Rp 20 Miliar untuk Mobdin Baru, Pemprov Dinilai Tidak Konsisten SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng dinilai tidak konsisten bila merealisasikan pembelian mobil dinas. Sistem sewa mobil dinas baru berjalan setahun sejak APBD
Perubahan 2012, namun kebijakan itu kini ditarik kembali. ‘’Dulu ketika membuat kebijakan sewa mobil berdalih menghemat, sekarang pembelian mobil dinas juga meng-
hemat. Semestinya Pemprov konsisten dengan kebijakan yang hendak diambil karena ini mengggunakan dana rakBersambung ke hal 7 kol 1
Pabrik Jamu Gentasari Digerebek CILACAP – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali melakukan penggerebekan jamu di Desa Gentasari Kroya, Cilacap dalam operasi Bersambung ke hal 7 kol 3 DISITA: Petugas BPOM Jateng menyita jamu dari pabrik PT Serbuk Manjur di Desa Gentasari, Cilacap, Senin (3/6). ■ Foto: Ant
■ Selasa Wage ■ 4 Juni 2013
Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000
TAHUN KE 28 NO: 77 TERBIT 24 HALAMAN ISSN 0215 3203
8
GEBYAR
Ogah Anaknya Jadi Saksi ARTIS Lidya Kandau tidak mau anak-anak jadi saksi perkara perceraiannya dengan Jamal Mirdad.
SOROT LAMPU: Plasa Simpanglima berbalut sorot lampu pada malam hari. ■ Foto: Felek
SEMARANG SQUARE
17
Warga kuningan Tak Percaya Pemkot Bisa Atasi Rob WARGA kecewa dengan pemerintah yang tidak segera turun tangan atasi tanggul jebol sehingga mengakibatkan rob.
SEMARANG
19
Menduga Ada Monopoli di Pelindo Pengusaha Palayaran Demo PROTES Terhadap monopoli di pelabuhan, pengusaha pelayaran dan bongkar muat unjuk rasa.
Oknum TNI Aniaya Pemuda Hingga Tewas SEJUMLAH oknum anggota TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda warga Ambon yang tinggal di Kota Semarang. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro tengah melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan telah mengamankan sejumlah anggota TNI. mun Jorganizer Hamdani bersikaplah netral, agar tidak memperkeruh suasana. Hayoe Puspietazeewee TNI kan seharusnya melindungi warga Indonesia bukan malah menganiaya warga, pasti ada alasannya dibalik kejadian itu... Bersambung ke hal 7 kol 1
PLASA SIMPANGLIMA TINGGAL 6 TAHUN SEMARANG - Keberadaan Plasa Simpanglima hanya memiliki masa BOT (Build Operate and Transfer) sekitar enam tahun lagi. Bangunan plasa di jantung Kota Semarang kini mengalami penurunan pendapatan, sehingga bangunan tersebut perlu direvitalisasi agar lebih optimal. “Plasa Simpanglima secara fungsi kurang optimal. Yang dulu ramai, sekarang relatif menurun,” ungkap Kepala bidang Kerja sama Setda Kota Semarang Agus Sutyoso, Senin (3/6) Bangunan plasa, lanjut dia, secara pengelolaan terbagi dua paket. Di mana lahan merupakan bekas gedung Wisma Pancasila dan gedung pariwisata. “Plasa I saat ini dimanfaatkan
bangunan mal atau yang dikenal dengan sebutan Plasa Simpanglima dan parkir. Dalam perjanjian BOT akan habis ma-
sa kerja samanya pada tahun 2019. Untuk plasa 2 atau bangunan hotel yang memanfaatkan bangunan bekas gedung Pariwisata baru akan habis pada delapan tahun setelah plasa 1 atau tahun 2027,” urai Agus. Pejabat sementara (Pjs) Dirut PDAM ini menambahkan, tidak optimalnya bangunan yang berada di ‘jantung’kota Semarang itu saat ini menjadi perhatian pemerintah kota. Karena kondisi tersebut, lanjut dia, pemerintah beberapa saat melontarkan gagasan perlunya dilakukan revitalisasi bangunan. Langkah ini dinilai perlu dilakukan mengingat perlunya optimalisasi bangunan.
Pengelola Berharap Perpanjangan SEMARANG - Pengelolaan Plasa Simpanglima sejak awal menggunakan aturan hukum yang tertuang dalam model ‘strata title’. Direktur Aset PT Arga Mukti Pratama, Linda Rusnany mengemukakan, kontrak pengelolaan akan berakhir pada tahun 2019 mendatang. Kendati demikian, dia meminta stakeholder juga memahami aturan yang tertuang dalam model ‘strata title’ di awal perjanjian. Foto: Wahid
Linda Rusnany
Bersambung ke hal 7 kol 3
Dewan Pemalas Harus Diumumkan
gota dewan tak hadir dalam setiap sidang paripurna. Menang menurut dia, yang dilihat hanya daftar hadir dan sudah dinyatakan kuorum karena lebih dari 50 persen yang hadir. Namun menurutnya BK mempunyai catatan sendiri tentang kehadiran dewan yang tak melulu didasari daftar kehadiran. “Kita punya data siapa-siapa yang tidak hadir dan kami tidak berpatokan pada daftar hadir. Kehadiran dalam paripurna ini harus diprioritaskan karena mengambil keputusan. Jika memang tidak bisa hadir, harus memberikan alasan yang jelas,” tegasnya. ■ mun—sn
Bersambung ke hal 7 kol 3
terbuka absensi anggota dewan dalam sidang paripurna, Rabu (5/6) besok. Pasalnya, dalam rapat gabungan pimpinan beberapa waktu lalu telah disepakati bahwa pimpinan dewan yang akan bertindak memberikan sanksi setelah para anggota dewan malas tersebut tak hadir dalam empat kali sidang paripurna.
SEMARANG - Malasnya anggota DPRD Jateng untuk melaksanakan tugas kedewanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 harus ditindak. Lembaga legislator itu juga diminta mengumkan daftar siapa saja anggotanya yang mulai tak disiplin. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi telah meminta Badan Kehormatan (BK) untuk melakukan shock teraphy bagi anggota dewan yang malas. Hal ini dilakukan agar anggota dewan le-
bih mengutamakan tugasnya sebagai wakil rakyat, dan tak lebih mengutamakan turun ke daerah pemilihan (Dapil) untuk bersosialisasi menjelang pencalegan. “Kami sudah memerintahkan BK tegas dan memberikan shock teraphy. Solusinya bagaimana, itu sudah saya serahkan kepada BK,” kata Rukma, kemarin. Sementara itu Wakil Ketua BK DPRD Jateng Wahyudin Noer Aly meminta pimpinan dewan mengumumkan secara
Limbah sabut kelapa, atau akrab dengan sebutan tepes yang selama ini cuma sekadar untuk kayu bakar, namun ternyata bisa disulap menjadi barang yang lebih berdaya guna. Dengan pengolahan modern, tepes diolah menjadi sebutret, bahan yang bisa digunakan untuk kasur, bahan jok meubelair, jok mobil, pesawat dan kapal.
Inovasi Petani Purbalingga
PETANI yang tergabung dalam Kelompok Tani Sri Lestari V Desa Penoleh, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga terus melakukan inovasi. Mereka yang bergelut membuat kerajinan dari limbah sabut kelapa atau akrab dengan sebutan tepes, mencoba untuk membuat sebutret (serat sabut kelapa keriting berkaret alam). ”Limbah tepes biasanya selama ini hanya difungsikan un-
■ Umumkan Terbuka “Yang saya inginkan dibacakan saja siapa yang hadir. Tapi formatnya seperti apa biar
pimpinan dewan yang mengatur,” katanya. Ia menyatakan dalam sidang paripurna ketiga beberapa waktu lalu, Pimwan juga telah melayangkan surat ke pimpinan fraksi untuk menegur anggotanya yang malas mengikuti sidang. Dan menurut dia telah disepakati jika pada sidang paripurna keempat tak ada perbaikan, maka pimwan harus mengumumkan secara terbuka. Ia menyatakan dalam catatan BK lebih dari 50 persen ang-
Limbah Sabut Kelapa pun Jadi Kasur tuk pengganti kayu bakar, tetapi setelah kami mendapat pelatihan dari dinas Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan (Dintanhutbun), bahan baku tepes kami manfaatkan untuk membuat sebutret,” tutur Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Karsidi, kemarin. Proses pembuatan sebutret, jelas Karsidi, diawali dengan menggiling tepes dengan mempergunakan mesin pemecah kulit kelapa untuk memperoleh serat. Serat ini dipisahkan dari dengan bagian serat panjang dan halus, serat kasar, serat pendek-pendek dan serat keriting atau berombak. ”Serat yang dipakai untuk membuat
sebutret yang keritingd an berombak,” katanya. Serat sabut kelapa yang sudah bersih, dipuntir/dipintal baik secara manual atau dengan mesin. Pintalan digulung, digilas dan dioven selama 2-3 jam pada suhu 80 derajat celsiBersambung ke hal 7 kol 1
SEBUTRET: Pengunjung melihat sebutret buatan Kelompok Tani Sri Lestari V Desa Penoleh, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, yang sedang dipamerkan. Sebutret dibuat dari olahan limbah sabut kelapa. ■ Foto: Joko Santoso