■ Minggu Pahing ■ 20 Oktober 2013 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000
TAHUN KE 28 NO: 208 TERBIT 16 HALAMAN ISSN 0215 3203
Penjaga Disekap, Brankas BRI Dibobol KENDAL - BRI Unit Truko di Jalan Raya Truko Kecamatan Kangkung, Kendal disatroni tiga perampok Sabtu (19/10) dinihari sekitar pukul 01.30 WIB. Kawanan perampok, menyekap penjaga malam dan berhasil menjebol brankas serta membawa kabur uang yang nilainya diperkirakan ratusan juta rupiah.
Tidak ada korban jiwa dalam perampokan tersebut, namun kawanan perampok merusak kamera CCTV dan membawa kabur server CCTV. Penjaga malam berhasil melepaskan ikatan tangan Sabtu pagi setelah kawanan perampok pergi, selanjutnya melaporan perampokan ke polisi. Polisi mencurigai pelaku menggunakan mobil Kijang Innova H 8979 RW yang diparkir sekitar 10 meter sebelah barat lokasi. Tim identifikasi Polres Kendal mencari sidik jari yang tertinggal di kaca pintu depan, dan memeriksa brankas milik BRI Unit Truko yang sudah dirusak dan dijebol. Salah satu saksi Dim Rois (46) mengatakan, saat hendak melaksanakan shalat subuh dirinya melihat mobil Kijang Innova H 8979 RW yang diparkir di halaman ruBersambung ke hal 2 kol 1
SEMARANG SQUARE
3
Perampas Motor Beraksi Siang Hari PERAMPAS motor kini semakin nekat saja. Mereka tidak hanya beraksi di malam hari namun juga di siang atau sore hari ketika lalu lintas ramai. Perampasan di Jalan Arteri Soekarno Hatta terjadi pukul 16.00 sedangkan di Jalan Sugiyopranoto terjadi jam 11.00.
GEBYAR
8
Kangen Jajanan Murah FATIN Shidqia Lubis menolak menjalani pendidikan model homeschooling. Alasannya dia ingin melewatkan masa masa SMA yang begitu indah bersama dengan teman-temannya. Dia mengaku selalu kangen dengan teman-teman SMA nya termasuk jajalan murah di sekolah. Dengar bel sekolah rasanya seperti di surga.
PESONA
Mandi Air Umbul Tlatar Bikin Awet Muda MENURUT cerita rakyat setempat mandi di Umbul Tlatar akan menjadi awet muda.
16
DPP Demokrat Ancam Pecat Pelaku Suap Musda
Anggota DPRD Jateng Diperiksa KPK
OLAH TKP: Sejumlah polisi melakukan olah TKP di lokasi perampokan Bank BRI Unit Truko Kendal, kemarin. ■ Foto: Agus Umar-yan
Upah Buruh Borongan Harus Sesuai UMK SEMARANG - Para gubernur diminta konsisten menggunakan keputusan Dewan Pengupahan Daerah, dalam menentukan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja. Gubernur juga diwajibkan membuat roadprogram tahapan-tahapan upah minimum yang harus dilampaui industri padat karya sesuai dengan tuntutan buruh, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan industri. Hal itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar saat menjadi narasumber di hadapan 834 wisudawan sarjana dan diploma Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, di kampus Jalan Kaligawe, Semarang, Sabtu (19/10). Muhaimin menyatakan, kemampuan industri juga harus menjadi perhatian serius, sebab saat ini tidak sedikit industri padat karya yang megap-megap. Sehingga roadprogram gubernur tak boleh mengabaikan kemampuan industri bersangkutan. Pernyataan ini menyusul upaya untuk menguatkan De-
SEMARANG - DPP Partai Demokrat mengancam memecat kadernya jika terbukti melakukan praktik politik uang (money politics) dalam Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jateng. DPP berharap para kader maupun calon ketua DPD bermain bersih dengan tidak ada praktik suap menyuap. Anggota Divisi Pembinaan Organisasi DPP Partai Demokrat Sahat Saragih, Sabtu (19/10) menyatakan, jika terbukti dalam Musda ada politik uang akan diberi sanksi pemecatan. “Karena itu saya berharap siapa saja yang mengetahui adanya politik uang (dalam Musda) harus dilaporkan ke DPP. Jika praktik jual beli dukungan itu terbukti, pastinya akan ada sanksi yang sangat berat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan partai. Kebetulan pada pelaksanaan Musda nanti saya turun ke Jateng,” tegasnya. Dia menambahkan, pada Musda kali ini akan ada agenda Pramusda. Artinya, agenda itu merupakan persiapan untuk menuju puncak pelaksanaan Musda. Isi agendanya, untuk mensosialisasikan aturan yang baru mengenai tata tertib dalam
Partai Demokrat. Terkait dengan jadwal pelaksanaan Musda, Sahat menyatakan saat ini belum diba- has di DPP. DPP masih fokus pada agenda pertemuan seluruh kader di Sentul Bogor pada 26 Oktober ini. Jadwal pelaksanaan Musda akan dibahas nanti setelah acara pertemuan seluruh kader itu. “Saat ini masih dalam proses pengumpulan kelengkapan berkas calon ketua DPD Jateng. Jadi calon-calon yang berkasnya belum lengkap masih diberikan kesempatan untuk melengkapinya,” tandasnya.
Dualisme ahli waris Sunan Kalijaga ini memamng menjadi keprihatinan tersendiri. Setidaknya, masyarakat berharap agar ketokohan sang Sunan tidak dinodai dengan ketidakrukunan para keturunannya.
Ontran-ontran Dualisme Ahli Waris Sunan Kalijaga (2-Habis)
MENJADI sorotan publik, munculnya ketidakrukunan para ahli waris Sunan Kalijaga. Yang sangat mencolok terkait pelaksanaan prosesi jamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang beberapa waktu lalu sampai dilakukan dua kali, oleh dua kubu berseberangan Yayasan Sunan Kalijaga dengan Kasepuhan Kadilangu. Kedua belah pihak memang mengaku telah menempuh jalur persuasif untuk meredam semakin parahnya polemik. Namun karena masing-masing ngotot merasa benar secara juridis formal dan lebih berhak menggelar jamasan, jadilah puncak tradisi Grebeg Besar yang rutin diadakan tanggal 10 Dzulhijah atau bersamaan Idul
■ Idealisme Salah satu calon ketua DPD Demokrat Jateng, Prajoko Haryanto mengungkapkan soal adanya rumor politik uang menjelang Musda bisa saja terjadi. Namun dia memastikan bukan dirinya yang melakukan praktik jual beli dukungan. “Saya itu kader calon DPD Demokrat yang paling tidak punya uang. Jadi tak mungkin kalau saya yang melakukannya,” imbuhnya kepada Wawasan, Sabtu (19/10).
SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kader Demokrat di Jateng yakni mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap, Tridianto, Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Wonogiri, Tety Indarti, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal, Eko Kusmono dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Blora, Bambang Susilo. Tridianto menolak panggilan KPK karena dianggap surat panggilan mengganggu privasinya, yakni dikirim ke tiga orang istrinya. Sedangkan Tety Indarti yang juga anggota DPRD Jateng membenarkan dirinya dipanggil KPK. Mengaku sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, Tety memenuhi panggilan dari KPK kemarin. Dia menyatakan, sebagai warga negara harus patuh kepada aturan hukum yang ada. “Iya saya kemarin memenuhi panggilan KPK. Saya diperiksa selama 10 jam. Saya dipanggil KPK sebagai
Bersambung ke hal 2 kol 3
Bersambung ke hal 2 kol 3
Foto: Dok
Muhaimin Iskandar wan Pengupahan Daerah, dengan diterbitkannya aturan baru yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum tertanggal 2 Oktober 2013. Permenakertrans ini mengasusmikan kalau yang menentukan besarnya upah adalah Dewan Pengupahan Daerah, bukan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Bersambung ke hal 2 kol 3
Kutang Antakusuma pun Dijamas Dua Kubu Adha 1434 H kemarin, pusaka Kutang Antakusuma dan Keris Kiai Carubuk dua kali disucikan. “Upaya kekeluargaan sudah ada, sebab kami itu prinsipnya ingin rukun. Ono rembug ayo dirembug. Mari warisan Eyang Sunan Kalijaga dikelola bareng-bareng secara adil dan proporsional. Tapi hati mereka seperti tidak tersentuh sama sekali. Ya mangga kalau mau menyelenggarakan jamasan sendiri. Toh pusaka Keris Kiai Sirikan, yakni ageman atau busana khusus sesepuh setiap kali melakukan jamasan oleh Sesepuh Kadilangu terdahulu yakni R Soedioko diserahkan kepada saya,” tutur Soedjono, sesepuh Kadilangu . Lebih lanjut dijelaskan, ritual jamasan pusaka Kutang On-
tokusuma dan Keris Kiai Carubuk telah dilaksanakan turun-temurun sejak meninggal-
nya Sunan Kalijogo. Yakni sejak jaman panembahan, pangeran, kepala perdikan, sampai se-
KEWAJIBAN JAMASAN: Tim Jamasan Kasepuhan Kadilangu dipimpin R Soedjono menggelar jamasan pusaka Keris Kiai Carubuk dan Kutang Ontokusuma. ■ Foto: sari jati-yan
karang yakni sesepuh. Adapun dasar dari kewajiban dan wewenang sesepuh untuk melakukan penjamasan pusaka Sunan Kalijaga tertuang dalam pengukuhan paguyuban ahli waris dan keluarga Kadilangu nomor Not/1/1982/P.N/DMK tertanggal 15 Januari 1988. “Sedangkan hak dan kewajiban sesepuh sendiri tertuang dalam hasil Musyawarah Paripurna Keluarga (MPK) yang mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban serta penghasilan sesepuh Kadiangu nomor 1/A.MPK/VI/1991 pasal 3 huruf c, yang intinya menerangkan bahwa sesepuh wajib memelihara kelestarian kegiatan,” terangnya. Bersambung ke hal 2 kol 3