WAWASAN 31 Oktober 2014

Page 1

■ Jumat Pon ■ 31 Oktober 2014 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000

TAHUN KE-29 NO: 212 TERBIT 24 HALAMAN - ISSN 0215-3203

Mbah Maimun Tak Hadiri Muktamar PPP SDA JAKARTA - PPP kubu Suryadharma Alie, Kamis (30/10) menggelar Muktamar ke VIII di Jakarta, meski Menkum HAM sudah menerbitkan SK kepengurusan kubu Romahurmuziy. Namun muktamar ini batal dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair (Mbah Maimun). Muktamar versi SDA itu digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, dimulai sekitar pukul 14.35 WIB. Mbah Maimun diwakili oleh anaknya, Gus Yasin Muhaimin Zubair. Dalam sambutannya, Gus Yasin menyampaikan permohonan maaf Mbah Maimun tak hadir dalam Muktamar itu. “Beliau berpesan pada muktamirin untuk KMP DI MUKTAMAR: Sejumlah pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih saat menghadiri Muktamar PPP versi Suryadharma Alie, di Jakarta, Kamis (30/10). ■ Foto: Antara

senantiasa benar-benar ikhlas, lillahi ta’ala dalam muktamar kali ini dengan niat kepada Allah, “ ucap Gus Yasin yang mengenakan batik hijau. “Semoga apa yang dijalankan oleh kita dapat magfirah sehingga PPP bisa kembali utuh seperti partai yang mempersatukan umat yang benarbenar menjunjung tinggi persatuan,” imbuhnya. “Beliau minta maaf karena tak bisa hadir,” tambahnya lagi. Sementara itu, panita pelaksana Nita Yudi dalam sambutannya mengatakan Muktamar VIII ini dihadiri perwakilan 28 DPW se-Indonesia dengan total kader DPC yang hadir adalah 853. Lebih banyak dari yang diduga sebelumnya. “Kami menduga seolah-olah akan runtuh dan terjun bebas, ternyata tekad kita semakin kuat menyelamatkan rumah besar umat Islam. Semoga Allah mencatat-

Bersambung ke hal 7 kol 1

KIH dan KMP Harus Berunding ■ Perpecahan DPR Ancam Rakyat

DPRD Jateng Kisruh, RAPBD Terancam Molor

JAKARTA - Sejumlah pihak menyayangkan perpecahan yang terjadi di DPR hingga muncul DPR tandingan yang dibuat Koalisi Indonesia hebat (KIH). Kondisi ini jika dibiarkan justru bisa mengganggu negara. Sehingga, disarankan Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih bermusyawarah demi rakyat. Menkum HAM Yasonna H Laoly mengaku akan berusaha mendekati para anggota dewan di Komisi III untuk menyelesaikan masalah ini. “Saya akan berusaha mendekati teman-teman di Komisi III. Saya sedih ini berbahaya. Kalau ini terjadi, negara setop,” kata Yasonna di ruang kerjanya di Kantor Kemenkum HAM, Jalan Rasuna

GEBYAR

2

Sempat Tak Pede

SELALU ada tren baru ter­ kait dengan kecantikan. Sebut saja sulam alis, sulam bibir, hingga yang terbaru gigi kelinci. Ya, jika dulu gigi kelinci dianggap lucu, maka sekarang hal tersebut bisa menambah kecantikan pada seseorang. Beberapa se­ lebriti yang menambal gigi mereka seperti gigi kelinci antara lain Vega Ngatini dan juga Olla Ramlan. Sedikit berbeda dengan para seleb yang mengubah pe­ nampilannya tersebut, Anisa Rahma Adi justru sempat tak percaya diri dengan gigi ke­ linci yang dimilikinya.

Said, Jakarta Selatan, Kamis (30/10). Dia menjelaskan, pemerintah kemungkinan akan mengajukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) pada Januari 2015. Di sana mereka juga akan mengajukan RAPBNP. Dengan kondisi ini, maka rencana itu mungkin akan terganggu. Dia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo didesak koalisinya di DPR untuk menerbitkan Perppu UU MD3 terkait kondisi di parlemen. Tetapi desakan itu masih sebatas wacana saja. Hal itu diungkapkan seskab Andi Widjajanto, di Kantor Setneg, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (30/10). Andi mengatakan belum ada usulan konkret terkait pembuatan Perppu UU MD3. “Belum ada usulan kongkret ke arah sana ya, biasanya kalau ada usulan seperti itu akan ada kajian-kajian,” ujarnya. Andi menambahkan, kajian tersebut akan diolah oleh Kemenko Polhukam dan Lembaga Ketahanan Nasional. Akan tetapi sampai sekarang belum ada usulan tersebut. “Tapi sampai sekarang belum ada,” ujarnya. Terkait kisruh politik di DPR, Presiden melalui Andi menyampaikan agar Koalisi

pun meminta agar para anggota dewan menghentikan perpecahan ini. Yasonna juga ber-

Bersambung ke hal 7 kol 3

rintah Provinsi Jateng baik di eksekutif mau pun legislatif keduanya harus bersungguhsungguh dalam memikirkan RAPBD 2015. Meski pihaknya masuk dalam Fraksi yang walk out, namun ia mendorong RAPBD harus diselesaikan segera mungkin lantaran Jateng memiliki batas akhir pembahasan hingga 30 November. “Sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015, jadwal pengesahan adalah 30 November 2014. Seharusnya hari ini buku

RAPBD 2015 juga sudah kami terima, namun belum ada yang masuk. Tapi saya maklum, mungkin eksekutif juga sedang melihat kondisi di sini (DPRD Jateng-red,” ungkap Riyono di DPRD Jateng, Kamis (30/10). Riyono menambahkan, meski secara konstitusi Gubernur tidak memiliki wewenang untuk memediasi dewan, namun jika di DPRD Jateng memiliki masalah maka Gubernur menjadi salah satu unsur yang bisa memediasi pihak bermasalah.

Bersambung ke hal 7 kol 3

■ Korupsi GLA Karanganyar

Kejati Bidik Pengurus Parpol

Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat memiliki solusi. “Sehingga pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh untuk bisa jalankan peran masing-masing,” pungkasnya. ■ Tak Diobral Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, jika bukan hal genting tak perlu dikeluarkan Perppu. “Saya kira kita tidak boleh obral itu Perppu, itu kan kalau keadaannya memaksa,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakpus, Kamis (30/10). Ia menjelaskan, Perppu baru dapat dikeluarkan jika kondisi negara genting dan memaksa. Namun, persoalan MD3 ini dinilai JK masih bisa diselesaikan melalui jalan musyawarah. “Ini masih bisa dimusyawarahkan,” sambungnya. Bersambung ke hal 7 kol 1

SEMARANG - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jateng mengembangkan kasus dugaan korupsi dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar dengan tersangka mantan bupati, Rina Iriani Sriratnaningsih. Pengembangan ditujukan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas aliran dana tersangka, Bupati Karanganyar dua periode 20032013 itu. Di antaranya terhadap sejumlah pengurus partai politik di Karanganyar, penerima uang panas Rina yang diduga hasil korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Hartadi kepada wartawan mengakui, adanya pengembangan penyidikan itu. Meski begitu, Kajati menolak berkomentar terkait calon tersangka dari unsur pengurus parpol. “Ya. Benar ada penyidikan terhadap mereka,” katanya didampingi Asisten Tindak

Pidana Korupsi, Masyhudi dalam jumpa pers di Hotel Horison Semarang, Kamis (30/10). Pengembangan dilakukan atas temuan fakta sidang yang mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan mereka. “Terdakwa Rina saat ini masih si-

dang. Dalam sidangnya, ada fakta yang ditemukan dan ditindaklanjuti tim jaksa. Itu dijadikan kajian penyidik dan ditindaklanjuti apa ada keterlibatan dan bisa dipertanggungBersambung ke hal 7 kol 1

Enthus Pasang Wayang Jokowi-JK di Ruang Kerja

Bukan Melecehkan, Tapi Foto Resmi Belum Ada

Sindikat Pembuatan SIM Palsu Dibongkar SINDIKAT pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu, dibongkar jajaran Polres Sragen, Sabtu (25/10). Pelaku, Kusno (50), warga Dusun Dukuh, Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Sragen, dibekuk petugas kepolisian.

USUT punya usut, Enthus memasang gambar wayang Jokowi-JK lantaran kesulitan mencari foto di pasaran. Meskipun ada foto yang dijual di sejumlah toko, tapi dirinya belum tahu pasti ukuran ideal yang diterapkan oleh Sekretariat Negara. “Daripada kosong tidak ada

14

Yusril Ihza Mahendra

JK: Perppu Tak Bisa Diobral

Kalau tidak kocak, bukan Enthus Susmono namanya. Ya, Bupati Tegal yang telah didaulat sebagai dalang nyentrik ini, terpaksa memasang foto wayang Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di ruang kerjanya. Lho kenapa?

JATENG REGION

Foto: Ant

SEMARANG - Alotnya pembahasan pengisian alat kelengkapan di DPRD Jateng mengancam realisasi pembangnan di Jateng terhambat. Pasalnya, jika RAPBD 2015 tak segera diselesaikan, maka kembalinya pagu (batas anggaran maksimal) 2014 yang akan digunakan. Hal tersebut berarti tahun infrastruktur tak akan berjalan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah direncanakan. Anggota Fraksi PKS Jateng A Riyono mengatakan, Peme-

foto Presiden dan Wakil Presiden di ruangan saya, lebih baik foto wayang saja yang saya pasang,” kata Enthus. Wayang kedua pimpinan negara Indonesia itu, kata Enthus, merupakan koleksinya sendiri. Dengan hadirnya wayang itu, diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni pewayangan. WAYANG PRESIDEN: Bupati Tegal Enthus Susmono bersama staf di ruang kerjanya yang terpasang wayang Presiden dan Wakil Presiden RI. ■ Foto: Haikal-yan

Enthus menegaskan, selain di ruang kerjanya yang belum terpasang foto Jokowi-JK, di sejumlah instansi di Pemkab Tegal juga belum terpasang. Enthus menduga, mereka juga kesulitan mendapatkan foto tersebut. “Ini cuma inisiatif saya saja. Kalau nanti sudah ada fotonya, pasti akan saya ganti,” kata Enthus sembari mengumbar senyumnya kepada sejumlah awak media. Enthus mengungkapkan, pemasangan wayang golek dan wayang kulit Jokowi-JK di ruBersambung ke hal 7 kol 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.