■ Jumat Pahing ■ 14 November 2014 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000
TAHUN KE-29 NO: 226 TERBIT 24 HALAMAN - ISSN 0215-3203
Sudah Dijemput Paksa, Batal Ditahan SEMARANG Mantan Bupati Karang anyar, Rina Iriani Sriratnaningsih, Kamis (13/11) dijemput paksa dari RS Bhayang kara Semarang untuk dibawa ke rumah ta hanan (rutan) wanita Bulu Semarang. Namun penjemputan paksa yang dilakukan tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dipimpin Sugeng Riyanta itu tanpa disertai surat keterangan sehat Rina dari RS Bhayangkara, sehingga pihak La pas Bulu menolak menerimanya. Rina yang menjadi terdakwa korupsi dan pencucian uang proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar 2007/2008, itu dinilai tim kejaksaan kondisinya sudah membaik. Rina dibawa ke Rutan, tanpa su rat keterangan sehat dokter RS Bhayang kara karena Jaksa menilai untuk menunggu turunnya keterangan sehat RS Bhayang kara butuh waktu 23 hari.
Bersambung ke hal 7 kol 3 DITOLAK : Rina Iriani Sriratnaningsih, ke luar dari LP Bulu yang menolak menerima nya sebagai tahanan Kamis (13/11). Rina sempat dijemput paksa dari RS Bhayang kara namun kembali batal ditahan karena masih sakit. ■ Foto : Sunardiyan
Rina Diduga Juga Terlibat Korupsi Ingub SEMARANG - Usai menahan dua pejabat Pemkab Karanganyar tersangka kasus dugaan korupsi dana Ingub (Instruksi Gubernur) Provinsi Jateng kepada Pemkab Karanganyar tahun 2003/2004, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengembangkan penyidikannya. Termasuk penyelidikan dugaan keterlibatan Bupati Karanganyar dua periode 2003-2013, Rina Iriani Sriratnaningih yang disebut terlibat, menerima aliran dana sekitar Rp 4,1 miliar. GEBYAR
2
Tak Terbebani DIAMdiam artis Sophia Latjuba mendambakan bisa berakting di fim komedi. Maka tak heran, ketika Fal con Pictures menyodorkan film layar lebar bertajuk Comic 8 sekuel 2: Casino Kings, langsung disam barnya.
Koordinator tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jateng, Sugeng Riyanta kepada wartawan Kamis (13/11) mengatakan, pengungkapan kasus dugaan korupsi dana Ingub bermula atas laporan PPATK. “Penyidik menemukan fakta terjadinya korupsi yang diduga dilakukan oleh dua orang tersangka (Ir H Priharyanto dan Joko Sumaryono). Kami temukan dari laporan PPATK terkait kasus GLA. Ditemukan rekening Rp 10 miliar yang masuk
Fraksi DPRD Jateng Rombak Pengisi AKD SEMARANG - Rapat paripurna penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Jateng diselenggarakan Jumat (13/11) hari ini. Dari keseluruhan Fraksi yang ada di DPRD Jateng, sebagian besar sudah menetapkan siapa yang akan menduduki posisi pimpinan di kelengkapan AKD, meskipun mereka juga harus merombak pengisi AKD. Ketua Fraksi Golkar Farida Rahmah mengaku sudah memiliki posisi nama-nama anggotanya untuk didistribusikan dalam Komisi dan Badan. Golkar yang akhirnya mendapatkan dua posisi pimpinan dalam AKD sudah menetapkan siapa saja yang akan menjabati di dua posisi tersebut. “Posisi Wakil Ketua (Waket) Komisi B akan dijabat oleh Pak Yudhi Sancoyo. Sedangkan po-
sisi Wakil Ketua Badan Kehormatan kita amanatkan pada Bu Kusdillah. Nama-nama anggota yang masuk dalam Komisi juga sudah disusun dan disepakati bersama sesuai dengan kompetensi bidangnya,” papar Farida saat dihubungi Wawasan kemarin. Sementara, Sekretaris Fraksi Gerindra Sriyanto Saputro mengaku belum bisa membeberkan nama-nama tersebut kepada media. Ia mengaku hal tersebut sedang didiskusikan dengan DPP Gerindra, lantaran ia merasa pihak DPP perlu dilibatkan. Namun ia membantah hal tersebut dikaitkan dengan masalah koalisi di pusat. Seperti diketahui, Gerindra mendapatkan dua posisi pimpinan AKD yakni pada Waket
ke re kening Dinas PU. Dicek dan diselidiki, ternyata dari Rp 10 miliar itu sebagian tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sugeng ditemui saat mengantar peme-
Hukuman Asmadinata Ditambah 5 Tahun JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukuman mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Asmadinata. Majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar mengganjar Asmadinata dengan hukuman 10 tahun penjara dari yang semula 5 tahun penjara pada vonis pengadilan tingkat pertama. ‘’KPK apresiasi kerja-kerja hakim agung di Mahkamah Agung,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Kamis (13/11). Menurut Johan, putusan tersebut tentu sudah dipertim-
Bersambung ke hal 7 kol 3
Bersambung ke hal 7 kol 1
Keunikan Pertemuan Jokowi - PM Modi
Antara Common Man dan Wong Cilik Men JATENG REGION
16
Kasus RSUD Batang Disorot DPRD WAKIL rakyat yang duduk di DPRD Batang menyayang kan kasus RSUD Batang yang telah menelantarkan ibu hamil yang akan melahir kan. DPRD mengharapkan kasus seperti itu ke depan tidak terulang kembali
Pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Joko Widodo membawa cerita menarik tersendiri. Keduanya sama-sama berasal dari ‘bawah’ dan didukung mayoritas rakyatnya. Jokowi adalah sosok wong cilik, PM Modi adalah ‘common man’. JOKOWI dan Modi bertemu di sela-sela KTT Asia Timur di Myanmar International Convention Center (MICC), Nay Pyi Taw, Kamis (13/11). Ke-
duanya sempat berbicara selama hampir 15 menit. Di awal sambutannya, PM Modi mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden. Modi mengatakan sudah mengirim surat ucapan selamat, namun senang kini bisa mengucapkannya langsung. “Saya berharap yang terbaik bagi Anda,” kata Modi. Dia menyebut banyak kesamaan dengan Jokowi, di antaranya sama-sama berasal dari masyarakat bawah yang kini
menjadi pemimpin negara. Keduanya hampir memiliki kesamaan dalam mencapai tangga kekuasaan, yakni dengan dukungBersambung ke hal 7 kol 1 BERTEMU: Presiden Jokowi berjabat tangan dengan PM India Narendra Modi (kiri) saat pertemuan di sela-sela KTT ASEAN ke-25 Tahun 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11). ■ Foto: Antara
riksaan kesehatan Rina Iriani, terdakwa korupsi dan pencucian uang proyek perumahan GLA Karanganyar di RS Kariadi, kemarin.
Ir H Priharyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) dan
Bersambung ke hal 7 kol 3
Deal KIH-KMP Batal Diteken JAKARTA - Sejak Sabtu (8/11) akhir pekan lalu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih disebut sudah mencapai kata sepakat. Dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat itu pun akan menandatangani kesepakatan damai. Namun hingga kini kesepakatan damai tersebut tak kunjung ditandatangani. Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih Idrus Marham menjelaskan, ada hal yang masih perlu dibahas. “Jadi memang sebelumnya telah ada kesepakatan yang sudah disiapkan untuk kita tandatangani terutama terkait dengan revisi UU MD3 tentang pasal komposisi pimpinan di alat kelengkapan dewan,” kata Idrus Mar-
ham di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11). Idrus mengatakan, kesepakatan yang berisi 21 kursi pimpinan untuk koalisi PDIP Cs itu tak langsung diteken karena KIH perlu membahasnya di internal, yaitu dalam pertemuan di kediaman Megawati bersama ketua umum KIH lain. Hasilnya, pertemuan itu meminta agar poin kesepakatan ditambah dengan perubahan pasal 74 tentang tugas DPR dan pasal 98 tentang tugas komisi. Permintaan itu kemudian dibicarakan dalam pertemuan di rumah Hatta pada Rabu (12/11) kemarin.
Bersambung ke hal 7 kol 1