komunika 22 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial

Badan Meteorologi dan Geofisika sejak awal Desember tahun lalu memperkirakan terjadinya cuaca buruk hingga awal tahun ini. Cuaca buruk yang berpotensi mengakibatkan bencana semisal banjir dan tanah longsor karena berkait berkelindan dengan kondisi tata guna lahan yang sangat rentan bencana.

Cuaca seringkali dituding sebagai penyebab terjadinya bencana. Karena cuaca merupakan faktor alam yang tidak bisa diintervensi manusia. Padahal ada satu faktor lain, tata guna lahan yang tidak memperhatikan kondisi dan status kerawawnan terhadap bencana.

Betapa banyak permukiman warga yang berada di sepanjang daerah aliran sungai atau kawasan rawan longsor. Lantas ketika terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan longsor, sang cuaca pun kembali dipersalahkan. Bencana melanda manusia, cuaca menjadi kambing hitam.

Hingga kini, bangsa ini tidak lagi menghadapi bencana besar seperti tsunami yang melanda Aceh tiga tahun lalu. Pun semua pihak pasti berharap bahwa bencana tidak terjadi. Tidak peduli seberapa besar atau kecil bencana itu.

Masalah bencana memang bukan soal besar dan kecil. Namun, bencana akan senantiasa terkait dengan hidup dan kehidupan. Bencana alam yang datang bertubitubi menyisakan penderitaan masyarakat dan berbagai problem sosial. Ada yang terpaksa mengungsi. Ada yang kehilangan kesempatan bersekolah atau bekerja. Ada pula yang terpaksa kehilangan sanak saudara dan tetangga. Ekonomi nasional bisa terganggu akibat digerogoti bencana. Kemampuan masyarakat menggerakkan roda perekonomian cenderung merosot akbat adanya bencana.

Bencana yang terjadi akhir-akhir ini selain karena perubahan iklim global namun lebih diperparah oleh faktor perilaku manusia terkait dengan tata guna lahan. Manusia yang hidup tanpa memperhatikan perilaku dan kondisi alam sehingga membahayakan hidup dan kehidupannya. Tinggal di bantaran sungai yang mengambil alih "jalan air" membuat mereka harus menghadapi ancaman banjir ketika hujan deras dan sungai meluap.

Membangun tapi mengabaikan drainase sehingga menyebabkan tersumbatnya jalan air dan menggenangi perumahan dan jalan. Menebang pohon tapi lupa menanam kembali juga menyebabkan berbagai bencana longsor. Padahal bencana bisa dicegah dan diantisipasi.

Kasus tsunami Aceh dan Nias harusnya menjadi pelajaran berharga untuk mengantisipasi bencana alam. Dalam setiap bencana alam yang datang kemudian, semua pihak bisa berpartisipasi untuk sigap mengantisipasi dan menghadapinya.

Ketersediaan informasi yang memadai adalah mutlak, kecepatan penanganan dan kerjasama dengan rakyat merupakan hal yang sangat penting.

Dalam menghadapi bencana memang dibutuhkan kepemimpinan yang kuat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewajibkan semua pemimpin turun ke lapangan ketika sedang terjadi krisis atau bencana. "Saya tidak bisa menerima alasan justru pada saat yang kritis, pemimpinnya tidak menjalankan tugas kepemimpinan. Siapapun, tingkat apapun, justru pada saat-saat yang menentukan, dia harus berada di lapangan mengambil risiko, mengatasi, memberikan direction ataupun instruksi-instruksi kepada bawahannya. Membimbing dan mengarahkan rakyat, sehingga semua bisa dilakukan dengan baik," ungkap Presiden di Bengkulu, pertengahan September lalu.

Sekali lagi, bencana yang terjadi bukan pertanda bahwa alam memang tidak bersahabat lagi dengan manusia. Namun, manusialah yang telah mengabaikan alam tempat tinggal dan tempat beraktivitasnya.

Ketika bencana berulang patut direnungkan adalah mengapa manusia mengalami berulang kali. Bak kata pepatah, jika seseorang sekali terperosok dalam sebuah lubang, bisa dianggap sebagai musibah. Namun, jika terperosok untuk kedua kalinya dalam lubang yang sama, maka patut dipertanyakan manusianya, jika terperosok untuk ketiga kalinya di lubang yang sama berarti patut dikatakan.......

Terhadap bencana yang terjadi, kitapun bisa menggunakan pepatah yang sama.

Jangan sampai bencana menjadi sahabat. Alamlah yang harusnya menjadi sahabat manusia. Sebab, ketika bencana menjadi sahabat, yang terjadi adalah kebebalan berpikir dan hambatan besar untuk mencapai kemajuan.

KomunikA untuk Telecenter Telecenter di perdesaan merupakan program pengembangan komunitas lokal dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendirian telecenter ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan kemudahan akses terhadap informasi dasar seperti informasi pasar, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana akses melalui komputer, penyediaan bacaan atau pelatihan-pelatihan.

Kehadiran telecenter jelas tak bisa berdiri sendiri, perlu keterlibatan semua pihak untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian setempat dengan kegiatan pembangunan komunitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kami sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki referensi dan buku terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat ataupun infomasi tentang kebijakan pemerintah dalam bentuk bahan ce-takan atau yang lain agar dibagikan kepada telecenter kami.

Khusus kepada pengelola KomunikA kami berharap agar secara rutin dikirimkan tabloid KomunikA ke alamat Telecenter Daragati, Jalan Mayjen Sungkono 61, Malang Atas perhatian redaksi KomunikA kami ucapkan banyak terima kasih.

Drs Pidekso Adi Manajer Telecenter Jl. Mayjen Sukono No.63 Daragati - Kota Malang

Kami akan mendukung telecenter yang anda kelola, tunggu kiriman tabloid KomunikA ke tempat Anda. Selamat berkarya!

Pendaftaran Domain .go.id Kami dari BIKD NTT ingin mengetahui cara dan syarat-syarat pendaftaran alamat domain .go.id. Mohon bantuan informasi prosedur pendaftaran domain yang bisa kami gunakan sebagai website resmi BIKD. Atas informasinya saya haturkan banyak terima kasih.

Humas Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (BIKD), Provinsi Nusa Tenggara Timur

Domain .ID dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Untuk prosedur lengkapnya dapat diakses di situs www. depkominfo.go.id/portal pada menu "layanan masyarakat". Disana dijelaskan dengan gamblang mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran domain go.id. Atau bisa melayangkan pertanyaan melalui www. domain@depkominfo.go.id.

Selamat mencoba dan sukses.

Ucapan Terimakasih

RANA

KomunikA Makin Bagus Mungkin karena usul saya beberapa bulan lalu (GR, nih), KomunikA sekarang jadi tambah bagus. Artikel yang terlalu panjang dan bertele-tele sudah dipendekin, sehingga tidak melelahkan saat dibaca. Foto juga makin banyak, sesuai karakter tabloid. Tingkatkan terus agar KomunikA semakin berkualitas, sejajar dengan tabloid-tabloid lain.

Sidik Sujendro, S.Sos Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Kabupaten Klaten Jawa Tengah

2

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan peran serta Departemen Komunikasi dan Informatika khususnya Badan Informasi Publik dalam pengembangan Perpustakaan IKIP PGRI Semarang, berupa pengiriman Tabloid KomunikA secara berkala.

Dra Asrofah MPd Kepala Perpustakaan IKIP PGRI Semarang Jawa Tengah

Presiden SBY, didampingi Menko Kesra dan Gubernur DKI Jakarta, membuka Pekan Produk Budaya Indonesia 2007 di JCC, Rabu (11/7) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

--- Selain karena usul anda, perbaikan juga berdasarkan usulan dari Tim Evaluasi KomunikA, dalam rapat evaluasi di Hotel Red Top Jakarta beberapa waktu lalu. Terima kasih atas perhatian anda--Red.

Foto: ides. Desain: Ahas

Berdamai Dengan Alam

Diterbitkan oleh:

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 1/Tahun IV/Januari 2008

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Antisipasi dan Berantas Untuk itulah pemerintah Indonesia tak henti-henti mengupayakan pengembangan sistem yang bersih. "Makin bersih sistem kita, makin bersih pemerintahan kita, pusat dan daerah, makin bersih berbagai kegiatan bisnis di negeri kita, makin bersih pula transaksi keuangan yang ada di negeri ini, baik transaksi dalam negeri maupun transaksi lintas negara," jelas Presiden.

Salah satu cara untuk membuat negara menjadi bersih, lanjut Presiden adalah mengantisipasi dan menuntaskan kejahatan keuangan yang sangat serius. "Ke depan kita harus betul-betul mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang dengan caracara yang lebih baik,� kata Presiden.

Tindak pidana pencucian uang, money laundering itu sering berkaitan dengan kejahatan serius yang lain, seperti seperti korupsi, narkotika, penyelundupan, illegal

logging, pidana perbankan, dan kejahatan perpajakan.

Beberapa tahun lalu di Indonesia telah dibentuk Pusat Pengawasan A... dan Transaksi Keuangan (PPATK). “Di luar negeri, PPATK sering disebut sebagai Financial Intelligence Unit. unit ini merupakan sentra upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kehadiran lembaga ini paling tidak telah memuluskan upaya Indonesia keluar dari sebutan NCCTs, NonCooperative Countries And Territories. Sejak Fenruari 2005 pun Indonesia bebas dari cap sebagai negara tempat berlangsung kejahatan money laundering.

Tak Cukup Jalur Struktural Sosiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman Siahaan menyatakan pemberantasan suap dan korupsi melalui jalur struktural saja tak cukup. Pencegahan melalui jalur kultural perlu digalakkan meski hasilnya baru dapat diperoleh dalam jangka waktu lama. "Jalur paling cepat mengatasi korupsi adalah melalui jalur struktural. Namun, perlu dicari terobosan agar pemberantasan korupsi di jalur ini mampu menghasilkan penegakan hukum yang kuat," ungkap Hotman.

Menurut mantan Dekan FISIP Universitas Airlangga ini langkah China dengan menerapkan keadaan darurat korupsi pantas

ditiru. Cara China dalam memberantas korupsi dinilai sulit diterapkan di Indonesia, terutama dengan pro-kontra hukuman mati bagi koruptor. "Tanpa cara ini, upaya meminimalkan korupsi akan sulit dicapai dalam waktu cepat. Hukum harus ditegakkan dengan tegas dengan segala konsekuensinya," ujarnya.

Kembalikan Aset Negara Teknologi yang berkembang di dunia menyangkut transaksi keuangan makin maju, makin canggih, memang seperti pedang bermata dua, di satu sisi bikin efisien, bikin cepat. Kalau bisnis transaksinya cepat efisien, daya saingnya akan tinggi, tetapi kejahatan pun berkembang, seiring dengan berkembangnya teknologi, makin canggih pula mereka-mereka melaksanakan transaksi keuangan yang tidak benar. "Oleh karena itu PPATK harus lebih hebat lagi dibanding dengan kejahatan-kejahatan yang seperti

Memperkuat Demokrasi Indonesia termasuk negara terakhir yang masuk dalam Gelombang Ketiga demokrasi yang dimulai tahun 1970-an. Proses transisi demokrasi di Indonesia adalah salah satu momen yang melanda dunia akhir abad 20.

Banyak yang bersikap skeptis. Demokrasi tak akan bertahan lama di Indonesia sebab rakyatnya belum siap. Negaranya terlalu besar. Demokrasi hanya akan mengantarkan menuju chaos dan bahkan memecah belah Indonesia.

"Hari ini kita bisa bangga, sebagai rakyat Indonesia dengan meyakinkan berhasil memutarbalikkkan pendapat-pendapat skeptis tersebut. Demokrasi kita sudah lebih kuat dan lebih berkembang daripada sebelumnya.

Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang katanya paling luas dan paling kompleks, dengan damai. Dari pada terpecah belah, Indonesia menjadi semakin bersatu dengan tercapainya perdamaian di Aceh. Dibandingkan kekacauan dimana Presiden berganti empat kali selama 1998-2002, demokrasi kita sekarang menghasilkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi setelah krisis keuangan," kata Presiden Yudhoyono menjelang akhir tahun lalu di Bali.

Sebuah Keniscayan Demokrasi di Indonesia sudah mencapai satu titik untuk tidak mundur kembali. "Kita sudah berhasil melewati dua kali pemilu dan beberapa pergantian Presiden dengan damai.

Edisi 1/Tahun IV/Januari 2008

Kita telah secara radikal dan fundamental mengubah peta politik di Indonesia sebagai hasil dari pemilu lokal dan nasional. Kita telah mereformasi insitusi militer dimana fungsi TNI menjadi sebagai pertahanan negara, juga penjaga demokrasi dan reformasi," jelas Presiden.

Kenyataan pun menunjukkan bahwa, pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) bisa berlangsung.

Sejak Juni 2005, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung telah berjalan di hampir ratusan daerah di Indonesia. Sebagian besar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Meskipun di beberapa daerah ada masalah-masalah yang mencuat.

Namun, secara umum proses pelaksanaan pilkada berjalan baik.

Pilkada merupakan proses demokrasi di mana sirkulasi kepemimpinan daerah terjadi.

Dalam proses itu, masyarakat menentukan siapa saja pemimpinnya yang layak atau tidak untuk lima tahun yang ke depan (Syadzili, 2006). Karena itu, sudah selayaknya mengedepankan proses hukum positif yang berlaku guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan arah yang benar.

Beragam kisruh dalam Pilkada, pada dasarnya, terjadi lantaran adanya kecenderungan untuk memaksakan keinginan kelompok dibandingkan kepentingan untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai denan koridor yang

telah disepakati.

Berbuah Penghargaan Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC) pun telah menganugerahkan Medali Demokrasi kepada rakyat Indonesia. Penghargaan ini disampaikan kepada Presiden Yudhoyono dalam Konferensi IAPC ke-40 di Nusa Dua Bali hari Senin (12/11).

Secara khusus, IPAC menilai rakyat Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa mengembangkan dan mempraktekkan sistem yang sungguh-sungguh demokratis. Indonesia dinilai berhasil mengembangkan dan mempraktekan demokrasi.

Transisi kekuasaan pun dinilai lancar dan damai yang mencerminkan kesadaran terhadap demokrasi yang cukup besar diantara rakyat Indonesia.

Menurut Presiden IAPC, Ben Goddard, ini adalah untuk pertama kalinya Medali Demokrasi

itu," harap Presiden.

Menurut Presiden kejahatan keuangan yang belum tuntas, harus dituntaskan. "BLBI ada yang sudah tuntas, ada yang belum tuntas. Yang belum tuntas kita tuntaskan, yang buron bergentayangan di luar negeri bawa uang Indonesia dan aset negara, cari!

Bawa pulang, suruh mengembalikan asetnya.

Jika aset dan keuangan negara bisa diamankan, Presiden berharap pembangunan bisa bertambah baik, "peningkatan kesejahteraan rakyat bertambah baik, pendidikan dan kesehatan makin maju, kemiskinan makin cepat dikurangi, pengangguran lebih cepat dikurangi.

Rakyatlah yang akan senang, “ pungkas Presiden Yudhoyono.

diberikan kepada rakyat sebuah negara, karena para penerima sebelumnya adalah tokoh - tokoh secara perorangan. Sebelum rakyat Indonesia, Medali Demokrasi telah dianugerahkan IAPC antara lain kepada Presiden Filipina Corazon Aquino, PM Inggris Margaret Thatcher, Presiden Rusia Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, Presiden AS Jimmy Carter, dan Aung San Suu Kyi. (berbagai sumber)

illus: www.peacecouncil.net

Banyak persoalan yang membelit bangsa Indonesia ini terjadi akibat ketiadaan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, masyarakat maupun swasta.

Terjadinya tarik menarik kepentingan antar individu atau kelompok serta praktek kesewenang-wenangan kekuasaan telah menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut membebani kehidupan masyarakat secara tidak proporsional, menghambat tumbuhnya iklim berusaha yang sehat, dan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Untuk memberantas korupsi, semua harus bekerja keras. Sekarang semua harus bekerja keras mencuci piring, karena orang-orang yang telah berpesta tidak mau mencuci piring, tapi malah mencuci tangan," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),Jl.Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

illus: www.azamul.files.wordpress.com

Berantas Kejahatan Pencucian Uang

3

PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Peran Ganda TKI

Pahlawan Devisa Sekaligus Duta Wisata Word of mouth terbukti sangat efektif dalam mempromosikan sebuah daerah tujuan wisata dibandingkan metode lainnya. Karena itu sejak tahun 2006 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berupaya mengembangkan hal ini sebagai cara promosi yang efisien dan efektif. Membekali para Tenaga Kerja Indonesia dengan pemahaman potensi wisata negeri ini dan diharapkan menjadi duta wisata.

Pembekalan tersebut meliputi pengetahuan dasar tetang wilayah, budaya, serta obyek-obyek wisata Indonesia, dengan harapan untuk menambah kepercayaan diri para TKI bahwa mereka berasal dari Negara yang besar dan memiliki keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam. "Kita harapkan dengan kepercayaan diri itu para TKI akan menjadi informan yang baik untuk mempromosikan Indonesia," katanya.

Calon TKI yang akan dikirim tersebut terdiri atas tenaga kerja untuk pembantu rumah tangga, tenaga semi profesional, dan tenaga profesional di bidang perhotelan yang akan bekerja di hotel berbitnang di Dubai, Uni Emirat Arab.

"Walau hasilnya masih sulit untuk diukur, kita upayakan kesempatan semacam ini untuk memajukan kepariwisataan kita dengan jalan mempromosikannya," tegas I.G. Putu Laksaguna, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Nilai Baru selain Penghasil Devisa Jumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri saat ini sekitar 3 juta orang. Rata-rata penempatan sekitar 450.000 orang per tahun. Mereka bekerja di sekitar 20 negara misalnya Arab Saudi, Malaysia , Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Qatar,

Jordania, Uni Emirat Arab, Italia, Australia, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat, dan Kanada.

Dari para pekerja tersbut devisa atas remiten atau uang yang dikirim ke keluarga di Indonesia bernilai sekitar 3,4 miliar dollar AS per tahun. Apabila nilai kurs per dollar AS Rp9.000,00 maka total remiten tersebut adalah sekitar Rp36 triliun. Jumlah yang tidak sedikit dan bisa beredar di kawasan pedesaan sehingga menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi dalam menggerakkan daya beli masyarakat.

Pembekalan tentang kepariwisataan Indonesia kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mempunyai nilai strategis, mengingat TKI selain sebagai pahlawan penghasil devisa, mereka juga menjadi informan dalam mengenalkan budaya dan pariwisata Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

"Depbudpar berharap para TKI ini menjadi duta pariwisata, karena mereka dapat berperan besar dalam mempromosikan pariwisata ke mancanegara," kata I Gusti Putu Laksaguna, seusai memberikan pembekalan sehari kepada 483 calon TKI yang akan dikirim ke Timur Tengah, Taiwan dan Singapura di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kamis (29/11).

Potensi Besar Sekaliun promosi yang mereka lakukan hanya sebatas bercerita kepada majikan atau teman majikan tempatnya bekerja atau relasi lain. Namun, dengan jumlah TKI yang sedemikian besar maka khalayak yang akan terpapar tidaklah sedikit. Belum lagi apabila pesan yang didapat dari TKI tersebut dikomunikasikan secara berantai oleh majikan kepada rekan-rekannya dikantor, parter bisnis dan lain-lain. Pantas dicatat bahwa tidak

semua para TKI tersebut bekerja sebagai pekerja kasar, banyak juga diantara mereka yang bekerja dengan keahlian seperti di kapal, hotel, rumahsakit dan lainnya. Ke depan tenaga kerja seperti inilah yang perlu kita perbanyak.

Kelompok Grup hotel bintang lima Jumeriah dari Dubai, Uni Emirat Arab saat ini menawarkan peluang kerja di bidang pariwisata sebanyak 44 ribu tenaga kerja hingga tahun 2009. Sedangkan Qatar Hotel Company menawarkan peluang kerja di bidang pariwisata 22 ribu tenaga kerja.

Namun, tawaran ini baru sebagian kecil yang bisa dipenuhi.

Bentuk Lembaga Menurut Menbudpar Jero Wacik, tahap awal diharapkan dalam waktu dekat segera terbentuk Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonsia Swasta (PPTKIS) khusus pariwisata guna menangani tenaga terdidik yang dihasilkan oleh empat lembaga pendidikan pariwisata dalam pembinaan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yakni Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Nusa Dua Bali, serta Akademi Pariwisata (Akpar) Medan dan Makassar yang setiap tahun menghasilkan sekitar 2.000 lulusan.

"Keempat lembaga pendidikan ini bisa bergabung dalam konsorsium (Yayasan) untuk membentuk PPTKIS," kata Menbudpar seraya menambahkan dalam masalah ketenagakerjaan kita serahkan kepada Menakertrans, sedangkan untuk

kualitas teknis sumber daya manusia (SDM)nya ditangani Menbudpar.

Sementara Menakertrans Erman Soeparno mengatakan bahwa MoU dengan Menbudpar Jero Wacik ini akan dijadikan sebagai model dalam melakukan sinergi dengan instansi lain. "Kerjasama ini untuk memfasilitasi tenaga kerja profesional kita di bidang pariwisata yang ingin bekerja di luar negeri secara legal," katanya.

Menurut Erman, dengan pengiriman tenaga kerja pariwisata secara legal ini berarti akan memudahkan pemerintah dalam memberikan perlindungan mereka di luar negeri.

Selain itu mereka yang bekerja di luar negeri secara legal ini mendapat berbagai keringanan seperti bebas biaya fiskal, potongan biaya paspor, serta pembebasan biaya saat pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Semua ini disubsidi pemerintah melalui dana APBN, katanya.

Perlahan, namun pasti pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan keahlian TKI . Pasalnya, dengan keahlian lebihm potensi lapangan kerja dan nilai tambah TKI akan lebih menggenjot penghasilan mereka dan sangat efektif sebagai agen informasi pariwisata di luar negeri. Dengan keahlian juga akan mengubah opini bahwa Indonesia hanya sekadar negeri asal pekerja kasar belaka. (Sring)

Perekonomian Nasional Meningkat BI Rate Turun Menjadi 8% Kamis, 6 Desember 2007. Dewan Gubernur Bank Indonesia menggelar rapat evaluasi menyeluruh atas perekonomian nasional. Beberapa hal yang dikaji adalah trend peningkatan perekonomian nasional, arah perkembangan laju inflasi, serta prospek perekonomian ke depan.

Hasil penilaian Bank Indonesia menunjukkan bahwa gejolak eksternal dan dampak meningkatnya harga minyak saat ini terhadap ekspansi perekonomian dan inflasi masih dapat dikendalikan. Langkahlangkah kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga minyak diharapkan meredakan tekanan terhadap kesinambungan fiskal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Atas hasil evaluasi tersebut, Dewan Gubernur BI kemudian memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps dari 8,25% menjadi 8%. Penurunan itu diyakini tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi dalam jangka menengah dan panjang.

Melalui penurunan BI rate diharapkan memberikan stimulus, menjaga momentum pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta kestabilan makroekonomi

4

pada tahun-tahun mendatang. “Keputusan ini juga memerhatikan faktor risiko yang ada, terutama terkait dengan tingginya harga minyak dunia,” jelas Miranda Gultom, Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sinergi Kebijakan Kebijakan BI juga akan dibarengi dengan langkahlangkah yang terukur dan tepat waktu dalam menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia mengoptimalkan pirantipiranti kebijakan yang dimiliki guna mengarahkan inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan. “Bank Indonesia juga akan berupaya mendukung pencapaian sasaran ke depan melalui transparansi serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat,” kata Miranda.

Dengan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang membaik, ketahanan yang semakin tinggi, kita berharap proses peningkatan pertumbuhan ekonomi masih

stabil dan tetap berjalan.

Bank Indonesia optimis bahwa inflasi tahun 2007 akan berada pada kisaran sasarannya sebesar 6%±1%. Sedangkan untuk tahun 2008, meski terdapat tekanan inflasi, namun secara keseluruhan masih berada dalam trend jangka panjang yang menurun. ”Oleh karena itu, upaya dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengantisipasi peningkatan risiko kenaikan harga-harga menjadi sangat penting agar target inflasi tahun 2008 sebesar 5%±1% dapat tercapai,” jelas Miranda.

Berhitung Optimis Optimisme pencapaian sasaran inflasi tersebut sejalan dengan kecenderungan penurunan harga. Dalam bulan November 2007, laju inflasi tercatat 0,18% atau menurun dari bulan sebelumnya yang

mencapai 0,79%. Selain itu, tekanan kenaikan harga yang berasal dari peningkatan permintaan juga relatif rendah, seiring dengan penambahan kapasitas produksi nasional terkait dengan kegiatan investasi.

Stabilitas nilai tukar rupiah pada November 2007 relatif terjaga. Volatilitas nilai tukar rupiah masih relatif stabil, meski dalam periode tersebut rupiah mengalami depresiasi. Rata-rata nilai tukar di November 2007 tercatat Rp9.271,00 atau terdepresiasi 1,8% dibanding bulan Oktober 2007 sebesar Rp9.101,00.

Perkembangan ini dipicu oleh aliran keluar modal asing di pasar keuangan yang juga ikut menekan harga saham sehingga IHSG sempat mengalami penurunan menjadi 2.563, sebelum kembali meningkat pada akhir November pada level 2.688.

Secara umum, ekspansi perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan terus berlanjut ke depan, atau sama dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2007 diperkirakan sebesar 6,5%, sehingga secara keseluruhan tahun akan mencapai 6,33%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi serta ekspor. (sumber: BI/S-ring)

Edisi 1/Tahun IV/Januari 2008

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

" Salah satu akar permasalahan yang diperdebatkan adalah peraturan Global Influenza Surveilance Network (GISN) yang berlaku di badan kesehatan dunia, WHO. Berlindung di balik GISN, WHO berhak meminta paksa seluruh virus yang ada di dunia tanpa syarat apapun. "Ironisnya, virus itu hanya bisa diakses oleh negara-negara maju.

Diolah dengan teknologi medmunn yang tidak mampu dilakukan semua negara. Virus liar itu diubah menjadi seed virus atau bibit vaksin. Akhirnya dipatenkan oleh negaranegara yang bisa mengolahnya," jelas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

"

Problem kesehatan di negara-negara berkembangan bukan hanya masalah penyediaan akses layanan kesehatan dasar.

Dalam kancah global, ketidakimbangan akses negara atas ragam virus dan teknologi juga menjadi persoalan tersendiri.

Salah satu akar permasalahan yang diperdebatkan adalah peraturan Global Influenza Surveilance Network (GISN) yang berlaku di badan kesehatan dunia, WHO. Berlindung di balik GISN, WHO berhak meminta paksa seluruh virus yang ada di dunia tanpa syarat apapun. "Ironisnya, virus itu hanya bisa diakses oleh negara-negara

KESRA

Menawar Hak Atas Virus maju. Diolah dengan teknologi medmunn yang tidak mampu dilakukan semua negara.

Virus liar itu diubah menjadi seed virus atau bibit vaksin. Akhirnya dipatenkan oleh negaranegara yang bisa mengolahnya," jelas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Kondisi inilah yang menyebabkan mahalnya biaya obat dan vaksin di kawasan negara berkembang termasuk di Indonesia. Jika ada obat yang murah tentunya disebabkan oleh subisdi dan bantuan dari pemerintah.

Menurut Menteri Kesehatan dr. Siti Fadilah Supari, Sp JP merasa hal ini tidak adil bagi negara pengirim virus yang umumnya negara berkembang. Hasil produk dari turunan seed virus yang dapat dibuat vaksin atau obat, tidak terjangkau harganya bagi negara berkembang yang sebetulnya pemilik virus.

Aturan-aturan GISN ini telah berlangsung 50 tahun dan dibuat berdasarkan hukum kesehatan negara maju, yang tentu saja menguntungkan negara-negara tersebut.

Sharing Virus Delegasi RI ke Sidang Inter-Governmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM-PIP) di Jenewa yang dipimpin Menkes RI, Dr. dr. Siti Fadilah Supari,

Kembangkan Budaya Baca Buku Tokoh pendidikan Dr.Amin Nurdin menilai pemerintah perlu memberikan dukungan bahkan kalau perlu menghimbau pemerintah daerah bias menerapkan budaya gerakan membaca buku selama 30 menit dalam sehari, karena budaya membaca di kalangan masyaakat saat ini masih kurang.

Dr. Amin Nurdin yang juga Dekan Fakultas Usuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah mengemukakan itu kepada pers di Jakarta, Senin (22/10), menyusul telah digalakannya budaya gerakan membaca buku selama 30 menit sehari oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan subsidi buku atau melepaskan pajak buku, karena salah satu kendala masyarakat sulit menerapkan budaya membaca buku juga akibat mahalnya harga buku yang tidak bisa dijangkau kalangan masyarakat kelas bawah.

Belum Ada Kemajuan Saat ini budaya membaca buku di kalangan masyarakat, khususnya para pelajar, dinilainya sebagai masih dinilai kurang dan tidak mengalami kemajuan yang berarti.

Sementara program-program pemerintah untuk menggerakkan budaya membaca, seperti melalui fasilitas mobil pintar dan

Edisi 1/Tahun IV/Januari 2008

perpustakaan keliling, juga dinilainya belum memiliki kemajuan dan bisa dikatakan hanya sebagai kegiatan seremonial belaka.

Menurutnya, ada satu hal yang hilang dari perubahan bangsa Indonesia yang dari budaya agraris menuju budaya industri. Satu hal yang hilang itu, adalah budaya membaca buku di kalangan masyarakat, khususnya kelas bawah.

"Karena bagaimanapun juga harus diakui bahwa suatu bangsa yang baru menuju budaya industri, masyarakatnya harus disiapkan dengan kebiasaan membaca buku dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas," katanya.

Ia juga menyampaikan, belum adanya kemajuan yang berarti dalam budaya gerakan membaca di kalangan masyarakat, khususnya pelajar. Maka kalangan tenaga pendidik dan orang tua harus mengevaluasi terhadap apa yang sudah dibaca para pelajar dan anak-anak terhadap buku yang mereka miliki.

Sp JP (K), berhasil memperjuangkan pengaturan virus sharing yang didasarkan atas prinsip keadilan, transparansi dan kesetaraan serta menghormati kedaulatan negara atas sumber daya genetika.

Usulan Indonesia dalam sidang yang berlangsung p a d a tanggal 2 0 2 3

November

tahun lalu menyetujui mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Hal ini berarti bahwa pengiriman virus flu burung Indonesia (H5N1) ke pusat-pusat laboratorium WHO (Collaborating Centres)

lingkungan juga tidak bisa lepas untuk terus mengajarkan para anak membiasakan membaca buku dalam sehari selama 30 menit.

Selama ini faktor ekonomi menjadi salah satu kendala dominan yang dihadapi masyarakat yang belum mampu membiasakan membaca buku selama sehari dalam waktu 30 menit. "Bagaimana mereka mau membaca buku dan membelinya, kalau mereka masih miskin dari ekonomi dan kesejahteraan,” katanya.

Maka, langkah untuk membiasakan masyarakat kelas bawah membaca buku dalam sehari selama 30 menit adalah perlunya memberikan buku gratis dan terus dipantau

akan dilakukan dengan Materials Transfer Agreement (MTA) sesuai dengan hukum dan peraturan nasional Indonesia.

Sampai dengan terbentuknya sistem baru yang adil, transparan dan setara, Sidang IGMPIP menyepakati bahwa mekanisme virus sharing dilakukan konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing. Untuk menjamin virus sharing pada masa interim ini, Sidang IGM-PIP sepakat menyediakan mekanisme traceability untuk melacak aliran virus sharing H5N1 Indonesia di seluruh dunia.

Sidang IGM-PIP juga meminta kepada Dirjen WHO membangun mekanisme “advisory” untuk memantau dan memperkuat sistem baru yang berdasarkan kepada rasa saling percaya.

Bentuk Sistem Baru “Pengaturan interim ini berlaku untuk sementara waktu mengingat Sidang IGM-PIP tanggal 20-23 November 2007 tidak berhasil mencapai kesepakatan sistem virus sharing dan benefits sharing baru yang permanen.

Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui Informal Consultation sejumlah negara-negara anggota WHO, termasuk Indonesia, sebelum Sidang WHA ke-61, bulan Mei 2008.

Diharapkan pada Sidang IGM-PIP mendatang yang dijadwalkan bulan Juli 2008, sistem baru yang permanen sudah dapat disepakati secara konsensus.

Pembentukan sistem baru virus sharing dan benefits sharing yang adil, transparan dan setara merupakan prakarsa Indonesia yang disetujui oleh Sidang WHA ke-60, bulan Mei 2007. (puskom publik depkes)“

dengan evaluasi terhadap apa yang mereka baca sesuai dengan kemampuannya.

Dan bagi kalangan pelajar, dukungan budaya membaca buku juga perlu dilakukan berupa peningkatan fasilitas kenyamanan dan kelengkapan perpustakaan sebagai penunjang pelajar untuk membaca.

Karena perlu diakui, masih kurangnya fasilitas yang dimiliki perpustakaan di setiap sekolah, seperti tidak lengkapnya sumber buku dan bahan bacaan yang tidak mendukung adalah bagian dari pengaruh kurangnya para pelajar saat ini untuk berkunjung keperpustakaan dan membaca buku.

Faktor Ekonomi Selain itu agar efektif, upaya membudayakan membaca buku selama 30 menit dalam sehari kepada pelajar, juga harus dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan pendekatan-pendekatan tertentu.

Di sisi lain, dukungan peran orang tua dan

5

Bukan sulap bukan sihir, satu persatu pulau di Indonesia, menghilang. Diperkirakan sekitar 2000 pulau menyusul tenggelam hingga tahun 2030 nanti. Kerusakan lingkungan, terutama akibat penambangan pasir laut dan abrasi dianggap sebagai biang keladi lenyapnya secara fisik 26 pulau di Indonesia.

Dari 17.506 pulau, kini jumlahnya melorot menjadi 17.480 pulau. Data ini dihimpun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, yang masih terus melakukan pendataan dan akan selesai dirangkum tahun 2009 mendatang.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Saut Hutagalung mengatakan paling banyak terjadi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau."Karena ada penambangan pasir di pesisir jadi pulau-pulau kita hilang. Kita harus melaporkannya kepada PBB. Kita lakukan inventarisasi dan survey, yaitu posisi koordinat dan nama-namanya sesuai dengan standar PBB. Kita baru selesai 4891 pulau di 14 provinsi yang diinventarisir dan dilaporkan ke konferensi PBB, Agustus 2007 lalu di New York,“ ungkapnya.

Akibat Pemanasan Global “Menurut Saut, hilangnya pulau-pulau ini semakin kentara sejak 8 tahunan lalu, pada saat penambangan pasir laut semakin marak.

“Penambangan pasir laut ilegal sudah berlangsung duapuluhan tahun lebih, namun kita baru menyadari kerusakan lingkungandan ekosistem, secara khusus tujuh hingga delapan tahun lalu.

Meskipun sebelumnya sudah banyak orang yang mengatakan banyak kepulauan kita yang mengalami kerusakan.”

Yang menjadi kekhawatiran Departemen Kelautan dan Perikanan adalah jumlah pulau yang hilang diperkirakan semakin menjadi dengan adanya perubahan iklim. Diperkirakan hingga tahun 2030, akan hilang sekitar 2000 an pulau di Indonesia, bila tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin. Kembali Hutagalung: “Pemanasan global telah mengakibatkan kenaikan air laut. Di Jakarta saja 5 hinga 8 milimeter tiap tahunnya.

Ini serius untuk masa depan. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan 25 tahun ke depan lebih dari 2000 pulau yang akan tenggelam,“ imbuhnya.

"Musuh yang ada sekarang ini tidak berwujud, walau dampaknya nyata. Ia muncul dari kelakuan umat manusia sejagad, termasuk kita. Yang jelas, emisi CO2 di planet bumi ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, menciptakan efek rumah kaca. Ini terjadi karena sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi tertahan oleh lapisan CO2 di atmosfer dan memantul kembali ke bumi. Energi matahari terpantul dan terpantul dan tak bisa lepas ke angkasa luar, dan hasilnya adalah bumi makin panas," tulis Andi Malarangeng.

Bukan Satu-satunya Persoalan ancaman hilangnya pulau dari negeri kepulauan yang dulu bernama nusantara ini bukan satu-satunya. Ada banyak potensi ancaman lain. Mulai dari pencurian hasil laut, pelanggaran batas wilayah, dan berbagai hal lain. Maka itu peringatan Hari Nusantara 2007 ini diarahkan untuk mengembangkan potensi laut untuk kesejahteraan bangsa.

Tahun ini, peringatan Hari Nusantara ke-8 bersamaan dengan peringatan 50 Tahun Deklarasi Djoeanda. Perairan Indonesia yang begitu luas dan sangat kaya dengan potensi ikan serta hasil kelautan lainnya selalu diganggu negara lain.

Adalah Djoeanda, yang waktu itu menjabat sebagai perdana menteri di tahun 1957 berhasil memperjuangkan kelautan Indonesia secara mutlak berada dalam pengawasan Indonesia. "Hakekatnya Deklarasi Djoeanda mengandung filosofi yang sangat mendasar yaitu pengakuan wilayah untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selayaknya peringatan Hari Nusantara tahun ini merupakan seruan untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia agar menjaga keutuhan NKRI, dan kedaulatan wilayah Indonesia yang belakangan ini di beberapa bagian wilayah kita ingin memisahkan diri dari NKRI serta adanya kasus klaim wilayah oleh negara tetangga," kata Sapta Nirwandar, Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mewakili Menbudpar Jero Wacik selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara ke-8 Tahun 2007, kepada wartawan di Gedung Sapta Pesona,

Jumat (23/11).

Peringatan Istimewa Peringatan Hari Nusantara tahun ini, kata Sapta Nirwandar, tahun ini terasa lebih istimewa karena terkait dengan persiapan menghadapi peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional 2008 dan event Tahun Kunjungan Indonesia 2008 (Visit Indonesia Year 2008) serta penyelenggaraan World Culture Forum 2008.

Serangkaian acara yang merepresentasikan masyarakat cinta laut akan digelar antara lain; gerakan bersih laut di seluruh wilayah pelabuhan Indonesia, parade ikan bakar terpanjang, pameran produk kelautan, lomba menu makanan laut sehat, marine sport festival, kegiatan sosial untuk anak-anak nelayan, pemberian penghargaan, parade kesenian, seminar dan ekspedisi diving bersama artis serta ekspedisi kunjungan pulau terluar, serta konser musik budaya laut.

Di Kabupaten Ketapang, setiap 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal ambil bagian dalam peringatan tersebut.

Beberapa kegiatan diadakan lomba memancing, lomba sampan di pantai wisata Celincing, Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong, dan apel peringatan.

"Ini sebagai bentuk turut menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah berjuang untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ketapang, Drs Hasurungan Siregar Ketapang. ”Tugas kita sekarang adalah menjaga, memelihara, dan mengamankan kemerdekaan dan kedaulatan itu,” tegas Siregar.

Gali Potensi Di bawah laut yang kadang tak bersahabat

itu terpendam "harta karun" yang nilainya tak terhingga. Mulai dari biota laut yang dapat menjadi sumber pangan dan obat-obatan hingga berbagai jenis sumber tambang yang saat ini belum banyak dijamah di dasar laut.

Memiliki laut yang begitu luas-bahkan mencakup dua pertiga dari seluruh wilayahIndonesia dapat meraup keuntungan sangat besar. Bahkan kelautan dapat menjadi tumpuan atau arus utama pembangunan hingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa saat ini dan masa depan.

Menjadikan pembangunan berbasis kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa merupakan penemuan kembali aspek kehidupan yang pernah secara dominan ada dalam budaya dan tradisi bangsa Indonesia pada masa lalu. Ini ditunjukkan dengan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban di bumi Nusantara beberapa abad lalu yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dengan berbasis pada sumber daya kelautannya.

Berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya kelautan yang sangat luas dan beragam bila dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan pendapatan yang sangat

Beragam Acara Kelautan Peringatan Hari Nusantara dilaksanakan pada setiap 13 Desember. Tahun ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, menggelar beragam acara kelautan.

Sekjen Depbudpar, Sapta Nirwandar mengemukakan, tahun ini peringatan Ke-8 Tahun Hari Nusantara dikaitkan dengan setengah abad Deklarasi Djoeanda. Untuk itu, acara-acara yang sudah disiapkan di antaranya lomba renang Selat Sunda mulai dari Pantai Suralaya, Banten, ke Ketapang, Lampung. Kegiatan itu diikuti lebih dari 100 peserta. Mereka akan menempuh jarak sekitar 38 mil laut dan starnya akan dimulai pukul 01.00 WIB, Sabtu, 24 November 2007.

Kemudian, 12 Desember digelar seminar kelautan dengan pembicara utama mantan Putri Indonesia Nadine Chandrawinata. Pada 15 Desember digelar upacara peringatan Hari Nusantara di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara. Masih pada hari yang sama, juga digelar Konser Musik Kelautan oleh Dwiki Dharmawan, parade marching band dan Marine Food Festival.

Semua kegiatan itu dipusatkan di Pantai Carnaval Ancol.

Menurut Sapta, untuk menyemarakkan acara tersebut, masyarakat luas diberi kesempatan hadir dan menyaksikan seluruh acara secara gratis.

"Masyarakat silakan menonton secara gratis,

apalagi pada hari itu juga akan digelar Pameran Teknologi Kelautan dan Parade Kapal Layar Hias yang mengitari perairan di sekitar Ancol," ujar Sapta.

Kolonel TNI-AL Bambang Sugihanto, yang juga menjadi panitia Hari Nusantara Ke-8, menambahkan, kapal-kapal hias yang dilibatkan dalam parade kapal hias itu didatangkan dari kapal-kapal rakyat milik nelayan di daerah sekitar Jakarta Utara.

Pelaksanaan Hari Nusantara tahun ini, menurut Sapta Nirwandar, memiliki nilai sejarah yang penting diketahui kaum muda, karena dikaitkan dengan perayaan emas Deklarasi Djoeanda.

Perayaan di Daerah Di daerah pun tidak ketinggalan, Pemerintah Kabupaten Ketapang bakal ambil bagian dalam peringatan tersebut. Beberapa kegiatan diadakan lomba memancing, lomba sampan di pantai wisata Celincing, Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong, dan apel peringatan.

Sebagai bentuk turut menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah berjuang untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ketapang, Drs Hasurungan Siregar kepada pers di dampingi Yudo Sudarto SP, kepala Kantor Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Ketapang. ”Tugas kita sekarang adalah menjaga, memelihara, dan mengamankan kemerdekaan dan kedaulatan itu,” tegas Siregar.

Lebih lanjut dikatakannya, ketika dunia internasional mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia, batas wilayah perairan laut Indonesia hanya diakui sejauh 3 mil dari garis pantai. Pengakuan itu didasarkan pada Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah yang sangat serius. Jika batas wilayah negara Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai, maka negara Indonesia terpecah belah oleh adanya laut bebas di antara pulau-pulau yang kita miliki.

Laut di antara pulau-pulau, di luar garis 3 mil menjadi laut internasional. Keberadaan laut bebas, di antara pulau-pulau kita akan mengancam keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa kita.

Bagi Pemkab Ketapang “Hari Nusantara” mempunyai arti penting, karena Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang memilik panjang pantai dan laut, dan keberadaan pulau

pulau kecil yang terluas di Kalbar. Sebagai daerah bahari diharapkan pemerintah dan rakyat Indonesia, menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan bertambah luasnya wilayah perairan laut negara, maka semakin besar tugas dan tanggung jawab Pemerintah RI. Siregar menuturkan, peringatan Hari Nusantara Tahun 2007 dan 50 Tahun Deklarasi Djoeanda, merupakan seruan untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kedaulatan wilayah Indonesia yang belakang ini beberapa bagian wilayah kita ingin memisahkan diri dari NKRI.. Gendang ”50 Tahun Deklarasi Djoeanda” membangkitkan

besar. Industri perikanan dan industri bioteknologi misalnya, diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar 82 milyar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Sementara itu dari kegiatan pariwisata bahari nilainya bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan negara bagian Queensland, Australia, yang mampu meraup devisa sebesar 3 milyar dollar AS per tahun.

Di bidang budidaya tambak, ada sekitar 913.000 hektar potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekonomi. Bila 500.000 hektar saja lahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan tingkat produktivitas dua ton per hektar per tahun, maka total produksi akan mencapai satu juta ton setiap tahunnya.

Dengan harga udang 8 dollar AS per kilogram, maka devisa yang dapat diraih sebesar 8 milyar dollar AS per tahun atau sekitar dua kali lipat devisa sektor kehutanan pada tahun 2002. Pendapatan ini baru dari satu komoditas perikanan.

Masih banyak produk perikanan lain yang memiliki nilai ekspor tinggi karena diminati pasar dunia, antara lain ikan tuna, kerapu, kakap, baronang, rajungan, kepiting, kekerangan, teripang, kerang mutiara, dan rumput laut.

Selain perikanan dan pariwisata ada beberapa lapangan usaha lain di bidang kelautan, yaitu pertambangan dan energi, industri maritim, transportasi, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Di sektor pertambangan, Indonesia memiliki sekitar 40 cekungan di lepas pantai yang mengandung potensi minyak dan gas (migas) dan 14 cekungan berada di daerah pesisir atau transisi antara daratan dan lautan.

Dari seluruh cekungan itu, termasuk enam yang berada di darat mempunyai potensi sebesar 11,3 milyar barrel yang terdiri atas 5,5 milyar barrel cadangan potensial dan 5,8 milyar barrel berupa cadangan terbukti.

Namun kenyataan saat ini menunjukkan, kontribusi usaha di sektor kelautan belum mencerminkan potensinya yang sangat besar itu. Sumbangan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya kelautan hanya 20,06 persen pada PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 1998, masih jauh dibandingkan dengan kontribusi sektor jasa yang sebesar 41,12

semangat azas kenusantaraan, untuk mewujudkan negara kelautan yang kuat, mandiri dan jaya. Untuk meningkatkan wawasan kelautan bagi generasi muda secara dini, khususnya siswa sekolah dan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Meningkatkan kesadaran bagi para pengambil kebijakan pembangunan nasional, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantaran.

Sasaran peringatan, adalah tersosialisasinya prinsip-prinsip Indonesia sebagai negara kepulauan.(dee)

persen.

Pemanfaatan ini bahkan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan negara lain meski mereka memiliki sumber daya kelautan yang lebih kecil.

Islandia, Cina, dan Jepang misalnya, kontribusi ekonominya dari bidang kelautan masingmasing sebesar 65 persen, 48 persen, dan 54 persen.

Kembangkan Tradisi Kawasan laut Nusantara begitu luasnya dan didalamnya terkandung beragam potensi sumberdaya, di antaranya adalah perikanan.

"Semua itu akan menjadi sumber penghidupan masa depan bila dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya.

Pengelolaan sektor kelautan beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan perbaikan dan peningkatan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000. Produksi ikan yang sebelumnya 3,7 juta ton per tahun melonjak menjadi 5,7 juta ton pada 2001.

Sekarang Indonesia menjadi produsen ikan terbesar keenam di dunia setelah Cina, Jepang, India, AS dan Rusia, naik satu peringkat.

Volume produksi dan nilai ekspor meningkat juga, yaitu dari 1,7 milyar dollar AS sekarang sudah menjadi 2 milyar dollar AS. Masyarakat nelayan yang hidup dan berusaha di lautan Nusantara merupakan bagian integral yang harus ikut serta didalamnya, terutama dalam penyertaan mengisi kepentingan rakyat ini sampai kapan pun.

Merealisasikan pembangunan berbasis kelautan untuk kemajuan dan menyejahterakan harus dengan gerakandengan dorongan besar yang berskala nasional.

“Saya menaruh harapan tinggi kepada pemuka agama untuk memimpin umat masingmasing dalambersama menyelamatkan bumi” (Susilo Bambang Yudhoyono, dalam acara pertemuan lintas agama “religion and conservation” di Hotel Melia, Nusa Dua, Bali, (Selasa 11/12/2007) Setelah itu gelombang panas terjadi di Eropa Selatan melanda Yunani, Rumania, dan Bulgaria. Banjir juga terjadinya di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Gorontalo, Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Kejadian angin puyuh, topan, dan gelombang pasang turut melanda kawasan

perubahan musim ini adalah masyarakat global.

Selain itu juga dibutuhkan tindakan yang lebih sistemik dan menyeluruh dari semua penghuni bumi ini. Tetapi berpijak mutlak pada kerja sama internasional, tentunya bukan satu-satunya solusi. Apalagi bila menelaah lebih lanjut dari materi pembahasan yang hanya meliputi wilayah struktural. Perlu ada alternatif lain yang mesti dilakukan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

pantai utara Jawa.

Fenomena alam ini tak urung menarik perhatian dunia internasional. Karena fenomena ini merupakan akibat dari pola hidup masyarakat global, pertemuan-pertemuan internasional secara intens dilakukan untuk merumuskan tindakan bersama dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Pertemuan pertama dilaksanakan di Stockholm dalam sebuah confrence ”The 1972 UN Conference on the Human Environment”. Setelah itu, dilanjutkan dengan the brundtland report, “Our Common Future 1987” sehingga menghasilkan rumusan konsep tentang pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan yang peduli dan bersahabat dengan alam.

Tidak cukup sampai disitu, 5 tahun berikutnya di Rio de Janeiro Brasil digelar Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi (The 1992 UN Conference on Environment and Development) yang menegaskan tentang perlunya paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi agenda politik pembangunan di semua negara tanpa terkecuali. Karena masih banyak yang belum tuntas, 10 tahun berikutnya di gelar “World Summit on Sustainable Development” di Johannesberg, Afrika Selatan yang lebih mempertegas pembumian pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa waktu lalu, 3-14 Desember 2007, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi internasional perubahan iklim di Nusa Dua Bali, UN Climate Change Conference 2007.

Konferensi yang dihadiri lebih dari 10.000 peserta yang terdiri dari 189 negara, 20 kepala negara, 2.000 utusan delegasi PBB, 2.000 wartawan media massa, dan 6.000 peserta aktif. Adapun agenda utama pembahasan para delegasi meliputi empat hal, yakni masalah mitigasi, adaptasi, transfer of technology, dan finance investment. Hasil konferensi ini adalah Bali Road Map sebagai salah satu dasar kerja sama internasional.

Kerja sama internasional ini menjadi sebuah keharusan karena penyebab dan penderita dari

sesuatu yang sangat menarik. Agama merupakan dimensi kehidupan yang selama ini terlupakan dalam menyelesaikan problem lingkungan hidup. Hal ini menjadi sangat lumrah dan dimaklumi. Karena pemahaman masyarakat umumnya sendiri tentang agama masih berkutat pada masalah ritual saja. Bagi beberapa kalangan menyebut istilah agama selalu diartikan sebagai penunjuk terhadap seperangkat ritual agama baik itu ibadah maupun perayaan hari-hari suci.

Banyak masyarakat pemeluk agama, juga para pengkritik agama, melupakan bahwa agama merupakan lebih dari itu. Banyak makna terdalam kenapa agama sampai menjadi bagian yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia.

Setidaknya harapan Presiden di atas menjadi dua hal yang berkaitan erat, pertama mengingatkan kembali kepada seluruh pemeluk agama pentingnya implikasi sosial dari setiap ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Kedua, berkaitan dengan pemanasan global yang sedang mengancam kehidupan manusia, perlunya mengingatkan kembali akan pemahaman agama yang lebih pas dengan upaya mengatasi kerusakan alam.

Jika diasumsikan, gerakan paling efektif bagi masyarakat agraris adalah internalisasi nilai-nilai agama, tidak salah untuk menggali kembali ajaran agama berkaitan dengan lingkungan. Apabila usaha perlindungan lingkungan dengan memberi status hutan lindung, taman hutan rakyat, dan taman nasional tidak mempan, kita butuh tambahan berupa pemahaman agama, teologis, yang bervisi lingkungan.

Pemahaman-pemahaman agama yang ramah lingkungan sendiri pada dasarnya ada dalam setiap ajaran-ajaran agama. Problemnya adalah ketika terjadi penyederhanan dari setiap tindak keberagamaan kita. Agama sebatas dimaknai sebagai sebuah kegiatan ritual untuk memuja sang maha agung dan tidak mempunyai relevansi secara sosial. Hal ini tentunya mengingkari makna beragama sendiri yang menginstruksikan terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera jauh dari segala macam gangguan kehidupan yang bermula dari nafsu sesaat. (delianur)

Bersahabat dengan Lingkungan Seruan Presiden Yudhoyono, seperti yang tertulis diawal tulisan ini, tentunya menjadi

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Kepala BNP2TKI, Mohammad Jumhur Hidayat:

foto : ddt

8

Edisi 1/Tahun IV/Januari 2008

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Cegah Banjir Lewat Komunikasi Lingkungan Hidup Oleh : Fransisca Rosilawati

Banjir lokal bersifat temporal di musim penghujan akhir-akhir ini terus melanda beberapa kawasan di Indonesia.

Pemberitaan di televisi menyebut banjir juga terjadi di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan dan Sulawesi. Dampaknya langsung terasa. Arus lalu lintas terhambat karena jalanan tergenang air. Belum lagi lumpur dan sampah berserakan yang dapat menjadi penyebab penyakit. Bahkan, lebih parah lagi jika terus berlarut, aktivitas keseharian masyarakat dan roda perekonomian terganggu.

Mencermati Tanda-tanda Sosial Fenomena banjir merupakan sebuah realitas yang seolah lazim. Bahkan karena seringnya terjadi, penduduk beberapa kawasan langganan banjir pun memiliki batas toleransi yang cukup tinggi. “Jika tidak sampai empat meter, kita tidak mengungsi,� ungkap sebuah berita di media massa.

Parahnya, banjir saat ini lebih dilihat sebagai komoditas dan tontonan. Ketika banjir melanda beberapa kawasan permukiman, liputan media pun sangat gencar. Jika sebagai informasi dan penggugah kesadaran tentunya akan sangat positif. Namun, jika lantaran informasi disajikan yang itu-itu saja dan dianggap biasa, maka masyarakat akan menjadi bebal dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang lumrah terjadi.

Di Yogyakarta Selatan, tepatnya sebelah timur perempatan RS Wirosaban serta ruas-ruas jalan ketika seluruh badan jalan tertutup air, praktis jalan ini tak dapat dilalui. Banyak kendaraan terjebak dalam kubangan air dengan kedalaman kurang lebih 50 cm.

Anehnya, lokasi-lokasi rawan tersebut yang sesungguhnya sudah menjadi areal langganan banjir lokal setiap kali musim hujan tiba, hingga sekarang tidak pernah tersedia tanda-tanda atau rambu lalulintas yang bersifat mengingatkan. Lebih lucu lagi, keadaan ini seakan menjadikan tontonan gratis di atas penderitaan para pengguna lalulintas di beberapa lokasi tersebut.

Kurang Proporsional Secara logika sederhana saja dapat

kilas -gov

e

www.semarang.go.id

Anda Puas, Kami Senang Saat ini e-gove di bilang sebagai salah satu media yang dapat di tempuh untuk hal transparasnsi, dan kemudahan.

Beberapa pemerintahan pusat maupun daerah semakin terbuka, termasuk dalam Pemerintahan Kota Semarang. Dalam fasilitas time series ditampilkan perkembangan anggaran dan pendapatan Belanja Daerah, neraca keuangan, produk domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga kebutuhan Pokok Masyarakat (Kapokmas) Kota Semarang. Data yang disajikan cukup lengkap, misal pada menu APBD, disana di jelaskan secara rinci Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semarang tiap tahun.Di dalamnya diuraikan

Edisi 1/Tahun IV/Januari 2008

dipahami bahwa daya tampung sungai terbatas, debit air yang melebihi ambang batas seringkali terjadi di musim hujan seperti sekarang. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan penjenuhan air pada tebing sungai sehingga tidak hanya erosi yang terjadi, bahkan tanah longsor tidak menutup kemungkinan terjadi pada daerah areal bantaran sungai.

Di kawasan sub-urban dan wilayah perkotaan khususnya belum menampakkan terbangun sistem saluran air hujan yang proporsional. Proyek-proyek sejenis tidak direncanakan secara matang sehingga menyebabkan aliran air hujan tak tertampung dan menggenangi badan-badan jalan.

Belum lagi buangan sampah/limbah, terutama oleh kalangan pengusaha sektor informal yang kini menjamur di hampir setiap lokasi seputar kota Yogyakarta telah memberikan kontribusi terhadap semakin tersumbatnya saluran air hujan. Faktor ini cenderung terabaikan dan seolah menjadi suatu kebiasaan karena dibiarkan. Ataukah jalan umum bisa berfungsi ganda, untuk lalu lintas sekaligus aliran air? Jika demikian, jelas kondisi jalan akan cepat rusak. Bisa diperkirakan kurang dari lima tahun akan selalu butuh perbaikan.

Perlu Komunikasi Lingkungan Hidup Hal hal tersebut di atas semestinya perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, langkah komunikatif berkonteks lingkungan hidup menjadi penting dilakukan demi pencegahan banjir dalam jangka panjang.Semua pihak mestinya bertanggung jawab atas fenomena yang terjadi.

Para perencana pembangunan harus melakukan kajian bersama, mengidentifikasi lokasi rawan banjir serta pemetaan titik-titik rawan secara cermat. Kemudian menyusun rencana tindak berupa kebijakan yang responsif dan akuntabel.

Bersamaan pelaksanaan manajemen penataan lingkungan, langkah penyadaran bagi semua pihak perlu dilangsungkan secara simultan. Memotivasi khalayak untuk mengetahui, memahami, mengerti dan bersikap partisipatif-proaktif akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Upaya ini bisa dilakukan melalui komunikasi

yang dirancang sedemikian rupa untuk menggugah kesadaran akan bahaya banjir akibat ketidakserasian ekosistem, kerusakan alam dan ulah manusia yang kurang memerhatikan kondisi lingkungan.

Untuk mendifusikan pesan-pesan komunikasi lingkungan hidup, media massa bisa berada pada posisi paling depan karena mampu menjangkau khalayak luas. Media dapat menjelaskan sepintas tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi banjir. Disusul langkah-langkah penyuluhan yang berperspektif peningkatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Komunikasi tatap muka ini nampaknya akan lebih adoptif jika diiringi pendekatan kultural.

Aktivitas komunikasi berkonteks lingkungan hidup tidak sekadar bercuap-cuap formalitas dan memenuhi target anggaran belaka. Lebih dari itu, kesungguhan atas transformasi nilai-nilai akan pentingnya penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan hal penting dan diharapkan mampu m e m b e n t u k pemahaman dan kesadaran kolektif.

Komunikasi lingkungan hidup memang bukan obat mujarab yang secara otomatis dapat menghindari fenomena banjir yang mulai mengancam.

Namun, mengingat masalah kerusakan alam dan lingkungan hidup banyak m e n y a n g k u t kesalahan manusia maka pendekatan terhadap manusia d e n g a n melangsungkan dialog telah

menjadikan upaya humanis-persuasif serta berbudaya.

Kecuali jika seluruh langkah dan cara yang ditempuh sudah tidak mampu lagi membendung, mencegah dan tak mempan meng-educate khalayak untuk menyadari dampak perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi penyebab banjir, tak terkecuali seluruh warga yang terbukti melakukan pelanggaran. Tak ada pilihan lain pendekatan juridis formal terpaksa harus dilakukan. Langkah ini merupakan pilihan terakhir yang mau tak mau, suka atau tidak suka, sepahit apa pun wajib dilakukan.

Fransisca Rosilawati Pranata Humas BPPI Wilayah IV Yogyakarta

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

jumalah pos-pos pendapatan, rincian belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.Dalam kategori Ringkasan APBD juga di uraikan platform pembiayaan untuk masing-masing dinas pemerintahan. Mesti belum ada partisipasi langsung masyarakat dalam pelayanan e-gov ini, setidaknya masyarakat umum dapat mengakses informasi keuangan yang di miliki pemerintahan daerah.

Senarai Web Pelayanan informasi publik secara online akan terus berkembang, disesuaikan dengan kebutuhan dan penguasan teknologi.

Perkembangan situs www.semarang.go.id dapat di liat dari menu "Senarai Web", disana dapat dilihat beberapa proses metamorfosis situs ini, mulai dari awal pertamakali tampil hingga tampilan terakhir yang saat ini disajikan.

Meski tidak ditampilkan utuh, hanya menampilkan halaman depan situs. Disini juga dapat dinilai perkembangan situs, makin baik

atau semakin buruk. Dari data pada Senarai Web ini, hampir setiap tahunnya selalu mengalami perubahan tampilan situs.

Disayangkan perubahan penampilan muka ini tidak meninggalkan ciri khas dari situs bersangkutan, kecuali selalu mencantumkan logo Pemda. Sehingga sulit meninggalkan brand image bagi pengunjung.

Pelayanan Pengaduan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) ini diperuntukkan bagi warga Kota Semarang yang merasa dirugikan atau kurang puas pada pelayanan yang di berikan pada Dinas atau Lembaga atau Instansi pemerintahan Kota Semarang. Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang memang seharusnya dapat melayani masyarakat, selain itu juga sebagai media evaluasi dan barometer sukses atau tidaknya pelayanan yang telah diberikan.

Penyampaian pegaduan dapat melalui beberapa media, bisa melalui emai, fax, sms center, dan beberapa nomor telepon hotline.

Pelayanan Pemkot Semarang menyediakan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Diharapkan dari SPM ini aparat akan dapat memberikan pelyanan lebih baik kepada masyarakat, meliputi kecepatan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. Dalam situs di kategorikan dalam tiga jenis pelayanan, penjabaran disini masih sangat prosedural, sekilas terkesan agak rumit, terlalu banyak info yang di cantumkan.

Tingkat pelayanan ini sebagian besar hanya menginfokan prosedur standar pelayanan yang di berikan, ada beberapa fasilitas pembantu untuk memperkirakan jumlah biaya yang harus di bayar, seperti alat bantu menghitung biaya IMB, Ijin Gangguan (HO), ijin pemasangan trayek, dan lainnya. Disana sudah disediakan rumus dan standar biaya yang harus di bayar, masyarakat hanya tinggal memasukan data angka. Dari sini dapat di perkirakan jumlah biaya yang harus dibayarkan.(dewimaharani@bipnewsroom.info)

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Sumatera Utara Mobil dan Komputer Untuk Bainfokom Sumut Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut memperoleh satu unit mobil siaran keliling dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan 5 set komputer untuk penguatan media centre pada Pusat Informasi Publik (PIP) Bainfokom Sumut.

Mobil siaran keliling tersebut diserahkan oleh Menkominfo Prof Dr Ir Mohammad Nuh melalui Sekjen Depkominfo Ashwin Sasongko kepada 34 propinsi dan secara simbolis diterima oleh Kepala Badan Infokom Sumut Drs H Eddy Syofian MAP di sela-sela rakornas Komunikasi dan Informatika di Jakarta, baru-baru ini.

Sedangkan bantuan masing-masing 5 set komputer hanya diberikan kepada 10 propinsi yang Bainfokomnya dinilai aktif berperan mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat luas.

“Bantuan-bantuan tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong keberhasilan kinerja pemerintah propinsi di Indonesia yang berkomitmen dalam mengembangkan tata layanan informasi kepada publik,” kata Kepala Badan Infokom Sumut Drs H Eddy Syofian MAP kepada pers di Medan, belum lama ini.

Bantuan tersebut disebutnya sangat bermanfaat bagi Pemprovsu khususnya Bainfokom Sumut mengingat mobil siaran keliling ini sangat diperlukan untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, yang masih memerlukan informasi seimbang maupun informasi lainnya, khususnya yang berkenaan dengan bencana alam.

“Mobil siaran keliling ini memang sangat kita perlukan,” ujarnya seraya menjelaskan mobil siaran keliling tersebut jenis Panther yang dilengkapi audio visual, kamera foto, kamera video, laptop, screener, layar LCD dan sound system sehingga akan mempermudah dalam penyebaran informasi.

Sementara bantuan pengadaan komputer untuk media centre pada PIP Bainfokom Sumut sangat relevan dengan kegiatan Bainfokom Sumut dalam pengembangan pusat informasi publik yang sejalan dengan upaya mengembangkan layanan informasi dan jaringan internet. (www.bainfokomsumut.go.id/afp/toeb)

Lampung Rp 37,3 M Untuk Pembangunan Kelautan dan Perikanan Lampung Departemen Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana APBN murni yang didekonsentrasikan sebesar Rp37,31 miliar bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Propinsi Lampung tahun 2007.

Dana tersebut meningkat sebesar Rp4,20 miliar bila dibandingkan tahun 2006. dan dana tersebut akan digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, kata Menteri Kelautan dan Perikana Freedy Numberi dalam kunjungan kerja ke Propinsi Lampung saat menghadiri

Dari Sabang Sampai Merauke

LINTAS DAERAH Hari Pangan Sedunia di Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (5/12).

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Setiato mengatakan, Pemerintah Propinsi Lampung telah memberikan dana penguatan bagi petani budidaya ikan lele di Kota Metro sebesar Rp1 miliar, karena Kota Metro akan dijadikan sentra produksi ikan lele, dengan mengembangkan petani budidaya lele di seluruh Kota Metro.

Mengenai target, Setiato menjelaskan, untuk sementara target sesuai dengan permintaan pasar, petani yang akan diberikan bantuan sebanyak 200 petani, setiap petani mendapatkan bantuan sebesar Rp5 juta, dana bantuan tersebut untuk digunakan pembelian benih dan membuat kolam serta kebutuhan lainnya.

Ekspor perikanan Propinsi Lampung pada tahun 2007 sebesar 320.000 ton ikan, target ekspor tahun 2008 akan dinaikan sebesar 20 persen. Sementara pada komoditi udang, Propinsi Lampung ekspornya mencapai 70.000 ton dengan negara tujuan Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. (Bhr) Sulawesi Selatan Pemanfaatan Tanaman Aren Tanaman aren di Sulawesi Utara yang dikenal sebagai pohon seho sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat menjadi sumber mata pencaharian melalui produksi minuman saguer (sejenis tuak) dan captikus (alkohol kadar tingi) ataupun yang diolah menjadi gula merah atau gula aren.

Jenis tanaman tersebut di Sulawesi Utara merupakan tanaman yang tumbuh liar di daerah pegunungan dengan populasinya mencapai kisaran 2 (dua) juta pohon.

“Proses penyadapan saguer persis sama dengan proses penyadapan gula kelapa di Jawa,” kata Manajer Proyek Percontohan Etanol dari Tanaman Aren Sulawesi Utara, Johan A. Mononutu, pada workshop Budidaya dan Pemanfaatan Aren Untuk Bahan Pangan dan Energi di Jakarta, Kamis (6/12).

Tanaman aren di Sulawesi Utara dinilai sangat layak dan signifikan untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar nabati dengan pertimbangan, pada saat ini telah tersedia (walaupun tumbuh secara liar) sebanyak lebih kurang 2 (dua) juta pohon aren di berbagai kabupaten di Sulawesi Utara.

Selain itu, juga masih tersedia ribuan hektar lahan tidur yang jika diperlukan dapat dimanfaatkan, serta diversifikasi produk saguer dan captikus menjadi bioetanol dapat menunjang ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Sulawesi Utara.

Proyek Percontohan Saguer Menjadi Ethanol di resmikan Bupati Minahasa Selatatan ini berlokasi di desa Kotamenara, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.

Sejak berjalannya Proyek Percontohan Saguer Menjadi Etanol tersebut, pihaknya telah mengembangkan, memperkenalkan, dan menggunakan alat penyulingan dengan teknologi terapan (tepat-guna) dengan

bimbingan dari BPPT, dalam hal ini Balai Besar Teknologi Pati Bidang Teknologi Etanol dan Derivatif. (Gs ) Jawa Timur Kerjasama Surabaya-Australia PM Negara Bagian Australia Barat, Alan Carpenter mengadakan kunjungan khusus ke Surabaya, Jawa Timur 5-7 Desember lalu untuk memperkuat hubungan propinsi kembar yang telah dijalin selama 17 tahun.

Dalam kunjungan tersebut Carpenter melakukan pembicaraan rinci dengan Gubernur Jatim Imam Utomo, pejabat pemerintah dan perusahaan setempat yang memiliki kepentingan di Australia Barat.

Dubes Australia untuk Indonesia, Bill Farmer menyambut baik kunjungan ke Surabaya itu untuk menegaskan kembali hubungan yang menurutnya telah menjadi “acuan bagi perjanjian antar kota dan antar propinsi lainnya”.

PM Carpenter dan Gubernur Imam Utomo telah memperpanjang perjanjian propinsi kembar selama lima tahun pada upacara penanda-tanganan di Pert, September 2007. “Perjanjian Jatim-Australia Barat telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan kedua masyarakat,” kata Farmer.

Dia juga menilai, beberapa macam kerjasama dan pertukaran praktis yang berlangsung di bawah perjanjian Australia Barat-Jatim telah membantu memajukan hubungan menyeluruh antara kedua propinsi itu secara jelas.

Pemerintah Australia Barat telah bekerjasama dengan PT. Agrindo untuk mengembangkan usaha penggemukan ternak di Jatim, sehingga propinsi ini dapat meningkatkan produksi daging sapi secara pesat untuk pasar lokal dan berpotensi mengembangkan ekspor daging sapi ke Timur Tengah.

PM Carpenter dan Gubernur Imam Utomo juga menyaksikan penanda-tanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Tenaga Kerja Jatim dengan perusahaan dari Perth, Offshore Staff Solutions Pty Ltd di bidang penyediaan TKI untuk Australia Barat.

Perjanjian itu juga telah membantu memajukan Jatim sebagai target perdagangan dan investasi yang potensial bagi perusahaan-perusahaan Australia Barat.

Menurut Farmer, perusahaan-perusahaan Australia Barat makin banyak yang mencari kesempatan investasi di Jatim. Sektor-sektor kepentingan utama termasuk perdagangan ternak hidup dan sapi perah, gandum, kentang, perkebunan bambu, produk mangga, tenaga surya serta minyak dan gas.

(T. id/toeb) Jawa Barat Jabar Perluas Tanaman Konservasi Perkebunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat akan melakukan perluasan tanaman konservasi melalui penambahan jenis tanaman perkebunan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya longsor di daerah

tersebut.

“Pengembangan lahan konservasi melalui penanaman komoditi perkebunan mutlak diperlukan khususnya di Jabar bagian selatan karena di lokasi tersebut banyak sekali daerah rawan longsor,” kata . Kadisbun Jabar, Herdiwan, di Bandung, belum lama ini.

Hal tersebut menjadi dasar Departemen Pertanian sudah mempersiapkan bantuan 200.000 bibit yang terdiri dari komoditi perkebunan jenis bibit yakni kina, kopi dan kayu manis.

Oleh karena itu, pihak Kadisbun mengusulkan kepada legislatif Jabar untuk membuka areal baru penanaman komoditi perkebunan di lahan konservasi seluas 700 Ha Pengimplementasian program pengembangan tersebut dilakukan melalui pilot project dan lokasi yang dinilai tepat yaitu di Cikajang, Kabupaten Garut yang memiliki luas areal keseluruhan mencapai 1.900 Ha. Untuk pengembangan lahan ,pihaknya tidak hanya fasilitasi bibit namun masih membutuhkan dana tambahan dari APBD Jabar yang dipergunakan untuk kegiatan penanaman bibit dan sosialisasi masyarakat. (www.jabar.go.id)

Papua Efektivitas Penggunaan Dana Daerah Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengistruksikan para pejabat pengelola keuangan daerah untuk menghindari penggunaan dana pada hal-hal yang tidak tepat dan tidak produktif.

Selain itu, ia juga meminta kepada para pejabat pengelola keuangan untuk melakukan percepatan penetapan APBD serta peningkatan daya serap anggaran secara efektif dan konsisten, Sehingga seluruh kegiatan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan harapan, katanya di Papua, Jumat (7/12).

Suebu juga menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jajaran pengelola keuangan di pemerintah Kabupaten/Kota yakni pemahaman dan pendalaman terhadap berbagai regulasi yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah untuk dilaksanakan secara tepat dan konsisten dengan memperhatikan diskresi praktekpraktek pengelolaan keuangan daerah dalam koridor hukum yang berlaku.

Menurut Suebu, rendahnya daya serap APBD selama ini antara lain disebabkan terlambatnya “kami menetapkan peraturan daerah tentang APBD, keterbatasan kapasitas SDM daerah, panjangnya prosedur dan mekanisme birokrasi dalam persiapan administrasi anggaran, pelaksanaan tender termasuk penunjukan pejabat.”

Selain itu, rendahnya daya serap juga dikarenakan gencarnya langkah-langkah pemberantasan korupsi, sehingga sebagian pejabat birokrasi cenderung enggan ditunjuk menjadi pejabat pengelola keuangan daerah. (www.papua.go.id/hsn/id)

Kabupaten Binjai

Wisata Bawah Laut Bunaken, pecinta laut mana yang tidak mengenal taman laut ini, keindahan alam bawah lautnya sangat di kagumi banyak orang. Kekayaan isi lautnya membuat kita sadar, betapa menakjubkan ciptaan Tuhan.

Bunaken ditunjuk sebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan tahun 1991 dengan luas kurang lebih 89.065 ha.

Secara administratfi pemerintahan daerah berada pada Kapubaten Dati II Minahasa dan Kotamadya Manado, Propinsi Dati I Sulawesi Utara.

Untuk bisa mencapai kesana kita bisa singgah di Manado, dari sini bisa menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh sekitar 25 menit, selama waktu tempuh ini kita bisa menikmati bentangan laut luas sebelum akhirnya kita

10

bisa menyelami keindahan alam bawah laut.

Tempat ini masuk dan menduduki 10 tempat menyelam yang terpopuler di dunia untuk dikunjungi dan diselami. Menawarkan penyelaman yang spektakular sampai pada kedalaman 100 meter dan air laut hangat yang mengundang. Orang yang berkunjung sebagian besar untuk tujuan wisata, namun ada sebagian kecil juga yang sangat tertarik melakukan penelitian kekayaan alamnya.

Taman nasional ini memiliki keanekaragaman jenis organisme akuantik yang langka seperti ikan duyung, dugongdugong, lumba-lumba dan berbagai jenis ikan hias seperti Hippocampus sp, kima raksasa, penyu sisik, penyu hijau. Pemandangan lain bisa kita nikmati habitat padang lamun, rumput laut, terumbu karang dan hutan

bakau.

(dewimaharani@bipnewsroom.info dan berbagai sumber)

Biaya Masuk Untuk dapat menikmati Taman Nasional Bunaken setiap pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp.50.000. Sekitar delapan puluh persen biaya yang terkumpul dari sistem pembayaran masuk ini digunakan untuk program konservasi di taman laut, termasuk penegakan hukum, pendidikan konservasi, pengelolaan sampah, dan pembangunan desa secara ramah lingkungan, sedangkan sisa dua puluh persen digunakan untuk keperluan pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat.

Dengan biaya ini serasa tidak ada artinya ketika didalamnya kita menyadari keindahan alam Indonesia.

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Kementerian Koordinasi Perekonomian Tidak Ada Lagi Pembebasan Pajak DiIndonesia Menko Perekonomian, Boediono mengatakan, Indonesia tidak lagi menerapkan tax holiday seperti yang pernah diminta oleh investor Jepang, sementara investor Amerika Serikat dan lainnya tidak tidak berminat meminta pembebasan pajak.

Menurut Boediono, pemerintah Indonesia pernah menerapkan tax holiday pada tahun 1980 – 1990, namun sekarang sudah tidak memberlakukan lagi karena negaranegara lainnya juga sudah tidak lagi menerapkan pembebasan pajak.

“Daya tarik investasi oleh investor adalah masalah kepabeanan, peraturan kestabilan ekonomi dan sejenisnya hal itulah yang kita garap dulu,” kata Menko Boediono usai shalat Jumat di Gedung Depkeu Jakarta, Jumat (7/12).

Dia juga menambahkan, bukan berarti keinginan investor Jepang untuk meminta tax holiday tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, namun pemerintah sedang memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang mendasar .

“Sudah ada PP No.1/Th.2007 yang mengatur kemudahan berinvestasi, itu bagus, memang tidak seperti tax holiday tapi bisa mengurangi beban investasi,” katanya.

Saat ditanya mengenai PP No.1/Th.2007 diarahkan untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia, Boediono mengatakan, PP No.1/2007 adalah kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia, pada saat ini pemerintah sedang memperbaiki pelaksanaannya sehingga akan menjadi daya tarik bagi investor.

Sektor utama yang segera harus diperbaiki adalah masalah infrastruktur, kata Boediono, kalau infrastrukturnya tidak baik seperti listriknya sering mati. “Jadi, jika diberi tax holiday pun ya tidak akan diminati investor.”

Mengenai investor Jepang yang saat ini terus menurun melakukan investasi di Indonesia, pemerintah tetap memberikan perhatian agar mereka kembali berinvestasi seperti pada 1990. Soal permintaan mereka mengenai tax holiday, menurut Boediono, pemerintah akan terus mempertimbangkannya.

Ketika ditanyakan bagaimana memadukan antara PP No.1/2007 dengan tax holiday, menurut dia, pemerintah akan mengefektifkan PP No.1/2007 terlebih dulu, jadi tidak diberikan pada saat yang bersamaan.

Boediono menjelaskan, sebagai respon atas PP No.1/ 2007 saat ini sudah ada 50 perusahaan yang berminat berinvestasi. Akan dilihat bagaimana perkembangannya, karena dalam waktu dekat pemerintah akan mengkaji kembali sektor strategis baru, yang mana yang bisa diberikan kepada investor misalnya pembangunan pelabuhan di suatu daerah dan diberikan insentif. (Rmg)

Departemen Perdagangan Perdagangan Bebas RI-Australia Jakarta, 6/12/2007 (Kominfo-Newsroom) - Berbagai isu perdagangan termasuk kemungkinan perjanjian perdagangan bebas RI-Australia dan Asean-Australia-Selandia Baru, dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perdagangan RI dan Australia di Jakarta, Kamis (6/12).

Dalam siaran pers Kedubes Australia di Jakarta yang diterima Kamis (6/12) malam dijelaskan, kedatangan Menteri Perdagangan Simon Crean di Jakarta, merupakan kunjungan pertama menteri dalam pemerintahan baru PM Kevin Ruud.

Menteri Crean juga bertemu dengan anggota komunitas bisnis Australia sebelum bertolak ke Bali untuk menghadiri dialog tingkat menteri perdagangan mengenai isu Perubahan Iklim pada 8-9 Desember 2007 yang fokus utamanya selain perubahan iklim juga ekonomi dan perdagangan yang terkait

dalam mengatasi perubahan niklim dan pembangunan berkelanjutan.

Selama di Bali, Crean juga akan bertemu dengan beberapa rekannya dari negara lain untuk mendiskusikan masalah perdagangan yang penting bagi Australia, termasuk perkembangan hasil Putaran Doha Organisasi Perdagangan Dunia.

Perdagangan antara RI-Australia terus berkembang dalam tahun-tahun terakhir ini dengan nilai dua arah saat ini berkisar Rp83,9 miliar per tahun, menjadikan Indonesia mitra dagang terbesar ke-13 bagi Australia. Indonesia menikmati surplus perdagangan barang senilai Rp1,9 miliar dengan ekspor utama minyak mentah, emas non-moneter, kertas dan kayu.

Sementara impor utama Indonesia dari Australia adalah gandum, gula, minyak mentah, jasa pendidikan, makanan dan minuman serta transportasi. (id)

Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia BPPT Berikan Dukungan Teknologi Untuk Alat Kesehatan Nasional Jakarta, 10/12/2007 (Kominfo-Newsroom) – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Depkumham, Senin (10/12), meluncurkan Pusat Informasi Kekayaan Intelektual (Pusinfoki) sebagai sentra info pelayanan dan perkembangan HKI. Direktur Jenderal (Dirjen) HKI Andy Noorsaman Someng mengatakan, pembentukan Pusinfoki tersebut adalah untuk mengatasi ketidakjelasan berita yang dapat menimbulkan polemik dan perdebatan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan pencitraan negatif terhadap pelaksanaan sistem HKI di tanah air.

“Dalam upaya mengatasi hal-hal tersebut maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan atau lebih memberdayakan fungsi dan peran humas Ditjen HKI,” ujar Andy.

Andy mengemukakan bahwa perlidungan HKI tidak cukup dengan pembuatan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi perlu dukungan dari seluruh masyarakat, penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam rangka tegaknya keberadaan HKI di Indonesia.

Selain itu, diperlukan informasi terpadu dari Ditjen HKI dalam memberi informasi pada masyarakat luas dan sosialisasi pentingnya pendaftaran HKI dalam rangka memberi perlindungan terhadap hasil karya intelektual.

“Melalui pemahaman yang baik diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan HKI di Indonesia,” katanya.

Pusinkofi merupakan sebuah konsep dimana humas Ditjen HKI akan menjadi pusat atau gerbang informasi yang berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan HKI, dan Pusinkofi akan memberikan layanan kepada segenap pemangku kepentingan HKI dengan penyediaan informasi yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Andy berharap Pusinfoki dapat memiliki jaringan dengan media-media sebagai mitra kerja dalam menginformasikan kebijakan di Bidang HKI baik itu media cetak, elektronik, maupun media lainnya.

Ia juga menyatakan bahwa usaha Ditjen HKI membentuk Pusinfoki, merupakan langkah yang sejalan dengan kebijakan di tingkat Depkumham yang beberapa waktu lalu telah meluncurkan pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). (Yw)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Mengembangkan dan Belajar Mencintai Produk Domestik Koperasi di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena fungsinya sebagai badan usaha yang dapat menaungi dan mempersatukan rakyat kecil dalam mengerakkan ekonomi nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Saat ini UMKM merupakan solusi dalam masalah perekonomian dan nyatanya mampu menyerap tenaga kerja, dibeberapa daerah UMKM mampu menyerap sebagaian besar penduduk asli. Pendapatan KUKM tahun 2006 mampu menyumbangkan 5,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ini mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 19,3% pada tahun 2005.

Merupakan tugas Kementerian KUKM untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM sehingga mampu menjaring banyak investor. Antar lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi peraturan perudangundangan yang mendukung pengembangan koperasi dan UKM di pusat, propinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi kementerian KUKM, BPK, BPKP, BAWASDA, dan dinas koperasi propinsi/kab/kota.

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

Kementerian KUKM memiliki 3 program unggulan pembiayaan kredit modal kerja yang disalurkan melalui koperasi/KUD, antarlain: kredit program pengadaan pangan, pengadaan pupuk dan kredit usaha tani. Kredit pengadaan pangan meliputi pembelian dan pengadan pangan (gabah/ beras) pada musim panen , kredit pupuk disediakan untuk pengadaan dan penembusan pupuk secara tunai dari Lini 1 dan menyalurkan ke para petani, dan kredit usaha tani digunakan untuk membiayai usaha tani dakam intensifikasi tanaman padi, palawija dan hortikultural.

KUKM menyediakan layanan fasilitas pembiayaan di setiap propinsi/kota/kabupaten yang terintegrasi dengan sistem penjaminan sosial, juga menyediakan dana bergulir yang bersumber dari APBN/APBD daerah yang dapat di akses oleh usaha mikro melalui 840 KSP sektor agribisnis.

Secara tidak langsung, KUKM juga dapat memasarkan produk dalam negeri yang saat ini sedang bersaing ketat dengan produk-produk buatan Cina dan Korea.

Dengan melakukan koordinasi dengan departemen dan instansi terkait sering diadakan pameran produk dalam negeri, langkah ini dinilai sangat efektif untuk memperkenalkan produk kerajinan KUKM. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

Wajah Kita

Mahal "Pak Bupati, kenapa biaya administrasi di kantor samsat sebagian kok nggak ada kuitansinya? Ambil formulir yang jumlahnya satu lembar aja harus membayar Rp45 ribu. MAHAL BUANGET," tulis seorang pengunjung situs resmi pemerintah daerah.

Bagi warga yang berpenghasilan kurang dari Rp500 ribu per bulan angka tersebut memang sangat terasa.

Dengan uang sebesar itu, ia bisa menebus beras sebanyak sembilan kilogram yang bisa jadi cukup untuk dua minggu. Bahkan bisa lebih.

Namun, bagi sebagian yang lain, angka itu tak menjadi masalah. Bahkan jutaan uang yang lolos dari kantung untuk membayar aksi dugem dalam semalam bisa jadi akan terulang keesokan harinya. Pendek pikir, hal itu pantas dibayar untuk sebuah kesenangan.

“Ukuran mahal tidaknya sebuah barang bisa terjadi karena dibandingkan dengan kemampuan membayarnya. Jika isi kantung atau pundi-pundi uang tak terbatas tentunya tak ada istilah mahal. Namun bagi kebanyakan orang, harga sebuah barang atau jasa seringkali tidak sebanding dengan ketebalan kantung saku tempat menyimpan uang. Walhasil sering dijumpai komentar seperti di awal tulisan ini.

Ahli ekonomi klasik mungkin bisa menyatakan bahwa mahal tidaknya suatu barang akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Namun demikian dalam penilaian mahal atau tidaknya sebuah barang dan jasa, jarang yang bisa berpikir serasional para ekonom. Bahkan bisa seorang teman yang pernah belajar ekonomi pun masih sering menilai mahal atau tidak dengan membandingkan dengan pengalaman masa lalu.

Soal mahal atau tidak memang lebih sebagai persoalan psikologis dibanding persoalan ekonomis.

Artinya, mahal atau murah sangat terkait dengan persepsi seseorang atas suatu kejadian. Sebagai sebuah persepsi, pengalaman dan harapan akan senantiasa mempengaruhi.

Pada saat pengalaman menunjukkan jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dan harapan sangat tinggi atas kejelasan dan kepastian harga barang dan jasa, maka istilah mahal akan muncul. Sementara, jika seseorang tidak memiliki pengalaman dan harapan atau angan-angannya atas nilai harga barang dan jasa tinggi, ketika menemukan harga yang di bawah angan-angannya ia akan mudah bilang murah.

K e t i k a p e n g a l a m a n membuktikan seringkali terjadi dan harapan tidak terlalu tinggi atas perubahan, maka sebuah harga atas barang dan jasa dianggap sebagai hal yang biasa --tak terlalu mahal dan tak terlalu murah--.

Akan tetapi perlu diingat juga bahwa psikologi individu akan sangat dipengaruhi oleh psikologi masyarakat, psikologi sosial. Ketika seorang individu menganggap sesuatu mahal sementara kebanyakan orang dalam strata yang sama menganggap hal itu tidak mahal. Tentu saja suara dan komentar individu tadi akan tertelan oleh sang mayoritas.

Oleh karena itu, tidak heran jika hingga detik ini mahal dan murah menjadi relatif. Meminjam istilah Darwin, ada mekanisme seleksi alam yang secara perlahan menyeleksi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemahalan yang ada.

Kemudian, tidak menjadi persoalan apakah mereka yang tidak bisa beradaptasi akan "tersingkir" atau bahkan terdiam mengumpulkan kekuatan erupsi menjadi ledakan sosial.

Dalam pelayanan publik sebenarnya, telah ada standar dan acuan tertentu mengenai berapa biaya yang harus dibayarkan. Bisa jadi, komentar di awal pengguna layanan muncul karena ketidaktahuan berapa besaran biaya yang harus mereka tanggung. Atau, mungkin karena tidak ada kuitansi yang diberikan sebagai sebuah bukti pembayaran atas transaksi? Ini yang belum terjawab. Padahal dalam setiap layanan publik pencatatan merupakan hal yang mutlak sebagai pertanggungjawaban administratif.

Ataukah memang karena karakter budaya birokrasi yang masih terpengaruh kultur sosial budaya --sehingga ujar-ujar jer basuki mawa bea; jika ingin mapan dan sejahtera harus ada biayanya-- seolah dijadikan pembenaran atas setiap mahalnya pembayaran yang dilakukan. [mth]

11

Ada pemandangan khas jika menyusuri jalur Purbalingga-Wonosobo, Jawa Tengah.

Memasuki Desa Klampok, Kecamatan Klampok, Kabupaten Banjarnegara, di kanan kiri jalan ada deretan toko keramik. Warnawarni keramik menciptakan suasana semarak.

Ketika KomunikA singgah menjelang akhir Oktober lalu, kesemarakan itu masih terasa sekalipun tak tampak banyak pengunjung.

“Silakan, mau membeli yang mana. Harganya murah kok, ada yang cuma ribuan, tetapi ada pula yang harganya sampai jutaan, tinggal bentuk dan ukurannya,” jelas Yanti (26), salah seorang perajin yang membuka kiosnya di pinggir jalan Kota Kecamatan Purworejo Klampok.

Beberapa tahun lalu, di desa itu tak kurang ada lebih dari 50 pengusaha keramik. Mereka umumnya mempekerjakan remaja putus sekolah. Jumlahnya antara 20 sampai 80 orang setiap perusahaannya. Namun, sekarang yang masih bertahan hanya sekitar 30 pengusaha.

"Krisis ekonomi dan kenaikan BBM pukulan yang telak bagi usaha di sini," tutur Tri Mulyantoro (39), pemilik usaha keramik Mustika. "Pasar luar negeri kami seolah putus

karena mahalnya biaya pengiriman," imbuh Yanti (33), pemilik usaha keramik yang lain.

Sejarah Panjang Industri keramik di Desa Klampok memiliki sejarah panjang. Bermula dari kerja keras Kandar Atmomihardjo. Pada 1935, Kandar -yang saat itu menjadi guru di Kebumen-mendapat kesempatan dari Pemerintah Belanda untuk belajar ilmu keramik di Keramische Laboratorium di Bandung.

Selama setahun di sana Kandar mendalami seluk-beluk perkeramikan.

Usai dari Bandung, Kandar diserahi tugas memimpin perusahaan keramik Banjarnegara.

Namun, tugas tersebut hanya dipegangnya lima tahun. Sebab, setelah itu ia ditugaskan ke Magelang. Di sini pun ia tak tinggal lama, karena beberapa tahun kemudian dia kembali ke Klampok dan mendirikan Sekolah Teknik, yang salah satu jurusannya adalah teknik membuat keramik.

Tahun 1957, Kandar keluar dari Sekolah Teknik dan mendirikan perusahaan industri keramik yang diberi nama Meandallai. Nama itu sebenarnya merupakan singkatan dari Mendidik Anak Dalam Lapangan Industri.

Tenaga kerjanya, kebanyakan adalah anakanak putus sekolah dan para pengangguran.

Dari sinilah awal tumbuh dan menjamurnya perusahaan keramik di Klampok. Kandar Atmomihardjo sendiri meninggal pada 1977 lalu. Namun, usaha yang dirintisnya tidaklah sia-sia.

Pernah Merajai Booming keramik asal Klampok pernah terjadi sekitar 1980-an. Banyak orang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk ke Klampok dan memesan keramik. "Intensitas ekspor keramik ke luar negeri kini memang agak berkurang," kata salah seorang pengusaha keramik yang sukses, Budi Santosa (37). Namun, pengusaha pemilik sanggar Prisma Keramik yang memiliki sekitar 15 cabang yang kini tersebar di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Yogyakarta, itu mengaku

Pertemuan akbar UNFCCC (United Nastions Framework Convention on Climate Change) telah terlaksana di Bali. Hajatan yang dipercayakan PBB kepada pemerintah Indonesia ini menghasilkan Bali Road Map sebagai bagian penting penyusunan kesepakatan baru pasca Protokol Kyoto untuk mengantisipasi dan menanggulangi dampak pemasanan global.

Pada pertemuan yang berlangsung 3-14 Desember 2007, Depkominfo diserahi tugas untuk menyiapkan konsep sekaligus mendesain Paviliun Indonesia didalam arena UNFCCC. ”Tugas ini tidak ringan, karena kehadiran Paviliun Indonesia bukan semata untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia tentang miniatur Indonesia, melalui departemen-departemen di lingkungan pemerintahan, tapi lebih dari itu, ingin menyuguhkan Indonesia sesungguhnya, melalui berbagai aktivitas baik yang telah dan sedang terjadi, maupun yang akan terjadi dengan beberapa program yang telah dicanangkan pemerintah,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA. Promosi Indonesia Paviliun Indonesia, kata Menteri merupakan bagian dari promosi Indonesia menyangkut bagaimana memberikan berita positif dan berimbang mengenai Indonesia; memposisikan Indonesia di area regional dan internasional; serta mengubah perspektif media internasional yang cenderung negatif terhadap Indonesia. ”Tentu ini bukan tugas ringan, karena harus memadukan departemen satu dengan departemen lainnya secara utuh dan menyeluruh mengenai Indonesia,” katanya.

Aktivitas Paviliun Indonesia memang tak

masih mengirim keramiknya ke Prancis, Jerman, Belanda, Swiss, dan beberapa negara Asia lainnya.

Harga keramik, seperti dikatakan Suparyo, pemilik sanggar keramik Mustika 3, tergantung motif, ukuran, dan bentuknya.

Untuk keramik model gajah dengan ukuran kecil, misalnya, harganya sekitar Rp 50 ribu per buah. Sedangkan untuk ukuran yang lebih besar, mencapai Rp 200 ribu per buah.

Bentuk keramik produksi Klampok cukup beragam. Jika dulu yang diproduksi kebanyakan dalam bentuk tempayan, vas bunga, dan guci, kini meluas ke bentuk aksesoris rumah. Begitu juga dalam motif dan desain gambar. Ingin motif kaligrafi atau motif-motif khas ukiran suku Asmat juga ada.

Uniknya, keramik asal Klampok itu masih diproduksi secara tradisional, yaitu dengan teknik putar. Tanah liat, setelah diinjak-injak agar semakin liat, diputar secara tradisional untuk dibentuk. Bahan baku tanahnya, antara lain, didatangkan dari daerah Kaliwiro (Wonosobo), Karangkobar (Banjarnegara), dan Banyumas.

Setelah dibentuk, selanjutnya diukir sesuai motif. Setelah itu dikeringkan dengan cara dijemur lalu diamplas. "Agar keramik mempunyai daya tahan, bakal keramik itu kemudian dibakar di atas tungku pembakaran selama 24 jam," kata Budi Santosa.

Selesai dibakar di atas tunggu, bakal keramik kemudian dicat dan dihias sesuai model yang diinginkan. Untuk membuat satu buah keramik ukuran besar dengan kualitas tinggi, membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. Bagi perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 25 orang, perusahaan mampu memproduksi keramik 200 buah.

"Ketika harga gas naik, banyak pengusaha yang gulung tikar," terang Mulyantoro.

Memang, gas merupakan sumber utama pembakaran tungku yang bisa menghasilkan keramik berkualitas. Hal senada pun disampaikan Yanti, “Yang paling membuat bingung jika ada kenaikan harga BBM. Sewaktu kenaikan harga minyak tanah

hanya menyuguhkan berbagai informasi tentang Indonesia melalui bentuk poster, brosur, CD, dan sejenisnya, tapi juga menyiapkan berbagai agenda untuk melakukan konferensi pers, wawancara eksklusif, talk show, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan para wartawan asing yang ingin mengetahui tentang Indonesaia.

“Paviliun Indonesia juga menyiapkan agenda untuk side event seperti press tour, visit ke kabupaten, dan lainnya,” kata Mohammad Nuh. Beberapa topik dipilih untuk ditampilkan di Paviliun Indonesia, diantaranya; Demokratisasi; Kebebasan Pers; Islam Moderat; Lingkungan Hidup; dan Penangangan Bencana Alam. ”Kunci dari keberhasilan Paviliun Indonesia ditentukan dari koordinasi dengan departemendepartemen yang memang harus dilakukan untuk bisa menampilkan Indonesia seutuhnya,” kata M. Nuh. Paviliun Indonesia di arena UNFCCC merupakan satu dari empat misi Depkominfo berkait dengan membangun komunikasi publik yang efektif. Ke depannya misi ini akan senantiasa dijalankan dalam berbagai program peningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi pemerintah dan masyarakat, dan meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional di bidang

beberapa tahun lalu, dari sekitar 30 perajin, yang masih bertahan dapat dihitung dengan jari."

Bertahan Dengan Kerjasama Di Klampok, antarpengusaha kerap bekerja sama. Jadi, jika salah satu pengusaha menerima pesanan dalam jumlah besar, kadang dikerjakannya bersama pengusaha lain. "Di sini semuanya rukun. Kalau ada yang menerima order, terkadang saling berbagi dengan pengusaha yang lain. Apalagi kalau ordernya cukup banyak," kata Wartini, seorang pengusaha keramik.

Seiring bergesernya waktu, pengusaha keramik memang mulai beradaptasi dengan keadaan. Satu demi satu perajin setempat mulai bangkit dari keterpurukan. Pelan-pelan, industri kecil keramik di kawasan tersebut mulai menggeliat. Para perajin membuat berbagai terobosan untuk bisa mempertahankan usahanya.

"Ada yang bekerja sama dengan sopir travel untuk membawa penumpangnya berhenti di toko keramik sini," tutur Yanti menjelaskan. Tentunya dengan imbalan komisi untuk sang sopir atas keramik yang terjual.

Memang, keberhasilan beradaptasi para perajin itu patut diacungi jempol. Kini masih ada outlet yang memajang karya-karya perajin setempat. Berbagai macam bentuk dan ukuran keramik terlihat di sepanjang jalan yang menghubungkan PurbalinggaWonosobo. (m-rich)

komunikasi dan informatika untuk meningkatkan reputasi bangsa dan negara.Tentu saja, kata Mohammad Nuh menjelaskan, apa yang dilakukan Depkominfo ini memang merupakan salah satu bagian yang menjadi tugas pokok dan fungsi departemennya berkait dengan misi upaya membangun komunikasi publik yang efektif.