WAWASAN 09 Nopember 2014

Page 1

■ Minggu Pahing ■ 9 November 2014 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000 TAHUN KE-29 NO: 221 TERBIT 16 HALAMAN - ISSN 0215-3203

Jokowi Bertemu Obama dan Putin

LAWATAN PERDANA : Presiden Joko Widodo (kiri atas) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melambaikan tangan sebelum lepas landas untuk melakukan kunjungan kerja perdana ke luar negeri di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (8/11). Presiden Jokowi akan menghadiri tiga acara di tiga negara yakni China, Myanmar dan Australia. Foto: ■ Antara

PPP Status Quo JAKARTA - PPP kubu Suryadharma Ali dan Djan Faridz telah melayangkan gugatan ke PTUN terhadap Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy (Romi). Kini, PTUN telah mengeluarkan keputusan penundaan terhadap SK Kemenkum HAM itu. “PTUN sudah mengeluarkan putusan provisi,” kata politisi PPP kubu Suryadharma, Ahmad Yani, Sabtu (8/11). Konsekuensi dari putusan itu adalah penundaan pemberlakuan SK Kemenkum HAM yang mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy hingga PTUN mengeluarkan putusan akhir

yang berkekuatan hukum tetap. SK Menkum HAM itu bernomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Kepengurusan DPP PPP. “Intinya memerintahkan kepada Menkum HAM untuk melaksanakan penundaan pemberlakuan SK Menkum HAM tersebut,” kata Yani.

Dengan demikian, susunan kepengurusan PPP berada dalam keadaan status quo, balik lagi ke keadaan seperti sediakala, yakni Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romi sebagai Sekretaris Jenderal. Keadaan ini akan berubah tergantung keputusan akhir PTUN nantinya, apakah memenangkan kubu Suryadharma atau menguntungkan kubu Romi. “Posisinya sekarang menjadi status quo,” kata Yani. ■ Romi Tenang Di sisi lain kubu Romi tetap tenang menanggapi. “Kalaupun benar ada penetapan tersebut, maka itu tidak otomatis membuat Keputusan Menkumham tersebut batal atau menjadi tidak berlaku. Keputusan itu tetap sah selama

belum ada putusan yang final dan mengikat dari Mahkamah Agung RI yang secara tegas membatalkannya ”, ujar Wakil Sekjen PPP kubu Romi, Arsul Sani. Arsul akan memastikan terlebih dahulu soal kabar adanya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 itu. Dia akan melakukan pengecekan ke PTUN Jakarta. Lebih lanjut, Arsul menilai gugatan PTUN yang dilayangkan oleh Suryadharma dan Gojali Harahap juga tidak punya kepentingan dengan PPP. Ini karena Arsul menilai kepengurusan Suryadharma tidak sah. Bersambung ke hal 2 kol 1

TKW Jepara 5 Tahun Tak Digaji JEPARA - Seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal Jepara, dikabarkan mengalami nasib buruk di Malaysia. Suliati (39) warga Dukuk Salak, Desa Tanjung, Pakis Aji, Jepara kini terjebak di Serawak, Malaysia. Kepada keluarganya di Desa Tanjung, wanita ini

tak bisa pulang karena majikannya merampas kemerdekaannya sebagai manusia. Kabar ini disampaikan Sugiarto (32), adik kandung Suliyati kepada sejumlah wartawan di Jepara, Sabtu (8/11). Menurut Sugiarto, kakaknya di Malaysia meng-

alami perlakuan tidak manusiawi oleh majikannya. Selama 5 tahun bekerja, tidak pernah dirinya mendapatkan gaji. Suliyati diketahui berangkat ke Malaysia pada ta-

hun 2009 lalu, melalui Perusahaan PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang Bersambung ke hal 2 kol 3

FOTO SULIYATI: Foto Suliyati yang ada di surat nikah. ■ SMNetwork/Adi Purnomo­yan

GEBYAR

Mantap Bersolo Karier HENGKANG dari girlband Princess tak membuat Karis Islamadina alias Alika vakum dari dunia musik. Cewek ber­ usia 20 tahun ini justru man­ tap bersolo ka­ rier.

8

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sabtu (8/11) melakukan lawatan perdana ke luar negeri, ke Tiongkok, Myanmar dan Australia selama sepekan. Rombongan Jokowi bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju kota Beijing, Tiongkok untuk menghadiri penyelenggaraan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung 7-8 November 2014. Jokowi direncanakan bertemu tiga kepala negara, yaitu Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. “Beliau (Presiden Jokowi) akan bertemu Presiden Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Obama,” papar Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat melepas keberangkatan presiden. Pertemuan Jokowi dengan ketiga kepala negara terBersambung ke hal 2 kol 1

Kisruh DPR, Fahri Lobi Pramono SEMARANG ­ Melihat sengketa perebutan alat ke­ lengkapan dewan (AKD) di DPR yang tak kunjung usai, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) DPR memastikan segera tuntas. Waki Ke­ tua DPR Fahri Hamzah mengklaim sudah me­ lobi anggota Fraksi PDIP Pramono Anung untuk me­ nyelesaikan ma­ Bersambung ke hal 2 kol 1

Fahri Hamzah Foto: Dok

Pengalihan Subsidi BBM Harus Sentuh Rakyat SEMARANG - Dewan Perwakilan daerah (DPD) menilai subsidi untuk BBM dari APBN terlalu besar. Namun pemerintah diminta tak perlu meniadakan subsidi APBN 2015. Pengalihan subsidi bisa digunakan ke sektor lain yang lebih tepat sasaran. Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, penggunaan APBD lebih dari Rp 300 triliun untuk BBM subsidi adalah pemborosan. Pasalnya, subsidi BBM merupakan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, terlebih justru akan membuat perkembangan kendaraan pribadi kian tak terkendali. Semestinya, subsidi tetap ada di APBN untuk sektor yang lebih penting. “Betapa konsumtifnya negara kita, dana segitu banyaknya habis hanya di knalpot. Belum lagi kasus penyelundupannya. Saya dukung APBN tetap menganggarkan subsidi yang lebih mengena pada rakyat,” terang Irman di Semarang, Sabtu (8/11). Irman yang didampingi anggota DPD asal Jateng Bambang Sadono menjelaskan, akar masalah dari sektor minyak lantaran masih bebasnya para mafia migas di Indonesia. Seandainya pemerintah akan menaikkan BBM, hal itu tentunya harus dilakukan dengan syarat, seperti pengalihan subsidi. Pengalihan subsidi BBM bisa digantikan dengan pemberdayaan masyarakat, program pembangunan infrastruktur, serta realisasi yang lebih menyentuh dan prorakyat. “Memberikan sekolah yang baik, memberikan fasilitas pendidikan yang bagus dan sebagainya, itu lebih tepat sasaran. Pokoknya, saya tetap mendukung adanya subsidi di APBN” tandas Irman. Bersambung ke hal 2 kol 1

Seluruh masyarakat Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Semarang Minggu pagi ini (9/11) dibantu ratusan anggota TNI dari Kodim 0733 BS/Semarang dan Koramil Semarang Selatan terjun ke Sungai Tegalsari. Kegitan resik-resik kali yang didukung Koran Wawasan, Kelurahan Tegalsari serta para pengusaha yang beraktifitas di sekitar aliran sungai tersebut akan membersihkan aliran sungai sepanjang 1,5 kilometer lebih. SEBELUM masyarakat tumplek blek ke sungai, sekitar pukul 06.00 WIB, akan diawali dengan kegiatan upacara di lapangan olahraga RW 08.

Pagi Ini Resik-resik Kali Tegalsari Semarang

Ratusan Warga Siap Bersihkan Sungai Upacara yang akan dipimpin Babinsa Kelurahan Tegalsari diharapkan dihadiri Walikota Semarang Hendrar Prihadi selaku inspektur upacara, Camat Candisari serta tamu undangan lainnya. Dari persiapan terakhir yang digelar di Balai Kelurahan Tegalsari, dipimpin Lurah Tegalsari Akhmad Masrul Helmi diikuti Pemred Koran Wawasan Agus Toto Widyatmoko, seluruh ketua RW, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) serta ormas PPM,

mereka nampak antusias dan mendukung penuh kegiatan tersebut. Dari masing-masing sektor tersebut juga sudah melaporkan kesiapan armada pendukung, seperti truk, mobil picap serta FuBersambung ke hal 2 kol 1

MEDAN BERAT: Medan cukup berat ini akan menjadi sasaran masyarakat untuk dibersihkan dari kotoran/sampah yang mengganggu aliran. ■ Foto: bgy


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
WAWASAN 09 Nopember 2014 by KORAN PAGI WAWASAN - Issuu