■ Kamis Kliwon ■ 23 Oktober 2014 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000
TAHUN KE-29 NO: 205 TERBIT 24 HALAMAN - ISSN 0215-3203
Persis vs Martapura Rusuh, Suporter Tewas SOLO Kerusuhan suporter bola kembali terjadi di Solo. Pertandingan babak delapan besar Divisi Utama antara Per sis Solo kontra Martapura FC di Stadion Manahan, Rabu (22/10) berakhir bentrok antara suporter dan polisi. Seorang penonton tewas, satu motor po lisi dibakar dan sejumlah ken daraan mengalami kerusakan. Tak diketahui pasti penyulut aksi kerusuhan tersebut. Yang jelas, saat duel memasuki me nitmenit akhir, sebuah kem bang api meledak di pinggir lapangan sisi timur. Bersamaan dengan itu ribuan suporter di tribun selatan turun dan beru
saha masuk ke lapangan dan dihalau petugas gabungan po lisi dan TNI. Kondisi semakin kacau sete lah massa yang berada di tri bun timur masuk ke lapangan. Polisi yang coba menghalau justru terlibat bentrok dengan penonton. Aksi saling serang dan lempar batu tak terhindar kan, sehingga pemain dan ofi sial kedua tim diamankan ke dalam stadion. Polisi yang coba Bersambung ke hal 7 kol 3
RUSUH : Suporter dan polisi terlibat bentrokan di Stadion Manahan Solo, Rabu (22/10). Penonton mengamuk usai laga Divisi Utama Persis Solo melawan Martapura FC berahir imbang 11. Inzet: Sepeda motor polisi dirusak massa. ■ Foto: SMNet work/Yoma Times Suryadi
KIH Kuasai DPRD Jateng SEMARANG - Sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng, Rabu (22/10) berlangsung alot dan panas. Puluhan anggota DPRD melakukan aksi walkout, yakni Fraksi Gerindra sebanyak 11 orang, Fraksi Golkar (10 orang), Fraksi PAN (10 orang) dan Fraksi PKS 10 orang. Kendati tanpa anggota keempat fraksi, namun pimpinan sidang paripurnan tetap menetapkan alat kelengkapan dewan karena dianggap sudah kuorum. Pimpinan komisi dikuasai partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) plus PPP dan De-
Fraksi PKS, dan Amir Darmanto sebagai wakil ketua. Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng, Ahmadi membantah ada main mata dengan Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya, peng-
SEMARANG - Menanggapi ricuhnya pemilihan Ketua Komisi tanpa empat fraksi, bisa jadi menyalahi aturan. Namun, kekuatan hukum yang akan dilakukan oleh FPAN bisa dianggap lemah lantaran masalah kekuasaan dalam DPRD hanya mengikat di dalam anggotanya. Tak menutup kemungkinan, hal itu dibatalkan jika melanggar jauh dari tatib yang telah disepakati. Pengamat Politik Undip Teguh Yuwono mengatakan, dewan yang meneruskan sidang paripurna menentukan kelengkapan dewan harus memahami isi tatib. Meski baru disahkan beberapa waktu lalu, tatib menjadi pegangan dalam menentukan keputusan bersama. “Kalau di DPR, pernah ada
Bersambung ke hal 7 kol 1
Bersambung ke hal 7 kol 1
mokrat. Sedangkan Gerindra, Golkar, PAN dan PKS sama sekali tak memperoleh kursi pimpinan di Komisi. (lihat grafis) Fraksi Partai Gerindra menyatakan adanya indikasi peBersambung ke hal 7 kol 3
Ketua Fraksi PKS Dicopot SEMARANG - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jateng, Hadi Santoso dicopot dari jabatannya karena dianggap main mata dengan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembentukan komisi. DPP PKS memutuskan Jamaludin menggantikan Hadi sebagai ketua
6
GEBYAR
Jaga Kemesraan dengan Suami AKTRIS cantik Rianti Catwright kini benarbenar dalam masa supersibuk. Se lain bergelut di dunia akting atas perannya di sinetron Diamdiam Suka, wanita ber usia 31 tahun itu ternyata punya bisnis baru, yaitu se buah spa. Nah, super sibuk dengan aktivitas di luar ru mah, Rianti ternyata te tap mampu menjaga kemes raan ba reng suami nya, Cassa nova Alfon so.
KENDAL-DEMAKGROBOGAN
22
Proyek Rp 38 Miliar Gagal Lelang PROYEK senilai Rp 38 mi liar di Dinas Bina Merga Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kendal gagal lelang. Penyebabnya selain adminis trasi dari rekanan tak leng kap, proyek yang akan dikerjakan sudah dikerjakan PSDA Provinsi dan ada juga yang tak ada pendaftarnya.
Seharusnya Kompromi
Tamzil Didakwa Rugikan Negara Rp 2,8 Miliar SEMARANG - Ir H Muhammad Tamzil (53), mantan bupati Kudus periode 20032008, terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan sarana prasarana (sarpras) pendidikan Kudus tahun 2004 didakwa merugikan keuangan negara sebesar sekitar Rp 2,8 miliar. Bersama Drs Ruslin, selaku mantan Kepala Dinas Pedidikan Kabupaten Kudus dan Abdul Gani Aup, Direktur CV Gani dan Son (dituntut terpisah), Tamzil dinilai secara melawan hukum membuat kebijakan pengadaan. “Bahwa atas perbuatan terdakwa berdasarkan audit perhitungan, negara dirugikan sebesar Rp 2,8 miliar. Kerugian dinilai dari total yang dibayar Rp 21,5 miliar dikurangi PPN dan PPh Rp 2,2 miliar yang dikurangi jumlah pengadaan yang dikeluarBeribu harapan disampaikan masyarakat terkait kepemimpinan Jokowi-JK sebagai presiden/wapres. Penegasan Jokowi untuk meningkatkan kemajuan kemaritiman Indonesia, juga menjadi angin segar bagi para nelayan di Kota Tegal. RIBUAN nelayan di Kota Tegal berharap kementerian kemaritiman dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak semakin menambah beban para nelayan dalam mengurus berbagai surat izin untuk melaut. “Sudah terlalu banyak instansi di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merecoki urusan nelayan. Bukannya menyejahterakan, justru semakin mempersulit nelayan,” tegas Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Eko
kan CV Gani dan Son sebesar Rp 16,3 miliar,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jateng Enria Tampubolon dalam dakwaannya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (22/10). Kasus bermula saat Tamzil berniat membeli sarana pendidikan bagi siswa di Kudus dalam sebuah paBersambung ke hal 7 kol 3 SIDANG PERDANA: Mantan Bupati Kudus M. Tamzil, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan sarana prasarana pendidikan Kabupaten Kudus saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Semarang, Selasa (22/10). ■ Foto: Antara
Harapan Nelayan Tegal pada Jokowi-JK
Ingin Perizinan Melaut yang Rumit Dipangkas Susanto, Rabu (22/10). Menurut Eko, untuk bisa pergi melaut, setidaknya satu kapal harus mengantongi 23 dokumen dari instansi yang berbeda-beda. Ironisnya, jika satu dokumen tercecer atau habis masa berlakunya, nelayan bisa ditangkap sewaktu-waktu oleh petugas keamanan laut ketika berada di luar wilayah. Banyaknya dokumen itu, PEMBEKALAN : Seorang nelayan nampak mempersiapkan perbekalan untuk pergi melaut setelah satu bulan mengurus dokumen izin melaut. ■ Foto: Haikal-yan
meliputi surat izin berlayar dari kantor Syahbandar, surat izin usaha perikanan dari Dinas Kelautan, surat izin tentang radio komunikasi dari Dinas Perhubungan, dokumen kesehatan awak kapal dari kantor kesehatan di pelabuhan, dan lainlain. Ditambahkan dia, masa berlaku tiap dokumen itu rata-rata hanya berumur satu tahun. Sebab, mengurusnya harus satu per satu dan prosesnya memakan waktu lama, batas kadaluarsa tiap dokumen itu berbeda. Rumitnya masalah perizinan Bersambung ke hal 7 kol 1