi, sehingga terwujud keluarga kecil, sehat dan yang berkualitas. “Dengan penggunaan KMR ini, diharapkan masyarakat mengetahui tahapan-tahapan mewujudkan keluarga kecil, sehat dan berkualitas,”katanya di ruang kerjanya. Sabtu (25/8).

KMR terdiri dari tiga macam, yakni KMR dengan sasaran untuk ibu hamil, nifas dan menyusui. "Dengan KMR jenis tersebut, masyarakat dibimbing untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam mengontrol perkembangan diri dan anak," kata Ukkas.

Ada pula KMR dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang belum ber-KB yang ditujukan untuk memotovasi PUS agar melakukan penataan keluarga, termasuk perencanaan kelahiran anak. Terakhir, yaitu KMR peserta KB implant dan peserta KB yang mengalami efek samping. KMR jenis tersebut digunakan untuk melakukan kontrol secara terencana terhadap penggunaan KB agar perkembangan ibu dan anak dapat selalu diketahui. “Sebagai uji coba, untuk pertama kali, kami terapkan di delapan kelurahan. Dua kelurahan di kecamatan Palu Utara, dua di Palu Timur, dua di Palu Barat dan dua di Palu (www.sulteng.go.id) Selatan,” sebutnya.

Papua Beri Kemudahan Dunia Usaha “Kami sadar betul bahwa pembangunan khususnya di bidang ekonomi Papua tidak akan cepat terlaksana tanpa partisipasi aktif dari dunia usaha. Untuk itu, saya minta agar pihak perbankan memberi kemudahan kepada pihak dunia usaha melalui sistem pinjaman modalnya, guna menunjang pengembangan bidang ekonomi didaerah ini,” himbau Gubernur Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem, SE, pada pembukaan acara dialog investasi dan temu usaha perkebunan seProvinsi Papua dan Papua Barat di Jayapura, Kamis (6/9).

Menurut Gubernur, pelaksanaan pembangunan perekonomian Papua tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah.

Tentu, memerlukan dukungan pertisipasi dari pihak dunia usaha. Karena itu, Pemerintah Daerah mendorong pihak perbankan untuk dapat men- support dunia usaha dalam pengembangan usahanya. (www.papua.go.id)

menuju Bandung dibuka. Pasalanya jalan ini memberikan kemudahan dan kecepatan waktu tempuh bagi pengguna jalan.

"Saat baru pertama kali dibuka jalur Cipularang, jalur Puncak sepi sekali, biasanya jalur ini menjadi tempat singgah", ungkap Yati. Tapi kini keadaan ini sudah mulai pulih, walau tidak seramai dulu. "Sangat terasa sekali penurunannya, di hari biasa wisma kami tidak ada yang mengunjungi, paling hanya 1-2 kamar yang terisi," tambah Yati. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

Penginapan di desa Sindanglaya, Cipanas

foto: rq

Sumatera Utara

LINTAS DAERAH plai 60% hasil minyak dan gas (Migas). Menurut Djonoputro, latar belakang potensi Riau yang ada akan menjadikan pagelaran Riau Investment Summit nantinya akan menarik sedikitnya 300 calon investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam RIS ini akan dipamerkan ke para investor 14 poin proyek potensial yang akan berjalan di Riau.

Edisi 17/Tahun III/Juli 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Departemen Hukum dan HAM Penerapan Sistem Multipartai Sederhana Saat ini Indonesia menuju sistem multi partai sederhana dengan jumlah partai yang paling banyak adalah sepuluh partai dengan menerapkan electoral treshold. Menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ramli Hutabarat, upaya mewujudkan tujuan wawasan kebangsaan memang akan terkait dengan keberadaan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa yaitu sistem multipartai sederhana.

"Perwujudan sistem ini dapat dilakukan dengan menetapkan persyaratan-persyaratan kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat melahirkan partai politik yang berfungsi secara efektif serta mampu menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat," jelas Ramli.

Terkait dengan ketentuan batasan suara minimal atau electoral treshold yang harus didapat peroleh suatu partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, tidaklah serta merta dianggap sebagai perlakuan maupun pembatasan yang bersifat diskriminatif. "Bila terdapat partai politik yang tidak memenuhi electoral treshold, maka masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pemilu berikutnya tahun 2009, bila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (Yw) (2) UU Pemilu," jelas Ramli.

Kepolisian RI Operasi Wanlaga 2007 Selamatkan Aset 26 Milliar Kabareskrim Mabes Polri, Komjen (Pol.) Bambang Hendarso Danuri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (3/9), mengatakan Operasi Wanalaga 2007 di wilayah hutan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Jambi telah menyelamatkan uang negara senilai Rp26 milyar. “Hasil lelang terhadap kayu-kayu hasil operasi senilai Rp26 milyar berhasil dikembalikan ke kas negara dan itu belum termasuk lelang alat-alat berat yang disita,” ujar Bambang yang didampingi Dir. V Pidana Tertentu (Pidter) Bareskrim Mabes Polri, Brigjen (Pol.) Hadiatmoko.

Selain tuntutan melakukan tindak pidana pembalakan liar, beberapa tersangka diantaranya lima pejabat Dinas Kehutanan di Kaltim juga dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi, karena telah menyalahgunakan wewenangnya untuk melegalkan kayu yang terbukti tidak legal. Bambang juga menegaskan, pihaknya tidak main-main untuk memproses hukum bagi para pelaku pembalakan liar, khususnya bagi oknum aparat yang terbukti ikut terlibat dalam kejahatan (Sa) tersebut.

tergantung kepada kecamatan, tapi tergantung kepada demand atau permintaan yang ada. “Misalkan di kecamatan terdapat koperasi lebih dari satu, maka itu diperbolehkan.

Tentunya distribusi daerah-daerah tergantung seberapa (Ve/Dw) banyak kecamatannya.”

Departemen Keuangan Benahi Sistem Penerimaan Negara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Departemen Keuangan sedang membenahi sistem penerimaan negara melalui program modul penerimaan negara, dan saat ini tengah dilakukan pengecekan terhadap kendala yang dihadapi untuk segera diatasi. “Program tersebut akan diperkenalkan kepada publik pada awal tahun 2008,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (29/8).

(Ia) Departemen Komunikasi dan Informatika Izin Siaran Untuk 242 Stasiun Radio Sejalan dengan implementasi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pemerintah mengeluarkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada 242 stasiun radio swasta di 22 propinsi dan akan menindak tegas radio-radio ilegal di berbagai daerah yang hingga kini belum mempunyai ijin penyiaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh mengatakan, pemberian ijin penyiaran kepada stasiun radio merupakan bagian dari semangat legal agar frekuensi radio tidak menggangu kepentingan publik. "Pemerintah akan menindak tegas sejumlah operator radio legal yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengajukan perijinan dan akan melakukan koordinasi dengan pihak berwajib," kata Menteri.

Lebih lanjut Menkominfo menjelaskan bahwa radio instansi kepolisian, radio pemerintah daerah, dan radio swasta banyak yang belum mengajukan proses penyelenggaraan perijinan, dan pemerintah mentargetkan akhir 2007 semua (Ys) radio sudah mempunyai ijin siaran.

Wajah Kita

Solider Di sebuah ruang klinik tempat praktek dokter, seorang pasien perempuan duduk terpekur. Sesekali ia memegang salah satu bagian perutnya yang terasa sakit beberapa bulan terakhir. Sudah berpuluh butir obat masuk melewati kerongkongannya, namun belum juga kesembuhan atas gejala liver yang diidapnya.

Kali ini adalah kunjungannya ke lima dalam sebulan terakhir.

"Dok, bagaimana bisa saya menghadapi bulan puasa jika saya mesti menanggung sakit ini," katanya mengiba.

Dengan tenang si dokter menjawab, "Bu, dalam ajaran yang saya pahami, puasa itu tidak dipaksakan bagi orang yang mengalami sakit atau ada halangan tertentu. Sebagai gantinya, kita harus memberikan makan pada orang, sama seperti yang kita makan," kata dokter.

Sejenak sang ibu menghela nafas. "Bu, ada dua hal yang bisa kita dapat. Pertama, ibu tetap memberi makan tubuh sendiri yang membutuhkan makanan untuk penyembuhan. Dan kedua, ibu bisa berbagi dengan orang lain yang tidak mampu dengan memberikan makanan sebagaimana dikonsumsi seperti hari ini," jelas dokter.

Memang hikmah dibalik pengecualian puasa adalah berbagi dengan orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Solidaritas sosial dibentuk melalui tindakan nyata. Solider --kata anak muda sekarang-- terhadap sesama yang belum bisa menikmati rejeki sebagaimana kita rasakan.

Dalam kamus bahasa, solidaritas adalah sifat perasaan satu rasa, senasib sepenanggungan, perasaan setia kawan. Solider sendiri merupakan ekspresi individu yang memiliki sifat mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu baik karena senasib, sehina, semalu dan sejenisnya.

Bangsa Indonesia, dalam sejarahnya sangat kental dan akrab dengan kata solidaritas. Secara nyata, solidaritas antar warga di Indonesia sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan merupakan nilai dasar dari bangsa

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah P3KUM dan PERKASSA Mampu Pecahkan Masalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Suryadharma Ali menilai Program Pembiayaan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) maupun Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA), mampu memecahkan permasalahan koperasi secara nasional.

"Kedua program itu tersebut berhasil apabila kedua program tersebut diterima oleh orang yang tepat," tegas Menteri.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUM Agus Muharram mengatakan, sampai dengan tahun 2009 ada 6.103 koperasi yang akan diperkuat permodalannya melalui program P3KUM. “Untuk program P3KUM, satu kecamatan mendapat jatah satu koperasi. Dan itu berlaku kepada seluruh provinsi/kabupaten/kecamatan/ kelurahan di Indonesia” katanya.

Melalui kedua program ini, sekitar 3.000 koperasi akan memperoleh dana perkuatan sekitar Rp100 juta. Lebih lanjut Agus Muharram menjelaskan bahwa program PERKASSA tidak

Radio Komunitas Mitra FM di dusun Tanjung Anom, Desa Tandam Hilir, Kabupaten Deli Serdang. (www.4bms.info)

Departemen Perindustrian Permen Penggunaan Batikmark Menteri Perindustrian Fahmi Idris menerbitkan Peraturan Menperin No.74/M-IND/PER/9/2007 tentang penggunaan batikmark. "Permen ini sebagai upaya untuk menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis dan cap, dengan Hak Cipta Nomor 034100 tanggal 5 Juni 2007," kata Dirjen IKM Departemen Perindustrian Sakri Widiyanto di Jakarta, Rabu (19/9). Batikmark dapat memberikan jaminan mutu batik Indonesia, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam dan luar negeri terhadap mutu batik Indonesia, memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan intelektual dan perdagangan dalam negeri maupun internasional. (Ef)

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Memanfaatkan Iptek Olahraga

Beragam Program Prioritas Sebagai lembaga pembuat kebijakan makro olahraga nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga memang banyak dihadapkan pada masalah. Salah satunya adalah masalah pendanaan. Untuk 2007, APBN hanya menggelontorkan sekitar Rp663 milyar. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa anggaran sebesar itu jauh dari mencukupi. Namun, bukan berarti di tengah minimnya anggaran menjadi alasan untuk tidak berprestasi.

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga telah menyu-

Edisi 17/Tahun III/Juli 2007

sun berbagai prioritas. Mulai dari menggenjot pengesahan UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai dasar hukum yang menjelaskan berbagai hal termasuk hak dan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat olahraga.

Di samping itu juga menggandeng Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk bersama-sama menyediakan 1.000 rumah bagi atlet/mantan atlet berprestasi. "Hal itu perlu dilakukan agar tidak ada anggapan habis manis sepah dibuang.

Pemberian apresiasi seperti dana pembinaan kepada atlet berprestasi pun tetap dilakukan. Bahkan, bentuk penghargaan lain dilakukan dengan memberikan bantuan prasarana kepada 35 kabupaten dan kota madya se-Indonesia senilai Rp50 miliar," jelas Menteri.

Dana dari pemerintah sendiri saat ini fokuskan pada pembangunan pola pembinaan berjenang dengan mengandalkan iptek olahraga serta sarana dan prasarana olahraga. (dewi)

foto: www.ladybamboo.org

"Membangun prestasi olahraga bukanlah pekerjaan semudah membalik telapak tangan. Ibarat bangunan tinggi, perlu fondasi kuat untuk menjadi landasannya. Membangun kawasan olahraga hanya perlu waktu kurang dari lima tahun. Tapi mencetak atlet berprestasi perlu waktu empat kali lebih lama," tulis Adhyaksa Dault, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dalam artikel di sebuah media.

Memang selama ini Kementerian Pemuda dan Olahraga senantiasa disorot ketika prestasi bangsa dalam bidang olehraga mengalami kelesuan. Akan tetapi, kita patut berbangga, karena dengan kehadiran UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), di Indonesia sudah memiliki payung hukum memadai. Tinggal bagaimana para pelaku yang terlibat di dalamnya mengapresiasikan.

yang besar ini. Dasar negara Indonesia pun sangat kental nuansa solidaritas tersebut.

Namun tidak jarang pula solidaritas ini jadi kebablasan, menjadi terlalu berlebihan dan terlalu tinggi.

Bahkan terkadang solidaritas pun lebih banyak muncul dalam hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ambil contoh pelanggaran aturan yang seolah menjadi kebiasaan dan kewajaran. Betapa banyak pengguna jasa kereta api mengabaikan peraturan yang ada. Di stasiun kereta, jelas-jelas terpampang sebuah aturan yang kurang lebih mengharuskan penumpang harus memiliki karcis. Akan tetapi saat kereta berjalan, tidak hanya sekali dua kali hal menyedihkan terjadi. Ketika petugas pemeriksa karcis berkeliling, ada penumpang tanpa membawa karcis yang terjadi selanjutnya: penumpang berbasa-basi, memposisikan diri sudah akrab dengan petugas dan setelah jabat tangan dengan terselip beberapa lembar uang berikutnya petugas berlalu begitu saja. Apakah ini solider sebagai ekspresi solidaritas?

Penilaian benar salah jelas bukan tempatnya di sini. Karena benar salah akan sangat tergantung ruang dan waktu. Namun perlu dicatat bahwa masyarakat yang solider tumbuh dari kesadaran kesatuan manusia. Penderitaan yang dialami orang lain merupakan penderitaan seluruh manusia. Kendati demikian, solidaritas tidak akan pernah menyeruak keluar tanpa dibarengi dengan niatan baik dan kerja yang konsisten.

Solidaritas adalah bentuk kewajiban moral manusia. Yang lebih mengemuka kemudian adalah penilaian tentang baik dan buruk. Besaran manfaat atau malah kerugian yang didapat. Karena itu sudah saatnya menempatkan semangat solidaritas pada tempatnya.

Dan hal ini haruslah dimulai dari kesadaran. Tanpa kesadaran hanya akan menjadi solidaritas semu belaka. (mth)

10

foto: Supardi Ibrahim

MUSIK Kakula merupakan salah satu khasanah Budaya Kaili di kawasan pesisir Sulawesi Tengah. Nuansa Islami sangat kental dalam tradisi musik satu ini. Sekalipun di kawasan Asia banyak terdapat karakter musik yang seperti gamelan --nama populer di masyarakat Jawa-- ini, namun dalam prakteknya tujuan dan waktu penggunaan alat musik ini memiliki kebiasaan yang beragam.

Menurut seorang musikolog Palu Amin Abdullah yang menyelesaikan magister musiknya di Universitas Hawaii, pada masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah, Kakula digunakan untuk memberi tahu adanya hajatan di

kalangan orang Kaili. "Terutama menyambut pesta perkawinan. Instrumen yang digunakan pun juga status signifier bagi rumpun keluarga dan budaya gong bagian dari kakula ini tersebar di hampir semua kepulauan di Indonesia, begitu pula di beberapa negara Asia Tenggara," jelas Amin.

Kakula sebagai penanda suatu hajatan orang Kaili sudah cukup lama menjadi bagian nuansa kebudayaan, diperkirakan ratusan, bahkan ribuan tahun silam. Namun belakangan ada kecenderungan di beberapa komunitas yang dulunya menjadi ritme suasana di suatu kampung, belakangan tak lagi dimainkan, kalau pun ada sudah mulai berkurang pendukungnya.

Hal ini dibuktikan dari hasil

perempuan antara usia 60-an hingga 70-an sudah jarang main kakula.

Padahal di Tavaili masih ada beberapa pemain kakula yang cukup dikenal, di antaranya Hj. Rahmah, Siti Hafsah dan Ny. Najiziah. Begitu pula di beberapa kelurahan di Palu Timur, Palu Barat dan Palu Selatan, pernah memiliki alat kakula dan dimainkan setiap ada hajatan kaitannya dengan adat, kini sudah jarang dimainkan. Di Tavanjuka, Palu Selatan misalnya, beberapa orang tua masih piawai mengajar walaupun tak memiliki alat, karena pada zamannya cukup “tamat” sebagai pemain kakula.

Maka ketika Dewan Pembina dan Pengembang Budaya Kaili melaksanakan pelatihan dengan menyerahkan pada masyarakat setempat yang memiliki alat dan guru kakula, sedikitMungkinkah Kakula, Instrumen nya memermusik To Kaili punah? Sebuah pertanyaan yang lukan waktu memerlukan jawaban semua pihak yang bagi tim untuk menaruh perhatian dalam pembinaan melakukan khasanah budaya lokal survey. Ternyata survey alat kakula kurang Tim Pelatihan dimiliki walaupun di suatu Kakula Dewan Pembina kampung masih ada pengajar dan dan Pengembang Budaya Kaili belum lama kadang dimainkan dalam hajatan, karena alat ini. Di beberapa kelurahan (dulu kampung) yang dipakai disewa atau dipinjam dari beberapa puluh tahun lalu, Kakula masih kerabat di kampung lain. ada. Namukn kemudian tak ada lagi disebabkan pemain instrumen ini tak ada lagi Terancam Punah baik karena alat sudah rusak dan tak ada Banyak yang kemudian menyarankan penggantinya. agar pemerintah memfasilitas pengembangan Sekadar contoh, di masyarakat Tavaili, musik Kakula. “Soalnya ada kemungkinan tradulu Kecamatan Tavaili yang kini terbagi disi kakula akan punah, namun hal itu tidak dalam beberapa kelurahan dalam wilayah akan terjadi selama alat yang bersangkutan Kecamatan Palu Utara, ternyata tak ada tetap ada. Kendala selama ini karena banyak lagi alat Kakula. Informasi yang diperoleh, orang yang tak memainkan Kakula lagi karena alat yang pernah ada sudah rusak, sehingga alat musiknya memang yang tak ada,” kata beberapa orang-orang tua, umumnya seorang staf Kantor Lurah di Baiya, Palu

Buah Demo Gerbang Mastra Hari itu, Kamis (2/8). Sungkono tak pernah menyangka akan kedatangan tamu penting. Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali datang untuk melihat hasil renovasi dan bantuan Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Sungkono dan keluarganya. Ia kini bisa memiliki ternak kambing berkat bantuan pemberdayaan.

Hari Kamis itu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Program Desa Model Gerakan Pembangunan Masyarakat (Demo Gerbang Mastra) secara resmi dicanangkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali. Pencanangan untuk 80 desa sekabupaten Kolaka di tahun 2007 ini dipusatkan di Desa Gunung Jaya Kecamatan Ladongi. “Sasaran program ini memang sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM yakni penguatan ekonomi masyarakat,” kata Buhari Matta, Bupati Kolaka.

Beragam Prestasi Demo Gerbang Mastra merupakan program kebijakan strategis pendekatan pembangunan Kabupaten Kolaka. Program inisiatif pemerintah kabupaten ini dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepedulian terhadap lapis bawah seperti penyandang cacat.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, H Yusran Silondae, yang hadir mendampingi Menteri Koperasi dan UKM, menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dan masyarakat Kolaka atas berbagai penghargaan yang dimenangkan Kabupaten Kolaka, di antaranya Piala Adipura, Penghargaan Ketahanan Pangan dan Penghargaan Kabupaten Sehat.

Menurut Yusran, berbagai keberhasilan

yang dicapai Kolaka, tidak hanya mengangkat Kabupaten Kolaka saja, namun Provinsi Sula-wesi Tenggara juga menjadi rujukan di tingkat nasional. “Prestasi yang dicapai Kolaka tidak hanya kebanggaan Kolaka tetapi juga mengangkat nama Sulawesi Tenggara,” katanya.

Apresiasi Menteri Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, menyatakan apresiasinya atas Program Pembangunan Kabupaten Kolaka dengan pendekatan Demo Gerbang Mastra. Apalagi, kata Menteri, selain membantu masyarakat melalui kegiatan bedah rumah ALADIN (atap, lantai, dinding), "masyarakat miskin juga mendapat bantuan pemberdayaan seperti ternak sapi, kambing, itik dan ayam," puji Menteri.

Suryadharma berharap, program pembangunan Kolaka dapat diikuti daerah lain dan bersinergi dengan program lintas sektor seperti pertanian, perikanan dan lainnya.

“Kita perlu memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Bupati Kolaka,” katanya kepada wartawan di sela-sela pencanangan Demo Gerbang Mastra.

Kepada masyarakat Ladongi, Suryadharma mengatakan kehadirannya di Kabupaten Kolaka khususnya Desa Gunung Jaya, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. "Komitmen pengentasan kemiskinan menjadi kebijakan dan program pemerintah pusat termasuk Kementrian Koperasi dan UKM. Tetapi kesemuanya itu tergantung pada pimpinan di daerahnya,” jelasnya.

Perlu Kerjasama Kementerian Koperasi sebagaimana

dinyatakan Menteri Suryadharma, memiliki sejumlah program terkenal dalam mendorong tumbuhnya usaha mikro dan UKM. “Berdasarkan data tahun 2006, tercatat 99,9 persen data populasi usaha mikro dan kecil.

Ini artinya apa, kita masih berada di garis kemiskinan dan ini harus diturunkan,” katanya.

Menurutnya, untuk mencapai tingkat kesejahteraan, maka bangsa ini harus bekerja keras, menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan.

“Program Kementerian Koperasi intinya peningkatan kesejahteraan. Targetnya mengangkat usaha mikro dan menengah,” katanya.

Namun demikian, menurut Suyadharma, aspek kualitas usaha harus diperbaiki dan terutama stabilitas politik harus dijaga sebagai prasyarat untuk bisa membangun ke arah lebih baik. “Tapi stabilitas jangan diartikan sebagai pemasungan demokrasi,” katanya.

Sebaliknya, demokrasi harus ditumbuhkan secara matang khususnya yang berorientasi peningkatan kesejahteraan rakyat, dapat mengurangi kemiskinan dan bukan demokrasi yang merusak. “Stabilitas dimaksud bukan berarti mengembangkan militerisme, tetapi stabilitas yang merubah kemiskinan menjadi kemakmuran,” katanya.

Utara.

Pendapat senada juga dilontarkan warga Kelurahan Kayumalue. Masyarakat setempat sangat mengharapkan pemerintah membantu pengadaan alat kakula, walaupun di kelurahan ini sudah ada kakula satu set, tapi menurut mereka alat itu milik sekolah tak bisa dibawa keluar untuk kegiatan di masyarakat.

Yang menarik di Kelurahan Pantoloan, ada satu keluarga bernama Hj. Makedia (68 tahun) yang memiliki lima set alat kakula yang terdiri dari kakula, gong dan gendang. Alat ini diperoleh dari peninggalan orang tua turun temurun, sampai sekarang masih terawat baik dan sering digunakan kalau ada pesta perkawinan.

Sedangkan di Kelurahan Tipo, Palu Barat, ada satu set kakula dari tiga yang pernah ada, namun dua yang sudah rusak. Alat ini milik Ina Soho (70 tahun), diperoleh dari Abdul Azis Lamadjido ketika menjabat Bupati Donggala dengan cara menukar beberapa lembar sarung Donggala. Alat inilah yang kini dimanfaatkan Ibu Adomi (59 tahun) kerabat keluarga Ina Soho dan menjadi salah satu guru kakula di Tipo.

Kakula adalah salah satu tradisi yang patut untuk dilestarikan. Pelestarian khasanah budaya Kaili ini memang tidak sekadar membutuhkan penurunan ilmu olah musik belaka dalam bentuk pembinaan di kalangan generasi muda. Namun juga mesti dilakukan pegadaan alat sebagai bagian revitalisasi untuk melestarikan dan membangkitkan kembali tradisi khas Kaili, walaupun di daerah lain juga memilikihnya, tapi garapannya berbeda.

(Supardi Ibrahim)

Menteri berharap, kini saatnya semua pihak bersatu menghilangkan kemiskinan jika kita ingin berubah. “Jangan kita terus saling menya-lahkan, sehingga yang ada hanya hingar bingar politik, tapi waktu untuk mengubah hidup lebih baik tidak bisa,” katanya.

Usai pencanangan Demo Gerbang Mastra, Menteri Koperasi didampingi Wakil Gubernur Yusran Silondae, Bupati Buhari Matta dan Wakil Bupati harun Rahim, berkenan menyerahkan bantuan Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha mikro (P3KUM) Pola Konvensional dan Syariah serta bantuan Pemberdayaan Usaha Mikro Pedesaan Pola Demo Gerbang Mastra kepada sejumlah Koperasi di Kabupaten Kolaka.

Selain itu, Menteri juga berkenan mengunjungi salah satu rumah warga milik Sungkono yang merupakan warga pra-sejahtera, yang mendapat program bedah rumah Aladin dan Laporan Sabaruddin dan Arnan (Humas Kolaka)

foto: humas kolaka