komunika khusus harkitnas 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Dari Redaksi

Diterbitkan oleh: membicarakan Harkitnas.

Berbeda dengan edisi reguler yang rentang penyelesaiannya relatif panjang, edisi kali ini harus selesai dalam waktu singkat.

Karena 17 - 20 Mei 2007 hari libur, sehingga sebelum libur KomunikA sudah harus naik cetak. Tak pelak kawan-kawan redaksi pun "nglembur" agar KomunikA bisa hadir di hadapan pembaca tepat waktu.

Harapan kami, waktu yang sangat pendek itu tidak mempengaruhi hasil. Artinya meskipun dikerjakan dengan waktu yang singkat, isinya tetap bernas dan memuaskan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tak ada kerja tanpa kesalahan. Mohon maaf jika ada kekurangan.

Redaksi.

Editorial

Aktualisasi Nilai-nilai Kebangkitan Nasional Setiap tanggal 20 Mei, negeri ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Sebuah peringatan yang dikaitkan dengan kehadiran organisasi pergerakan nasional pertama dengan tujuan menggapai Indonesia merdeka pada 20 Mei 1908.

Organisasi itu adalah Boedi Oetomo dengan tokoh utamanya dr Soetomo, dr Wahidin Sudirohusodo, Goenawan dan Soewardi Soerjaningrat.

Bagaimanapun, kita tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu. Bukankah, sebagaimana kerap disinggung, sejarah masa lalu sangat penting untuk melangkah di masa kini, serta menjadi arah bagi langkah di masa depan? Bukankah pula ada adagium bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah serta perjuangan para pahlawannya di masa lalu?

Persoalannya, mungkin, lebih pada penyikapan kita terhadap setiap penggal sejarah masa lalu, yang jarang digali makna substantif dan kualitatifnya. Momen-momen penting dalam sejarah bangsa ini, terlewati sebatas seremoni formalistis. Pada akhirnya, babak-babak bersejarah itu pun berlalu, tanpa pernah menjadi sumber inspirasi yang mencerahkan dan membebaskan.

Kini, lepas dari silang sengketa menyangkut historiografinya, Harkitnas tetap menjadi salah satu faset dari perjalanan historis bangsa ini. Satu faset yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Momen yang tetap mesti diserap inspirasinya dalam perjalanan Indonesia saat ini dan ke depan.

Hanya, hal apa yang bisa kita serap dari momen Harkitnas ini agar tetap menyajikan relevansi dalam konteks kekinian? Di luar segala kontroversi dan kontradiksi menyangkut Harkitnas, benang merah apa yang bisa kita munculkan dari momen peringatan Kebangkitan Nasional itu dengan solusi konkret terhadap segenap masalah yang ada.

Harkitnas mesti diarahkan pada persoalan-persoalan kontemporer bangsa. Persoalan-persoalan krusial menyangkut penegakan hukum dan demokratisasi misalnya, adalah masalah riil kita saat ini. Keterpurukan di bidang lingkungan, ekonomi, dan berbagai masalah sosial juga menjadi tantangan yang harus dijawab secara nyata.

Apakah kita cuma diam merenungi gulungan persoalan yang seakan sebuah labirin tak bertepi? Apakah kita mesti terus mengeluh dan bersikap pesimistis menyikapi persoalan yang memang nyata kita hadapi? Tentu saja tidak. Optimisme mesti terus diapungkan, sembari terus berupaya mencari jalan keluar dari segenap persoalan saat ini.

Jika ingin tetap aktual dan relevan, inspirasi yang melatari Harkitnas mesti diarahkan bagi upaya mencari elemen pengikat solidaritas bersama. Perlu ada sebuah ideologi pengikat, sebuah common interest (kepentingan bersama). Jika dulu pengikat kebangkitan nasional adalah adanya musuh bersama bernama kolonialisme, maka sekarang perlu dicari apa yang sekiranya dapat menjadi kepentingan bersama seluruh anak bangsa dan harus dicarikan jalan keluar pemecahannya secara bersama-sama pula.

Persoalan yang dihadapi bangsa sekarang lebih dihadapkan pada bagaimana semangat dan jiwa kebangsaan dapat terimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang tengah dihadapi bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa persoalan mendasar yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain terkait dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, besarnya hutang yang harus dibayar, masih banyaknya praktik-praktik korupsi, masih lemahnya penegakan hukum, masih rapuhnya perekonomian nasional akibat krisis, dan keadaan politik serta keamanan yang juga masih rentan. Belum lagi bencana alam yang melanda berbagai wilayah Indonesia, yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan sosial ekonomi. Semua menyita banyak perhatian dan tenaga, dan semua berpengaruh terhadap perilaku kehidupan kebangsaan dewasa ini.

Berbagai persoalan di atas, jika diorganisasikan secara baik dan terpadu, sebenarnya dapat dimunculkan sebagai agenda nasional yang harus dicarikan jalan keluar pemecahannya secara bersama-sama. Mungkin terlalu berat jika kita harus memecahkan seluruh masalah yang dihadapi bangsa ini sekaligus. Karena itu, perlu prioritas mana yang dapat diselesaikan dahulu, dan mana yang bisa diselesaikan kemudian. Jika dalam satu tahun, setiap peringatan Harkitnas, bisa diselesaikan satu permasalahan besar saja, dalam waktu lima tahun hampir seluruh permasalahan bangsa ini dapat diselesaikan.***

RANA

Banyak cara untuk mewariskan semangat kebangkitan nasional bagi generasi masa depan. Salah satunya melalui pameran Hari Kebangkitan Nasional yang digelar Departemen Komunikasi dan Informatika di Gedung STOVIA, Jl. Abdul Rahman Saleh, Jakarta tanggal 14 hingga 20 Mei 2007 (foto: didit)

2

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Tema Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2007

Dengan Jiwa dan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Perkokoh Indonesia yang Adil, Damai dan Sejahtera

Foto : bankimage. Desain: Ahas

Pembaca, KomunikA edisi khusus kali ini memang tampil beda. Bukan hanya isinya, namun rubrik dan tata letaknya juga lain dengan edisi reguler.

Karena merupakan edisi khusus Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), isinya juga kebanyakan berkaitan dengan Harkitnas, ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ada kupasan mengenai kebangkitan nasional dalam perspektif perempuan dan pemuda.

Ada cerita dari Kabupaten Jembrana terkait kebangkitan daerah tersebut di bidang pendidikan, dilengkapi dengan wawancara dengan Bupati Jembrana I Gede Winasa. Ada liputan dari Kabupaten Pacitan yang menguraikan tekad daerah tersebut dalam menyiasati keterbatasan sumber daya alam. Ada juga bahasan mengenai kebangkitan manusia dari keterpurukan ekonomi. Juga ada Vox populi, alias suara rakyat, tentang makna peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2007 ini.

Rubrik reguler yang masih muncul dalam edisi ini di antaranya Editorial, Wajah Kita dan Teropong, kendati isinya juga masih

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2007 A. LATAR BELAKANG 1. Sembilan puluh sembilan tahun telah kita lalui sejak ditetapkannya tangal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nilai-nilai Kebangkitan Nasional yang diperjuangkan para pendahulu kita telah menjadi perekat jalinan persatuan dan kesatuan diantara kekuatan dan komponen bangsa. Ia telah memberi semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengejar ketertinggalan dan membebaskan diri dari keterbelakangan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar perjuangan para pemuda yang kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 terorganisasi dalam wadah pergerakan bernama “Boedi Oetomo”. Dari sinilah kemudian semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini semakin mengkristal dan menjadi kekuatan moral bangsa sebagaimana tertuang dalam ikrar “Soempah Pemoeda”, pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan panjang yang ditempuh oleh bangsa Indonesia tersebut, akhirnya kita capai dengan memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang Merdeka dari penjajahan, 2. Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan panjang tersebut harus tetap dipertahankan, dipelihara dan dijaga. Dalam kurun waktu 62 tahun perjalanannya, berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan masih saja terjadi. Berbagai krisi, bencana, gejolak, teror, bahkan upaya-upaya dari sekelompok masyarakat untuk mengganggu ke-Indonesiaan kita masih bermunculan. Dengan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan penomena bangsa tersebut, maka semangat dan jiwa Kebangkitan Nasional menjadi penting untuk terus tetap digelorakan bagi setiap individu warga negara Indonesia, agar tetap waspada dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. 3. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-99 Tahun 2007 ini akan kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional pada tahun 2008. Momentum dalam pengertian sebagai langkah persiapan untuk menyongsong satu abad kebangkitan bangsa yang akan ditandai dengan berbagai kegiatan dan aktifitas untuk terus mengokohkan, menguatkan dan memelihara semangat kebangkitan bangsa.

B. D A S A R 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara RI 4. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI 5. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1985 jo. Keppres Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Peringatan Harkitnas; C. TUJUAN DAN SASARAN PERINGATAN 1. Tujuan Peringatan a. Memantapkan semangat berdemokrasi dalam kerangka persatuan dan kesatuan menghadapi tantangan dan ancaman disintegrasi bangsa Indonesia; b. Menanamkan kebersamaan dalam kehidupan yang demokratis; c. Meningkatkan kualitas harkat dan martabat bangsa dalam menghadapi perkembangan dunia.

2. Sasaran Peringatan a. Mantapnya semangat berdemokrasi dalam kerangka persatuan dan kesatuan menghadapi tantangan dan ancaman disintegrasi bangsa Indonesia b. Tertanamnya kebersamaan dalam kehidupan yang demokratis d. Meningkatnya kualitas harkat dan martabat bangsa dalam menghadapi perkembangan dunia.

D. T E M A Dengan Jiwa dan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Perkokoh Indonesia yang Adil, Damai dan Sejahtera Sub tema : 1. Bangkitlah Bangsaku Dengan Semangat Joeang dan Kebersamaan Anak Bangsa Kita Wujudkan Indonesia Yang Bermartabat dan Sejahtera; 2. Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Perkuat Kesatuan dan Persatuan Bangsa 3. Bangkitlah Bangsaku, Berpadu Membangun Indonesia Sejahtera 4. Tanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam membangun Indonesia yang Maju dan Bermartabat 5. Semangat dan Jiwa Nasionalisme, perkukuh sendi persatuan dan kesatuan Nasional Slogan : 1. Bersatulah Bangsaku, Jayalah Negeriku; 2. Bangkitlah Indonesiaku Dalam Keutuhan Negeriku 3. Berkibarlah Merah-Putihku Di atas Indonesia Raya Yang Bersatu; 4. Teduh Nusantaraku dan Tentram Jiwa Bangsaku dalam Alam Demokrasi Indonesia.

E. POKOK- POKOK KEGIATAN 1. Upacara Penaikan Bendera Mengingat tanggal 20 Mei 2007 jatuh pada hari Minggu, maka upacara memperingati hari Kebangkitan Nasional dapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007 secara serentak oleh semua Kantor/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Swasta di seluruh Indonesia, seluruh Lembaga Pendidikan di semua tingkatan baik negeri maupun swasta, Kantor Lembaga Negara, serta seluruh Kantor Perwakilan RI/Kedutaan Besar yang ada di luar negeri.

2. Kegiatan Lomba Merupakan kegiatan yang dikemas untuk lebih memberikan motivasi dan ruang kreativitas generasi muda dalam mengekspresikan ide dan pikirannya melalui berbagai bentuk lomba, antara lain: a. Lomba Pidato b. Lomba Melukis c. Lomba Menyanyikan lagu-lagu perjuangan d. Lomba Penulisan Hari Kebangkitan Nasional Di Media Cetak. e. Lomba Majalah Dinding Tingkat SD, SLTP dan SMU Tingkat Kabupaten/Kota.

3. Sarasehan, Seminar dan Dialog Interaktif.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan. Kegiatan Dialog Inteaktif, sarasehan, diskusi dll dilaksanakan di masing-masing unit kerja pusat, Daerah dan Luar Negeri sesuai kemampuan dan situasi setempat.

4. Bhakti Sosial dan Ziarah Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk : 1) Donor Darah; 2) Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (Jakarta, Jogyakarta, dan Surabaya) 3) Ziarah ke TMP di daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah 4) Pelaksanaan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan sebelum tanggal 20 Mei 2007 yang jatuh pada hari Minggu/Libur.

5. Hiburan dan Olah Raga Massal 1) Gerak jalan dan sepeda santai, serta senam kesegaran jasmani 2) Sepak bola terbatas 3) Hiburan Masyarakat dan Door Prize.

F. TATA UPACARA BENDERA 1. Pengibaran Bendera Merah Putih.

2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

3. Mengheningkan Cipta.

4. Pembacaan naskah-naskah : a. Pancasila; b. Pembukaan UUD 1945; c. Naskah-naskah lain yang disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara.

5. Sambutan Inspektur Upacara/membacakan naskah Pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ke-99 tahun 2007.

6. Lagu-lagu Perjuangan (Padamu Negeri; Satu Nusa Satu Bangsa; dan Maju Tak Gentar) 7. Pembacaan Do’a.

G. BIAYA 1. Di tingkat Pusat dibebankan pada anggaran belanja Departemen Komunikasi dan Informatika, serta Departemen, LPND atau BUMN terkait; 2. Di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dibebankan pada anggaran belanja pemerintah daerah setempat.

3. Di Kedutaan Besar/Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri, dibebankan pada anggaran belanja Kantor Perwakilan RI setempat.

H. KEPANITIAAN DI DAERAH Susunan Kepanitiaan di daerah melibatkan unsur Pemerintah, Lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat.

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 30 Maret 2007 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Selaku KETUA UMUM PENYELENGGARA HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2007 ttd SOFYAN A. DJALIL

SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 99, TANGGAL 20 MEI 2007 Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Salam sejahtera dan selamat pagi, air,

Saudara-saudara sebangsa dan setanah

Sembilan puluh sembilan tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, sekelompok kaum muda yang cerdas dan peduli terhadap nasib bangsa mendirikan organisasi Boedi Oetomo. Perkumpulan yang dimotori oleh dr. Soetomo, dr. Wahidin Soedirohoesodo, dr. Goenawan dan Soewardi Soerjoningrat ini, kelak menjadi inspirasi bangkitnya kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk melawan penjajahan yang selama berabad-abad mencengkeram tanah air Indonesia.

Tanggal 20 Mei kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada tanggal itulah terjadi titik balik perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, dari semula perlawanan lokal bersenjata berganti menjadi perlawanan nasional-organisasional. Perjuangan melalui organisasi kebangsaan merupakan cara baru untuk melawan penjajah.

Sebelumnya, perjuangan bersenjata yang dilakukan secara sporadis di berbagai wilayah tanah air, belum mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kurangnya entitas persatuan-kesatuan bangsa, dan belum terorganisasinya kelompokkelompok perjuangan saat itu, membuat berbagai bentuk perlawanan mudah dipatahkan.

Bangkitnya kesadaran atas kesatuan kebangsaan dan nasionalisme yang dirintis oleh Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian menjadi inspirasi bagi munculnya organisasi perjuangan lainnya, di antaranya Jong Ambon (1909), Jong Java dan Jong Celebes (1917), Jong Sumatera dan Jong Minahasa (1918). Pada tahun 1911 juga berdiri organisasi Sarikat Islam, disusul Muhammadiyah pada tahun 1912, Nahdlatul Ulama 1926, dan Partai Nasional Indonesia 1927.

Fenomena munculnya nasionalisme tersebut terjadi karena didorong oleh faktor sejarah, yang secara ideologis merupakan kristalisasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada awalnya nasionalisme tumbuh dan berkembang ketika ada peluang pembuka jalan bagi pembentukan sebuah negara dan bangsa. Nasionalisme inilah yang sesungguhnya secara efektif mentransformasikan komunitas tradisional menjadi sebuah komunitas modern

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

berbentuk negara-bangsa atau nation state. Kendati memiliki tujuan institusional yang berbeda-beda, akan tetapi semua organisasi kebangsaan memiliki ciri yang sangat menonjol yakni sama-sama bertekad mencapai Indonesia merdeka.

Perjuangan yang panjang itu, akhirnya mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Itulah titik kulminasi dari perjuangan bangsa untuk membentuk negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan sekaligus menandai rubuhnya imperialisme dan kolonialisme digantikan oleh sistem pemerintahan nasional yang dibentuk atas prakarsa dan kebutuhan bangsa sendiri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil ditegakkan, akan tetapi bukan berarti perjuangan sebagai negara bangsa telah usai. Justru saat menjadi bangsa merdeka itulah perjuangan yang sesungguhnya yakni upaya mengisi kemerdekaan sedang dimulai. Selama 62 tahun merdeka, seiring pergantian pemerintahan, dinamika dalam upaya mengisi kemerdekaan terus berlangsung.

Berbagai permasalahan datang silih-berganti, di mana semua memerlukan kerja keras dan keterlibatan segenap anak bangsa untuk mengatasinya. Namun kita sadar dan yakin, bahwa nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita akan tetap menjadi acuan dalam mengarungi perjalanan bangsa Indonesia hari ini dan esok.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Persoalan kebangsaan sejak jaman penjajahan hingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hingga saat ini, tentu mengalami pasang-surut sejalan dengan perubahan jamannya. Jika pada periode 1908 persoalannya lebih menitikberatkan pada upaya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan, maka pada masa sekarang ini persoalan lebih dihadapkan pada bagaimana semangat dan jiwa kebangsaan tersebut dapat terimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang tengah dihadapi bangsa.

Presiden Republik Indonesia, dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa persoalan mendasar yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain terkait dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, besarnya hutang yang harus dibayar, masih banyaknya praktek-praktek korupsi,

masih lemahnya penegakan hukum, masih rapuhnya perekonomian nasional akibat krisis, dan keadaan politik serta keamanan yang juga masih rentan.

Belum lagi persoalan-persoalan lain di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya namun berdampak sangat besar terhadap kehidupan sosial ekonomi, seperti bencana Tsunami di Aceh, Nias dan pantai selatan Jawa Barat, gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah tanah air, semua menyita banyak perhatian dan tenaga, dan semua berpengaruh terhadap perilaku kehidupan kebangsaan dewasa ini.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hari Kebangkitan Nasional tahun 2007 ini mengambil tema, “DENGAN JIWA DAN SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL, KITA PERKOKOH INDONESIA YANG ADIL, DAMAI DAN SEJAHTERA”.

Dengan tema ini, maka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 99 tahun 2007 ini harus memiliki nuansa kejiwaan, semangat dan makna hakiki yang melatarbelakanginya, yakni memperkokoh persatuan bangsa untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih adil, damai, sejahtera dan lebih bermartabat baik di mata bangsa sendiri maupun bangsa-bangsa lain di dunia.

Membangun Indonesia ke depan harus mengutamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang berdasarkan pada semangat dan jiwa kebangsaan.

Semangat dan jiwa kebangsaan adalah antitesis dari cara berpikir, bersikap dan berperilaku individual atau perorangan, kedaerahan, kepartaian, golongan, aliran, dan antitesis dari cara berpikir, bersikap dan berperilaku kolonial. Karena itu, dalam memaknai kebangkitan nasional dan mewujudkan Indonesia ke depan yang lebih adil, damai dan sejahtera, pola pikir, sikap dan perilaku sektarian harus dibuang jauh-jauh dan diganti dengan pola pikir, sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Peringatan Harkitnas ke 99 tahun 2007 ini menjadi penting, apabila nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan yang telah dirintis oleh Boedi Oetomo, dapat dijadikan energi bagi langkah-langkah kita ke depan, sekaligus sebagai renungan dan evaluasi, sejauhmana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam setiap potensi, profesi, tugas dan tanggungjawab masing-masing individu warganegara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

air,

Saudara-saudara sebangsa dan setanah

Jika diterapkan secara sungguh-sungguh, semangat kebangkitan nasional dapat dijadikan landasan yang sangat kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Jika dulu kita memiliki musuh bersama bernama penjajahan, maka kini kita memiliki mu-suh bersama bernama kemiskinan, pengangguran, hutang, korupsi, lemahnya penegakan hukum, lemahnya perekonomian dan rentannya keadaan politik dan keamanan.

Dulu, dengan kekuatan yang kita miliki, kita terbukti dapat mengusir penjajah dari tanah air.

Sekarang, keyakinan itu harus dibangkitkan kembali,bahwa dengan sumber daya yang tersedia dan upaya yang nyata, serius,sungguh-sungguh dan konsisten, melalui kerja keras, kita mampu melawan dan menyelesaikan persoalan yang membelit bangsa kita ini.

Semangat dan jiwa kebangsaan yang ditanamkan melalui kebangkitan nasional harus dijadikan momentum untuk melakukan penataan-penataan di berbagai bidang, seraya terus meningkatkan komitmen dari seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil dan sejahtera. Hanya dengan cara itulah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berkembang lebih maju, kuat dan bermartabat.

Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu membimbing dan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada para pemimpin dan rakyat Indonesia, sehingga cita-cita terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar dapat membuat seluruh rakyat Indonesia merasakan kehidupan yang lebih baik, Amin.

Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wabarokatuh.

Warohmatullahi

Menteri Komunikasi dan Informatika ttd Mohammad Nuh

3

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Pemuda Bangun pemudi pemuda Indonesia Lengan bajumu singsingkan Untuk Negara..

Masa yang akan datang kewajibanmulah Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa

Itulah sepenggal lirik lagu "Bangun Pemudi Pemuda" karya Alfred Simanjuntak yang menggambarkan betapa besar peran dan tanggungjawab pemuda Indonesia terhadap bangsanya. Kita juga tak asing mendengar ungkapan pemuda sebagai harapan bangsa. Hal ini tentu tidak dipungkiri sebab sejak dulu hingga sekarang, pemuda merupakan motor perjuangan dan kebangkitan bangsa. Dalam setiap kebangkitan, pemuda merupakan rahasia kekuatan dari setiap perubahan. Dalam setiap ide, pemikiran dan gerak, pemuda adalah pendukung utamanya. Sehingga ketika seorang pemuda tak berani mengungkapkan idealismenya hanya karena tak ingin dicap sebagai pengkhayal dan pemimpi belaka, maka dapat dikatakan jiwa renta telah merasuki semangatnya.

Kebangkitan pemuda Indonesia sebagai sebuah bangsa terjadi sejak 99 tahun lalu.

Tepatnya tanggal 20 Mei 1908 para pemuda yang terorganisasi dalam wadah pergerakan Boedi Otomo mendeklarasikan semangat kebangsaan. Nilai-nilai Kebangkitan Nasional

yang diperjuangkan tersebut telah menjadi perekat jalinan persatuan dan kesatuan diantara kekuatan dan komponen bangsa. Semangat kebangkitan itulah yang juga menjadi inspirasi dan memberi semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengejar keter-tinggalan dan membebaskan diri dari keterbelakangan. 20 tahun sete-lahnya, semangat kebangsaan ini semakin kuat dan menjadi sebuah kekuatan moral bagi pemuda dalam mempejuangkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 28 oktober 1928 para pemuda berkumpul dan berjanji dalam satu ikrar. Satu: Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia. Dua: Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Tiga: Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Memaknai 20 Mei Beragam tanggapan pemuda muncul ketika ditanya tentang apa makna 20 Mei bagi mereka. Bagi Andrian, seorang wirausahawan muda, masih lekat di ingatannya ketika masih duduk di bangku sekolah tanggal 20 Mei selalu diperingati dengan upacara bendera. “Biasanya saat kita masih memakai seragam sekolah, akan dilaksanakan upacara

penaikan bendera merah putih, lalu pembacaan teks Pancasila, pidato kepala sekolah, doa, dan bubar deh. Sudah, hanya segitu yang aku ingat dari Harkitnas ini,” ujarnya.

Menurutnya, semangat kebangsaan yang dicetuskan oleh dr Soetomo bersama para pemuda pada tahun 1908, saat itu membangun semangat rakyat Indonesia yang masih dijajah. Namun seiring berjalannya waktu, 20 Mei sebagai tonggak Kebangkitan Nasional seakan terlupakan. “Kalau tidak ada di radio, aku mungkin juga bakal lupa kalau 20 Mei adalah hari Kebangkitan Nasional, soalnya sudah gak mikirin itu lagi sih,” tuturnya polos.

Baginya yang terpenting sekarang adalah bagaimana mencari penghasilan yang lebih baik agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. “Apa lagi yang mau dibangkitkan? Rakyat Indonesia sudah bebas dari penjajahan, tinggal bagaimana membebaskan diri dari kemiskinan dan ketidakadilan,” ungkapnya.

Sementara komentar berbeda diutarakan oleh Husni, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bogor. Menurutnya, melihat perkembangan dan kecenderungan fenomena bangsa saat ini, semangat dan jiwa Kebangkitan Nasional menjadi penting untuk terus tetap digelorakan bagi setiap individu warga negara Indonesia, agar tetap waspada dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. “Semangat nasionalisme pemuda Indonesia saat ini cenderung menipis,” ujanya.

Perang terhadap penjajahan, tambah-

nya, memang sudah berakhir. Namun perjuangan sebagai sebuah bangsa yang merdeka belum usai. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan panjang tersebut harus tetap dipertahankan, di-pelihara dan dijaga.

Sebagai generasi muda mempunyai kewajiban untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers yang telah susah payah mengusir penjajah dari bumi Nusantara.

Pemuda sebagai tulang pung-gung pembangunan bangsa harus segera bangkit dari ketertinggalan. “Kita harus ber-juang bersama melawan penjajahan baru, penjajahan ekonomi," tegasnya.

Pendapat Andrian dan Husni mungkin juga merupakan pendapat sebagian pemuda di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah mungkinkah terwujud apa yang dinamakan Kebangkitan Pemuda? Sosok pemuda yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi pemuda yang mempunyai kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai anak bangsa?

Ada ungkapan menarik yang pernah dilontarkan mantan Presiden Amerika Serikat, Kennedy, "Jangan tanya apa yang telah negara berikan padamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kau berikan pada negaramu.

Kita semua tentu berharap masih banyak pemuda yang masih mempunyai idealisme yang tinggi untuk menolong sesama.

Nah, bagi anda sendiri apa makna hari Kebangkitan Nasional? (doni@bipnewsroom.info)

Jembrana, Sebuah Cerita Tentang Kebangkitan Pendidikan

Ketika Pendidikan Gratis Bukan Lagi Sekadar Mimpi Bagi Bupati Jembrana - Bali, I Gede Winasa, hanya dua hal yang dibutuhkan masyarakat agar dapat hidup bahagia, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Dan mungkin, bagi sebagian kalangan, perkataan ini hanya bermakna abstrak atau bahkan sekadar teori belaka. Tapi di negeri Jembrana sana, di ujung Nusa, kurang lebih 120 KM arah Barat Denpasar, kesejahteraan dan keadilan bukan lagi sekadar kata.

Semua berawal dari kesadaran akan arti penting pendidikan. Winasa yang juga seorang Guru Besar Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat ini, tahu benar bahwa semua perubahan berawal dari pendidikan. Hingga tak aneh jika kebijakan pendidikan yang kalah pamor dengan kebijakan pariwisata di Bali, menjadi lini terdepan di Jembrana.

“Kalau mau ada perubahan, semua berawal dari pendidikan. Itu yang sejak awal kami sadari. Investasi perubahan itu ada di pendidikan,” kata putra Bali yang juga pernah merintis Forum Kebangkitan Masyarakat Jembrana pada 1998 ini menjelaskan.

Pendidikan Gratis 12 Tahun Dan cerita tentang kebangkitan pendidikan di Jembrana pun dimulai. Berawal dari alokasi anggaran pendidikan yang mencapai angka 34,27%, termasuk gaji guru. Kemudian berlanjut dengan pembinaan para pejuang pendidik ini yang ternyata belum percaya bahwa pendidikan gratis adalah sebuah mimpi yang baru terwujud jika masyarakat sudah sejahtera. Seperti negara maju di Barat sana.

“Kuncinya efisiensi anggaran, disusun dengan perencanaan, kemudian disiplin.

4

“Kuncinya efisiensi anggaran, disusun dengan perencanaan, kemudian disiplin. Tidak tebang pilih. Semua pasti bisa,” Tidak tebang pilih.

Semua pasti bisa,” kata Winasa yang juga peraih penghargaan “Kepedulian dan Komitmen yang Tinggi terhadap Pembangunan Pendidikan Khususnya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan” dari Menteri Pendidikan Nasional RI, November 2005.

Hingga akhirnya dengan kesadaran bahwa tugas pemerintah adalah memberikan hak setiap warga negara dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat, di Kabupaten dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 2003 hanya Rp.9,2 miliar ini, wajib belajar tanpa biaya tak hanya berhenti di angka 9, melainkan 12 tahun.

Tak hanya itu saja, pun pembangunan dan pemugaran gedung sekolah; beasiswa untuk para guru untuk melanjutkan pendidikan; peningkatan kesejahteraan guru lewat peningkatan insentif; pemberian bonus tahunan, dan penyelenggaraan Sekolah Kajian, dilakukan secara bertahap sejak tahun 2000. Bahkan untuk pendidikan gratis, sudah mulai bergulir sejak 2001.

“Bagi kami, keadilan sama dengan pemerataan pelayanan publik. Dalam hal ini pendidikan adalah pemerataan akses. Skala prioritas, saat ini saya masih fokus agar masyarakat saya semua lulus SMU. Perlahan tapi pasti peningkatan kualitas pasti akan terjadi,” ujar pemimpin kabupaten yang telah berhasil menekan angka putus sekolah hingga menyentuh angka 0,01%; meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi 116%, dan dengan nilai hasil ujian akhir sekolah maupun nasional dengan tingkat kelulusan 98,84 persen, termasuk kelompok tertinggi di Indonesia.

Padahal dulu, Jembrana hanya dikenal sebagai daerah miskin di Pulau Dewata. Pun minim keindahan alam, yang berarti pula minim PAD. Dengan pendidikan, semua disulap seketika.

Jembrana kini tak hanya menjadi yang terdepan di bidang pendidikan, kabupaten pertama yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi segenap warganya. Tapi mulai merambah ke sektor lain, kesehatan cuma-cuma; peningkatan daya beli; sampai pada yang terdepan dalam pemanfaatan IT, telah menghubungkan seluruh instansi pemerintah, puskesmas, dan sekolah dengan perangkat IT. Semua berawal dari kebijakan bernama pendidikan. ***(dimas@bipnewsroom.info)

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

I Gede Winasa:

Pendidikan gratis sudah mulai dilaksanakan di beberapa kabupaten/ kota di Indonesia, di antaranya di Musi Banyuasin, Malang, dan Jembrana. Bagaimana kiat daerah dalam membangkitkan sistem pendidikan bebas bayar ini? Simak wawancara KomunikA dengan Bupati Jembrana, I Gede Winasa.

Pendidikan di Jembrana bisa gratis.

Bagaimana ceritanya?

Logikanya sederhana. Sekolah kan sudah disiapkan pemerintah, ada anggarannya. Guru sudah dibayar sebagai PNS, operasional dikasih Pemda, terus dasarnya membayar itu apa? Di Indonesia itu aneh bin ajaib, misal BOS SD sudah Rp.19.500.

Dulu sebelum ada BOS, anak SD itu hanya bayar Rp.10.000. Kan logikanya lebih dananya. Anakanak sudah tidak usah bayar.

Lho kok mau ditarik lagi, buat apa?

Jadi seharusnya memang bisa gratis?

T e n t u .

Pemerin-

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

Asal Konsisten Pasti Bisa!

tah kan punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan cuma jadi slogan saja. Ini kewajiban. Dan pendidikan itu hak masyarakat yang harus dipenuhi. Untuk mencerdaskan kan perlu akses. Nah, itu yang kita buka seluas-luasnya, kami coba buka akses agar setiap orang bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah.

Jangan pernah berpikir sistem subsidi silang di pendidikan. Kaya miskin itu bukan urusan sekolah, itu urusan pajak. Biar mereka yang urus. Ini pendidikan, hak setiap warga negara, tak peduli kaya atau miskin.

Pemerintah harus berikan hak mereka. Untuk apa dipampangkan di UU? Untuk apa pula harus dianggarankan 20%?

Bagaimana memulainya?

Sederhana sekali, saya hanya minta dihitung berapa jumlah dan total biaya anak sekolah. Setelah dihitung ternyata cuma Rp.2,5miliar. Kami punya uang segitu. Kan ada dana dekon dari provinsi dan pemerintah pusat.

Kemudian saya lakukan efisiensi. Saya inventarisasi, sekolah yang tidak efektif saya regrouping dengan sekolah sebelahnya.

Karena satu sekolah itu biayanya mahal, Rp150 juta.

Ada 22 SD

yang tidak efisien, saya regrouping. Dan itu bisa menghemat sampai Rp3 miliar. Padahal saya butuh cuma Rp2,5 miliar. Sudah lebih dari cukup untuk menggratiskan seluruh warga saya.

Tantangan terberat?

Yang luar biasa ada pada guru. Alasannya macam-macam. Saya sudah bilang, jangan takut, saya ganti uang (uang sekolah dari murid-red) kalian. Apa bedanya murid bayar Rp5.000 dengan Pemda yang bayari. Pendidikan tetap bayar, tapi yang bayar Pemda.

Disubsidi pemerintah.

Ada lagi alasannya, “Kalau ada biaya dadakan, bagaimana?� Saya katakan, kalau tidak bisa mengantisipasi itu berarti kalian tidak bisa merencanakan RAPBS. Ya, akhirnya ketahuan, ujung-ujungnya ceperan guru ke mana?

Ya sudah, kalau begitu kita kasih insentif kepada guru. Awalnya hanya Rp1.250 per jam. Baru mereka bergairah mengajar. Saat ini kami sudah bisa berikan Rp7.500 perjam.

Tinggal ngitung tambahannya, di luar gaji mereka dan tunjangan fungsional. Guru di Jembrana sekarang rata-rata di atas Rp2 juta. Ya, untuk standar kehidupan di Jembrana kan cukup.

Meningkatkan motivasi ini sederhana sekali. Masyarakat kita ini kan pragmatis, coba naikkan gajinya, susun dengan perencanaan, kemudian disiplin. Jika macammacam, sikat. Ya kita adil juga. Yang bagus kita kasih reward. Guru berkualitas, kirim ke luar negeri.

Tahapan?

Kita lihat masalahnya, kemudian tekan pada anggaran dengan melakukan efisiensi.

Uang segini bisa dipakai apa. Sekarang terbalik, BOS nya muncul, baru dibuat cara ngabisin-nya. Saya balik, dia kebutuhannya apa, baru kita kasih duit.

Kemudian efisiensi anggaran. Di Jembrana, dana alokasi khusus (DAK) untuk 40 sekolah, bisa buat bangun 82 sekolah, itupun ditambah dengan Jimbarwana Net. Dua kali lipat plus jaringan internet. Ba-

ngunannya pun standar besi jaringan semua.

Intinya efisiensi dengan adanya pengawasan sistem. Bagaimana uang itu keluarnya efektif, bagaimana ada manfaat dan hasil. Kemudian organisasi kecil dengan fungsi yang besar.

Bagaimana SDM dapat termanfaatkan sesuai dengan kompetensinya. Saya punya manajemen DOA, bagaimana memenej Dana, Orang, dan Aset, harus efisien. Itu kan kunci dari manajemen pemerintahan.

Mengapa daerah lain belum bisa seperti Jembrana?

Komitmennya harus ada. Selain itu juga harus transparan. Jangan pilih bulu, jangan tebang pilih. Di sini guru berani narik uang ke murid, ndak sampai seminggu saya copot.

Saya pikir, semua daerah bisa seperti Jembrana, wong ada BOS kok. Tidak ada alasan gak bisa, uangnya sama.

Kami coba mengurai dengan hal yang riil.

Pendidikan itu apa indikatornya. Banyak yang tidak bisa menerjemahkan menjadi hal-hal yang bisa terukur. Riil dan punya standar indikator jelas. Menurut kami keadilan sama dengan pemerataan pelayanan publik. Dalam hal ini pendidikan adalah pemerataan akses.

Dengan otonomi daerah, perannya justru terbuka. Tapi yang sering terjadi kesulitan kan bingung di dan dari mana memulainya.

Anda banyak di-PTUN-kan karena langkah-langkah tersebut?

Ah, sudah banyak saya di-PTUN-kan. Ndak usah kaku lah, bupati dituntut itu sudah biasa.

Berani menyatakan yang benar, itu benar.

Kalau benar, kenapa takut.

Sampai tahapan apa mau ditingkatkan pendidikan Jembrana?

Secara reguler kami mencoba untuk mencerdaskan orang Jembrana. Tapi kan tidak bisa berhenti sampai tingkat SMU. Ini kan dinamika terus. Bagaimana bisa berkompetisi secara regional dan global. Ini akan saya tingkatkan terus. Saat ini saya masih fokus, bagaimana memberikan pendidikan merata kepada masyarakat. Masalah dasar selesai, sekarang tinggal berkembang peningkatan kualitas, insentif guru, pola bantuan, makan siang gratis, bus sekolah, ya tinggal terus dikembangkan.

Sebenarnya BOS sudah berlebih, terus kalau dibantu Pemda lagi, wah, saya pikir kualitas pendidikan Indonesia itu akan luar biasa. Gak cuma sekadar gratis saja, kualitas tinggi malahan. ***(dimas@bipnewsroom.info)

5

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Tafsir Baru Kebangkitan Nasional "Harkitnas tahun ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya sebatas seremonial saja. Belum ada semangat yang kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan real."

B

egitulah bunyi salah satu surat elektronik yang dikirim kepada KomunikA oleh seorang gadis bernama Widya. Pendek, namun mengandung pertanyaan yang cukup dalam: Benarkah peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebatas seremonial? Benarkah belum ada tindakan nyata yang kemudian diwujudkan dalam tindakan real, yang digerakkan oleh semangat Harkitnas?

Sejenak merunut ke belakang, tanggal 20 Mei 1908, adalah hari kelahiran organisasi pergerakan kebangsaan Boedi Oetomo, peletak dasar bagi tumbuhnya organisasi modern yang menekankan semangat kebangsaan. Dalam suasana penjajahan di masa itu, bangsa Indonesia memerlukan landasan ideologi untuk berjuang. Kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang terjajah, sangat penting untuk menjadi pendorong semangat perjuangan untuk membebaskan diri kita dari belenggu penjajahan tersebut. Perjuangan itu berlanjut hingga kita mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah masih relevan untuk merenungkan kembali semangat dan faham kebangsaan kita? Bukankan dunia sekarang bergerak ke arah yang semakin global?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang sering menggoda pikiran. Namun harus disadari bahwa sampai kapanpun di dunia ini akan senantiasa memiliki keragaman dan terdapat berbagai bangsa dan negara dengan ciri khas, dengan karakter, dengan sejarah dan kepentingannya masing-masing.

Globalisasi pada hakikatnya tidak menyebabkan lenyapnya bangsa-bangsa dan mengecilkan peranan negara. Banyak pikiran, pendapat buku, seolah-olah menggambarkan bahwa dalam era globalisasi itu tidak ada lagi peran negara sebagai sebuah nationstate, sebagai sebuah negara nasional atau negara kebangsaan. Pendapat semacam itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun ada banyak aktor dan pelaku dalam hubungan antar bangsa, tidak serta-merta meminggirkan dan melenyapkan peran sebuah negara na-

sional.

Dunia kita sekarang semakin mengarah kepada kemitraan dan kerjasama. Masingmasing bangsa dan negara makin menyadari bahwa mereka tidak mungkin hidup sendiri tanpa bekerja sama, bermitra dengan bangsa yang lain. Kerjasama antar bangsa dan antar negara memang memerlukan penguatan ke dalam. Dengan demikian posisi tawar dalam kerjasama itu dapat ditingkatkan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan. Sebab itulah, jika direnungkan kembali, paham semangat kebangsaan itu tetap relevan untuk dunia masa kini, bahkan dunia masa depan.

Bagi bangsa Indonesia, faham kebangsaan itu telah dirumuskan dengan jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni bercita-cita membangun sebu-

dalam harus senantiasa dilakukan dengan memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia juga harus terus berjuang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, menegakkan hukum dan membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kalau bangsa Indonesia lemah, miskin dan terbelakang, maka akan menjadi bangsa yang diremehkan oleh bangsa-bangsa lain.

Karena itulah seluruh komponen bangsa harus bersatu untuk sama-sama berjuang, bahu-membahu mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

Persoalan yang sangat penting untuk segera diatasi bersama adalah persoalan ekonomi. Jika ekonomi baik, kemakmuran dan

ah negara kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bangsa Indonesia ingin membina persahabatan dalam pergaulan antara bangsa, menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan, serta menolak penjajahan dan segala bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Di sisi lain, upaya memperkuat posisi ke

kesejahteraan rakyat akan meningkat. Kalau negara miskin, suatu ketika mungkin tidak akan sanggup mempertahankan kedaulatan, persatuan, integritas wilayah dan kehormatan sebagai bangsa. Pada akhirnya tidak dapat mempertahankan keberlanjutan sebagai negara kebangsaan.

Upaya membangun ekonomi untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan memerlukan kesungguhan dan

"Lampu Aladin" dari Kolaka Bukan sulap bukan sihir. Lampu Aladin satu ini tak mengandalkan kekuatan magis untuk mengubah nasib seseorang. Namun upaya nyata Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkan rumah layak huni bagi warga masyarakat.

dari atap, lantai dan dinding. "Prinsipnya membenahi rumah tak layak huni. Kita bersama warga memperbaiki rumah berlantai tanah dengan semen, dinding serta atap. Kita beri bantuan dalam bentuk semen dan bahan lain. Lingkungan juga perlu kita benahi, agar asri, bersih dan indah,” ujar Bupati.

ladin satu ini adalah sebuah kegiatan bedah rumah untuk mewujudukan target bebas rumah tak layak huni sesuai Program Gerbangmastra (Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera).

Gerakan ini digagas Bupati Kolaka Drs. H. Buhari Matta, M.Si, di tahun 2004 untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. "Melalui pengembangan desa Model Gerbangmastra, yang dicanangkan tahun 2006, diharapkan bisa menumbuhkan semangat kebersamaan, kegotongroyongan pembangunan melawan ketertinggalan, kemiskinan dan pengangguran untuk membangun desa secara mandiri," kata Bupati.

Bedah rumah Aladin merupakan akronim

Libatkan Semua Pihak Program Gerbangmastra ini merupakan kegiatan terpadu jajaran Pemkab Kolaka,TNI/ POLRI dan masyarakat. Pola yang diterapkan bukan dengan pendekatan proyek, namum memberdayakan masyarakat agar bisa menghemat biaya serta merangsang masyarakat untuk memelihara lingkungan dan desanya.

Di tahun 2006, Gerbangmastra dilaksanakan di 28 desa/kelurahan yang tersebar pada 14 kecamatan. Untuk tahun 2007 ditetapkan 83 desa/kelurahan, dan selebihnya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Senior Vice President Aneka Tambang, Denny Maulasa, mengatakan program community development (comdev) lembaganya juga disinergikan dengan GERBANGMASTRA, khususnya di sekitar wilayah operasi perusa-

A

6

haan. ”Program CSR kami sinkronkan dengan program Pemkab Kolaka agar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Denny.

Tak Sekadar Fisik Selain bedah lingkungan untuk mempermudah akses transportasi atau jalan distribusi hasil pertanian, juga dilakukan perbaikan rumah ibadah, sekolah, sarana pemerintahan, dan sarana kesehatan untuk masyarakat.

Kegiatan Gerbangmastra tidak hanya kegiatan fisik semata, tapi Bupati Kolaka juga intensif melakukan sosialiasi untuk membina usaha kecil dan menengah. Lain itu ada kegiatan dizkir dan kerja bakti untuk membentuk karakter keber-samaan dan mengembangkan rasa persaudaraan.

Beberapa instansi teknis terkait juga memberikan bantuan baik materiil maupun tenaganya, ”kita berusaha memberikan motivasi kepada masyarakat, bahwa kebersamaan, gotong-royong merupakan potensi kekuatan dalam membangun daerah,” ujar Arnan Amry Kasubag Humas dan Protokol Pemkab Kolaka.

Inovasi Gerbangmastra harus diakui merupakan strategi yang sangat membumi. Bukannya bertarung di

keseriusan.

Secara bertahap, pemerintah telah bergerak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, mulai dari upaya membangun pemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintahan yang demokratis, membenahi birokrasi sampai upaya menegakkan hukum, termasuk memberantas korupsi dan berbagai tindak penyimpangan.

Upaya menegakkan hukum juga merupakan bagian penting dalam menegakkan kehormatan sebagai sebuah bangsa. Hukum diciptakan sebagai mekanisme untuk menyelenggarakan segala sesuatu secara adil dan bermartabat. Hukum juga dijadikan sebagai mekanisme untuk mencegah dan mengatasi prosesi terjadinya konflik kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Penegakkan hukum merupakan upaya penting untuk memperkuat kehidupan kebangsaan. Dengan hukum, semua orang akan merasa diperlakukan secara adil dan terlindungi segala hakhaknya. Dengan hukum pula segala kejahatan dapat diberantas, termasuk kejahatan terhadap kepentingan bangsa dan negara, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Jika KKN, maka uang negara dapat diselamatkan untuk membangun perekonomian bangsa. Jika pembangunan ekonomi berhasil, rakyat akan makin makmur dan sejahtera, dan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk memperkaya diri.

Jelas bahwa faham dan semangat kebangsaan seperti yang digaungkan Boedi Oetomo masih tetap relevan dengan kehidupan sekarang. Namun harus diberi tafsir baru sesuai dengan kondisi terkini. Kalau dulu faham dan semangat kebangsaan itu dijadikan landasan untuk mengusir penjajah, sekarang harus dijadikan senjata untuk membangun bangsa agar menjadi bangsa yang maju, terhormat dan bermartabat.

Semangat kebangsaan harus berpijak pada landasan moral yang kukuh. Dengan begitu dapat dibedakan mana yang baik, yang harus dikerjakan, dan mana yang buruk, yang harus dijauhi dan ditinggalkan.

Kekhawatiran Widya bahwa Harkitnas hanya akan menjadi kegiatan seremonial harus menjadi "early warning". Artinya gejala ke arah itu sudah terlihat. Oleh sebab itu, perlu upaya-upaya secara sistematis untuk memaknai kembali Harkitnas secara kontekstual. Harkitnas yang benar-benar membangkitkan masyarakat untuk berperang melawan berbagai permasalahan yang melingkupi bangsa saat ini.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional! (g-www.presidensby.info)

tataran konsep namun sudah direalisasikan. Karena itu, Bupati Buhari mengharapkan para kades, lurah dan jajaran pemerintah kecamatan untuk menjaga stabilitas dan keamanan. “Kita jangan hanya sibuk mengurus polemik. Kalu kita hanya sibuk berpolemik, berarti kita hanya membuang energi pada hal kepenting-an masyarakat harus kita lebih prioritaskan,” pintanya.

Memang kesejahteraan warga akan lebih cepat terwujud dengan suasana aman dan nyaman** Laporan dari Arnan, Humas Kabupaten Kolaka mth@bipnesroom.info

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Kata Mereka tentang

HARKITNAS

Kebangkitan = Euforia Informasi Kebangkitan menurut kalangan pers adalah apa yang dinamakan euforia informasi. Tidak berlakunya SIUPP untuk sebuah penerbitan pers dimaknai sebuah ‘kebangkitan’. Namun jangan dilupa kebangkitan nasional bukan sebuah ‘enlightment’ (pencerahan) yang tidak berujung pangkal melainkan disertai dengan sebuah tanggungjawab yang besar pula.

Akankah lebih baik kalau kebangkitan nasional dimaknai dengan sebuah pencerahan personal, seperti halnya, “berapa manusia Indonesia yang telah tertolong oleh keberadaan saya?” dan bukan, “berapa orang yang telah teraniaya dengan sebuah informasi yang membodohkan masyarakat?”.

Menurut saya sebagai praktisi komunikasi dan pelaku penyebar informasi, saya pikir kebangkitan harus dimaknai dengan terbukanya sebuah ruang publik yang egaliter.

Menurut Habermas, sebuah tatanan masyarakat rasional akan menuntut adanya demokratisasi pemikiran yang interaktif. Dan dari hasil diskusi tersebutlah terjadilah apa yang dinamakan aufklarung atau enlightment.

Adri Ponsen, Redaktur Online

Sekarang Perlu Tindakan Real Menurut gue, Harkitnas tahun ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya sebatas seremonial saja. Belum ada semangat yang kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan real. Harusnya, Harkitnas ini bisa memacu seluruh anak bangsa untuk bisa lebih berkreasi dan membuat negara kita tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara lain Widya Yurnalis , Wartawan IT

Harkitnas, Quo Vadis?

Salah satu kata kunci kebangkitan nasional adalah adanya persatuan dan kesatuan yang utuh, bersatu, memiliki komitmen dan konsekuen melaksanakannya demi kepentingan negara dan bangsa. Jika kita bicara Harkitnas, nampaknya lebih terpulang pada para pemimpin, bagaimana para pemimpin bangsa ini memberi contoh teladan sebagaimana layaknya seorang negarawan. Dalam kondisi kepemimpinan multi partai seperti sekarang ini, masalah keteladanan menjadi mengemuka, karena keteladanan yang murni dan sungguh-sungguh, pasti akan diikuti rakyat yang dipimpinnya. Sangat tidak etis, dalam suasana kondisi bangsa yang memprihatinkan seperti sekarang ini, masih banyak para pemimpin memperagakan egoisme kekuasaan yang pasti berdampak buruk bagi kehidupan rakyat. Harkitnas 2007 harus dijadikan titik tolak perbaikan mental dan moral bangsa, terutama mental dan moral para pemimpin bangsa. Vox Populi Vox Dei: Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan. Ini yang harus diingat oleh para pemimpin.

Djoko Saksono - Jurnalis

Harus Menjadi Lebih Baik Saat ini, Harkitnas sering dijadikan sebagai momentum dari berbagai tujuan kegiatan dan dijadikan alasan pembenar demi melaksanakan seremonial tertentu. Harkitnas selayaknya tidak berupa acara seremonial semata, karena kebangkitan nasional hanya dapat diwujudkan jika tiap individu di negeri ini mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perlu diingat bahwa hal besar bisa terjadi karena dimulai dari hal kecil. Lagipula saat ini sepertinya semua orang, termasuk saya sejujurnya lebih menyukai Harpitnas daripada Harkitnas.

Adhe, NAD

Apanya yang Bangkit?

Hari Kebangkitan Nasional. Apanya yang bangkit? Saya rasa Indonesia ndak bangkitbangkit. Lihat negara tetangga sudah pada bangkit. Indonesia malah tambah terpuruk.

Sebenarnya bukan apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang pemerintah lakukan.

Intinya berada di kepala pemerintahan. Dia harus berani melawan arus yang ada. Kalau sudah berani, pasti bangkit. Ayo Indonesia!

Bagus, Makasar

Hanya Sekadar Seremonial Kebangkitan nasional seharusnya lebih dari sekadar upacara. Walau saya tidak tahu harus ngapain.

Ides, Jakarta

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

Numpang Lewat Doang Tapi kalau yang gue rasain sih, emang lebih gak terasa, mungkin itu juga yang dirasakan orang-orang seumuran kita atau orang tua kita. Tapi itu semua wajar banget!

Karena dulu kita dulu seakan “dipaksakan” untuk merasakan, misal, kita wajib upacara, mulai SD-SMA. Karena waktu itu kita masih sekolah dan pake seragam.

Beda dengan sekarang, yang upacara cuma yang “punya seragam” saja.. jadi yang lain (yang tidak diseragami).

Mungkin esensi Harkitnas ini hanya numpang lewat doang ...

Aryo, PNS

Memulai Dari Diri Sendiri Menurut gue sih kalau hari kebangkitan nasional itu cuma bisa dirasakan sama orang-orang yang sudah merasa bangkit dari masa lalunya. Sekarang pikir lagi kenapa dijadikan hari kebangkitan nasional. Karena waktu itu orang-orang yang merasa ditindas sadar kalau mereka tidak bangkit, mungkin akan terus ditindas dijajah dan diinjak-injak.

Indonesia saat ini, bukan kebangkitan nasional namanya, bisa jadi dibilang hari duduk nasional. Ya sekarang masih banyak orang yang sudah jelas-jelas tertindas tapi belum mau bangkit.

Caranya ya harus sadar diri. Secara filosofi kita semua tau bahwa hanya kita sendiri yang bisa membuat bangkit diri kita. Dan kalo diri kita sendiri bangkit dari situlah kita bisa buat orang lain bangkit. Jadi lebih ke psikologi terbalik aja.

Tundun Sekar, Guru TK

Perlu Gaung Lebih Nyaring Harkitnas sama saja kaya hari-hari biasa...habis gak pernah dianggap spesial sih sama anak muda...sayang banget..coba pemerintah bisa nge-gaungin hari besar ini dengan lebih ok...pasti jadinya keren banget ....!!

Misalnya, bikinlah lomba kreasi anak muda yang gedegedean dan bisa diikutin sama semua anak muda di Indonesia. Gue yakin anak muda Indonesia bisa makin pinterpinter. Apalagi hadiahnya bisa dapet beasiswa sekolah ke luar negeri or anything. Jadi HARKITNAS = HARI KEBANGKITAN ANAK MUDA INDONESIA MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK. Luthfi, Penyiar Radio

Melanjutkan Cita-Cita Bangsa Walaupun bagi kebanyakan orang, saat ini Harkitnas sudah jadi sesuatu yang tidak berarti, malah mungkin lupa tanggal berapa. Karena image-nya sudah ketiban sama ingar-bingar Spiderman 3 yang lebih ngetop. Buat saya Hari kebangkitan nasional tetap menjadi sebuah momen untuk mengenang kembali perjuangan Indonesia di masa lampau. Untuk itu biasanya momen ini saya gunakan untuk napak tilas mengunjungi museum-museum sejarah di Indonesia. Sehingga kita gak akan lupa keadaan saat ini, adalah sebuah cita-cita luhur dan hasil perjuangan dari para pendahulu kita.

Sebagai generasi penerus sudah seharusnya kita menghargainya dengan terus bangkit melanjutkan cita-cita bangsa indonesia. Menjadi bangsa yang sejahtera adil dan makmur.

Caranya adalah dengan berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangun bangsa yang bersahaja, majukan perekonomian, dan tekadkan diri untuk selalu bersatu dan tidak terpecah belah. Gak usah ngeliat orang lain mulai saja dari diri sendiri dulu. Ayo Indonesia Bangkit!! Ramdan Sudrajat, Karyawan Swasta

Kesempatan Introspeksi Saya memandang Hari Kebangkitan Nasional sebagai kesempatan pemerintah untuk melakukan introspeksi.

Pembangunan yang dilakukan selama ini tidak boleh dimulai lagi dari nol setiap kali terjadi suksesi pimpinan pemerintahan. Saya berharap, semangat kebangkitan nasional akan kembali muncul untuk mengentaskan Indonesia dari keterpurukan. Lahirnya organisasi nasional pertama di Indonesia-Boedi Utomo-pernah berhasil menggugah semangat kebersamaan rakyat.

Keterpurukan ini mengakibatkan ketidakmampuan para generasi muda untuk bergerak sendiri-sendiri mengangkat Indonesia dari keterpurukan. Seperti keterpurukan ekonomi yang disertai dengan rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat saat ini hampir tak mungkin bisa diatasi dengan gerakan-gerakan sporadis para pemuda dan elemen masyarakat lainnya.

Saat ini pemuda lebih sibuk mengurus kehidupan pribadi dan keluarganya. Sulit untuk memaksa generasi muda berpikir bagi kesejahteraan orang lain, sementara mereka dan keluarga mereka tertekan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Yudi, Redaktur Kominfo Newsroom

7

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

“Kami akan menggoyahkan gedung feodalisme itu dengan segala tenaga yang ada pada kami.

Dan andaikan hanya ada satu potong batu yang jatuh kami akan menganggap hidup kami tidak sia-sia‌� (RA Kartini, tahun 1900)

K

artini, menandai kebangkitan perempuan pertama kali dengan ide dan pemikirannya yang menentang diskriminasi. Empat tahun setelah kematiannya, tepatnya 20 Mei 1908, pemuda bangkit, ditandai dengan berdirinya Perkumpulan Boedi Utomo, pergerakan pemuda untuk kemerdekaan. Kini, hampir seabad sudah pergerakan pemuda, dan lebih dari seabad pemikiran Kartini, perempuan Indonesia masih berjuang mencari kesetaraan.

Berikut wawancara KomunikA dengan Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Dr Ir H Koensatwanto Inpasihardjo Dip HE MSc.

Kebangkitan Nasional dalam perspektif perempuan sebenarnya bagaimana?

Arti Kebangkitan Nasional dari perspektif perempuan adalah merupakan momentum bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam memerangi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan yang masih dirasakan oleh kaum perempuan Indonesia. Hal ini didasarkan pada data-data statistik yang menunjukkan bahwa kaum perempuan masih tertinggal di bandingakan dengan kaum lakilaki dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan seperti di bidang pendidikan perempuan berusia diatas 10 tahun yang buta aksara masih sekitar 11,71%, perempuan berusia diatas 10 tahun yang tidak atau belum pernah sekolah 10,90%, sebanyak 32,99% tidak punya ijasah SD, rata-rata lama sekolah perempuan hanya 6,8 tahun (BPS.2004).

Data kemiskinan menunjukkan sebesar 39,75 juta (17,75%) penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dan yang paling miskin adalah rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 10,9 juta orang atau 10,3% dari total angkatan kerja

der (IPG=GDI) nilai Indonesia sebesar 70,4 berada pada posisi 81 dari 177 negara yang dinilai. Perbedaan nilai IPM dan IPG, menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan gender dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih adanya berbagai hukum dan peraturan pemerintah yang masih bias gender, diskriminasi terhadap perempuan dan belum peduli anak; rendahnya kualitas hidup perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data terpilah dan rendahnya peran serta masyarakat.

Bagaimana pencapaian pembangunan berperspektif perempuan?

Berlandaskan berbagai komitmen nasional seperti UUD 1945 yang mengamanatkan kesetaraan dan non diskriminasi, UU No.39/ 1999 tentang HAM, UU No.7/1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Cedaw, UU No.23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23/2004 tentang PKDRT, UU.No.21/ 2007 tentang PTPPO, Inpres No.9/2000 tentang Pelaksanaan Strategi PUG dalam Pembangunan Nasional, Perpres.No.7/2005 tentang RPJMN 2004-2009 dan berbagai Komitmen Internasional seperti Cedaw, BPFA, MDGs maka pemerintah menetapkan pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak seperti-tertuang dalam Bab 12 RPJMN dengan gender sebagai salah satu hal yang harus diarusutamakan dalam pembangunan nasional seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) pemerintah Indonesia.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai

Tantangan yang dihadapi dan masalah pada umumnya adalah tidak tersedianya data terpilah yang merupakan hal yang sangat penting sebagai pembuka wawasan untuk melihat adanya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan serta untuk menganalisis penyebab terjadinya kesenjangan gender dan menyusun aksi intervensinya; lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG serta peduli anak hal ini disebabkan lemahnya kedudukan gender focal point di sektor yang hanya merupakan tenaga fungsional berupa staf dan di daerah unit kerja PP masih beragam eselonering dan termi(Sekretaris Menteri Negara nologinya; masih adanya pemahaman bahPemberdayaan Perempuan) wa strategi PUG merupakan isu perempuan dan cukup ditangani oleh Meneg PP, hal ini disebabkan karena pemahaman keliru berperspektif gender dan anak, harus terlibat bahwa gender identik dengan perempuan; sejak pada saat perencanaan di tingkat akar belum adanya indikator kinerja yang responsif rumput melalui perencanaan pembangunan gender di masing-masing bidang pemba- partisipatif dari bawah dalam bentuk Musrenngunan; keterbatasan kuantitas dan kualitas bang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan SDM yang menangani PP dan Anak; dan luas- kabupaten/kota. Mekanisme ini sudah tertunya permasalahan yang menyangkut perem- ang dalam Sistem Perencanaan Pembangunpuan dan anak serta jangkauan wilayah. an Nasional sesuai dengan UU No.25/2004.

Peran swasta dilibatkan terutama dalam kaitannya dengan peran sosial mereka terhadap masyarakat dalam bentuk dana community development.

Dr. Ir. H. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl. HE., M.Sc.

Kebangkitan Kebangkitan Nasional Nasional dalam dalam Perspektif Perspektif Perempuan Perempuan (BPS 2006) Di bidang kesehatan angka kematian ibu masih sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, angka kekurangan darah (Anemia) pada perempuan usia reproduksi masih sekitar 51% (SDKI.2003).

Keterwakilan perempuan dalam proses dan struktur pengambilan keputusan di bidang legislatif representasi perempuan di DPR hanya sekitar 11,9%, sedangkan di bidang eksekutif yang menduduki jabatan eselon I s/d IV hanya sekitar 12,4% (BKN 2004).

Kondisi ini diperberat oleh masih banyaknya kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan diperkirakan prevalensinya sekitar 3,4% atau sekitar 4-6 juta orang per tahun dengan potensial kerugian dari sisi kesehatan masyarakat sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun (BPS.2006).

Jadi jelas bagi kita sekalian bahwa melalui Kebangkitan Nasional harus dijadikan momentum bagi kaum perempuan Indonesia untuk bangkit memerangi segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang masih dirasakan oleh kaum perempuan Indonesia.

Kondisi yang terjadi saat ini ?

Kondisi perempuan saat ini seperti digambarkan di atas memberikan kontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM=HDI). Berdasarkan HDR 2006 nilai IPM Indonesia sebesar 71,1 berada pada posisi 108 dari 177 negara yang diukur, setingkat lebih tinggi dari posisi Vietnam. Jika dipilah menjadi data perempuan yang dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Gen-

8

pembangunan berperspektif perempuan balk yang dilakukan oleh sektor dan daerah melalui strategi PUG dan peduli anak seperti misalnya di bidang pendidikan melalui gerakan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan yang bertujuan untuk mengurangi angka buta aksara perempuan, Gerakan Sayang Ibu untuk mempercepat penurunan AKI, Periingkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan melalui Desa Prima, penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui upaya pencegahan, perlindungan, penegakkan hukum dan pemulihan melalui kerjasama berbagai sektor terkait, pembentukan pusat pelayanan di kepolisian, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), mendorong peran serta masyarakat melalui upaya pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat, mendorong kebijakan pemberian akte kelahiran gratis, pembentukan kota layak anak, mendorong pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan serta sosialisasi, advokasi, pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan serta jaringan PUG dan anak.

Untuk mengurangi kemiskinan serta pengangguran sedang dilakukan upaya-upaya sinkronisasi dan sinergi antara pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah-daerah lokasi PPK dan P2KP.

Apa saja tantangan dan masalah yang dihadapi, dan apa saja faktor penyebabnya?

Strategi pengembangan pemberdayaan perempuan?

Selain strategi dasar yang telah dikembangkan selama ini yaitu strategi PUG dan peduli anak, KPP jugs sedang mengembangkan grand strategy dengan harapan agar seluruh unit kerja dan potensi sumber daya lebih fokus ditujukan kepada sasaran untuk tercapainya visi dan misi pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak serta menghilangkan segala belenggu rutinitas yang menjadi kendala tercapainya visi dan misi tersebut.

Adapun grand strategy tersebut adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta kebijakan peduli anak dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan pembangunan; meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; meningkatkan kelembagaan dan jaringan PUG dan peduli anak.

Apa peran yang harus dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta?

Peran yang harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini ialah pemerintah akan berfungsi sebagai; perumus kebijakan/regulator; koordinator pelaksanaan kebijakan; pemantauan dan evalusi serta pelaporan. Sedangkan pelaksana kegiatan sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah dan masyarakat di tingkat kabupaten/kota beserta kelembagaannya. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan MDGs mampukah diwujudkan pada waktunya (2015)?

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tertuang dalam tujuan ke-3 MDGs, namun sebenarnya hal itu tercermin pula ke dalam tujuan-tujuan lainnya dari MDGs seperti penurunan kemiskinan dan kelaporan, pencapaian pendidikan dasar bagi semua, peningkatan kesehatan ibu, penurunan AKI, AKB, penanggulangan penyakit menular HIV/AIDS, Malaria, TBC, perbaikan lingkungan hidup dan kerjasama global bernuansa kepentingan gender. Oleh karena itu tanpa pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan mustahil ke-7 tujuan MDGs lainnya dapat tercapai.

Sesuai dengan tenggat waktu 2015 pencapaian tujuan MDGs serta keseta-raan gender dan pemberdayaan perempuan akan tercapai apabila diyakini bahwa tujuan-tujuan tersebut bukan hanya tujuan dari komitmen negara terhadap pembangunan global tetapi tujuan-tujuan tersebut sangat sejalan dengan tujuan-tujuan kemanusian baik sebagai individu, kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Atas dasar keyakinan tersebut maka setiap individu atau kelompok masyarakat dapat mengambil perannya masing-masing.

Misalnya seorang ibu hamil jika rajin memeriksakan kehamilannya secara rutin ke Puskesmas, atau ibu balita rajin membawa anaknya ke Posyandu untuk ditimbang, periksa gizinya, diimunisasi sebenarnya telah mewujudkan tujuan-tujuan MDGs. Demikian juga pembentukan ketahanan keluarga untuk saling menghormati antara suami dan isteri, tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap isteri dan anak perempuan, dalam ruang lingkup keluarga telah ditanamkan nilai-nilai kesetaraan gender, telah membantu tercapainya tujuan MDGs. (ides@bipnewsroom.info)

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Kebangkitan TIK Mendorong Kemajuan Bangsa

Dudung (25) agak terheranheran ketika beberapa waktu lalu mendengar salah seorang rekan yang bercerita bahwa di kantornya masih ada beberapa pegawai yang tidak bisa untuk mengoperasikan komputer.

Atau ada juga yang hanya bisa untuk mengetik saja, padahal posisinya adalah sebagai operator komputer. Padahal, pada zaman globalisasi sekarang ini kemampuan pengembangan, penguasaan dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan, apalagi sebagai sebuah bangsa yang sedang giat-giatnya membangun seperti Indonesia.

P

erkembangan TIK telah mengubah pola berbagai kegiatan dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam melakukan aktivitas keseharian seperti dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pemerin-

kilas -gov

e

www.pemkabjember.go.id

Situs Sarat Informasi

J

ember lebih dikenal sebagai salah satu daerah dalam kawasan Tapal Kuda. Bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur yang membentuk gambar imaji tapal kuda bersama Lumajang, Bondowoso Situbondo, dan Pasuruan.

Situs resmi Pemerintah Kabupaten Jember dikelola Kantor Informasi dan Komunikasi boleh dibilang sederhana namun sarat informasi .

Berbagai informasi dapat diperoleh oleh pengunjung mengenai Jember di situs ini. Mulai dari Jember selayang pandang, profil kecamatan, informasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

tahan. Karena dengan kemampuan untuk menguasai TIK banyak manfaat yang akan dapat diperoleh demi mendorong kemajuan bangsa. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ia meyakini teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini.

Dewasa ini Indonesia belum mampu untuk mendayagunakan segala potensi di bidang TIK dengan baik dan secara maksimal.

Mayoritas masyarakat belum dapat mengakses informasi karena kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digital divide). Oleh karena itu, berbagai upaya serta terobosan-terobosan untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 3-4 Mei 2007, telah diadakan ICT 2007 Indonesia Summit and TechnoConference di Jakarta Convention Centre. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan PT ECMI Services, serta didukung secara resmi oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Departemen Perindustrian, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Dewan TIK Nasional (Detiknas). Salah satu tujuan acara ini adalah untuk mendukung percepatan pengembangan, penguasaan dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia.

Pengembangan SDM Seperti diungkapkan oleh Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Depkominfo, Aizirman Djusan, berdasarkan data dari United Nations Development Programme (UNDP), pada tahun 2005, Human Development Index (HDI) Indonesia menempati posisi 110 dari 177 negara di dunia, sementara Digital Opportunity Index berdasarkan data International Telecommunication Union (ITU) pada tahun yang sama berada pada posisi 38 dari 40 negara. Oleh karena itu pengembangan SDM khususnya di bidang TIK mutlak diperlukan.

Menurut Aizirman, arah pengembangan SDM bidang TIK ditujukan untuk mendidik dan meningkatkan kemampuan masyarakat umum, aparatur pemerintah pusat dan daerah, serta dunia usaha dalam memanfaatkan TIK. Selain itu juga akan dilakukan penyesuaian program dan metode pengembangan SDM dengan berbagai institusi dan lembaga pendidikan terkait. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah untuk melaksanakan pengembangan SDM secara terencana dan berkesinambungan dengan penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi profesi.

Peningkatan literasi dan profesionalisme SDM bidang TIK menjadi penting guna mencapai tersedianya SDM yang professional di bidang TIK untuk memenuhi kebuthan pasar baik dalam maupun luar negeri, meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang TIK, dan tersedianya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi untuk menunjang pembangunan nasional.

Dilain pihak, pemerintah melauli Dewan TIK Nasional (Detiknas) juga telah menetapkan beberapa Flagship Programs diantaranya yaitu Palapa Ring, National Single Window, e-Education, Software Legalization, Techno Park, e-Services dan e-Procurement, National Identity Number dan e-Budget sebagai bagian strategi untuk menuju masyarakat informasi Indonesia pada tahun 2015.

an tenaga kerja sebanyak kurang lebih 60.000 orang, nilai ekspor pada tahun 2006 yaitu sebesar US$ 2,83 milyar di proyeksikan akan dapat meningkat menjadi US$ 3,02 milyar pada tahun 2007.

Karena itu, kebijakan dalam industri TIK hendaknya menciptakan peraturan perundangan yang transparan dan konsisten sehingga dapat memberikan jaminan terhadap dunia usaha dan masyarakat. Hal ini tentu juga harus disertai dengan mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta meningkatkan kualitas produk-produk TIK yang dihasilkan.

Untuk mencapai hal tersebut beberapa strategi dapat diterapkan yaitu dengan menumbuhkan sentra-sentra industri TIK dengan meningkatkan kerjasama dengan perusahaan multinasional, mengembangkan integrasi antara industri besar, menengah dan kecil, serta mengembangkan komunitas TIK untuk ikut serta mendorong pasar dalam negeri dan pasar ekspor.

Akhirnya, Seperti yang dipaparkan oleh Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Giri S Hadihardjono, bahwa pengembangan TIK adalah untuk mendukung kehidupan yang lebih baik. Karena dengan TIK akan dapat mendorong perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara yang pada akhirnya akan menjadi suatu wahana untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Oleh sebab itu baik pemerintah, masyarakat umum dan dunia usaha hendaknya bekerja bersama dan berpartisipasi aktif dalam mendukung terciptanya Indonesia sebagai ASEAN ICT Leading Nation. (hendra@bipnewsroom.info)

Mendorong Industri TIK Nasional Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian, Budhi Dharmadi menyatakan, pada tahun 2006 industri TIK nasional tumbuh sebesar 10,4% dan diharapkan akan dapat terus meningkat pada tahun 2007 menjadi sebesar 11,5%. Dengan penyerap-

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

setempat. Pengunjung situs tinggal mengkilk salah satu menu bagian kiri situs.

Bagian kanan situs ini menyediakan berbagai informasi penting lain terkait dengan pembangunan, layanan informasi publik, peta wisata, bank data, produk unggulan dan daftar Kelompok Informasi Masyarakat, media dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Jember.

Dokumen Peraturan Daerah, data pendidikan, pengurusan berbagai surat dan akte, serta informasi Jember dalam angka juga bisa diunduh pengakses secara langsung.

Penyajian informasi dan data juga dilakukan dengan cukup menarik, ketika memilih salah satu link pengunjung akan dibawa ke suatu sub menu lain yang dilengkapi dengan data terkait baik dalam bentuk MS Word, PDF atau dalam bentuk tabel.

Bagi calon wisatawan yang ingin berkun-

jung ke Jember dapat memperoleh informasi melalui link Peta Wisata. Berbagai informasi tempat wisata, daya tarik, fasilitas dan transportasi dapat diketahui di bagian ini.

Bagian bawah situs terdapat informasi-informasi singkat yang dikategorikan dalam Jember flashback, International flashback dan keindahan Indonesia.

Bagian berita senantiasa diupdate sesuai dengan kegiatan atau acara-acara penting yang berlangsung selain berita-berita lain yang menarik tentunya.

Satu hal lagi yang menarik bahwa situs Pemda Jember ini juga bisa diakses mobile devices seperti telepon genggam dan PDA dengan alamat www.pemkabjember.go.id/mobile. (hendra@bipnewsroom.info)

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Pemko Medan Canangkan Revitalisasi UKS Pemerintah Kota Medan canangkan revitalisasi usaha kesehatan sekolah (UKS) di kelurahan Nelayan Indah, kecamatan Labuhan.

Dalam pembukaan pencanangan revitalisasi UKS yang berlangsung Selasa (1/5), Walikota Medan, Ramli mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemko Medan dengan USAID, juga Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) kota medan.

Walikota Medan, Ramli mengatakan, Pemko Medan bertekad untuk meningkatkan derajat kesehatan, karena itu kegiatan ini merupakan salah satu program utama dalam mewujudkan pembangunan kota.

“Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi,” katanya sambil menambahkan, partisipasi pihak swasta juga menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah lingkar luar. (www.bainfokomsumut.go.id) Riau Pekanbaru Dinyatakan Sebagai Kota Paling Tertib Lalu Lintas Pemerintah pusat memberikan penilaian kepada Pekanbaru sebagai kota yang lalu lintasnya paling tertib untuk tingkat nasional.

Oleh karena itu, Pekanbaru kembali merebut Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk kategori kota besar untuk yang keempat kalinya.

Walikota Pekanbaru Drs H Herman Abdullah mengatakan pihaknya merasa sangat bangga Pekanbaru kembali mendapatkan piala WTN itu. “Ini membuktikan lalu lintas di Pekanbaru memang diakui telah tertib,” ujarnya lagi.

Namun demikian dia berharap warga kota tidak besar kepala dengan diterimanya penghargaan ini, tapi sebaiknya akan lebih termotivasi untuk menjaganya. “Dengan adanya penghargaan ini, lalu lintas di Pekanbaru seharusnya lebih tertib lagi,” jelasnya.

Untuk kategori kota besar ini ada empat kota lainnya yang berhasil mendapatkannya, diantaranya Balikpapan, Surakarta dan Pekanbaru. Makanya Herman berharap Pekanbaru bisa lebih baik dibandingkan tiga besar lainnya itu. (www.riau.go.id)

Kalimantan Timur Desa Binai Segera Miliki Sekolah Terpadu Pemkab Bulungan, Kalimantan Timur, tahun ini akan membangun sekolah satu atap (terpadu) di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

“Pembangunan sekolah satu atap ini dinilai mendesak, apalagi gedung sekolah SD yang ada perlu ditingkatkan, baik sarana prasarana maupun kelengkapan lainnya, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah,” ujar Bupati Bulungan Drs. H. Budiman Arifin M. Si disela-sela kunjungan kerjanya ke Desa Binai.

“Tujuan pendidikan satu atap ini adalah memperluas dan memeratakan layanan pendidikan dasar pada daerah terpencil guna menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar sembilan tahun,” ujar Budiman.

Ia menegaskan komitmen Pemkab Bulungan untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal utama, diantaranya dengan membebaskan biaya pendidikan kepada semua murid se-Kabupaten Bulungan.

“Melalui komitmen yang ada, tidak ada lagi yang namanya pembayaran OSIS, SPP, BP3, maupun biaya lainnya. Semua anak mendapat pendidikan gratis.”

Gorontalo

Ribuan desa yang berada di 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam tahun 2007 ini akan dilengkapi dengan pos obat desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu karena obat yang disediakan harganya relatif murah dibanding di apotik.

“Obat yang tersedia di pos tersebut kendati tidak gratis, namun harganya sangat mu-

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Gorontalo binaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo menurut Direktur PAUD Nasional DR Gutama dinilai terbaik di seluruh Indonesia.

Hal ini terungkap pada Rapat Forum PAUD yang dipimpin oleh Ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo Ny Rahmiyati Bobihoe Yahya

M

Petani di Lahan Tandus Wilayah Pacitan didominasi oleh kawasan bukit dan bergunung. Sekitar 63% daerahnya mempunyai tingkat kemiringan lebih dari 40 derajat. Namun uniknya Pacitan juga memilik garis pantai yang sangat panjang.

Luas wilayah Pacitan 1.419,44 km2 terdiri atas tanah yang relatif tandus dan kering. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis atas letak Pacitan di pegunungan kapur selatan yang membujur dari Gunung Kidul,

10

Gubernur Sulut Sarundajang mengatakan, pendidikan merupakan ornamen terpenting dalam suatu negara yang wajib dan harus dikecap oleh semua warga negara, baik yang ada di perkotaan maupun perdesaan.

“Jika tahun ini masih ditemukan sekolahsekolah yang minim fasilitas dan keadaannya sangat memprihatinkan, maka saya berjanji di tahun-tahun mendatang tidak akan ada lagi sekolah-sekolah semacam itu di Sulut,” kata Sarundajang.

Menurut Sarundajang, jumlah pengajar di Sulut masih perlu ditambah dan kualitasnya harus lebih ditingkatkan. Hal ini tak lain dimaksudkan agar sumber daya manusia yang dihasilkan benar-benar andal dan mampu bersaing dengan daerah lain.

“Sudah saatnya kita membenahi sektor pendidikan. Karena jika kualitas pendidikan di Sulut hebat, maka yang akan merasa keuntungannya adalah daerah kita sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional, Prof Drs Bambang Sudibyo dalam sambutannya yang dibacakan oleh gubernur menjelaskan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini pemerintah terus berupaya meletakkan pendidikan sebagai prioritas pem-

(www.sulut.go.id)

Papua Percepatan Pembangunan Papua Akan Didukung Inpres Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem SE mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah merumuskan Inpres (Instruksi Presiden) yang diharapkan dapat mendukung proses percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

"Upaya percepatan pembangunan tersebut juga akan ditunjang dengan ikut dirumuskannya Instruksi Gubernur tentang Percepatan Pembangunan, sehingga agenda pembangunan kedepan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran," kata Alex di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, beberapa waktu lalu.

Alex menilai hadirnya instruksi tersebut dapat mendukung agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Papua seperti yang dicanangkan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, yakni Membangun dari Kampung ke Kota.

“Dari instruksi tersebut akan lahir satu perintah kepada jajaran pemerintahan lintas instansi maupun departemen untuk mengerahkan seluruh perhatiannya terhadap percepatan pembangunan Papua yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing,” katanya.

Potret pelaksanaan pembangunan Papua saat ini, ditujukan untuk pembangunan di kampung. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk ikut membangun kampung kita, membangun daerah kita menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera diatas kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya. (www.papua.go.id)

PAUD Kab Gorontalo Terbaik Nasional

Kabupaten Pacitan

Kampung Tanah Merah Baru di tengah pepohonan.

Pembukaan hutan untuk keperluan pemukiman baru dilakukan secara selektif.

tersebar. Sekitar sepuluih pantai menjadi kawasan wisata andalan. Pemerintah Kabupaten Pacitan terus melakukan promosi dan kerjasama dengan para investor guna menggali dan mengembangkan potensi-potensi Yogyakarta, sampai ke Trenggalek, Jawa obyek wisata yang ada.

Timur.

Hanya sekitar 13% saja dari wilayahnya Pantai Teleng Ria merupakan areal persawahan, sedangkan Pantai Teleng Ria merupakan salah satu 85% merupakan pegunungan berbatu yang obyek wisata pantai yang ramai dikunjungi relatif sulit untuk ditanami. Namun demikian wisata-wan. Pantai ini memilii kein-dahan alam sebagian besar penduduk Pacitan berprofesi yang menarik. Hamparan pasir sebagai petani. pantai dan angin serta deburan ombak.

Geliat Potensi Wisata Suasana khas kampung Satu potensi yang cukup besar dimiliki nelayan juga bisa dinikmati Pacitan adalah obyek wisata alam. Wilayah- pengunjung. Lantaran pan-tai nya yang berada di pegunungan kapur me- ini juga digunakan untuk mungkinkan Pacitan memiliki banyak goa de- pendaratan ikan oleh para ngan keindahan stalaktit dan stalakmit. Tak nelayan setempat, sehing-ga berlebihan jika kemudian kabupaten ini lebih pengunjung dapat membeli dikenal dengan "Kota 1001 Goa" sekalipun langsung berbagai jenis ikan baru 3 goa yang dimanfaatkan untuk wisata laut segar untuk dinikmati. dari 60 gua yang ditemukan.

Kelebihan lain Pantai Teleng Berbagai potensi rekreasi alami juga relatif Ria adalah panorama pantai foto : hbk

Obyek Wisata Alam Pacitan edan berliku dan tikungan tajam menjadi pemandangan sepanjang perjalanan menuju Pacitan, kabupaten di Jawa Timur yang letaknya di perbatasan dengan DI Yogyakarta. Namun ketegangan ini akan tertebus dengan pemandangan pantai yang terletak cuma tiga kilometer dari pusat kota Pacitan.

Sulawesi Utara Gubernur Janji Tingkatkan Pendidikan Sulut

bangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan me-ningkatnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan selang tiga tahun terakhir.

Alhasil, penuntasan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun sejak tahun 2006 telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang ditargetkan.

(www.bulungan.go.id)

Sumatera Selatan Ribuan Desa di Sumsel Dilengkapi Pos Obat Desa

Dari Sabang Sampai Merauke

(01/05) bertempat di kediaman pribadi Bupati Gorontalo.

Menurut Rahmiyati, dikatakan terbaik oleh Direktorat PAUD Nasional adalah mencakup beberapa hal antara lain proses penilaian dan pengelolaannya yang melibatkan seluruh komponen serta ditangani secara serius dan profesional, memiliki pengawas PAUD, memiliki 12 seksi PAUD dan pendidikan PAUD yang berjumlah 300 orang di Kab. Gorontalo.

Hal ini belum dilakukan oleh kabupaten lain di seluruh Indonesia.

Selain itu, hal yang paling mendasar adalah adanya perhatian yang serius dari Pemkab Gorontalo yang telah memberikan dana sharing sebesar Rp2 miliar di tahun 2007. Dana tersebut lebih 10% besar dari dana yang diberikan bank dunia. (www.kabgtlo.go.id)

foto : www.papuaweb.org

Sumatera Utara

LINTAS DAERAH rah bila dibandingkan dengan apotek,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, dr Syahrul Muhammad di Palembang, belum lama ini.

Selain harganya murah bagi masyarakat yang kurang mampu membutuhkan obat pembayarannya dilakukan dengan sistem pengelolaan koperasi, mungkin dengan cara mencicil atau dengan cara lain.

Masalah pendirian pos obat desa ini, Dinkes Sumsel telah merancang dan sudah diusulkan ke tim pusat, dan diharapkan dalam sebulan atau dua bulan mendatang mulai beroperasi.

Khusus di perkotaan di Palembang pelayanannya dilakukan melalui kelurahan, yakni pos obat kelurahan sehingga warga yang membutuhkan obat dapat berhubungan di sana.

Penyediaan pos obat desa dan pos obat kelurahan itu sehubungan banyaknya keluhan dari masyarakat dengan mahalnya obat di apotek. Karena itu, dengan tersedianya salah satu fasilitas kesehatan itu diharapkan keluhan masyarakat terutama warga yang kurang mampu masalah mahalnya harga obat tidak akan ada lagi. (www.sumsel.go.id)

yang khas dengan pasir putih, ombak yang cukup memantang untuk berselancar.

Fasilitas jalan menuju pantai cukup mulus dan areal parkir yang luas.

Di Pantai Teleng Ria, wisatawan juga dapat melakukan berbagai aktivitas dari renang, voli pantai sampai menikmati gelar atraksi seni dan budaya di panggung terbuka yang diadakan pada hari-hari tertentu. (hendra@bipnewsroom.info)

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Perlindungan Konsumen Dalam Cetak Biru AEC Usulan Menteri Perdagangan Mari Pangestu memasukkan Perlindungan Konsumen dalam Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC), mendapat sambutan positif dan disetujui para Menteri Ekonomi ASEAN lainnya.

"Menperdag menilai selama ini ASEAN lebih banyak memberi perhatian pada kepentingan produsen dan perdagangan bebas, tetapi tidak memberikan perhatian kepada kepentingan konsumen, kata Kepala Humas Deperdag Drs. Iman Pambagyo MA, Senin (7/5).

Cetak Biru AEC sendiri merupakan inisiatif bersama untuk mengintegrasikan ekonomi negara anggota dalam mengembangkan perekonomian yang berdaya saing tinggi pada tingkat regional. Kesepakatan ini pula diarahkan untuk mempertahankan pertumbuhan dan menarik investasi langsung asing (foreign direct investment) ke kawasan ASEAN. (mnr) Departemen Pertanian

Siapkan Rp 1 Triliun Untuk Usaha Kelompok Tani Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Departemen Pertanian menganggarkan Rp1 triliun bagi program penguatan modal kelompok usaha tani. Program ini akan dijalankan tahun 2008 mencakup 10.000 desa. “Untuk membangun desa tersebut Deptan telah menyediakan penyuluh, dan modal usaha serta para peneliti yang akan diterjunkan langsung di desa-desa tersebut,” kata Anton di Jakarta, Jumat (4/5).

Dalam perencanaannya, dianggarkan Rp100 juta per desa dengan model Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), "karena P4K dianggap program yang berhasil dan di dunia internasional sudah diakui, yaitu dengan memberdayakan petani dan kelompok tani," jelas Mentan.

Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 70.000 desa, dan dari jumlah tersebut 10.000 desa itu diprioritaskan yang mencakup desa termiskin dan akan dibangun pertaniannya, dan pemerintah telah mempunyai model penggabungan antara P4K dengan Prima Tani. (Bhr) Departemen Pekerjaan Umum

DAK Untuk Provinsi Menteri PU Djoko Kirmanto, Jumat (4/5) menyatakan akan memberikan dana alokasi khusus(DAK) kepada provinsi, yang selama ini baru diberikan kepada kabupaten.

Kebijakan ini ditempuh selain karena banyaknya kerusakan pada infrastruktur ke-PU-an yang dikelola pemprov. "Di tahun

Wajah Kita 2008 Departemen PU juga mendapat DAK senilai Rp7,03 triliun atau naik Rp2 triliun dari Rp5,03 triliun yang diterima tahun 2007," jelasnya.

Dana tersebut akan digunakan untuk bidang infrastruktur di provinsi yang selama ini belum pernah diberikan, meliputi peningkatan kondisi jalan, irigasi besar, air bersih dan sanitasi.

Menteri PU juga menjelaskan, dengan adanya rencana kenaikan anggaran Dep. PU 2008 sekitar 41,7 persen, maka peningkatan infrastruktur jalan merupakan prioritas untuk mendukung perekonomian nasional.

Menurut Djoko, untuk mendapatkan DAK, pemprov harus mengirimkan data-data lengkap tentang kondisi jalan, jaringan irigasi dan lainnya untuk kemudian diusulkan ke Bappenas. (mf) Departemen Komunikasi dan Informatika

Penyeimbang Bidang Ekonomi Kemal A. Stamboel, Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan TIK Nasional menilai, pertumbuhan pangsa pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia yang mencapai 20% per tahun bisa menjadi penyeimbang yang signifikan dalam pembangunan di bidang ekonomi. “Kondisi pasar TIK di Indonesia berkembang cukup pesat sejak tahun 2000,” ucap Kemal, di Jakarta, Kamis (3/5).

Pertumbuhan paling besar adalah pada pasar perangkat keras seperti komputer, telepon genggam, peralatan dan lain-lain, sementara untuk pasar perangkat lunak dan pelayanan (service) dinilainya masih belum terlalu besar.

Namun, permasalahan pengembangan TIK Indonesia menurut Kemal, adalah tidak adanya strategi yang jelas dan masih sangat minimnya sumber daya manusia (SDM). "Selain itu masih kurangnya infrastruktur TIK di Indonesia juga merupakan penghambat pengembangan TIK," katanya.

Pemerintah berkeinginan untuk mengubah pola pelayanan publik sehingga benar-benar dapat ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga TIK bisa menciptakan produktifitas untuk mendorong bidang ekonomi dan pelayanan publik. “Salah satu caranya adalah dengan menciptakan kondisi bisnis yang dapat mengakomodasi dan mendorong investasi berbagai pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Peter Bladin, Direktur Pusat Teknologi Grameen mengatakan TIK bisa membantu untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian, karena orang miskin tidak membutuhkan TIK, mereka membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. “Teknologi dapat dijadikan sebagai sarana untuk keluar dari kemiskinan,” katanya. (hbk)

Departemen Luar Negeri RI meluncurkan kegiatan bertajuk Updates from the Region. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu promosi pontensi provinsi di Indonesia kepada negara-negara sahabat di luar negeri. Rencananya diadakan berkala dengan menampilkan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia secara bergantian.

“Kegiatan ini merupakan upaya Deplu untuk menanggapi permintaan berbagai daerah, yang berhubungan dengan masalah kerjasama banyak pihak dari luar negeri, seperti kalangan pemerintah dan bisnis,” kata Menlu Hassan Wirajuda pada di Jakarta, Kamis (10/5).

Menurut Menlu, Deplu hanya menfasilitasi pertemuan antara pemerintah provinsi dengan sejumlah perwakilan negara sahabat Indonesia. "Pemerintah provinsi nantinya akan memiliki kesempatan untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki daerahnya kepada negara sahabat," kata Menlu. (Edw)

Fasilitasi Daerah Tertinggal

Putus Keterisolasian Hal lain yang juga menjadi prioritas pembangunan daerah tertinggal adalah upaya memutuskan keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya. Pembnagunan daerah perbatasan juga tak luput dari perhatian melalui pengembangan pusat

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007

Banyak gerakan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Ada yang sekadar menggugah ingatan bahwa telah ada sesuatu atau malah mengubah sejarah.

Di tahun 1908, kebangkitan nasional, kini orang menyebutnya. Keputusan siswa Sekolah Pendidikan Dokter Boemiputra (School ter Opleiding van Indische Artsen) untuk mendirikan suatu perhimpunan orang-orang merupakan awal mula persatuan umum di masa akan datang.

Disinilah titik awal berdirinya perkumpulan yang bersendikan nasionalisme dan patriotisme. Sebut saja Serikat Dagang Islam tahun 1909, Indische Party tahun 1913. Muhammadiyah tahun 1912, Nahdatul Ulama tahun 1926, atau di tahun 1918 beragam perkumpulan pemuda Young Java,Young Sumatra,Young Ambon,Young Pasundan,Young Batak, Pemuda Betawi dan lainnya.

Gerakan tersebut bermula dari sekitar tahun 1913 ketika Soewardi Soerjaningrat, dalam tulisannya "Seandainya Saya Orang Belanda", membeber pemikiran akan pentingnya pendidikan untuk kaum boemiputra.

Berpikir dan mengembangkan pemikiran melalui pendidikan. Itu sebenarnya inti dari gerakan. Inti dari kebangkitan. Bagi Soewardi sendiri, yang kelak pada usia 40-an mengganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara, tulisannya itu merupakan puncak dari sikap radikal yang dinyatakan secara tegas dan terangterangan.

Departemen Luar Negeri

Bantu Promosikan Provinsi Ke Mancanegara

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Pembangunan Negara Daerah Tertinggal (Kemeneg PDT) dibentuk untuk meningkatkan kapasitas daerah dan ekonomi masyarakat daerah-daerah tertinggal yang kini tercatat sebanyak 199 kabupaten.

Penetapan daerh tertinggal diasumsikan berdasarkan enam kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik.

Kebijakan dan strategei Kemeng PDT diarahkan dalam bentuk pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Gerakan

pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan.

Secara khusus pengembangan perekonomian lokal diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya lokal ( sumber daya manusia, dan kelembagaan) melalui partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar, informasi juga dikembangkan sebagai bagian tak terpisahkan dari pemberdayaan seiring dengan peningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Sasaran jangka menengah tahun 2009 adalah berkurangnya jumlah daerah tertinggal sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan, menurunnya indeks keminskinan didaerah tertinggal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya local, berkurangnya daerah yang terisolasi secara fisik (transpostasi da komunikasi) pada daerah tertinggal secara signifikan, menngkatnya laju pendapatan penduduk didaerah tertinggal lebih besar dari lahu pendapatan penduduk, dan tercapainya rehabilitasi dan pemulihan pembangunan di daerah pasca konflik dan bencana alam.(doni@bipnewsroom.info)

Jauh hari sebelum kelahiran Boedi Oetomo, Aristoteles mengajarkan bahwa hal paling penting mengenai esensi sesuatu itu adalah nous. Dalam bahasa Yunani nous berarti daya berpikir, namun Aristoteles mengartikannya sebagai sebab yang menggerakkan.

Gerakan apapun, entah Kebangkitan Nasional, Gerakan Pemuda, atau Gerakan yang dicanangkan pemerintah melibatkan masyarakat sebagai inovasi di pelbagai daerah, kesemuanya dimulai dari pemikiran. Nous.

Masalahnya bagaimana membagi nous supaya dipahami sama dan sebangun. Membagi pemahaman agar nous itu menginspirasi setiap orang untuk berubah. Terlebih di tengah kemajemukan bangsa kita yang dalam batas-batas tertentu tidak mau disamakan.

Sekalipun ada seloka unity in diversity, namun belum sepenuhnya tangguh untuk menjadikan pemahaman yang sebangun untuk mengembangkan sebuah gerakan yang lebih besar lagi seperti kebangkitan nasional dulu.

Gerakan identik dengan keunikan, kekhasan, dan identitas. Tiga hal inilah yang membuat gerakan tumbuh dan berganti. Dialektika gerakan pun semakin bergerak ke arah kesempurnaan, ketika terjadi dialog yang pada akhirnya mengarah pada kesepakatan.

Konsensus, kata seorang teman, adalah hal yang membentuk negara ini ada . Itu lah yang dibutuhkan pemahaman yang sebangun akan membuat terkristalnya pemikiran menjadi gerakan. Sebagai sebuah tindakan kolektif, gerakan, akan menjanjikan perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik.

Harus diakui, semangat dan pendekatan setiap gerakan bisa dimaknai secara berbeda. Menjadi sebuah refleksi tersendiri bagi peminatnya.

Permasalahannya akan sangat runyam jika pemahaman itu kerap muncul dalam tataran diskusi, simbol dan aksi seremonial belaka. Bukannya membumi dalam kehidupan sehari-hari, pemaknaan yang seperti itu hanya akan membuat gerakan sebagai mitos.

Mitos memang sangat menyenangkan untuk diceritakan, namun ditengah zaman serba instan dan penuh dengan simbol, mitos akan hanya menjadi fatamorgana yang membuat orang berandai-andai tanpa melakukan sesuatu yang nyata. *

11

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Resep "Bangkit" ala Pacitan Jarum jam sudah melewati angka 14.30 WIB, namun lalu-lintas menuju Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, justru semakin padat. Jalan aspal yang sempit terasa semakin sempit, saat puluhan bus jurusan Pacitan-Jakarta berjalan beriringan mirip konvoi. “Mau piknik ke mana mereka?” celetuk Hendra, reporter KomunikA, dengan pandangan setengah takjub. Maklum, jumlah bus yang keluar dari Pacitan siang itu memang cukup banyaknya, sekitar 20-an bus.

S

aat KomunikA menanyakan “parade bus” itu kepada Kepala Kantor Infokom Kabupaten Pacitan, Drs M Effendie MSi, sambil tersenyum ia menyatakan bahwa itu fenomena biasa di Pacitan. “Tiap minggu, sekitar

200-an bus berangkat ke Jakarta. Tapi jangan salah, mereka yang naik bus itu bukan rombongan piknik atau tamasya, namun para pekerja komuter yang secara mingguan bolak-balik Jakarta-Pacitan.”

Sebanyak itu? “Ya. Jika satu bus katakanlah berisi 30 orang, kalikan saja dengan 200 bus, jumlahnya sudah sekitar 6.000 orang.

Itu baru satu minggu. Dalam satu bulan jumlah orang yang bolak-balik ke ibukota bisa mencapai puluhan ribu," jelas Effendie.

KomunikA sempat bertanya-tanya dalam hati, mengapa banyak warga Pacitan eksodus ke Jakarta? Mengapa tidak mengelola sumber alam setempat seperti warga di kabupaten-kabupaten lain? Namun setelah diajak berkeliling hingga ke pelosok kabupaten oleh Kepala Seksi Humas dan Protokol, Edi Suhermanto, pertanyaan itu langsung mendapatkan jawaban.

Terus terang, KomunikA baru ngeh kalau sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan ternyata terdiri dari tanah lereng berbatu yang tandus. “Jangankan tanaman pangan, di banyak tempat di Pacitan ini, alangalang saja enggan tumbuh. Di sini yang banyak cuma batu,” tutur Edi setengah berkelakar, menggambarkan kondisi wilayahnya.

Ia sendiri maklum kalau banyak warganya hijrah cari pekerjaan ke Jakarta. “Habis mau bagaimana lagi, nyatanya mau bertani sulit.

Akhirnya mereka cari penghidupan di kota,”

Batu andesit, melimpah di Kabupaten Pacitan.

(foto: hbk)

imbuhnya.

Kondisi wilayah yang “berat” itu tak urung membuat Bupati Pacitan, H Sujono, merasa pusing. “Kita pusing mencari program pembangunan yang cocok, karena 85 persen wilayah Pacitan terdiri dari bukit-bukit berbatu,” kata Bupati yang baru setahun menjabat ini.

Ia menyadari, resep membangun Pacitan harus disesuaikan dengan kondisi setempat, baik sumber daya alamnya, maupun sosial budayanya. “Kalau soal sumber daya manusia, Pacitan sebenarnya banyak orang pintar.

Nyatanya Presiden RI juga asalnya dari Pacitan. Menteri-menteri juga banyak yang berasal dari Pacitan. Cuma karena letak geografisnya terpencil dan kondisi geografisnya kurang mendukung, pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Pacitan itu spesifik, jadi penanganannya juga harus spesifik,” ujar bupati yang juga pengusaha ini.

Pacitan Berubah Gambaran umum selama ini, Pacitan adalah kabupaten "termiskin" di Jawa Timur.

Bupati Pacitan sendiri menyatakan, ketergantungan pada provinsi dan pusat masih sangat tinggi. Dalam Rencana APBD Tahun 2007, dana dari pusat mencapai 93,56%, dana dari provinsi 3,47% dan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 2,97%. “Kontribusi PAD masih sangat rendah. Hal ini erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yakni 148.481 jiwa atau 29,94% dan pengangguran sebanyak 6,91% Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga masih rendah, sekitar 4,46%,” imbuh bupati.

Namun ke depan, gambaran semacam ini akan segera hapus. “Ke depan Pacitan bertekad menghapus 'cap' negatif tersebut dengan mengubah pola pembangunan yang bertitik-tolak pada pemberdayaan masyarakat. Kita memiliki komitmen, Pacitan harus bangkit dan berubah,” kata Kepala Kantor Infokom Drs M Effendie MSi. Resep kebangkitan dan perubahan itu diwujudkan dalam bentuk Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbangmas) Pacitan, yang diluncurkan bertepatan dengan hari jadi Kab Pacitan ke 262 sekaligus peringatan setahun H Sujono menjabat sebagai Bupati Pacitan. Penggerak utama program ini adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam/pengembangan potensi wilayah dan peningkatan investasi.

Langkah pertama untuk membuka "Gerbangmas" adalah dengan membangun infrastruktur jalan raya, terutama jalan peng-

Bupati Pacitan, H Sujono.

(dok)

hubung antar kecamatan. "Ini penting, karena jalan yang mulus akan melancarkan perekonomian masyarakat," kata Sujono.

Setelah sarana perhubungan lancar, barulah upaya untuk menarik investor digenjot habis-habisan. "Saat ini sudah ada investor yang siap menanamkan modal untuk membangun instalasi pabrik bioenergi etanol berbahan dasar ketela pohon," imbuhnya.

Pacitan juga siap mengundang investor untuk menanamkan modal dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkekuatan 2 X 300 mega watt di Kec Sudimoro. "Nanti akan saya keluarkan daftar apa saja yang diperlukan untuk pembangunan PLTU, karena pembangunan ini membutuhkan kurang lebih 8.000 tenaga kerja. Pacitan sendiri bisa memenuhi kualifikasi sekitar 2.000 orang," kata Bupati.

Selain itu, investor juga turut diundang untuk mengembangkan potensi wilayah khususnya di bidang kehutanan, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan perumahan.

Bupati Sujono berharap, program "Gerbangmas" mendapatkan perhatian dari dinas/instansi terkait, pengusaha serta masyarakat. "Saya yakin, dengan kerjasama dan peranserta seluruh pihak, tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan, dan akhirnya kesejahteraan rakyat meningkat," pungkas Sujono.

Tamsilnya "resep bangkit ala Pacitan" telah dibuat. Tinggal mencari koki dan bumbu-bumbu yang pas agar bisa menghasilkan menu yang menggugah selera para investor.

"Kalau program ini sukses dilaksanakan, saya yakin jumlah warga Pacitan yang boro (mencari kerja--Red) ke luar kota bisa berkurang secara drastis," kata Effendie optimistis. (gunarjo@bipnewsroom.info)

Bangkit dengan Potensi Sendiri

R

ambutnya sudah memutih, namun semangatnya masih membara. Waginem (67 tahun) tak terlihat letih, kendati panas matahari memanggang kulitnya. "Pekerjaan saya sehari-hari ya begini ini, membeli ikan dan udang rebon dari nelayan yang baru turun dari perahu, lalu menjual kembali di TPI (Tempat Pelelangan Ikan--Red)," ujarnya.

Waginem adalah contoh warga yang enggan ikut boro ke Jakarta. "Saya pilih cari rejeki di sini. Kalau mau telaten, sebenarnya bisa kok hidup dari jualan ikan," imbuh warga pesisir Teleng ini.

Menurut perempuan bercucu lima ini, Pacitan sangat kaya akan hasil laut seperti lobster, ikan dan udang. "Tinggal dikembangkan saja," ujarnya mantap.

Di sudut Pacitan lain, tepatnya di perbatasan Ponorogo-Pacitan, Warjo (28 tahun) sibuk mengangkat batu andesit ke atas truk. "Sehari saya dibayar Rp20 ribu," katanya.

Sama seperti Waginem, ia juga memilih

12

mencari nafkah di desanya. "Buat apa ke Jakarta, di sini saya bisa makan kok," kata bapak satu anak ini.

Sementara di depan Goa Tabuhan, Wiranto (31 tahun) asyik mengasah batu alam untuk dijadikan akik. "Saya diupah Rp25 ribu sehari, lebih dari cukup untuk makan sekeluarga," katanya.

Sama seperti yang disampaikan Bupati Pacitan Sujono, jika mau ulet, sebenarnya potensi alam Pacitan masih sangat terbuka untuk dieksploitasi dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Di sektor kehutanan misalnya, Pacitan memiliki ribuan hektare hutan alam dan hutan buatan yang siap dimanfaatkan. Sektor pertanian dan peternakan masih sangat memungkinkan dikembangkan melalui intensifikasi. Pacitan juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun belum tergarap secara maksimal. Pantai-pantai yang memiliki potensi perikanan dan pariwisata di antaranya Pantai Teleng, Srau, Klayar, Bawur, Sidomulyo, Jetak, Wawaran, Bakung dan pantai Pringkuku. Sementara di sektor pari-

wisata, Pacitan masih memiliki puluhan goa yang belum digarap sebagai objek wisata, seperti goa Gong, Goa Putri dan Song Terus.

Semua potensi, jika diolah secara optimal, memiliki potensi besar dalam menyumbang PAD. "Tegasnya, kita dapat bangkit dengan potensi yang kita miliki sendiri. Hanya saja, kita memang butuh waktu untuk me-manage-nya secara baik, di antaranya melalui Gerbangmas yang telah dicanangkan Bupati beberapa waktu lalu," ujar Kepala Kantor Infokom Drs Effendie.

Kita tunggu saja, apakah "resep bangkit ala Pacitan" ini manjur untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka bisa bangkit berdiri dengan potensi sendiri. (hendra@bipnewsroom.info).

Kerajinan batu mulia, kebanggan Pacitan.

(foto: hbk)

Edisi Khusus Harkitnas/Tahun III/Mei 2007